PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN · PDF fileAdministrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. ... Pengertian Sistem ... dengan harapan sistem pengelolaan keuangan

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSIBARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA SATUAN KERJA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZASEMESTER SATU TAHUN ANGGARAN 2015BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

OLEH:

NAMA : EVI DWI PEBRIANINPM : 1422090207PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARAKONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

SKRIPSIDIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT

UJIAN PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARASEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJAKARTA

2015

ii

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing

Dr. Asropi, S.IP, M.Si

iii

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Program Sarjana Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi – Lembaga Administrasi Negara di Jakarta pada

tanggal 14 Desember 2015.

Ketua merangkap anggota,

Tintin Sri Murtinah, SE, MM

Sekretaris merangkap anggota,

Dr. Subandi, MM

Anggota,

Dr. Asropi, S.IP, M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya

kepada Bapak Dr. Asropi, S. IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang

telah membantu dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini

serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun

skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Makhdum Priyatno, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

2. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT selaku

atasan yang telah memberikan rekomendasi tugas belajar.

3. Bapak Dr. Subandi, MM selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi

perbaikan skripsi ini.

4. Ibu Tintin Sri Murtinah, SE., MM selaku Dosen Penguji yang telah

memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi

perbaikan skripsi ini.

5. Bapak dan kakak tercinta atas do’a, cinta, dan kasih sayang serta

dukungan yang selalu diberikan selama penulis menyelesaikan studi.

v

6. Rekan-rekan pegawai di lingkungan Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA yang juga turut andil

dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa STIA-LAN Jakarta yang telah memberikan

dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para dosen dan karyawan karyawati STIA-LAN Jakarta atas ilmu dan

dukungan yang telah diberikan.

Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari sempurna, walaupun penulis telah mencoba menyusun dengan

mencurahkan segenap waktu, tenaga, dan kemampuan penulis. Hal ini

disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan pengetahuan serta

pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca

sangat penulis harapkan. Asa penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembaca dan perkembangan lebih lanjut atas manajemen keuangan

negara di Indonesia.

Jakarta, 14 Desember 2015

EDP

vi

ABSTRAKEVI DWI PEBRIANI, 1422090207

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN

AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)

PADA SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA SEMESTER SATU

TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN

Skripsi, xii hlm. 100 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SIMAK-BMN

pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

NAPZA berdasarkan PMK No.213/PMK.05/2013.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Penelitian ini meliputi pembentukan unit akuntansi,

pengelola BMN, hardware & software, kualifikasi & kodefikasi, transaksi

BMN, kebijakan akuntansi BMN, serta prosedur dan pelaporan BMN.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan telaah

dokumen. Teknik analisis data yang dipakai adalah reduksi data dan

triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMAK-BMN pada

Satker Deputi I adalah:

1. Pembentukan unit akuntansi SIMAK-BMN pada Satker Deputi I sudah

dibentuk namun belum sepenuhnya sesuai dengan PMK

No.213/PMK.05/2013.

2. Sudah ada penetapan petugas SIMAK-BMN namun belum memenuhi

kriteria PMK No.213/PMK.05/2013.

3. Hardware dan software yang digunakan sudah memenuhi ketentuan

PMK No.213/PMK.05/2013.

vii

4. Kodefikasi dan Klasifikasi sudah sesuai dengan PMK

No.213/PMK.05/2013, kecuali masalah update label BMN.

5. Transaksi BMN yang dilaksanakan sudah mengacu pada PMK

No.213/PMK.05/2013.

6. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan

PMK No.213/PMK.05/2013.

7. Prosedur akuntansi dan pelaporan sudah dilaksanakan sesuai

ketentuan PMK No.213/PMK.05/2013, kecuali masalah Berita Acara

Rekonsiliasi (BAR) internal dan pengarsipan dokumen.

Untuk itu penulis menyarankan kepada Satker Deputi I untuk:

1. Pemisahan yang jelas antara UAKPB, UPKPB, dan UAKPA.

2. Penambahan SDM verifikator SIMAK-BMN yang berkompeten.

3. Monitoring hardware dan update software secara kontinyu.

4. Melakukan update pelabelan BMN.

5. Transaksi diharapkan terekam tepat pada waktunya.

6. Membuat BAR untuk rekonsiliasi internal.

7. Pengarsipan data terkait BMN diharapkan bisa dikoordinasikan dengan

baik.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVI DWI PEBRIANI

NPM : 1422090207

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya

buat ini dengan judul Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Pada Satuan Kerja Deputi

Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester I Tahun

Anggaran 2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan hasil

karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan

Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan dari orang lain, maka

saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima

sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak

dipaksakan.

Jakarta, 02 Desember 2015

Penulis,

EVI DWI PEBRIANI

viii

DAFTAR ISI

Lembar Judul................................................................................................i

Lembar Persetujuan.....................................................................................ii

Lembar Pengesahan...................................................................................iii

Kata Pengantar...........................................................................................iv

Abstrak........................................................................................................vi

Daftar Isi....................................................................................................viii

Daftar Tabel.................................................................................................x

Daftar Gambar............................................................................................xi

Daftar Lampiran.........................................................................................xii

Bab I Permasalahan PenelitianA. Latar Belakang Permasalahan.........................................................1

B. Fokus Permasalahan........................................................................9

C. Tujuan Penelitian..............................................................................9

D. Manfaat Penelitian............................................................................9

1. Manfaat Terhadap Dunia Akademik.............................................9

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis................................................10

Bab II Kerangka TeoriA. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci...................................................11

1. Tinjauan Teori.............................................................................11

a. Pengertian Pelaksanaan........................................................11

b. Pengertian Sistem Informasi..................................................15

c. Pengertian SIM dan SIA.........................................................17

d. Pengertian Akuntansi Pemerintahan......................................19

e. SAPP......................................................................................20

f. SIMAK-BMN...........................................................................33

2. Konsep Kunci.............................................................................60

B. Model Berpikir.................................................................................62

ix

C. Pertanyaan Penelitian.....................................................................63

Bab III Metodologi PenelitianA. Metode Penelitian...........................................................................64

B. Teknik Pengumpulan Data.............................................................67

1. Metode Pengumpulan Data........................................................67

a. Wawancara............................................................................67

b. Observasi...............................................................................69

c. Telaah Dokumen....................................................................69

2. Sumber Data..............................................................................69

a. Data Primer............................................................................70

b. Data Sekunder.......................................................................71

C. Prosedur Pengolahan Data............................................................71

1. Teknik Pengolahan Data............................................................71

2. Teknik Analisis Data...................................................................72

Bab IV Hasil PenelitianA. Pembentukan Unit Akuntansi.........................................................75

B. Pengelola BMN...............................................................................80

C. Hardware dan Software..................................................................82

D. Klasifikasi dan Kodefikasi...............................................................83

E. Transaksi BMN...............................................................................87

F. Kebijakan Akuntansi BMN..............................................................91

G. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN.......................................92

Bab V Kesimpulan dan SaranA. Kesimpulan.....................................................................................97

B. Saran..............................................................................................99

Daftar PustakaLampiranDaftar Riwayat hidup

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Terhadap LKKL................................6

Tabel 3.1 Daftar Key Informant.................................................................68

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Opini BPK Terhadap LKKL..................6

Gambar 2.1 Kerangka Umum SAPP.........................................................23

Gambar 2.2 Struktur SDM Organisasi UAKPB..........................................46

Gambar 2.3 Skema Kode Lokasi BMN......................................................49

Gambar 2.4 Skema Kode Barang BMN....................................................50

Gambar 2.5 Skema Kode Registrasi BMN................................................51

Gambar 2.6 Model Berfikir.........................................................................63

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UAKPA/B...............................................79

Gambar 4.2 Skema Kodefikasi BMN.........................................................85

Gambar 4.3 Contoh Kodefikasi BMN........................................................86

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran III Pedoman Observasi

Lampiran IV Transkrip Hasil Observasi

Lampiran V Pedoman Penelaahan Dokumen

Lampiran VI Transkrip Penelaahan Dokumen

Lampiran VII Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Lampiran VIII Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa STIA-LAN Jakarta

Lampiran IX Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian

1

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel

merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan good

governance and clean government sebagai salah satu amanat reformasi.

Dengan bergulirnya reformasi di bidang manajemen keuangan negara

yang diinisiasi dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU)

Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara telah membentuk pilar-pilar utama

dalam reformasi manajemen keuangan khususnya pelaksanaan dan

pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efektif

dan efisien serta tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara.

Sejak tahun 2004, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

telah mengikuti internasional best practices dengan ditampilkannya

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas

Laporan Keuangan sampai dengan Laporan Keuangan Perusahaan

Negara dan Badan lainnya sebagai lampiran. Dalam administrasi

2

pemerintahan LKPP tidak hanya merupakan alat pertanggungjawaban

keuangan pemerintah saja, akan tetapi juga merupakan indikator

kredibilitas dari pemerintah itu sendiri. Pengelolaan dan

pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara. Perihal terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban

BMN, dalam LKPP masuk komponen penyusunan Neraca. Salah satu

upaya konkrit dalam mewujudkan azas akuntabilitas dan transparansi di

lingkungan pemerintah dengan mengharuskan setiap entitas pelaporan

pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

Narkotika Psikotropika & Zat Adiktif (NAPZA) Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai salah satu entitas

pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-

pihak yang terkait. Salah satu bagian laporan yang tidak dapat

terpisahkan dari laporan keuangan adalah laporan BMN yang menjadi

pilar penting dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga

yang terbentuk dari proses penatausahaan BMN di Kementerian/Lembaga

terkait. Penatausahaan BMN yang berkualitas meningkatkan penerapan

3

siklus pengelolaan secara keseluruhan menjadi lebih baik, sehingga

upaya konkret dalam mewujudkan 3 (tiga) T, yaitu tertib administrasi, tertib

hukum, dan tertib fisik dapat terlaksana.

Era baru proses penatausahaan BMN dalam rangka mendukung

penyusunan laporan keuangan setiap entitas pelaporan pengelola

keuangan negara ditandai dengan pelaksanaan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang

diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kewajiban untuk melaksanakan

SIMAK-BMN disampaikan dengan jelas pada Bab IV tentang Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) bagian satu Pasal 18 PMK No.171/PMK.05/2007

yang menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib

menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri

dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), SIMAK-BMN, Sistem Akuntansi

Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP).

PMK No.171/PMK.05/2007 telah mengalami dua kali perubahan.

Perubahan pertama yaitu, PMK No.233/PMK.05/2011 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berbasis kas

menuju akrual/cash toward acrual (CTA). Perubahan kedua yaitu, PMK

No.213/PMK.05/2013 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat yang berbasis akrual. Perubahan kedua tersebut dalam

rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana

4

diamanatkan dalam Pasal 36 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat 2 UU No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Pasal 36 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003

menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-

lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan

pengakuan dan pengukuran. Pasal 70 ayat 2 UU No.1 Tahun 2004

menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-

lambatnya pada tahun 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan

pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan SIMAK-BMN tersebut,

Badan POM RI menyusun pedoman penatausahaan BMN Badan POM

sebagai acuan yang lebih rinci bagi para pejabat struktural dan fungsional

dalam melaksanakan penatausahaan BMN melalui aplikasi SIMAK-BMN

di lingkungan satuan kerja masing-masing baik di pusat maupun di daerah

melalui Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.3898 Tahun 2009

tentang Pedoman Penatausahaan BMN BPOM. Selanjutnya dikarenakan

adanya pertimbangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian

dengan kaidah pengelolaan BMN terbaru dan ketentuan perundang-

undangan, maka pedoman tersebut direvisi. Revisi pertama berdasarkan

5

Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.24.12.13.6072 Tahun 2013

tentang Penerapan Pedoman Penatausahaan BMN BPOM.

SIMAK-BMN sebagai sub-sistem dari Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan untuk

meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis, sehingga sesuai

struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan

laporan BMN, dalam rangka penyusunan laporan keuangan instansi.

SIMAK-BMN dan SAK dalam lingkup instansi yang merupakan sub-sistem

harus saling berjalan simultan, sehingga bisa dilakukan check and

balance antara arus uang dan arus barang.

Selanjutnya produk hasil yang diharapkan dari seluruh sistem

akuntansi tersebut adalah laporan keuangan yang transparan dan

akuntabel. Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat akuntabilitas

dan transparansi Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL)

adalah hasil audit atau pendapat auditor internal/eksternal terhadap LKKL

terkait. Gambaran secara umum kualitas dari semua LKKL tercermin dari

opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKKL, opini terhadap LKKL

mulai diberikan sejak tahun 2006. Daftar opini BPK terhadap LKKL akan

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

6

TABEL 1.1Perkembangan Opini BPK Tehadap LKKL

Tahun 2006-2014

No. Opini 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. WTP 07 16 35 45 50 61 62 65 62

2. WDP 38 31 30 26 25 17 22 19 18

3. TMP 36 33 18 8 02 02 03 03 07

4. TW - 01 - - - - - - -

Jumlah 81 81 83 79 77 80 87 87 87

Sumber: http//www/bpk.go.id/lkpp

GAMBAR 1.1Grafik Perkembangan Opini BPK Terhadap LKKL

Tahun 2006 - 2014

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

WTP

WDP

TMP

TW

7

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terakhir

Nomor 74 tanggal 25 Mei 2015, BPK telah memberikan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP 2014. LKKL pada tahun 2014

dipaparkan dengan rincian sebanyak 62 LKKL-Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), 18 LKKL-WDP, 7 LKKL-Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan

tidak ada LKKL-Tidak Wajar (TW). Jumlah LKKL-WTP tersebut menurun

dibandingkan dengan jumlah LKKL-WTP pada tahun 2013 yaitu sebanyak

65 LKKL. Temuan-temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2014

masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan pengamanan

aset yang juga merupakan temuan pemeriksaan tahun 2012 dan 2013

silam.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)

Tahun 2014 berkenaan dengan BMN di antaranya: i) penatausahaan,

pencatatan, dan pelaporan Persediaan pada 35 K/L belum memadai; ii)

penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada 56 K/L kurang

memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses Normalisasi

Data BMN; dan iii) belum diterapkan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

Badan POM RI selaku K/L memperoleh opini BPK sejak tahun 2006

cukup beragam. Tahun 2006 memperoleh opini WDP, tahun 2007-2009

WDP-Dengan Paragraf Penjelas (DPP), tahun 2010 untuk pertama kalinya

WTP-DPP, tahun 2011 akhirnya bisa meraih opini WTP tanpa DPP.

Namun setelahnya tahun 2012 justru menurun tajam dengan hanya

memperoleh opini TMP/disclaimer, tahun 2013 berangsur membaik lagi

8

dengan memperoleh opini WDP dan terakhir tahun 2014 dengan opini

WTP bisa diraih kembali. Salah satu temuan auditor BPK terhadap LKKL

Badan POM RI yang selalu muncul setiap tahunnya adalah berkaitan

dengan pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan BMN termasuk

didalamnya adalah laporan keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA. Hal ini sesuai dengan yang

telah dijelaskan dalam LHP BPK yang terakhir yang menyampaikan

bahwa masalah berkaitan tentang BMN masih selalu muncul dari tahun ke

tahun.

Salah satu bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini

adalah terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang

berlaku. Kemudian Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk

Terapetik dan NAPZA sebagai entitas akuntansi di lingkungan Badan

POM RI secara tidak langsung turut mempengaruhi kualitas laporan

keuangan Badan POM RI. Karena pada hakekatnya laporan keuangan

Badan POM RI merupakan hasil kompilasi dari seluruh laporan keuangan

entitas akuntansi yang ada.

Dari kondisi yang penulis sampaikan di atas, untuk itu penulis tertarik

untuk meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk tulisan

yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Satuan Kerja

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester

Satu Tahun Anggaran 2015 Badan POM”.

