PELANGGARAN OBAT TRADISIONALBerdasarkan Public Warning, maret 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menyebutkan bahwa telah ditemukan produk-produk Obat Tradisional asing ilegal terutama dari RRC. Dalam public warning tersebut BPOM juga menyerukan kepada masyarakat untuk tidak membeli dan menggunakan obat tradisional tersebut karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dimana menurut BPOM, obat tradisional asing yang resmi dan telah dilakukan evaluasi atas mutu dan kenyamanannya adalah yang pada kemasannya tercantum nomor regristasi TI yang diikuti dengan angka 9 digit.

Pada kurun waktu 2001-2007, temuan OT-BKO mengarah pada obat rematik dan penghilang rasa sakit, antara lain obat tradisional yang mengandung bahan obat fenilbutason, metampiron, parasetamol, dan asam mefenamat. Sedangkan pada periode tahun berikutnya hingga kini, lebih mengarah pada obat pelangsing dan obat penambah stamina (aprodisiaka) yang mengandung bahan obat seperti sibutramin, sildenafil, dan taladafil (Menkes RI, 2011). BKO yang dicampurkan ke dalam OT, biasanya dosisnya tidak terukur. Jika dikonsumsi secara terus menerus, akan terakumulasi dalam tubuh dan bisa membahayakan kesehatan (Menkes RI, 2011).Perbuatan yang bersangkutan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk jamu mengandung Bahan Kimia Obat dan Tanpa izin edar, jelas terbukti melanggar Undang Undang No. 23 tentang Kesehatan berikut:a. Pasal 81 ayat (2) huruf C : Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);b. Pasal 41 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;c. Pasal 82 ayat (2) huruf D : Barang siapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);d. Pasal 40 ayat (2) : Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pelanggaran seperti ini, pada akhirnya masyarakat yang akan mendapatkan dampak negatifnya. Oleh karena itu pengungkapan pelanggaran yang telah dilakukan dianggap perlu untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat / konsumen di bidang obat dan makanan.Untuk melindungi agar masyarakat tidak mengkonsumsi OT-BKO, BPOM mengeluarkan peringatan/public warning. Daftar OT-BKO tersebut adalah Protein-zhi kapsul, Asam Urat Nyeri Tulang cap Gunung Krakatau (serbuk); Buah Naga Kapsul; Dewa-dewi Kapsul; Jamu cap Putri Sakti Penyehat Badan (cair); Jamu Tradisional Jawa Asli Cap Putri Sakti (cair); Kapsul Telat Bulan (Tiaw Keng Poo Sae); Kuat Tahan Lama Surabaya Madura (serbuk); Lebah Mutiara Gatal-gatal (kapsul); Linu Rat Kapsul; MD dan SM Obat Asam Urat Nyeri Tulang/Sendi Cicunguya (kapsul); Obat Kuat dan Tahan Lama Powerman (kapsul); Obat Kuat dan Tahan Lama Super X (kapsul); Pil Anti Sakit Gigi Plus Pak Tani (tablet); Prima Setia Kapsul; Scorpion Kapsul; Siper Kapsul; Tangkur Cobra Laut (kapsul); Tiger Fit Asam Urat Flu Tulang (kapsul); dan Power Up (kapsul) (Menkes RI, 2011).Berbagai risiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan Bahan Kimia Obat tanpa pengawasan dokter adalah sebagai berikut:a. Sibutramin Hidroklorida dapat meningkatkan tekanan darah (hipertensi), denyut jantung meningkat, sulit tidur, kejang, penglihatan kabur, gangguan ginjal.b. Sildenafil Sitrat dapat menyebabkan sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark miokard, nyeri dada, jantung berdebar dan kematian.c. Tadalafil dapat menyebabkan sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark miokard, nyeri dada, jantung berdebar dan kematian.d. Deksametason dapat menyebabkan moon face, penimbunan cairan, gula darah meningkat, glaukoma (tekanan bola mata meningkat), gangguan pertumbuhan, tulang keropos, daya tahan terhadap infeksi menurun, kelemahan otot, tukak lambung, gangguan hormon dan lain-lain.e. Fenilbutason dapat menyebabkan mual, muntah, ruam kulit, penimbunan cairan, perdarahan lambung, perforasi lambung, reaksi hipersensitivitas (Sindrom Steven Johnsons), hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik dan agranulositosis.f. Asam Mefenamat dapat menyebabkan diare, ruam kulit, trombositopenia, anemia hemolitik, kejang dan tukak lambung.g. Metampiron dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual, perdarahan lambung, tinitus (telinga berdenging), neuropati, gangguan darah, anemia aplastik, agranulositosis, gangguan ginjal, syok, dan kematian.h. Parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati (jangka panjang/dosis besar).Selain efek samping diatas, apabila terdapat penggunaan dua jenis obat atau lebih Bahan Kimia Obat Keras (BKO) yang disebutkan di atas sebagai campuran dalam obat tradisional serta tanpa resep dan pengawasan dari dokter membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematianSehubungan dengan temuan kasus tersebut, Kepala Badan POM telah menggelar konferensi Pers. Balai POM di seluruh Indonesia telah diperintahkan untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk serta proses pro justisia. Kepala Badan POM juga menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap peredaran produk-produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.Terhadap permasalahan ini maka khususnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan pada umumnya oleh Dinas Kesehatan setempat memiliki peran yang sangat besar. Dalam bab VIII UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan dan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan pasal 2 yaitu Unit pelaksanaan teknis di lingkungan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dari ketentuan pasal diatas jelas bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) mempunyai tugas dalam memberikan pembinaan dan pengawasan dan mengontrol produk-produk obat tradisional yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, BBPOM mempunyai kewenangan untuk menentukan produksi obat tradisional apa yang boleh diproduksi dan dikonsumsi oleh konsumen serta mempunyai hak dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha industri-industri yang memproduksi obat tradisional yang berbahaya bagi konsumen, sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi yaitu mengkonsumsi obat tradional yang aman dan memenuhi syarat bagi kesehatan.Peran yang paling penting disini adalah BPOM dan tenaga kesehatan lainnya yang juga ikut membantu peran dari BPOM. Namun tampaknya hal ini masih belum dapat terwujud sempurna karena oknum pelaku dari kasus ini masih banyak berkeliaran dan tampaknya masih belum jera dengan perbuatan yang dilakukannya terkait dengan lemahnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan dari BPOM . Berikut informasi yang dapat diberikan kepada konsumen terkait dengan permasalahan diatas:a. Khusus untuk jamu-jamu ilegal yang diklim sebagai penambah stamina pria sebenarnya mudah dikenali dari kemasannya antara lain gambar-gambar (biasanya wanita) yang ditampilkan umumnya tidak sesuai dengan norma kesusilaan.b. Umumnya konsumen tidak mengetahui bahwa jamu yang diminumnya ternyata mengandung Bahan Kimia Obat dimana sering kali Bahan Kimia Obat yang dicampurkan adalah Bahan Kimia Obat Keras yang sangat berbahaya jika diminum tanpa pengawasan dokter dan dengan dosis yang tidak tepat. Oleh karena itu konsumen diharapkan untuk tidak terlalu mudah mempercayai efek instan dari jamu.c. Bila masyarakat ingin mengetahui apakah suatu jamu tradisional adalah legal atau fiktif, maka dapat menanyakan langsung ke Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen.