Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sejarah Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: (1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman renaissance, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pembedayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.PEMBERDAYAAN USAHA KELOMPOK

www.masyarakatmandiri.org/%3Fmod...6id%3D80Petani kelapa di sentra kelapa termasuk komunitas terpinggirkan. Gula merah adalah hasil produksi utama usaha yang berlangsung turun-temurun. Namun, para petani sekaligus perajin gula belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Gula dibeli dengan harga murah oleh bakul, sehingga margin keuntungan yang menjadi andalan meraih kesejahteraan keluarga terbilang kecil. Karena, secara umum mereka tak memiliki akses pasar, selain soal mutu gula yang masih potensial untuk di-upgrade.

Tujuan pemberdayaan

Peningkatan kesejahteraan warga komunitas dari bertambahnya sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal, yang ditandai dengan terbukanya jaringan pasar yang berkelanjutan.Lokasi pemberdayaan:

Desa-desa sentra produksi

Pemetik Manfaat: sejumlah rumahtangga pengrajinCapaian Program

Terbentuk kelompok pengrajin yang Mandiri. Komunitas memiliki sebuah koperasi, Koperasi Serba Usaha. Terkumpul dana swadaya berupa tabungan mitra. Memiliki 1 (satu) unit griya industri berlokasi di desa sebagai wahana bersama untuk roduksi gula bermutu. Produksi rata-rata kuintal/hari. Produksi gula kelompok (termasuk dari hasil perorangan) rata-rata ton/minggu. Mitra memiliki tiga unit usaha bersama berupa warung sembako sebagai usaha pendukung lembaga lokal/koperasi. Lembaga lokal sudah mampu mensuplai gula ke perusahaan kecap di Pacitan, Solo, pedagang eceran di Wonogiri, serta IRT jenang di Ponorogo.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.Karena kekurang-tepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1)bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2)pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3)kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4)kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless).PEMBERDAYAAN PEDAGANG WARUNG Perkembangan sektor informal pada saat ini mendapatkan sorotan yang serius oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dan hasilnya lebih diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan perhatian yang serius, termasuk sektor informal.

Perilaku seseorang dalam aktifitas ekonomi tidak hanya merupakan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata tetapi terdapat motif lain yang menyebabkan adanya jalinan hubungan yang erat antara penjual dengan pembeli. Perilaku ekonomi seseorang bisa jadi merupakan suatu tindakan sosial, bila tindakan tersebut memperhitungkan perilaku orang lain. Jaringan hubungan ekonomi antar pembeli dengan penjual, dapat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan non ekonomi. Hal tersebut terjadi pada suatu masyarakat yang mempunyai ikatan emosional yang kuat baik ras, etnik maupun agama. Keadaan seperti ini disebut sebagai solidaritas mekanik dan banyak dijumpai di masyarakat tertentu yang lebih menyukai melakukan transaksi usaha dengan didasari petimbangan-perimbangan non ekonomi, walaupun sebenarnya transaksi tersebut dapat dilakukan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu lainnya dengan perimbangan-perimbangan ekonomi semata.

Sumber: ssantoso.blogspot.com/2009/10/ke...hik.htmlPedagang warung hik di kota Ponorogo telah mampu berkembang dengan baik dan mampu bertahan menghadapi persaingan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah pedagang warung hik yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Kemampuan berkembang dan bertahan menghadapi persaingan usaha tersebut, disamping didorong faktor ketrampilan dan semangat kerja yang tinggi, juga didorong dengan berperannya modal sosial di antara pedagang warung hik.

Modal sosial yang telah berperan pada para pedagang warung hik adalah saling memberikan informasi dan bantuan, baik terkait dengan informasi peluang usaha, lokasi usaha yang startegis, modal usaha, kelompok usaha maupun tempat tinggal.

Berdasarkan tingkat kemandirian (kepemilikan) pedagang warung hik terhadap gerobak untuk berjualan maupun penyediaan makanan dan jajanan yang akan disajikan, maka pedagang warung hik di kota Ponorogo dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu pedagang warung hik yang mandiri, semi mandiri, dan non mandiri.

Dari sisi konsumen, pembeli yang datang ke warung hik tidak hanya semata-mata didorong oleh motif ekonomi (hanya membeli makanan dan minuman), tetapi didorong juga oleh motif yang lain, yaitu membutuhkan tempat yang nyaman untuk bersantai, mengobrol, dan berdiskusi. Kebanyakan pembeli merasa nyaman untuk singgah berlama-lama di warung hik. Hal tersebut disebabkan, disamping minuman dan jajanan yang disajikan cukup bervariasi dan dapat memesan jajanan yang dibakar, mereka juga dapat memilih tempat duduk yang disukai untuk bersantai, baik di kursi yang telah disediakan ataupun tempat duduk lesehan di trotoal dengan beralaskan tikar.

