PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT Oleh : PROF. DR. FARID ANFASA MOELOEK, dr, SpOg. Makalah Disampaikan Pada : SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII TEMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Diselenggarakan Oleh BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI Denpasar, 14 - 18 Juli 2003 Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia (Pendekatan Pada Paradigma Sehat) 1 Farid Anfasa Moeloek Ikatan Dokter Indonesia Hidup Sehat sebagai Hak Asasi Manusia Pada tanggal 10 Desember 1944, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right) diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Deklarasi ini berisikan dan bermakna sebagai patokan Umum untuk meningkatkan prestasi bagi semua orang dan semua bangsa. Hak-hak tersebut pada garis besarnya terdiri atas 2 macam, yaitu: 1. Hak-hak yang berhubungan dengan hak sipil dan politik, antara lain: - hak untuk hidup, kebebasan, hak tentang keamanan pribadi,

- hak tentang kebebasan dari penganiayaan dan perbudakan, - hak tentang partisipasi politik, - hak-hak atas harta benda, perkawinan, - hak tentang kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati dan agama, dan, - hak tentang kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. 2. Hak-hak yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain: - hak tentang pekerjaan, - hak tentang tingkat kehidupan yang pantas, - hak tentang pendidikan, dan, - hak tentang kebebasan hidup berbudaya. Mukadimah Deklarasi itu sendiri, dimulai dengan mengakui akan: martabat dan hak yang sama dan yang tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia, akan hak-haknya. Sesungguhnya konsep hak-hak asasi manusia mempunyai 2 pengertian dasar yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak manusia karena ia adalah seorang Manusia. Hak-hak ini adalah hakhak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap manusia. Pengertian kedua dari hakhak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah. yaitu

1 Disampaikan pada: Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 23-28 Juni 2003. persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib

alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tadi 2 . Dengan demikian, -dari kutipan tersebut di atas-, ada 3 hak-hak dasar manusia, ialah: - Hak-hak Pribadi - Hak-hak Sosial - Hak-hak Budaya Hak untuk hidup sehat sesungguhnya merupakan interaksi dan inter-relasi dari ketiga hak tersebut, hak pribadi, dan hak sosial, dan pada tingkat tertentu akan menjadi hak budaya; bagian dari hak-hak manusia universal. Hak untuk hidup sehat, secara khusus ada di dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Yang dimuat di dalam artikel 25 yang menyebutkan bahwa: tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka, dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan (everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care). Artikel ini kemudian digemakan di dalam konstitusi WHO, dan diratifilkasi oleh banyak konvensi internasional lainnya. Dengan pengertian, pemahaman, dan ketentuan-ketentuan di atas, maka sesungguhnya tiap gangguan, intervensi; atau ketidak adilan, ketidak acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, adalah merupakan pelanggaran hak mereka, hak-hak manusia

3 . Pengertian tentang Sehat dan Kesehatan Human Development Index (HDI) yang diterbitkan oleh United Nation Development Program setiap tahunnya, menempatkan Indonesia pada ranking yang ke 105 di antara 180 negara di dunia (1999). Saat ini Indonesia berada di ranking ke 110 di antara 162 negara (2002). Sedangkan Vietnam yang pada tahun 1995 berada di ranking ke 117, Sekarang berada di ranking ke 95 di antara 162 negara 4 . HDI Vietnam saat ini lebih baik dari Indonesia. Coba bayangkan andaikan ranking anak kita berada pada urutan ke 105 atau 110 dari 180 murid di kelasnya, sangat meresahkan dan tidak menggembirakan kedua orang

2 Lihat: Hak-hak Asasi Manusia. Tanya Jawab, Liah Levin: PT Pradnya Paramita. Jakarta, 1987. 3 Lihat: Five Star Doctors (The Agent of Change), Memperingati 150 tahun Pendidikan Dokter di Indonesia, FA Moeloek: Kuliah Umum pada Pertemuan Akbar iluni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran (KPPIK), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 11-15 Apri12002. 4 Lihat: Laporan Tahunan tentang Human Development Index dari United Nation tuanya; coba bayangkan pula bagaimana dia akan dapat bersaing dengan temantemannya yang berada di ranking 1, 2 atau di 10 besar lainnya. Ada 3 (tiga) domain utama yang dinilai pada HDI tersebut di atas, yaitu: 1.

Kesehatan, diurutan pertama, 2. Pendidikan, diurutan kedua, dan 3. Ekonomi, diurutan ketiga. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterrelasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi kita kelak hanya merupakan ekonomi kaki lima. Namun sebaliknya pula, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik pula. Yang jelas di sini bahwa HDI merupakan "cermin dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. HDI merupakan tolak ukur dari masyarakat madani. Masyarakat yang kita idamidamkan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat modern (masyarakat yang dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana hidupnya), masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang beradab (sehat fisik, mental dan sosialnya), dan masyarakat yang beragama. Di dalam kurun waktu 50 tahun belakangan ini, batasan tentang hak manusia di dalam kesehatan telah berkembang, termasuk tentang hak-hak anak, hak-hak perempuan, dan pemuda; hak untuk mendapat makanan dan lingkungan sehat; hak untuk mendapat air bersih, hak untuk mendapat standar yang layak dalam kesehatan fisik dan jiwa, termasuk hak kesehatan, reproduksi dan kesehatan seksual. Di dalam 1 dekade belakangan ini, artikel dalam hal deklarasi dan nomenklatur dari hak asasi manusia pun menjadi lebih kompleks, karena harus berhadapan dengan hal-hal seperti pemanfaatan anak-anak dalam peperangan, masalah pekerja anak, kondisi kerja, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perdagangan (bisnis) dalarn kesehatan. Dengan wacana di atas jelas bahwa kesehatan merupakan dan harus dapat menjadi salah satu tolak ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Dengan demikian kesehatan harus menjadi mid-stream pembangunan,

