PELANGGARAN KODE ETIK INSINYUR

Etika dalam Engineering adalah sekumpulan standar yang menetukan kewajiban engineer terhadap publik, klien, atasan dan kepada profesinya itu sendiri. Etika akan menjadi pemandu untuk seorang engineer agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya sekaligus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehjateraan publik. Etika dalam Engineering adalah konsep yang sangat luas. Di dalamnya, terdapat poin-poin yang bersifat teknik hingga nilai-nilai kemanusiaan yang harus selalu dijunjung oleh setiap engineer.

A. Kode Etik Persatuan Insinyur Indonesia (PII)Kode Etik Insinyur itu adalah norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi dari profesi kita yaitu profesi sebagai insinyur. Kode Etik Insinyur dari PII (Persatuan Insinyur Indonesia) yaitu:I. Catur Karsa, Prinsip-Prinsip Dasar1. Mengutamakan keluhuran budi.2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.3. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.4. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran.II. Sapta Dharma, Tujuh Tuntunan Sikap1. Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat.2. Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya.3. Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.4. Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.5. Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.6. Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.7. Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.

B. Kasus-Kasus Pelanggaran Kode EtikI. Kasus Meluapnya Lumpur LapindoSemburan lumpur panas yang mengeluarkan lumpur setiap harinya serta volumelumpur yang semakin hari semakin banyak, sehingga lumpur meluber kemana-mana menyebabkan kerugian besar. Kasus lumpur lapindo, yang menguras uang negara hingga triliunan rupiah adalah salah satu pelanggaran etika dalam engineer. Etika engineer yang dilanggar adalah kode etik nomor 1, yaitu Hold Paramount the safety, health, and welfare of the public. PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo tidak mempedulikan keselamatan warga yang terkena lumpur yang meluap.

Gambar: Tampak atas semburan lumpur lapindo di Kabupaten SidoarjoSumber : http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium/1379313866.jpg

1) Studi Kelayakan Apakah Lapindo Brantas mendapatkan izin sesuai dengan prosedur hukum? Apakah Lapindo Brantas telah melakukan studi kelayakan (feasibility study) tentang potensi bencana? Jika tidak melakukan studi kelayakan atau proses pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) secara benar, apakah itu bukan tindakan melawan hukum? Sampai saat ini, masyarakat tidak tahu siapa dan kapan pembuatan amdal Lapindo Brantas. 2) PerencanaanPerencanaan dan pengimplementasian proyek pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang kurang matang menimbulkan rentetan masalah yang panjang. Pihak PT Lapindo Brantas dalam hal menekan biaya dengan mengurangi aspek safety yang seharusnya dipasang sangatlah salah dan pada akhirnya merugikan banyak pihak.3) Konstruksi atau PelaksanaanBerdasarkan laporan kronologi kejadian, pada tanggal 27 Mei, pengeboran dilakukan dari kedalaman 9.277 kaki ke 9.283 kaki. Pukul 07.00 hingga 13.00 pengeboran dilanjutkan ke kedalaman 9.297 kaki. Pada kedalaman ini, sirkulasi lumpur berat masuk ke dalam lapisan tanah. Peristiwa ini disebut loss. Lumpur berat ini digunakan sebagai semacam pelumas untuk melindungi mata bor sekaligus untuk menjaga tekanan hidrostatis dalam sumur agar stabil. Setelah terjadi loss, sebagai langkah standar disuntikkan loss circulating material(LCM) atau material penyumbat ke dalam sumur. Tujuannya untuk menghentikan loss agar sirkulasi kembali normal.Peristiwa loss yang lazim dalam pengeboran pada umumnya diikuti munculnya tekanan tinggi dari dalam sumur ke atas atau disebut kick. Untuk mengantisipasi kick, pipa ditarik ke atas untuk memasukkan casing sebagai pengamanan sumur. Sebagai catatan, casing terakhir terpasang di kedalaman 3.580 kaki. Saat proses penarikan pipa hingga 4.241 kaki pada 28 Mei pukul 08.00-12.00, terjadilah kick. Kekuatannya 350 psi. Kemudian disuntikkanlah lumpur berat ke dalam sumur. Ketika hendak ditarik lebih ke atas, bor macet atau stuck di 3.580 kaki. Upaya menggerakkan pipa ke atas, ke bawah, maupun merotasikannya gagal. Bahkan pipa tetap bergeming saat dilakukan penarikan sampai dengan kekuatan 200 ton. Upaya ini berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 20.00. Selanjutnya untuk mengamankan sumur, disuntikan semen di area macetnya bor. Akibat macet, akhirnya diputuskan bor atau fish diputus dari rangkaian pipa dengan cara diledakkan. Pada 29 Mei pukul 05.00, terjadilah semburan gas berikut lumpur ke permukaan.4) Pemakaian atau PerawatanLapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi, dalam kasus ini tidak sama hal nya dengan proyek-proyek lainya yang bergerak misalnya dlm pembangunan gedung, jembatan, dll. Sebab kesalahan terjadi ketika proses pelaksanaan. 5) Ganti RugiSesuai data perusahaan juru bayar PT Lapindo Brantas, yakni PT Minarak Lapindo Jaya, tunggakan pembayaran terhadap warga korban lumpur di peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas mencapai 3.337 berkas tanah dan bangunan. Total nilai tunggakan Rp 781 miliar. Total luas lahan yang harus dibayar PT Lapindo seluas 640 hektar. Dari jumlah ini, Lapindo baru mampu membayar sekitar 80 persen. Sedangkan 20 persen sisanya hingga kini tak kunjung bisa dilunasi. Sisa 20 persen inilah yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah.