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. 1.Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau power to nobody. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. 2.Pandangan ke dua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (power to everybody). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. 3.Pandangan ke tiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan power to nobody dan pandangan power to everybody. Menurut pandangan ini, Power to nobody adalah kemustahilan dan power to everybody adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah power to powerless.Ke tiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di daun dan ranting atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap given, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah given tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai magical paradigm. Konsep ke dua, pemberdayaan yang hanya berkutat di batang atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari top down menjadi bottom up, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai nave paradigm. Konsep ke tiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di akar atau pemberdayaan struktural. Karena tidak-berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dansosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkutat pada akar adalah penggulingan the powerful. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai critical paradigm.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perjuangan kaum powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Pada prinsipnya, pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya. Pelatihan Kerajinan untuk Masyarakat, UKM, BKM, KSM, Program PNPM Mandiri, dll

laba-laba.indonetwork.co.id/cooSuatu lembaga yang bergerak di bidang pelatihan/ training untuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengajak kerjasama kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintahan ( NGO) baik lokal maupun asing dalam penyelenggaraan pelatihan berbagai jenis kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pelatihan yang dilaksanakan berupa praktik langsung sehingga setelah pelatihan, peserta dapat langsung membuat sendiri jenis kerajinan yang diikuti.

Selain itu lembaga ini juga ikut berupaya mensukseskan program pemerintah seperti PNPM Mandiri dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya. Hal ini kami lakukan dengan berkerjasama dengan berbagai organisasi berbasis kemasyarakatan, seperti BKM, KSM, dll. Para pelatih/ trainer/ tentor yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam bidangnya dan telah berhasil mengekspor hasil karyanya ke berbagai belahan dunia.Materi-materi yang ditawarkan :

1. Pelatihan produk kerajinan berbahan daur ulang kertas

2. Pelatihan produk kerajinan bunga kering

3. Pelatihan produk kerajinan berbahan eceng gondok

4. Pelatihan produk kerajinan gerabah.

5. Pelatihan produk kerajinan ukir kayu.

Sebuah Usaha Pemberdayaan EkonomiMasyarakatPenyaluran zakat dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, terutama para calon mustahiq (penerima zakat). Kondisi ekonomi masyarakat miskin masih banyak ditemukan di berbagai daerah.

Rumahtangga miskin hanya bisa mengolah lahan pertaniannya yang snagat sempit, yang merupakan lahan tadah hujan, sehingga dalam satu tahun mereka paling hanya mampu panen satu kali.

Pada dasarnya warga yang miskin bukan karenamereka malas, akan tetapi karena terjebak pada lahan pertanian yang kurang mendukung dengan skala produksinya yang kecil. Mereka masih memiliki harapan untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Mereka melihat potensi pengembangan usaha peternakan di desa mereka terutama peternakan domba. Sayangnya mereka kesulitan mendapatkan akses modal, untuk makan saja sudah pas-pasan.

Potensi lainnya adalah usaha daur ulang limbah, khususnya sampah padat. Sampah ini dapat dipilah dan dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada pengumpul. Adanya mesin daur ulang limbah plastik sendiri tentu akan mendatangkan margin keuntungan yang lebih signifikan.

Dana zakat yang terkumpulsudah cukup besar, sehingga dapat direncanakan penyalurannya melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai tahap awal, dapat disalurkan untuk modal usaha penggemukan domba. Para penerima zakat pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini,satu saat nanti mampu menjadi muzakki, orang yang mampu dan mengeluarkan zakat. Sehingga dana zakat ini akan bergulir dan bergulir, menjadi sarana menggulirkan ekonomi masyarakat miskin.

indonesiasejahtera.wordpress.com...2008/02/Pemberdayaan ekonomi pengrajin tenun

www.pkpu.or.id/jaring.php%3Fid%3D6Persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat lazimnya bersifat lokal-spesifik dan problem-spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal.Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan borrowers, memberikan informasi kepada borrower, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakukan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga kuangan. Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi masyarakat tuna-daya adalah income rumahtangga. Sepertti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyakat yang tuna-daya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (need achievment rendah, tidak disiplin). Rendahnya ketrampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui affirmative action (misalnya subsidi pendididikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan affirmative action bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar masyarakat tunadaya tidak memiliki usaha, atau kalaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau kemampuan sumberdaya manusia, dan distribusi (baik pada pasar input maupun pada pasar output atau pasar barang). Keempat kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif. Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik.

Tesis ini, kalau diterima, akan menuntut kepada kita semua, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi.

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun urian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Ada 4 konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.Dari konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Saat Ini

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE).