9

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka

fokus permasalahan penelitian ini adalah tentang “Bagaimana

pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA Semester Satu (I) Tahun Anggaran (TA)

2015 Badan POM?”

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester I TA

2015 Badan POM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Terhadap Dunia Akademik

Manfaat penulisan ini untuk kepentingan dunia akademik, diharapkan

dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran di dunia

manajemen keuangan negara terutama yang berkaitan dengan BMN.

Serta dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam

rangka penyempurnaan dan memperluas penelitian. Selain itu penelitian

ini untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat ujian kesarjanaan strata

satu ilmu administrasi pada STIA-LAN serta dapat meningkatkan daya

analisis dan keahlian penulis.

10

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Manfaat penulisan ini terhadap dunia praktis, yaitu hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran-saran untuk para

pejabat dan pegawai dalam meningkatkan kualitas pelaporan BMN

sehingga tercipta tertib administrasi sekaligus meningkatkan kinerja

satuan kerja pada Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

NAPZA Badan POM RI.

11

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Teori dan Konsep Kunci

1. Tinjauan Teori

a. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) pengertian

pelaksanaan adalah “proses, cara, perbuatan melaksanakan dari suatu

rancangan keputusan dan sebagainya”.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah

disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang

saling menyesuaikan (Usman, 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata

pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

12

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yangdilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaanyang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segalakebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimanatempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harusdilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelahprogram atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilankeputusan, langkah yang strategis maupun operasional ataukebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari programyang ditetapkan semula (Abdullah,1988:40).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah tindakan dari sebuah

rancangan atau rencana yang saling menyesuaikan untuk mencapai suatu

tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang

dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan

kebijakan, yaitu :

a. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasikebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktorpertama yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah transmisi.Seorang pejabat yang berkewajiban melaksanakan keputusan harusmenyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintahuntuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yangmendukung pelaksanaan kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwapetunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterimaoleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harusjelas. Faktor ketiga yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalahkonsistensi, yaitu jika pelaksanaan kebijakan ingin berlangsungefektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten danjelas.

b. Sumber Daya (resources)

Sumber daya vital yang mendukung pelaksanaan kebijakan meliputistaf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untukmelaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitasyang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

13

c. Kecenderungan-kecenderungan atau Tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensipenting bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Jika parapelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yangdalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar merekamelaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh parapembuat keputusan awal.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkansecara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu strukturpemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Winarno,2002:126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter

dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung

pelaksanaan kebijakan yaitu:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran suatu programyang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karenapelaksanaan tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bilatujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber Kebijakan

Sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar pelaksanaanyang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Pelaksanaan dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatankomunikasi antar para pelaksana.

d. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana erat kaitannya dengan strukturbirokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhikeberhasilan suatu implementasi kebijakan.

14

e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi organisasipelaksana dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akanmempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno,2002:110).

Menurut Bambang Sunggono (Sunggono, 1994:149-153),

implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isikebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukupterperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakanyang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akandiimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain daritimbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapatterjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu,biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa parapemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yangperlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannyadengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanyagangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila padaproses implementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaankebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

15

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasisuatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensidiantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal iniberkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasipelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkanmasalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandaioleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono,1994:149-153).

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan

maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat

terlaksana dengan baik, yaitu:

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapatkemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antarakebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis ataukebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Parapetugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi,dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalammelaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undanganatau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akanterjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalammelaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatuperaturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undanganingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguanatau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

d. Obyek peraturan, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukumobjek peraturan tersebut, kepatuhan hukum, dan perilaku sepertiyang dikehendaki oleh peraturan perundang- undangan (Sunggono,1994:158).

b. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis

(Jogiyanto, 2005:18) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

16

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung

operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yangterorganisasi beserta tatacara penggunaannya yang mencangkuplebih jauh dari pada sekedar penyajian. Istilah tersebut menyiratkansuatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengaturdata serta menyusun tatacara penggunaannya. Keberhasilan suatusistem informasi yang diukur berdasarkan maksud pembuatannyatergantung pada tiga faktor utama, yaitu: keserasian dan mutu data,pengorganisasian data, dan tatacara penggunaannya. Untukmemenuhi permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan carakerja sistem informasi berbeda-beda bergantung pada macamkeperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi. Suatupersamaan yang menonjol ialah suatu sistem informasimenggabungkan berbagai ragam data yang dikumpulkan dariberbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang berasaldari berbagai sumber suatu sistem alih rupa (transformation) datasehingga jadi tergabungkan (compatible). Berapapun ukurannya danapapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu memilikiketergabungan (compatibility) data yang disimpannya (Al Fatta,2009:9).

Sutabri (2003:42) mengemukakan definisi sistem informasi adalah

sebagai berikut:

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yangmempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yangmendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerialdengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapatmenyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporanyang diperlukan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu memberikan informasi

bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi.

17

c. Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan SistemInformasi Akuntansi (SIA)

Menurut Barry E.Cushing, Sistem Informasi Manajemen adalah

“kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu

organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data

untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan

manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian”

(Jogiyanto, 2005:14).

Sistem Informasi Manajemen menurut Frederick H.Wu (Jogiyanto,

2005:14) adalah kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan

informasi untuk mendukung manajemen.

Gordon B. Davis menyampaikan bahwa “Sistem Informasi

Manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk

menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi

organisasi” (Jogiyanto, 2005:15).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem

Informasi Manajemen adalah kumpulan sumber daya yang

mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang

berguna untuk mendukung manajemen dalam setiap operasi organisasi.

Terdapat beberapa definisi sistem informasi akuntansi yang telah

dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1) sistem informasi akuntansi

adalah “An accounting information system is a collection of resources,

18

such as people and equipment, design to transform financial and other

data into information”. Pernyataan Bodnar dan Hopwood menjelaskan

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya,

seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data

keuangan dan data lainnya ke dalam informasi.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2009:28) sisteminformasi akuntansi adalah “An acconting information system is a systemthat collect, records, stores and processes data to produce information fordecision makers”. Pernyataan yang dikemukakan oleh Romney danSteinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakansistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses datasehingga menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan.

Adapun menurut Wilkinson (2010:7), bahwa sistem informasi

akuntansi adalah

“Unfined structure within an entity such as business firm thatemployes phsycal resources and other components to transformeconomics data into accounting information with purpose if statisfyingthe information needs of variety of users”.

Definisi yang disampaikan oleh Wilkinson menjelaskan bahwa sistem

informasi akuntansi adalah bersatunya sebuah struktur dalam entitas

seperti bisnis perusahaan yang mempekerjakan sumber daya dan

komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke informasi akuntansi

dengan tujuan memuaskan kebutuhan para pengguna.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem

yang mengumpulkan data dan sumber daya keuangan untuk kemudian

diproses sehingga menghasilkan informasi yang memudahkan

pengambilan keputusan para penggunanya.

19

d. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan tidak bisa lepas dari pengertian

akuntansi secara umum. Pengertian akuntansi mengalami perkembangan

dari tahun ke tahun, Charles T. Horngren dan Water T. Harrison (2007:4)

menyatakan bahwa: “akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur

aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan

mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Menurut Warren, Reev, Fees (2008:10), “akuntansi adalah sistem

yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan itu

meliputi kreditor, pemasok, investor, karyawan, pemilik, dan lain-lain”.

Pengertian akuntansi dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan: “Akuntansi adalah proses pencatatan,

pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah

kegiatan memproses data transaksi dan kejadian keuangan melalui

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran menjadi

sebuah laporan yang hasilnya untuk membantu para pengguna informasi

dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi pemerintahan merupakan satu bagian dari akuntansi itu

sendiri yang ditetapkan pada unit-unit organisasi pemerintah. Pengertian

akuntansi pemerintahan yang digunakan secara luas sebagai rujukan

adalah pengertian yang dipublikasikan oleh National Committee on

20

Governmental Accounting (NCGA). Menurut NCGA akuntansi

pemerintahan diartikan sebagai:

Accounting may be defined as the composite activities of analyzing,recording, summarizing and interpreting the finacial transaction ofany economic enterprise. Governmental accounting may be said tocomprise these same activities for governmental entity, thatorganized legislative, executive, and judicial machinery of the statewhich by law governs and provide public service.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) memberikan pengertian akuntansi

pemerintahan secara umum sebagai berikut:

Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untukmenyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan prosespencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksikeuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangantersebut.

Dari pengertian akuntansi pemerintahan seperti tersebut di atas

dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi pemerintahan tidak berbeda

dengan definisi akuntansi kecuali bahwa akuntansi pemerintahan

diterapkan pada unit-unit organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintahan

adalah suatu proses aktivitas untuk menyediakan informasi transaksi

ekonomi dan keuangan pemerintah berdasarkan serangkaian kegiatan

analisis, pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan, serta penafsiran

transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit-unit organisasi

pemerintah.

e. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat(SAPP)

Pengertian SAPP menurut PMK No.213/PMK.05/2013, yaitu:

21

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yangselanjutnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur,penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsiakuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaransampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuanganpada Pemerintah Pusat.

Pemerintah pusat mencakup seluruh instansi pemerintah dan sub

bagiannya yang berada dalam kelompok: Lembaga-lembaga Tinggi

Negara, Kementerian Negara/Lembaga, serta pemerintah daerah yang

sumber dananya berasal dari APBN. Pemerintah pusat disini tidak

termasuk pemerintah daerah otonom yang sumber dananya berasal dari

APBD, Lembaga Keuangan Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

SAPP mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi keuangan

yang diperlukan dalam hal ini perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pengendalian, perumusan kebijakan pengambilan

keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. SAPP juga mempermudah

pemeriksaan terhadap unit-unit organisasi pemerintah pusat oleh aparat

pengawasan secara efektif dan efisien. Selain itu SAPP bertujuan untuk

mendukung transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas

keuangan negara dalam mencapai pemerintahan yang baik. Berikut

jabaran tujuan dan ciri-ciri pokok SAPP yang tertuang dalam PMK

No.213/PMK.05/2013:

1) SAPP bertujuan untuk:

a) Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melaluipencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang

22

konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterimasecara umum;

b) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentanganggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secaranasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaiankinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran danuntuk tujuan akuntabilitas;

c) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisikeuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan;dan

d) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahsecara efisien.

2) Ciri-ciri pokok SAPP:

a) Basis AkuntansiBasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuanganpemerintah adalah basis akrual. Penerapan basis kas tetapdigunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaransepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas.

b) Sistem Pembukuan BerpasanganSistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasarakuntasi yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas. Setiap transaksidibukukan dengan mendebet perkiraan dan mengkredit perkiraanyang terkait. Namun demikian untuk akuntansi atas anggarandilaksanakan secara single entry (pembukuan tunggal).

c) Desentralisasi Pelaksanaan AkuntansiKegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakansecara berjenjang oleh unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuanganbaik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

d) Bagan Akun StandarSAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan olehMenteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupunakuntansi.

e) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalammelakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapanterhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat.

Kerangka umum SAPP sebagaimana disebutkan dalam PMK

No.213/PMK.05/2013 adalah sebagai berikut:

23

GAMBAR 2.1

KERANGKA UMUM SAPP

Sumber: PMK No.213/PMK.05/2013

Sub sistem akuntansi yang ada di SAPP yakni Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan SAI

memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan kualitas dari

laporan keuangan. Berikut jabaran dari subsistem yang ada di dalam

SAPP sebagaimana tertuang dalam PMK No.213/PMK.05/2013:

a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (SA-BUN)

SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan

Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-

BUN). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP);

2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah

(SAUP);

3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH);

24

4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi

Pemerintah (SAIP);

5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan

Penerusan Pinjaman (SAPPP);

6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah

(SATD);

7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi

(SABS);

8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya

(SABL);

9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

(SATK); dan

10. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan

Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN

membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum

Negara sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (UABUN);

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara

Umum Negara (UAPBUN);

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara

Umum Negara tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat);

25

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa

Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-

Wilayah);

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara

Umum Negara Tingkat Daerah/KPPN (UAKBUN-

Daerah/KPPN);

6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna

Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara (UAPPA-E1

BUN); dan

7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna

Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup BUN

dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas.

b. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Untuk memenuhi tujuan menyediakan informasi keuangan yang

diperlukan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan

penilaian kinerja pemerintah. Serta sebagai upaya mempercepat

penyajian laporan keuangan dan memudahkan pemeriksaan aparat

pengawas fungsional secara efektif dan efisien, maka disusunlah SAI. SAI

dilaksanakan oleh K/L yang memproses transaksi keuangan baik arus

uang maupun barang. Sebagaimana disebutkan dalam PMK

No.213/PMK.05/2013 SAI merupakan serangkaian prosedur manual

26

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada kementerian negara/lembaga. Lebih lanjut disampaikan

dalam Bab IV Pasal 20 bahwa:

1) Setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan SAI.

2) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara

berjenjang mulai tingkat Satker sampai tingkat kementerian

negara/lembaga termasuk Satker BLU dan SKPD yang

mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/ Dana Tugas

Pembantuan.

3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan

b) Akuntansi dan Pelaporan BMN.

4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi

keuangan, barang, dan transaksi lainnya.

5) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk

menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang kementerian

negara/lembaga.

Atas dasar pernyataan ayat (5) Pasal 20 tersebut di atas, SAI terdiri

dari dua subsistem yang mempunyai hubungan data dan informasi yaitu:

1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

27

SAK adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian

prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen

sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan

neraca dan laporan realisasi anggaran serta laporan manajerial

lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN)

SIMAK-BMN adalah sistem terpadu yang merupakan gabungan

prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan

data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. Di samping itu

SIMAK-BMN juga menghasilkan daftar barang, laporan barang, dan

berbagai kartu kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi

pengelolaan BMN.

SAI akan dapat berjalan apabila memenuhi unsur-unsur pokok

sebagai berikut:

1. Formulir/Dokumen Sumber

2. Jurnal

3. Buku besar

4. Buku pembantu

5. Laporan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan akan berjalan dengan

baik, apabila dalam suatu organisasi selaku unit yang melaksanakan

proses akuntansi dan sekaligus membutuhkan informasi yang dihasilkan,

28

dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu kesatuan yang

dilaksanakan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan

alasan tersebut maka untuk melaksanakan SAI, K/L harus membentuk

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan

hierarki organisasi dengan tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan

dengan baik.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN.

Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut dimaksudkan

agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa BMN terjadi

check and balance sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian

internal di masing-masing unit akuntansi dan pelaporan pada K/L.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran

(UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja, termasuk SKPD

yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPA

Dekonsentrasi) dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas

Pembantuan (UAKPA Tugas Pembantuan);


Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah,

termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-W Tugas

Pembantuan;

29


Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) yang berada pada tingkat Eselon 1;

dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran

(UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari :

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

yang berada pada tingkat Satuan Kerja, termasuk SKPD yang

mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPB Dekonsentrasi)

dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan

(UAKPB Tugas Pembantuan);

2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang

Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah, termasuk

UAPPB-W Dekonsentrasi dan UAPPB-W Tugas Pembantuan;

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang

Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1; dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang

berada pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan secara berjenjang dari

mulai UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, sampai dengan UAPA, maupun

Unit Akuntansi Pelaporan BMN tidak secara mutlak diterapkan untuk

masing- masing K/L. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan

30

tersebut, harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing K/L

khususnya dengan memperhatikan struktur organisasi K/L.

Pada tingkat wilayah, untuk kementerian negara/lembaga yang tidak

memiliki Kantor Wilayah, maka menunjuk salah satu satuan kerja sebagai

UAPPA-W/UAPPB-W. Sedangkan apabila dalam satu K/L terdapat

beberapa UAKPA dari beberapa eselon I yang berbeda, namun demikian

hanya memiliki satu Kantor Wilayah, maka UAPPA-W dapat dibentuk

untuk masing-masing eselon I.

