PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN …...PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA ( Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Pasar ). Fakultas Hukum Universitas Tujuan penelitian

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA

SURAKARTA ( Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Pasar )

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Wandira Kusuma Wardana

E 0008449

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Wandira Kusuma Wardana, E0008449. 2013. PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA (

Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Pasar ). Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki

Lima dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Tempat penelitian

dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yang berupa wawancara dan

juga studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif

dengan model analisis interaktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan :

(1) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kota

Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga bagi setiap pedagang

yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta

harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini

adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota

Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan

peraturan daerah tersebut. Adapun hal tersebut adalah : (a) masih banyak PKL

yang menggunakan kerangka permanen; (b) minimnya kegiatan pemberdayaan

bagi PKL ; (2) Hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pengelolaan

Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Adapun hambatan dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebagai : (a) kurangnya staf dan sarana

prasarana Dinas Pengelolaan Pasar; (b) sulitnya melakukan penataan PKL; (c)

sarana dan prasarana yang kurang mendukung PKL.

Kata kunci :PKL, Pelaksanaan Peraturan Daerah, Surakarta


commit to user

vi

ABSTRACT

Wandira Kusuma Wardana, E0008449. 2013. THE ENFORCEMENT OF

REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR 2008 ON THE

SIDEWALK MERCHANT MANAGEMENT IN SURAKARTA

MUNICIPALITY (A Case Study in the Agency of Market Management).

Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The purpose of this study is to find out the enforcement of the Regional

Regulation of Surakarta Municipality Number 3 Year 2008 on The Management

of Sidewalk Merchant and to find out some obstacles faced in the enforcement of

the Regional Regulation Number 3 Year 2008 on the Management of Sidewalk

Merchant.

This study is descriptive. It is carried out in the Official of Market

Management in the Sidewalk Merchant Management Field. The types of data used

in this study consist of primary and secondary data. The data collecting technique

is field study, in the form of interviews and literature study. Where as, the data

analysis is done qualitatively by interactive analysis model.

From the result and the discussion of this study, it can be drawn some

conclusions: (1) The Arrangement of Sidewalk Merchant, based on the Regional

Regulation of Surakarta Municipality Number 3 Year 2008, is carried out by the

Official of Market Management in the Sidewalk Merchant Management Field

Surakarta Municipality. So, every seller who will have business activities in the

Surakarta Municipality area should get permission from SKPD (Job Unit of

Regional Instrument), in this matter is the Official of Market Management in the

Sidewalk Merchant Management Field of Surakarta Municipality. In practice

there are still things that have not been in accordance with the Regional

Regulations. The things are: (a) there are many sidewalk merchant who use

permanent framework, (b) lack of empowerment for sidewalk merchant ; (2)

Some obstacles in the enforcement of Regional Regulation of Surakarta

Municipality Number 3 Year 2008 on The Sidewalk Merchant Management by

the Official of Market Management in the Sidewalk Merchant Management Field.

The obstacles in the enforcement of Regional Regulation are the following: (a) the

lack of staffs and media in the Market Management Official, (b) the difficulties in

carrying out the arrangement of Sidewalk Merchant; (c) the inappropriate media

and infrastructures in supporting the Sidewalk Merchant.

Keywords: Sidewalk Merchant, the Enforcement of Regional Regulation,

Surakarta


commit to user

vii

MOTTO

Orang yang gagal dalam usahanya masih senantiasa lebih baik dari orang yang tidak

mau mencoba sama sekali.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam

mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil

-Mario Teguh –

Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan

-Bill Clinton-


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Ayahanda Harmadi S.H M.M. dan Ibunda Dra. Hartutiningsih

Kakakku Paramitha Nurina Ayu Ningtyas S.Sos dan Wisudawan Kusuma Rajasa S.E

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran skripsi ini


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus yang

senantiasa mencurahkan berkatnya sehingga Penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA (

Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Pasar )” dapat terselesaikan. Skripsi ini

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh

gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga

akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu

dengan penulis menyampaikan perhargaan dan ucapan terima kasih yang tak

terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.

2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Pius Triwahyudi, S.H.,M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum

Administrasi Negara.

4. Ibu Wida Astuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini yang

selalu sabar serta memberikan pengarahan dan kemudahan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Siti Muslimah S.H., M. H., selaku pembimbing akademik yang telah

memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani kuliah di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang

telah membantu kelancaran perkuliahan.


commit to user

x


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRACK .................................................................................................... v

ABSTRACT ..................................................................................................... vi

MOTTO ......................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ........................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI ........................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xv

BAB I : PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ........................................................................ 5

D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 5

E. Metode Penelitian ....................................................................... 6

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 13

A. Kerangka Teori ......................................................................... 13

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah ................. 13

a. Pengertian Pemerintah Daerah .................................... 13

b. Asas-asas Pemerintahan Daerah ................................... 14

c. Lembaga Pemerintahan Daerah .................................... 15

2. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah ......................... 19

a. Pengertian Otonomi Daerah ......................................... 19


commit to user

xii

b. Tujuan Otonomi Daerah ............................................... 21

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah .................................. 23

d. Asas umum pemerintahan yang layak .......................... 24

3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan ................................... 26

a. Pengertian Kebijakan .................................................... 26

b. Pembuatan Kebijakan ................................................... 27

c. Bentuk-bentuk Kebijakan ............................................. 28

d. Sukses dan gagalnya pelaksanaan kebijakan ................ 30

4. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) ..................... 31

a. Pengertian PKL ............................................................. 21

b. Ciri-ciri PKL ................................................................ 33

B. Kerangka Pemikiran ................................................................. 37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 39

A. Deskripsi Obyek Penelitian ...................................................... 39

B. Perlaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan PKL ............................................... 55

C. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL ....................... 70

BAB IV : PENUTUP ....................................................................................... 74

A. Simpulan ................................................................................... 74

B. Saran ......................................................................................... 76

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 77

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvi


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Skema Model Analisis Kualitatif .................................................. 10

Gambar 2 Kerangka Pemikiran. ..................................................................... 37

Gambar 3 SOTK Dinas Pengelolaan Pasar .................................................... 46


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : keadaan penduduk wilayah Kota Surakarta ............................. 40

Tabel 2 : Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta ........................ 48

Tabel 3 : Asal (KTP) PKL ....................................................................... 49

Tabel 4 : Jenis dagangan PKL ................................................................. 49

Tabel 5 : Waktu berdagang PKL ............................................................. 50

Tabel 6 : Tipe Bangunan/sarana PKL ...................................................... 51

Tabel 7 : Tipe bangunan / tempat PKL yang cenderung menetap ........... 52

Tabel 8 : Tipe sarana PKL yang cenderung bergerak .............................. 52

Tabel 9 : Pengelolaan limbah oleh PKL .................................................. 52

Tabel 10 : Kebersihan dan kerapian lingkungan PKL ............................... 53

Tabel 11 : Lokasi PKL ............................................................................... 53

Tabel 12 : Omset PKL perhari ................................................................... 54

Tabel 13 : Keterkaitan omset/hari dengan tingkat pendidikan .................. 54


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

Lampiran 2: Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala Badan

Perencanaan Daerah Kota Surakarta

Lampiran 3: Surat Permohonan Ijin Kepada Kepala Dinas Pengelolaan

Pasar

Lampiran 4: Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pengelolaan Pasar

Kepada Kepala Sekretaris Bidang Pengelolaan PKL

Lampiran 5: Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Lampiran 6 : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima


commit to user

xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia salah satu isu yang

selalu diangkat adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi

menyangkut pelaksanaan otonomi daerah di setiap propinsi dan kabupaten

atau kota diseluruh Indonesia. Dengan kewenangan yang diberikan oleh

pemerintah pusat, maka beberapa aspek harus dipersiapkan, antara lain

sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta

organisasi dan manajemennya (Darumurti, 2003).

Tuntutan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota

dimaksudkan agar terwujud suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih

demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini wajar karena intervensi

pemerintah pusat masa lalu yang terlalu besar yang menyebabkan inisiatif

dan prakasa daerah cenderung mati sehingga menimbulkan berbagai

masalah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi

di daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan

memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Otonomi daerah

sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi,

keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat

dan daerah dan antar daerah.


commit to user

2

Adanya otonomi daerah diharapkan pembangunan daerah dapat

terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pemerintah daerah

memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sehingga mengetahui

kebutuhan-kebutuhan serta kondisi masyarakat yang ada di daerahnya

masing-masing. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk

mengurusi dan mengelola daerahnya dengan baik dengan segala

kemampuan yang dimiliki daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah terwujud dengan

ditetapkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi

Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor. 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan

otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah

berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, kewenangan tersebut

didasarkan pada asas desentralisasi.

Adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah ini terdapat

pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga

semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan, pengendalian

pembangunan, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Dengan pembangunan daerah, diharapakan dapat menciptakan masyarakat

yang adil, makmur dan sejahtera. Tapi dalam pelaksanaan pembangunan,

pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban

daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Potensi pembangunan daerah salah satunya adalah berasal dari

sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Sektor informal Pedagang Kaki Lima mempunyai beberapa

karakteristik tersendiri, disatu sisi mereka memiliki keunggulan

kompetitif yaitu adanya kemampuan untuk tetap bertahan meskipun

dalam kondisi ekonomi yang sulit dan disisi lain keberadaannya

rentan manakala keberadaan PKL ini tidak dibina, ditata dan diberi


commit to user

3

perlindungan dengan serius oleh Pemerintah

Daerah”(Waluyo,2005:72).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima apabila dikelola dengan baik

maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, retribusi dari sektor perdagangan

ini dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dikelola oleh

pemerintah daerah yang nantinya akan dapat menambah pendapatan

daerah. Terlepas dari potensi ekonomi sektor informal PKL, maraknya

keberadaan PKL di kota-kota besar di Indonesia kerap menimbulkan

masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna

jalan dan masyarakat pada umumnya

“Sebetulnya PKL memahami bahwa mereka telah menempati ruang

publik kota terutama adalah rnenggunakan lahan untuk pejalan kaki

(trotoar) dan taman-taman kota. Hal itu tentu saja sangat berdampak

pada gangguan ketertiban lalu lintas karena mengurangi fungsi

trotoar untuk pejalan kaki. Namun demikian, penyerobotan ruang-

ruang publik oleh PKL sampai sekarang sulit dihindarkan

kemungkinan salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya ruang

atau zona-zona bagi PKL”(Utami, Trisni,Sudarmo,Usman,

Sunyoto& Purwanto.2006:120).

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah

daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk

menangani persoalan PKL, mulai dari yang bersifat persuasif hingga

represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap

PKL. Jika pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang

bisa dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih

diarahkan untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha

bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh

bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya

dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka

akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban. Dalam hal ini,

pemerintah kota Surakarta telah menggunakan beberapa strategi untuk


commit to user

4

menangani PKL, yaitu dengan relokasi, shelterisasi, pemberian tenda, dan

gerobak.

Seiring dengan adanya permasalahan yang timbul dari maraknya

PKL di kota Surakarta tersebut, maka Pemerintah Kota (Pemkot)

Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan untuk untuk

melindungi, memperdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan

PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan

kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau

kepentingan umum.

Pengelolaan dan penataan PKL di Surakarta dapat dikatakan lebih

baik jika dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, hal ini dapat dilihat

antara lain dari minimnya persengketaan antara PKL dan pemerintah kota

Surakarta. Namun bukan berarti pengelolaan PKL di Surakarta tanpa

masalah, kenyataan di lapangan masih terdapat hal yang tidak sesuai

dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang akhirnya akan

menimbulkan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman

masyarakat.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan

menyusun dalam sebuah penelitian hukum dengan judul :

“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN

2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI

KOTA SURAKARTA (Studi Kasus di Dinas Pengelolaan Pasar)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini

penulis merumuskan masalah untuk dapat mengetahui permasalahan apa

yang akan diteliti sehingga memudahkan penulis untuk dapat mengkaji

secara rinci. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian

ini, yaitu:


commit to user

5

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta?

2. Apakah Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang hendak

dicapai oleh peneliti. Tujuan Penelitian ini diperlukan untuk dapat

memberikan arahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif.

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki di Surakarta.

2. Tujuan Subyektif.

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Penulis dibidang

Hukum Administrasi Negara, Khususnya tentang pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

b. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa

dalam meraih gelar strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah salah satu hal penting yang tidak dapat

dipisahkan dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian diharapkan dapat


commit to user

6

memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat

yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum

administrasi negara pada khususnya.

b. Dapat digunakan sebagai bahan bahan referensi dan dapat

menambah literatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

di Kota Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan

pola pikir yang dinamis penulis.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan

masukan dan pemikiran tentang masalah yang diteliti oleh

pihak terkait.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari research yang artinya

mencari; mencari jawaban; sedangkan metode adalah alat yang di gunakan

untuk mencari jawaban. Menurut Soerjono Soekanto, untuk memperoleh

data dan informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan pokok masalah, diperlukan suatu pedoman

penelitian. Metodologi pada hakekatnya adalah memberikan pedoman

tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Adapun metode yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah


commit to user

7

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun

penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum

yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi

hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk

mengetahui gejala-gejala lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Penulisan

deskriptif bermaksud memberikan uraian-uraian maupun data-data yang

berkaitan dengan gejala yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto

mendefinisikan tentang penelitian diskriptif adalah “suatu penelitian

yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya yang dimaksudkan

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori-

teori lama, atau di dalam penyusunan teori-teori baru” (Soerjono

Soekanto, 2010:10).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain secara holistik, dan dengan cara diskriptif dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagi metode ilmiah (Lexy Moeleong,2007:6)

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Pasar Kota

Surakarta. Alasan pemilihan tempat tersebut karena urusan pemerintah

daerah dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan ada pada dinas

tersebut.


commit to user

8

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari

lapangan baik dengan wawancara terhadap narasumber. Dalam

hal ini penulis memperoleh informasi dari Bapak Didik Anggono

HKS, S.Hut., M.Si Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan PKL,

Dinas Pengelolaan Pasar yang memiliki informasi secara

langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mendukung kelengkapan

data primer dan tidak dapat diperoleh langsung dari lapangan

melainkan diperoleh mnelalui bahan dari sejumlah dokumen,

bahan kepustakaan, laporan, hasil penelitian yang terdahulu yang

berwujud laporan serta peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer diperoleh secara langsung dari lokasi

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer

penulis adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan

peraturan daerah (perda) tentang pengelolaan Pedagang Kaki

Lima (PKL). Dalam hal ini penulis mengkhususkan pada

beberapa pegawai/staf Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

ditambah dengan beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi

pustaka yang dalam hal ini berupa literatur peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen yang melengkapi sumber data

primer yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yang sedang

diteliti.


commit to user

9

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat

pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Soerjono

Soekanto, 2010:21)

a. Wawancara

Metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data

dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung terhadap para

pegawai/staf Bagian Pengelolaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar guna

memperoleh data, baik lisan maupun tertulis atau sejumlah

keterangan dan data yang diperoleh.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Dalam studi pustaka ini penulis menggunakan data berupa

perundang-undangan serta mengumpulkan berbagai macam berita

dari internet dan surat kabar terkait dengan PKL. Selain itu penulis

juga membaca dan mempelajari buku-buku literatur, kamus dan

bahan pustaka lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data (Lexy J Maleong, 2002:13) Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila

kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian

kembali mengumpulkan data lapangan (H.B Sutopo,2002:8). Ketiga

komponen tersebut antara lain:


commit to user

10

a. Reduksi data

Kegiatan yang bertujuan mempertegas, memperpendek,

membuat fokus. Membuang hal-hal yang tidak penting myang

muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung

terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

tindakan (H.B Sutopo, 2002:97). Dalam penelitian ini setelah semua

data-data yang diperlukan penulis mengenai pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki

Lima di Kota Surakarta terkumpul, maka langkah selanjutnya yang

dilakukan oleh penulis yaitu menyusun data-data tersebut untuk

ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan

peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, kemudian menarik kesimpulan (HB.

Sutopo, 2002:37), akhirnya penulis menarik kesimpulan mengenai

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Adapun analisis interaksi penelitian dibuat sebagai berikut :

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI

DATA SAJIAN DATA


commit to user

11

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara

empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya

bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan

kesimpulan selama sisa waktu penelitian . aktifitas yang dilakukan

dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang

benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara

deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah

yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data

dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan langkah tersebut

tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga

membuat siklus (HB Sutopo, 2002 : 13).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistem penulisan hukum berfungsi untuk memberikan gambaran

secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai

dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum, maka penulis

menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap

bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan

dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan

landasan teori terhadap penelitian hukum. Pada bab ini

dibahas mengenai :

KESIMPULAN


commit to user

12

1. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

2. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

3. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

4. Tinjauan Umum Mengenai Pedagang Kaki Lima

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian

dan pembahasan, yaitu tentang Dalam bab pembahasan

penulis berusaha menerangkan bagaimana pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), problematika-

problematika dalam pelaksanaanya dan juga tindakan-

tindakan atau cara yang dilakukan untuk mengatasinya

oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi

beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dari

data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban

terhadap pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran

dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga

bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. KERANGKA TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Indonesia adalah Negara yang wilayahnya terdiri dari

kepualauan-kepulauan dan memiliki jumlah penduduk yang

besar. Melihat kondisi tersebut maka untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka

dibentuklah pemerintahan daerah guna melaksanakan tugas

pembantuan didaerah.

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat

dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 dimana disebutkan bahwa hubungan wewenang

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan

dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum,

kemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan

dilaksanakan secara adil, selaras berdasarkan undang-undang.

