i

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM

PADAT KARYA TUNAI DI DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN

MASALLE KABUPATEN ENREKANG

KARMILA

Nomor Stambuk : 105610541015

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

ii

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM

PADAT KARYA TUNAI DI DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN

MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Skripsi

Sabagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

KARMILA

Nomor Stambuk : 105610541015

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

iii

iv

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Karmila

Nomor Stambuk : 105610541015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akedemik

sesuai aturan yang berlaku, sakalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 27 September 2019

Yang Menyatakan,

Karmila

vi

ABSTRAK

KARMILA.2019 Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Fatmawati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat Desa berbasis Program Padat Karya Tunai. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan ditentukan secara

purposive sampling berdasarkan karakteristik dengan jumlah 5 orang. Teknik

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan tringulasi sumber,

waktu dan teknik.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan

program padat karya tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle terdiri

dari beberpa tahapan (1) tahap penyadaran dimana pada tahap ini Pemerintah

Desa sudah melakukan sosialisasi secara optimal bahkan Pemerintah Desa juga

menyampaikan langsung kepada Masyarakat cara/proses pengerjaan Program

Padat Karya Tunai, (2) tahap pengkapasitasan yaitu pemerintah Desa sudah

menetukan jenis kegiatan yang akan dikerjakan seperti pengecoran jalan tani,

pembuatan rainase, pembuatan talud jalan, pembangunan pustu, dan pembuatan

jamban. Adapun upah yang di berikan kepada masyarakat yaitu Rp. 100-110

perharinya, dan (3) tahap pendayaan dimana Masyarakat Desa belum sepenuhnya

terberdayakan dikarenakan tingkat pertisipasi masyarakat yang kurang terhadap

program padat karya tunai yang di adakan di Desa Tongkonan Basse

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Program Padat Karya Tunai

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis

Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang“.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dan Do’a

dari Orang Tua Penulis, Ayahanda tercinta Kadir.T dan Ibunda tercinta Jumiati

atas segala bimbingan, jasa, dan pengorbanannya serta kasih sayang yang tulus

sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan,

simpuh dan sujud do’a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan

dan selalu dalam lindungan-Nya.

Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis juga

mengucapkan banyak terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang

setingi-tinginya kepada Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd dan Ibu Dr. Hj.

Fatmawati,M.Si yang bertindak sebagai pembimbing pertama dan kedua dalam

penyusunan skripsi ini. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, mengarahkan,

dan mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti

dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.

viii

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud

tampa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang

terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E,M.M selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan

sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi

dengan baik.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,MPA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Ibu Dra. HJ. Muhajirah Hasanuddin, M.Si selaku Penasihat Akademik (PA)

Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membimbing dan mengarahkan

saya untuk terus rajin belajar.

5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh

pendidikan di lembaga ini.

6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan

bantuan kepada penulis dengan baik.

ix

7. Ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang berada di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang baik kepala desa,

kepala dusun, dan tokoh masyarakat atas kesediannya untuk membantu penulis

dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka merampungkan penelitian.

8. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan kelas executive E

angkatan 2015 dan kepada teman-teman lainnya serta kerabat yang senantiasa

bersama dengan penulis baik dalam keadaan senang maupun susah dan selalu

menghibur serta selalu mendukung penulis jika penulis dalam keadaan

lelah,sedih dan bahkan merasa patah semangat

9. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan dan tersayang

“kuttu-kuttu balala squad” fate battala, pute, yua, indah battala, dewi, ninnong,

indri toa, wara, yustika dora, nida pesek, dan risna mandra, yang selalu

menghibur dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang

10. Ucapan terima kasih juga kapada teman-teman seperjuangan dari SD

sampai saat ini yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada

penulis

11. Ucapan terima kasih kepada segenap keluarga besar yang selalu memberi

motivasi dan semangat kepada penulis

12. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Wahyudi

Bilhaq Syahrim S.Pd yang telah banyak membantu dan memberikan masukan

serta motivasi kepada penulis

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan baik dari dosen maupun teman-teman manapun dari

x

keluarga Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan

yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 September 2019

KARMILA

xi

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.................................................................................... i

Halaman Persetujuan .............................................................................................. ii

Halaman Penerimaan Tim ...................................................................................... iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ....................................................... iv

Abstrak ...................................................................................................................... v

Kata Pengantar......................................................................................................... vi

Daftar Isi ................................................................................................................... x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 6 C. Tujuan Penelitian............................................................................................ 7 D. Kegunaan Penelitian ....................................................................................... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 9 1. Penegertian Pemberdayaan Masyarakat ................................................... 9 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat ........................................................... 14 3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat ......................................................... 20 4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat ....................................................... 21 5. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .......................................................... 23

B. Program Padat Karya Tunai ........................................................................... 25 1. Pengertian Padat Karya Tunai .................................................................. 25 2. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai ................................................... 26 3. Manfaat Padat Karya Tunai...................................................................... 28 4. Kegiatan Padat Karya Tunai .................................................................... 28 5. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai ............................................................ 28

C. Kerangka Fikir................................................................................................ 28 D. Fokus Penelitian ............................................................................................. 31 E. Deskripsi Fokus Penelitian ............................................................................ 31

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian ......................................................................... 32 B. Jenis Penelitian ............................................................................................... 32

xii

C. Suber Data ...................................................................................................... 32 D. Informan Peneliti ............................................................................................ 33 E. Tekhnik Pengumpulan Data ........................................................................... 34 F. Tekhnik Analisis Data .................................................................................... 34 G. Tekhnik Keabsahan Data ............................................................................... 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................................. 36 B. Hasil penelitian dan pembahasan ................................................................... 49

1. Tahap Penyadaran .................................................................................... 50 2. Tahap Pengkapasitasan ............................................................................ 56 3. Tahap Pendayaan ..................................................................................... 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................... 80 B. Saran ............................................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 82

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xiii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel Halaman

3.1 Informan Penelitian ........................................................................... 33 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Enrekang ....................................... 39

4.2 Kondisi Desa Tongkonan Basse ....................................................... 42

4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Tongkonan Basse ................ 43

4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tongkonan Basse ...................... 43

4.5 Sarana/Prasarana Desa Tongkonan Basse ......................................... 43

4.6 Jumlah Penduduk Perdusun di Desa Tongkonan Basse .................... 43

Gambar

4.1 Peta Kabupaten Enrekang ................................................................. 40

4.2 Skema: SOP Desa Tongkonan Basse Kecamatn Masalle Kabupaten

Enrekang ............................................................................................. 44

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan formal

dan informal yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai

Komponen Organisasi. Selain itu Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan

suatu kegiatan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Masyarakat

dan Lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan sejumlah Program dan kegiatan

baik yang berasal dari Masyarakat secara langsung maupun dari Pemerintah yang

telah diperhitungkan dalam APBD atau APBN

Konsep Pemberdayaan berpangkal dari anggapan bahwa hubungan antara

Masyarakat dan Negara semuanya harus berhubungan satu sama lain. Dalam

konteks Pemberdayaan, semua Pemerintah Desa menduduki posisi yang sama

sehingga dapat berkembang dan mengisi kekurangan satu sama lain. Kemudian

Masing-masing individu harus mampu mengetahui kepentingan dan perbedaan

satu sama lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama empat Mentri yaitu Menteri Dalam

Negeri, Mentri Keuangan, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN/Bapennas) Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor:

954/Kmk.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ruang lingkup (1)

2

pembangunan Desa dan kawasan perdesaan (2) pengalokasian, penyaluran dan

pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa/ADD dan bagian hasil pajak daerah

dan Retribusi Daerah/ PDRD (3) Pendampingan Desa (4) Penataan Desa (5)

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dan koperasi (6) pelaksanaan

Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan,

Anggaran Kementrian, Lembaga dan APBD dan (6) Pembinaan, Pemantauan,

Pengawasan, Penguatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian turun

menjadi Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang.

Pada Desember 2017 (SKB-4 Menteri) menetapkan Program pelaksanaan

Padat Karya Tunai dalam Pembang

unan Desa menggunakan Dana Desa dan melakukan penguatan

pendampingan profesional untuk mengawal pelaksanaan Padat Karya Tunai di

Desa dan berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan

kemiskinan, pemusatan kembali penggunaan Dana Desa pada tiga sampai lima

jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi

dengan kementrian terkait, fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan

Pembangunan Desa, di mana paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib

digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan

kerja di Desa

Padat Karya Tunai merupakan program Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga merupakan

program kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam proses

3

pembangunan infrastruktur Desa, membuka lapangan pekerjaan bagi Masyarakat

pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa.

Selain memanfaatkan Dana Desa, Program Padat Karya Tunai di Desa juga

mensinergikan program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga.

Fokus SKB adalah memastikan berjalannya Program Padat Karya Tunai di Desa,

mengakomodasi kebijakan afirmatif untuk mengatasi Kesenjangan Desa,

meuwujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, serta terlaksananya Tata Kelola Keuangan Desa yang tertib,

sederha, dan tepat waktu.

Sejumlah bentuk pembangunan dilakukan secara swakelola dengan

memberikan upah kepada Masyarakat yang ikut bekerja dalam proses

pembangunan infrastruktur desa, adapun pemberian upah diberikan secara harian,

sehingga dari pendapatan tersebut dapat dipergunakan untuk pengeluaran sehari-

harinya

UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah lebih membuka peluang partisipasi masyarakat dan upaya pemberdayaan

pembangunan berbasis Masyarakat dalam rangka merumuskan dan melaksanakan

kebijakan pembangunan. Pembangunan berbasis Masyarakat secara sederhana

dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada perencanaan dan

pelaksanaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat di akses oleh Masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan dari (TRIBUNENREKANG.COM:2018

26 April) bahwa Sepuluh Desa di Kabupaten Enrekang ditunjuk sebagai Pilot

4

Project pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dari Kementrian Pedesaan

RI. Kemudian Pemerintah Dinas setempat yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMD) menunjuk sepuluh Desa yang tersebar di lima

Kecamatan di Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Masalle, Baraka, Bungin,

Maiwa Dan Baroko.

Ketetapan Undang-Undang (SKB-4 menteri) akan menjadikan Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang menjadi salah satu

Pilot Project melalui Program PKT(Padat Karya Tunai) dibutuhkan usaha untuk

menyukseskan pengimplemntasian undang-undang pada aspek desa mandiri dan

partisipatif. Yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan

lanjutan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa. Dan aspek

inilah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah.

Pemerintah setempat harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasannya

secara partisipatif untuk mencapai tujuan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana

diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan

dengan maksimal.

Diterapkannya Program Padat Karya Tunai di Desa sangat bermanfaat dan

membantu Masyarakat terutama di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle.

akan tetapi Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan

Masalle belum sepenuhnya terealisasikan secara merata jika dilihat dari bentuk

pembangunan infrastruktur yang ada seperti pengecoran jalan tani, pembuatan

rainase,pembangunan talud jalanan dan pembanguna jamban belum terselesaikan

dengan sepenuhnya di karenakan Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam

5

pelaksanaan pembangunan Padat Karya Tunai sehingga pembangunan di anggap

lambat terselesaikan

Inti dari Pemberdayaan yaitu membangun kemampuan untuk memandirikan

Masyarakat kearah yang lebih baik secara terus menerus. Oleh karenanya,

pemberdayaan atau pengembangan terhadap masyarakat merupakan upaya

memberikan pilihan kepada Masyarakat sehingga masyarakat mampu memilih

sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Untuk itu setiap pemberdayaan

diarahkan untuk meningkatkan martabat Manusia sehingga menjadikan

Masyarakat yang maju dalam berbagai aspek sehinggah melalui Program

PKT(Padat Karya Tunai) ini dapat membuat Masyarakat lebih sejahtera dan

mandiri serta dapat mengurai pangangguran, dan angka kemiskinan sesuai yang

diharapkan di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

Adapun proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tiga

tahap yaitu Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan, dan Tahap

Pendayaan(tahap pemberian daya itu sendiri) dimana Tahap Penyadaran ini

memberikan wawasan kepada Masyarakat akan pentingnya Program Padat Karya

Tunai dan membuat masyarakat mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan dan

perlu membangun kesadaran bahwa proses pemberdayaan harus dimulai dari

dalam diri mereka sendiri(bukan dari oarang lain/luar), tahap pengkapasitasan

untuk meningkatkan kapasitas/peningkatan kapasitas baik dalam konteks individu

maupun kelompok yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dan informasi yang

mengenai Padat Karya Tunai, peningkatan kapasitas dilakukan dengan

merestrukturisasi kelompok Masyarakat dengan membentuk kelompok yang baru

6

dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan, peningkatan kapasitas dilakukan

dengan membantu masyarakat untuk membuat kesepakatan diantara meraka

mengenai kegiatan yang akan dilakukan kedepannya, serta tahap pendayaan

dimana pada tahap ini masyarakat diberikan kekuatan, daya, kekuasaan atau

peluang serta masyarakat diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah

dan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan masyarakat juga diberikan ukuran

sehingga dapat mengukur keberhasilan dan tujuan program yang akan dilakukan.