Secara umum program tersebut memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu. 1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga kuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KRI), KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya. Affirmative action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.Otorita Asahan melihat potensi wilayah Proyek Asahan sebagai basis pengembangan Industri Aluminium Nasional, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri didaerah Sumatera Utara dan Indonesia. Oleh karena itu Otorita Asahan berupaya mengembangkan PT INALUM sebagai basis industri aluminium Nasional sekaligus memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Bersama lembaga perbankan di daerah dan Pemerintah Kabupaten terkait, Otorita Asahan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, difokuskan pada bantuan pembiayaan modal untuk kelompok dan unit usaha kecil yang potensial didaerah bersangkutan yaitu kabupaten Asahan 121 orang ,Toba Samosir 272 orang,Dairi 29 orang, Humbang Hasundutan 110 orang, dan Tapanuli Utara 28 orang dengan total pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp.977.500.000,-.

Otorita Asahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengupayakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi sesuai potensi-potensi ekonomi di wilayah tersebut.

www.otorita-asahan.go.id/asahan/per.htm2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

Pemberdayaan Emping Garut Alternatif Makanan Sehat

Garut (Marantha arundinacea) merupakan pangan lokal yang potensial untuk dikembangan sebagai usaha agribisnis. Tanaman garut merupakan jenis tanaman yang toleran terhadap lingkungan, misalnya tumbuh baik di lahan yang ternaungi. Garut selain sebagai sumber karbohidrat, juga sebagai tanaman biofarmaka karena kandungan indeks glisemik yang rendah, sehingga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes/penyakit kencing manis.

Umbi tanaman garut adalah sumber karbohidrat yang memiliki kandungan indeks glisemik rendah dibanding jenis umbi-umbian yang lain, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk penderita diabetes atau penyakit kencing manis. Tanaman garut dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah Indonesia, dapat tumbuh dengan baik pada lahan ternaungi sehingga gampang dibudidayakan dan dipelihara. Budidaya secara intensif dapat menghasilkan rata-rata 21 ton umbi /ha. Harga umbi basah Rp.1.000 Rp1.500/kg. agaknya cukup potensial untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Umbi garut cocok untuk pengembangan agribisnis pedesaan,

Sumber: bisnisukm.com/emping-garut-alter...hat.htmlDalam rangka optimalisasi lahan dan pemeberdayaan petani, Prima Tani di Desa Semin, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, pengembangan komoditas garut menjadi program utama. Diharapkan program Garutisasi menjadi salah satu pengungkit pengembangan wilayah Desa Semin. Potensi lahan pekarangan wilayah tersebut yaitu 256,7 ha yang dapat diusahakan untuk tanaman garut sekitar 10 %, dengan tingkat produktivitas 21 ton/ha maka produksi garut mencapai + 539 ton/tahun. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah (added value) dari komoditas tersebut, maka dengan sentuhan teknologi sederhana garut diolah menjadi emping garut, sehingga menjadi produk makanan yang digemari oleh konsumen dan menjadi makanan alternatif pengganti emping mlinjo yang saat ini mulai menurun dengan alasan kesehatan

Pembuatan emping garutPembuatan emping garut diawali dengan pemilihan umbi garut yang baik.Biasanya dengan memilih umbi garut yang berdiameter 2-3 cm. Proses selanjutnya adalh pengupasan dan pencucian umbi garut. umbi yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci kemudian dipotong-potong dengan ketebalan sekitar 1 cm.

Langkah selanjutnya adalah dengan merebus irisan garut dan dengan menambahkan bumbu 1,5% garam dan 2% bawang putih. proses perebusan ini memakan waktu antara 30-45 menit. setelah masak rebusan garut kemudian ditiriskan.Proses selanjutnya adalah mencetak dengan cara memipihkan diatas lembaran plastik seperti pada pembuatan emping melinjo.proses terakhir adalah proses pengeringan dengan menggunakan sinar matahari. setelah kering emping garut dikemas dan siap untuk dipasarkan.

Selain dijadikan emping garut, hasil produksi garut adalah tepung garut. Biasanya tepung garut ini digunakan perusahaan untuk bahan baku pembuatan mie putih, pengganti atau tambahan tepung terigu untuk pembuatan roti, bahan kosmetik untuk kecantikan.

Teknologi pembuatan emping garut berdampak positif bagi masyarakat tani. Pemanfaatan umbi garut untuk emping memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Harga umbi basah Rp.1.000-1.500/kg. Kebutuhan umbi basah per 1 kg emping adalah 5kg, dengan demikian sangat cocok dikembangkan sebagai agroindustri rumahtangga sebagai upaya pemberdayaan rumahtangga tani. Kapasitas kerja per hari setiap anggota kelompok tani 15-20 kg umbi basah, emping yang dihasilkan 3-4 kg. Nilai jual emping Rp.13.000-15.000,00/kg.Apabila dikurangi dengan biaya produksi sebesar Rp.10.000,00 maka diperoleh pendapatan bersih tiap rumahtangga per hari sebesar Rp. 30.000,00. Hal ini dirasakan petani sangat menguntungkan daripada harus bekerja sebagai buruh bangunan atau pekerjaan lainnya.