Adanya Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 maka untuk mengatur lebih khusus

mengenai pemerintah daerah, Pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah.


commit to user

14

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

pengertian Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah

Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sedangkan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian penyelenggara pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga pemerintahan

daerah yaitu Pemerintah Daerah sebagai badan eksekutif yang

dilakukan oleh kepala daerah berserta perangkat daerah lainnya

dan DPRD sebagai badan legislatif, anggaran dan pengawas

pemerintahan.

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan

rumusan dan tafsiran undang-undang yang mengatur otonomi

daerah di Indonesia, dikenali beberapa asas :

1) asas desentralisasi

Pengertian asas desentralisasi dalam Pasal 1 ayat (7)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia

2) asas dekonsentrasi

Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

disebutkan bahwa pengertian dari Dekonsentrasi adalah

pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada Gubernur sebagian wakil pemerintah dan/atau

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu


commit to user

15

3) asas tugas pembantuan

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

menyebutkan tugas pembantuan adalah penugasan dari

pemerintah kepada Kepala Daerah dan/atau Desa dari

pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau

desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa

untuk melaksanakan tugas pembantuan.

(DR.J.Kaloh, 2007:258).

c. Lembaga Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maka lembaga

pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat

daerah lainya sebagai eksekutif dan DPRD sebagai badan

legislatif, anggaran dan pengawas. Dilihat dari sistem

administrasi publik kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan

integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang

tugasnya, berikut uraian mengenai kepala daerah beserta

perangkatnya dan DPRD :

1) Kepala Daerah

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang

melaksanankan peraturan perundangan. Dalam wujud

konkritnya,lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah

organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan

pemerintahan di daerahnya. (Hanif Nurcholis, 2005: 118).

Setiap daerah selalu dipimpin oleh Kepala Daerah yang

dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Untuk daerah provinsi

Kepala Daerah disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut

Bupati dan untuk kota disebut Walikota. Berdasarkan Pasal 25

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b) mengajukan rancangan Peraturan Daerah;

c) mengajukan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan

persetujuan bersama DPRD;


commit to user

16

d) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD kepada DPRD untk dibahas dan

ditetapkan bersama;

e) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

f) mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadila dan

dapat menunjuk kuasa hak untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

g) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2) Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur,

sedangkan Wakil Kepala Daerah Kabupaten disebut Wakil

Bupati, dan Wakil Kepala Daerah Kota disebut Wakil

Walikota. Dimana tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah

sama dengan Kepala Daerah kecuali dalam hal mengajukan

rencana dan menetapkan Peraturan Daerah. Tugas dan

wewenang Wakil Kepala Daerah Menurut Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

a) Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah :

(1). membantu kepala daerah dalam

menyelenggarakan pemerintahan daerah;

(2). membantu kepala daerah dalam

mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal

di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau

temuan hasil pengawasan aparat pengawasan,

melaksanakan pemberdayaan perempuan dan

pemuda, serta mengupayakan pengembangan

dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan

hidup;

(3). memantau dan mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan

kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

(4). memantau dan mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah

kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil

kepala daerah kabupaten/kota;

(5). memberikan saran dan pertimbangan kepada

kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan

pemerintah daerah;


commit to user

17

(6). melaksanakan tugas dan kewajiban

pemerintahan lainnya yang diberikan oleh

kepala daerah; dan

(7). melaksanakan tugas dan wewenang kepala

daerah apabila kepala daerah berhalangan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung

jawab kepada kepala daerah.

c) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah

sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah

meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam)

bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Tugas wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada

kepala daerah. Apabila kepala daerah meninggal dunia,

berhenti, diberhentikan, atau tidak melakukan kewajibanya

selama 6 bulan secara terus menerus dalam masa jabatanya,

wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai

habis masa jabatannya.

3) Sekretariat Daerah

Pemerintah daerah mempunyai perangkat daerah dimana

sekretariat daerah termasuk didalamnya. Sekretariat daerah

adalah unsur staf pemerintah daerah, maksudnya sebagai

lembaga yang memberi dukungan data, informasi, dan

perencanaan pada pemerintahan daerah.(Hanif Nurcholis,

2005: 128)

Berdasarkan Pasal 121 Undang-undang 32 tahun 2004

menyebutkan bahwa Sekretariat daerah dipimpin oleh

Sekretaris Daerah. Tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah

adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan

dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

daerah, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya

bertanggungjawab pada Kepala Daerah.

4) Dinas Daerah


commit to user

18

Berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 menyatakan bahwa dinas daerah merupakan unsur

pelaksana dari otonomi daerah. Dimana dinas daerah dipimpin

oleh Kepala Dinas yang memenuhi syarat atas usulan

Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

5) DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai

lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai

mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai wewenang

dan tugas yaitu :Dalam Pasal 42 Undang-undang 32 Tahun

2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tugas dan wewenang

yang dimiliki oleh DPRD adalah :

a) membentuk (membuat) Perda yang dibahas dengan kepala

daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD

bersama dengan kepala daerah;

c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan

peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala

daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam

melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja

sama internasional di daerah;

d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala

daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD

Kabupaten/Kota;


commit to user

19

e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan

jabatan wakil kepala daerah;

f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada

pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional

di daerah;

g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

i) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi

dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah;

j) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama

antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah;

k) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang ada.

Ketika menjalankan tugasnya Pemerintah tidak bertanggung

jawab terhadap DPRD. Karena Kepala Daerah dipilih langsung oleh

rakyat. Karena itu hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

hanyalah hubungan kerja yang kedudukannya setara yaitu sama dan

sederajat, tidak saling membawahi dan bersifat kemitraan.

(http://bangka.tribunnews.com/2012/08/09/kemitraan-pemda-dan-

dprd)

2. Tinjauan Mengenai Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani

yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-

undang, yang dapat diartikan membuat peraturan perundang-

undangan sendiri.

http://bangka.tribunnews.com/2012/08/09/kemitraan-pemda-dan-dprd

http://bangka.tribunnews.com/2012/08/09/kemitraan-pemda-dan-dprd


commit to user

20

Pada jaman Orde Baru Indonesia terdapat Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

Daerah dimana hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah

pusat didaerah., Namun sejak bergulirnya era reformasi sistem

otonomi daerah yang sebenarnya mulai digunakan.

Menurut H.A.W Widjaja otonomi daerah adalah

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasar aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (H.A.W Widjaja, 2004:76)

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, Pasal 1 butir 5 mendefinisikan otonomi daerah adalah :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.32 Tahun

2004 disebutkan juga yang dimaksud dengan daerah otonom

adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.


commit to user

21

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak dapat

dipisahkan dengan adanya asas desentralisasi. Dimana dalam UU

No.32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) menjelaskan tentang

desentralisasi yang artinya adalah

“penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Kebijakan desentralisasi bertujuan dalam rangka efisiensi

alokasi arus barang publik ke daerah serta mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat local guna mendorong demokratisasi yaitu

mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah.

Desentralisasi digunakan Pemerintah guna lebih mendekatkan diri

dengan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam jurnal

Michiels S. De Vries, The rise and fall of decentralization: A

comparative analysis of arguments and practices in European

countries yaitu:

Decentralization is a means for overcoming the limitations

of centrally controlled nation planning by delegating

greater authority to officials working in the field, closer to

the problems. It can cut through red tape and may increase

officials’ knowledge of and sensitivity to local problems; it

may result in better penetration of national policies to

remote local communities, greater representation for

various religious, ethnic and tribal groups in the policy

process, and greater administrative capability at the local

level. It can provide a structure in which local project can

be coordinated, it can enhance civic participation, and it

may neutralize entrenched local elites, who are often

unsympathetic to national development policies. It may

result in a flexible, innovative and creative administration,

it is more effective in its implementation, because of

simplified monitoring and evaluation, it can increase

political stability and national unity and it reduces

diseconomies of scale: it is more efficient. (Michiels S. De

Vries.2000.Vol. 38 Issue 2 Hal. 197).

b. Tujuan Otonomi Daerah


commit to user

22

Sistem otonomi daerah digunakan karena adanya tuntutan

dari masyarakat karena dengan otonomi daerah pemerintah daerah

jauh lebih mengerti tentang keadaan ekonomi, sosial, budaya

daerahnya, untuk itu tujuan dari pemberian otonomi daerah

adalah :

1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin membaik.

2) pengembangan kehidupan demokrasi.

3) distribusi pelayaan publik yang semakin membaik,

merata, dan adil.

4) penghormatan terhadap budaya lokal.

5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah

(Sarundajang, 2005:80).

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk

pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan. Adanya

otonomi daerah diharapkan sebagai salah satu cara suatu daerah

mampu dan merasa berkewajiban melancarkan pembangunan

dengan penuh tanggung jawab agar tercipta masyarakat yang adil

dan makmur.