II. Kasus Runtuhnya Jembatan Kukar Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintas di atas sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter, dengan bentang bebas, atau area yang tergantung tanpa penyangga, mencapai 270 meter. Jembatan ini merupakan sarana penghubung antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong Seberang yang menuju ke Kota Samarinda. Dan Pada tanggal 26 November 2011 pukul 16.20 waktu setempat, Jembatan Kutai Kartanegara ambruk dan roboh. Puluhan kendaraan yang berada di atas jalan jembatan tercebur ke Sungai Mahakam. 18 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat peristiwa ini. Gambar: Jembatan Kukar yang runtuhSumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:The_pillar_after_collapsed.jpg1) Studi kelayakanDari kasus ini, menurut penelitian hingga saat ini,proyek pembangunan jembatan ini telah mendapat ijin atau telah dilakukan studi kelayakan sebelum pembangunan jembatan ini, sehingga bias dipastikan kesalahannya bukan pada masa studi kelayakannya. 2) Perencanaan Ketua Tim Investigasi dari kementrian Pekerjaan Umum (PU), Iswandi Imran, menjelaskan ketidaksempurnaan sudah mulai ada sejak tahun 1995, dimana jembatan direncanakan. Bentuk jembatan didesain tidak streamline, artinya banyak perubahan geometri yang mendadak untuk setiap sambungan. Dalam bentuk seperti itu berarti terdapat banyak patahan pada jembatan.3) Konstruksi/pelaksanaan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Investigasi dari PU kesalahan atau ketidaksempurnaan lain terdapat pada pemilihan konstruksi. Konstruksi besi cor jembatan menggunakan Ductile Cast Iron FCD 60, Padahal Idealnya menggunakan baja cor. Akibatnya Materialnya sangat getas. Bisa pecah seketika (patah getas) dan tidak memperlihatkan gejala atau tanda akan pecah. Berbeda halnya jika menggunakan baja. Sebab baja akan mengalami proses ulur sehingga terlihat gejala pecahnya. Pelaksanaan jembatan ini dilakukan oleh PT Hutama Karya4) Pemakaian / Pemeliharaan Pemeliharaan dilakuka oleh PT Bukaka. Dalam hal ini terdapat juga kesalahan dalam pemeliharaan menurut Tim peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dimana disaat chamber jembatan turun pihak PT Bukaka memutuskan menaikkannya. Namun, tim pemeliharaan tidak mengerjakan secara cermat yakni chambernya langsung diangkat sementara belum diketahui penyebab turunnya chamber jembatan tersebut. Ditambah lagi pengangkatan hanya dilakukan pada satu per satu titik hanger (penggantung kabel penyangga) secara bergantian, padahal beban jembatan sangat besar. Pengangkatan chamber harusnya dilakukan dengan mengangkat hanger bersama-sama. Dengan satu hanger diangkat itu, kemudian dikencangkan, akhirnya semua tumpuan beban tertumpu di hanger yang diangkat. Adanya pemusatan beban pada bagian tengah jembatan, serta adanya titik lemah di sambungan, menyebabkan terjadi konsentrasi tegangan yang melampaui kekuatan hanger, sehingga putus.5) Ganti Rugi Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No.18 Tahun 1999) lahir pada saat sedang dilakukannya pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara, sehingga terkait konstruksi jembatan, maka PT Hutama Karya sebagai penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 1999, pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bagi penyedia jasa konstruksi Pasal 25 ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 membatasi tanggung jawab hanya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, jangka waktu pertanggungjawaban telah terlewati oleh PT Hutama Karya sebagai penyedia jasa, sehingga yang tertinggal hanyalah tanggung jawab pengguna jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Jembatan Kutai Kartanegara berada dalam wilayah Kabupaten Kukar, oleh sebab itu pengendalian terhadap jembatan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kukar. Apabila dihubungkan dengan UU No. 18 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Kukar merupakan pengguna jasa konstruksi dari Jembatan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai bagian dari organisasi pemerintahan menurut Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan sebagai organ yang menjalankan tujuan Negara sehingga memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini sudah sewajarnya Pemerintah kabupaten Kukar ikut bertanggung jawab apabila gagal melindungi warga negaranya seperti yang terjadi pada peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara ini. Masyarakat yang menjadi korban pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan prosedur gugatan telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29 Tahun 2000). Saat ini Polres Kukar sedang melakukan penyidikan terkait adanya kelalaian dalam proses perbaikan/perawatan hingga jembatan runtuh. Untuk tindak pidana umum ini dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian membuat orang luka dan meninggal dunia. Penyidikan juga sedang dilakukan oleh Polda Kaltim terkait dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan hingga mutunya di bawah standar. Penyimpangan anggaran ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Runtuhnya jembatan terjadi ketika sedang dilakukan perawatan oleh PT Bukaka Teknik Utama. Tanggung jawab PT Bukaka Teknik Utama tergantung kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Kukar dan hasil investigasi dari tim ahli jasa konstruksi. Namun, Polri telah memanggil beberapa pihak dari PT Bukaka Teknik Utama, bahkan Direktur PT Bukaka Teknik Utama sampai dipanggil paksa untuk dapat hadir sebagai saksi.

III. Kasus Rutuhnya Bangunan Tanah Abang Runtuhnya sebuah bangunan di kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2009) mengakibatkan dua orang tewas seketika dan 12 orang lainnya luka-luka karena tertimbun reruntuhan. Selain korban yang tertimbun, di lokasi setidaknya terlihat dua kendaraan pribadi hancur tertimpa reruntuhan. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Tanah Abang ditutup dan dialihkan ke jalur lain. Bangunan yang runtuh adalah bagian yang akan dijadikan toilet di lantaitiga gedung tersebut. Saat ini puluhan petugas melakukan proses evakuasi dengan peralatan las dan pemotong besi. Bangunan yang runtuh adalah bagian yang akan dijadikan toilet di lantaitiga gedung tersebut. Saat ini puluhan petugas melakukan proses evakuasi dengan peralatan las dan pemotong besi.

Gambar: Kejadian disaat runtuhnya bangunan tambahan pada Metro Tanah AbangSumber: http://www.tempo.co/read/news/2009/12/23/082215323/Baja-Bangunan-Runtuh-di-Tanah-Abang-Hanya-Dikaitkan-ke-Tembok1) Studi Kelayakan DPPB (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan) Pemerintah DKI menegaskan tidak pernah memberikan izin mendirikan bangunan tambahan di pasar Tanah Abang yang saat itu runtuh dan menewaskan dua orang dan melukai beberapa orang lainnya.DPPB (Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan) mendapat pengakuan dari pemilik, tambahan bangunan itu dibangun atas permintaan para penyewa kios. Permintaan itu dipenuhi tanpa mengajukan IMB sehingga kualitas bakal bangunan tidak terkontrol dan akhirnya runtuh.2) PerencanaanDalam kasus Tanah Abang, konsultan perencana dan pengawas tidak melaporkan proses konstruksi tambahan bangunan toilet ke DPPB.3) Pelaksanaan spesifikasi teknis yang direncanakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Beban terlalu berat sehingga struktur penampang tidak kuat dan akibatnya bangunan tambahan pada metro tanah abang ini runtuh. 4) Pemakaian / PerawatanKeruntuhan ini terjadi disaat tahap pembangunan bagian tambahan tersebut (kios dan toilet) maka tidak ada masalah dengan perawatan/pemakaian bangunan. 5) Ganti Rugi Berdasarkan penyelidikan ditetapkan enam menjadi tersangka yaitu dari PT Rointa Eka Jaya selaku pemilik bangunan, PT Trimatra Jaya Persada selaku konsultan pengawas bangunan, PT Susanto Cipta Jaya selaku konsultan struktur bangunan, PT Jagat Baja Prima Utama selaku kontraktor pelaksana, PT megatika Internasional selaku konsultan arsitek dan kepala DPPB Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka akan dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, terkait pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka-luka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002 mengenai bangunan dan gedung. UU nomor 28 tahun 2002 khususnya pasal 46 ayat 2 dan 3 terkait kepemilikan dan pengelolaan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan mengakibatkan orang lain meninggal. IV. Kasus Proyek HambalangPembangunan Pusat Pendidikan latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat adalah salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan yaitu menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup.. Namun, dalam kasus proyek hambalang ini ditemukan prosedur prosedur yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.