Untuk K/L yang tidak memiliki kantor vertikal di daerah dan bukan

pengguna Dana Dekonsentrasi atau DanaTugas Pembantuan tidak perlu

membentuk UAPPA-W/UAPPB-W, sehingga jenjang pelaporannya dari

UAKPA langsung ke UAPPA-E1. Semuanya sesuai dengan yang

diamanatkan dalam PMK No.213/PMK.05/2013.

Mengingat pentingnya pembentukan unit akuntansi dan pelaporan,

PMK No.213/PMK.05/2013 menyampaikan bahwa K/L wajib menetapkan

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan

Pelaporan Barang pada level unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini

bertujuan agar dalam pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib

dan masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab

sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan akan terkait dengan

sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Pengendalian

internal akan berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan

31

Keuangan-Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh

pelaksana yang berbeda. Namun demikian, apabila dalam Unit Akuntansi

dan Pelaporan mengalami kendala dalam jumlah sumber daya manusia,

maka apabila terjadi rangkap tugas harus dilakukan supervisi dengan

ketat untuk menghindari kecurangan dan kesalahan penyajian laporan

keuangan.

Unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi melaksanakan

fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan

penatausahaan BMN sesuai dengan tingkat organisasinya. Proses

akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang

merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas

pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimilikinya

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Proses akuntansi dan

pelaporan juga menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan

sebagai bahan penyusunan neraca juga dapat digunakan untuk tujuan

manajerial.

Proses akuntansi dimulai dari verfikasi Dokumen Sumber. Dokumen

Sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas

pemerintah terdapat pada UAKPA, sehingga proses akuntansi terhadap

dokumen sumber dilaksanakan oleh UAKPA. Unit Akuntansi dan

Pelaporan pada level yang lebih atas, mulai UAPPA-W sampai dengan

UAPA, hanya merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang

32

bertugas menggabungkan Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi dan

Pelaporan di bawahnya.

Selain proses penelaahan dokumen sumber dan proses akuntansi

lainnya, untuk meyakinkan data atas Laporan Keuangan sebelum disusun

menjadi Laporan Keuangan dan disampaikan kepada stakeholder

sesuai dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi

meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak

pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan

mengetahui penyebab- penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan

rekonsiliasi data Laporan Keuangan ini juga merupakan amanat dari Pasal

33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi

menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan

laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-

masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/atau antar Unit Akuntansi

dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan,

misalnya antara Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran

(SAKPA) dengan SIMAK-BMN;

2. Rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan

laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan

33

Pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain

atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan,

misalnya rekonsiliasi antara UAKPA dengan UAKBUN-Daerah.

f. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang MilikNegara (SIMAK-BMN)

Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset

pemerintah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi

yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

Secara umum barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan

satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak

termasuk uang dan surat berharga. UU No.1 Tahun 2004 menyampaikan

bahwa BMN “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Perolehan lainnya yang

sah seperti disebutkan dalam Lampiran PMK PMK No.213/PMK.05/2013

Bab III antara lain berasal dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;

34

barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh ketentuan hukum tetap. Sebagaimana tertuang dalam PP

No.6 Tahun 2006 pengertian BMN adalah ”semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah”.

Berdasarkan lampiran bagian keempat PMK No.171/PMK.05/2007,

dijelaskan bahwa BMN meliputi unsur-unsur aset tetap, aset lancar, aset

lainnya, dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa

dikelompokkan ke dalam aset tetap maupun aset lancar. Adapun aset

bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai

aset bersejarah dikarenakan karena kepentingan budaya, lingkungan, dan

sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan dalam neraca tetapi harus

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. BMN yang

merupakan aset lancar adalah persediaan. Sedangkan BMN yang berupa

aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam

pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi

35

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos

aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN.

Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan

administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan

administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan

pengendalian atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan

manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan,

pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Oleh karenanya sistem penatausahaan BMN tersebut di dukung

dengan perangkat lunak (software) yang disebut SIMAK-BMN. SIMAK-

BMN merupakan sistem yang dikembangkan berdasarkan sistem

terdahulunya yaitu Sistem Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Kep. Ka.

BAKUN No.KEP-09/AK/2002 dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

berdasarkan PMK No.59/PMK.06/2005. Berikutnya peraturan pertama

yang mengatur tentang SIMAK-BMN adalah PMK No.171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

yang sudah mengalami dua kali revisi. Revisi terakhir yaitu PMK

No.213/PMK.05/2013.

SIMAK-BMN memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual

dan mengurangi tingkat kesalahan manusia dalam pelaksanaannya.

SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga

36

memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh

karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas

manajerialnya. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep

manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian

SIMAK-BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan

pertanggungjawaban sekaligus.

Informasi BMN yang dihasilkan dari SIMAK-BMN memberikan

dukungan yang signifikan dalam laporan keuangan (neraca) terutama

berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Sehingga jika keluaran (output) SIMAK-BMN kurang baik maka akan

mempengaruhi kualitas neraca itu sendiri. Berdasarkan Lampiran Bab III

PMK No.213/PMK.05/2013 dijelaskan dokumen/laporan yang dihasilkan

dari SIMAK-BMN pada proses pencatatan dan pelaporan pada Unit

Akuntansi dan Pelaporan Barang, antara lain terdiri dari:

a. Daftar BMN;

b. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah;

c. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung;

d. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor;

e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan;

f. Daftar Inventaris Lainnya (DIL);

g. Daftar Inventaris Ruangan (DIR);

37

h. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);

i. Laporan Kondisi Barang (LKB); dan

j. Laporan terkait dengan Penyusutan Aset Tetap.

Daftar BMN meliputi:

a. Daftar Barang Intrakomptabel,

b. Daftar Barang Ekstrakomptabel,

c. Daftar Barang Bersejarah,

d. Daftar Barang Persediaan, dan

e. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Laporan Barang Kuasa Pengguna LBKP meliputi:

a. LBKP Intrakomptabel,

b. LBKP Ekstrakomptabel,

c. LBKP Gabungan,

d. LBKP Persediaan,

e. LBKP Barang Bersejarah, dan

f. LBKP KDP.

LBKP Gabungan merupakan hasil penggabungan LBKP

Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel. LBKP Barang Bersejarah

hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai.

Transparansi pengelolaan keuangan negara dalam hal ini

pengelolaan BMN dapat tercermin dari laporan BMN. Karakteristik

sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar informasi dari laporan

BMN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

38

keuangan dapat memenuhi kualitas baik berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP), harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau

masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian,

informasi laporan BMN yang relevan dapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa

yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian

masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

39

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan

memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat

dalam laporan BMN diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan

dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang

disajikan dalam laporan BMN pemerintah harus didasarkan pada

kebutuhan informasi para pengguna laporan BMN pemerintah.

2) Andal

Informasi dalam laporan BMN bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan,

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

dan merugikan pengguna laporan BMN. Informasi yang andal

memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

40

Informasi yang disajikan dalam laporan BMN dapat diuji, dan

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak

berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak

pada kebutuhan pihak tertentu.

Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka

penyajian informasi dalam laporan BMN pemerintah harus

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

disajikan secara menyeluruh.

3) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan BMN entitas antar

periode. Informasi yang termuat dalam laporan BMN akan lebih

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan BMN periode

sebelumnya atau laporan BMN entitas pelaporan lain pada

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang

41

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian

laporan BMN pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 (dua)

periode atau 2 (dua) tahun anggaran.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-

informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini

dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap

pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam

laporan BMN pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta

istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta

memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam

laporan BMN pemerintah.

Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa

kendala-kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal

tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak

memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan

laporan BMN pemerintah yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau

42

karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala

dalam penyajian laporan BMN pemerintah tersebut, yaitu:

a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan BMN

pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi

kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian

untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi

tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang

diambil atas dasar laporan BMN. Selama seluruh informasi yang

material telah disajikan dalam laporan maka laporan BMN

pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang

mengakibatkan mungkin saja ada suatu informasi yang tidak

disajikan dalam laporan BMN pemerintah.

b. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan BMN adakalanya menghadapi ketidakpastian

peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian semacam itu diakui

dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan

menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan

laporan BMN. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian

pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian,

sehingga semua dapat dinyatakan secara wajar.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

43

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk

mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan

normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan BMN pemerintah.

Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu

informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitu

pula sebaliknya jika relevansinya dipentingkan, mengakibatkan

informasi tersebut kurang andal. Kepentingan relatif antar

karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama

antara relevansi dan keandalan, adakalanya pengguna lebih

membutuhkan informasi yang andal dibandingkan informasi yang

relevan, namun bisa saja pengguna lebih mementingkan

kerelavansian dari pada keandalannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu

pertimbangan profesional dalam penentuan tingkat kepentingan

antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat menyediakan

informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan PMK No.213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat beberapa aspek

yang terkait dengan pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi

Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester I TA 2015

Badan POM, aspek SIMAK-BMN yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Unit Akuntansi

Pembentukan unit akuntansi merupakan hal yang sangat diperlukan,

mengingat dengan dibentuknya unit akuntansi maka tanggungjawab

44

masing-masing unit dapat dibagi secara jelas serta untuk mendukung

terciptanya ketertiban pencatatan BMN dalam rangka mendukung

penyusunan laporan keuangan. Untuk melaksanakan SIMAK-BMN, K/L

membentuk Unit Akuntansi BMN (UAB). Secara umum, struktur organisasi

UAB sebagaimana ditetapkan dalam PMK No.213/PMK.05/2013 adalah

sebagai berikut:

a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Barang (UAPB);

b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna

Barang (UAPPB-E1);

c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna

Barang Wilayah (UAPPB-W); dan

d. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Barang

(UAKPB).

2. Pengelola BMN

Pengelola BMN merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

menjadi faktor sentral dalam suatu unit organisasi pengelolaan BMN,

apapun bentuk serta tujuannya, suatu unit organisasi dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya

dikelola dan diurus oleh manusia itu sendiri yaitu pengelola BMN. Jadi

manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan unit

organisasi. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu unit organisasi

memerlukan SDM sebagai pengelola sistem. Agar suatu sistem bisa

berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa

45

aspek penting seperti pelatihan, pengembangan kemampuan, motivasi,

dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan SDM pengelola BMN

sebagai salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan unit

organisasi BMN secara efektif dan efisien.

Pengelola BMN merupakan aset unit organisasi pengelolaan BMN

yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan

oleh sumber daya lainnya. Walaupun kenyataannya telah banyak peran

dan fungsi SDM yang digantikan oleh teknologi peralatan. Semutakhir

apapun teknologi yang digunakan atau seberapa banyak data dan dana

yang disiapkan, namun tanpa SDM pengelola yang profesional semua

menjadi tidak bermakna. Dalam strategi SDM pengelola yang baik

diperlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi sebagai

modal atau kekayaan yang penting dalam organisasi untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan.

Berikut ini gambaran kebutuhan SDM pengelola BMN untuk struktur

akuntansi yang diperlukan di level organisasi UAKPB yang tercantum

dalam PMK No.213/PMK.05/2013:

46

GAMBAR 2.2

STRUKTUR SDM ORGANSASI UAKPB

Keterangan:

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi BMN


Mengingat ketidakseragaman jenis dan kultur unit organisasi

pemerintah yang disebabkan adanya ciri khas/keunikan pada beban kerja

dari masing-masing unit. Maka pemenuhan kebutuhan SDM pengelola

BMN disesuaikan dengan kapasitas SDM yang dimiliki oleh masing-

masing level unit organisasi.

KASUBAGUMUM/TU/PEJABATYANG DITETAPKAN

PETUGAS

VERIFIKASI

KEPALASATUANKERJA

A

PETUGAS

ADMINISTRASI

47

3. Hardware dan Software

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat

belakangan ini memberikan banyak kemudahan di lingkungan

pemerintahan. Peran TI dalam berbagai aspek kegiatan pemerintah dapat

dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada

pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer. TI dapat

memenuhi kebutuhan informasi dengan sangat cepat, tepat waktu,

relevan, dan akurat. Penerapan TI di lingkungan pemerintah mempunyai

peranan penting dan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap entitas

atau unit pemerintahan terutama dalam menjalankan atau memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Hardware dan software merupakan hal yang sudah sangat lazim

harus ada dalam proses TI untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan

yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan

mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error). Adapun software

yang dikembangkan untuk mendukung sistem akuntansi BMN adalah

software yang berbasis microsoft fisual foxpro, dan lebih dikenal dengan

nama aplikasi SIMAK-BMN. Seperti yang dikemukakan dalam buku

Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Obat

dan Makanan (2013:14), “aplikasi SIMAK-BMN merupakan sistem terpadu

yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam

rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan

neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga menghasilkan daftra barang,

48

laporan barang, dan berbagai kartu kontrol yang berguna untuk

menunjang fungsi pengelolaan BMN”.

4. Kodefikasi dan Klasifikasi BMN

Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan

dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam

pengelolaannya. PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti PMK

No.97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik

Negara membagi BMN dalam klasifikasi golongan, bidang, kelompok, sub

kelompok, dan sub-sub kelompok.

Pengkodean BMN diperlukan untuk memudahkan pencatatan dan

pengendalian, BMN selain diberikan identifikasi berupa nama, juga

diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Pemberian kode BMN

sepenuhnya mengacu kepada PMK No.29/PMK.06/2010 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Untuk memberikan

identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut

pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).

Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi

unit penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 16 (enam

belas) angka yang memuat kode UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, UAKPB,

dan UAPKPB dengan susunan, sebagai berikut:

49

GAMBAR 2.3

SKEMA KODE LOKASI BMN

XXX . XX . XX . XXXXXX . XXX

UAPKPB

UAKPB

UAPPB-W

UAPPB-E1

UAPBSumber: PMK No.213/PMK.05/2013

a. Kode UAPB, mengacu kepada kode Bagian Anggaran K/L yang

bersangkutan.

b. Kode UAPPB-E1, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I

pada K/L yang bersangkutan.

c. Kode UAPPB-W, mengacu kepada Kantor Wilayah atau Kode

Wilayah Anggaran.

d. Unit kerja pada kantor pusat K/L dan unit eselon-1, kode UAPPB-W

diisi dengan 00.

e. Kode UAKPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja pada DIPA.

f. Kode UAPKPB (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Kuasa Pengguna Barang). Pembentukan UAPKPB bersifat opsional

untuk UAKPB yang satu atau beberapa bagiannya terpisah oleh

50

jarak yang relatif jauh dan/atau span of controll yang terlalu besar.

Pembentukan UAPKPB harus dikonsultasikan dengan dan disetujui

oleh penanggungjawab UAPPB-E1.

Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok

dan sub-sub kelompok, dengan susunan sebagai berikut:

GAMBAR 2.4

SKEMA KODE BARANG BMN

X. XX . XX . XX . XXX

Sub-sub kelompok

Sub kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan


Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas

berhubungan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN

pada masing-masing jenjang organisasi Akuntansi BMN. Pada tingkat

UAKPB, BMN diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok, pada tingkat

UAPPB-W diklasifikasi ke dalam sub kelompok, pada tingkat UAPPB-E1

dan UAPB diklasifikasikan ke dalam kelompok.

Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah

dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut

51

pendaftaran. Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan

susunan sebagai berikut:

GAMBAR 2.5

SKEMA KODE REGISTRASI BMN

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB

UAPKPB

Tahun Perolehan

XXX . XX. XX. XXXXXX. XXX. XXXX

X. XX. XX. XX. XXX. XXXXXX

Nomor urut pendaftaran

Sub-sub kelompok

Sub kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan


Pasal dua (2) PMK No.29/PMK.06/2010 menyebutkan bahwa

“Penggolongan dan Kodefikasi BMN bertujuan untuk menyeragamkan

52

Penggolongan dan Kodefikasi BMN secara nasional guna mewujudkan

tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN”.