Tujuan pemberian otonomi daerah harus memenuhi empat

aspek yaitu :

1) Dari segi politik

Untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan

aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah

sendiri, maupun untuk mendukung politik dan

kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan

dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

2) Dari segi manajemen pemerintahan

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam

memberikan penyelenggaraan pemerintahan, terutama

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat

dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam

berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3) Dari segi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan

kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha

pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga

masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak


commit to user

23

tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki

daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4) Dari segi ekonomi pembangunan

Untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan

guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin

meningkat

(Sarundajang, 2005: 82)

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dari otonomi maka dalam

pelaksanaan otonomi daerah haruslah berdasarkan prinsip-prinsip

pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang

dapat menjamin bahwa daerah mampu mengurus rumah

tangganya sendiri. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada angka

1, huruf b disana dijelaskan tentang prinsip-prinsip otonomi

daerah yaitu:

1) Prinsip otonomi seluas-luasnya

Dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi

urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

ini.

2) Prinsip otonomi nyata

Dalam arti suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan

kekhasan daerah.

3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang

pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian

utama dari tujuan nasional.


commit to user

24

Pemberian otonomi kepada daerah berorientasi pada

pembangunan, yaitu pembangunan yang meliputi semua segi

kehidupan dan penghidupan daerah diharapkan mampu dan

berkewajiban melancarkan pembangunan dengan penuh tanggung

jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik

materiil maupun spiritual. Adapun urusan pemerintahan daerah

untuk kabupaten/kota disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai

berikut :

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang

berskala kabupaten/kota meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata

ruang;

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat;

4. penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. penanganan bidang kesehatan;

6. penyelenggaraan pendidikan;

7. penanggulangan masalah sosial;

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;

10. pengendalian lingkungan hidup;

11. pelayanan pertanahan;

12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

14. pelayanan administrasi penanaman modal;

15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat

pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

d. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL)


commit to user

25

Asas Umum Penyelenggaraan Negara atau sering disebut

dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang Layak (good

governance) adalah asas-asas hukum tidak tertulis dimana untuk

keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat

diterapkan (Ridwan HR,2006:250). Asas-asas umum

pemerintahan yang layak pertama kali ada ketika jaman

penjajahan Belanda, asas-asas ini timbul karena adanya

kekhawatiran dari kalangan warga negara dengan adanya tindakan

sewenang-wenang pemerintah yang dapat merenggut hak asasi

warga negara.

Asas-Asas umum Pemerintahan yang layak berfungsi

sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara dalam

menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim

administrasi dalam menilai tindakan administrasi (yang berwujud

penetapan/beschikking) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi

pihak penggugat (Ridwan HR,2006:247).

Asas-asas umum penyelenggaran negara dalam Pasal 20

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain :

1) asas kepastian hukum;

2) asas tertib penyelenggaraan negara;

3) asas kepentingan umum;

4) asas keterbukaan;

5) asas proporsionalitas;

6) asas profesionalisme;

7) asas akuntabilitas;

8) asas efisiensi; dan

9) asas efektifitas.

Dalam perkembanganya, Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Layak (AAUPL) ini memiliki arti yang sangat penting

karena dapat berfungsi sebagai berikut :


commit to user

26

1) Bagi administrasi negara, AAUPL ini bermanfaat

sebagi pedoman dalam melakukan penafsiran dan

penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selain

itu, sekaligus membatasi dan menghindari

kemungkinan administrasi negara menggunakan freles

ermessen/ melakukan kebijaksanaan yang jauh

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

2) Bagi warga masyarakat, AAUPL dapat digunakan

sebagai dasar dalam mencari keadilan.

3) Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat

menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan

badan atau pejabat TUN.

4) Bagi badan legislatif, AAUPL dapat dijadikan pedoman

dalam merancang suatu undang-undang (Ridwan HR,

2006;252).

3. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa

kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut

sebagai public policy.

“Public policy yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan

bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai

dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang

mempunyai tugas menjatuhkan sanksi” (Nugroho R., 2004;

1-7).

Menurut S. Zainal Abidin (dalam Syahrin Naihsy 2006:18)

kebijakan publik adalah regulasi yang berkaitan dengan umum

atau semua orang secara luas dan tidak hanya untuk kalangan

terbatas saja yang mempunyai sifat memaksa untuk dipatuhi

(Syahrin Naihsy,2006:18). Sedangkan menurut Thomas R. Dye

(dalam Hanif Nurcholis 2005;158)

“Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan

atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu

kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi

kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang


commit to user

27

holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang

besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya

tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun

demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana

dalam menetapkan suatu kebijakan” (Hanif

Nurcholis,2005:158)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah aturan yang

dikeluarkan pemerintah mengatur kehidupan bersama yang

harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya yang

mempunyai sifat memaksa untuk dipatuhi yang bertujuan untuk

mengatur kehidupan dan bermanfaat bagi bersama.

b. Pembuatan Kebijakan

Dalam membuat suatu kebijakan supaya dapat mencapai

sasaran dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah

sendiri maka suatu kebijakan harus didahului dengan

perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan kebijakan publik

merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-

persoalan publik dalam rangka mencapai kesehjateraan bersama.

Untuk membuat perencanaan kebijakan publik yang baik,

matang, dan terarah maka perlu diketahui karakter kebijakan

yang baik. Karakter kebijakan publik yang baik Menurut Badjuri

dan Yuwono (dalam Hanif Nurcholis; 2005:160) adalah :

1) Merupakan respon yang positif terhadap dan pro aktif

terhadap kepentingan publik;

2) Merupakan hasil dari konsultasi publik, debat publik,

atau analisis yang mendalam, rasional, dan ditujukan

untuk kepentingan umum;

3) Merupakan hasil dari manajemen partisipatif yang tetap

membuka diri terhadap masukan dan input sepanjang

belum ditetapkan sebagai kebijakan;

4) Akan menghasilkan rencana kebijakan yang mudah

dipahami, mudah dilakukan, mudah dievaluasi,


commit to user

28

indikatornya jelas sehingga mekanisme akutabilitasnya

mudah pula;

5) Merupakan produk pemikiran yang panjang yang telah

mempertimbangkan berbagai hal yang

mempengaruhinya dan;

6) Merupakan perencanaan yang bervisi ke depan dan

berdimensi luas yang tidak diabdikan untuk kepentingan

sesaat semata-mata.

William Dunn (dalam Waluyo, 2005) mengemukakan

proses pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai

serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan

waktu:

1) Pertama : Penyusunan agenda, para pejabat yang

dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda publik;

2) Kedua : Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan

alternatif kebijakan untuk mengatisipasi masalah;

3) Ketiga : Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,

konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan

peradilan;

4) Keempat : Implementasi kebijakan, kebijakan

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia;

dan

5) Kelima : Penilaian kebijakan, untuk pemeriksaan dan

akuntansi dalam pemerintahan menentukan apabila

badan-badan eksekutif, legislatif, dan badan peradilan

memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan oleh

undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan

pencapaian tujuan.

c. Bentuk Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk,

antara lain :

1) Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan

masyarakat (regulasi).

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan

Presiden juga Peraturan Daerah dapat digolongkan dalam


commit to user

29

bentuk ini. Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan

masyarakat, kebijakan dapat berubah mengikuti perubahan

masyarakat dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada

suatu waktu.

Namun demikian, pada saat ini ada kecenderungan dan

tuntutan masyarakat untuk mengurangi campur tangan

pemerintah secara langsung dengan lebih banyak melibatkan

pihak swasta dalam pelayanan masyarakat. Pertimbangan

untuk efisiensi bagi pihak pemerintah di samping tentu saja

kemampuan pihak swasta yang lebih besar. Efisien karena

pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tenaga kerja,

pemeliharaan gedung dan sebagainya. Tentunya biaya

termaksud dapat dipergunakan untuk keperluan pembiayaan

lain.

2) Distribusi atau alokasi sumber daya

Kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk

membantu golongan ekonomi lemah, pada perkembangannya

menjadi kebijakan yang ditujukan untuk mengimbangi

berbagai kesenjangan antar golongan dan daerah dalam suatu

negara. Kesenjangan yang disebabkan oleh pembangunan

dimana daerah tertinggal makin tertinggal apabila tidak ada

kebijakan khusus dalam hal distribusi dan alokasi sumber

daya atau fasilitas.

3) Redistribusi atau relokasi

Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan sebagai akibat

dari kesalahan kebijakan industri sebelumnya. Sasarannya

pada pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu

kegiatan ekonomi golongan maju lebih sedikit dibebani untuk

memberi fasilitas berkembang bagi yang lemah.

4) Pembekalan atau pemberdayaan


commit to user

30

Pembekalan atau pemberdayaan ini dimaksudkan sebagai

modal atau melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana

yang perlu agar dapat berdiri sendiri dengan tujuan untuk

pemerataan. Namun pemerataan di sini lebih pada

pemerataan kemampuan agar dapat berkembang sendiri.

Sebagai contoh adalah pemberian kredit tanpa bunga.

5) Etika

Aturan-aturan moral berdasarkan kaidah yang berlaku,

baik berupa aturan agama ataupun adat yang dapat dijadikan

arahan atau pedoman bagi tindakan pemerintah. Kebijakan

pemerintah untuk memperlakukan aturan-aturan tersebut

merupakan kebijakan pelaksanaan.

