PELAYANAN MALAM HARI SOLUSI PEMDA DKI JAKARTA LAKUKAN PELAYANAN JEMPUT BOLA PADA MASYARAKAT

Diposting oleh : cliquers

Kategori: Opini Persepsi Kepuasan Publik dalam upaya percepatan pemahaman pelayanan terintegrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta secara langsung telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui mencanangan awal di Kecamatan Senen yang pada awalnya kegiatan Pelayanan Malam Hari hanya bergulir sifatnya konteporer, dengan satu alasan kegiatan ini dijalankan hanya pada Hari Senen dan Hari Jum�at dibeberapa titik Kelurahan.

Manfaat yang diketengahkan justru menjadi embrio dengan pencanangan oleh mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai kegiatan rutinitas dibebarapa titik, terutama kepada daerah tertentu yang padat penduduknya dengan problematika masyarakat tentang nilai pelayanan yang belum sepenuhnya dapat dilayani maupun dimengerti oleh masyarakat, baik aturan sesuai perundangan dan kini program pelayanan malam hari berlanjut kepada Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang secara spesifik mempunyai karakter yang hampir sama.

Dengan bentuk pelayanan langsung malam hari, ini menjadikan dasar pertimbangan pengelolaan kinerja aparatur yang berbasis pemenuhan kepuasan terhadap substansial problematika yang muncul dimasyarakat, ditengah permasalahan jakarta yang semakin kompleks kepekaan pemerintah daerah provinsi dki jakarta dituntut untuk terus berkembang dalam aneka keragaman, untuk dikembangkan, tujuannya pendekatan birokrat terhadap masyarakat yang langsung untuk terlayani secara maksimal.

Kondisi ini akan menjadikan parameter bahwa jakarta sebagai kota jasa dituntut peran semua unsur� dalam mengembangkan visi jakarta megapolitan , artinya warga masyarakat sadar betul waktu,� efisiensi, aktual serta cepat dalam pelayanan kebutuhan masyarakat menjadikan nilai dambaan warga jakarta yang tidak mengenal batasan waktu.

Masyarakat intelektual, kaum urban serta para commuter (para pekerja yang pulang saban hari) muatan komunikasi pelayanan malam hari menjadikan trend baru, bagi warga untuk langsung bersosialisasi mengenai urusan dengan pengambil kebijakan, yang nota bene banyak urusan masyarakat hingga kini masih dipenuhi oleh pihak ketiga, yang kadang ini menjadi kesempatan oleh oknum birokrat dalam menjalankan koneksitas secara langsung kepada masyarakat.

Masyarakat sangat emoh untuk urusan yang berbelit, dengan prosedural yang panjang sisi lain pemerintah provinsi DKI Jakarta hingga kini belum bisa memangkas aturan yang simple, baik itu urasan pertanahan, nikah, akte kelahiran sampe KTP, dimana pencanangan KTP gratis pada kenyataannya masih saja menimbulkan kontardiktif dilapangan.

DKI Jakarta sebagai kota yang bersebelahan dengan Pemerintah Pusat dituntut secara arif untuk mengedepankan nilai-nilai pelayanan dengan kearifan lokal sebagai kultur reformasi birokrasi ditubuh Pemerintahan Provinsi, dengan tidak meninggalkan karakteristik keragaman yang multi etnik. Warga Jakarta, khususnya dipandang perlu sektor jasa pelayanan menjadi meningkat sebagai sumber PAD , serta menciptakan budaya tertib hukum, aturan bagi prilaku masyarakat.Padahal dengan program layanan terintegrasi malam hari hanya sebatas yang umum, terutama yang berkaitan dengan informasi sumber akurasi secara lengkap serta adanya penyajian layanan yang dilakukan pemerintah yang dapat menyejukan warganya denga upaya jemput bola sebagai sarana kepedulian pemerintah atas warganya.