5. Transaksi BMN

SIMAK-BMN merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang

dilaksanakan pada lingkup kementerian negara/lembaga yang dalam

pelaksanaannya memproses transaksi barang untuk menghasilkan

berbagai keluaran yang diperlukan baik dalam pengelolaan maupun

pertanggungjawaban BMN. Berikut jenis-jenis transaksi dalam akuntansi

BMN yang dikutip PMK No.213/PMK.05/2013:

a. Saldo Awal

Saldo awal merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran

berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SIMAK-BMN yang

merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN tahun sebelumnya atau

merupakan BMN yang sampai dengan tahun pelaporan belum dilakukan

proses pencatatan sehingga harus dilakukan pencatatan pada saldo awal.

b. Perolehan BMN

Merupakan transaksi penambahan BMN yang tahun tanggal

perolehannya sama dengan tahun anggaran berjalan. Transaksi

perolehan BMN meliputi:

1) Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan

penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah

barang.

53

2) Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer

masuk dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lain dalam

lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah

sumber daya ekonomi.

3) Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar Pemerintah

Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.

4) Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil

rampasan berdasarkan putusan pengadilan.

5) Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan

BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa

bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah

diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.

6) Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari

hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah

dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan.

7) Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang

sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.

8) Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang

diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun

guna serah/bangun serah guna, tukar menukar, dan perjanjian

kontrak lainnya.

c. Perubahan BMN

Transaksi perubahan BMN meliputi:

54

1) Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas dan

nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain

yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN

hilang.

2) Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN

yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari

Daftar BMN Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel

atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.

3) Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi

BMN.

4) Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi

pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan

telah dilaporkan sebelumnya.

d. Penyusutan

BMN berupa aset tetap selain tanah dan KDP disusutkan sesuai

ketentuan yang berlaku tentang penyusutan aset tetap pada pemerintah

pusat.

e. Penghapusan BMN

Transaksi penghapusan BMN, antara lain terdiri dari:

1) Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN

dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan

penghapusan oleh instansi yang berwenang;

55

2) Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil

transfer keluar dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat

tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi.

3) Hibah (keluar), merupakan penyerahan BMN karena

pelaksanaan hibah, atau yang sejenis ke luar Pemerintah Pusat

tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi.

4) Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam

klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan

transaksi Reklasifikasi Masuk.

6. Kebijakan Akuntansi BMN

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan

tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak

termasuk uang dan surat berharga. Menurut UU No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, BMN adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal

tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh

karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan

sebagai aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera

dipakai atau dimiliki untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang

memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

56

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna

Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi sebagai berikut:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan penggunaan

aktif pemerintah, digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam SAPP, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kebijakan

akuntansi BMN ini diatur di dalam PMK No.213/PMK.05/2013 dan

peraturan terdahulunya PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN

SIMAK-BMN diselenggarakan melalui serangkaian prosedur baik

manual maupun komputerisasi. Prosedur tersebut melibatkan dokumen

sumber, organisasi akuntansi, dan proses akuntansi dalam rangka

menghasilkan berbagai keluaran yang diperlukan baik dalam pengelolaan

57

maupun pertanggungjawaban BMN. Berikut prosedur akuntansi pada

masing-masing tingkat unit akuntansi dan pelaporan BMN berdasarkan

PMK No.213/PMK.05/2013:

a. Prosedur Akuntansi BMN pada Tingkat UAKPB

Pasal 33 menyebutkan bahwa “UAKPB memproses transaksi BMN

dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan

Laporan Keuangan tingkat UAKPA. LBKP dilampirkan pada Laporan

Keuangan tingkat UAKPA. UAKPB menyampaikan LBKP disertai Catatan

atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W dan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap

semesteran dan tahunan. Dalam hal UAKPB tidak menyampaikan LBKP

kepada KPKNL, KPKNL dapat mengusulkan kepada KPPN untuk

mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPB terkait”.

UAKPB Dekonsentrasi melaksanakan proses akuntansi atas

Dokumen Sumber terkait transaksi BMN dalam rangka penyusunann

LBKP Dekonsentrasi dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA

Dekonsentrasi. LBKP dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat

UAKPA Dekonsentrasi. UAKPB Dekonsentrasi menyampaikan LBKP

disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada

UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-E1 yang mengalokasikan Dana

Dekonsentrasi, dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan. Dalam hal

UAKPB Dekonsentrasi tidak menyampaikan LBKP kepada KPKNL,

KPKNL dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi

58

administratif terhadap UAKPB Dekonsentrasi terkait. Prosedur yang sama

pada UAKPB Dekonsentrasi juga berlaku untuk UAKPB Tugas

Pembantuan. Informasi tersebut berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 PMK

No.213/PMK.05/2013.

b. Prosedur Akuntansi BMN pada Tingkat UAKPB-W

Pasal 36 menjelaskan bahwa UAPPB-W melaksanakan proses

penggabungan LBKP dalam rangka penyusunan Laporan Barang

Pembantu Pengguna Wilayah (LBPP-W). LBPP-W dilampirkan pada

Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W. UAPPB-W menyampaikan LBPP-W

disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada

UAPPB-E1 dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

setiap semesteran dan tahunan. Dalam hal UAPPB-W tidak

menyampaikan LBKP kepada Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat

mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif

terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPB-W.

c. Prosedur Akuntansi BMN pada Tingkat UAKPB-E1

UAPPB-E1 melaksanakan proses penggabungan LBPP-W yang

disampaikan oleh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya termasuk

UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan LBKP yang

disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di bawah UAPPB-E1

dalam rangka penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon

1 (LBPP-E1). LBPP-E1 dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat

59

UAPPA-E1. UAPPB-E1 menyampaikan LBPP-E1 disertai Catatan atas

Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPB setiap

semesteran dan tahunan. Penjelasan di atas diungkapkan pada Pasal 39.

d. Prosedur Akuntansi BMN pada Tingkat UAPB

Pasal 40 menjelaskan bahwa UAPB melaksanakan proses

penggabungan LBPP-E1 dalam rangka penyusunan Laporan Barang

Pengguna (LBP). LBP dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPA.

UAPB menyampaikan LBP disertai Catatan atas Laporan BMN beserta

ADK transaksi BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan.

Setiap Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan LBKP kepada KPKNL sesuai dengan batas waktu yang

telah ditentukan. Apabila UAKPB tidak melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan LBKP tersebut, KPKNL dapat mengusulkan kepada KPPN

untuk mengenakan sanksi kepada UAKPA yang bertindak selaku UAKPB

yang lalai/tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan LBKP. Atas

usulan dari KPKNL, KPPN menetapkan sanksi berupa pengembalian SPM

yang diajukan satker selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak

menggugurkan kewajiban UAKPB untuk melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan laporan keuangan.

Setiap UAPPA-W juga wajib melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan laporan keuangan kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila UAPPB-W

60

terlambat/tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan

keuangan tersebut, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dapat mengusulkan

kepada KPPN untuk mengenakan sanksi kepada UAKPA yang bertindak

selaku UAPPB-W yang lalai/tidak melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan Laporan Keuangan. Atas usulan dari Kanwil Ditjen

Kekayaan Negara, KPPN menetapkan sanksi berupa pengembalian SPM

yang diajukan satuan kerja selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak

menggugurkan kewajiban UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dan

menyampaikan Laporan Keuangan.

2. Konsep Kunci

Konsep kunci dalam penelitian ini adalah pelaksanaan SIMAK-BMN.

Pelaksanaan SIMAK-BMN yang dimaksud adalah proses kegiatan yang

meliputi pembentukan unit akuntansi, pengelola BMN, hardware dan

software, klasifikasi dan kodefikasi, transaksi BMN, kebijakan akuntansi

BMN, prosedur akuntansi dan pelaporan BMN pada Satuan Kerja Deputi

Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester I TA 2015

Badan POM. Berdasarkan perihal di atas maka dalam penelitian ini

terdapat beberapa aspek sebagai berikut:


Pembentukan Unit Akuntansi merupakan hal yang sangat diperlukan

untuk melaksanakan SIMAK-BMN, maka K/L harus membentuk Unit

Akuntansi BMN (UAB).

61

2. Pengelola BMN

Pengelola BMN adalah faktor sentral dalam unit akuntansi BMN

serta sebagai salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan

unit akuntansi pengelolaan BMN secara efektif dan efisien.


Hardware dan software merupakan hal yang sudah sangat lazim

harus ada dalam proses TI untuk mendukung pelaksanaan suatu

kegiatan yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses

manual dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error).

4. Klasifikasi dan Kodefikasi


dengan nama dan juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode

tertentu untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian.

5. Transaksi BMN

SIMAK-BMN merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang

dalam pelaksanaannya memproses transaksi barang untuk

menghasilkan berbagai keluaran yang diperlukan baik dalam

pengelolaan maupun pertanggungjawaban BMN.


Dalam SAPP, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Kebijakan

akuntansi BMN ini diatur di dalam PMK No.213/PMK.05/2013 dan

62

peraturan terdahulunya PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



manual maupun komputerisasi. Prosedur tersebut melibatkan

dokumen sumber, organisasi akuntansi, dan proses akuntansi dalam

rangka menghasilkan berbagai keluaran yang diperlukan baik dalam

pengelolaan maupun pertanggungjawaban BMN.

B. Model Berfikir

Pelaksanaan SIMAK BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Semester I TA 2015 Badan

POM meliputi kegiatan pembentukan unit akuntansi, pengelola BMN,

hardware dan software, kodefikasi dan klasifikasi, transaksi, kebijakan

akuntansi, serta prosedur akuntansi dan pelaporan BMN dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN. Berdasarkan perihal

tersebut di atas dapat dijelaskan pada gambar 2.6 berikut:

63

GAMBAR 2.6

MODEL BERFIKIR


C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satker Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA dilihat dari aspek

pembentukan unit akuntansinya?

2. Bagaimana pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satker Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA ditinjau dari aspek

pengelola BMN?

64

3. Bagaimana kriteria Hardware dan Software SIMAK-BMN yang ada

pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

NAPZA?

4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan kodefikasi dan klasifikasi BMN

pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

NAPZA dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada PMK

No.213/KM.05/2013?

5. Bagaimana pelaksanaan transaksi dalam akuntansi BMN pada

Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA?

6. Bagaimana pelaksanaan kebijakan akuntansi BMN yang diterapkan

Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA?

7. Bagaimana pelaksanaan prosedur akuntansi dan pelaporan BMN

yang dijalankan pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk

Terapetik dan NAPZA?

64

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian ilmiah banyak ditentukan oleh

penggunaan metode yang dipilih. Pada hakekatnya metode penelitian

merupakan alat yang dapat memberi panduan dalam mengarahkan agar

dapat merumuskan gejala dan objek yang diteliti. Metodologi merupakan

totalitas cara yang dipakai peneliti untuk menemukan kebenaran ilmiah.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (online) metode adalah cara

yang telah diatur dengan baik-baik, sedangkan pengertian penelitian

adalah dari kata dasar teliti, yang artinya cermat, hati-hati, ingat-ingat,

meneliti artinya memeriksa atau menyelidiki dengan cermat, sedangkan

penelitian artinya pemeriksaan yang teliti.

Pengertian metodologi berkaitan dengan cara (metode). Metodologi

adalah pengetahuan tentang cara-cara (science of methods). Dalam arti

umum dan awam, metodologi biasanya digunakan untuk konteks apa

saja, misalnya metodologi berfikir, metodologi pendidikan atau metodologi

pengajaran. Tetapi dalam konteks penelitian “metodologi adalah totalitas

cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran” (Irawan, 2004:54).

Disebut totalitas cara karena metodologi tidak hanya mengacu kepada

metode penelitian, tetapi juga paradigma, pola pikir, metode pengumpulan

65

data, dan analisis data sampai dengan metode penafsiran temuan

penelitian itu sendiri.

Menurut Muis (2009:16), metodologi penelitian sebagai berikut,secara sempit dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukansesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatutujuan. Dalam arti luas adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajaricara-cara melakukan pengamatan, dengan pemikiran yang tepat secaraterpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untukmencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-datasehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, danmenguji kebenaran suatu pengetahuan.

Menurut Sugiyono (1999:01), metodologi penelitian merupakan carailmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-cirikeilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatanpenelitian itu dilakukan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sistematisartinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakanlangkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Pemilihan metodologi dalam suatu penelitian dimaksudkan agar

tepat dan sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam penulisan skripsi ini

penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif atau explanatory.

Pendekatan kualitatif berarti tergantung pada pengamatan manusia atau

orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif adalah penelitianyang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialamisubjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain,secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dandengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006:4), “Metode

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

66

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati”.

Dari definisi Bogdan dan Taylor berkaitan dengan pengertian metode

kualitatif diketahui metode penelitian tersebut menghasilkan sebuah data

deskriptif. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa data deskriptif tersebut

merupakan produk hasil dari model penelitian dengan pendekatan

kualitatif. Sehingga dapat dikembangkan dari model pendekatan penelitian

kualitatif yang masih luas areanya dipersempit menjadi penelitian

deskriptif.

Menurut Muis (2009:15), “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang

tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian

deskriptif dengan model pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

dengan menggambarkan secara sistematis sejumlah variabel yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan menghasilkan data

dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati dengan memanfaatkan metode ilmiah.

67

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan

kebutuhan penelitian dan fokus permasalahan maka teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi,

dan telaah dokumen, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai

berikut:

a. Wawancara

Menurut Raco (2010:116), wawancara (interview) dilakukan untuk

mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.

Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antara pewawancara atau responden dengan orang yang diwawancarai

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Pada metode ini akan menggunakan pedoman wawancara sebagai

instrumen, karena pedoman wawancara merupakan alur yang harus

diikuti mulai dari awal sampai akhir wawancara dan berisi sederetan daftar

pertanyaan mulai dari hal yang mudah dijawab sampai hal-hal yang lebih

kompleks. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara untuk

mendapatkan data ditangan pertama (primer) langsung dari sumbernya,

68

sebagai pelengkap teknik pengumpulan data, dan menguji hasil

pengumpulan data lainnya.

Terkait dengan metode wawancara yang akan dilakukan dalam

penelitian ini, maka yang dipilih sebagai narasumber (key informant)

adalah dari pihak internal yang ada diwilayah kerja bagian pelaksanaan

SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk

Terapetik dan NAPZA (Deputi 1) Badan POM. Jumlah narasumber yang

diperlukan adalah 3 (tiga) orang, yaitu Koordinator, Ketua, dan Anggota

Unit Akuntansi Keuangan/Barang pada Satuan Kerja Deputi 1 tahun 2015.

Ketiga orang narasumber tersebut dianggap sebagai narasumber yang

berkompeten terkait dengan informasi pelaksanaan SIMAK-BMN dan

cukup untuk mewakili Satuan Kerja Deputi 1. Secara lengkap daftar key

informant disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.1

DAFTAR KEY INFORMANT

Sumber: SK KPA No.HK.05.02.312.3.01.15.099 Tahun 2015

69

Pemilihan narasumber di atas didasarkan atas pertimbangan bahwa

pengurus BMN pada UAKPA/B Deputi I sebagai operator pihak internal

yang bertanggungjawab melaksanakan SIMAK-BMN sehingga

mengetahui secara teknis kebijakan administrasi serta pelaksanaan

akuntansi dan pelaporan SIMAK-BMN pada UAKPB Satker Deputi 1.

b. Observasi

Dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek

penelitian. Peneliti secara langsung melihat dan menyaksikan bagaimana

proses pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM.

c. Telaah Dokumen

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian

dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai

dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan SIMAK-BMN pada

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

Badan POM.