merupakan mid stream pembangunan berkelanjutan, yang terus menerus. Bukan hanya sebagai tolak ukur marginal /sampingan dari pembangunan suatu bangsa dan negara. Karena kesehatan, hidup sehat- adalah hak asasi manusia. Sayangnya pengetahuan di atas belum merupakan kebijakan nasional yang dihayati oleh masyarakat dan pengambil keputusan. Kesehatan dan pendidikan belum pernah digunakan sebagai kendaraan politik oleh para politikus kita. Sementara kendaraan politik kita saat ini adalah politik itu sendiri . Apabila kita teliti dari APBN selama lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka saja, dana yang dialokasikan untuk pembangunan kesehatan masyarakat tidak pernah melebihi angka 4.0% (sekitar 3.0-3.5%, sedangkan WHO menganjurkan minimal 5.0-6.0% dari dana APBN). Demikian halnya dana APBN yang disediakan untuk pendidikan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. APBN dan APBD kita belum mencerminkan akan hak-hak asasi manusia dalam kesehatan dan pendidikan masyarakat. Di pihak lain, konsep kesehatan yang selama ini seakan-akan masih dikonotasikan oleh sementara masyarakat banyak dan para pengambil keputusan, dan tidak jarang oleh masyarakat kesehatan / kedokteran sendiri, masih sebagai sebuah konsep sakit. Apabila telah jatuh sakit, barulah kemudian mereka memikirkan tentang sehat. Orang Sakit adalah obyek program kesehatan. Proyek bagi pemasukan kas negara atau daerah. Masih sering diidentikkan atau dibayangkan bahwa kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat adalah semata-mata pelayanan Rumah Sakit, atau Puskesmas yang sarat dengan orang sakit yang akan di operasi jantung, atau penderita diabetes, darah tinggi, penyakit paru / asthma / tb, pilek atau kudisan. Belum terbayang oleh sementara masyarakat banyak bahwa sesungguhnya dasardasar kesehatan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, sikat gigi setiap hari, gizi yang baik, air bersih dengan sanitasi lingkungan yang baik, udara bersih (langit biru dengan kesadaran masyarakat akan green industry, bensin tanpa timah hitam; karena

bensin dengan kadar timah hitam yang tinggi dapat membuat kerusakan otak permanen dari anak-anak kita, yang miskin maupun yang kaya. Yang dapat mengakibatkan kebodohan generasi yang akan datang), income generating masyarakat yang memadai / baik, tata-ruang wilayah yang baik, perumahan yang sehat / baik dengan jendela yang cukup agar sinar matahari senantiasa masuk ke seluruh ruang yang ada, dengan lantai yang disemen bukan berlantai tanah; masyarakat yang berdisiplin berlalu-lintas di jalan raya, masyarakatnya tidak keranjingan narkoba dan alkohol dan tidak perokok serta bukan penjaja seks, anak-anak mereka bersekolah, anak-anak mereka dan masyarakat yang tidak tawuran, taman kota dan tempat rekreasi keluarga dimana-mana, tata-ruang dan tata-kota yang teratur rapih, semua masyarakat mendapatkan air bersih, berpakaian rapih, bertegur sapa penuh santun, dengan tempat-tempat ibadah yang selalu padat dikunjungi oleh penduduk / masyarakat untuk berdoa akan keselamatannya dan kebahagiaannya dunia dan akhirat. Inilah yang disebut sebagai gambaran penduduk atau masyarakat sehat; mereka sehat fisik (lahiriyah), dan sehat pula perilaku, sosial-ekonomi dan sosial-budayanya. Gambaran ini melukiskan masyarakat yang tidak sakit, masyarakat yang sehat!. Program-program, upaya dan usaha untuk mewujudkan masyarakat sehat seperti gambaran di atas itulah yang sesungguhnya disebut programupaya-usaha kesehatan. UNICEF memperkirakan, bahwa saat ini terdapat 1.6 juta anak meninggal karena tidak mendapat akses untuk air bersih. Dengan penyediaan air bersih saja dan perbaikan sanitasi, kita dapat menurunkan, angka kemiskinan, angka kesakitan, dan meningkatkan pendidikan anak-anak kita 5 . Demikian halnya dengan masalah cacingan pada anak-anak. Saat ini puluhan juta, bahkan ratusan juta anak menderita cacingan karena masalah air bersih, sanitasi dan perumahan yang buruk. Akibatnya mereka menderita kekurangan

gizi, yang berdampak pada kesehatan dan pendidikan mereka.

5 References and Sources of Further Information: www.unilcef.org/programme/we/water Dengan demikian sesungguhnya program kesehatan tidak hanya menjadi milik, lebih-lebih dapat ditangani oleh hanya sektor kesehatan saja. Program kesehatan harus menjadi milik masyarakat, yang pada akhirnya kesehatan itu telah menjadi budaya dan berhati di masyarakat. Program Kesehatan harus pula dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan kemandiriannya; advocacy, fasilitasi, dan technical assistant dibantu oleh multi sektoral termasuk masyarakat bisnis. Masyarakat, multi sektoral, dan masyarakat bisnis harus mampu dan memahami pembangunan yang berwawasan kesehatan. Masyarakat dan multi sektoral harus mampu dan memahami perencanaan pembangunan wilayah dan pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya terhadap kesehatan baik untuk perorangan, keluarga, dan, masyarakat sendiri. Selain itu, di sektor kesehatan sendiri upaya dan usaha yang dilakukan harus mampu dan dapat berupaya melakukan upaya dan usaha kesehatan yang lebih bersifat preventif dan promotif, tanpa meninggalkan upaya dan usaha kuratif serta rehabilitatif. Dasar pandang dalam pembangunan seperti ini dikenal sebagai Paradigma Sehat 67 . Dasar pandang ini bukan sesuatu yang baru bagi sekelompok masyarakat, namun tersimpan cukup lama. Program-program dalam pengejawantahan ikhwal-ikhwal tersebut di atas, sebagai bagian dari mid stream pembangunan yang berkelanjutan dari masyarakat, bangsa dan negara, jelas memerlukan perlindungan hukum yang pasti. Paradigma Sehat sebagai sebuah konsep pemikiran tidak hanya dapat dicapai

dalam pengejawantahannya oleh tenaga / ahli kesehatan atau kedokteran saja. Paradigma sehat merupakan konsep pemikiran yang dalam pengejawantahannya diperlukan banyak disiplin keilmuan, ahli ilmu-ilmu sosial, ilmu pengetahuan budaya, ilmuilmu teknik, ilmu gizi, ilmu-ilmu perilaku, ilmu-ilmu agama, dan tidak kalah penting yaitu pengambil keputusan politik pembangunan negara dan wilayah / daerah. Pembangunan berwawasan kesehatan merupakan hak asasi manusia. Pembangunan yang tidak mengindahkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan sosial, dan kesehatan budaya merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Sekali lagi bahwa, program-program tersebut di atas, mid stream pembangunan yang berkelanjutan tersebut di atas, jelas memerlukan perlindungan hukum yang pasti. Dalam proses desentralisasi yang kita hadapi dewasa ini, diharapkan tiap daerah dapat membuat model dan skenario ke arah tujuan ini. Model, skenario, dan indikator pencapaian dapat disesuaikan dengan kondisi, tempat, waktu, dan latar belakang sosial budaya setempat. Karena masalah yang dihadapi dan harus diselesaikan tidak pernah sama dengan tingkat pemikiran kita masing-masing. Namun yang jelas dan perlu diwaspadai adalah bahwa kesehatan dan pendidikan akan menjadi suatu komoditi yang