Dari hasil penelitian Justina Nuriati Purba(2008) mengemukakan bahwa

keikutsertaan Masyarakat dalam tahap perencanaan sudah berlangsung dengan

baik. Akan tetapi dalam proses perencanaan pembangunan Masyarakat kurang

terlibat dikarenakan sikap masyarakat yang susah diajak untuk bergotong royong

sehingga harus melibatkan pemerintah setempat dalam proses pembangunan.

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka observer berupaya untuk

meneliti tentang realisasi Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbasis Program PKT(Padat Karya Tunai) dengan Judul Penelitian,

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, maka permasalahan

penelitian ini akan dibatasi dalam bentuk pertanyaan dasar yang perlu

memperoleh jawaban dari penelitian mengenai :

7

1. Bagaimana Tahap Penyadaran dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan

Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana Tahap Pengkapasitasan dalam Proses Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di

Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana Tahap Pendayaan dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan

Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik dari Rumusan Masalah diatas Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Tahap Penyadaran dalam Proses Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program PKT(Padat Karya

Tunai) di Desa Tongkonan Basse kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui Tahap Pengkapasitasan dalam Proses Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program PKT(Padat Karya

Tunai) di Desa Tongkonan Basse kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

3. Untuk mengetahui Tahap Pendayaan dalam Proses Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program PKT(Padat Karya

Tunai) di Desa Tongkonan Basse kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

D. MANFAAT PENELITI

1. Kegunaan Teoritis

8

a) Hasil dari penelitian ini di harapkan agar dapat memperdalam pengetahuan

dan wawasan penulis mengenai tahap-tahap dalam Proses Pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di

Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Proses

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat

Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten

Enrekang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan

masukan bagi pemerintah setempat khususnya di kabupaten Enrekang dalam

melakukan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berbasis Program

Padat Karya Tunai

a) Untuk Mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang dan kesempatan yang

baik guna menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan

kenyataan di lapangan.

b) Untuk Pemeritah penelitian ini hendaknya di jadikan kritikan yang

membangun untuk perbaikan khususnya bagi instansi terkait penelitian ini.

c) Untuk Masyarakat, penelitian ini untuk menambah wawasan masyarakat

mengenai Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis

Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang.

i

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto(2007) pemberdayaan artinya

pemberian kekuatan serta daya kepada masyarakat sehingga masyarakat

mempunyai kekuasaan.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto(2007) menyatakan bahwa pemberdayaan

masyarakat yaitu pembangunan masyarakat, pembangunan yang bertumpu pada

masyarakat serta pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat itu sendiri.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto(2007) mengemukakan Konsep

pemberdayaan merupakan pengambilan keputusan yang menekankan pada

pembangunan otonomi daerah secara alternatif yang dilakukan oleh suatu

kelompok masyarakat yang berdasarkan pada sumber daya pribadi yang melalui

partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial lainnya melalui pengalaman

secara langsung.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses yang dapat mengubah

suatu individu yang tidak berdaya menjadi individu yang berdaya Sulistiyani

(2004)

Widayanti (2012) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat akan

menjadi perhatian publik serta menjadi pendekatan yang setara dalam mengatasi

masalah sosial, terutama pada masalah kemiskinan, yang harus diperhatikan oleh

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil.

ii

Bentuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan kekuatan kepada

masyarakat sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi

dalam kehidupannya secara mandiri.

Adi (2012) menyatakan Pemberdayaan Masyarakat bertujuan membantu

masyarakat untuk mendapatkan kekuatan sihingga mampu menentukan dan

mengambil keputusan sendiri baik yang dapat menghambat secara pribadi

maupun sosial.Selain itu makna pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk

memampukan individu atau komunitas. Dimana pemberian wewenang atau

kekuasaan tersebut bertujuan untuk memandirikan masyarakat.

Suhendra (2006) mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah

suatau rangkaian kegiatan yang berkelanjutan secara dinamis dan sinergis untuk

melibatkan semua anggota masyarakat kearah yang lebih baik.

Pemberdayaan itu sendiri dimaksud agar masing-masing unsur dapat

meningkatkatkan kemampuannya menjadi semakin kuat, semakin mandiri, dan

dapat menjalankan tugasnya masing-masing. dalam hal pemberdayaan, unsur

yang lebih tinggi harus mampu menjalankan tugasnya sebagai fasilitator dengan

baik sehingga memudahkan unsur-unsur yang lainnya dapat diberdayakan secara

mandiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa,

para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan

keterampilan terkait. Setiap manusia harus mampu memahami teori dengan

mudah Suyanto (2009).

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu cara untuk memperkuat

keorganisasi masyarakat sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri

iii

dan sejahtera dalam kehidupan sosial kedepannya. Dengan kata lain

pemberdayaan masyarakat juga berarti memandirikan dan memampukan

masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat sehingga dapat mengurangi

angka kemiskina.

Inti dari pemberdayaan itu sendiri adalah membantu masyarakat untuk

memperoleh kekuasaan dalam melakukan suatu tindakan tanpa melihat hambatan

secara pribadi maupun sosial dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan

adanya rasa percaya diri dari masyarakat serta adanya dukungan dari lingkungan

sekitar untuk meningkatkan kemampuan daya yang dimiliki.

Soetomo (2011) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah

sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar

kepada masyarakat setempat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses

pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di atas mengenai

pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat

adalah usaha untuk mensejahterakan dan memandirikan masyarakat menuju

kekehidupan yang lebih baik.

Mardikanto (2010) terdapat beberapa upaya pokok dalam setiap

pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

1) Bina manusia(memajukan manusia)

Bina manusia atau memajukan manusia merupakan kegiatan yang

bermaksud untuk menguatkan pengembangan kapasitas masyarakat yang terdiri

dari:

iv

a. Mengembangkan kemampuan setiap individu, seperti pengembangan

kemampuan secara pribadi, kemampuan dalam bekerja dan

pengembangan kemampuan dalam hal keprofesionalan seperti:

a) Mengembangkan kemampuan setiap lembaga, seperti jelasnya Visi

Misi serta Budaya Organisasi lembaga tersebut

b) Jelasnya struktur organisasi dalam menjalankan program organisasi

tersebut

c) Bertambahnya angka kualitas sumber daya

d) Hubungan antara individu dalam suatu lembaga organisasi

e) Hubungan antara suatu organisasi dan pemangku kepentingan

lainnya.

b. Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi:

a) Perkambangan interaksi yang sama dalam organisasi

b) Perkembangan interaksi di luar organisasi

2) Bina usaha(memajukan usaha)

Bina usaha(memajukan usaha) merupakan suatu upaya pemberdayaan

masyarakat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan

diterapkannya bina usaha ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam

melakukan usaha-usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan

perekonomian masyarakat setempat dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi

dalam bentuk pemberdayaan bina usaha ini.

v

3) Bina lingkungan(memajukan lingkungan)

Bina lingkungan berarti memberikan perlindungan yang terkait dengan

pelestarian dan perbaikan terhadap sumber daya alam yang ada disekitar

lingkungan hidup.

4) Bina kelembagaan(memajukan lembaga masyarakat)

a. Suatu lembaga dapat dikatakan sebagai organisasi sosial jika terdapat

dalam empat poin dibawah ini yaitu:

a) Anggota individu, yang artinya jika masyarakat secara individu

terlibat dalam suatu organisasi maka masyarakat tersebut harus dapat

dikenali secara jelas.

b) Anggota kepentingan, yang artinya masyarakat yang terlibat dalam

suatu organisasi terikat oleh kepentingan atau tujuan organisasi

sehingga mereka harus saling berinteraksi satu sama lain.

c) Anggota Aturan, yang artinya masyarakat yang terlibat dalam suatu

organisasi terikat oleh sebuah aturan yang telah disepakati bersama.

d) Anggota Struktur, yang artinya didalam sebuah organisasi terdapat

struktur dimana setiap anggota organisasi mempunyai posisi yang

berbeda-beda sehingga mereka harus menjalankan tugas yang telah

ditetapkan dan tidak bisa mengubah posisinya sesuai kemauan sendiri.

Berdasar beberapa penjelasan secara luas mengenai pemberdayaan diatas

maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pemberdayaan yang terpenting

adalah untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia(SDM). Karyawan

sebagai individu, di samping harus memiliki keahlian, pengetahuan dan

vi

pengalaman yang cukup untuk mendukung jabatan yang menjadi tanggung

jawabnya, juga harus memiliki kesamaan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang

dikembangkan organisasi. Oleh sebab itu fokus sumber daya manusia sebagai

sasaran perubahan ditujukan pada aspek-aspek visi, nilai yang dianut, keahlian,

sikap dan persepsi mereka. Sikap dan persepsi yang tidak sama tentang arti

penting perubahan merupakan faktor penghambat perubahan yang akan dilakukan.

2. Proses pemberdayaan masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa sebagai proses

pemberdayaan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu :

1) Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, yang artinya bahwa masyarakat

diberdayakan dengan cara memberikan pencerahan sehingga mereka sadar

bahwa mereka mempunyai hak untuk diberdayakan dan tahap penyadaran

ini juga memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya

program padat karya tunai dan membuat masyarakat mengerti bahwa

mereka perlu diberdayakan dan perlu membangun kesadaran bahwa proses

pemberdayaan harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri(bukan dari

oarang lain/luar),

2) Tahap kedua yaitu tahap pengkapasitaan yang artinya memberdayakan

masyarakat dengan memberikan kapasitas atau kekuatan kepada

masyarakat serta tahap pengkapasitasan ini untuk meningkatkan

kapasitas/peningkatan kapasitas baik dalam konteks individu maupun

kelompok yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dan informasi yang

mengenai padat karya tunai, peningkatan kapasitas dilakukan dengan

vii

merestrukturisasi kelompok masyarakat dengan membentuk kelompok

yang baru dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan, peningkatan

kapasitas dilakukan dengan membantu masyarakat untuk membuat

kesepakatan diantara meraka mengenai kegiatan yang akan dilakukan

kedepannya

3) Tahapan ketiga tahap pendayaan (pemberian daya itu sendiri) yaitu

masyarakat diberdayakan dengan cara memberikan kekuasaan atau

peluang kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa diberdayakan

serta masyarakat diberikan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah

dan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan masyarakat juga diberikan

ukuran sehingga dapat mengukur keberhasilan dan tujuan program yang

akan dilakukan.

Adi (2008) mengemukakan lima tahap utama yang berkesinambungan

sebagai suatu siklus, diantaranya sebagai berikut:

1) Menghadirkan kembali pengalaman yang bersifat memberdayakan

masyarakat

2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan

ketidakberdayaan terhadap masyarakat

3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek yang akan dikerjakan

kedepannya

4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna terhadap masyarakat sehingga

masyarakat mampu melakukan suatu perubahan

viii

5) Mengembangkan beberapa rencana aksi dan mengimplementasikannya di

lingkungan masyarakat

Adapun pendapat lain dari Mardikanto (2010) sebagai berikut:

1) Titik awal dari pemberdayaan yaitu memperbaiki diri dan mempunyai

keinginan untuk melakukan suatu perubahan.

2) Keluar dari zona nyaman kemudian berani mengambil keputusan untuk

mengikuti perbaikan pemberdayaan demi terwujudnya suatu perubahan

yang di harapkan.

3) Mengambil peran dalam proses kegiatan pemberdayaan sehingga dapat

bermanfaat bagi masyarakat lainnya sehingga dapat merubah keadaan

masyarakat.

4) Lebih berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan sehingga dapat

bermanfaat untuk masyarakat lainnya.

5) Memberikan motivasi mengenai kegiatan pemberdayaan sehingga

masyarakat mampu untuk melakukan perubahan.

6) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses kegiatan

pemberdayaanan.

7) Meningkatkan kemampuan untuk malukan suatu perubahan melalui

kegiatan pemberdayaan baru.

Selain pendapat diatas pendapat lain dari Mardikanto (2010)

mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4

tahapan, antara lain :

ix

1) Tahapan pertama seleksi lokasi. Seleksi wilayah sesuai dengan kriteria

yang telah disepakati oleh lembaga masyarakat dan pihak yang terkait.

Penentuan lokasi dianggap sangat penting agar pemberdayaan masyarakat

dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Seleksi lokasi ini

untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus

diberdayakan.

2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya untuk

menyampaikan suatu kegiatan kepada masyarakat. Melalui prosess

sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak

terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi hal yang sangat diutamakan

karena dengan proses sosialisasi dapat berkomunikasi langsung dengan

masyarakat sehingga masyarakat dapat menentukan ketertarikan dan minat

dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3) Proses pemberdayaan msayarakat Hakekatnya pemberdayaan masyarakat

adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat

bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Mengkaji potensi wilayah serta mengidentifikasi permasalahan dan

beberapa peluang. Kegiatan ini bertujuan sehingga masyarakat percaya

diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaanya, baik potensi

maupun permasalahannya. Pada tahap ini di harapkan dapat

x

memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan

kelembagaan. Proses tersebut meliputi :

a) Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan

pertemuan awal dan teknisi pelaksanaannya

b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan

c) Menilai keadaan dan pelaksanaannya

d) Menyusun dan membahas hasil rencana selanjutnya

b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan kelompok sesuai dengan

hasil pembahasan, diantaranya:

a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah

b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik

c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah

d) Pengembangan rencana kegiatan serta perorganisasian pelaksanaan

c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan adanya dukungan

dari pendamping yang berupa fasilitas kemudian diimplementasikan

dalam kegiatan sesuai dengan rencana sebelumnya. Termasuk dalam

kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan

menjadi perhatian semua pihak, salain itu juga dilakukan perbaikan

jika diperlukan.

d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara

partisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). Partisipasi

monitor dan evaluasi(PME) ini ini dilakukan secara mendalam pada

xi

semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan

sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses pengkajian, proses

pemantauan kegiatan dan proses penilaian baik secara pelaksanaannya,

hasilnya maupun dampaknya sehingga dapat dilakukan proses

perbaikan jika diperlukan.