2. Sumber Data

Menurut Webster’s New World Dictionary (Soetrisno, 2009:21), “data

adalah fact or figure from which conclusions can be inferred (fakta-fakta

dimana kesimpulan dapat ditarik)”.

70

Sedangkan menurut Gie (2000:23), data adalah ‘hal, peristiwa atau

kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengertian untuk

dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan

atau penetapan keputusan’.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber

data adalah suatu titik tolak untuk mendapatkan serangkaian informasi

berupa yang berasal dari berbagai hal, peristiwa, fakta-fakta, dan tindakan

yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan keterangan dan

pembiuatan kesimpulan yang berguna dan terkait dengan penelitian yang

dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu

data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini diharapkan dapat

melengkapi, sehingga data yang diperoleh selama melakukan penelitian di

lapangan memiliki validitas.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh peneliti langsung dari

sumber aslinya, data yang diambil dari sumber pertama di lapangan atau

merupakan data yang didapatkan langsung dari key informant melalui

metode wawancara. Bentuknya berupa kata-kata ataupun opini subjek

serta tindakan orang-orang yang dijadikan sumber data dalam penelitian

dan hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan serta hasil

pengujian. Sumber tertulis juga dapat merupakan sumber primer.

71

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau

melalui kegiatan pencatatan dan pengkajian dokumen-dokumen

pendukung di lokasi penelitian baik secara langsung maupun tidak

langsung. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data

primer, oleh karena itu tidak diperbolehkan suatu penelitian hanya dengan

menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi.

Pada penelitian ini, data bersumber dari berbagai dokumen yang

berhubungan dengan pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satuan Kerja

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM,

diantaranya Aplikasi SIMAK-BMN, Laporan BMN Satker, Laporan

Keuangan Satker, Laporan Persediaan, Laporan Inventarisasi, Berita

Acara Rekonsiliasi, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, kumpulan

peraturan, artikel dalam internet, arsip, dan data tertulis lainnya terkait

dengan informasi yang diperlukan.

C. Prosedur Pengolahan Data

1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data berdasarkan buku pedoman penulisan

skripsi STIA LAN (2001:28), ”bahwa prosedur pengolahan data berisi

penjelasan tentang tahapan pengolahan data (dari data mentah langsung

72

catatan lapangan sampai rapih dan siap untuk ditafsirkan) berdasarkan

prosedur atau pentahapan yang sistematis”.

Data hasil wawancara dikumpulkan, selanjutnya dirubah secara

kualitatif memaparkan variabel yang ada serta permasalahannya. Adapun

teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Mengumpulkan data yaitu data yang dikumpulkan berasal dari hasil

wawancara dari telaah dokumen dan observasi.

b. Mengklarifikasikan data, yaitu data yang diperoleh diurutkan dengan

kajian yang diteliti, setelah itu diseleksi dan dikelompokkan sesuai

dengan sumber datanya.

c. Mengedit data yaitu data yang terkumpul, kemudian diteliti

kebenarannya sehingga memudahkan proses penelitian selanjutnya.

d. Menyajikan data yang telah dideskripsikan dengan kalimat kemudian

diberikan beberapa penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran

logis serta memberikan argumentasi dan menarik kesimpulan.

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang

tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, telaah dokumen

yang sudah ditulis dalam transkrip wawancara, catatan lapangan,

dokumen, peraturan, gambar, dan lain sebagainya.

Data sebanyak itu dipelajari dan ditelaah kemudian penulis

menganalisis data dengan cara:

73

a. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan

kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi

data yaitu memilih data sesuai dengan hal-hal yang penting saja

sesuai dengan fokus penelitian, dicari tema dan polanya serta

membuang yang tidak perlu. Data-data yang telah direduksi

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian.

b. Menyajikan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data

yang sudah direduksi. Data tersebut mula-mula disajikan terpisah,

tetapi setelah tindakan terakhir direduksi, keseluruhan data

dirangkum dan disajikan secara terpadu sehingga diperoleh sajian

tunggal berdasarkan fokus penelitian. Jadi dengan penyajian data

ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang

terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat

menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tidakan lainnya.

c. Pengambilan keputusan kesimpulan dan verifikasi yaitu penulis

berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya (dari data

yang diperoleh penulis mencoba mengambil kesimpulan dan

disajikan secara tertulis berdasarkan masalah penelitian). Agar

maksud dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, maka

peneliti harus memperhatikan metode dan pendekatan penelitian

yang sesuai.

d. Melakukan pengujian hasil penelitian dengan triangulasi. “Triangulasi

yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

74

dan berbagai waktu”(Sugiyono, 2009:372). Triangulasi akan

meningkatkan kredibilitas dan validitas data karena menggunakan

lebih dari satu perspektif sehingga kebenarannya terjamin. Kegiatan

triangulasi dilakukan dengan cara: (a) mengecek data yang diperoleh

dengan berbagai sumber; (b) menguji data dengan teknik yang

berbeda.

75

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pembentukan Unit Akuntansi

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan

NAPZA merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat setingkat

Eselon I, hal tersebut tertuang pada Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan POM tersebut telah dilakukan penyesuaian

melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor: HK.00.05.21.4231 tahun

2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor:

02001/SK/KBPOM tahun 2001.

Berdasarkan DIPA No.SP DIPA-063.01.1.445155/2015 tanggal 14

November 2014 secara tidak langsung Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA (Deputi I) sudah menjalankan fungsi

sebagai Satuan Kerja. Dalam rangka melaksanakan DIPA tersebut dan

untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi I, diperlukan

penunjukan/penetapan Kuasa Pengguna Barang (KPB). Pada tahun 2015

Kepala Badan POM sebagai Pengguna Barang (PB) telah

menetapkan/menunjuk Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik

dan PKRT sebagai KPB melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM RI

No.HK.04.1.24.07.15.3262 tanggal 1 Juli 2015 Tentang Pelimpahan

76

Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan

Badan POM.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

HK.04.1.24.10.13.4702 tahun 2013 pada Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA (Deputi I), diketahui bahwa jumlah Satuan

Kerja (satker) yang ada di lingkungan Kedeputian I hanya satu. Sehingga

secara tidak langsung selain berfungsi sebagai unit eselon I, Deputi I juga

berfungsi sebagai Satker (Satker pusat). Dalam rangka pelaksanaan

pelaporan dan akuntansi BMN, maka harus dibentuk dua unit akuntansi

yaitu UAPPB-E1 dan UAKPB. Hal tersebut dapat memenuhi struktur unit

organisasi SIMAK-BMN dalam PMK No.213/PMK.05/2013.

Pembentukan unit akuntansi merupakan hal yang sangat penting,

mengingat dengan dibentuknya unit akuntansi maka tanggungjawab

masing-masing unit dapat dibagi secara jelas. Namun saat ini Badan POM

tidak memiliki struktur organisasi BMN di tingkat UAPPB-E1 disebabkan

karena unit eselon 1 di lingkungan kerja Badan POM hanya terdiri dari

satu Satker sehingga fungsi UAPPB-E1 dan UAKPB akan sama. Untuk itu

organisasi akuntansi di tingkat pengguna barang Badan POM (UAPB)

langsung membawahi UAKPB. Saat ini Badan POM juga tidak memiliki

struktur organisasi BMN di tingkat UAPPB-W dikarenakan sistem

koordinator wilayah tidak diterapkan pada organisasi Badan POM. Perihal

di atas dijelaskan dalam Buku Pedoman Penatausahaan BMN Badan

POM RI Revisi Ke-1 Tahun 2013. Perihal pembentukan unit organisasi di

77

atas juga didukung oleh penjelasan dalam Lampiran Bab III halaman 22

PMK No.213/PMK.05/2013 yang menyebutkan bahwa unit akuntansi

pelaporan BMN tidak secara mutlak diterapkan untuk masing-masing

kementerian negara/lembaga. Pembentukan Unit Akuntansi dan

Pelaporan tersebut, harus disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing kementerian negara/lembaga khususnya dengan memperhatikan

struktur organisasi kementerian negara/lembaga.

Demikian juga ditambahkan oleh Ketua Unit Akuntansi Keuangan/Barang

Deputi I bahwa:

“Karena Eselon I di Badan POM ini hanya terdiri dari satu Satker,maka tugas dan kewajiban UAPPB-E1 dan UAKPB akan sama.Selain itu, Satker di daerah semua UAKPB jadi akan lebih seragamkalau semua Satker berkedudukan sebagai UAKPB”.

Dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan pelaporan BMN tingkat

UAKPB pada Satker Kedeputian I dipimpin oleh Direktur Pengawasan

Produksi Produk Terapetik dan PKRT berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.24.07.15.3262 tanggal 1 Juli 2015

Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik

Negara Di Lingkungan Badan POM yang juga berkedudukan sebagai

penanggungjawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang

(UPKPB). UPKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Satker

(Kuasa Pengguna Barang). Pada prinsipnya organisasi penatausahaan

BMN sama dengan organisasi sistem akuntansi BMN, seperti yang telah

disebutkan dalam Buku Pedoman Penatausahaan BMN Badan POM RI

78

Revisi Ke-1 Tahun 2013. Namun dari hasil observasi dan wawancara

dengan key informant, diketahui bahwa Direktur Pengawasan Produksi

Produk Terapetik dan PKRT selain berlaku sebagai penanggung jawab

UAKPB dan UPKPB juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Anggota Unit Akuntansi

Keuangan/Barang Deputi I yang mengatakan bahwa:

“Dalam rangka untuk mempermudah koordinasi dan penguranganbeban kerja pada masing-masing pegawai yang terkait, maka selainunit akuntansi dan barang digabung menjadi satu untuk pejabatpenanggungjawabnya juga lebih baik orang yang sama”.

Dari pernyataan-pernyataan di atas menggambarkan bahwa selain tidak

adanya UAPPB-E1 di Deputi I juga terjadinya penggabungan struktur

organisasi akuntansi UAKPA/B menjadi satu.

Berikut ini gambaran struktur organisasi UAKPA/B pada Deputi I

Tahun Anggaran 2015:

79

GAMBAR 4.1STRUKTUR ORGANISASI UAKPA/B

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA

Keterangan:

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi BMN

Sumber: SK KPA No.HK.05.02.312.3.01.15.099 Tahun 2015

KOORDINATOR

PENANGGUNGJAWAB(KPA/B)

ANGGOTA

KETUA

ANGGOTA ANGGOTA

WAKIL KETUA

80

B. Pengelola BMN

Dari hasil wawancara pengelola keuangan dan BMN khususnya

yang ada di Deputi I tidak memiliki kemampuan atau kompetensi yang

merata dibidang keuangan negara, mengingat sebagian besar merupakan

sarjana farmasi dan bidang ilmu kesehatan. Demikian juga ditambahkan

oleh Koordinator Unit Akuntansi Keuangan/Barang Deputi I yang

mengemukakan terkait background pendidikan dan kompetensi pegawai

bahwa:

“Dari yang saya ketahui pegawai yang bertugas di area kerja tatausaha atau tata operasional Deputi I ini mayoritas berlatar belakangpendidikan teknologi informasi. Bahkan bisa dihitung jari penguruskeuangan Satker dengan latar belakang disiplin ilmu ekonomiapalagi keuangan negara, hampir tidak ada".

Selain itu berdasarkan informasi dari key informant juga, hal itu

diperparah dengan adanya penanganan administrasi keuangan dan BMN

diserahkan kepada pegawai honorer (non PNS). Sehingga akan relatif

lebih sulit dalam melaksanakan tugas terkait dengan akuntansi dan

pelaporan.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut di atas, Koordinator Unit

Akuntansi Keuangan/Barang Deputi I menambahkan jawaban sebagai

berikut:

“Pimpinan terkait sudah sering memberikan arahan untuk melakukanpembinaan terhadap pegawai di bidang keuangan negara khususnyaakuntansi dan pelaporan BMN. Wujud pembinaan tersebut bisaberupa training, pelatihan, ataupun mengikuti workshop bidang BMN.Pembinaan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan SIMAK-BMNberjalan seperti yang diharapkan, maka diperlukan juga penetapan

81

atau pembagian tugas setiap pegawai, sehingga jelas alur kegiatan,atau bisnis proses dalam pelaksanaan tugas”.

Melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM RI


Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan

Badan POM menyampaikan dengan jelas pada Lampiran I bahwa Direktur

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT sebagai KPB pada

Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA.

Kemudian melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

Badan POM No.HK.05.02.312.3.01.15.099 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Barang Pada Satuan Kerja

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA TA 2015

tanggal 8 Januari 2015, ditetapkan sejumlah pegawai sebagai koordinator,

ketua, wakil ketua, dan anggota pengelola BMN di lingkungan Kedeputian

I. Substansi dari SK tersebut, selain membentuk UAKPB juga menetapkan

sejumlah personil (SDM). Hal tersebut untuk memperjelas tugas dan

fungsi masing-masing pegawai/pejabat dalam melaksanakan SIMAK-

BMN.

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Ketua Unit Akuntansi

Keuangan/Barang Deputi I yang mengatakan bahwa:

“Walaupun sudah ada SK yang jelas buat petugas BMN di Deputi Iini, tapi pekerjaan yang mereka kerjakan masih serabutan. Semualaporan memang beres tapi sering tidak tepat waktu”.

82

Berdasarkan penelaahan dokumen, diketahui bahwa pada Satker

Deputi I tidak ada petugas BMN yang berperan sebagai verifikator

sebagaimana yang disebutkan dalam PMK No.213/PMK.05/2013.

Verifikator BMN hanya terdapat pada UAPB Badan POM. Selain itu

petugas yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan tersebut di atas

tidak hanya bertugas dalam lingkup kerja pengelolaan BMN, namun juga

mengerjakan tugas lain di masing-masing unit yang berbeda. Petugas

SIMAK-BMN juga merangkap sebagai petugas di unit akuntansi keuangan

Kedeputian I. Disini dapat dilihat bahwa terjadi tumpang tindih beban kerja

yang tidak seimbang yang mungkin bisa berakibat tidak maksimalnya hasil

kerja. Diperparah dengan keadaan bahwa pegawai yang mengerjakan

pengelolaan BMN sebenarnya tidak sama dengan pegawai yang

tercantum dalam Surat Keputusan sebagai petugas pengelola BMN.

C. Hardware dan Software

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat

belakangan ini memberikan banyak kemudahan di lingkungan instansi

pemerintahan. Hal tersebut telah dirasakan manfaatnya termasuk oleh

Deputi I. Melalui observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam

pelaksanaan SIMAK-BMN, Deputi I menggunakan software aplikasi yang

dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

Software yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi

dan pelaporan BMN adalah software yang berbasis microsoft visual

83

foxpro. Pada aplikasi SIMAK-BMN terdapat dua sub-sub sistem, yaitu

Sistem Akuntansi Aset Tetap dan Sistem Akuntansi Aset Lancar. Sistem

Akuntansi Persediaan adalah menjadi bagian dari sub sistem SIMAK-

BMN.

Untuk menjalankan aplikasi SIMAK-BMN diperlukan hardware yang

memiliki platform spesifikasi kemampuan yang cukup memadai.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Deputi I

telah menyediakan hardware (PC) yang spesifikasinya sudah memadai

untuk digunakan sebagai perangkat guna mendukung proses

pelaksanaan aplikasi SIMAK-BMN. Selanjutnya Ketua Unit Akuntansi

Keuangan/Barang Deputi I menambahkan dengan mengatakan bahwa:

“Bahkan untuk menunjang kinerja dan memfasilitasi pertukaran datadengan unit lain, baik secara internal maupun eksternal, Deputi Imemiliki satu jaringan internet, wifi, dan satu jaringan LAN (LocalArea Network)”.

D. Klasifikasi dan Kodefikasi


dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam

pengelolaannya. PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti PMK


Negara membagi BMN dalam klasifikasi golongan, bidang, kelompok, sub

kelompok, dan sub-sub kelompok.