6 Lihat : Healthy Indonesia 2010, The New Vision, Mission and Basic Straegies of the Ministry of Health Republic of Indonesia, 1 April 1999. 7 Lihat juga: Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1999. tidak dapat dielakkan lagi di masa datang. General Agreements on Trade and Services (GATS) akan membawa kita ke arah bebas bergeraknya SDM, termasuk SDM

Kesehatan dan Penyedia Pelayanan Kesehatan Internasional, dengan teknologinya di dunia ini, termasuk ke Indonesia. Di pihak lain bagi kita kesehatan dan pendidikan masih membina investasi kapital SDM bagi kemajuan bangsa. Di sinilah kita perlu bicara tentang kebijakan, modal dan skenario dari ke dua domain ini. Di sinilah kita perlu bicara politik: pada kedua domain ini. Disini pula kita perlu bicara tentang perlindungan hukum yang pasti, sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan terhadap diri masing-masing, keluarga, dan masyarakat. Disadari sekali lagi bahwa demografi, sosial, ekonomi dan budaya, serta taraf pendidikan masyarakat sendiri masih merupakan kendala yang harus tetap dapat di atasi. Disinilah peran penting yang harus dapat dimanfaatkan oleh para ahli di bidangnya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat sehat itu. Pemberdayaan masyarakat, kerjasama lintas sektor dengan sistem-sistemnya yang terintegrasi, dan profesionalisme merupakan kata-kata kunci dalam pengejawantahan Paradigma Sehat menuju Indonesia Sehat yang sama-sama kita dambakan. Sebagai paradigma, dan juga sebagai pengawal (the guardians) dari kesehatan individu, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat, sebagai pengawal harkat dan martabat manusia; yang tidak dapat dihilangkan dan dicabut dari dirinya. Karena ia merupakan bagian dari kemanusian. Gangguan, intervensi, ketidak adilan, ketidak acuhan, apapun bentuknya yang mengakibatkan ketidak sehatan tubuh manusia, kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak adilan dalam manajemen sosial yang mereka terima, merupakan pelanggaran hak mereka. Para dokter kini, para tenaga kesehatan, kita semua, diminta sebagai the agent of change dalam pergeseran dan pengertian ini. Dokter kini, tenaga kesehatan, kita semua,

diminta untuk mempromosikan kesehatan manusia, bersamaan dengan melindungi dan mempromosikan hak-hak manusia tersebut 8 . Apa yang harus kita lalkukan? Sebagai pelajaran untuk kita, di saat ini, di saat kesenjangan keadilan sosial melebar, penderitaan manusia meningkat; maka kesadaran kaum muda untuk senantiasa menghormati (respect) terhadap hak manusia, hak asasinya, harga dirinya sebagai manusia (human dignity) perlu kita tingkatkan bersama. Kita harus memberikan pengertian, advokasi, mendorong, dan meminta semua pihak, para pengambil keputusan, baik dari sektor privat dan publik (private sector dan public sector), untuk menindak lanjuti konsensus ini. Kita harus dan perlu untuk

8 Physician for Human Rights. lihat dalam: Examining Asylum Seekers, 2001 ; www. phrusa.org. memberikan pelajaran, pelatihan, pada setiap kesempatan kepada anak-anak didik kita, formal, informal, terstruktur atau tidak terstruktur, dan kepada semua pihak yang berkaitan dengan hal dan ikhlwal yang berhubungan dengan keadilan sosial dan yang melekat pada hak-hak asasi manusia. Kita harus dan perlu mengambil posisi moral ini, kita harus bicara terbuka tentang hal dan ikhwal yang jelas-jelas melanggar hak-hak mereka, hak-hak kemanusiaan mereka, dalam bentuk apapun dalam bahasa yang dimengerti dan dapat ditangkap oleh mereka 9 . Sebagai profesional, kita harus dan perlu mengambil langkah-langkah aktif seperti:

- menerima dan mengajarkan dasar-dasar hak-hak manusia secara universal, hakhak manusia dalam keadilan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, pada setiap kesempatan, dan pada tiap tingkat dalam pendidikan dan pelatihan. - menyampaikan dan untuk mengambil langkah aktif kepada para pengambil keputusan, dalam hal dan ikhwal pengejawantahan hak-hak manusia secara universial, hak-hak manusia dalam keadilan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan kepastian hukumnya. - menyadarkan masyarakat untuk turut aktif dalam semua aktifitas dalam mencegah penderitaan umat manusia dan ketidak adilan sosial, termasuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Sebagai tujuan akhir untuk tidak hanya meningkatkan status kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia, yang bermoral, beretika, beragama, dengan penekanannya pada keadilan sosial, solidaritas, hak-hak manusia, dan hukum yang berkeadilan. Waktunya telah tiba untuk kita semua untuk mengambil langkah-langkah positif ke arah kemanusiaan yang beradab dan berkeadilan, seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercinta. Sebagai harapan dari generasi bangsa di masa depan ! .