Peluang PasarPeluang pasar masih sangat terbuka, hal ini terlihat dengan permintaan produk yang sangat besar sehingga petani kadang-kadang merasa kewalahan menerima pesanan. Pemasaran emping garut saat ini selain untuk memenuhi permintaan lokal, permintaan datang dari Solo, Jakarta, Surabaya, bahkan sampai Kalimantan dan Sulawesi.

Pemanfaatan umbi garut beserta produk olahannya dirasa sangat membantu untuk penduduk yang berada pada daerah pegunungan dan kering. Penggalian potensi daerah-daerah pegunungan dan kering dirasa sangat perlu mengingat daerah-daerah tersebut umumnya tidak produktif sehingga banyaknya warga yang eksodus keluar daerah untuk mencari pekerjaan.

Seperti misalnya Kabupaten Sragen Lokasi tanaman Garut berada di Kecamatan Gesi, Mondokan, Sukodono dan Miri dengan luas areal potensional 7.828 ha. Bahkan salah satu sentra penghasil emping garut di daerah gesi sudah mendapatkan sertifikasi dari Sucofindo. Masih banyak daerah -daerah yang semisal Sragen dan Gunung Kidul yang masih menyimpan potensi besar untuk mengembangkan tanaman garut. Dengan potensi pendapatan Rp. 30.000/hari menjadikan alternatif petani untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus eksodus keluar daerah. Hal ini akan memudahkan Pemerintah daerah untuk pemeratakan tingkat perekonomian tidak hanya untuk daerah dataran rendah dan subur saja

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar.

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinsikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

PEMBERDAYAAN Wisata "Emping Menes" di Pandeglang

Anda kenal emping melinjo? Makanan ringan ini mudah dijumpai di berbagai gerai makanan tradisional maupun modern. Selain sebagai pelengkap santapan, emping seringkali dijadikan cemilan favorit karena rasanya yang gurih nan renyah. Di Menes, mengolah emping dengan cara sederhana menghasilkan cita rasa yang berbeda.

Sumber: khomsurizal.blogspot.com/2008_11...ive.htmlKampung Karang Mulya, Desa Tegal Wangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang adalah salah satu dari sekian banyak sentra produksi emping yang banyak bertebaran di wilayah itu. Menes memang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan oleh pemerintah daerah dengan penghasilan utama emping melinjo. Di sini, para pengunjung akan disuguhi beragam emping dengan rupa-rupa rasa yang khas hasil olahan tradisional. Emping yang sudah menjadi kebanggaan sekaligus ikon masyarakat itu dihasilkan berkat tangan-tangan terampil para penduduk. Tak heran bila kemudian emping produksi mereka disebut dengan nama emping menes. Emping hasil olahan ini memiliki cita rasa yang khas dan aroma yang sangat menggoda. Inilah yang membedakan emping menes dengan emping lain di Tanah Air.Banyak warga setempat yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidup sebagai perajin emping. Sama dengan perajin pada umumnya, mereka malang melintang memproduksi emping secara sederhana dan tradisional. Umumnya sekala usaha yang digeluti watrga tidak besar. Tetapi mereka dapat hidup cukup dan menyekolahkan putera-puterinya dengan layak. Kalau dibandingkan dengan perajin emping yang lain, usaha saya ini sangat kecil, tapi cukup lumayanlah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam memproduksi usahanya, mereka mempekerjakan beberapa orang karyawan yang direkrut dari lingkungan sekitar. Proses pembuatan emping sangat sederhana. Melinjo tua sebagai bahan baku utama emping terlebih dahulu dikupas kulitnya untuk kemudian digoreng di atas wajan dengan menggunakan kayu atau ranting pohon sebagai bahan bakar. Proses menggorengnya pun cukup unik. Tanpa menggunakan minyak goreng (minyak sayur) tetapi cukup dengan menggunakan pasir yang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Setelah warna melinjo berwarna kehitaman menandakan kematangannya, melinjo kemudian diangkat dan dikumpulkan lalu ditumbuk-tumbuk sampai tipis sesuai ukuran yang diinginkan untuk selanjutnya dikeringkan. Walhasil, jadilah emping menes yang terkenal ke seantero Tanah Air.Menurut para perajin, menggoreng dengan menggunakan pasir (bukan minyak goreng) adalah yang membedakan rasa emping Menes dengan emping dari daerah lain seperti emping Jawa Tengah. Sedangkan perajin emping di daerah lain (luar Menes) kebanyakan dengan cara direbus. Kalau menggunakan pasir namanya disangray. Ini akan terasa lebih gurih dan khas dan baunya juga lebih harum. Emping olahan ini dipasarkan ke pasar lokal. Bahkan banyak juga pembeli yang langsung mendatangi rumahnya. Bentuk emping dari daerah lain dengan hasil olahan kami di sini, boleh sama, tetapi rasanya pasti berbeda.