84

Seperti yang telah dibahas dalam Buku Pedoman Penatausahaan

BMN Badan POM RI Revisi Ke-1, pengkodean BMN diperlukan untuk

memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diberikan

identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode.

Pemberian kode BMN sepenuhnya mengacu kepada PMK


Negara. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang

(ditambah nomor urut pendaftarannya) dan kode lokasi (ditambah tahun

perolehannya).

Berdasarkan hasil observasi dan penelaahan dokumen yang

dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa seluruh BMN yang ada di

lingkungan Deputi I diberikan identifikasi berupa nama barang beserta

kode. Uraian nama dan kode BMN sudah terintegrasi dengan aplikasi

SIMAK-BMN, sehingga pada saat penginputan data BMN ke dalam

aplikasi, maka secara otomatis kodefikasi akan diberikan kepada BMN

tersebut. Kemudian daftar kodefikasi BMN yang terintegrasi dengan

aplikasi SIMAK-BMN sudah sesuai atau mengacu pada PMK

No.29/PMK.06/2010. Skema kode identitas BMN dan kode lokasi yang

ada dalam aplikasi SIMAK-BMN Deputi I adalah sebagai berikut:

85

GAMBAR 4.2SKEMA KODEFIKASI BMN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK & NAPZAKode PB

Kode PPB-E1

Kode PPB-W

Kode KPB

Kode PKPB

Jenis Kewenangan

XXX . XX. XXXX. XXXXXX. XXX. KP. XXXX Tahun Perolehan

X. XX. XX. XX. XXX. XXXXXX

Nomor urut pendaftaran

Sub-sub kelompok

Sub kelompok

Kelompok

Bidang

Golongan


Sehingga kodefikasi BMN misalnya berupa notebook yang dimiliki

Deputi I yang diperoleh tahun 2014. Pada saat perolehan barang tersebut

nomor pencatatan terakhir untuk notebook yang dikuasai satuan kerja

yang bersangkutan adalah 000038. Berdasarkan hal tersebut UAKPB

memberikan label pada notebook tersebut sebagai berikut:

86

GAMBAR 4.3

CONTOH KODEFIKASI BMN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK & NAPZA

Sumber: Aplikasi SIMAK-BMN

Kodefikasi BMN sebagaimana di atas seharusnya dituliskan pada

BMN terkait. Sehubungan dengan aspek pelabelan kode BMN Ketua Unit

Akuntansi Keuangan/Barang Deputi I menyampaikan bahwa:

“Pada umumnya kodefikasi BMN di Deputi I dibuat dalam labelkhusus yang ditempelkan pada BMN terkait. Tetapi berdasarkanjenis dan karakteristik BMN, maka tidak semua BMN dapat ataumemungkinkan ditempeli/diberikan identitas BMN, misalnya tanah,gedung, dan lainnya”.

Sehubungan dengan pemberian label pada BMN, dari hasil

observasi ditemukan bahwa ada beberapa BMN yang labelnya masih

menggunakan sistem kodefikasi yang lama dan belum diperbarui. Terkait

dengan perihal pemberian label kode BMN yang belum diperbarui,

dikonfirmasi oleh Ketua Unit Akuntansi Keuangan/Barang Deputi I yang

menyampaikan bahwa:

“Sebagian BMN yang dimungkinkan untuk diperbarui sticker/labelkodefikasi (identitas) BMN, tetapi oleh kami belum diperbarui labelkode barangnya dikarenakan keterbatasan tenaga kami sebagaipengelola BMN untuk pengecekan fisik label BMN. Selain sebagaipengelola BMN kami juga harus mengerjakan akuntansi danpelaporan anggaran Deputi I. Namun kami sudah mengupdate kode

87

barang tersebut di aplikasi dan Laporan BMN. Sehingga prosespenatausahaan BMN insyallah tidak akan mengalami kendala”.

E. Transaksi BMN

Seperti yang telah diuraikan pada bab II tentang tinjauan teori bahwa

transaksi dalam SIMAK-BMN yaitu:

1. Transaksi Saldo Awal

Saldo awal merupakan saldo BMN pada awal tahun anggaran

berjalan atau awal tahun mulai diimplementasikannya SIMAK-

BMN yang merupakan akumulasi dari seluruh transaksi BMN

tahun sebelumnya atau merupakan BMN yang sampai dengan

tahun pelaporan belum dilakukan proses pencatatan sehingga

harus dilakukan pencatatan pada saldo awal.

2. Transaksi Perolehan BMN, meliputi Pembelian, Transfer Masuk,

Hibah, Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan

Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, dan Pelaksanaan dari

Perjanjian/Kontrak.

3. Transaksi Perubahan BMN, meliputi Pengurangan,

Pengembangan, Perubahan Kondisi, dan Koreksi Perubahan

Nilai/Kuantitas.

4. Transaksi Penyusutan BMN

5. Transaksi Penghapusan BMN, meliputi Penghapusan, Transfer

Keluar, Hibah (keluar), Reklasifikasi Keluar.

88

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen yang dilakukan

penulis, diketahui bahwa transaksi yang terdapat pada Deputi I selama TA

2015 semester I adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Saldo Awal

Transaksi saldo awal BMN sebelum koreksi pada Deputi I periode

semester I TA 2015 total Rp 8.169.523.449,-. Sedangkan total

saldo awal setelah koreksi adalah Rp 7.932.020.792,-. Nilai

setelah koreksi diperoleh dari hasil koreksi audit tambah sebesar

Rp 292.500,- dan koreksi audit kurang sebesar Rp 237.795.157,-.

Koreksi audit tambah dan kurang terjadi pada komponen aset

lancar bagian persediaan. Nilai tersebut di atas tercantum dalam

Lampiran BAR Data BMN No. BAR-161/WKN.07/KNL.04/S1/2015.

2. Transaksi Perolehan BMN, meliputi:

a. Transaksi Pembelian

Transaksi pembelian pada Deputi I semester I TA 2015 sebesar

Rp 468.505.529 yang terdiri dari barang konsumsi, bahan untuk

pemeliharaan, dan materai. Data tersebut diperoleh dari Laporan

BMN Deputi I Semester I TA 2015.

b. Transfer Masuk

Rincian perolehan BMN dari transaksi transfer masuk dalam

Catatan Ringkas Barang Atas Laporan BMN Periode Semester I

TA 2015 yang pertama adalah transfer masuk dari Satker

Sektama dengan nomor BAST (Berita Acara Serah Terima):

89

063.01.0199.432731.5.2015 Tgl. 26 Mei 2015 berupa meja kerja

kayu merk Uno dan kursi besi/metal merk Futura masing-masing

sebanyak 22 buah dengan jumlah total Rp 36.135.000,-. Transfer

masuk yang kedua masih dari Satker Sektama dengan No. BAST:

063.01.0199.432731.6.2015 Tgl. 22 Juni 2015 berupa meja kerja

kayu merk Uno dan kursi besi/metal merk Futura masing-masing

sebanyak 4 buah dengan jumlah total Rp 6.570.000,-. Transfer

masuk yang ketiga dari Satker Pusat Informasi Obat dan Makanan

(PIOM) berupa Buku Lainnya (Pedoman Penggunaan SIPT)

dengan No. BAST: PR.01.05.74.01.15.0092 Tgl. 15 Januari 2015

dengan jumlah total Rp 2.100.000,-. Transfer masuk yang

keempat dari Satker Sektama dengan No. BAST:

035/BAST/EVA/I/2015 Tgl. 23 Januari 2015 berupa Software SAP

Cristal Dasboard Design sebanyak satu buah dengan jumlah total

harga senilai Rp 7.150.000,-.

c. Reklasifikasi Masuk

Terdapat transaksi reklasifikasi masuk dari Aset Tetap ke Aset

Lainnya yang tercantum dalam Catatan Ringkas Barang Atas

Laporan BMN Periode Semester I TA 2015 sebesar Rp

195.369.300,- per 30 Juni 2015.

3. Transaksi Perubahan BMN meliputi:

a. Pengembangan

90

Terdapat pengembangan nilai aset pada Aset Tak Berwujud

berupa software senilai Rp 3.450.000,- yang tercantum dalam

Catatan Ringkas Barang Atas Laporan BMN Periode Semester I

TA 2015.

b. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas

Terdapat transaksi tambah hasil opname fisik sebesar Rp

1.036.100,- dan transaksi kurang hasil opname fisik sebesar Rp

46.449.000,- yang telah diuraikan dalam Daftar Transaksi

Persediaan Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2015

TA 2015.

4. Transaksi Penyusutan BMN

Terdapat transaksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

sebesar Rp 10.408.468.277,- dan transaksi Akumulasi Aset

Lainnya pada akun aset yang dihentikan dari penggunaaan

operasional pemerintah sebesar Rp 270.519.300,- per 30 Juni

2015. Data tersebut tercantum dalam Neraca BMN per 30 Juni

2015.

5. Transaksi Penghapusan BMN

Transaksi reklasifikasi keluar dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

yang tercantum dalam Catatan Ringkas Barang Atas Laporan

BMN Periode Semester I TA 2015 sebesar Rp 195.369.300,- per

30 Juni 2015 yang terdiri dari LCD Projector/Infocus, UPS, Lap

Top, printer, hardisk external, dan server.

91

F. Kebijakan Akuntansi BMN

Kebijakan akuntansi yang diterapkan Deputi I terkait BMN yang

dikuasainya mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan BMN ke dalam Laporan BMN dan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelaahan dokumen Laporan BMN

Semester I TA 2015 yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Deputi I

tidak memiliki Aset Tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta

konstruksi dalam pengerjaan. Informasi tentang BMN yang diungkapkan

dalam Laporan BMN hanya terkait dengan mesin dan peralatan, aset

tetap lainnya, persediaan serta aset lainnya berupa aset tak berwujud dan

aset lain-lain. Penyajian BMN dalam Neraca dengan klasifikasi

sebagaimana diatur dalam PMK No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun

Standar. Pencatatan BMN dalam di dalam SIMAK-BMN menggunakan

kodefikasi sesuai dengan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang

Penggolongan dan Kodefikasi BMN yang teridiri dari golongan, bidang,

kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Untuk panduan utama

kebijakan akuntansi BMN Deputi I mengacu pada PP No.71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PMK

No.213/PMK.05/2013.

Berdasarkan yang tercantum dalam Catatan Ringkas Barang Atas

Laporan Kuasa Pengguna Barang Periode Semester I TA 2015, Deputi I

telah melakukan pengukuran penyusutan BMN sesuai dengan PMK

No.1/PMK.06/2013. Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi

92

objek penyusutan dibagi menjadi dua yaitu, nilai Aset Tetap yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per

31 Desember 2012. Sedangkan nilai Aset tetap yang diperoleh setelah 31

Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal terjadi perubahan

nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas

dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau

pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Metode penyusutan yang digunakan atas seluruh BMN berupa Aset Tetap

dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Masa Manfaat atas BMN berupa

Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel

Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan

melalui Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tanggal 13

Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BMN

Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Akumulasi

penyusutan disajikan dalam Neraca yang dicantumkan pada Laporan

BMN.

G. Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN


manual maupun otomatis (komputerisasi). Prosedur tersebut melibatkan

dokumen sumber dalam proses akuntansi untuk menghasilkan berbagai

keluaran yang diperlukan baik dalam pengelolaan/penatausahaan

93

maupun pertanggungjawaban BMN. Berdasarkan hasil observasi dan

penelaahan dokumen berupa Buku Pedoman Penatausahaan BMN

Badan POM RI Revisi Ke-1 Tahun 2013 dan Laporan BMN Deputi I

Semester I TA 2015 yang dilakukan oleh penulis, diperoleh informasi

terkait prosedur akuntansi dan pelaporan BMN pada Deputi I sebagai

berikut:

a) Input Dokumen Sumber

Untuk transaksi saldo awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi

catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila

diperlukan dapat dilakukan inventarisasi. Inventarisasi dilakukan

dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan fisik dari BMN. Selain itu,

untuk memastikan kebenaran serta kesahihan dokumen sumber,

diperlukan adanya prosedur berupa verifikasi dokumen sumber oleh

petugas BMN unit terkait. Verifikasi dokumen sumber dilakukan dengan

cara mengidentifikasi apakah dokumen sumber telah disetujui

(diotorisasi) serta diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang,

juga mengidentifikasi keakuratan kodefikasi jenis BMN maupun nilai

nominal BMN tersebut. Untuk transaksi perolehan/pengembangan,

dokumen sumber yang diperlukan meliputi BAST BMN, bukti

kepemilikan BMN, SPM/SP2D, faktur pembelian, kuitansi, ADK, dan

dokumen lain yang sah. Setelah dokumen sumber yang ada

dinyatakan/diyakini kebenarannya, maka dilakukan proses

94

pencatatan/penginputan/perekaman data ke dalam aplikasi SIMAK-

BMN.

b) Proses SIMAK-BMN Tingkat UAKPB Deputi I

1) Membukukan data transaksi BMN ke dalam Daftar Barang

Intrakomptabel, Daftar Barang Ekstrakomptabel, dan Daftar Barang

Persediaan berdasarkan dokumen sumber.

2) Membuat atau memutakhirkan KIB, DBR, dan DBL.

3) Melakukan proses penyusutan reguler pada setiap akhir semester.

4) Membuat Laporan BMN pada periode akhir semester.

5) Meminta pengesahan penanggung jawab UAKPB atas Laporan

BMN.

6) Menyampaikan data transaksi BMN ke UAKPA selambat-lambatnya

tanggal lima bulan berikutnya untuk penyusunan neraca tingkat

UAKPA. Penyampaian ADK ke UAKPA untuk bulan Juni dan

Desember dilengkapi pula dengan Catatan Ringkas BMN yang

antara lain berisi kemungkinan masih adanya barang-barang yang

bermasalah seperti tidak dapat dimasukkannya item BMN tertentu ke

dalam aplikasi karena tabel barangnya belum mampu menampung

nama barang tersebut meskipun sudah didekatkan dengan nama

barang lain yang sudah ada dalam tabel.

7) Melakukan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan

Keuangan. Prosedur rekonsiliasi dilakukan dalam rangka untuk

meminimalisir terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pencatatan

95

BMN. Tetapi proses rekonsiliasi internal tersebut belum didukung

dengan adanya BAR.

8) Menyampaikan Laporan BMN, ADK, dan Catatan Ringkas BMN ke

UAPB, selambat-lambatnya sepuluh hari setelah berakhirnya suatu

semester dan selambat-lambatnya lima belas hari setelah

berakhirnya tahun anggaran.

9) Selain harus melakukan prosedur rekonsiliasi internal, Satker Deputi

I sebagai UAKPB juga harus melakukan rekonsiliasi data dengan

KPKNL Jakarta IV setiap periode akhir semester. Prosedur

rekonsiliasi eksternal ini sudah didukung dengan adanya BAR.

10) Mengarsipkan Laporan BMN dan seluruh data dukungnya secara

tertib.

c) Laporan SIMAK-BMN Tingkat KPB

Keluaran/Laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN tingkat UAKPB

(semesteran dan tahunan) antara lain meliputi:

1) Neraca

2) Laporan Posisi Neraca di Persediaan

3) Laporan Persediaan

4) Laporan Mutasi Barang Persediaan

5) Daftar Transaksi Persediaan

6) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

7) Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)

8) Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

96

9) Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel

10) Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan

Ekstrakomptabel

11) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Aset Tak Berwujud

12) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah

13) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Konstruksi Dalam

Pengerjaan

14) Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi

15) Laporan CRBMN Kuasa Pengguna

16) Laporan Penyusutan BMN

17) Laporan Pengelolaan BMN

Dari hasil observasi juga diperoleh informasi bahwa metode

pengarsipan data-data terkait BMN, ADK BMN, dan data dukungnya, serta

Laporan BMN belum diarsipkan secara terpusat dan rapi. Perihal tersebut

diketahui penulis saat melakukan observasi langsung di lingkungan kerja

Deputi I, penulis mengalami kendala dalam menemukan dokumen-

dokumen tersebut dan bisa diperoleh tetapi dari pihak-pihak yang berbeda

di unit kerja berbeda pula.