9 Lihat Human Right The Foundtion of Public Health Practice, Rosalia Rodriguez-Garcia and Mohammad N Akhter: Amer J of Public Health, 90: 5, May 2000 http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Kesehatan%20Masyarakat%20%20Farid%20Anfasa%20Moeloek.pdf

CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2011Posted on Maret 12, 2011 by Muhammad Fakhrurrozie

www.depkes.go.id- Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk sejak tahun 1989 2010 menunjukkan penurunan. Hasil Riskesdas 2010 menunjukkan prevalensi gizi Kurang menjadi 17,9% dan gizi buruk menjadi 4.9%. Artinya kemungkinan besar sasaran pada tahun 2014 sebesar 15,0% untuk gizi kurang dan 3,5% untuk gizi buruk dapat tercapai. Untuk mencapai sasaran pada tahun 2014, upaya perbaikan gizi masyarakat yang lakukan adalah peningkatan program ASI Ekslusif, upaya penanggulangan gizi mikro melalui pemberian Vit. A, Taburia, tablet besi bagi bumil, dan iodisasi garam, serta memperkuat penerapan tata laksana kasus gizi buruk dan gizi kurang di fasilitas kesehatan. Demikian paparan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2011, di Jakarta (23/2). Rakerkesnas berlangsung sejak tanggal 21 23 Februari 2011. Acara diikuti seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkes, Direktur Utama RS Vertikal dan pimpinan UPT lainnya, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktur RS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 19 provinsi, serta wakil-wakil Organisasi Profesi. Dalam paparannya berjudul Meningkatkan Good Governance Kesehatan Di Tingkat Provinsi. Menkes menyampaikan pencapaian pembangunana kesehatan tahun 2010. Selain masalah gizi, kesehatan anak Indonesia juga terus membaik. Angka kematian Balita, bayi, maupun neonatal terus menurun. Angka kematian Balita menurun dari 97 pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2007 (SDKI). Angka kematian bayi, menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 KH pada periode yang sama. Angka kematian neonatal menurun dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 KH. Sementara target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 adalah32/1.000 KH untuk Angka Kematian Balita dan 23 per 1.000 KH untuk angka kematian bayi, kata Menkes. Menurut Menkes, angka kematian ibu menurun dari 307 per 100.000 KH pada tahun 2002 menjadi 228 per 100.000 KH pada tahun 2007 (SDKI). Target tahun 2014 adalah 110 per 100.000 KH. Salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. Ditambahkan, secara nasional persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,7 persen pada tahun 2002 menjadi 77,34 persen pada tahun 2009 (Susenas). Angka tersebut terus meningkat menjadi 82,3 persen pada tahun 2010 (Data Riskesdas, 2010). Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, salah satu terobosan baru Kementerian Kesehatan adalah melalui Jaminan Persalinan (Jampersal), kata Menkes. Jampersal merupakan pelayanan paket kesehatan berupa kontrol terhadap ibu hamil (antenatal), persalinan, kontrol setelah melahiran (postnatal) dan pelayanan keluarga berencana. Paket ini berlaku untuk persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari Polindes, Puskesmas dan rumah sakit pemerintah di kelas tiga. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS difokuskan pada upaya menekan angka prevalensi kasus HIV dan meningkatkan persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapat Anti Retroviral Treatment (ARV). Faktor risiko penularan HIV paling banyak melalui hubungan seksual sebesar 50,3% dan pengguna narkoba dengan jarum suntik (IDU) sebesar 40,2%. Saat ini angka prevalensi kasus HIV telah berhasil dipertahankan pada kisaran 0,2%. Sedangkan persentase penderita ODHA yang mendapat ARV sudah mencapai 76,8% pada tahun 2010. Artinya telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2010, terang Menkes. Dalam penemuan kasus malaria telah tercapai, 1,96 per 1.000 penduduk pada tahun 2010. Upaya yang telah dilakukan dalam pengendalian malaria diantaranya pembagian kelambu missal, penyemprotan rumah pada daerah yang terjadi peningkatan kasus, integrasi dengan program lain seperti KIA, dan pengobatan malaria. Diharapkan road map pengendalian Malaria dijalankan, terutama kegiatan Eliminasi Malaria di DKI, Bali, Batam (tahun 2010), Jawa, Aceh, Kepri (tahun 2015), Sumatera, NTB, Kalimantan & Sulawesi (tahun. 2020), serta Papua,

Papua Barat, Maluku, NTT, Maluku Utara (tahun 2030), ujar Menkes dihadapan peserta Rakerkesnas. Untuk Pengendalian TB, angka penemuan kasus mencapai 73,02% pada tahun 2010. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan pada tahun 2009 mencapai 89,3%. Di bidang sanitasi telah berhasil menggerakkan masyarakat di 2.510 desa untuk melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tahun 2010. Pada tahun 2011, sasarannya akan meningkat 2 kali lipat dari tahun 2010. Di bidang kualitas air minum, hasil pemantauan tahun 2010 menunjukkan 85,18% rumah tangga yang mendapat air dari PDAM telah memenuhi syarat. Untuk memenuhi kebutuhan SDM kesehatan di daerah, Kemkes telah melaksanakan program pengiriman tenaga kesehatan tidak tetap (PTT) termasuk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terpencil (DTPK). Saat ini jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti program PTT berjumlah 3.020 dokter umum, 904 dokter gigi, 86 dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan 28.968 bidan. Di samping PTT, Kemkes telah melaksanakan program penugasan khusus 4 jenis tenaga kesehatan (perawat, analis, sanitarian, penata gizi) dan pendayagunaan residen senior di DTPK. Di samping program pemenuhan dan pengembangan SDM Kesehatan, pemenuhan dan peningkatan sarana serta prasarana kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 telah memfasilitasi pembangunan 44 Rumah Sakit baru di Kabupaten/Kota, 2.828 Posyandu, 283 Poskesdes, 377 Pustu, 17 Puskesmas Non Perawatan, dan 177 Puskesmas Perawatan melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Perbantuan (TP). Untuk mendukung pembangunan kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan telah mengalokasikan sebagian besar dana yang ada kepada Daerah. Distribusi anggaran APBN tahun 2009 2011 ke daerah sudah lebih dari 75%. Sejak tahun 2010 kita menggunakan anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan harus menghasilkan suatu output/outcome tertentu, tegas Menkes. Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id

http://puskesmassungkai.wordpress.com/2011/03/12/capaian-pembangunan-kesehatan-tahun-2011/

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2011Ada berbagai keberhasilan yang telah dicapai, namun ada pula tantangan dan masalah kesehatan yang harus disikapi. Tantangan tersebut diantaranya semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu; beban ganda penyakit (di satu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di sisi lain penyakit tidak menular mengalami peningkatan yang cukup bermakna); disparitas status kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah timur (daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan/DTPK); peningkatan kebutuhan distribusi obat yang bermutu dan terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak merata; adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim, serta integrasi pembangunan infrastruktur kesehatan yang melibatkan lintas sektor di lingkungan pemerintah, Pusat-Daerah, dan Swasta. Demikian paparan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2011, di Jakarta (23/2). Rakerkesnas berlangsung sejak tanggal 21 23 Februari 2011. Acara diikuti seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkes, Direktur Utama RS Vertikal dan pimpinan UPT lainnya, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Direktur RS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 19 provinsi, serta wakil-wakil Organisasi Profesi. Dalam paparannya berjudul Meningkatkan Good Governance Kesehatan di Tingkat Provinsi, Menkes menyampaikan tantangan bidang kesehatan tahun 2010 dan upaya terobosan dalam pembangunan kesehatan. Menkes menjelaskan, pada periode 2010-2014, Kemkes melaksanakan terobosan dalam bentuk Reformasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menghilangkan kesenjangan pembangunan kesehatan antar daerah, antar sosial ekonomi, serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu. Reformasi Bangkes dilakukan melalui 7 upaya, yaitu revitalisasi primary health care

(PHC) dan sistem rujukannya, serta pemenuhan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk saintifikasi jamu; ketersediaan, distribusi SDM Kesehatan yang bermutu secara adil dan merata; pengembangan jaminan kesehatan; penanganan daerah bermasalah kesehatan (PDBK), dan peningkatan pelayanan kesehatan di DTPK; pelaksanaan reformasi birokrasi serta world class health care. Ditambahkan, mulai tahun 2010 Kemkes meluncurkan Program BOK. Program ini merupakan bantuan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk block grant, guna mendukung peningkatan fungsi Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. BOK digunakan untuk program promotif dan preventif di Puskesmas dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan percepatan pencapaian MDGs tahun 2015. Dalam pemanfaatannya dana BOK terintegrasi dengan danadana lain yang ada di Puskesmas. Saya mengharapkan Pemda tidak mengurangi dana APBD kesehatan untuk Puskesmas. Diharapkan Pemda (Dinkes) ikut aktif membina dan mengawasi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas, ujar Menkes. Dalam Upaya Penurunan AKI dan AKB, Kementerian Kesehatan melaksanakan program Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi seluruh ibu bersalin yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Penggunaan dana Jampersal terintegrasi dengan Jamkesmas dan BOK. Saya berharap dengan Program Jampersal ini, tidak ada lagi ibu bersalin yang tidak dilayani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, tegas Menkes. Masalah terbesar dalam distribusi obat adalah sulitnya memperoleh informasi logistik obat. Ada kabupaten dalam satu provinsi yang ketersediaan obatnya berlebihan, sebaliknya ada kabupaten yang kekurangan obat. Untuk mengatasi masalaha ini akan dikembangkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang disebut e-logistic system. Tujuannya, untuk mengetahui ketersediaan obat di daerah melalui sistem on-line. Membangun system on-line di mana obat menjadi bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Jamu sebagai pengobatan tradisional telah diterima dan digunakan luas di masyarakat. Sekitar 59,12% penduduk Indonesia pernah mengonsumsi jamu dan 95,6% di antaranya merasakan khasiatnya. Agar jamu dapat digunakan dalam praktek kedokteran maka diperlukan kajian yang berbasis bukti (saintifikasi jamu). Untuk itu perlu regulasi yang dapat menjamin penggunaan jamu di fasilitas kesehatan. Dewasa ini, saintifikasi jamu difokuskan pada penelitian preventif 4 ramuan formula untuk gejala hiperglikemia, hipertensi, hiperkolesterolemia dan hiperurisemia. Saat ini telah dikembangkan klinik saintifikasi jamu yang dimulai dengan pelatihan 60 dokter Puskesmas di Kabupaten Karang Anyar, Sragen, Kendal, dan Semarang. Klinik Jamu Medik juga dikembangkan di 12 Rumah Sakit Pendidikan. Diikuti dengan perjanjian kerjasama antara Badan Litbangkes dan IDI untuk mengembangkan body of knowledge pelayanan jamu medik di Indonesia, tambah Menkes. Sementara itu, untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2010 Kemkes telah menyediakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa. Dengan LPSE, Kemkes dapat melakukan efisiensi/ penghematan sebesar Rp 188 M pada tahun anggaran 2010. LPSE telah mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di Kemkes telah dibentuk Unit Layanan Terpadu. Jenis pelayanan yang disediakan antara lain pelayanan perizinan sarana sediaan farmasi, PBF, Bahan Baku Obat, Ekspor-Impor Napza dan Prekursor; pelayanan rekomendasi pengobat tradisional asing; pelayanan Ethical Clearance penelitian kesehatan; pelayanan registrasi (STR) Dokter/Dokter Gigi; pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik; serta pelayanan urusan kepegawaian. Kemkes juga memiliki Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC) yang diberikan antara lain penerimaan informasi pengaduan yang berasal dari masyarakat, lembaga/institusi maupun berita media massa; penyebaran/distribusi informasi pengaduan kepada Unit terkait baik di tingkat Pusat (Unit Utama dan UPT Kemkes) maupun di daerah; konfirmasi dan klarifikasi kasus informasi pengaduan yang masuk; serta penyampaian jawaban penyelesaian kasus informasi pengaduan kepada peminta/publik. Agenda penting lain dalam Rakerkesnas 2011 adalah Penguatan Peran Provinsi dalam rangka menuju good governance. Oleh karena itu provinsi diharapkan lebih berperan dalam memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program kesehatan di wilayah kerjanya, ujar Menkes. Program Kesehatan 2011 Pada acara Rakerkesnas, Menkes menyampaikan kegiatan unggulan tahun 2011 dan arah kegiatan tahun 2012. Kegiatan unggulan tahun 2011, yaitu uji coba di beberapa RS dalam upaya perluasan jaminan kelas III di RS; peningkatan mutu pelayanan

fasilitas kesehatan dengan akreditasi internasional (Joint Commision International); ketersediaan obat di daerah dengan penerapan e-logistic; penambahan RS yang memanfaatkan jamu; mekanisme pelaksanaan BOK yang bertumpu pada Dinkes Kabupaten/Kota; terobosan jampersal serta flying health care di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka sebagai dasar perencanaan tahunan adalah RPJMN 2010 2014, penyusunan perencanaan dan penganggaran harus berbasis kinerja dimana setiap rupiah harus menghasilkan output tertentu serta penghematan dan new initiative. Di depan 900 peserta Rakerkesnas, Menkes memaparkan rancangan arah kebijakan pembangunan kesehatan 2012. Sembilan rancangan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita yang menjamin continuum of care. Perbaikan status gizi masyarakat pada pencegahan stunting. Melanjutkan upaya pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan. Pengembangan SDM kesehatan dengan pemantapan standar kompetensi. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan melalui e-logistic. Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kelas III RS. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan melalui perluasan penerapan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah, KLB dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Peningkatan kualitas manajemen, pembiayaan kesehatan, sistem informasi, dan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung percepatan pencapaian target MDGs; dan penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan.