Makanan Cemilan Beragam RasaPerajin emping melinjo umumnya mengolah dua jenis emping dengan ukuran berbeda. Yang pertama adalah ukuran sedang bulat tipis atau biasa disebut emping biasa. Jenis ini biasanya menjadi makanan pelengkap hidangan, meskipun banyak juga yang menjadikannya sebagai cemilan karena rasanya yang gurih. Ke dua emping dengan ukuran bulat kecil atau disebut keceprek. Oleh sebagian besar perajin, emping ini disebut dengan nama si cuplik. Si cuplik memiliki rasa yang beragam. Tergantung pesanan atau kemauan yang mengolah. Ada rasa gurih asin, manis dan pedas. Seluruh rasa itu tetap menawarkan kelezatan yang menggoda. Tak heran bila kemudian si cuplik lebih banyak dijadikan sebagai cemilan. Harganya pun berbeda dengan emping biasa. Seorang perajin misalnya mematok harga Rp 26 ribu per kilogram untuk emping cuplik. Sedangkan emping ukuran biasa berbentuk bulat tipis dihargai Rp 17 ribu per kilogram. Harga tersebut biasanya berubah-ubah tergantung dari harga pasaran bahan baku. Produksi emping Eliah ini setiap harinya mampu memproduksi sebanyak 10 kilogram atau dalam 1 bulan mencapai 300 kilogram. Adapun untuk keceprek mampu memproduksi 15 kilogram setiap hari atau jika dirata-ratakan dalam satu bulan mencapai 450 kilogram. Pengusaha empng mengupah karyawannya dengan sistem penghasilan produksi masing-masing karyawan. Artinya setiap karyawan akan dibayar bergantung perolehan emping yang hasilkannya dengan harga Rp 2 ribu per kilogram. Karena harganya yang merakyat, makanan khas ini mampu menembus lintas batas status sosial. Itu pula mengapa emping cuplik maupun emping biasa banyak dijumpai di restauran, rumah makan, warung tegal, pasar tradisional, pasar modern, dan berbagai gerai makanan lainnya. Karena itupula para perajin tidak berniat menutup usahanya meski terkadang terengah-engah di tengah jalan karena keterbatasan modal. Untuk itu ia berharap kepada pihak manapun termasuk pemerintah untuk membantu permodalan dan pemasaran. "Kami ingin sekali emping ini bisa menembus pasar Jakarta dan luar Jakarta, tapi modalnya tak ada," ungkapan para perajin emping. Masalah keterbatasan modal dirasakan oleh hampir seluruh perajin emping melinjo. Pemerintah Daerah sebenarnya telah meluncurkan berbagai program penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi, program itu belum terasa realisasinya oleh para perajin. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, daerah ini mampu memasok lebih dari 20 ribu ton emping melinjo dalam setiap tahun. Hanya saja, minimnya pengelolaan dan perhatian pemerintah yang berakibat lemahnya strategi pemasaran menjadikan usaha rakyat itu seperti mati suri.

Efektivitas dan Efisiensi Program Pemberdayaan

Beberapa tahun terkahir ini banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen dari semua komponen bangsa. Untuk efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Beberapa hal penting yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan a.l.

(1) Adanya kesamaan paham mengenai konsep pemberdayan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek pembangunan diberi lebel pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan; dan (2) Adanya koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

Penguasaan Faktor Produksi

Dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal. Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Kelangkaan atau ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan kandungan politik yang cukup tinggi. Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya akan menyentuh permukaannya saja.

Distorsi konsep

Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal yang umum terjadi. Demikian juga dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dilihat dari segi konsep umum, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain: (1) Konsepmya sendiri masih bersifat umum, sehingga dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun program; dan (2) Kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit didamaikan dengan persyaratan administrasi yang sudah baku. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah, desain proyek harus menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

Penguatan SDM

Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematik dan rencana straregis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

Spesifik lokasi dan permasalahan

Biasanya permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna-daya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek substansinya, sehingga tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir. Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya. Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berawal dari sebuah diskusi intens di mailing list Cikarang Baru, bergulir inisiatif untuk membentuk sebuah wadah bersama yang akan menghimpun dan menerapkan minat kolektif anggotanya untuk berwirausaha. Adalah Pak Aliman, seorang pengusaha busana muslim di Perumahan Cikarang Baru menggagas usulan sebuah pertemuan para anggota milis perumahan Cikarang Baru Kota Jababeka yang memiliki minat bersama dalam hal berwirausaha.

Pertemuan perdana dilakukan di lokasi Saung Teras, sebuah warung makan ala tradisional di Cikarang Baru. Pertemuan ini dihadiri oleh 14 orang dan langsung menyepakati untuk segera melakukan tindak lanjut berikutnya dengan mengundang lebih banyak lagi anggota milis yang memiliki minat berwirausaha tinggi.