4) Pemandirian masyarakat

Arah kemandirian masyarakat dapat berupa pendampingan untuk

mempersiapkan masyarakat yang benar-benar mampu dalam

melaksanakan suatu kegiatan, karena prinsip pemberdayaan masyarakat

adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatka taraf hidupnya.

Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan

eksternal. Dimana faktor internal sangat penting karena merupakan inti

dari organisasi namun faktor eksternal juga harus diperhatikan karena

faktor internal dan faktor eksternal saling berhubungan satu sama lain.

Proses Pemberdayaan mestinya juga didampingi oleh satu tim fasilisator

yang bersifat multidisiplin. Tim fasilisator disini berperan sebagai faktor eksternal

dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pada tahap awal proses

pemberdayaan fasilisator berperan untuk mendampingi kegiatan masyarakat

sampai masyarakat mampu melaksanakan kegiatannya seacara mandiri. Dalam

operasinalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan berkurang

dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhin oleh pengurus kelompok

atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemudurun

xii

tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah tetapkan sejak awal

program dengan warga masyarakat.

Adi (2008) menyatakan pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan tujuan

pembangunan. Berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut dapat

dilaksanakan secara bersamaan sehingga saling melengkapi guna menciptakan

kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program (NPM-MP) Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Pedesaan terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek pembangunan sarana fisik

(sarana dan prasarana), peningkatan pada bidang pelayanan kesehatan dan

pendidikan serta peningkatan kapasitas/ketrampilan masyarakat. Pelaksanaan

Program (NPM-MP) Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

ditiap-tiap kecamatan berbeda antara satu kecamatan denga kecamatan yang lain

tergantung keinginan dan kebutuhan kecamatan tersebut.

3. Strategi pemberdayaan masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa terdapat 3

(tiga) strategi dalam pemberdayaan. Ketiga strategi tersebut adalah:

1) Pemberdayaan konformis berbicara tentang struktur sosial, ekonomi, dan

politik yang dianggap sebagai suatu hal yang penting, karena

pemberdayaan masyarakat dapat dinilai sebagai upaya untuk

meningkatkan peradaptasian masyarakat terhadap struktur yang telah

ditetapkan sebelumnya. Bentuknya berupa memperbaiki mental

masyarakat yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya serta memberikan

bantuan baik berupa modal maupun subsidi.

xiii

2) Pemberdayaan reformi. Pemberdayaan difokuskan pada upaya

peningkatan kinerja opersional dengan membenahi pola kebijakan

peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga dan

sebagainya.

3) Pemberdayaan struktural, bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan

oleh struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang tidak memberikan

kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan bahwa terdapat 4

(empat) indikator dalam mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut

adalah sebagai berikut :

1) Akses, yaitu masyarakat yang hendak diberdayakan harus mempunyai

akses akan sumber tenaga kerja yang diperlukan guna untuk

mengembangkan diri

2) Partisipasi, yaitu masyarakat yang hendak diberdayakan harus mampu

berpartisipasi untuk mendayagunakan sumber tenaga kerja yang

diaksesnya.

3) Kontrol, yaitu masyarakat yang hendak diberdayakan harus mempunyai

kemampuan untuk mengontrol proses pendayagunaan sumber tenaga kerja

yang ada.

4) Kesetaraan, yaitu pada saat terjadi konflik masyarakat mempunyai

kedudukan yang sama dalam hal pemecahan masalah.

xiv

Helman (2000) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) elemen kunci dalam

pemberdayaan. Keempat elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1) Access to information (akses informasi)

Informasi adalah sumber kekuasaan/kekuatan dalam pemberdayaan

masyarakat. Informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dapat berupa

akses terhadap pelayanan yang disediakan, peluang-peluang yang ada

dalam pemberdayaan, efektivitas dalam negoisasi, dan akuntabilitas dari

pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan.

Sehingga informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya sedang

terjadi sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin agar dapat terlibat dalam

pemberdayaan

2) Inclusion and participation (inklusi dan partisipasi)

Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam

pemberdayaan karena merupakan cara agar masyarakat dapat

berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan

adanya partisipasi memberikan kemungkinan kepada setiap masyarakat

untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah.

Partisipasi memiliki bentuk yang berbeda-beda, diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Partisipasi yang dilakukan secara langsung

b. Partisipasi yang diwakilkan kepada anggota dari kelompok atau

asosiasi

c. Partisipasi melalui politik, yaitu melalui perwakilan pemilihan

xv

3) Accountability (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab dari pemerintah mengenai

kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Terdapat 3 (tiga) tipe utama

dalam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

a. Politik

b. Administratif

c. Public

4) Local organizational capacity (kapasitas lokal organisasi)

Kapasitas lokal organisasi merupakan kesediaan masyarakat untuk bekerja

secara bersama-sama, mengelola organisasinya, mengatur sumber daya

guna memecahkan masalah yang terjadi.

5. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan yang ingin diwujudkan dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk

masyarakat menjadi individu yang lebih mandiri, dimana mandiri yang dimaksud

yaitu kemandirian dalam berfikir dan kemandirian dalam bertindak serta dapat

mengendalikan hal-hal yang akan dilakukan kedepannya. Untuk lebih dalamnya

perlu diketahui apa yang dimaksud dengan masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat berarti keadaan yang dialamai oleh suatu masyarakat

dan harus memiliki kemampuan dalam berfikir untuk memutuskan segala sesuatu

yang akan dilakukan dengan tepat sehingga dapat menyelesaikan masalah yang

dihadapi.dengan demikian untuk menuju masyarakat yang mandiri perlu adanya

dukungan serta kemampuan dari SDM (Sumber Daya Manusia) dengan melihat

xvi

keadaan yang kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif dan sumber daya

lainnya yang bersifat fisikmaterial Sulistiyani (2004).

Pemberdayan Masyarakat harusnya mengarah pada pembentukan yang lebih

baik secara kognitif. Dimana kondisi kognitif merupakan kemampuan berfikir

masyarakat secara luas serta mempunyai pengetahuan untuk menyelesaikan suatu

masalah yang dihadapi. Selain itu Kondisi konatif adalah suatu bentuk perilaku

masyarakat yang arahnya sensitif terhadap nilai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh

masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan

dalam sikap dan perilaku. Kondisi psikomotorik adalah keterampilan yang dapat

mendukung masyarakat sehingga mampu melakukan aktivitas kegiatan

pembangunan Sulistiyani (2004).

Terjadinya proses pemberdayaan pada keempat poin diatas yaitu kognitif,

konatif, efektif, dan psikomotorik dapat memberikan masukan terhadap

masyarakat sehingga dapat terciptanya masyarakat yang mandiri dan dapat

menjadiakan masyarakat lebih terampil dan memiliki wawasan yang lebih luas

serta dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya suatu

pembangunan. Dengan adanya proses yang bertahap maka masyarakat akan

menghasilkan kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan adanya proses dapat

memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan

secara mandiri, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang ideal danmandiri

dalam hal pembangunan Sulistiyani (2004).

xvii

B. Program padat karya tunai

1. Pengertian program padat karya tunai

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama empat Mentri yaitu Menteri Dalam

Negeri, Mentri Keuangan, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN/Bapennas) Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor:

954/Kmk.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ruang lingkup (1)

pembangunan desa dan kawasan perdesaan (2) pengalokasian, penyaluran dan

pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa/ADD dan bagian hasil pajak daerah dan

retribusi daerah/ PDRD (3) pendampingan desa (4) penataan desa (5)

pengembangan badan usaha milik desa/BUMDes dan koperasi (6) pelaksanaan

Padat Karya Tunai di desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan,

anggaran kementrian, lembaga dan APBD dan (6) pembinaan, pemantauan,

pengawasan, penguatan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Dalam SKB-4 Menteri ditetapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:

1) Penguatan pendamping seacara profesional untuk:

a. Mendampingi kegiatan pelaksanaan program padat karya tunai di desa

b. Bekerjasama dengan pendamping lainnya untuk program pengentasan

angka kemiskinan

xviii

2) Pemusatan kembali (refokusing) penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga)

sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;

3) Fasilitas dalam kegiatan penggunaan dana desa yang wajib digunakan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk membayar upah masyarakat

yang berpartisipasi dalam proses pembangunan desa;

4) upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan

yang dibiayai dengan Dana Desa; dan

5) fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dengan Dana

Desa untuk mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada

musim panen;

2. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa

1) Inklusif artinya dalam proses pemberdayaaan akan melibatkan

masyarakat yang kurang mampu, kaum marginal, penyandang disabilitas

dan penganut kepercayaan lain;

2) Partisipatif artinya pemberdayaan yang berasal dari masyarakat, oleh

masyarakat dan untuk masyarakat yang disepakati dalam musyawarah

desa sehingga dapat meningkatkan semngat gotong royong;

3) Transparan dan Akuntabel artinya dalam pemberdayaan lebih

mengutamakan prinsip akuntabilitas dan ketransparanan baik secara

moral, teknis dan administratif kesemua anggota kelompok masyarakat;

xix

4) Efektif artinya kegiatan penting pemberdayaan yang dapat menigkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan cara merawat, mengelola, dan

melestarikan secara berkelanjutan;

5) Swadaya dan Swakelola artinya pemberdayaan yang mengutamakan

keswadayaan masyarakat dengan bentuk bantuan berupa dana, tenaga,

dan bahan baku yang telah disedikan desa sehingga masyarakat dapat

melaksanakan kegiatan secara mandiri;

6) Upah Kerja artinya pemberdayaan dengan pemberian upah sesuai hasil

musyawarah desa dengan berpatokan pada peraturan kepala. Adapun

Batas Atas Upah/HOK dibawah lipah Minimum Provinsi. Besaran

upah/HOK lebih lanjut alcan diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

3. Manfaat Padat Karya Tunai

1) Menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, setengah

pengangguran, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.

2) Menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan

partisipasi masyarakat.

3) Mengembangkan potensi sumber daya alam secara optimal

4) Mengurangi angka pengangguran, keluarga kurang mampu, serta

keluarga dengan balita kurang gizi

4. Kegiatan Prioritas Padat Karya Tunai

1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, seperti

jalan desa, jembatan, drainase dan sanitasi, linkungan hidup, posyandu,

pasar desa.

xx

2) Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi lainnya, seperti

pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan hasil produksi pertanian, dan

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil

3) Pemberdayaan masyarakat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan

limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi

terbarukan, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak.

4) Kegiatan lainnya selain penyelesaian fisik pembangunan

5. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai

1) Swakelola:

a. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa di lakukan melalui

kegiatan mekanisme swakelola

b. Bagian kegiatan penyediaan barang dan jasa yang tidak di sediakan

oleh desa dapat di sediakan melalui kontrak yang sederhana

2) Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dan

Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja local dan

meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Upah tenaga kerja

dibayarkan secara langsung secara harlan, dan jika tidak memungkinkan

maka dibayarkan secara mingguan.