PELAYANAN SEBAGAI BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

Dasar terbentuknya pelayanan terintegrasi �terpadu� malam hari pada awalnya ditengahkan program awal pelayanan terintegrasi yang dicanangkan Kecamatan Senen melalui pelayanan Senen dan dan Jum�at sebagai cikal bakal pelayanan terpadu malam hari di Kecamatan Senen, dan tersosialisasi sejak awal maret 2009 hingga terbentuk cakupan pelayanan malam hari terpadu. kegiatan tersebut di titik RW disetiap Kelurahan Kecamatan Senen.

Kaitan Pelayanan terintegrasi Kecamatan Senen bergulir karena juga pertimbangan daerah Senen yang mudah terakses oleh kota �kota lainnya di Indonesia serta menjadi kiblat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pintu gerbang bagi dunia luar, dengan pertimbangan Senen baik sebagai kota transit bagi pendatang daerah yang masuk Jakarta maupun kegiatan central bisnis yang terus berkembang dengan sebutan segitiga senen yang hingga kini terus menjadi sorotan, baik nilai negative dan positif.Kini, problematika masyarakat dengan kompleksitas telah berubah, Jakarta telah menjadi tameng dalam peningkatan bagi masyarakat daerah untuk menjadi daerah kedua untuk lalu lalang bagi bagi pendatang maupun orang yang mencari kehidupan (nafkah) sepertinya perubahan paradigm sebagai kota mati, seram, tidak aman kini telah tergusur oleh waktu akibat percepatan pembangunan sekitar maupun konteks lain seperti rasa aman, jaminan keselamatan warga.

Disisi lain Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan segala kegiatannya terus mendorong upaya-upaya kepekaaan birokrat, dengan melakukan perubahan paradigma serta pola pikir para aparatur, terutama membangun jalinan komunikasi dengan masyarakat secara langsung.

Gagasan ini sangat simple dan sederhana konteks reformasi birokrasi, dimana penyajian yang diberikan oleh Pemerintah masyarakat mendapat sebuah apresiasi hingga menjadi terbangun secara sadar, termasuk terbantu dengan berbagai persoalan yang muncul disebabkan karena sebuah keterbatasan masyarakat dalam mengurus persoalan diluar akifitas rutinnya.

Sehingga keterkaitan pelayanan malam hari terpadu yang di jalankan pemerintah kecamatan senen dalam pandangan masyarakat terakumulasi dan menjadi sebuah kebutuhan yang dinantikan oleh masyarakat secara langsung , walaupun hambatan pada persoalan belum adanya keterkaiatan beberapa SKPD di tingkat kecamatan, hal ini terbentur belum sepenuhnya reposisi, regulasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta pada level kecamatan dan kelurahan tercukupi untuk mengcover pelayanan masyarakat langsung.

Camat Senen Hidayatullah mengatakan,� Pada awalnya wacana pelayanan malam hari pada awalnya ber sifat sebuah pemikiran hasil diskusi dengan Sekcam Popi Purnama serta wartawan dengan menterjemahkan hasil pemikiran Walikota pada waktu itu, dengan membicarakan bagaimana peran aparatur birokrat dapat berada ditengah-tengah masyarakat terutama kaitan dengan sumber informasi mengenai pelayanan, yang dianggap pelayanan terpadu yang selama ini ada belum dianggap maksimal, oleh karena keterbatasan pihak warga dalam melakukan akses informasi secara langsung. Ditambah, kesadaran warga yang kurang dalam menyikapi perkembangan aturan serta ketidakmampuan masyarakat dalam hal tertentu dalam mengurus persoalan surat yang secara legalitas perlu didorong oleh aturan yang benar, imbuhnya.

Pelayanan Malam Hari Terpadu dalam tataran terintegrasi dimaksud, agar semua satuan kerja yang ada di pemrinthan untuk mendukung, pasalnya problematika masyarakat tanpa adanya pelaku teknis juga tidak akan berjalan secara baik. Maka, sehingga keterpaduan dalam satu media diperluas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong suksesi program, sektor pelayanan nampak jelas manfaatnya bagi kepentingan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat secara langsung.Singkat kata, ujar Camat Hidayatullah yang lebih dikenal Sang Buldozer ini, reformasi pelayanan dituntut kepiawaian unsur aparatur untuk tanggap �Speed and Action� dalam tindakan serta melakukan berbagai improvisasi dalam menjunjung tugas, bukan pada rutiniatas saja akan tetapi kaitan dengan potensi pemberdayaan dan problematika masyarakat untuk dijadikan sebuah pekerjaan yang harus direspon secara professional, dan mampu untuk menyelesaikan dalam tahapan-tahapan pendekatan kepada objek masalah, sehingga nilai penyelesaian akan terukur dan menjadi bermanfaat oleh semua pihak.