Satu hal yang patut diingat oleh pembuat kebijakan adalah

bahwa apabila kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai

bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada atau

diterima dalam masyarakat. Maka dapat dipastikan bahwa

kebijakan tersebut akan mengalami berbagai kesulitan dalam

pelaksanaanya.

d. Sukses dan Gagalnya Pelaksanaan Kebijakan

Semua kebijakan yang ditetapkan diharapkan sukses

dalam pelaksanaannya, Namun tidak dapat dipungkiri dalam

kenyataannya banyak kebijakan yang gagal dilaksanakan.

Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

kondisi-kondisi sebagai berikut :

1) Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika

lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan

kebijakan akan berhasil, sebaliknya jika menolak maka

kebijakan akan gagal, oleh karena itu harus ada

penyamaan visi dan persepsi dalam pengambilan

kebijakan;

2) Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup;

3) Dukungan dari berbagai sumber daya yang ada. Makin

tinggi dukungan makin tinggi tingkat kesuksesanya;


commit to user

31

4) Kemampuan pelaksanaan kebijakan menganalisis

kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan

kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan

menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan

kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan

dampaknya akan makin tinggi tingkat keberhasilannya;

dan

5) Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap

kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

koordinasi.(Hanif Nurcholis, 2005:165)

Meskipun Kebijakan pemerintah daerah sudah dirancang

dan direncana sedemikian rupa agar dapat mensejahterakan

rakyatnya tapi masih juga terdapat kemungkinan gagal dalam

pelaksanaan kebijakannya. Hal-hal yang membuat pelaksanaan

kebijakan gagal antara lain:

1) Kebijakan yang dibuat spesifikasinya tidak lengkap.

Maksudnya kebijakan yang dibuat tidak dirinci

spesifikasinya secara lengkap, akibatnya para pelaksana

bingung dan membuat penafsiran sendiri-sendiri;

2) Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan

tidak cocok;

3) Ada tujuan yang saling berlawanan. Tidak semua

instansi dalam pemerintahan mempunyai tujuan searah;

4) Insentif tidak memadai. Maksudnya para pelaksana

kebijakan merasa bahwa upah tambahan untuk

melaksanakan kebijakan tidak seimbang dengan jerih

payah;

5) Ketidakjelasan arah antara antara kebijakan dasar dengan

kebijakan implementasinya;

6) Keterbatasan keahlian. Para pelaksana kebijakan harus

mempunyai keahlian tertentu;

7) Sumber daya administrasi terbatas ;dan

8) Kegagalan komunikasi. Hal ini dipengaruhi kondisi-

kondisi yang menyertainya. (Hanif Nurcholis, 2005 :

165-166)

4. Tinjauan Mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pengertian PKL

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial

Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa

setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana


commit to user

32

untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki

atau sekitar satu setengah meter. Ternyata sekian puluh tahun

setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan

kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjual.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima menyebutkan :

“Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak

maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah

dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

Sedangkan Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

pengertian dari Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah

“pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non

formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan

lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah

sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar

pasang”.

Menurut Kartini Kartono, dkk (dalam Maria Madalina,

2005). definisi pedagang kaki lima adalah :

1) Pada umumnya dapat dikatakan PKL berkecimpung

dalam usaha yang disebut sektor informal;

2) Perkataan “kaki lima” memberikan pengertian bahwa

pada umumnya mereka menjual barang dagangannya

pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka

pertokoan yang dianggap strategis;

3) PKL pada umumnya memperdagangkan bahan

makanan, minuman dan barang komsumsi lainnya yang

dijual secara eceran;

4) Para PKL umumnya bermodal kecil bahkan ada yang

hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan

mendapatkan komisi;

5) Pada umumnya kuantitas barang yang diperdagangkan

oleh PKL itu relatif rendah;


commit to user

33

6) Kualitas barang-barang dagangan PKL itu tidak

seberapa;

7) Kasus dimana PKL berhasil secara ekonomis sehingga

akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang pedagang

yang sukses agak langka;

8) Pada umumnya usaha PKL merupakan usaha yang

melibatkan struktur anggota keluarga;

9) Tawar-menawar antara pedagang dengan pembeli

merupakan ciri khas dalam usaha PKL;

10) Ada PKL yang melaksanakan pekerjaan secara

musiman, sering terlihat dagangannya juga berganti-

ganti; dan

11) Mengingat faktor kepentingan, maka pertentangan

antara kelompok PKL itu merupakan kelompok yang

sulit bersatu dalam bidang ekonomi walaupun perasaan

setia kawan diantara mereka sangat kuat (Maria

Madalina,2005:25)

Melihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan

bahwa pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha disektor

informal yang berada dipinggir jalan atau dimuka pertokoan yang

umumnya menjual makanan dan minuman yang sarana atau

perlengkapanya mudah dibongkar pasang/ knock down.

“Pada masa sekarang ini, keberadaan pedagang kaki lima

diperumpamakan sebagai pisau bermata dua, sebagai sektor

informal pedagang kaki lima mampu menjadi pengaman

ekonomi saat terjadi krisis ekonomi. Dimana pedagang kaki

lima mampu bertahan dan menampung korban-korban

pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga rasa frustasi

akibat kehilangan pekerjaan/mata pencaharian dapat

terobati. Roda perekonomian nasional hampir terhenti/lesu,

namun pedagang kaki lima mampu mengerakannnya. Disisi

lain keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali

menjadi beruang bagi kelangsungan hidup Pemerintah kota

sendiri. Karena keberadaan pedagang kaki lima yang hanya

melibatkan kepentingan sesaat dan pribadi telah bertabrakan

dengan kebijakan pemerintah Kota dalam melindungi

kepentingan umum/banyak pihak” (Yetty Sarjono,

2005:144-145)

b. Ciri-ciri PKL

Para pedagang kaki lima umumnya mempunyai corak yang

berbeda-beda dan sangat beragam jenisnya sehingga sangat sulit


commit to user

34

menggambarkanya. Menurut Pendapat Wirosardjono PKL

mempunyai ciri-ciri :

1) Pola kegiatanya tidak teratur, dalam artian baik waktu,

permodalan maupun penerimaanya;

2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan

oleh pemerintah;

3) Modal peralatan dan perlengkapan maupun omzet biasanya

kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian;

4) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha lain yang besar,

umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat

yang berpendapatan rendah;

5) Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan yang khusus;

6) Umumnya setiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang

sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari

daerah yang sama;dan

7) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan

dan lain sebagainya. (dalam Waluyo, 2008:78)

Pedagang kaki lima sebagai sub sektor informal adalah

salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dari

kebanyakan kota di Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin dan

Asia. Pedagang kaki lima menempati urutan teratas dalam

mendominasi kesempatan kerja di dalam sektor informal.

“We argue that the poor in developing countries work in the

informal sector to generate supplementary income when the

government cannot tax enough from the richer to generate

subsidies for the poor”.( Journal Law Economy of 2011:70)

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Kami berpendapat bahwa kaum miskin di negara-negara

berkembang bekerja di sektor informal untuk menghasilkan

pendapatan tambahan ketika pemerintah tidak bisa memungut


commit to user

35

pajak yang cukup dari orang kaya untuk menghasilkan subsidi

bagi masyarakat miskin.

Aktivitas-aktivitas sektor informal tidak terbatas pada

pekerjaan-pekerjaan di pinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan

juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi. ciri-ciri sektor informal

adalah :

1) Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik,

karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas

atau kelembagaan yang tersedia disektor informal;

2) Pada umumnya kegiatan usaha tidak mempunyai ijin

usaha;

3) Pola kegiatan usaha tidak teratur dengan baik dalam arti

lokasi maupun jam kerja;

4) Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk

membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai

sektor ini;

5) Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub

sektor yang lainnya;

6) Teknologi yang dipergunakan tradisonal;

7) Modal dan perputaran usahanya relatif kecil, sehingga

skala operasionalnya juga kecil;

8) Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan

formal,sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman

sambil kerja;

9) Pada umumnya unit usaha termasuk “one man

enterprise” dan kalaupun pekerja biasanya berasal dari

keluarga sendiri;dan

10) Hasil produksi atau jasa terutama dikomsumsi

masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (Maria

Madalina,2005:27)

Seiring dengan mulai bangkitnya pembangunan pusat-pusat

perekonomian di Kota Surakarta, sektor informalpun (termasuk

didalamnya pedagang kaki lima) turut mengalami perkembangan.

Tanpa disadari sektor informal adalah salah satu potensi ekonomi

kota yang dapat menunjang pembangunan daerah Kota Surakarta.