C. Kerangka Pikir

Kabupaten Enrekang di tunjuk oleh Kementrian Pedesaan RI sebagai

sepuluh Desa pilot project dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai(PKT),

Salah satunya di Desa Tongkonan Basse Kacamatan Masalle. Hal tersebut

dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan

xxi

sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan dan dapat mengurangi angka

pengangguran masyarakat Desa dengan tujuan mensejahterakan dan menciptakan

kehidupan masyarakat yang mandiri. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui

bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Program Padat Karya Tunai di

Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Pada penelitian

ini menggunakan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) mengemukakan

bahwa sebagai proses pelaksanaan pemberdayaan terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu :

(1)tahap penyadaran yang artinya memberikan wawasan kepada masyarakat akan

pentingnya program padat karya tunai dan membuat masyarakat mengerti bahwa

mereka perlu diberdayakan dan perlu membangun kesadaran bahwa proses

pemberdayaan harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri(bukan dari oarang

lain/luar), (2)tahap pengkapasitasan yaitu untuk meningkatkan

kapasitas/peningkatan kapasitas baik dalam konteks individu maupun kelompok

yang dapat dilakukan dengan sosialisasi dan informasi yang mengenai padat karya

tunai, peningkatan kapasitas dilakukan dengan merestrukturisasi kelompok

masyarakat dengan membentuk kelompok yang baru dengan jenis kegiatan yang

akan dilakukan, peningkatan kapasitas dilakukan dengan membantu masyarakat

untuk membuat kesepakatan diantara meraka mengenai kegiatan yang akan

dilakukan kedepannya, (3)tahap pendayaan dimana pada tahap ini masyarakat

diberikan kekuatan, daya, kekuasaan atau peluang serta masyarakat diberikan

kewenangan untuk mengidentifikasi masalah dan jenis kegiatan yang akan

dilakukan dan masyarakat juga diberikan ukuran sehingga dapat mengukur

keberhasilan dan tujuan program yang akan dilakukan.

xxii

Bagan Kerangka Pikir

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan

Masalle Kabupaten Enrekang

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto(2007)

Proses pelaksanaan pemberdayaan

Tahap penyadaran(awareness) Tahap pengkapasitasan(capacity) Tahap pemberian daya itu

sendiri/tahap pendayaan(empowerment)

Mewujudkan Kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Desa

Kegiatan Perioritas Padat Karya Tunai

Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, seperti jalan desa, talud jalan,drainase,dan posyandu

Pemanfaatan lahan Pemberdayaan masyarakat,

seperti pengelolaan sampah, limbah, pengelolaan industri kecil lainnya serta berpartisipasi dalam kegiatan program desa

Kegiatan lainnya seperti penyelesaian fisik pembangunan

xxiii

D. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Proses Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Tahap pertama yaitu Tahap Penyadaran (awareness) Pemerintah Desa

memberikan wawasan dan membuat Masyarakat mengerti akan

pentingnya Program Padat Karya Tunai dan menghimbau Masyarakat

untuk ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Program ini. Untuk

mewujudkan akan hal itu Pemerintah Desa melakukan Sosialisasi dan

menyampaikan langsung kepada Masyarakat Desa Tongkonan Basse

2. Tahap kedua yaitu Tahap Pengkapasitasan (capacity) Pemerintah Desa

membentuk Struktur Kelompok Masyarakat yang ikut berpartisipasi dan

menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan seperti pengecoran jalan

tani, pembuatan rainase, pembuatan talud jalan, pembangunan pustu(

puskesmas pembantu ) dan pembuatan jamban untuk Masyarakat Desa

Tongkonan Basse

3. Tahap yang terakhir yaitu Tahap Pendayaan/tahap pemberian daya itu

sendiri (empowerment) pada Tahap ini Masyarakat Desa Tongkonan Basse

sudah ikut dalam pelaksanaan pekerjaan Padat Karya Tunai berdasarkan

kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya setelah ikut dalam

pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai maka Masyarakat diberi uapah

sebesar Rp. 100-110 perharinya.

xxiv

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini waktu yang dibutuhkan penulis adalah selama dua(2)

bulan mulai 1 juni sampai 1 Agustus bertempat di Desa Tongkonan Basse

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui

bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis

Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis

penelitian kualitatif yaitu menggambarkan gambaran Mengenai

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai

2. Tipe Penelitian Tipe penelitian yaitu Fenomenologi dimana fenomenologi

ini melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan tertulis atau lisan

dari masyarakat setempat yang di amati

C. Sumber Data

1. Data Primer adapun data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di

Des Tongkonan Basse berupa data jumlah penduduk di Kabupaten

Enrekang dari sumber BPS Kabupaten Enrekang, kondisi Desa Tongkonan

Basse, tingkat pendidikan Masyarakat Desa, mata pencaharian masyarakat

Desa, bentuk sarana dan prasarana yang telah di bangun di Desa

xxv

Tongkonan Basse, Jumlah penduduk perdusunnya, serta struktur

organisasi pemerinthan Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

2. Data Sekunder didapatkan dari data-data atau dokumen dari pemerintah

setempat, seperti data jumlah penduduk desa dan jumlah sarana dan

prasarana yang di bangun di Desa sarta foto-foto bangunan infrastruktur

Desa.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang menjadi sumber informasi

dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara

lapangan. Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang betul-betul

memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian dan informan

dipilih langsung secara sengaja atau biasa disebut dengan teknik purposive

sampling.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No. Nama Inisial jabatan/pekerjaan Jumlah informan

1 Syarifuddin S.Pd SRD BPD(Badan Permusyawaratan

Desa)

1

2 AbuRahmat AR Kepala Desa 1

3 Sulihin SLH Pak Dusun 1

4 Sapri SPR Masyarakat 1

5 Kenden KDN Kulibangunana/tukang 1

xxvi

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik observasi di lakukan oleh peneliti dengan malakukan pengamatan

secara langsung di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten

Enrekang dengan mengamati bentuk pembangunan yang sudah ada seperti

pembangunan talud jalan, pengecoran jalan tani, pembuatan pustu,

pembuatan rainase dan pembuatan jamban yang sementra di buat.

2. Teknik wawancara dilakukan dengan lima informan yang telah di tentukan

diantaranya BPD, Kapala Desa Tongkonan Basse, Kepala Dusun, Tokoh

Masyarakat biasa, dan masyarakat yang berprofesi sebagai tukang di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

3. Teknik dokumentasi yang didapatkan berupa foto-foto pembangunan

infrastruktur desa dan foto-foto pada saat wawancara dengan informan di

Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data peneliti merangkum data dan memilih hal-hal pokok yang

penting sehingga peneliti dapat menyajikan data secara sederhana. Data

yang sudah direduksi akan memberikan data yang akurat sehingga

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data Setelah mereduksi data, maka selanjutnya melakukan

penyajian data, Dimana Penyajian data merupakan suatu bentuk uraian

data yang singgkat yang berupa teks naratif , gambar, bagan, tabel, dan

hasil wawancara.

xxvii

3. Penarikan Kesimpulan Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan

dimana penarikan kesimpulan dilakukan dari hasil data awal yang

didapatkan sampai hasil akhir yang benar-benar merupakan data yang

valid,benar dan konsisten sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Keabsahan Data

1. Tringulasi sumber melakukan wawancara kepada tiga sumber dengan

pertanyaan yang sama kemudian melakukan wawancara keduakalinya

kepada tiga sumber dengan pertanyaan yang sama kemudian jawaban dari

keenam sumber itu di bandingkan jika ada jawaban yang sama dari

keenam sumber tersebut maka peneliti sudah mendapatkan data yang

akurat.

2. Tringulasi teknik dilakukan untuk menguji kebenaran data dengan cara

melakukan pengecekan data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik

yang berbeda.

3. Tringulasi waktu peneliti dapat melakukan wawancara kepada satu sumber

dengan memberikan satu pertanyaan di waktu yang berbeda-beda seperti

malakukan wawancara pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, ketika

jawaban dan observasi di waktu yang berbeda beda untuk mendapatkan

data yang lebih.Triangulasi waktu di lakukan dengan pengamatan berkali

kali sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang sah.

xxviii

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi

Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 314’36”_350’00 Lintang

Selatan dan 11940’53”_12006’33” Bujur Timur dan berada pada ketinggian

442mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 . Jarak dari Ibu Kota Provinsi

(Makassar) ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km.

1. Batas Daerah Kabupaten Enrekang

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah

yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di Sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di Sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Sidrap dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Secara setengah dasawarsa terjadi perubahan administrasi pemerintahan

baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa yang awalnya pada

tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 kelurahan/desa, dan pada tahun

2008 jumlah kecamatan menjadi 12 dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian

kecamatan kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain :

- Kecamatan Alla

- Kecamatan Anggeraja

- Kecamatan Enrekang

- Kecamatan Masalle

- Kecamatan Buntu Batu

xxix

- Kecamatan Baroko

- Kecamatan Cendana

- Kecamatan Curio

- Kecamatan Baraka

- Kecamatan Bungin

- Kecamatan Maiwa

Secara umum bentuk topografi wilayah Enrekang terbagi atas wilayah

perbukitan (karst) yang terbentang di bagian utara dan tengah, lembah-lembah

yang curam, sungai,Jenis flora yang banyak ditemukan pohon bitti, pohon hitam

Sulawesi, pohon ulin/kayu besi, kayu bayam, kayu kuning. Selain itu terdapat

juga rotan. Jenis anggrek juga banyak ditemukan dan berbagai jenis tanaman

lainnya.

2. Keadaan Sistem Sosial

Terbentuknya struktur pelapisan masyarakat Enrekang berawal dari konsep

to manurung, dimana cara kedatangan to manurung yang tiba-tiba turun dari

langit dianggap luar biasa dan memberikannya kewibawaan yang ampuh dalam

menghadapi rakyat, hal ini pula memberikan satu anggapan bahwa status sosial to

manurungdan keturunannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Pada umumnya

masayarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat, yaitu :

a. Golongan To Puang atau Arung (Bangsawan) bagi masyarakat Enrekang,

keturunan To Puangdianggap titisan dewa sehingga mereka mempunyai

peranan dalam memegang pucuk pimpinan yang tertinggi dalam suatu

daerah kekuasaan.

xxx

b. Golongan To Merdeka (Rakyat Biasa) golongan ini mempunyai golongan

tengah dimana mereka tidak sebagai kaum bangsawan (penguasa) dan

bukan juga orang yang diperhamba.

c. Golongan To Kaunan (Hamba milik To Puang) golongan yang diperhamba

atau abdi dari orang lain.

3. Pemerintahan

Pada mula terbentuknya Kabupaten Enrekang telah beberapa kali

mengalami pergantian Bupati sampai sekarang.Pelantikan Bupati Enrekang yang

pertama yaitu pada tanggal 19 Februari 1960 dan ditetapkan sebagai hari

terbentuknya Daerah Kabupaten Enrekang.Berikut adalah daftar Bupati

Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak pembentukan pada tahun 1960.

- Andi Babba Mangopo (1960-1963)

- Muhammad Nur (1963-1964)

- Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)

- Bambang Soetrisna (1965-1969)

- Abullah Rachman, B.A (1969-1971)

- Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)

- Mochammad Daud (1973-1978)

- H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)

- Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)

- Mayjend. TNI H.M. Amin Syam ( 1988-1993)

- Andi Rachman (1993-1998)

- Drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)

xxxi

- Ir.H.La Tinro La Tunrung (2003-2013)

- Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013-Sekarang)

4. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa Kecamatan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk di Kabupaten Enrekang

No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Cendana 4254 4579 8833

2 Baraka 11347 11108 22455

3 Buntu Batu 6955 6647 13602

4 Anggeraja 12643 12687 25330

5 Malua 3989 4178 8167

6 Alla 11380 10821 22201

7 Curio 8243 7865 16108

8 Masalle 6593 6288 12881

9 Baroko 5444 5139 10583

10 Enrekang 15727 16494 32221

11 Bungin 2264 2187 4451

12 Maiwa 12358 12424 24782

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang

xxxii

Gamabr 4.1

Peta Kabupaten Enrekang

5. Visi Misi Kabupaten Enrekang

Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial dilihat dari segi sumber

daya alam, tingkat aksesbilitas dukungan sarana dan prasarana sesungguhnya

memungkinkan untuk mencapai daerah argopolitan dimana pola pengembangan

sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh

kembangnya berbagai sektor lainnya seperti industri pemgolahan perdagangan,

lembaga keuangan dan sebagainya.

Pengembangan daerah argopolitan dimaksud harus tetap mengacu pada

prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksitas antar

daerah baik di Sulawesi Selatan maupun diluar Sulawesi Selatan. Pembangunan

daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan

pembangunan akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan

xxxiii

berkelanjutan, kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek

kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

Merupakan proses untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan. Adapun

Misi Kabupaten Enrekang adalah :

a. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sul-Sel

melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya sektor

pertanian.

b. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara

daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.

c. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada

pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan

keseimbangan pembangunan antara wilayah di Kabupaten Enrekang.

d. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi

terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan

munculnya interkoneksitas dan antara wilayah.

e. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan

seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat

gotong royong, dan kerja sama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

6. Profil Sejarah Desa Tongkonan Basse

Sejarah berdirinya Desa Tongkonan Basse berawal dari pemakaran Desa

Batu Kede pada tahun 1997 tongkonan basse diambil dari sebuah nama tempat

xxxiv

untuk melaksanakan musyawarah yang terkait dengan kesejahteraan Masyarakat.

Tongkonan berarti musyawarah/tudang sipulung dan Basse berarti upah.