Hari Sabtu malam, minggu berikutnya disetujui sebagai tanggal pertemuan selanjutnya. Pertemuan tersebut nantinya juga akan diisi dengan sharing pengalaman beberapa pengusaha sukses yang berdomisili di Perumahan tempat kami tinggal tersebut. Usulan yang dilontarkan di milis tersebut langsung disambut penuh sukacita dan antusiasme yang tinggi dari segenap anggota milis, termasuk saya yang sudah bergabung di milis tersebut sejak tahun 2004.

Demikianlah, dengan bersemangat, saya yang baru saja kembali dari Kopdar Perdana Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta bersama Pak Eko, datang menghadiri pertemuan kedua yang diadakan di lantai 2 Mesjid Mekar Indah Sabtu malam minggu,21 Februari 2009.

Sekitar 50 orang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tidak hanya anggota milis Cikarang Baru, tapi juga ada dari milis Pengusaha Muslim dan TDA (Tangan Di Atas). Tak hanya peserta dari Cikarang Baru, ada juga yang datang dari Jatibening, Cibitung, Bekasi, Perumahan Delta Mas dan Cibarusah.Beberapa pembicara tampil dalam acara yang santai namun penuh keakraban tersebut. Dimulai dari Pak Mualib (mantan Ketua RW di Cluster Mekar Indah) yang memberikan motivasi untuk berbisnis. Pak Mualib bercerita sejak tekun menjalankan usaha sendiri, penghasilannya kini mencapai 10 kali dari gajinya dulu sebagai karyawan.Selanjutnya Pak Dokter H.Ismail, pemilik Rumah Sakit Annisa, Cikarang yang kebetulan bermukim di Perumahan Cikarang Baru. Berkat dukungan sang istri serta keyakinan yang kuat dan jaringan konsumen yang sudah dijalinnya dengan baik sejak beliau berpraktek di Klinik kecil, Rumah Sakit yang didirikannya makin berkembang hingga saat ini.

Hal yang mengharukan adalah kisah faktual yang dialami oleh Pak Aliman. Pengusaha busana muslim itu mengaku memulai bisnis yang ditekuninya sekarang hanya dengan modal Rp 5 juta. Ia berkeinginan keras untuk membiayai hidup minimal 50 anak yatim dari usaha yang didirikannya. Tekad ini dicanangkan dengan teguh hingga jika perlu menuliskannya ditempat yang mudah terlihat dikamarnya. Alhamdulillah, usaha Pak Aliman ini secara perlahan tapi pasti dapat berkembang pesat dan anak yatim yang dibiayai juga bertambah seiring dengan meningkatnya penghasilan yang saya peroleh dari usahanya.

Kisah faktual yang juga menarik dialami oleh Pak Harapan, dalam kaitannya dengan usahanya yang berbentuk Koperasi untuk melayani penjualan sembako dan simpan-pinjam di daerahnya. Usaha ini dilakukan berawal dari keprihatinan betapa jauhnya jarak yang ditempuh warga untuk membeli bahan-bahan pokok dari rumah tempat tinggalnya. Ongkos transportasi menambah beban biaya yang cukup besar. Dia lalu berinisiatif untuk membentuk usaha bersama berbasis koperasi dengan modal awal Rp 10.000/saham. Usaha ini diawali dengan modal Rp 40 juta. Alhamdulillah, perkembangannya sangat pesat. Sejak dimulai 4 tahun silam, saat ini usaha bersama tersebut memiliki asset sebesar sekitar Rp 1 milyar, bahkan kini berkembang menjadi usaha simpan pinjam dan kredit sepeda motor.

Pak Amin, salah satu anggota TDA (Tangan Di Atas) juga mempunyai kisah faktual yang menarik. Dengan modal awal hanya Rp 2 juta, Pak Amin saat ini telah memiliki 5 usaha toko sendiri. Tidak hanya ketekunan, doa serta dukungan keluarga, komitmen Pak Amin untuk membantu menghidupi anak yatim-piatu menjadi salah satu motivasinya untuk bekerja lebih keras.

Model Usaha Bersama seperti yang dilakukan oleh Pak Harapan menjadi salah satu pilihan logis, terlebih lagi masih banyak diantara individu yang bekerja di perusahaan serta masih lugu dalam soal berbisnis. Kepersertaan modal berupa saham dalam usaha bersama menjadi pilihan yang masuk akal.

Pilihan usaha Kelompok bersama (KUBA) berbasis koperasi dengan bisnis sembako sebagai andalannya sangat cocok diterapkan, seperti dilakukan Pak Harapan yang sudah merintis usaha serupa sebelumnya. Usaha ini sangat prospektif dikembangkan di berbagai daerah, terlebih bila didukung modal jaringan-bisnis yang telah dimiliki masing-masing anggota.