Keterbukaan juga menjadi tuntutan para birokrat untuk memberikan berbagai informasi kepada public sepanjang ini menjadi kebutuhan bagi kepentingan masyarakat banyak, apalagi yang berkaitan dengan pembangunan yang secara perlahan juga berdampak pada lingkup masyarakat dari efek yang diemban

oleh pemerintah, sehingga sinkronisasi, keluwesan dituntut oleh peran aparatur dalam menjunjung nilai � nilai masyarakat secara luas.

Pelayanan yang berjalan dalam cakupan masyarakat serta tingkat animo masyarakat teridentifikasi dalam catatan setelah beberapa titik RW dilakukan kegiatan pelayanan, sebagai berikut : pelayanan ktp mobile (Sudin Kepndudukan dan Catatan Sipil), Pelayanan Konsultasi Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemahaman Anak Usia Dini,IMB dan Pertanahan, Informasi Ketenaga Kerjaan (pembuatan kartu kuning), Pprogram JPK GAKIN SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), Pelayanan Akte Kelahiran, Pelayanan Nikah Gratis dan Konsultasi Pernikahan, Pelayanan SIM bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya.Alhasil, data akurasi record bahwa dalam kegiatan Pelayanan Malam Hari Terpadu Nikah Gratis menjadi primadona, karena warga yang ingin kawin secara absah saja masyarakat terbantu, dan ini sangat bermanfaat karena menorong warga untuk tidak melakukan norma-norma amoral, dan secara singkat dalam waktu 30 menit mereka kita jadikan suami isteri yang secara sah dan legal diakui oleh Undang-Undang .

Mengenai akumulasi sesuai data record kegiatan pelayanan malam hari terpadu sampai mencapai 200 � 300 orang ditiap titik RW di kelurahan, ini menandakan masyarakat sangat-sangat butuh dorongan pelayanan yang menyentuh secara langsung, artinya jika kesan pelayanan mampu punyai nilai cepat, tidak mahal, dan berjalan dengan norma perundangan.

Lain halnya Camat Cempaka Putih Anwar,Mpem memberikan penjelasan,�Pelayanan terintegrasi juga perlunya kepedulian peran rumah sakit, klinik serta kepedulian swasta lainnya dalam mendukung peran masyarakat lebih terlayani dengan program kesehatan, walaupun sisi lain puskesmas menjadi solusi, akan tetapi sebaiknya puskesmas juga secara langsung memberikan informasi yang secara langsung dapat diketahui tentang berbagi sumber penyakit yang kini menjadi rutinitas, misalnya DBD yang hingga kini Pemerintah DKI dalam setahun korban selalu bermunculan, karena dampak edukasi kepada masyarakat tentang nilai kebersihan yang kurang. Maka, kegiatan pemahaman peran eksekutor dalam cegah dini penyakit epidemic ini harus diselesaikan melalui peran seluruh komponen, baik dari sudin kesehatan maupun masyarakat menjadi eksekutor pemahaman antar masayarakat, imbuhnya.

Lingkup bersih dengan keterkaitan contoh rumah sehat dalam lingkup warga sekarang ini juga dikembangkan oleh pemerintah Kecamatan Cempaka Putih dalam mendorong sebuah gerakan kesadaran masyarakat , dengan sisitem lingkungan tanpa sampah pada tingkat RW.Dan juga hakekat pelayanan antar warga juga dibangun dengan tempat pelayanan komunikasi antar warga dalam forum non formal yang setiap malamnya terbrntuk gardu informasi yang hijau dalam mendukung, mensupport problematikan yang muncul dimasyarakat untuk di komunikasikan serta menjadikan formulasi bagi penyelenggaraan kegiatan warga bersama pemerintah, ungkapnya.