Tabel 4.2

Kondisi Desa Tongkonan Basse

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK 1997 Pembukaan jalan tani Jalan tani yang bermasalah 2008 Pilkada bupati enrekang Timbul konflik antara

kelompok sosial di masyarakat

2009 Pengecoran lorong-lorong dusun Terjadi musim kemarau Gagal panen kopi karena

hama 2010 Pengecoran jalan desa

Hasil pertanian mahal harganya Perguliran dana PUAP Perbaikan gedung-gedung sekolah

Musim hujan ekstrim Serangan hama tikus Hampir gagal panen

2011 Berjalannya PNPM secara merata disetiap dusun

Banyak program perencanaan yang tidak tuntas karena keterbatasan dana

2014 Adanya undang-undang N0 06 tahun 2014

Pilkades

7. Profil Kondisi Umum Desa Tongkonan Basse

a. Geografis

letak dan luas wilayah Desa Tongkonan Basse terletak 54 KM dari ibu kota

Kabupaten Enrekang, atau 9 KM dari ibukota Kecamatan Masalle dengan luas

wilayah seluas ± 1916 KM² , dengan batas sebahgai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Desa Tongko Kec.Baroko dan Kabupaten

Tana Toraja

- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rampunan

- sebelah timur berbayas dengan Desa Batu Kede

- sebelah barat berbatasan dengan Desa Mundan

xxxv

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Des Tongkonan Basse

PRA SEKOLAH

SD SMP SLTA SARJANA

78 113 61 75 32 c. Mata Pencaharian

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tongkonan Basse

PETANI PEDAGANG PNS BURUH JASA 994 30 10 10 35

d. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.5

Sarana / Prasarana Desa Tongkonan Basse

Kantor Bpd

Kantor Desa

Balai Desa

Jalan Kabupaten

Jalan Kecamatan

Jalan Desa

Masjid Sekolah

- 1 Bh - 54 Km 9 Km 7Km 6 Bh

2Bh

8. Kondisi Pemerintahan Desa Tongkonan Basse

a. Pembagian Wilayah Desa

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Perdusun Desa Tongkonan Basse

NO NAMA DUSUN

JUMLAH JIWA KEPALA KELUARGA L P TOTAL

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Karauja Tirowali Poriga Tarian Buntu podong Buntu tallu

267 268 114 199 140 119

227 252 97 195 128 120

494 520 211 394 268 239

115 130 51 89 54 59

Jumlah 1107 1019 2126 498

xxxvi

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gamabr 4.2

SKEMA : SOP DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE

KABUPATEN ENREKANG

6 Potensi dan Masalah

a. Potensi

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa

Tongkonan Basse yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk

Syarifuddin S.Pd BPD

Aburahmat KADES

Ir. Muslimin KASI PEMB

Zainuddin SEKRETARIS DESA

Musdalifah KAUR KEU

Mardin KASI UMUM

Agus salim KASI PEMERT

Laha KD.PORIGA

Sulihin KD.TIROWALI

Jufri KD.KARUAJA

Nurdin KD.TARIAN

Ansar.S KD.BT.PODONG

Rente KD.BT.TALLU

xxxvii

mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang

adalah:

a) Sumber Daya Manusia

Semakain tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan

sampai perguruan tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang

menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus

sekolah dikalangan anak usia sekolah khusus jenjang perguruan tinggi. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Tongkonan Basse dalam

meraih visi cerdas.

b) Demografi

Jumlah penduduk ± 2126 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran

suatu Desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi

pembangunan bilamana memeiliki Kompetensi Sumberdaya Manusia. Komposisi

pebandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi

beban pembanguna karena ruang gerak untuk produktivitas Masyarakat makin

rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan

langan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa

dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

xxxviii

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan

penanganan secara komprehensip adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja

setiap tahunnya.

Pertumbuhan angakatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari

angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan

kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor

pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari

sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus

dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui

kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi dan formal).

c) Sarana dan Prasarana

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa Jalan Raya (jalan beton) yaitu

poros yang menghubungkan Desa Tongkonan Bassse dengan Tongkonan Basse.

Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; sarana pendidikan berupa

Sekolah 3 Unit, dan Sarana Kesehatan berupa Pustu Permanen 1 Unit dan

Posyandu 2 Unit, serta Masjid 6 Buah.

7. Visi dan Misi

a. Visi

Visi pembanguna Desa Tongkonan Basse merupakan gambaran kesuksesan

yang ingin di capai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun

dengan memeperhatikan visi RPJPD kabupaten enrekang, Substansi RPJMD

Kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan

xxxix

Pemerintah Desa Tongkonan Basse, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Untuk enam tahun pertama RPJMDesa 2016-2020 adalah :

“TERCIPTANYA MASYARAKAT DESA TONGKONAN BASSE YANG

AMAN, SEJAHTERA, MAKMUR DAN RELIJI PADA TAHUN 2020”

Selain itu, dalam reangka untuk menjaga sinergitas dengan visi pada

dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Penyusunan visi pembangunan Desa Tongkonan Basse Tahun 2016-2020 juga

memperhatikan visi pada rencana pembangunan jangka menegah daerah

(RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Peraturan Daerah Kabupaten

Enrekang Nomor 7 Tahun 2014) yaitu :

“Kabupaten Enrekang yang Maju, Aman dan Sejahtera di Tahun 2028”

Dengan Visi-Misi sebagai berikiut:

a) Mewujudkan konsep pengembangan daerah agropolitan

b) Mewujudkan kemandirian Daerah

c) Mengembangkan berbagain produk pertanian komoditas unggulan

berbasisi Ekonomi Masyarakat dan Berorientasi Pasar

d) Mewujudkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan

b. Misi

Desa Tongkonan Basse mempunyai misi pembangunan dalam jangkam

waktu 2016-2020 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar Masyarakat yang

meliputi ; (1) ketersediaan pangan; (2) pendidikan: (3) kesehatan; (4)

xl

kesepakatan kerja dan lapangan usaha ; (5) sarana dan prasarana ; (6)

rasa aman dan tentram ; (7) partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

b) Penguatan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan Berbasis Masyarakat

melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan

Masyarakat terkait dengan sektor pertanian, peternakan, dan

kewirausahaan yang mengandalkan Sumber Daya Lokal. Membangun

kelembagaan ekonomi Masyarakat yang kreatif dan adaktif

c) Menciptakan Iklim Kondusif

Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyrakat,

berbangsa dan bernegara. Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang

berwibawa dan bebas KKN, sehingga terbangun kehidupan Masyarakat

yang mampu mencipyakan inovasi dan meningkatkan kemampuannya

secara berkesinambungan

d) Pemberdayaan Kelembagaan

Terciptanya sinergi pencapaian tujuan Pemerintah, Swasta, dan

Masyarakat melalui pegembangan dan pemberdayaan kelembagaan.

Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, yang

didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh lapisan

Masyarakat.

xli

8. Matriks Program Pembangunan Enam Tahunan dan Tahunan

RPJMDes

Matriks program secara lengkap dapat dilihat pada tabel lampiran 1.1 (Tabel

program tahunan RPJMDes) dan tabel lampiran 1.2 (tabel program tahunan

RKPDes)

a. Strategi Pencapaian

a) Pola Penyelenggaraan

- Program indikatif pada tahun 2016-2020 ditetapkan melalui 4(empat)

misi pembangunan yang dijabarkan kedalam 7(tujuh) program

pembangunan ;

- Sasaran RPJMDes Tongkonan Basse Tahun 2016-2020 diarahkan dan

dikendalikan langsung oleh Kepala Desa Tongkonan Basse dalam

pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Desa, dan Para Kepala

Seksi serta Kepala Urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dan para kepala dusun, serta keder-kader Pembangunan Desa atas

pengawasan BPD.

- RPJMDes akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun RKPDes

dan penyusunan APBDes Tongkonan Basse;

- Penguatan peran stakeholders/pelaku pelaksanaanRPJMDes dalam

upaya pencapaian sasaran yang dilakukan melalui program indikatif

yang akan dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan

dari APBDes dalam sumber pembiayaan lainnya(APBD kab./APBD

prov./APBD/swadaya;)

xlii

b) Organisasi Pelaksanaan

Penyelenggaraan RPJMDes Tongkonan Basse tahun 2016-2020 dilakukan

berdasarkan hasil musyawarah desa (musrembangdes) atas persetujuan BPD,

Pembentukan tim pengelola kegiatan (TPK) yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan

bendahara sebagai pionir dalam pelaksanaan pembangunan desa. TPK dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh kader Pembangunan Masyarakat Desa

(KPMD) yang diseleksi dari Masyarakat Desa, Agar kegiatan pembangunan

terlaksana dengan baik dan pemanfaatannya sesuai peruntukan maka dibentuk tim

monitoring oleh kepala desa atau persetujuan BPD.

c) Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi RPJMDes Tongkonan Basse Tahun 2016-

2020 dilaksanakan tom yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat

keputusan atas persetujuan BPD;

- Monitoring dan evaluasi RPJMDes Tongkonan Basse menunjukan

seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah

dirumuskan;

- Kegiatan monitoring dan evaluasi RPJMDes dilakukan dengan tertib

dan objektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis

dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan

ketelitian.

Evaluasi umum pelaksanaan RPJMDes dilaksanakan pada akhir periode,

dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja enam tahunan dan tahunan Desa

xliii

Tongkonan Basse dalam menjabarkan capaian RPJMDes sekaligus sebagai

pertimbangan dalam penyiapan RPJMDes periode berikutnya.

B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program

Padat Karta Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang

Pemberdayaan Masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan formal

dan informal yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai komponen

organisasi.Selain itu Pemberdayaan masyarakat juga merupakan suatu kegiatan

untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat dan

lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik

yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang telah

diperhitungkan dalam APBD atau APBN.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama empat Mentri yaitu Menteri Dalam

Negeri, Mentri Keuangan, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN/Bapennas) Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor:

954/Kmk.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan ruang lingkup (1)

pembangunan desa dan kawasan perdesaan (2) pengalokasian, penyaluran dan

pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa/ADD dan bagian hasil pajak daerah dan

retribusi daerah/ PDRD (3) pendampingan desa (4) penataan desa (5)

pengembangan badan usaha milik desa/BUMDes dan koperasi (6) pelaksanaan

xliv

Padat Karya Tunai di desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan,

anggaran kementrian, lembaga dan APBD dan (6) pembinaan, pemantauan,

pengawasan, penguatan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan data yang didapatkan dari (TRIBUNENREKANG.COM:2018

26 April) bahwa sepuluh desa di Kabupaten Enrekang ditunjuk sebagai Pilot

Project pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dari Kementrian Pedesaan

RI. Kemudian Pemerintah Dinas setempat yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMD) menunjuk sepuluh Desa yang tersebar di lima

Kecamatan di Kabupaten Enrekang yaitu Kecamatan Masalle, Baraka, Bungin,

Maiwa Dan Baroko.

Kecamatan Masalle merupakan lokus penelitian penulis yaitu di Desa

Tongkonan Basse, sesuai dengan hasil pengamatan dilapangan di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Program Padat Karya Tunai di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle belum sepenuhnya terealisasikan secara

merata jika dilihat dari bentuk pembangunan infrastruktur yang ada seperti

pengecoran jalan tani, pembuatan rainase,pembangunan talud jalanan dan

pembanguna jamban belum terselesaikan dengan sepenuhnya di karenakan

masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan padat

karya tunai sehingga pembangunan di anggap lambat terselesaikan

1. Tahap Penyadaran

Untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri pemerintah desa harus lebih

mampu memberikan kesadaran yang penuh untuk masyarakat itu sendiri agar

dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan yang telah di tentukan. Dalam tahap

xlv

penyadaran ini pemerintah desa harus melalukan beberapa cara untuk

menyadarkan masyarakat salah satu diantaranya yaitu sosialisasi

(Sosialisasi) Sebagaimana ditemukan dilapangan bahwa proses pelaksanaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai pada tahap

pertama penyadaran yang dilakukan meliputi pemberian sosialisasi mengenai

program yang akan dikerjakan, dan cara atau proses yang dilakukan dalam

pelaksanaan padat karya tunai. Cara dalam memberikan sosialisasi dilakukan oleh

Pemerintah Desa (Kapala Desa) Tongkonan Basse yaitu melakukan pertemuan

dengan beberapa Tokoh Masyarakat yang dapat mewakili Masyarakat lainnya di

Kantor Desa dan berkoordinasi dengan Perangkat Desa lainnya untuk mengajak

Masyarakat mengikuti pertemuan di Kantor Desa Tongkonan Basse yang

diadakan hanya setahun setahun sekali. Jadi masyarakat yang telah ikut dalam

pertemuan sosialisasi tersebut menyadarkan masyarakat lainnya untuk lebih

berparisipasi dalam pelaksanaan padat karya tunai.

Tahap penyadaran ini masyarakat diberi pengetahuan atau wawasan

mengenai pentingnya Program Padat Karya Tunai karena dengan berjalannya

program ini masyarakat yang tadinya tidak berdaya akan terberdayakan dan yang

tadinya pengangguran akan memiliki kerjaan dengan berpartisipasi dalam

pelaksanaan pekerjaan Padat Karya Tunai sehingga pembangunan cepat

terselesaikan sehingga dapat pergunakan dan dapat membuat aktifitas lebih

mudah.

Cara yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dalam tahapan

penyadaran yang ada dibagian proses pelaksanaan pemberdayaan, dan Pemerintah

xlvi

Desa harus mempertahankan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelum akan

melakukan kegiatan agar hasilnya lebih baik dan masyarakat yang ingin

berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan padat karya tunai akan lebih mudah

memahami.Untuk memberikan penjelasan mengenai tahap penyadaran maka

dilakukan wawancara dengan informan selaku Kepala Desa Tongkonan Basse

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Tetap di sosialisasikan, dan dilakan juga pertemuan di kantor desa satu tahun sekali untuk membahas perencanaan kalau sudah mi pembahasan di bahas mi juga itu padat karya tunai jadi kan yang ikut tidak semua masyarakat jdi yang ikut dalam pertemuan nanti na sampaikan kambali sama yang masyarakat yang tidak ikut dalam pertemuan. karena pada saat kita mau kerja pasti saya umumkan di masjid, jadi misalnya di dusun A ada kegiatan yang mau dilaksanakan tetap saya umumkan juga di tempat itu, mengenai prosesnya di lapangan tergantung dari kesepakatan antara pak dusun dengan masyarakat”(Wawancara AR, Tanggal 5 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tahap

penyadaran disini Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dengan cara

mengumumkan di masjid dan disetiap dusun jika akan dilaksanakan padat karya

tunai dan mengenai proses pelaksanaannya dilapangan Pemerintah Desa tidak

campur tangan dan mengenai hasilnya tergantung dari bagaimana kesepakatan

antara pak dusun dan masyarakat setempat yang akan ikut dalam Proses

Pelaksanaan Pembangunan Program Padat Karya Tunai.