97

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup dari skripsi ini, berikut akan disampaikan

kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian

akan disampaikan pula saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA dalam

mencapai visi untuk menjadi institusi pengawas obat yang inovatif,

kredibel, dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya adalah:

1. Pembentukan unit akuntansi SIMAK-BMN pada Satker Deputi I

sudah dilaksanakan. Namun unit akuntansi yang sudah dibentuk

secara formal hanyalah UAKPB. Walaupun UAKPB sudah dibentuk

secara formal namun tugas dan fungsinya masih tumpang tindih

dengan UAKPA.

2. Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

sudah secara formal melakukan penetapan pegawai pengelola BMN

melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM

No.HK.05.02.312.3.01.15.099 Tahun 2015 tentang Pembentukan

98

Unit Akuntansi Keuangan dan Barang Pada Satuan Kerja Deputi

Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA TA 2015. Namun

susunan pengelola BMN yang tercantum dalam SK tersebut tidak

ada petugas pengelola BMN yang memiliki wewenang dan tugas

sebagai verifikator SIMAK-BMN. Beban kerja petugas pengelolaan

BMN juga belum fokus ke BMN.

3. Hardware dan software SIMAK-BMN yang ada pada Satker Deputi I

sudah memenuhi kriteria pada PMK No.213/PMK.05/2013.

Dikarenakan software terkait dengan pelaksanaan akuntansi dan

pelaporan BMN sudah pemberian dari Ditjen Perbendaharaan.

Sedangkan hardware yang suport terhadap software tersebut sudah

tersedia di Satker Kedeputian I.

4. Klasifikasi dan kodefikasi BMN pada Satker Deputi I sudah sesuai

dengan PMK No.213/PMK.05/2013. Pemberian label kodefikasi BMN

terhadap BMN terkait perlu untuk lebih ditertibkan kembali, karena

masih ada beberapa BMN yang memungkinkan untuk diperbarui

label kodefikasi tetapi belum diperbarui labelnya.

5. Transaksi BMN yang dilaksanakan Deputi I selama Semester I TA

2015 ada transaksi saldo awal; transaksi perolehan melalui

pembelian, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk; transaksi

perubahan meliputi pengembangan dan koreksi perubahan

nilai/kuantitas; transaksi penyusutan; dan transaksi penghapusan

melalui reklasifikasi keluar.

99

6. Kebijakan akuntansi BMN yang diterapkan Satker Deputi I semua

sudah dicatat, diakui, dan disajikan dalam Laporan BMN Semester I

TA 2015 dengan jelas dan terperinci hitungannya. Pengakuan

barang intrakomptabel maupun ekstrakomptabel sudah secara

otomatis dilakukan oleh aplikasi SIMAK-BMN.

7. Prosedur akuntansi dan pelaporan BMN pada Satker Deputi I

sebagian besar sudah dilaksanakan dan mengacu pada PMK

No.213/PMK.05/2013. Semua item Laporan BMN telah dibuat dan

telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun

tidak bisa dipungkiri bahwa tata pengarsipan terkait dokumen-

dokumen BMN belum terpusat dan rapi. Serta masih ada sesuatu

yang kurang dari prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu proses

rekonsiliasi internal yang belum didukung dengan adanya Berita

Acara Rekonsiliasi.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan

saran berupa:

1. Satker Deputi diharapkan melakukan pemisahan yang jelas antara

UAKPB, UPKPB, dan UAKPA. Terutama pada UAKPB dan UAKPA,

sehingga nantinya bisa terwujud check and balance.

2. Satker Deputi I diharapkan dapat secara formal juga menambahkan

pengelola BMN yang bertugas sebagai verifikator tingkat satuan

100

kerja. Adanya pengawasan yang konsisten tentang pembagian tugas

serta wewenang pada masing-masing pengelola BMN. Diharapkan

juga petugas pengelola BMN yang ditunjuk adalah yang benar-benar

berkompeten dibidang BMN.

3. Memonitor terus kondisi hardware yang digunakan untuk aplikasi

SIMAK-BMN. Diharapkan selalu meng-update aplikasi terbaru

SIMAK-BMN tepat pada waktunya.

4. Memperbarui pelabelan aset dengan peraturan terkini serta

memberikan label pada BMN yang jadi aset tepat pada waktunya.

5. Diharapkan data transaksi dari masing-masing direktorat bisa

terkumpul tepat waktu untuk memudahkan koordinator dalam proses

input data Satker.

6. Membuat BAR setiap melaksanakan rekonsiliasi baik dengan pihak

internal maupun dengan pihak eksternal.

7. Diharapkan pengarsipan data terkait laporan dan data dukung

maupun ADK BMN dikoordinasikan dengan baik sehingga data tidak

tercecer di masing-masing direktorat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Abdullah, M.Sy., (1988), Perkembangan dan Penerapan StudiImplementasi (Action Research and Case Studies), Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.

Al Fatta, Hanif, (2009), Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untukKeunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern,Yogyakarta: Andi Offset.

Arif, Bachtiar, dan Muchlis, Iskandar, (2002), Akuntansi Pemerintahan,Jakarta: Salemba Empat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, (2013), PedomanPenatausahaan Barang Milik Negara Badan POM RI Revisi Ke-1,Jakarta: Badan POM RI.

Bodnar, George H, William S Hopwood, (2010), Accounting InformationSystem, United State of America: Pearson Education, Inc.,Publishing as Prentice Hall.

Fees, Reev, dan Warren, (2008), Pengantar Akuntansi I Edisi 21,Terjemahan Aria Farahmita, Amanugraheni, Taufik Hendrawan,Jakarta: Salemba Empat.

The Liang Gie, (2000), Administrasi Perkantoran, Yogyakarta: ModernLiberty.

Horngren, Charles T., dan Harrison, Walter T., (2007), Akuntansi Jilid SatuEdisi Tujuh, Jakarta: Erlangga.

Irawan, Prasetya, (2006), Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi UI.

Jogiyanto, HM, (2005), Analisis dan Desain Sistem Informasi: PendekatanTerstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Yogyakarta: AndiOffset.

Moleong, Lexy J., (2006), Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Muis, Moh. Sidik Priadana Salaudin, (2009), Metodologi PenelitianEkonomi dan Bisnis, Jakarta: Graha Ilmu.

National Comittee on Governmental Accounting (NCGA), (1998),Governmental Accounting, Auditing, And Financial Reporting,Chicago: NCGA.

Raco, J. R., (2010), Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, danKeunggulannya, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John, (2009), AccountingInformation System Eleventh Edition, New Jersey: PearsonEducation, Inc., Publishing as Prentice Hall.

Soetrisno, (2009), Manajemen Perkantoran Modern, Jakarta: LembagaAdministrasi Negara.

STIA-LAN, (2001), Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: LembagaAdministrasi Negara.

Sugiyono, (1999), Statistik Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta.................., (2009), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang, (1994), Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta:Sinar Grafika.

Sutabri, Tata, (2003), Analisa Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset.

Usman, Nurdin, (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wilkinson, Joseph, (2010), Sistem Akuntansi dan Informasi, Alih BahasaAgus Maulana, Edisi Ketiga Jilid Satu, Jakarta: Erlangga.

Winarno, Budi, (2002), Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.

B. Perundang-Undangan

Keputusan Kepala BAKUN Nomor KEP-09/AK/2002 Tentang SistemAkuntansi Aset Tetap.

Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.04.1.24.12.13.6072 Tahun 2013tentang Penerapan Pedoman Penatausahaan BMN BPOM.

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.24.07.15.3262 tanggal1 Juli 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang PengelolaanBarang Milik Negara Di Lingkungan Badan POM.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi BidangPengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM NomorHK.05.02.312.3.01.15.099 Tahun 2015 Tentang Pembentukan UnitAkuntansi Keuangan dan Barang Pada Satuan Kerja Deputi BidangPengawasan Produk Terapetik dan NAPZA TA 2015.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015 TentangPenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Peraturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang MilikNegara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negaradan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar AkuntansiPemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar AkuntansiPemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang SistemAkuntansi Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 TentangPenatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturam Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 TentangPenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

C. Website/ Internet

Online:https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/erabarupengelolaan-bmn Diakses: 04 Mei 2015.

Online: https://www/bpk.go.id/lkpp Diakses 10 September 2015.

Online: http://www.kbbi.web.id Diakses 18 September 2015.

MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA


1. Pembentuk unit akuntansi Barang Milik Negara (BMN) Satuan Kerja

Deputi Bidang Pengawasan Peroduk Terapetik dan NAPZA (Deputi I)

pada tahun 2015.

2. Dasar pembentukan unit akuntansi BMN Satker Deputi I.

B. Pengelola BMN

1. Penunjukan petugas pengelola SIMAK-BMN unit akuntansi BMN Satker

Deputi I.

2. Pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan SIMAK-BMN

pada Satker Deputi I.


1. Aplikasi yang digunakan Satker Deputi I dalam rangka melaksanakan

akuntansi dan pelaporan BMN.

2. Hardware yang dimiliki Deputi I dalam rangka menjalankan software

aplikasi SIMAK-BMN.

3. Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki Satker Deputi I dalam rangka

melaksanakan akuntansi dan pelaporan BMN.

D. Kodefikasi dan Klasifikasi BMN

1. Metode yang digunakan untuk pengklasifikasian dan pemberian

kodefikasi BMN yang ada di Satker Deputi I.

2. Kesesuaian pengklasifikasian dan pemberian kode BMN pada Satker

Deputi I dengan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi BMN.

Lampiran I

E. Transaksi BMN

1. Jenis transaksi-transaksi yang terkait BMN yang dilaksanakan oleh

Satker Deputi I.


1. Kebijakan akuntansi terhadap BMN yang dilaksanakan pada Satker

Deputi I dibandingkan dengan peraturan yang berlaku untuk akuntansi

BMN pemerintah pusat.

G.Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN

1. Prosedur akuntansi dan pelaporan BMN pada Satker Deputi I.

2. Kegiatan rekonsiliasi Laporan BMN Satker Deputi I dengan pihak

internal dan eksternal.

3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal dan eksternal.

4. Penyusunan Laporan BMN Satker Deputi I.

5. Pengiriman Laporan BMN dan ADK ke unit akuntansi yang ada di

atasnya.

Lampiran II

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Identitas Key InformantNama : Mochamad Lanjar Sayoga, S.Kom

NIP. : 19821227 200501 1 001

Jabatan : Koordinator Unit Akuntansi Keuangan/Barang

Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT

Daftar Pertanyaan dan JawabanA. Pembentukan Unit Akuntansi1. Apakah pada tahun 2015 Deputi I sudah membentuk unit akuntansi

BMN?

“Sudah, tapi cuma UAKPB. Deputi I UAKPB dan UAKPA sama saja

unitnya. KPA dan KPB juga dijabat satu orang”.

2. Jika belum dibentuk, beri penjelasan mengapa belum dibentuk!

3. Jika sudah dibentuk, apa dasar pembentukannya?

“Ada Surat Keputusan yang diterbitkan KPA, coba nanti dikonfirmasi ke

pak Yusran langsung. Seinget saya berkasnya ada di dia”.

B. Pengelola BMN1. Apakah pada tahun 2015 Deputi I sudah menunjuk petugas pengelola

SIMAK-BMN?

“Sudah”.

2. Bagaimana pembagian tugas dalam pelaksanaan SIMAK-BMN?

“Kami mengerjakan semuanya bersama-sama, tapi realitanya porsi

terbesar ada di ketua karena dia operator utama aplikasi. Sebenarnya

kalau boleh menambahkan, dari yang saya ketahui pegawai yang

bertugas di area kerja tata usaha atau tata operasional Deputi I ini

mayoritas berlatar belakang pendidikan teknologi informasi. Bahkan

bisa dihitung jari pengurus keuangan Satker dengan latar belakang

Lampiran II

disiplin ilmu ekonomi apalagi keuangan negara, hampir tidak ada. Jadi

mungkin kami paham tentang aplikasi tapi sisi akuntansinya kami tidak

bisa membeikan jaminan”.

“Kalau boleh saya tambahkan lagi, pimpinan terkait sudah sering

memberikan arahan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai di

bidang keuangan negara khususnya akuntansi dan pelaporan BMN.

Wujud pembinaan tersebut bisa berupa training, pelatihan, ataupun

mengikuti workshop bidang BMN. Pembinaan tersebut dimaksudkan

agar pelaksanaan SIMAK-BMN berjalan seperti yang diharapkan, maka

diperlukan juga penetapan atau pembagian tugas setiap pegawai,

sehingga jelas alur kegiatan, atau bisnis proses dalam pelaksanaan

tugas”.

C. Hardware dan Software1. Apakah Deputi I dalam rangka melaksanakan akuntansi dan pelaporan

BMN menggunakan aplikasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan?

“Iya, itu sudah prosedur”.

2. Jika tidak, aplikasi apa yang digunakan dan siapa pengembang aplikasi

tersebut?

3. Apakah hardware yang dimiliki Deputi I sudah memenuhi kriteria yang

diperlukan dalam rangka menjalankan software tersebut?

“Saya rasa PC yang kami punya sudah cukup memadai”.

4. Apakah Deputi I memiliki fasilitas penunjang lainnya yang dalam rangka

pelaksanaan akuntansi dan pelaporan BMN?

“Ada LAN, wifi juga ada dari PIOM”.

D. Kodefikasi dan Klasifikasi BMN1. Bagaimana metode yang digunakan untuk pengklasifikasian dan

pemberian kodefikasi BMN yang ada di Deputi I?

“Klasifikasi dan kodefikasi sudah otomatis dari aplikasinya”.

Lampiran II

2. Apakah semua BMN yang ada di Deputi I sudah diklasifikasikan dan

diberi kodefikasi sesuai dengan PMK No.29/PMK.06/2010?

“Sudah, kecuali mungkin barang yang sudah ada tapi proses

pengadaannya belum beres”.

3. Jika belum berikan alasannya!

E. Transaksi BMN1. Apa saja jenis transaksi-transaksi yang terkait BMN yang dilaksanakan

oleh Deputi I?

“Persediaan yang jelas selalu ada, sisanya tentang peralatan dan

mesin beserta penyusutannya, saldo awal. Itu sih yang rutin ada”.

2. Apakah semua transaksi yang terkait dengan BMN yang dilaksanakan

oleh Deputi I sudah di input sesuai dengan jenis transaksi yang ada?

“Untuk masalah pelaksanaan penginputan transaksi BMN akan lebih

jelas mungkin oleh pak Ketua selaku operator langsung”.

F. Kebijakan Akuntansi BMN1. Bagaimana kebijakan akuntansi terhadap BMN yang dilaksanakan

pada Deputi I dibandingkan dengan peraturan yang berlaku untuk

akuntansi BMN pemerintah pusat?

“Saya rasa kami sudah mengikuti kebijakan yang berlaku saat ini

karena pedoman yang kami gunakan juga jelas dan kami juga selalu

mengupdate peraturan”.

G.Prosedur Akuntansi dan Pelaporan BMN1. Apakah Deputi I sudah teratur melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL

setiap periode?

“Sudah”.

2. Jika perihal tersebut di atas sudah dilaksanakan, apakah sudah

didukung dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)?

Lampiran II

“BAR ada. Biasanya juga dicantumkan dalam Laporan BMN”.

3. Apakah UAKPB melakukan rekonsiliasi internal dengan UAKPA?

“Kami ada sinkronisasi data BMN dan keuangan di internal Deputi I”.


didukung dengan adanya BAR?

“Untuk rekonsiliasi internal kami belum membuat BARnya”.

5. Apakah UAKPB melakukan pengiriman laporan BMN dan ADK ke unit

akuntansi yang ada di atasnya?