PEKERJA SIBUK BISA DATANG LANGSUNG

Tidak berlebihan nilai pelayanan pada hakekatnya dapat terukur melalui proses kehadiran dari semua segmen masyarakat dalam satu atap komunikasi, ditambah pekerja karir (sibuk), dan kalangan warga marginal yang membutuhkan penyelesaian problematika yang dialami oleh warga, ini tidak terlepas dari peran SKPD untuk dituntut untuk lebih prima dalam lanjutan pelayanan malam hari yang tidak dapat diselesaikan, dimana ditindak lanjuti pada pelayanan normal disetiap kantor kelurahan dan kantor RW.Selain itu masih banyak pemahaman dari masyarakat yang belum mengetahui tentang persoalan kelengkapan administrasi (content) serta syarat pengajuan surat yang akan diurus, dan ternyata selain prosedural KTP yang menjadi tingkat keinginan warga yang tinggi ingin tahu secara langsung, banyak hal lain yang kaitan dengan perijinan.

Dalam model pelayanan Malam Hari Terpadu (Terintegrasi) selain tumbuhnya komunikasi antar warga juga dimunculkan hiburan bagi masyarakat dalam mendukung kegiatan sebagai wujud pengembangan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Kemasan ini, Tutur Sekertaris Kecamatan Senen Popi Purnama yang terkenal sangat piawai dalam menghidupkan suasana acara, dan kadang tidak sungkan untuk mengambil alih acara agar lebih hidup dan berkarakter, menandaskan �Sengaja masyarakat kita pancing dengan selingan hiburan, pasalnya setelah itu mereka juga tahu secara perlahan mengenai kegiatan pelayanan terpadu serta persoalan warga, yang pada akhirnya terakomodir oleh konsep-konsep yang sederhana dan dipahami oleh masyarakat.

Pada hakekatnya peran RW-RW sangat dominan sekali untuk diberikan peran mengenai pelayanan langsung jemput bola ini, yang pada akhirnya lintas wilayah juga kadang terlayani, selama persyaratan dapat terpenuhi oleh masyarakat dalam mengurusi persoalannya.

Mengenai pekerja sibuk, yang barangkali selama ini tidak pernah ke Kantor Kelurahan saking sibuknya mau tidak mau datng kepelayanan terpadu untuk menyelesaikan surat, karena mereka memang butuh informasi kepada pejabat yang berwenang dalam urusannya, apalagi yang berkaitan dengan pembiayaan.

PELAYANAN MALAM HARI CEGAH OKNUM

Sosok Pelayanan Malam Hari secara tidak langsung adanya pembatasan yang positif bagi peran pihak ketiga (peran makelar kasus) untuk tidak masuk dalam ranah pembiayaan pelayanan , sehingga kesan pelayanan langsung lebih murah legalitas masyarakat lebih terlayani dengan cakupan problematika setiap warga masyarakat dalam meminta peran aparat pemerintah untuk dapat menyelesaikan dengan baik.

Pertama, Karena kemunculan problem mengenai pelayanan, kita tidak pungkiri bahwa pelayanan terpadu yang sifatnya mahal kadang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dengan dasar menyerahkan kepada pihak ketiga, sehingga munculah nilai �nilai yang tertera dalam konteks aturan tidak sesuai

dengan apa yang tercantum dalam setiap informasi yang disampaikan oleh Pemerintah.Kedua, dijadikan ajang oleh warga masyarakat untuk mengetahui secara detail, serta membandingkan nilai surat berharga yang akan dibuat, seperti pembiayaan hasil pelayanan surat, otomatis kesadaran warga untuk membuat surat secara langsung tanpa markus akan lebih terjangkau.

Informasi-informasi ini kadang terkendala karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah , termasuk oleh masyarakat yang bermain dengan aparat dalam melakukan upaya-upaya pemakzulan perundangan yang berlaku.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi pemicu dalam upaya percepatan pelayanan terpadu, karena maksimalisasi pelayanan tidak terlepas dari konteks teknologi tepat guna ditambah dengan SDM yang handal dalam menciptakan percepatan pelayanan.