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan di atas timbul pendapat

dari informan lain selaku Pak Dusun Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Kalau caraku saya mengikut jika sama pak desa karena kan sudah mi na

sampaika pak desa secara langsung bahwa ada itu program jadi tugasku saya

xlvii

ini untuk bekerja sama sama masyarakat yang mau ikut dalam pengerjaan pembangunan program padat karya tunai ini” (Wawancara SLH, tanggal 22 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SLH mengatakan bahwa

sebagai Pak Dusun di Desa Tongkonan Basse dia tidak terlalu mensosialisasikan

program padat karya tunai karena dia hanya mengikuti arahan pak desa karena

setelah pak desa menyampaikan bahwa adanya program padat karya tunai

otomatis semua masyarakat sudah mengetahuinya jadi tugas pak dusun hanya

bekerja sama dengan masyarakat desa.

Adapun pendapat lain dari tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pak desa menyampaikan ke kami lewat masjid dengan diumumkan jadi semua warga mendengarnya jadi setelah pak desa sampaikan itu kami langsug pergi mendaftarkan nama kami di pak dusun” (wawancara SPR, tanggal 15 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SPR di atas yang menyatakan

bahwa pada saat akan dilaksanakannya program padat karya tunai pemerintah

desa (pak desa) mengumumkan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa

akan dilaksanakan pembangunan padat karya tunai dan masyarakat diharap untuk

ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya setelah pemerintah desa mengumumkan

adanya program padat karya tunai masyarakat yang mau berpartisipasi segera

mendaftarkan namanya di pak dusun setempat.

Hal senada juga di sampaikan oleh informan selaku kulibangunan/tukang

yang menyatakan bahwa:

“Pak desa menyampaikan ke kami lewat masjid na umumkan ii di masjid

jadi setelah pak desa sampaikan itu kami langsug pergi mendaftarkan nama kami di pak dusun”(Wawancara KDN, Tanggal 1 Agustus 2019)

xlviii

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak KDN mengatakan bahwa jika

akan dilaksanakan pengerjaan program padat karya tunai pemerintah desa

menyampaikan kepada masyarakat kemudian masyarakat yang berminat ikut

dalam pengerjaan bangunan padat karya tunai akan mendaftarkan namanya di pak

dusun agar segera didata untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Adapun pendapat lain dari hasil wawancara dengan bapak AR yang

mengatakan:

“Sebenarnya kalau kita berbicara dana desa yang jelas itu pasti masyarakat

tahu persis tentang adanya program yang seperti itu dan yang sering juga menonton televisi pasti sudah mendengar seperti apa itu Padat Karya Tunai. Tapi mungkin kalau yang orang tua mungkin tidak terlalu mengerti”(Wawancara AR, tanggal 5 juli 2019 )

Dari hasil wawancara dengan bapak AR yang mengatakan bahwa

Sebernarnya Program padat karya tunai itu sendiri menggunakan dana desa jadi

masyarakat sudah mengetahui cuman kalau istilah padat karya tunai tidak terlalu

di pahami oleh masyarakat terutama masyrakat yang sudah lansia apa lagi yang

jarang nonton tv otomatis tidak mengetahui akan adanya padat karya tunai yang di

ketahui hanya pembangunan menggunakan dana desa kalau itu mutlak masyarakat

semua sudah mengetahui akan hal itu.

Hal senada juga di sampaikan oleh informan lain sebagai pak dusun di

desa tongkonan basse yang mangatakan bahwa:

“kalau padat karya tunai ini mungkin hanya sebagianji yang tau itu ji saja

yang tau yang masih muda apalgi kalau sering menonton tv pasti itu na tauji kecuali yang org tuami tidak na tau ini program paingan yang na tau hanya pembangunan desa menggunakan dana desa” (Wawancara SLH, Tanggal 22 juli 2019 )

xlix

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SLH yang mengatakan bahwa

Seperti jawaban-jawaban sebelumnya rata-rata masyarakat yang tahu program

padat karya tunai ini hanya sebatas masyarakat yang tidak terlalu tua dan selalu

menonton acara televisi.

Melihat dari beberapa pendapat di atas maka Pendapat lain muncul dari

informan yang berbeda selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kalau di bilang namanya padat karya tunai itu banyak masyarakat yang tidak terlalu na tau ituji na tau masyarakat yang pembangunan menggunakan dana desa tapi org yang selalu menonton telefisi pasti na tauji tentang padat karya tunai itu” (Wawancara SPR, Tanggal 15 juli 2019)

Sehubungan dengan hasil wawancara di atas Jika mengenai program padat

karya tunai masyrakat di Desa Tongkonan Basse tidak terlalu banyak yang

mengetahui akan program ini kecuali masyarakat yang memang peduli akan

kondisi lingkungan serta masyarakat yang sering nonton tv pasti yang namanya

program padat karya tunai sudah tidak asing lagi bagi mereka tetapi untuk

masyarakat yang sudah berumur(lansia) pasti sama sekali tidak mengetahui apa

yang dimaksud akan program padat karya tunai kecuali jika di sebut dengan

pembangunan menggunakan Dana Desa pasti otomatis semua masyarakat

mengetahui akan hal itu bahkan tidak asing lagi bagi mereka.

Hal senada juga di sampaikan oleh informan lain yang berprofesi sebagai

kuli bangunan/tukang yang mengatakan bahwa:

“Kalau di bilang padat karya tunai tidak terlalu na tau orang ituji na tau kalau di bilang pembangunan menggunakan dana desa tapi org yang selalu menonton pasti na tauji itu” (Wawancara KDN, Tanggal 1 Agustus 2019)

l

Jika dilihat dari jawaban informan diatas bahwa program padat karya tunai

tidak terlalu di ketahui atau dikenal Masyarakat Desa Tongkonan Basse yang

mereka tahu hanyala pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan dana

desa.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan mengenai tahap

penyadaran dalam proses pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis

Program Padat Karya Tunai menunjukkan bahwa untuk menyadarkan Masyarakat

Pemerintah Desa memang sudah seharusnya melalukan sosialisasi bahkan harus

menyampaikan secara langsung kepada masyarakat akan pentingnya program

padat karya tunai dan menghimbau kepada semua masyarakat untuk ikut

berpartisipasi dalam proses pengerjaan padat karya tunai yang akan di laksanakan

sehingga pembangunan dapat terselesaikan dengan cepat dan mengenai program

padat karya tunai itu sendiri hanya sebagian masyarakat yang tahu akan hal itu

kebanyak masyarakat di Desa Tongkonan Basse hanya mengetahui pembanguna

menggunakan Dana Desa

2. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan atau “capacity building” artinya memampukan masyarakat

sehingga Masyarakat Desa merasa di berdayakan dengan memberikan hak dan

kekuatan kepada mereka untuk melakukan segala kegiatan atau program-program

pembangunan yang telah di tentukan oleh pemerintah setempat, pengkapasitasan

disini cara untuk melihat kapasitas masyarakat agar kedepannya mereka bisa

berpartisipasi sepenuhnya dalam pelaksanaan program padat karya tunai sebagai

upaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Aturan yang dibuat pemerintah

li

desa membuat masyarakat merasa nyaman dan tidak merasa terpaksa dalam

pekerjaan padat karya tunai dimana kepala desa menyerahkan semua proses

pelaksanaan kegiatan kepada kepala dusun dan masyarakat setempat apalagi

masyarakat yang berprofesi sebagai tukang.tidak hanya itu pemerintah desa juga

tidak mengurus masalah upah/gaji yang diberikan kepada masyarakat yang telah

ikut dalam pekerjaan padat karya tunai, pemerintah desa hanya menetapkan

jumlah gaji yang akan diberikan kepada masyarakat selepas dari itu kepala desa

sudah tidak ikut campur lagi.Untuk lebih lanjutnya penulis melakukan wawancara

dengan informan selaku pak desa tongkonan basse kecamatan masalle kabupaten

enrekang yang mengatakan bahwa:

“Mutlak kalau disini karena apalagi upah yang dihasilkan dari kegiatan itu

dikasi masuk di masjid dan tidak ada yang menerima secara pribadi tapi pak dusun tetap membuatkan daftar kerja untuk masyarakat secara berkelompok misalnya hari ini kelompok A besoknya lagi kelompok B dan seterusnya” (wawancara AR, Tanggal 5 juli 2019)

Dari pendapat yang telah disampaikan di atas bahwa Pada pelaksanaan

program padat karya tunai semua masyarakat turut andil dalam pekerjaan program

ini dan mereka telah sepakat bahwa upah/uang yang dihasilkan dari pekerjaan

padat karya tunai ini disepakati untuk dimasukkan ke kas umum /kas masjid

setempat untuk keperluan bersama kedepannya.

Hal senada disampaikan oleh informan lain selaku Pak Dusun di Desa

Tongkonan Basse yang mangatakan bahwa:

“kalau di bilang ikut serta tidak semua masyarakat ikut dalam pengerjaan ini

hanya sebagian yang ikut itupun masyarakat yang ikut tidak hadir secara rutin ituji saja na hadir kalau pertama sekali akan di lakukan itu pembangunan tapi kecuali yang tukang iyaa dia ikut terus ji malahan sampai selesai itu pembangunan”(Wawancara SLH,Tanggal 22 juli 2019)

lii

Adapun pendapat lain yang di sampaikan oleh informan selaku masyarakat

bahwa:

“Iyee, kalau kami masyarakat disini kalau ada kegiatan program seperti itu

ikutji cuman sebagian ji yang tidak ikut jadi kami yang ikut dalam pengerjaan kami sudah sepakat itu hasil di kasi masuk saja ke masjid jadi kalau ada nanti keperluan yang dibutuhkan bersama tinggal itu mi saja di pake karena sudah sepakat semuami untuk kasi masuk di masjid hasilnya dan mengenai ini pak desa tidak campur tangan lagi masalah ini karena ini kesepakatan antara kamiji dan itu juga tidak sehari-hari ji kami ikut kerja karena kami juga pergi di kebun mengurus kebun kami” (Wawancara SPR, Tanggal 15 juli 2019)

Sehubungan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa tidak semua

masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pembangunan padat karya tunai di

Desa Tongkonan Basse hanya sebagian yang berpartisipasi karena mereka lebih

memilih untuk bekerja dikebun masing-masing dan untuk masyarakat yang ikut

dalam pekerjaan padat karya tunai itu sudah sepakat bahwa hasil yang didapat dari

padat karya tunai akan di masukkan ke dalam kas umum masjid untuk digunakan

nantinya ketika ada kebutuhan mendadak yang dibutuhkan dan masyarakat yang

berpartisipasi tidak hadir secara rutin karena mereka juga harus merawat dan

bekerja di kebun masing-masing.

Hal senada juga disampaikan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai

tukang yang mengatakan bahwa:

“Kalau sya liat2 pada saat pengerjaan tidak semua warga disini ikut hanya

beberapaji yang ikut itupun juga ikut pas hari pertamanya pengerjaan, tidak seperti kami yang memang pekerjaanya sebagai tukang kalau itu kami hari-hari ikut sampai selesai pembangunan disini” (wawancara KND, Tanggal 1 Agustus 2019)

Dari pendapat yang telah di sampaikan di atas jika Dari segi keikutsertaan

masyarakat dalam pengerjaan program padat karya tunai di Desa Tongkonan

liii

Basse tidak semua masyarakat ikut serta dalam proses pengerjaan pembangunan

kecuali masyarakat yang memang berprofesi sebagai tukang atau kulibangunan,

masyarakat yang ikut dalam proses pengerjaan program ini hanya berpartisipasi

satu hari saja bertepatan dimulainya proses pengerjaan pembangunan program

padat karya tunai di Desa Tonggonan Basse tetapi yang berprofesi sebagai tukang

berpartisipasi setiap harinya sampai pengerjaan pembangunan selesai.