Pak Yamani mengajukan sebuah analogi menarik dalam menjalankan usaha ini. Dia juga sudah membuka usaha toko cokelat (Beruang Cokelat) di rumahnya. Menurut dia, perlu diidentifikasi kemampuan para penggiat usaha bersama ini. Ibarat pemain sepak bola, ada penyerang, gelandang tengah dan penjaga gawang. Apalagi kalau ada di antara anggota yang masih terikat sebagai karyawan perusahaan. Penyerang adalah yang berada di garis depan menjalankan bisnis serta roda usaha bersama secara serius dan full time. Gelandang adalah yang kadang-kadang maju ke depan dan kadang-kadang mundur ke garis belakang, sementara penjaga gawang adalah para investor yang menanamkan saham dan mempercayakan uangnya untuk dikelola di kelompok usaha bersama . Dengan menghayati dan menjalankan peran masing-masing maka usaha bersama ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil pertemuan yang memaparkan pengalaman bisnis yang dilakukan oleh banyak pihak, gairah berbisnis melalui kelompok usaha bersama semakin kuat. Pada akhirnya dapat disepakati pengurus usaha bersama Cikarang Baru. Kepengurusan kelompok usaha bersama ini terdiri atas Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dibantu sejumlah seksi yakni seksi Bidang Usaha, Humas, Litbang dan Marketing. Dibentuk pula dewan pengawas, tediri atas ketua dan sekretaris.

Selain itu juga dapat disepakati target modal awal kelompok usaha bersama ini sebesar Rp 200 juta, dengan nilai nominal saham Rp 10,000/saham dan minimum pembelian 100 lembar saham. Langkah selanjutnya adalah mengadopsi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta menetapkan sekretariat sementara di Jalan Kelinci Raya No.23 Cikarang Baru. Saham untuk kelompok usaha bersama ini sudah dapat mulai dikumpulkan. Nama Kelompok usaha bersama ini secara tentatif adalah CiMart.

Pengurus Kelompok Usaha Bersama segera melakukan gerak cepat untuk mewujudkan amanah yang telah diberikan. Setelah membuka nomor rekening sendiri di Bank Mandiri, saham Usaha Bersama mulai dijual. Minimal 100 lembar saham dan maksimal 400 lembar. Biasanya seseorang akan membeli 100 lembar saham, dan akan menambahnya setelah melihat perkembangan Usaha Bersama ini selanjutnya. Tidak hanya itu, dibuka pula koordinasi lewat dunia maya melalui mailing list yakni di ub-cimart@googlegroups.com dan blog ada di www.cimart.blogspot.com.

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan klasik dan kenyataan kompleks dan bersifat multidimensi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut BPS, pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 36,146 juta jiwa (16,66% dari total jumlah penduduk). Berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat miskin menunjukkan bahwa kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, kerentanan masyarakat menghadapi persaingan usaha, konflik dan tindak kekerasan, lemahnya penanganan masalah kependudukan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan kesempatan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi. Selain itu masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda antar wilayah perdesaan, perkotaan serta permasalahan khusus di wilayah pesisir dan kawasan tertinggal.

Masalah kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat, yang diindikasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). IPM dan IKM mempunyai komponen yang sama, yaitu angka harapan hidup (tingkat kesehatan), penguasaan ilmu pengetahuan (tingkat pendidikan) dan standar kehidupan yang layak (tingkat ekonomi), Pada IPM standar hidup layak dihitung dari pendapatan per kapita, sementara IKM diukur dengan persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas kesehatan dan balita kurang gizi. Dalam kaitan tersebut, terkait dengan konteks strategi penanggulangan kemiskinan, yang patut dipahami adalah bahwa kemiskinan tidak hanya diukur sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar tersebut mencakup antara lain: pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik laki-laki maupun perempuan.Upaya penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari penciptaan stabilitas ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara global, upaya menanggulangi kemiskinan telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat global dengan disepakatinya tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Hal ini tentu menjadi tanggungjawab bersama, yang merupakan kewajiban moral dan menjadi amanat konstitusi dimana dalam implementasinya tidak hanya ditangani oleh pemerintah namun melibatkan seluruh elemen bangsa ini.

PROGRAM PEMBERDAYAAN

Dalam kaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, maka pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, disamping juga sektor riil dan perdagangan. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh KUMKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok KUMKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

KUKM sebagai asset dapat diandalkan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat di pedesaan. Berkaitan dengan upaya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, ada lima kegiatan pokok dapat dilakukan dalam rangka program memberdayakan KUMKM antara lain :

a. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:

1) Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan;

2) Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang UKM, UU tentang Perkoperasian, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM terutama peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah;

3) Memperbaharui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbaharui/ memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah dan cepat serta tanpa pungutan. Bila memungkinkan bahkan cukup dengan sekedar melapor/mendaftar saja;

b. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu :

1) Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM;

2) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi;

3) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas;

4) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian;

5) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan;

6) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan;

7) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan.

c. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:

1) Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan (melalui pengembangan agroindustri unggulan dan agroforestry bernilai ekonomis tinggi, dan perbaikan mutu/kualitas benih genetik);

2) Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UKM;

3) Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak dan agribisnis/agroindustri;

4) Pendataan ulang/revitalisasi kelembagaan KUKM;

5) Bantuan perkuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap kapal ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan.

d. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:

1) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha; 2) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan;

3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank;

4) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif;

5) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan;

6) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; 7) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.

e. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:

1) Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan berdasarkan identifikasi best practices dan lessons learned program-program pemberdayaan masyarakat;

2) Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana.

Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang pada gilirannya diharapkan akan mampu menurunkan kemiskinan.

Secara khusus, sejak tahun 2006 dan tahun 2007 ini Kementerian Koperasi dan UKM juga telah mengembangkan berbagai bentuk dan skema pemberian dukungan perkuatan melalui beberapa kegiatan program sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pokok sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Program Pembiayaan Usaha Mikro

a. Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Konvensional

Sebagai kelanjutan implementasi Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI) pada tahun 2006 ini, Kementerian Koperasi dan UKM melalui dukungan perkuatan permodalan akan memfasilitasi sebanyak 840 KSP/USP-Koperasi masingmasing senilai Rp. 100 juta.

b. Program Pembiayaan Produktif KUM Pola Syariah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Pada Tahun Anggaran 2006 menurut rencana program perkuatan KJKS/UJKS telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 36 miliar yang akan disalurkan kepada 360 KJKS/UJKS.

2. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui sertifikasi hak atas tanah

Program pemberdayaan UMK melalui Pensertifikasian Hak Atas Tanah, ditujukan untuk peningkatan kemampuan usaha mikro dan kecil dalam mengakses sumber-sumber permodalan khususnya bagi lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya agunan bagi para debitornya.Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah sertifikat tanah UMK dengan nilai bantuan sebesar, misalnya Rp. 500.000,-/ UMK/bidang dan sejumlah sertifikat tanah perkebunan dengan nilai bantuan sebesar, misalnya Rp. 1.000.000,-/ UMK/bidang.

3. Pemanfaatan dana SUP-005

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui program Dana SUP-005, dapat dimanfaatkan oleh Mikro dan Kecil dengan komposisi yang tersebar dalam sektor perdagangan, restoran dan retail, sektor jasa dan lainnya, dan sektor pertanian. Sedangkan yang paling kecil adalah sektor pertambangan. Kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan, dengan kegiatan :

a. Memanfaatkan pengembalian dana dari BNI untuk direalokasikan kepada BUMN Pengelola dan LKP yang mengajukan permohonan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

b. Mengupayakan pemanfaatan dana publik untuk dimanfaatkan sebagai skema Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) tahap lanjutan.

4. Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (PROSPEK MANDIRI)

Program ini dirancang secara khusus untuk mengoptimalkan potensi para sarjana yang belum mendapat pekerjaan agar mampu berperan dalam memacu pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pemerintah daerah dapat merealisasikan program prospek mandiri untuk meningkatkan jumlah wirausahawan kecil dan menengah melalui skema bantuan modal kerja. Program prospek mandiri dilakukan dengan mengoptimalkan penyerapan sumber daya manusia setempat untuk menggerakkan perekonomian dengan merintis usaha skala kecil dan menengah. Selain juga melalui program ini diharapkan para sarjana mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan terwujud sarjana wirausaha baru dalam wadah Koperasi.

5. Pengembangan usaha KUKM di sektor Peternakan

Dalam rangka pengembangan usaha KUKM di sektor Peternakan, dapat dilakukan program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi untuk pengadaan bibit sapi Bali, Sapi Perah, dan sarana penunjang persusuan.

6. Program Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Pangan

Dalam upaya memberdayakan koperasi-koperasi di bidang pengadaan pangan, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pengembangan pengadaan pangan Koperasi dengan sistem Bank Padi, pengadaan alat pertanian dan sarana produksi di sentra pangan.

7. Program Pengarusutamaan Gender di Bidang KUKM

Rintisan model pengembangan usaha mikro dan kecil melalui dukungan perkuatan dana bergulir kepada kelompok-kelompok kegiatan produktif masyarakat, yang pada umumnya adalah wanita pengusaha skala mikro dan kecil dengan menerapkan sistem tanggung renteng. Program tersebut tetap dilanjutkan dengan alokasi anggaran dalam bentuk bantuan modal kerja melalui dana bergulir kepada usaha mikro dan kecil.

RENCANA LANJUT PROGRAM PEMBERDAYAAN Sebagai tindak lanjut pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah dilakukan, dapat diprogramkan kegiatan lanjutannya, misalnya, diarahkan untuk pelaksanaan 5 (lima) program pokok, yaitu: (1) Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM; (2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM; (3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM; (4) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro; (5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.