Melihat perkembangan sektor informal tersebut maka untuk

melindungi, memperdayakan, mengendalikan dan membina

kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam melakukan usaha


commit to user

36

agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya

serta untuk melindungi hak-hak pihak lain/kepentingan umum di

Kota Surakarta maka ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor

3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kebijakan

Pemerintah Daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan dan

pengawasan serta penertiban PKL yang bertujuan untuk

meningkatkan kesehjateraan PKL, menjaga keteriban umum dan

kebersihan lingkungan.


commit to user

37

2. KERANGKA PEMIKIRAN

Keterangan :

Keberadaan PKL nyatanya menimbulkan menimbulkan berbagai

masalah lingkungan dan sosial seperti menggangu kebersihan,

keindahan, keamanan dan ketertiban. Dengan adanya otonomi daerah

Permasalahan terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima

Satpol PP

Pengelolaan,

Pembinaan, Penataan

Dinas Pengelolaan Pasar

Sesuai Harapan Adanya Hambatan

Mengeluarkan Kebijakan

Berupa Peraturan Daerah

Upaya Mengatasi

Pelaksanaan

Menjadi urusan Pemerintah

Daerah dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

Penertiban

Pengawasan

Keberadaan PKL


commit to user

38

maka pemerintah daerah Kota Surakarta memiliki wewenang untuk

mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam penyelenggaraan

pemerintahannya tersebut berdasarkan potensi dan kemampuan yang

dimiliki.

Untuk itu pemerintah daerah Kota Surakarta mengeluarkan

kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Yang bertujuan

untuk melindungi dan juga untuk mengelola, memberdayakan,

mengendalikan dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam

melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan

kesejahteraannya serta dapat melindungi hak-hak pihak lain dan atau

kepentingan umum di Kota Surakarta sehingga keberadaan dari para

Pedagang Kaki Lima tersebut dapat memberi kepastian usaha bagi

setiap Pedagang Kaki Lima. Dengan ditetapkannya peraturan daerah

tersebut maka diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar

dan baik oleh para pihak yang terkait agar apa yang menjadi tujuan

pembuatan peraturan tersebut dapat tercapai. Tapi ternyata, pelaksaanan

Peraturan itu juga tidak mudah dan banyak hambatan yang harus

dihadapi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk

menulis mengenai pelaksanaan peraturan daerah Kota Surakarta yang

terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL).


commit to user

39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang

menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota

Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo terletak di dataran rendah

dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut, yang

berarti lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan permukaan sungai

Bengawan Solo. Selain Bengawan Solo dilalui juga beberapa sungai, yaitu

Kali Pepe, Kali Anyar dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di

Bengawan Solo. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terdapat di

Wilayah Propinsi Jawa Tengah. Terletak antara 1100 45’ 15’’ BT – 1100

45’ 35’’ BT, antara 700 36 LS. Secara administrasi batas-batas Kota

Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.

b. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.

d. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

Kota Surakarta mempunyai wilayah dengan luas 4.404,0593 Ha yang

terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu :kecamatan Laweyan, Kecamatan

Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan

Banjarsasi, terdiri dari 51 (lima puluh satu) Kelurahan Rukun Warga

sebanyak 601 Rukun Warga (RW) dan sejumlah 2.705 Rukun Tetangga

(RT). Wilayah Kota Surakarta didiami oleh lebih dari 500.000 jiwa, dengan

tingkat kepadatan penduduk 12.177 per km. ( www. Kota Surakarta.co.id)

http://www.kota/


commit to user

40

Tabel 1

Keadaan Penduduk Wilayah Kota Surakarta

No. Kecamatan Luas (km2) Jml. Penduduk Tingk. Kepadatan

1.

2.

3.

4.

5.

Laweyan

Serengan

Psr. Kliwon

Jebres

Banjarsari

8,638

3,194

4,815

12,562

14,811

10.178

62.112

82.784

123.492

158.558

11.776

19.446

17.185

10.212

10.705

Sumber : www.SurakartaKota.bps.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari tingkat kepadatan

penduduk dari masing-masing kecamatan di wilayah Kota Surakarta, maka

terlihat bahwa Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk yang

paling besar. Pemerintah Kota Surakarta terdiri dari 5 (lima) kecamatan

yang dibagi dalam 51 (lima puluh satu) kelurahan, 562 Rukun Warga (RW),

dan 2.515 Rukun Tetangga (RT).

3. Visi, Misi Kota Surakarta

Visi Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025

adalah “Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Untuk

mewujudkan Visi Kota Surakarta dimasa depan, ditetapkan misi sebagai

berikut :

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai antara lain dengan

semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan

http://www.surakarta/


commit to user

41

masyarakat, semakin tingginya kemampuan dan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi yang dilandasi

oleh semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai cermin

masyarakat berbudaya dan berakhlaq mulia sesuai nilai-nilai falsafah

Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

b. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum

Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan mutu

pelayanan umum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Tingginya kualitas pelayanan umum dapat dinilai

berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti akuntabilitas,

responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan lain

sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat

yang dilayani.

c. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan

pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat

keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin menurun

dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat; meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat

maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam

mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas;

semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kehidupan

berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan

dan ketertiban dan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap

berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas.

d. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap

Perekonomian daerah yang mantap sangat menentukan

keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang mantap

ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian


commit to user

42

masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian

daerah; serta semakin berkembangnya berbagai lembaga penunjang

perekonomian daerah.

e. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan semakin

meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan

fungsinya atau peruntukannya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang

berkarakter Surakarta (city branded); semakin terkendalinya pemanfaatan

ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata

Ruang Kota (RUTRK); semakin meningkatnya pola pengembangan dan

pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola

pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan; semakin

optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat; semakin

optimalnya program pengembangan sistem informasi dan sistem

pendaftaran tanah; semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau

konflik-konflik masalah pertanahan.

f. Mewujudkan Perlindungan Sosial

Pembangunan daerah selain telah berhasil meningkatkan

kesejahteraan masyarakat harus senantiasa waspada terhadap timbulnya

ekses sosial semakin maraknya penyandang tuna sosial. Untuk itu proses

pembangunan harus dapat menjamin terciptanya perlindungan sosial bagi

seluruh warga masyarakat dengan melibatkan secara aktif pemberdayaan

masyarakat. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan

pengaruh perdagangan bebas yang sewaktu-waktu dapat mengintervensi

kepentingan dalam negeri.


commit to user

43

g. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup

dan berkualitas

Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik

semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan

kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk itu

diperlukan ketersediaan sarana prasarana perkotaan yang cukup yang

meliputi pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan dapat terjangkau,

sarana prasarana lingkungan seperti sanitasi, ruang hijau, air bersih dan

persampahan, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan

transportasi, sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan

tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas. (Peraturan Daerah Kota

Surakarta No. 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015)

4. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar

Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

di bidang Pengelolaan pasar, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas tersebut adalah membantu Walikota

dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas

Pengelolaan Pasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah :

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

c. perlindungan pasar;

d. Pengelolaan pendapatan pasar;

e. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;

f. Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;

g. Pengaturan los dan kios pasar;

h. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;

i. Penyelenggaraan sosialisasi; dan


commit to user

44

j. Pembinaan jabatan fungsional

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14

Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka

susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Penetapan;

2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;

3. Seksi Pembukuan.

d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, membawahkan :

1. Seksi Peralatan dan Kebersihan;

2. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar;

3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Pasar.

e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pedagang;

2. Seksi Keamanan dan Ketertiban;

3. Seksi Pengawasan Pedagang.

f. Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, membawahkan :

1. Seksi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

2. Seksi Pengendalian Pedagang Kaki Lima.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kemudian masing-masing bidang

di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Masing-

masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada


commit to user

45

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Seksi masing-

masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas. Gambaran dari susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar

Kota Surakarta adalah sebagai berikut :


commit to user

46

.

Gambar 3 Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar

Sumber : Lampiran XV Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008

Bidang

Pengelolaan

PKL

SubBagian

Umum dan

Kepegawaian

SubBagian

Keuangan

SubBagian

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Sekretariat

Kepala

Bidang

Pengawasan

dan Pembinaan

Bidang

Kebersihan dan

Pemeliharaan

Pasar

Bidang

Pendapatan

Pasar

Seksi

Penagihan

dan

Penerimaan

Seksi Penataan

dan Kebersihan

Seksi

Pembukuan

Seksi

Pendataan

dan

Penetapan

Seksi

Pemeliharaan

Fasilitas Pasar

Seksi

Pemeliharaan

Bangunan Pasar

Seksi

Pemberdayaan

dan Pembinaan

Pedagang

Seksi Keamanan

dan Ketertiban

Seksi

Pengawasan

Pedagang

Seksi

Penataan dan

Pembinaan

PKL

Seksi

Pengendalian

PKL

Kelompok Jabatan

Fungsional


commit to user

47

5. Karakteristik PKL di Kota Surakarta

Perkembangan aspek sosial ekonomi PKL tidak akan terlepas dari

perkembangan kota Surakarta secara keseluruhan, di bawah ini disajikan

data-data PKL yang berasal dari Dinas Pengelolaan Pasar Bidang

Pengelolaan PKL.

a. Jumlah PKL

Pada pendataan tahun 2005 oleh Kantor PKL, Jumlah PKL pada

tahun 2005 sebanyak 5.817 PKL yang juga tersebar di 5 (lima) wilayah

Kecamatan. Pada Tahun 2007 berdasarkan Buku Direktori PKL, jumlah

PKL di Kota Surakarta sebanyak 3.917 PKL tersebar di 5 wilayah

kecamatan. Di Kecamatan Banjarsari sebanyak 1.050 PKL, di Kecamatan

Jebres 1.172 PKL, di Kecamatan Laweyan 697 PKL, di Kecamatan Pasar

Kliwon 617 PKL dan di Kecamatan Serengan 381 PKL.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2005 sampai 2007

terjadi penurunan jumlah PKL sebesar 32,66%. Penurunan jumlah

tersebut dikarenakan adanya penataan relokasi dan pembinaan yang

dilakukan oleh pihak kantor PKL.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan

Pasar Bidang Pengelolaan PKL Kota Surakarta pada tahun 2010 dapat

diketahui jumlah dan penyebaran PKL. Jumlah PKL yang berada di

jalan-jalan arteri dan kolektor di Kota Surakarta pada tahun 2010

sebanyak 2.104 PKL, tersebar di 5 wilayah Kecamatan. Sebagian besar

PKL berada di wilayah Kecamatan Jebres dan Banjarsari. Di Kecamatan

Banjarsari terdapat 521 PKL (24,76%) dan di Kecamatan Jebres 563

PKL (26,76%).