ANGGARAN PELAYANAN BERBASIS �IPTEK�

pelayanan maksimal yang diperankan dalam program jemput bola, memerlukan anggaran dengan effort yang tidak sedikit dalam membentuk sarana dan prasarana di lingkungan warga, ditambah dengan sumber pembiyaan SDM yang mampu secara kapabiliatas dalam membuat akses kepada publik.Oleh karena itu, kantor kelurahan untuk mendesign, formulasi pelayanan terintegrasi berbasis iptek melalui program skpd sesuai tupoksi, dengan priritas yang berbasis pada masyarakat yang menyentuh nilai-nilai pembiyaaan yang super murah. Aplikasi teknologi kini sudah menjadi pemicu dan seperti wilayah di salah satu kantor pemerintahan di Jawa Tengah sudah memanfaatkan teknologi secara utuh dalam memberikan garis intrukstif maupun informasi pelayanan langsung melalui sarana net working line yang sangat berpengaruh bagi perkembangan satu kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sepatutnya sudah melakukan metode ini bukan pada sepotong-sepotong informasi yang kadang teknologi menjadikan gaptek bagi pengguna dikalangan birokrat, karena persoalan penguasaan dan kemauan yang tidak dimiliki (attitude) dalam menggerakan kepamongan dalam hubungan dengan masyarakat.

Mengenai pemetaaan daerah atau wilayah sepatutnya juga demikian untuk dapat disokong oleh metode tranparansi termasuk informasi berkisar kepada sumber objek sampai tingkat Kelurahan, minimal mampu memberikan data yang valid, anehnya korelasi ini masih tertutup karena dasar kenyamanan dan kerahasian tentang pembangunan kepada nilai-nilai sumber publik.

PENCITRAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

Pelayanan Malam Hari Terpadu (Integrasi) akan mempunyai nilai tambah jika disokong oleh seluruh komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyikapi problematika masyarakat yang kian muncul, baik pelayanan sebagai substansi maupun hal lain yang berdekatan dengan pengembangan

potensi local (pemberdayaa), sesungguhnya penyusunan program menjadi mata rantai yang tidak terputus termasuk persoalan kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menjunjung nilai kesejahteraan.

Terlihat eforia Pelayanan Malam Hari daya minat masyarakat begitu besar mengikuti penyelesaiaan, dan sosialisasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan sistem membangun karakter masyarakat sadar diri dalam mendorong pembangunan.

Disisi lain Sylviana Murni Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pernah mengukapkan, reformasi ditubuh birokrasi tidak terlepas dari peran aparatur sebagai pamong dalam memberikan akses yang diinformasikan maupun pelayanan kepada publik, sehingga kepuasan publik terakomodir dengan melakukan perubahan kepekaan pamong itu sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu tekhnologi informasi sebagai percepatan informasi untuk dapat dipergunakan secara maksimal oleh para pamong dalam melakukan upaya pelayanan maksimal terintegrasi, artinya SKPD yang terkait harus mampu mengenal pada tupoksi bidang kerjanya, termasuk melakukan improvisasi dilapangan dalam tataran waktu dan system yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Jakarta yang pluralistik.

Dampak dari hasil Pelayanan Malam Hari otomatis menimbulkan nilai positif, walaupun sisi lain masih banyak yang harus dibenahi dengan mekanisme cepat tanggap oleh dorongan kesatuan unit terkait, pasalnya untuk tidak menjadi lip-stick service (wacana), yang sifatnya legal proyek semata.

Padahal, jika kita menelaah banyak sekali paradoks yang muncul terhadap upaya Pemerintah Daerah, penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mengarah kepada kebijakan yang non legal system, artinya kebijakan berdasarkan pada putusan kewajiban proyek semata, tanpa out put bagi peran kesejahteraan masyarakat.

Pencitraan akan tumbuh bila dilakukan oleh unsur keseriusan Pemerintah Daerah dalam menopang kemandirian warga, dan kepekaaan dalam urusan kemasyarakatan yang ada dalam sesi kehidupan di lingkungan.