Gambar: Proyek Hambalang di Sentul BogorSumber: http://assets.kompas.com/data/photo/2012/12/17/1147223-set-pusat-olahraga-terpadu-hambalang--620X310.jpg 1) Studi KelayakanKepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) terhadap proyek pembangunan P3SON sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.2) Perencanaan Pada saat perencanaan proyek Hambalang dibangun dengan perencanaan yang tidak sempurna. Hal ini diungkapkan langung oleh direktur PT Yodya Karya, M Basir (Perusahaan tersebut merupakan BUMN pemenang tender untuk perencana proyek itu) dan Konsultan Perencana di PT Yodya Karya (Idham Alamsyah). 3) Konstruksi / Pelaksanaan Saat masa pelaksanaan, sebagian area di pusat olahraga tersebut ambles, yang mengakibatkan dua bangunan, yakni gedung bulu tangkis dan power house (rumah genset), hampir roboh akibat tanah yang ditempat tersebut merupakan tanah lempung yang ekpansif. Hal ini dapat terjadi karna memang belum dilakukan studi Amdal terhadap proyek tersebut. 4) Pemakaian / PerawatanProyek hambalang ini mengalami masalah sebelum bangunan tersebut selesai dibangun. Sehingga tida ada masalah dalam maintenance nya.5) Ganti RugiDalam hal ini banyak pihak yang memang bersalah, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahan-perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Namun yang lebih banyak dipersalahkan adalah pihak-pihak yang terlibat korupsi.Direktur PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dalam kasus proyek Hambalang. Mahfud juga wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 36 miliar. Mahfud juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara. Dalam kasus ini Mahfud bersama Direktur Operasional I PT Adhikarya Teuku Bagus M Nur dianggap melakukan korupsi dana mechanical engineering sekolah olahraga Hambalang. Dana sebesar Rp 185 miliar yang dikucurkan Kemenpora hanya digunakan sekitar Rp 89 miliar. Sisanya sekitar Rp 92 miliar digunakan untuk keperluan lain.

V. Runtuhnya Sampoong DeptStore di Korea SelatanPada tanggal 29 Juni 1995, terjadi peristiwa yang paling tragis di Korea Selatan, sehingga peristiwa itu dianggap sebagai The Largest Peacetime Disaster in South Korean History. Sampoong Departement Store yang didirikan di distrik Seocho-gu, Seoul, yang menjadi icon kemajuan kota Seoul pada saat itu, runtuh dalam waktu 20 detik, dengan 1.500 orang berada didalamnya.Sampoong Mall awalnya merupakan daerah tempat pembuangan sampah, yang kemudian dibeli oleh Sampoong Group. Awal pembangunannya dilakukan pada tahun 1987 dan dirampungkan pada akhir tahun 1989. Pada tanggal 7 Juli 1990, Mall tersebut sudah terbuka untuk umum. Departement Store terbesar di distrik Seoul ini terdiri atas lima lantai dan satu lantai basement. Lima tahun pertama sejak dibukanya mall tersebut, jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 40.000 orang.