http://www.ihrpsociety.com/tantangan-pembangunan-kesehatan-tahun-2011/

PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA22 Desember 2008 oleh PRO-HEALTH

SUATU KONSEP YANG LAHIR UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM KESEHATANOleh : ERFANDI

Latar Belakang Lahirnya PKMD

Pada evaluasi menjelang Pelita I terungkapkan adanya permasalahan kesehatan yang perlu memperoleh pemecahan segera melalui suatu pendekatan baru, yaitu PKMD. Suatu pendekatan yang diharpkan dapat mengatasi latar belakang permasalahan terhadap : - meraja lelanya penyakit-penyakit menular yang banyak menimpa rakyat kecil di pedusunan - keadaan under-nurishment yang menyangkut terutama bayi dan balita maupun ibu-ibu dalam masa reproduktif - keadaan sanitasi lingkungan jelek ditambah ekses dari perumbuhan industrialisasi - pertambahan penduduk secara alamiah yang masih tinggi - tingkat pendapat perkapita yang rendah

Tegasnya selama pelita I itu diletakkan rintisan yang mendasar melalui perbaikan tingkat kesehatan rakyat dengan skala prioritas program kesehatan antara lain : - pemulihan kesehatan - pembinaan hidup sehat - pemberantasan penyakit menular - farmasi - pengembangan infrastruktur - penelitian kesehatan - training Kebijaksanaan-kebijaksanaan pelayanan selama pelita I karenanya ditik beratkan kepada : 1. perencanaan kesehatan yang lebih baik, kerena sebelumnya masih berupa meraba-raba sebab belum ada data-data yang akurat. 2. Melihat kenyataan keterbatasan-keterbatasan dana dan fasiitas maupun atas dasar efektifitas dan efisiensi 3. Daerah sasaran diprioritaskan pada daerah-daerah pedusunan (yang kemudian lahir konsep PKMD), daerah transmigrasi dan daerah pengembangan / pembanguanan lainnya 4. Kebijaksanaan pelayanan ditetapkan atas dasar skala prioritas program dengan pertimbangan adanya keterbatasan-keterbatasan diatas 5. Usaha-usaha preventif maupun promotif lebih ditingkatkan dengan memperhatikan pola keseimbangannya berdasarkan situasionalny dan kondisioningnya.

A. PengertianPembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal dan memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan, agar mampu memelihara

kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. PKMD adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan melalui sistem pelayanan puskesmas, dimana dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan oleh lembaga ini diikutsertakan anggota-anggota masyarakat di Pedusunan melalui segala pengarahan untuk menimbulkan kesadaran secara aktif di dalam ikut membantu memecahkan dan mengembangkan usaha-usaha kesehatan di Desanya (Dirjen Binkesmas Depkes RI, 1976) PKMD adalah kegiatan atau pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pendekatan edukatif masalah kesehatan melalui Puskesmas dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dibantu agar dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam mengatasi kesehatan mereka sendiri. Disamping itu kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan juga dapat mendorong timbulnya kreativitas dan inisiatif setiap individu atau kelompok masyarakat untuk ikut secara aktif dalam program-program kesehatan di daerahnya dan menentukan prioritas program sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bersangkutan. (Kanwil Depkes Jawa Timur)Pokok-pokok pemikiran yang fundamental yang melandasi definisi PKMD tersebut diatas ditekankan melalui pendekatanpendekatan sebagai berikut :

Untuk keberhasilan PKMD di suatu daerah herus memanfaatkan pendekatan operasional terpadu (comprehensive operational approach) yang meliputi pendekatan secara sistem (system approach), pendekatan lintas sektoral dan antar program (inter program and inter sektoral approach), pendekatan multi displiner (multi displionary approach), pendekatan edukatif (educational approach), dsb. Dalam pembinaan terhadap peran serta masyarakat melalui pendekatan edukatif, hendaknya faktor ikut sertanya masyarakat ditempatkan baik sebagai komplemen maupun suplemen terdepan dalam penunjang sistem kesehatan nasional ini. Sebagai kegiatan yang dikelola sendiri oleh masyarakat, PKMD secara bertahap dan terus menerus harus mampu didorong untuk membuka kemungkinan-kemungkinan menumbuhkan potensi swadayanya melalui pemerataan akan peranserta setiap individu di desa secara lebih luas dan lebih nyata

Puskesmas sebagai pengarah (provider) setempat perlu meningkatkan kegiatan diluar gedung (ourt door activities) untuk mengarahkan intervensinya di dalam memacu secara edukatif terhadap kelestarian kegiatan PKMD oelh masyarakat dibawah bimbingan LSD. Kegiatan masyarakat tersebut diharapkan muncul atas kesadaran dan prakarsa masyarakat sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dari pemerintah secara lintas program dan lintas sektoral. Kegiatan tersebut tak lain merupakan bagian integral dari pembangunan nasional umumnya dan pembangunan desa khususnya. Puskesmas sebagai pusat pengembangan kesehatan di tingkat kecamatan mengambil prakarsa untuk bersama-sama dengan sektorsektor yang bersangkutan menggerakkan peran serta masyarakat (PSM) dalam bentuk kegiatan PKMD.