Pelayanan maksimal tentunya menjadi sosok citra Pemerintah yang kini telah dijalankan dan untuk dievaluasi secara komprehensif dan memutus mata rantai yang panjang yang hingga kini masih menjadi stigma dimasyarakat, urusan surat berbelit, mahal kadang memakan waktu yang lama dalam penyelesaiaan.

MEWUJUDKAN ASPIRATIF KEPUASAN PUBLIK

Mewujudkan aspiratif publiK dapat terlaksana dengan baik bila pemerintah mempunyai ketanggapan, keseriusan apa yang yang menjadi problem masyarakat. Secara naluri masyarakat otomatis akan memunculkan sebuah persoalan dengan harapan akan ada penyelesaiaan begitu sampai pada

pemerintah. Barangkali Aspiratif public akan menyokong sumbangsih besar dalam konteks pembangunan potensi, apabila proses kecepatan yang terukur dan dengan effort sistemik bagi seluruh birokrat dalam menjunjung harkat martabat masyarakat.

Tidak mudah memang, mengorganizer sistem tanpa adanya kebijakan yang tersistem dalam mendukung aspiratif public sebagai subjek pembangunan, karena pada factualisasinya masyarakat hanya bersifat objek dengan tidak dibangun komunikasi (trust) bagi masyarakat kreatif dalam mendukung program-program pemerintah.

Pendekatan Pelayanan Malam Hari sebagai kenyataan yang harus disikapi oleh Pemerintah dalam membagi sharing bagi unit teknis yang tidak tersentuh oleh masyarakat, minimal mereka punya pekerjaan yang harus diselesaikan didepan masyarakat sebagai aparat, baik kaitan dengan lingkungan, pemberdayaan, social dan peningkatan kesejahteraan perempuan yang tidak bisa ditangani secara sepihak tanpa dukungan seluruh pihak.

Menurut Amir Hamzah direktur Mcew (Metropolitan Cabin Manpower of Watch), Aspirasi publik bagi pemerintah daerah menjadi sokongan berharga bila sumber daya aparatur juga turut ikut dalam kepekaan(Sciene of Crisis) dalam mendukung pemberdayaan yang ada dimasyarakat, skeptis masyarakat perlu dipacu oleh sebuah kebutuhan yang mengikat dengan sebuah nilai pemanfaatan kemandirian.Sentuhan program menjadi kata kunci untuk pemerintah lebih banyak menuangkan program jemput bola, untuk secara langsung menjalankan peningkatan kualitas masyarakat, bukan pada persoalan program yang tidak punya out come, dan semata karena kewajiban penghabisan anggaran setiap tahunnya. Sehingga, terkesan program hanya program tanpa adanya kajian strategis dan peningkatan mutu yang berperan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Wewenang dan kebijakan antara legislative dan yudikatif juga menjadi kunci dalam membuat prioritas yang seluruhnya perlunya sinergi, bukan intervensi antar lembaga demi kepentingan pribadi, kualitas DPRD perlu dijunjung oleh sebuah sifat yang kritis dan tidak terkontaminasi oleh berbagai kepentingan instans dengan fungsi control maupun pengaduan dari masyarakat.

Pelayanan prima akan terwujud dan berhasil jika input masyarakat menjadi puas, inilah kunci reformasi dibidang pelayanan jasa, maupun hal lain yang sifatnya mudah masyarakat mendapatkanj akses dari informasi tersebut. Pelayanan 24 jam sudah seharusnya juga dijalankan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam mendukung kota Megapolitan yang sejajar dengan kota-kota lainnya diluar negeri, Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang tinggi yang sudah didapatkan oleh setiap pegawai pemda untuk dapat diterjemahkan oleh perimbangan profesi, loyalitas kerja.

Kinerja aparatur dalam dasar yang bawah pada tingkat Kelurahan menjadi pemicu bila gerakan pelayanan masyarakat yang nota bene seperti pelayanan coca cola (kapan saja dimana saja pelayanan

masyarakat dapat diakomodir), niscaya masyarakat akan secara sadar mematuhi dari manfaat yang dikembangkan sesuai dengan visi dan misi Gubernur DKI Jakarta. (nanorame)