Gambar : Runtuhnya Bangunan Sampoong di Korea SelatanSumber : http://artmu.moca.go.kr/2013/201306/img/data/interview/2/4.jpg Studi KelayakanBerdasarkan penyelidikan yang dilakukan diperoleh data bahwa pada saat pengurusan izin bangunan tersebut terdapat korupsi yang dilakukan oleh pihak pemilik perusahaan mall sampoong tersebut. Perencanaan Setelah didakan penyelidikan pada bangunan tersebut ternyata terdapat beberapa kesalahan perencanaan diantranya pengurangan dimensi kolom struktur bangunan dari yang seharusnya dan Tulangan lapis atas plat yang seharusnya berada 5 cm di bawah permukaan pelat, ternyata berada 10 cm di bawah permukaan pelat. Pelaksanaan Fungsi gedung itu pada awalnya adalah perkantoran 4 lantai, oleh direktur selanjutnya Lee Joon, fungsi bangunan itu dirubah menjadi department store. Beberapa kolom struktur dipotong sekitar 25 % agar escalator bisa dipasang. Waktu kontraktor utama menolak melakukannya, Lee memecat mereka dan menyewa kontraktor lainnya untuk membangun bangunan tersebut.Bangunan selesai akhir 1989, dan dibuka untuk publik 7 Juli 1990 dengan pengunjung kira-kira 40.000 orang perhari selama 5 tahun, Bangunan ini terdiri dari sayap utara dan selatan dan dihubungkan oleh atrium. Beberapa tahun selanjutnya, lantai ditambah menjadi 5 lantai,yang awalnya direncanakan sebagai skating rink, tempat ini ditambahkan karena perijinan untuk menghentkan seluruh bangunan untuk dijadikan department store. Lee mengubah rencananya kembali dengan menambahkan 8 restaurant di lantai tambahan tersebut. Waktu kontraktor yang mengerjakannya mengusulkan bahwa bangunan itu tidak kuat dengan penambahan lantai tersebut. Mereka dipecat dan owner akhirnya menunjuk anak perusahaan sendiri untuk melanjutkan pembangunan.Karena sebagian besar restaurant disana adalah rumah makan korea tradisional, mereka mengecor beton untuk keperluan itu yang menimbulkan extra beban tambahan yang besar karena menambah ketebalan pelat lantai.ditambah dengan pedingin bangunan yang dipasang di atap sehingga menambah beban aktual menajdi 4 x beban rencana Pemakaian / PerawatanDengan perubahan fungsi bangunan lantai atasa tersebut menjadi restoran menimbulkan ketika makan, masyarakat Korea duduk dengan tidak menggunakan kursi, maka pemanas ruangan ditaruh dibagian bawah lantai. Panas yang dikeluarkan oleh pemanas ini terus menjalar ke pilar-pilar penyangga gedung. Kemudian, getaran yang ditimbulkan oleh pendingin bangunan juga semakin memperburuk retakan diantara pilar-pilar gedung. Ketika manajer gedung mematikan AC satu jam sebelum bangunan runtuh, hal ini sudah sangat terlambat untuk dilakukan. Retakan di restoran lantai lima yang tadinya hanya sebesar kepalan tangan, telah melebar menjadi 10 cm. Akhirnya seluruh bangunan-pun runtuh, menimpa pengunjung yang terlambat menyelamatkan diri. Ganti Rugi Pemilik gedung, Lee Joon, di jatuhi hukuman penjara 10,5 tahun. Putranya yang merupakan CEO dari bangunan tersebut, Lee Han-Sang, dituntut sebagai pelaku pembunuhan berencana dan dipenjara selama 7 tahun. Manajer gedung dipenjara selama 5-6 tahun. Penyelidikan ini akhirnya mengarah pada ditemukannya praktek korupsi besar-besaran dalam tubuh perusahaan. Beberapa petugas kebersihan dan staff dinyatakan bersalah karena terbukti menerima suap dari perusahaan. Pejabat kota dan mantan kepala administrasi kota juga ditahan, karena kelalaian mereka dalam memeriksa kelayakan bangunan dan mengizinkan penggunaan materil bangunan yang kurang terjamin keamanannya.