Upload
phamlien
View
223
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
22/12/2009Footer
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dr. Hary BudiartoPusat Data Informasi dan Standardisasi
Jakarta, 29 September 2010
22/12/2009Footer
Agenda Presentasi
• Pendahuluan• Perkembangan TIK• Keterbukaan Informasi Publik• Implementasi KIP di BPPT• Penutup
22/12/2009Footer 29 Juni 2010
Pay-TV
GSM/GPRS/CDMAPDA
PC
(Anytime, Anywhere, Anyhow)Kebutuhan Akses Informasi Publik
07.00 h 19.00 h 21.00 h 24.00 h
TV Broadcasting
22/12/2009Footer
Konvergensi Teknologi
BROADCASTING
TELECOM
I nternet
CO
NVER
GEN
CE
DATA ISDN; VPN, xDSL; MPLS; WIFI; HiMAX; WIMAX (802.16e)
GSM; GPRS; EDGE; CDMA, UMTS(3G); HSDPA ; HSUPA;LTE
DAB;TDMB; IBOC; ISDB-T; DVB-T; MEDIA FLO; DVB-H
VOICE &DATA
RADIO & TV IP Base
Open Platforms
Access
22/12/2009Footer
Teknologi Interactive Multimedia Digital
Digital Broadcast
Telecommunication
InteractiveInteractiveMultimediaMultimediaDigitalDigital
Di git al
Inf ormation
DigitalInformation
Digital
Information
Computer
Satelit Terestrial Terestrial
Main Frame Super
Computer
1980 19902000
Cluster Computer
22/12/2009Footer
22/12/2009Footer
22/12/2009Footer
22/12/2009Footer
Web Technology● Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang
disediakan diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier (UR I).
● S ebuah halaman Web diakses dengan cara mengikuti link yang menuju kepadanya, dan diakses dg menggunakan browser Web
● URL menunjukkan lokasi dokumen yang dikelola oleh sebuah server
● Web. URL diubah menjadi alamat IP server Web● Browser kemudian mengirimkan request http S erver Web akan
menjawab dengan memberikan dokumen yang diminta, dalam format HTML
● S aat ini teknologi web terdiri dari web 1.0 (read only), web 2.0 (interaktif) dan web 3.0 (web semantik).
.
22/12/2009Footer
Content Management System (CMS)Merupakan Content Creation Tools
22/12/2009Footer
Groupware & Collaboration ToolsGroupware mewakili software yang membantu kelompok kerja/kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktifitas mereka
22/12/2009Footer 22/12/2009
Konvergensi Konten Multimedia Interaktif pada siaran TV digital
E-Goverment
22/12/2009Footer 22/12/200913
Konten T-Government Pada Siaran TV Digital Middleware
22/12/2009Footer
INFORMAS I PUBLIK
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
22/12/2009Footer
Dasar Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
22/12/2009Footer
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas i Publik
TUJUANPasal 3Undang-Undang ini bertujuan untuk: •menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; •mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; •meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; •mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; •mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; •mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau •meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
SANKSIPasal 52Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 51Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
22/12/2009Footer
Mengklas ifikas i Informas iUji konsekuens i : Pasal 17
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indones ia;
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nas ional:
• informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
• Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan is i akta otentik yang bers ifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun was iat seseorang;
• Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahas ia pribadi.
• memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
• informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang.
Ya
Tidak
Kategori
Prosedur
Jenis informas i publik berdasarkan KATEGORI dan PROS EDUR penyediaan
INFORMASI
Informasi DIKECUALIKAN
Informasi TERBUKA
DIUMUMKAN BERKALA
TERSEDIA SETIAP SAAT
DIUMUMKAN SERTA MERTA
KonsekuensiU J I
22/12/2009Footer
Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;
Mencakup: 1. Informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);
2. Informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;3. Informasi tentang laporan keuangan; 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
Informas i yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala
22/12/2009Footer
1. Wajib diumumkan tanpa penundaan;
2. Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
3. Informasi aktif; artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.
1. Ket : informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Misalnya informasi tentang kemungkinan akan datangnya bencana alam dan penyebaran suatu penyakit berbahaya seperti flu burung, SARS, demam berdarah, dsb.
Informas i yang harus Diumumkan secara S erta Merta
22/12/2009Footer
Informasi pasif; artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :
– Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;– Keputusan badan publik dan pertimbangannya;– Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;– Rencana proyek dan anggaran tahunannya;– Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;– Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk
umum;– Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;– Laporan layanan akses informasi;– Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses
publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.
Informas i yang Wajib Tersedia S etiap S aat
22/12/2009Footer
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
• PPID bukan merupakan pejabat struktural mandiri (? ) melainkan pelaksana fungsi pengelolaan dokumen/arsip, pengolahan data, dan pelayanan informas i.
• PPID harus memiliki pemahaman tentang pengelolaan dokumen, pengolahan data, dan pelayanan informas i dan kehumasan.
• PPID merupakan pelaksana fungsi pengelolaan dokumen, pengolahan data, serta pelayanan informas i dan kehumasan.
22/12/2009Footer
Tata Cara Memperoleh
Informasi Publik
22/12/2009Footer
http://www.bppt.go.id
22/12/2009Footer
Web KIP BPPT
22/12/2009Footer
CMS KIP BPPT Website
22/12/2009Footer
Userid Leveling
22/12/2009Footer