Jika dibandingkan dengan jumlah PKL pada tahun 2007, terlihat

penurunan jumlah PKL secara signifikan (menurun 46,28%). Penurunan

tersebut secara langsung maupun tidak langsung merupakan prestasi

Pemkot Surakarta dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL

melalui program relokasi (dimasukkan ke dalam pasar tradisional, ke


commit to user

48

dalam kantong-kantong PKL maupun berbagai lokasi lainnya),

penyuluhan, penertiban dan lain sebagainya.

Jumlah penyebaran PKL secara detail dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2

Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta

Tahun 2010

No Kecamatan Jumlah %

1 Banjarsari 521 24.76

2 Jebres 563 26.76

3 Laweyan 499 23.72

4 Pasar Kliwon 280 13.41

5 Serengan 241 11.45

Total 2104 100

Sumber Dinas Pengelolaan Pasar 2010

b. Asal (KTP) PKL

Berdasarkan alamat PKL sebagaimana tercantum pada KTP,

sebagian besar PKL merupakan penduduk Kota Surakarta, yaitu

sebanyak 1.767 PKL atau 83,98 %. Namun demikian PKL yang berasal

dari luar kota jumlahnya juga cukup besar, yaitu 337 PKL atau 16,02 %

dari total PKL. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk kota Surakarta,

maka PKL menjadi penopang 2,84% keluarga di kota Surakarta (dengan

asumsi 1 keluarga terdiri dari 4 orang). Jika dikaitkan dengan jumlah

commuter (penglajo) dari luar kota ke dalam Kota Surakarta (menurut

informasi, jumlah penduduk Kota Surakarta di siang hari mencapai

sekitar 1,5 juta hingga 2 juta orang, sehingga jumlah commuter

diperkirakan 1 juta hingga 1,5 juta orang), maka proporsi PKL sebagai

commuter hanya 0,06%-0,09%.


commit to user

49

Tabel 3

Asal (KTP) PKL

No Asal (KTP) PKL Jumlah %

1 Kota Surakarta 1.767 83,98

2 Luar Kota Surakarta 337 16,02

Jumlah 3917 100.00


c. Jenis Dagangan PKL

Makanan merupakan jenis dagangan yang dipilih sebagai komoditi

utama oleh sebagian besar PKL, jumlahnya mencapai 1.231 PKL atau

58,51%. Buah-buahan, rokok dan kelontong menempati urutan kedua,

meskipun proporsinya jauh lebih kecil yaitu berkisar 0,9-3 %.

Selain makanan, pakaian dan onderdil kendaraan bermotor

merupakan jenis dagangan yang diminati oleh PKL. Data terakhir

menunjukkan bahwa PKL di tepi jalan raya saat ini menjual pakaian dan

onderdil jumlahnya sangat kecil (0,24% dan 0,9%). Pengurangan jumlah

tersebut bisa dikarenakan sebagian besar telah direlokasi di tempat-

tempat lainnya (ke dalam Pasar Klitikhan Semanggi dan ke dalam

Lapangan Gelora Manahan).

Tabel 4

Jenis dagangan PKL

No Jenis Dagangan Jumlah %

1 Makanan/minuman 1231 58,51

2 Buah-buahan 19 0,90

3 Pakaian 5 0,24

4 Rokok 71 3,37

5 Voucher HP 37 1,76

6 Onderdil 6 0,29

7 Kelontong 20 0,95

8 Mainan anak 1 0,05

9 Tanaman hias/buah 8 0,38

10 Alat elektronik 7 0.33

11 Furniture 3 0.14

12 Binatang 17 0.81

13 Lain-lain 679 32,27


commit to user

50

Jumlah 2104 100.00


d. Waktu Berdagang PKL

Ditinjau dari sisi waktu berdagang, jumlah PKL yang menempati

lokasi secara relatif permanen jumlahnya cukup besar mencapai

44,914%. Proporsi tersebut terdiri dari PKL yang berjualan dari pagi

hingga sore hari sebanyak 1.664 PKL (79,08%), pagi hingga malam hari

sebanyak 166 PKL (7,88%) dan siang hingga malam hari sebanyak 274

PKL (13,02%). Lamanya waktu berdagang PKL biasanya terkait dengan

bangunan tempat berdagang PKL, semakin pemanen bangunan, semakin

lama pula PKL menempati area tersebut.

Tabel 5

Waktu berdagang PKL

No Waktu Berdagang PKL Jumlah %

1 Pagi 10 0,48

2 Siang 376 17,87

3 Sore 63 2,99

4 Malam 78 3,71

5 Pagi-siang 323 15,35

6 Pagi-sore 485 23,05

7 Pagi-malam 88 4,18

8 Siang-sore 407 19,34

9 Siang-malam 52 2,47

10 Sore-malam 222 10,55

jumlah 2104 100,00


e. Tipe Bangunan PKL

Sebagian besar PKL merupakan pedagang yang cenderung

menetap, jumlahnya mencapai 2.104 PKL atau 100%. Dari jumlah

tersebut, sebagian besar merupakan PKL dengan bangunan permanen

(seluruh maupun sebagian bangunan selalu berada di tempat), jumlahnya

mencapai 945 atau 62,91 PKL dengan bangunan permanent sebagian.

Type bangunan permanen juga sering digabung dengan bangunan


commit to user

51

bongkar pasang, gerobak atau gelaran/dasaran/lesehan. PKL dengan

bangunan bongkar pasang jumlahnya juga cukup banyak, yaitu 645 PKL

atau 17,81%. PKL dengan sarana berdagang yang bersifat moveable

proporsinya juga cukup besar. Hal yang menarik, banyak PKL yang

menggunakan mobil sebagai saranna untuk berdagang, jumlahnya

mencapai 50 mobil atau 1,38% dari total PKL yang cenderung menetap.

Sedangkan PKL yang cenderung bergerak/berkeliling, jumlahnya

hanya 0 PKL atau 0%., PKL tipe ini sulit dideteksi keberadaan lokasinya.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada waktu survey, mungkinPKL yang

bersangkutan berada di lokasi lain. PKL type bergerak sebagian besar

menggunakan gerobag sebagai sarana berdagangnya, proporsinya

mencapai 0%, kemudian disusul dengan PKL dengan sepeda kayuh yaitu

0 PKL atau 0%.

Tabel 6

Tipe Bangunan/sarana PKL

No Type Bangunan/Sarana Cenderung

Menetap

Cenderung

Bergerak

Jml

1 Permanen 945 0,00 44,914

2 Bongkar pasang/tenda 474 0,00 22,529

3 Gerobag (cenderung berhenti) 661 0,00 31,416

4 Mobil (cenderung berhenti) 2 0,00 0,095

5 Gelaran/oprokan 22 0,00 1,046

6 Pikulan 0 0,00 0,000

7 Gendongan 0 0,00 0,000

8 Sepeda kayuh 0 0,00 0,000

9 Sepeda roda tiga 0 0,00 0,000

10 Sepeda motor 0 0,00 0,000

11 Gerobag (keliling) 0 0,00 0,000 Jumlah 2104 0,00 0,000

% 100 7,48 100,00



commit to user

52

Tabel 7

Tipe bangunan / tempat PKL yang cenderung menetap

No Type bangunan/tempat Jumlah %

1 Permanen 945 44,914

2 Bongkar pasang 474 22,529

3 Gerobag (cenderung berhenti) 661 31,416

4 Mobil (cenderung berhenti) 2 0,095

5 Gelaran / oprokan 22 1,046

Jumlah 2104 100.00


Tabel 8

Tipe sarana PKL yang cenderung bergerak

No Type sarana Jumlah %

1 Pikulan 0 0,000

2 Gendongan 0 0,000

3 Sepeda rodatiga 0 0,000

4 Sepeda roda tiga 0 0,000

5 Sepeda motor 0 0,000

6 Gerobag (keliling) 0 0,000

Jumlah 0 0,000


f. Pengelolaan Limbah Oleh PKL

Belum tingginya tingkat kesadaran PKL dalam mengelola limbah

yang dihasilkannya (bahkan cenderung masih rendah). Dari seluruh PKL

6,131% diantaranya belum mengelola limbah yang dihasilkanya dengan

baik. Jika dikaitkan dengan jenis dagangannya, PKL yang relative

menghasilkan limbah adalah PKL yang menjual makanan (PKL jenis ini

proporsinya sebesar 58,51 %). Hal ini berarti hanya 62,329% PKL

penjual makanan yang telah melakukan pengelolaan limbahnya dengan

baik.