Adapun pendapat lain dari hasil wawancara dengan Kepala Desa

Tongkonan Basse yang mengatakan bahwa:

“Kalau respon masyarakat iyaa masyarakat ikut semuaji pada saat

pengerjaan program ini, tapi kalau masalah terima atau tidaknya itu tergantung dari masyarakat itu sendiri karena saya sebagai pemerintah desa hanya mengumumkan di masjid agar masyarakat ikut semua dalam proses pelaksanaan program ini, mengenai masalah upah mereka juga telah berdiskusi jika upah itu di masukkan saja kedalam kas masjid untuk kepentingan bersama dan tidak ada sama skli paksaan dri saya bahwa semua upah harus dimasukkan ke dalam masjid itu adalah kesadaran dari mereka sendiri, dan sudah itu sya sudah lepas tangan masalh uang itu mau dipake untuk apa sya jga tidak tahu kalau masalah itu” (Wawancara AR, Tanggal 5 juli 2019)

Berdasarkan hasil waancara diatas menyatakan bahwa Masyarakat cukup

merespon adanya program padat karya tunai ini karena bisa dilihat dari

keikutsertaannya dalam proses pelaksanaannya dan mengenai masalah proses

pengerjaannya pak desa menyerahkan semuanya ke pak dusun bagaimana

keputusan yang dihasilkan dari diskusi antara masyarakat, dan mengenai masalah

pembagian upah pemerintah desa tidak campurtangan akan hal itu karena dimana

masyarakat sudah sepakat bahwa hasil upah yang didapatkan akan di masukan

kedalam kas umum masjid untuk keperluan kedepannya.

liv

Hal senada di sampaikan oleh pak dusun desa tongkonan basse yang

mengatakan bahwa:

“oiye alhamdulillah na respon sama na terima dengan baik ji semua

masyarakat ini pembangunan yang sudah di bangun di sini karena kan itu semua untuk mereka ji dan na nikmati semuaji apalagi itu yang jalan tani sangat membantu untuk masyarakat di sini” (wawancara AB,Tanggal 5 juli 2019)

Dari pendapat di atas Dapat dilihat bahwa dengan adanya program padat

karya tunai di Desa Tongkonan Basse ini sangat di respon dan di terima baik oleh

masyarakat setempat karena dengan adanya pembangunan padat karya tunai di

Desa Tongkonan Basse sangat membantu terutama dalam aktifitas masyarakat ke

kebunnya masing-masing.

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan di atas muncul pendapat

lain yang mengatakan bahwa:

“Kami merespon baik ji program ini karena dengan adanya program ini

cukup membantu kami terutama masalah jalan tani kekebun dan alhmdulillah program ini di terima semua ji masyarakat disini karena begitu mi sya bilang tadi dengan adanya pembangunan begini sangat membantu dan mempermudah aktifitas masyarakat di desa ini” (Wawancara SPR, Tanggal 15 juli 2019)

Melihat tanggapan diatas di Desa Tongkonan Basse ini masyarakat

merespon baik dan menerima dengan baik adanya program padat karya tunai ini

karena mereka merasa sangat terbantu apalagi jalan-jalan tani rata-rata sudah di

lakukan pengecoran jadi dapat mempermudah dan menperlancar aktifitas

masyarakat keluar masuk kebun apalagi pada saat panen itu sangat

mempermudah.

Adapun jawaban lainnya seperti:

lv

“Kalau pembangunan yang sudah selesai itu seperti pengecoran jalan tani,

pembuatan talud jalan, pembuatan rainase dan pembangunan pustu tapi masih ada ji juga jalanan tani yang belum selesai di cor dan ada juga pembuatan jamban umum kalau itu sementara di buatmi dan belumpi di gunakan tapi kalau yang lainnya di nikmati semuami” (wawancara SPR, Tanggal 15 juli 2019)

Adapun bentuk pembangunan program padat karya tunai di Desa

Tongkonan Basse berupa pemngecoran jalan-jalan tani, pembuatan talud jalan,

pembuatan rainase, pembangunan pustu dan pembuatan jamban umum/gratis

Hal senada juga yang dikemukan bahwa:

“Menurut saya masyarakat cukup merespon program ini karena jika tidak

merespon, masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini meskipun hanya sebagian yang ikut tapi tetap masyarakat merespon baikji yang masalah na terima jelas kami terima program ini karena bagi saya program ini dapat membatu perekonomian keluarga saya yang biasanya saya hanya menerima uang dua minggu sekali bisa juga seminggu sekali itupun juga kalau panen dikebun sedangkan dengan adanya program ini saya dapat menerima uang sehari-hari dan menurut saya itu sangat membantu”(Wawancara KDN, Tanggal 1 Agustus 2019)

Melihat respon masyarakat mengenai adanya program ini masyarakat

cukup merespon baik program padat karya tunai ini apalagi bagi masyarakat yang

berprofesi sebagai tukang program ini sangat membantu dalam pendapatan

perekonomian sehari-harinya yang tadinya biasanya hanya berpenghasilan

seminggu sekali bahkan bisa dua minggu sekali jika adanya panen atau hasil dari

tanaman di kebun tapi dengan adanya program ini mereka bisa berpenghasilan

sehari-hari dan bisa memenuhi kebutan sehari-harinya.

Adapun jawaban lain seperti:

“Kalau panen tomat itu biasanya di panen 1-2 kali dalam seminggu kalau harga tomat mahal kita biasa dapat 300 ribu perkeranjang tapi kalau murah biasa na kenna 50 ribu 1 keranjang tapi kalau sayur sayur na kenna lagi hama tidak banyak hasilnya lagi dan biasa tdk ada di panen, selama saya

lvi

ikut dalam pengerjaan padat karya tunai ini saya dapat gaji Rp. 110 perharinya dan alhamdulillah itu sangat membantu” (wawancara KND, Tanggal 1 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara di atas bahwa Penghasilan masyarakat biasanya di

lihat dari seberapa banyak panen hasil kebun dalam seminggunya dan biasanya

dapat panen 1-2 kali dalam seminggunya jika harga sayuran tinggi maka

pendapatan meraka juga banayak dan begitupun sebaliknya dan bahkan jika

semua tanaman terserang penyakit atau diserang hama biasanya tidak ada sama

sekali yang bisa di panen atau dihasilkan dari taman dikebun tapi dengan adanya

program padat karya tunai ini masyarakat dapat berpenghasilan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan mengenai tahap

pengkapasitasan dalam proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbasis Program Padat Karya Tunai menunjukan bahwa Masyarakat Desa

Tongkonan Basse merespon baik adanya program padat karya tunai akan tetapi

hanya sebagian yang ikut berpartisipasi dan sebagiannya lebih memilih untuk

berkebun dan upah yang di dapatkan yaitu Rp.100-110 per harinya dan

masyarakat yang ikut dalam pekerjan padat karya tunai telah sepakat bahwa upah

yang didapatkan akan dikumpulkan dan dimasukkan ke kas umum/masjid untuk

keperluan kedepannya adapun bentuk-bentuk pembangunan padat karya tunai

yaitu pengecoran jalan tani, pembangunan talud jalanan, pembuatan rainase,

pembangunan pustu (puskesmas pembantu) dan pembuatan jamban umum

3. Tahap Pendayaan/Pemberian Daya itu sendiri

Tahap pendayaan diartikan sebagai peluang daya, kekuasaan yang diberikan

pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan

lvii

pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, masyarakat yang lebih

peduli dan ikut berpartisipasi akan berpengaruh pada aspek ekonominya sendiri.

Untuk lebih mengetahui secara dalam maka peneliti melakukan wawancara

dengan informan selaku kepala Desa Tongkonan Basse yang mengatakan bahwa:

“Pada saat akan dilaksanakan pengerjaan kami sebagai pemerintah desa

tetap mengumumkan di masjid bahwa akan di laksanakan lagi program padat karya tunai , jadi siapa yang mau kerja silahkan mendaftar dan sudah di tentukan masing-masing upahnya seperti upah buruh sekian upah tukang sekian, tapi kami tetap membatasi macam kalau ada program padat karya tunai dalam satu harinya bahwa sekian yang bisa dikerjakan jadi semua tergantung pak dusun bagaimana cara pengaturannya” (Wawancara AR, Tanggal 5 juli 2019)

Dari tanggapan di atas dapat dilihat Mengenai proses pelaksanaan padat

karya tunai ini pemerintah desa mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan

dilaksanakan pengerjaan padat karya tunai setelah itu masyarakat yang hendak

berpartisipasi segera mendaftarkan diri ke pak dusun setempat, dan mengenai

upah itu sudah ditetapkan dari pemerintah desa, selain itu pemerintah desa tetap

membatasi pelaksanaan pekerjaan perharinya sesuai dengan yang sudah

didiskusikan antara kepala desa dan pak dusun setempat setelah itu pak desa

menyerahkan seutuhnya kepada pak dusun mengenai pembagian pekerjaan

kepada masyarakat.

Seperti halnya yang dikatakan oleh informan lainnya sebagai berikut:

“Pada saat akan di laksanakan pembangunan padat karya tunai di desa ini

masyarakat datang mendaftarkan nama-namnya kemudian saya membagikan kelompok-kelompok sesuai hari dan apa yang akan di laksanakan kalau sudah itu saya langsung mengarahkan masyarakat untuk bekerja tapi sebelum bekerja kami adakan diskusi dulu bahwa hari ini apa-apa yang mau di selesaikan kemudian itu yang masalah upanya masyarakat sudah sepakat untuk di kasi masuk masjid itu gajinya jdi yang ikut itu langsung na tanyaka bilng tidak adaji mau di ambil ini gaji di sini

lviii

karena mau di kasi masuk di masjid untuk kepentingan atau kebutuhan yang mendadak kedepannya”(Wawancara SLH, Tanggal 22 juli 2019)

Sama halnya dengan pendapat yang di sampaikan di atas muncul

pertanyaan lain yang mengatakan bahwa:

“Pada saat akan dilaksanakan pengerjaan program ini kan pak desa

menyampaikan ke pada kami secra langsung jadi kami langsung pergi mendaftarkan nam-nama kami agar bisa ikut bekerja jadi setelah mau bekerja pak ada itu nama-nama sudah memang na susun pak dusun berkelompok-kelompok jadi kami berja sesuai kelomokm dan hari yang di tentukan sama kerjakan yang sudah di tentukan pak dusun” (Wawancara SPR, Tanggal 15 juli 2019)

Sesuai dengan yang dikatakan di atas bahwa proses pengerjaan padat

karya tunai akan di kerjakan oleh masyarakat setempat yang sudah mendaftarkan

mana-namanya kemudian pak dusun membentuk kelompok menentukan hari dan

bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.

Pendapat dari informan lain mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya itu proses pembangunan itu sendiri sudah di tentukan

sma pak dusun jadi saya hanya menerima arahan dari pak dusun sementara pembangunannya itu hampir sama ji prosesnya sma pembangunan2 yang lainnya karena pak dusun sudah mengenal saya jadi kalau ada program begini langsung na kasi tau ka jadi langsung ikut maka pas dikerja itu pembangunan”(Wawancara KND, Tanggal 1 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Pada proses pembangunan

itu sendiri masyarakat hanya menerima arahan dari pak dusun bahwa yang akan

dikerjakan ini karena semuanya sudah di persiapkan ini itu tinggal masyarakat

yang mengerjakannya tapi tetap di bawah arahan dan pengawasan pak dusun

setempat.

Sama halnya dengan pendapat-pendapat di atas muncul pendapat lain

yang mengatakan bahwa:

lix

“Menurut pandangan saya sendiri kalau dibilang masyarakat

diberdayakan, menurut saya iya masyarakat sudah diberdayakan karena kalau dilihat sendiri banyak ji masyarakat yang ikut pas pelaksanaannya menurut saya itu sudah diberdayakan karena kami sebagai pemerintah desa menyiapkan dan membuka lapangan kerja seperti itumi yang pekerjaan padat karya tunai dan itu semua masyarakat dianjurkan ikut dalam pekerjaannya dan kalau upahnya itu sudah ditentukan sebesar Rp.110 perhari dan kalau dibilng meningkatkan pendapatan masyarakat saya kira itu tidak terlalu membantu karena hanya sekali-kali masyarakat ikut dalam pelaksanannya itu sja dia ikut kalau pertama skli pekerjaan tapi seterusnya tidak ikutmi kecuali yang berprofesi memng sebagai tukang itu tiap hari memng dia bekerja karena memang sudah pekerjaannya itu dan mendapatkan penghasilan dari itu,jadi dapat sya katakan kalau padat karya tuanai disini tidak terlalu di minati masyarakat, mereka lebih memilih untuk pergi kerja dikebun masing-masing dari pada kerja harian begitu mereka lebih merasa menguntungkan kalau kerja di kebunnya dan kalau dibilang program ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat saya tidak bisa bilng iya sya jga tdk bisa bilng tdk kan kalau di lihat dri segi pembangunan sya rasa sudah cukup membuat sejahtera karena semuanya sdh dapat di nikmati seperi posyandu itu sdh bisami di gunakan dan jalan-jalan tani juga sudah sebagian ada yang selesai jadi memudahkan masyarakat untuk beraktifitas kekebunnya jadi menurut sya dlam hal itu sdh sejahtera tapi kalau dalam hal perekonomian kalau dri program ini tidak terlalu menunjang kesehteraan karena masyarakat disini tidak terlalu tinggi partisipasi masyarakat untuk ikut akan program ini mereka lebih memilih untuk pergi di kebunnya masing-masing” (Wawancara AR, Tanggal 5 juli 2019)

Pendapat di atas mengayatakan bahwa dengan Melalui Program Padat

Karya Tunai ini masyarakat sudah diberdayakan dengan menyediakan fasilitas

dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan Pemerintah Desa juga

sudah menentukan jumlah upah yang akan diberikan kepada masyarakat yang ikut

berpartisipasi dalam proses pembangunan, tetapi disini masyarakat hanya

berpartisipasi dihari pertama berlangsungnya proses pekerjaan kecuali yang

berprofesi sebagai buruh atau tukang itu bekerja setiap harinya sedangkan

masyarakat biasa mereka lebih memilih untuk bekerja dikebun maisng-masing

karena mereka merasa lebih menguntungkan mengurus kebun mereka dan lebih

lx

merasa puasa jika mendapatkan hasil dari kebun mereka, jadi di Desa Tongkonan

Basse pelaksanaan padat karya tunai tidak terlalu diminati masyarat jadi pendapat

yang dihasilkan dari padat karya tunai tidak terlalu seberapa dibandingkan

pendapatan dari hasil panen kebun meraka. Kecuali masyarakat yang berprofesi

sebagai tukang itu sangat membantu dan meningkatkan penghasilan sehari-

harinya serta jika dilihat dari keesejahteraan masyarakat dengan adanya program

ini kalau dari segi pembangunan masyarakat sudah sejahtera tapi kalau sejahtera

dari segi pendapatan itu tidak terlalu membuat masyarakat sejahtera karena

masyarakat tidak terlalu minat atau kurang berpartisipasi dalam dalam

pelaksanaan program ini masyarakat lebih memilih terjun langsung kekebun

mereka masing-masing.