B. Tujuan1. Tujuan umum

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong diri sendiri dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup1. Tujuan khusus

a. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka b. mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dan berswadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri c. menghasilkan lebih banyak tenaga-tenaga masyarakat setempat yang mampu, terampil serta mau berperan aktif dalam pembangunan desa d. meningkatnya kesehatan masyarakat dalam arti memenuhi beberapa indikator : - angka kesakitan menurun - angka kematian menurun, terutama angka kematian bayi dan anak - angka kelahiran menurun - menurunnya angka kekurangan gizi pada anak balita

C. Ciri-Ciri Utama

1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan-kegiatan PKMD didasarkan atas kesadaran masyarakat dan dilaksanakan melalui usaha-usaha swadaya masyarakat berdasarkan gotong-royong yang menggali dan menggunkan sumber dan potensi masyarakat setempat Setiap keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah mufakat Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga yang berasal dari masyarakat setempat dan dipilih oleh masyarakat sendiri. Tenaga tersebut dipersiapkan terlebih dahulu sehingga pengetahuan sikap dan ketrampilannya sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan Bantuan dan dukungan pemerintah yang bersifat lintas program dan lintas sektoral baik dalam bentuk latihan maupun bahan-bahan atau peralatan selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak sampai menimbulkan ketergantungan Dari berbagai kegiatan masyarakat tersebut minimal ada satu kegiatan yang merupakan salah satu unsur dari unsur Primary Health Care

D. Ruang LingkupTujuan PKMD adalah meningkatkan status kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian status kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama lingkungan dan faktor perilaku masyarakat oleh karenanya kegiatan PKMD tidak terbatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, akan tetapi menyangkut juga kegiatan diluar kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan status kesehatan dan perbaikan mutu hidup masyarakat.

Misalnya : Kegiatan usaha bersama dalam bentuk koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan pendapatan, atau usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan bekerja sambil belajar, dan sebagainya.

Penegmbangan PKMD tidak terbatas pada daerah pedesaan saja, akan tetapi juga meliputi masyarakat daerah perkotaan yanga berpenghasilan rendah.

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pos pelayanan terpadu (posyandu) 5 program, yaitu : KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare juga merupakan salah satu bentuk dari kegiatan PKMD.

E. Wadah Kegiatan PKMDKarena PKMD merupakan bagian integral dari pembangunan desa, sedang wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah LKMD, maka dengan sendirinya wadah kegiatan PKMD adalah LKMD juga. Pembinaan PKMD yang bersifat lintas sektoral dengan sendirinya merupakan bagian dari Tim Pembina LKMD.

F. Prinsip-Prinsip PKMD1. Kegiatan masyarakat sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat walaupun kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kesehatan secara langsung. Ini berarti bahwa kegiatan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya yang secara tidak langsung menunjang peningkatan taraf kesehatan 2. Dalam membina kegiatan masyarakat diperlukan kerjasama yang baik :

a. antar dinas-dinas/instansi-instansi/lembaga-lembaga lain yang bersangkutan b. antar dinas-dinas/instansi-instansi/lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat

1. 2. 3. 4.

Dalam hal masyarakat tidak dapat memecahkan masalah atau kebutuhannya sendiri, maka pelayanan langsung diberikan oleh sektorsektor yang bersangkutan PKMD merupakan upaya swadaya masyarakat yang pembinaannya olehPuskesmas Operasionalisasinya oleh pos-pos kesehatan yang didirikan dan dilaksanakan oleh tenaga masyarakat sendiri (kader kesehatan yang dilatih dan dibina oleh puskesmas Tugas-tugas Puskesmas dapat didelegasikan kepada pos-pos kesehatan antara lain :

a. penyuluhan kesehatan b. mengawasi adanya penyakit menular dan segera melaporkan ke Puskesmas c. upaya dalam perbaikan sanitasi lingkungan umpamanya jamban, kebersihan halaman, pembuangan limbah, dll. d. Pengobatan ringan dalam rangka P3K sebelum dirujuk ke Puskesmas e. Upaya perbaikan gizi keluarga umpamanya penimbangan balita, kurang gizi, dll. f. Diskusi-diskusi dengan ibu hamil melalui arisan / PKK1. 2. 3. 4. Pembinaan peran serta masyrakat dalam kesehatan, baik secara individu, kelompok atau masyarakat luas Dalam pembinaan PKMD menggunakan pendekatan lintas sektor dan lintas program Pelayanan langsung dapat diberi oleh petugas kesehatan apabila masyarakat tidak mampu melaksanakannya Type penyelenggaraan disesuaikan dengan budaya dan kemampuan masyarakat

G. Keterpaduan PKMD dalam 5 program puskesmasDalam rangka menurunkan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran, dalam Pelita IV dulu dikembangkan pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Pelita IV, dengan cara membina masyarakat untuk berusaha menolong mereka sendiri dalam melaksanakan 5 program prioritas, yaitu : KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.

H. Hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan PKMD1. masyarakat perlu dikembangkan pengertiannya yang benar tentang kesehatan dan tentang program-program yang dilaksanakan pemerintah

2. masyarakat perlu dikembangkan kesadarannya akan potensi dan sumber daya yang dimiliki serta harus dikembangkan dan dibina kemampuan dan keberaniannya untuk berperan secara aktif dan berswadaya dalam meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan mereka

3. sikap mental pihak penyelenggara pelayanan perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak dan potensi untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan mereka 4. harus ada kepekaan dari para pembina untuk memahami aspirasi yang tumbuh dimasyarakat dan dapat berperan secara wajar dan tepat 5. harus ada keterbukaan dan interaksi yang dinamis dan berkesinambungan baik antara para pembina maupun antara pembina dengan masyarakat, sehingga muncul arus pemikiran yang mendukung kegiatan PKMD.

I. Persiapan bagi pelaksanaPersiapan bagi pelaksana dari masyarakat sangat penting artinya. persiapan yang dimaksud dapat dilakukan melalui :

1. pelatihan kader 2. kunjungan kerja 3. studi perbandingan

J. Pengadaan FasilitasKelestarian PKMD akan lebih terjamin bila fasilitas yang disediakan dari swadaya masyarakat melalui potensi dan sumberdaya yang ada dimasyarakat yang dapat digali dan dimanfaatkan. Bila masyarakat tidak memilikinya barulah para penyelenggara pembinaan PKMD berusaha untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan ketentuan tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat.