“Laporan BMN kami kirimkan juga ke UAPB “.

6. Apakah Satker Deputi I melakukan penatausahaan BMN dengan tertib,

yang ditandai diantaranya dengan memberikan label pada BMN serta

mengarsipkan data terkait dan laporan-laporan BMN?

“Kami sudah berusaha memenuhi dengan maksimal tentang

penatausahaan BMN. Untuk masalah pelabelan juga sudah kami

laksanakan, sedangkan pengarsipan kami memang masih jauh dari rapi

tapi setidaknya dokumennya sudah lengkap”.

7. Apakah Satker Deputi I menyusun semua jenis Laporan BMN?

“Semua jenis Laporan BMN sudah kami susun karena semua memang

terintegrasi dengan aplikasi SIMAK-BMN”

Lampiran II


Identitas Key InformantNama : Yusran Harsyam, S.Kom

NIP. : 19860626 201012 1 005

Jabatan : Ketua Unit Akuntansi Keuangan/Barang

Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT


BMN?

“Sudah, tapi di kami cuma ada UAKPB. Itupun pengurusnya juga sama

dengan UAKPA. Karena Eselon I di Badan POM ini hanya terdiri dari

satu Satker, maka tugas dan kewajiban UAPPB-E1 dan UAKPB akan

sama. Selain itu, Satker di daerah semua UAKPB jadi akan lebih

seragam kalau semua Satker berkedudukan sebagai UAKPB”.



“Kami ada SK KPA tentang itu, lebih detailnya nanti saya berikan

copynya”.


SIMAK-BMN?

“Sudah. Walaupun sudah ada SK yang jelas buat petugas BMN di

Deputi I ini, tapi pekerjaan yang mereka kerjakan masih serabutan.

Semua laporan memang beres tapi sering tidak tepat waktu”.


Lampiran II

“Sebenernya tugas sudah tercantum jelas di SK, namun kami masih

membutuhkan banyak bantuan dari teman-teman non PNS”.



“Iya dari awal kami menggunakan aplikasi tersebut karena juga

memang sudah menjadi prosedur wajib”.


tersebut?



“Hardware yang kami miliki sudah support penuh untuk aplikasi BMN.

Karena kami berusaha untuk menggunakan perangkat yang ter-update

agar setiap aplikasi di update, perangkat yang kami gunakan tetap

support”.



“Tentu saja kami punya. Untuk menunjang kinerja dan memfasilitasi

pertukaran data dengan unit lain, baik secara internal maupun

eksternal, kami memiliki satu jaringan internet, wifi, dan satu jaringan

LAN (Local Area Network)”.



“Pemberian kode dan klasifikasi BMN sudah secara otomatis diberikan

di aplikasinya saat kita melakukan input nama barangnya selain itu

kami juga mengikuti apa yang telah di atur dalam Buku Pedoman

Penatausahaan BMN Badan POM”.

Lampiran II



“Kami sudah melaksanakan pengklasifikasian dan kodefikasi BMN

sesuai sistem aplikasi dan peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK

yang disebutkan”.



oleh Deputi I?

“Untuk jenis transaksi mungkin akan lebih jelasnya jika anda membaca

langsung pada Laporan BMN kami Semester I kemaren. Nanti akan

saya pinjamkan untuk membantu memberikan informasi yang anda

butuhkan”.



“Semua transaksi sudah kami input, penjelasan mengenai catatan-

catatan terkait transaksi bisa dilihat pada Laporan BMN”.




“Karena sudah merupakan keluaran aplikasi SIMAK-BMN maka saya

kira itu sudah disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku

sekarang”.


setiap periode?

Lampiran II

“Rekon dengan KPKNL sudah dilaksanakan setiap akhir periode

semester”.



“Untuk rekon dengan KPKNL sudah ada BARnya”.


“Kami ada sinkronisasi dan update data dengan data keuangan deputi.

Mekanisme tersebut sama dengan rekon”.



“Untuk rekon internal kami belum ada bikin BARnya, mungkin rencana

mulai tahun depan akan dibikin rekon setiap bulan dan sudah

dilengkapi dengan BAR”.



“Kami melakukan pengiriman data ke UAPB setiap akhir periode

semester sebelum melakukan rekon dengan KPKNL”.




“Sejauh ini sudah lumayan walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada

kekurangan disana-sini. Mungkin saya akan menginformasikan

masalah pelabelan saja, karena kebetulan saya langsung yang

menanganinya. Pada umumnya kodefikasi BMN di Deputi I dibuat

dalam label khusus yang ditempelkan pada BMN terkait. Tetapi

berdasarkan jenis dan karakteristik BMN, maka tidak semua BMN

dapat atau memungkinkan ditempeli/diberikan identitas BMN, misalnya

tanah, gedung, dan lainnya. Sebagian BMN yang dimungkinkan untuk

diperbarui sticker/label kodefikasi (identitas) BMN, tetapi oleh kami

belum diperbarui label kode barangnya dikarenakan keterbatasan

Lampiran II

tenaga kami sebagai pengelola BMN untuk pengecekan fisik label

BMN. Selain sebagai pengelola BMN kami juga harus mengerjakan

akuntansi dan pelaporan anggaran Deputi I. Namun kami sudah

mengupdate kode barang tersebut di aplikasi dan Laporan BMN.

Sehingga proses penatausahaan BMN insyallah tidak akan mengalami

kendala”.


“Semua laporan telah disusun dari jenis laporan yang dihasilkan dari

aplikasi BMN”.

Lampiran II


Identitas Key InformantNama : Siti Masyitoh, S.Kom

NIP. : 19820103 200712 2 001

Jabatan : Anggota Unit Akuntansi Keuangan/Barang

Unit Kerja : Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi


BMN?

“Sudah. Unit akuntansi keuangan dan barang jadi satu di Deputi kami

dengan petugas yang sama pula. Hal itu mungkin dalam rangka untuk

mempermudah koordinasi dan pengurangan beban kerja pada masing-

masing pegawai yang terkait, maka selain unit akuntansi dan barang

digabung menjadi satu untuk pejabat penanggungjawabnya juga lebih

baik orang yang sama”.



“Ada Surat Keputusannya namun saya lupa nomor berapa, mungkin

bisa dikonfirmasi ke koordinatornya”.


SIMAK-BMN?

“Sudah”


“Pembagian tentang tugas apa yang harus kami laksanakan tercantum

dalam SK yang saya sebutkan tadi”.

Lampiran II



“Iya kami menggunakan aplikasi tersebut”.


tersebut?



“PC atau laptop yang kami gunakan untuk aplikasi SIMAK-BMN semua

sudah support penuh”.



“Mungkin seperti wifi dan internet jaringan dari PIOM”.



“Klasifikasi dan kodefikasi BMN sudah otomatis dari aplikasi SIMAK-

BMN”.



“Seinget saya sudah sesuai, mungkin bisa di cek melalui Buku

Pedoman Penatausahaan BMN Badan POM. Kami mengacu kesitu,

nanti disitu akan tercantum PMK yang digunakan seharusnya”.



oleh Deputi I?

Lampiran II

“Yang jelas persediaan dan saldo awal akan selalu ada, selebihnya

bisa di cek di Laporan BMN kami semester kemaren, mungkin anda

bisa menghubungi pak Ketua”.



“Seharusnya sudah karena kami sudah melakukan rekon internal dan

eksternal pada akhir periode semester I untuk semua transaksi yang

terjadi pada semester I”.




“Karena laporannya merupakan hasil keluaran sistem, bisa dipastikan

sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sekarang”.


setiap periode?

“Iya, kami tertib melaksanakan rekon dengan KPKNL Jakarta IV setiap

akhir periode semester”.



“Sudah didukung dengan BAR untuk rekon ekternal tersebut”.


“Iya kami juga saling bertukar data dan mencocokkannya”.



“Untuk rekon internal ini belum ada BARnya”.

Lampiran II



“Pengiriman laporan dan data ke UAPB pada akhir periode semester”.




“Kami sudah memberikan label pada BMN yang jadi aset tetap, data-

data juga sudah diarsipkan namun memang untuk masalah

pengarsipan masih terkendala tempat dan tenaga yang

mengerjakannya”.


“Semua jenis laporan sudha disusun dan memang langsung ada dari

aplikasi”.

Lampiran III

PEDOMAN OBSERVASI




pada tahun 2015.


B. Pengelola BMN


Deputi I.







aplikasi SIMAK-BMN.








Kodefikasi BMN.

Lampiran III

E. Transaksi BMN


Satker Deputi I.












atasnya.

Lampiran IV

TRANSKRIP HASIL OBSERVASI

Hal-hal yang akan diobservasi adalah pelaksanaan SIMAK-BMN

pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA

(Deputi I). Berikut hasil observasi yang diperoleh terkait pelaksanaan

SIMAK-BMN pada Satker Deputi I Semester I TA 2015.


Deputi I belum membentuk UAPPB-E1, karena berdasarkan Buku

Pedoman Penatausahaan BMN Badan POM, Badan POM tidak

memiliki struktur organisasi BMN di tingkat UAPPB-E1 disebabkan

karena unit eselon 1 di lingkungan kerja Badan POM hanya terdiri

dari satu Satker sehingga fungsi UAPPB-E1 dan UAKPB akan sama.

2. Pengelola BMN

Petugas pengelola BMN pada Satker Deputi I masih memiliki beban

kerja yang utama selain sebagai pengelola BMN pada unit-unit kerja

yang berbeda-beda di lingkungan Kedeputian I. Penanggung jawab

UAKPB merangkap juga sebagai KPA.


Deputi I dalam rangka melaksanakan akuntansi dan pelaporan BMN

sudah menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan

yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Hardware yang dimiliki

Deputi I sudah memenuhi kriteria yang diperlukan dalam rangka

menjalankan software tersebut. Deputi I juga memiliki fasilitas

penunjang lainnya yang dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan

pelaporan BMN berupa laptop, wifi, jaringan internet kabel, dan LAN.


Pengklasifikasian dan pemberian kodefikasi BMN yang ada di Deputi

I sudah terintegrasi otomatis dengan aplikasi SIMAK-BMN. Untuk

BMN yang menjadi aset diberikan kode label.

5. Transaksi BMN

Lampiran IV

Selama semester I TA 2015 pada Deputi I terdapat transaksi saldo

awal; transaksi perolehan melalui pembelian, transfer masuk, dan

reklasifikasi masuk; transaksi perubahan meliputi pengembangan

dan koreksi perubahan nilai/kuantitas; transaksi penyusutan; dan

transaksi penghapusan melalui reklasifikasi keluar.

Semua transaksi yang terkait dengan BMN yang dilaksanakan oleh

Deputi I sudah di input sesuai dengan jenis transaksi yang ada ke

dalam aplikasi SIMAK-BMN.


BMN yang ada di Deputi I sudah disajikan dalam Laporan BMN.


Deputi I sudah teratur melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setiap

periode akhir semester dan sudah didukung dengan adanya Berita

Acara Rekonsiliasi. Selain itu rekonsiliasi dengan pihak internal juga

sudah dilakukan setiap akhir periode semester, namun belum

didukung dengan adanya BAR. UAKPB Deputi I juga sudah

melakukan pengiriman laporan BMN dan ADK ke unit akuntansi yang

ada di atasnya, yaitu ke UAKPA dan ke KPKNL. Semua jenis

Laporan BMN juga sudah dibuat oleh Satker Deputi I.

Metode pengarsipan data-data terkait BMN, ADK BMN, dan data

dukungnya, serta Laporan BMN belum diarsipkan secara terpusat

dan rapi.

Lampiran V

PEDOMAN PENELAAHAN DOKUMEN




pada tahun 2015.


B. Pengelola BMN


Deputi I.







aplikasi SIMAK-BMN.








Kodefikasi BMN.

Lampiran V

E. Transaksi BMN


Satker Deputi I.












atasnya.

Lampiran VI

TRANSKRIP HASIL TELAAH DOKUMEN

Berikut informasi yang diperoleh dari hasil telaah dokumen terkait

pelaksanaan SIMAK-BMN pada Satker Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA (Deputi I) Semester I TA 2015:


UAKPB Deputi I tahun 2015 dibentuk melalui Surat Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM



Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA TA 2015 tanggal

8 Januari 2015.

2. Pengelola BMN

Penunjukan petugas pengelola SIMAK-BMN pada tingkat UAKPB

dan uraian singkat tugasnya tertuang dalam Surat Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan

Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM



Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA TA 2015 tanggal

8 Januari 2015. Pada tahun 2015 Kepala Badan POM sebagai

Pengguna Barang (PB) telah menetapkan/menunjuk Direktur

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT sebagai KPB

melalui Surat Keputusan Kepala Badan POM RI


Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Di

Lingkungan Badan POM.


Lampiran VI

Peraturan yang digunakan untuk pengklasifikasian dan kodefikasi

BMN adalah PMK 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan

Kodefikasi Barang Milik Negara. Sebenarnya ada revisi terhadap

peraturan tersebut yaitu pada KMK No.14/KM.06/2015, namun

substansinya tidak ada terkait di lingkungan Badan POM pada

umumnya dan Deputi I khususnya. Pengklasifikasian dan kodefikasi

BMN pada Deputi I juga berpedoman pada Buku Pedoman

Penatausahaan BMN Badan POM RI revisi ke-1 tahun 2013.

4. Transaksi BMN

Di dalam Laporan BMN Deputi I semester I TA 2015 diuraikan

secara jelas input transaksi-transaksi yang terkait BMN yang

dilaksanakan oleh Deputi I serta jenis BMN apa saja yang diperoleh,

dihapus, atau disusutkan pada kurun waktu semester I tahun 2015.


Kebijakan akuntansi BMN yang dilaksanakan oleh Deputi I mengacu

pada PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan PMK No.213/PMK.05/2013, seperti yang

disebutkan dalam Laporan BMN Deputi I semester I TA 2015.


Prosedur akunansi dan pelaporan BMN tingkat UAKPB Deputi I

mengacu seperti apa yang telah di atur dalam Buku Pedoman

Penatausahaan BMN Badan POM RI revisi ke-1 tahun 2013.

Keluaran/Laporan yang dihasilkan dari SIMAK-BMN tingkat UAKPB

(semesteran dan tahunan) seperti yang ada dalam Laporan BMN

Deputi I semester I TA 2015 antara lain meliputi:

1) Neraca

2) Laporan Posisi Neraca di Persediaan

3) Laporan Persediaan

4) Laporan Mutasi Barang Persediaan

5) Daftar Transaksi Persediaan

Lampiran VI

6) Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca

7) Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)

8) Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

9) Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel

10) Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan

Ekstrakomptabel

11) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Aset Tak Berwujud

12) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Barang Bersejarah

13) Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Konstruksi Dalam

Pengerjaan

14) Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi

15) Laporan CRBMN Kuasa Pengguna

16) Laporan Penyusutan BMN

17) Laporan Pengelolaan BMN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evi Dwi Pebriani

Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 05 Februari 1989

Agama : Islam

Alamat Rumah : RT.08/RW.01, Pucanganom, Kendal, Ngawi

Status Perkawinan : Belum Kawin

Nama Instansi : Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Unit Kerja : Direktorat Pengawasan Produksi PT & PKRT

Alamat Instansi : Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat

Jabatan : Pengelola Administrasi Keuangan

Pangkat/Golongan : Pengatur TK I / II d

Riwayat Pendidikan : - SD Negeri Kendal I Tamat Tahun 2001

- SMP Negeri 2 Ngawi Tamat Tahun 2004

- SMA Negeri 1 Magetan Tamat Tahun 2007

- Universitas Negeri Brawijaya Tamat Tahun

2010

Riwayat Pekerjaan : 1) CPNS tahun 2010

2) PNS tahun 2011

3) Tugas Belajar di STIA-LAN Jakarta tahun

2014

Documents

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN · PDF fileAdministrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. ... Pengertian Sistem ... dengan harapan sistem pengelolaan keuangan