Seperti halnya yang dikatan informan sebagai berikut:

“Kalau saya liat di sini soal di berdayakan itu masyarakat saya rasa iya

sudah diberdayakan karena kitakan sudah menyiapkan semuanya jadi tinggal masyarakat mami apakah dia mau kerja atau tidak tapi kalau saya liat-liat di sini masyarakat kalau ada program seperti ini tidak terlalu ikut dalam pelaksanaannya karena na bilng di bayar harian jadi mereka lebih memilih bekerja dikebunnya masing-masing ikut iya kerja tapi hari pertama ji kecuali kalau yang tukang saya memang pergi langsung ke rumahnya tanya ii bilang ada lagi mau dikerja. Kalau di desa ini memang susah ki mau cari orang yang mau ikut kerja harian begitu karena rata-rata di sini kerja di kebun semua orng itupun yang tidak kerja pasti mahasiswa yang kuliah di makassar itupun kalau libur tidak ikut kerja bgtu kalau pas ada pengerjaan bagaimana juga mau ikut palingankalau libur kan sebentar ji, jadi di sini memng susah ki cari orang yang mau kerja harian begitu kecuali tukang kasian” (Wawancara SLH, Tanggal 22 juli 2019)

Hasil wawancara diatas dapat dilihat Jika melihat keadaan di Desa

Tongkonan Basse dengan adanya program padat karya tunai masyarakat cukup

diberdayakan karena terlihat dari fasilitas yang sudah dipersiapkan pemerintah

desa tongkonan basse jadi tergantung dari masyarakat itu sendiri mau ikut atau

lxi

tidak dalam palaksanaan padat karya tunai tapi lagi dan lagi masyarakat di sini

tidak teralalu memperhatikan akan adanya program ini apalagi cara kerja program

ini secara harian sedangkan di Desa Tongkonan Basse ini sendiri belum banyak

masyarakat yang mau kerja harian seperti program ini karena mereka menganggap

dengan kerja harian begini tidak menguntungkan dan dapat menghambat

pekerjaannya di kebun jadi mereka lebih memilih kerja di kebunnya masing-

masing

Pendapat lain muncul yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya kalau di bilang program ini dapat memberdayakan

masyarakat kalau itu saya tidak tau tapi kalau menurut saya sendiri itu tidak terlaluji karena apa masyarakat disini tidak terlalu tinggi minatnya ikut program ini karena bayarannya di gaji perhari dan memng masyarakat ikut ji tapi itu saja na ikut pada hari pertama pengerjaan bangunan karena kami menganggap lebih menguntungkan kalau kerja di kebun kalau di kebunkan bisa ki kerja ini itu bisa ki juga rawat palawijata dan kalau di rawat baik-baik ji insyaallah itu hasilnya banyak ji juga di bandingkan kalau ikut ki program itu Rp. 100 ji di dapat perhari bru itu satu kali dibelanjakanji na habismi lagi jadi lebih baik pergi ki dikebun urus kebunta kalau di kebun bisa ki panen 2 kali seminggu dan hasilnya lumayan ji” (Wawancara SPR,Tanggal 15 juli 2019)

Berdasarkan dari tanggapan diatas bahwa program padat karya tunai ini

tidak terlalu memberdayakan masyarakat karena minat masyarakat untuk ikut

dalam pengerjaan program padat karya tunai ini tidak terlalu tinggi mereka ikut

berpartisipasi hanya saat dimulainya pengerjaan program padat karya tunai ini

tidak seperti masyarakat yang memang berprofesi sebagai tukang kalau tukang itu

sendiri hadir rutin sehari-hari dalam pelaksanaan program bahkan sampai

pengerjaan bangunan program itu selesai, sedangkan masyarakat lainnya tidak

terlalu peduli akan hal itu mereka lebih memilih dan merasa lebih menguntungkan

lxii

untuk kerja di kebun masing-masing dari pada ikut kerja bangunan yang di bayar

secara harian.

Hal senada juga disampaikan bahwa:

“Menurut saya jika dibilang program ini dapat memberdayakan

masyarakat kalau masyarakat yang seperti saya yang bekerja sebagai tukang saya merasa sudah diberdayakan karna asal ada pengerjaan program ini saya selalu ikut dan pak dusun itu pasti na panggilka teruska dan alhamdulillah bagi saya dengan adanya ini sangat membatu dari segi penghasilanku karena setiap harinya saya dapat gaji Rp.110 ribu perharinya dan kalau disejaterakan kalau dilihat dari bentuk pembangunan yang sudah jadi tentu masyarakat sejahterami bisa ji diliat apalagi yang jalan kekebun yang sudah dicor itu sangat mempermudah masyarakat pergi kekebunnya dan mempermudah kalau panen di bawa ke kampung jadi nda susah-susahmi itu kendaraan keluar masuk kebun apalagi itu pembangunan postu sangat membantu itu kasian jadi kalau ada morang yang sakit tidak jauh-jauh mi pergi ke puskesmas di kota untuk berobat karena adami postu dibangun juga di sini” (Wawancara KDN, Tanggal 1 Agustus 2019)

Dengan adanya Program Padat Karya Tunai di Desa Tongkonan Basse

sudah termasuk memberdayakan masyarakat apalagi masyarakat yang berprofesi

sebagai kulibangunan/tukang serta dengan adanya program padat karya tunai ini

dapat meningkatkan penghasilannya karena mereka yang sebagai tukang dapat

uapah perharinya, dengan adanya program ini juga dapat mensejahterakan

kehidupan masyarakat dari segi pembangunannya seperti yang sudah ada

pengecoran jalan tani itu sangat membantu aktifitas masyarakat sehari-hari, tidak

hanya sejahtera dalam hal beraktifitas kekebun masyarakat juga merasa sehajtera

karena telah selasainya pembangunan pustu(puskesmas pembantu) jadi mereka

tidak harus ke puskesmas yang ada di kota Kecamatan Masalle ketika akan

berobat jadi dengan adanya pustu ini sangat membantu dan mensejahterakan

masyarakat setempat.

lxiii

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Lapangan mengenai tahap

pendayaan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berbasis

program padat karya tunai menunjukan bahwa pada saat pelaksanaan padat karya

tunai masyarakat mendaftarkan namanya ke pak dusun kemudian pak dusun

membuatkan jadwal, membentuk kelompok dan menentukan apa yang terlebih

dahulu akan dikerjakan, serta jika dilihat program padat karya tunai di Desa

Tongkonan Basse belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat dikarenakan

pada saat pelaksanaan padat karya tunai hanya sebagian masyarakat yang

berpartisipasi dalam pelaksanaannya dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih

memilih untuk berkebun dan lebih merasa menguntungkan jika bekerja dikebun

dari pada ikut kerja yang di bayar secara harian

lxiv

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai proses

pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berbasis Program Padat Karya

Tunai di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang maka

dapat ditarik kesimpulan:

1. Tahap Penyadaran dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbasis Program Padat Karya Tunai menunjukkan bahwa Pemerintah Desa

sudah melakukan sosialisasi secara optimal bahkan Pemerintah Desa juga

menyampaikan langsung kepada Masyarakat cara/proses pengerjaan Program

Padat Karya Tunai.

2. Tahap Pengkapasitasan dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai menunjukan bahwa Pemerintah

Desa sudah menetukan jenis kegiatan yang akan dikerjakan seperti pengecoran

jalan tani, pembuatan rainase, pembuatan talud jalan, pembangunan pustu, dan

pembuatan jamban. Adapun upah yang di berikan kepada masyarakat yaitu Rp.

100-110 perharinya.

3. Tahap Pendayaan dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berbasis Program Padat Karya Tunai menunjukan bahwa Masyarakat Desa

belum sepenuhnya terberdayakan dikarenakan tingkat pertisipasi masyarakat

yang kurang terhadap program padat karya tunai yang di adakan di Desa

Tongkonan Basse

lxv

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tongkonan Basse Kecamatan

Masalle Kabupaten Enrekang maka dari itu penulis menyarankan :

Bagi Pemerintah Desa baik itu BPD, Pak Desa, atau bahkan Pak Dusun agar

kiranya lebih meningkatkan cara untuk menyadarkan serta lebih giat

menyampaikan atau bahkan membuat penyampaian yang lebih menarik mengenai

Program Padat Karya Tunai sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi

dalam pelaksanaan pembangunan Padat Karya Tunai

Untuk Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat agar kiranya lebih

meningkatkan kerjasama satu sama lain sehingga dapat mencapai dan

terwujudnya tujuan Dari Program Padat Karya Tunai

Bagi masyarakat agar kiranya lebih berpartisipasi dalam palaksanaan

pembangunan padat karya tunai karena bagaimanapun pembangunan itu

dilakukan untuk masyarakat sendiri dan demi kenyamanan serta kesejahteraan

Masyarakat

lxvi

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto.2008.Intervensi komunikasi pengembangan masyarakat

sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.Jakarta:PT.Radja Grafindo

Persada.

Ambar, Teguh Sulistiyani.2004.Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.

Yogyakarta: Graha Media.

Dwidjowijoto,dkk.2007.manjemen pemberdayaan.Jakarta:Kompas.

Kehik, seran bernandus.2017.pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

desa di bidang ekonomi kemasyarakatan.Bikomi:Agrimor.diunduh dari

237751-pelaksanaan-program pemberdayaan-masyarakat-dod58819,pdf

(diakses pada tanggal 8 november 2018).

Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi.2018.Diunduh dari http://www.berdesa.com/download-

petunjuk-teknis-penggunaan-dana-desa-2018-padat-karya-tunai/ (diakses

pada tanggal 8 november 2018).

Mardikanto.2010.konsep pemberdayaan masyarakat.Surakarta:Penerbit TS.

Parman.2016.Dampak Pembangunan Pembangkit Liatrik Tenaga MikroHidro

(PLTMH) di Desa Baruka Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.Jurusan

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Soetomo,2011.pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.Bandung:Pustaka

Pelajar.

Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

lxvii

Suhendara, K. 2006. Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Bandung: Alfabeta.

TRIBUNENREKANG.COM

Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (SKB4 mentri) pada desember

2017 ditetapkan pelaksanaan padat karya tunai di desa dalam penggunaan

dana desa untuk pembangunan.

Utami.2016.implementasi program pemberdayaan masyarakat terhadap

pengelolaan sarana air bersih berbasis masyarakat(studi pada warga

penerima program SCV nestle di RT 13 & 14 desa sukamanjur, kelurahan

bumikedamaian, kecamatan kedamaian, kota bandar lampung).jurusan ilmu

administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

lxviii

lxix

Gambar I

Bentuk Bangunan Jalan Tani yang sudah di Cor

lxx

Gambar II

Bentuk bangunan Talud Jalan

Gamabr III

Bentuk bangunan Rainase

lxxi

Gambar IV

Bentuk bangunan Pustu

lxxii

Gambar V

Pembangunan Jamban Umum

lxxiii

Gambar VI

Wawancara dengan Informan

lxxiv

lxxv

RIWAYAT HIDUP

KARMILA. Lahir di Darrah Pada Tanggal 20

September 1997, buah kasih dari pasangan Ayahanda

Kadir.T dengan Ibunda Jumiati. Anak pertama dari

Empat Bersaudara. Mulai mendapat pendidikan

dibangku TK Nur Alam Tarobok dan tamat Tahun

2003, kemudian melanjutkan Pendidikan di bangku SD 031 Tarobok tamat Tahun

2009, kemudian melanjutka Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Baebunta tamat

Tahun 2012. Kemudian melanjutkan Jenjang Pendidikan di Sekolah SMAN 1

Baebunta tamat Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan S1 (Strata Satu)

di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 dan diterima di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada

Hari Jum`at Tanggal 27 September 2019 Pukul 08:30 WITA melaksanakan ujian

skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjan Ilmu

Administrasi Negara.

Berkat RahmatIlahi Rabbi dan kerja keras serta Do`a yang tak terhingga,

penulis dapat menyelesaikan studi dengan Karya Ilmiah yang berjudul

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai di Desa

Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”