K. Model / Proto Type PKMDAntara lain Slamet Riyadi, menulis dalam buku ilmu kesehatan masyarakat ada beberapa Proto type PKMD di Indonesia antara lain : 1. Proto Type Srikandi Disini petugas puskesmas merintis PKMD dengan menyusupkan strateginya lewat non kesehtan. Mereka berkeyakinan bahwa dengan keberhasilan sektor ekonomi di desa, maka kemudian mudah menyelenggarakan usaha-usaha PKMD. Keberhasilan PKMD dirintis lewat keberhasilan ekonomi desa terlebih dahulu. Kebutuhan masyarakat desa tidak

dipaksakan oleh dokter Puskesmas berdasarkan keinginannya (Needs) melainkan benarbenar berdasarkan kebutuhan (Demands) masyarakat. Segala usaha yang dipelopiri pUskesmas tetap mempergunakan lembaga pedesaan yang ada secara terpadu 2. Proto Type Kelompok Disini pembinaan masyarakat desa tidak diintegrasikan dengan pembangunan masyarakat desa secara keseluruhan sebagaimana prototype Srikandi, melainkan dikhususkan secara tersendiri dengan wadah tersendiri pula, yaitu melalui suatu Dana Sehat yang berdiri sendiri . mereka mengorganisir kader kesehatan desa yang sangat menonjol. Sekalipun tidak diintegrasikan didalam LSD, namun pembinaan organisasi dan adminstrasi saderhana oleh Pak Lurahnya. Yang sangat patut dicatat adalah peranan para kader kesehatan desanya yang sangat menonjol dan berdedikasi. 3. Proto Type Karangsalam PKMD disini sudah merupakan bagian dari pembangunan masyarakat desa yang intervensinya secara lebih teratur dilakukan dari puskesmas setempat. Kegiatan-kegiatan yang menonjol masih berupa dana sehat, pengembangan promotor kesehatan desa, penyuluhan kesehatan maupunpendidikan gizi melalui arisan-arisan ibi-ibu. Pengetrapan teknologi pedesaan setempat dikerjakan melalui sistem dapur sekam maupun pembuatan gas metan dari kotoran (Digeseter). Sehingga melalaui cara-cara ini orang-orang kesehatan berhasil merubah cara-cara tradisional kearah yang lebih maju yang dijalankan serentak dengan usaha-usaha kesehatan. 4. Proto Type KertenMerupakan prototype untuk suatu daerah perkotaan yang memiliki keistimewaan juga. Tekanannya juga pada dana sehat dengan sistem uang pangkal sebagai modal pertama yang selanjutnya dioperasionalkan dengan sistem simpan pinjam. Setelah dananya kuat dipergunakan untuk dana sehat yang meliputi :

- dana pengobatan orang sakit - perbaikan kampung - kegiatan pinjaman jangka panjang, yaitu : 8 minggu untuk keperluan ; modal dagang, perbaikan rumah, pemeliharaan ternak

Unit sasaran hanya satu RT dengan sistem administrasi sederhana tapi tetap rapi. Satusatunya hambatan adalah bahwa kader kesehatan yang pernah dicoba permulaan dengan 12 orang, ternyata hanya 2 orang yang tertarik dengan tugas-tugas sosial ini. 5. Proto Type Karanganyar Dalam penyelenggaraan PKMD ini puskesmas pemerintah bertindak sebagai pendorong dan pembimbing. Suatu dana sehat diadakan dengan disertai pembentukan promotor kesehatan desa, akan tetapi sayang tidak diintegrasikan dengan pembangunan masyarakat desa. Tidak ada pungutan uang pangakal atau tidak ada usaha bagi suatu koperasi simpan pinjam. Pelaksanaannya agak kaku karena mungkin terikat kepada suatu protokol Reseach Proyect. Ini disiapkan melalui suatu perencanaan dari suatu badan konsultant yang terlalu teoritis. Ditetapkan bahwa iuran perkapita atas saran konsultant ditentukan Rp. 40 untuk dapat mencukupi suatu permulaan kegiatan. Dalam keadaan ini masyarakat banyak yang tidak bersedia. Terlalu banyak intervensi oleh unsur-unsur pemerintah antara lain seperti kader Promokesa ditunjuk oleh Lurah atau camat bukan dipilih oleh masyarakat setempat, semuanya merupakan hal-hal yang kurang bisa memperoleh dukungan masyarakat setempat. 6. Proto Type Subah Hampir sama dengan bentuk Kranganyar, dimana unsur-insur menonjol yaitu tidak diintegrasikannya PKMD itu dengan Pembangunan Masyarakat Desa, maupun terlalu dibimbing secara ketat oleh Puskesmas Pemerintah setempat dalam menjalankan programnya sendiri. Kasarnya, akhirnya terdapat suatu dana sehat tanpa Promokesa 7. Proto Type Dampit MalangMasyarakat melakukan kegiatan sesuai dengan program yang diprioritaskan, sebagi hasil dari pada perencanaan staf Puskesmas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tokoh-tokoh masyarakat memang sebelumnya dibina dahulu oleh puskesmas dan kemudian dijadikan PION untuk memungkinkan sistem yang dilemparkan oleh atas dapat berhasil persis dengan skenario.

8. Proto Type Mojokerto (Desa Balongmasin Kecamatan Pengging) Kegiatan kesehatan disini telah diintegrasikan dalam wilayah kegiatan pembangunan yaitu LSD. Mirip dengan bentuk Srikandi. Disini unsur-unsur Pamong Praja dan LSD-nya digerakkan untuk menangani. Suatu kemajuan yang menonjol bahwa Desa memiliki suatu

anggaran untuk bidang kesehatan yang dimasukkan kedalam semacam APBD Desa, setelah mampu menyalurkan/menjual hasil produksi tanaman dari Desa. Keberhasilan Proto Type yang demikian majunya sampai mampu berfikir menyelenggarakan semacam APBD Desa, disebabkan karena Puskesmas Mojosari sebagai pembina, telah ikut berpengalaman lama dibawah berbagai dokter. Memang daerah ini merupakan daerah Fielf Practice and Demonstration Area (FPDA) yang berada langsung dibawah Dinas Kesehatan Propinsi dan banyak memperoleh perhatian Depkes untuk menunjukkan Keberhasilan Depkes. Karena juga berlakunya semacam Reward System bagi dokter-dokter pimpinan puskesmas Mojosari untuk berhasil dapat menduduki jabatan-jabatan penting, seperti Prof. Sulianti, dr. Lolong, dr. Soekamto, dll.DAFTAR PUSTAKA Ali, Zaidin (2000) Pengantar Pelayanan Keperawatan Di Puskesmas; seri 6 Perawatan Kesehatan Masyarakat, Depok Depkes RI (1987) Peran Serta Masyarakat, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Jakarta Effendi, Nasrul (1998) Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat, Ed. 2, EGC, Jakarta Ryadi Slamet (1982) Ilmu Kesehatan Masyarakat ; Dasar-Dasar Dan Sejarah Perkembangannya, Ed. Revisi, Usaha Nasional, Surabaya.

http://forbetterhealth.wordpress.com/2008/12/22/pembangunan-kesehatan-masyarakat-desa/