Tabel 9

Pengelolaan limbah oleh PKL

No Nama Jalan Jumlah %

1 PKL mengelola limbah dengan baik 1.975 93,869

2 PKL tidak mengelola limbah dengan baik 129 6,131


commit to user

53

Jumlah 2104 100,00


g. Kebersihan dan Kerapian Lingkungan

Meskipun limbah belum terkelola dengan baik (disalurkan begitu

saja ke selokan atau ditampung ke dalam wadah tersendiri), secara fisik

visual sebagian besar PKL sudah terlihat bersih dan rapi (1980 PKL atau

94,106 PKL). Hal ini perlu terus ditingkatkan, sebagai amanah Perda

Pembinaan dan Penataan PKL, dimana PKL diwajibkan untuk menjaga

kebersihan dan kerapian lingkungannya.

Tabel 10

Kebersihan dan kerapian lingkungan PKL

No lingkungan PKL Jumlah %

1 Bersih dan rapi 1980 94,106

2 Belum bersih dan rapi 124 5,894

Jumlah 2104 100,00


h. Lokasi PKL

Ditinjau dari segi lokasi,PKL yang berlokasi di jalan non protokol

jumlahnya cukup besar yaitu mencapai 85,46% sebanyak 1789, bila

dibandingkan dengan PKL yang berlokasi di jalan protokol. Kebanyakan

PKL berasumsi bahwa dengan berdagang di jalan-jalan besar (protokol)

maka akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan berdagang di jalan kecil, karena jalan protokol sering dilalui

banyak orang, baik pejalan kaki maupun kendaraan, sehingga diharapkan

akan banyak orang yang mampir dilokasi PKL tersebut berjualan.

Tabel 11

Lokasi PKL

No Lokasi Jumlah %

1 Protokol 306 14,54

2 Non Protokol 1798 85,46

Jumlah 2104 100,00



commit to user

54

i. Omzet PKL per hari

Sebagian besar PKL memiliki omset kurang dari Rp.500.000,00

perhari. PKL dengan omset antara Rp.100.000,00-Rp.499.000,00,

proporsinya mencapai 42,82%. PKL dengan omset sangat kecil

proporsinya cukup banyak, yaitu 34,22% untuk PKL dengan omset Rp.

50.000,00-Rp.99.000,00 dan 18,16 % untuk PKL dengan omset kurang

dari Rp. 50.000,00 per hari. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 13

Omset PKL perhari

No Omset per hari Jumlah %

1 < Rp.50.000,00 720 34,22

2 Rp.50.000,00-Rp.99.000,00 382 18,16

3 Rp.100.000,00-Rp.499.000,00 901 42,82

4 Rp.500.000,00-Rp.999.000,00 86 4,09

5 Rp.1.000.000,00-Rp.1.500.000,00 15 0,71

Jumlah 2104 100,00


k. Keterkaitan antara omzet PKL dengan tingkat pendidikan PKL

Sebagian besar PKL berpendidikan tingkat SLTA, SD, dan SLTP

(23,76%, 21,15% dan 32,03%). PKL dengan tingkat pendidikan

Perguruan Tinggi proporsinya sangat kecil, yaitu 0,86%.

Jika dikaitkan dengan omset, tingginya tingkat pendidikan tidak

terkait langsung dengan tingginya omset PKL. PKL dengan omset sangat

besar (Rp.1.000.000,00-Rp.1.500.000,00) didominasi oleh PKL dengan

tingkat pendidikan SLTP dan SLTA.

Tabel 14

Keterkaitan omset/hari dengan tingkat pendidikan

No Tingkat

pendidik

an

Omset per hari (dalam rupiah) <

50.000

50.000

s/d

90.000

100.000

s/d

499.000

500.000

s/d

999.000

1.000.000

s/d

1.500.000

Jml

1 Tidak

sekolah

403 51 11 2 0 467

2 SD- 183 142 107 9 4 445


commit to user

55

sederaj

at

3 SLTP-

sederaj

at

113 146 346

68 1 674

4 SLTA-

sederaj

at

20 41 431 2 6 500

5 Perguru

an

Tinggi

(D1,

D2, D3,

S1)

1 2 6 5 4 18

Jumlah 720 328 901 86 15 2104


B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Pedagang kaki Lima

Berkaitan dengan pengelolaan sektor informal khususnya pedagang

kaki lima, Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan suatu kebijakan.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang

kemudian diganti dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada

tanggal 11 Juli 2008 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota

Surakarta pada tanggal 21 Juli 2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pengelolaan PKL

dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan PKL.

Pengelolaan PKL oleh Pemerintah Kota Surakarta menggunakan

metode pendekatan penataan secara manusiawi, pendekatan penataan secara

manusiawi ini menurut Waluyo mengandung empat strategi dasar:


commit to user

56

1. Ketaatan Terhadap Peraturan Daerah (The Law or Strategy)

Program evaluasi Perda dalam penataan PKL, kegiatan ini dilakukan

melalui survey sosial dalam bentuk report card untuk mengetahui

efektifitas pemberlakuan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam

penataan PKL.

2. Pelayanan Petugas yang Humanis (The Front Line)

Program nota kesepakatan antara Pemerintah dan PKL, kegiatan ini

dilakukan dengan pembuatan citizen character untuk membuat nota

kesepakatan bersama antara antara petugas sebagai front line dan

Pemerintah Kota dengan PKL.

3. Budaya Wiraswasta Pedagang Kaki Lima The Entrepreunership Strategy)

Program kelompok dan organisasi PKL, pengembangan kegiatan ini

dilakukan dengan cara membuat perkumpulan antar PKL dengan tujuan

memudahkan pendampingan dan pengorganisasian dari kegiatan PKL.

4. Pencapaian Kesehjateraan Keluarga Pedagang Kaki Lima (The Family

Welfare Strategy)

Program perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga, kegiatan ini

bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga

PKL, karena kondisi kehidupan PKL yang tidak menentu.

(Waluyo.2008:82)

Untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dari Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang

Kaki Lima di Kota Surakarta maka perlu diperhatikan bagaimana aturan-

aturan dalam Peraturan Daerah dilaksanakan di lapangan yaitu sebagai

berikut:

1. Penataan dan Lokasi Tempat Usaha

a. Lokasi Tempat Usaha

Terkait dengan penataan dan lokasi tempat usaha para PKL

tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan dengan PKL

pada fasilitas-fasilitas umum, hal tersebut dikarenakan fasilitas umum

merupakan ruang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk


commit to user

57

dipergunakan oleh masyarakat secara luas. Penentuan lokasi PKL

tersebut dilakukan demi menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman

dan kebersihan. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan

kegiatan usaha adalah :

1) fasilitas umum;

2) parit;

3) tanggul;

4) taman Kota;

5) trotoar;

6) jalur lambat;

7) jalur hijau;

8) cagar budaya;

9) monumen;

10) sekolah;

11) taman makam pahlawan;

12) kantor/bangunan pemerintah;dan

13) tempat ibadah

PKL diberi ijin untuk dapat melakukan kegiatan usaha di tempat

fasilitas umum sebagai wujud partisipasi pada saat penyelenggaraan

kegiatan-kegiatan resmi oleh pemerintah kota dan / atau pihak swasta

seperti pada waktu kegiatan Car Free Day, tetapi dengan ketentuan:

1) Bangunan harus bongkar pasang atau knock down

2) Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan usaha sampai

dengan selesainya kegiatan

Pasal 4 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17b Tahun 2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima menentukan lokasi

usaha PKL adalah tepi-tepi jalan Kota Surakarta yang tidak

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan waktu

usaha mulai pukul 17.00 s/d 05.00 WIB.


commit to user

58

Walikota mempunyai wewenang untuk menetapkan,

memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan

kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di

sekitarnya.

b. Syarat-Syarat Tempat Dagang Usaha PKL

Setiap pembuatan tempat dagangan usaha PKL harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1) Kerangka dibuat sistem knock down/bongkar pasang;

2) Tidak berdinding tembok, triplek, kayu, atau sejenisnya;

3) Atap tidak terbuat dari genting, seng, asbes atau sejenisnya;

4) Tempat usaha PKL berukuran panjang 6 meter dan lebar

maksimum 2 meter; dan

5) Menempati shelter serta tidak boleh mengurangi bangunan, untuk

produksi, tempat tinggal dan gudang.

Kewajiban penggunaan kerangka tempat usaha yang harus bisa

dibongkar pasang/knock down dimaksudkan agar sesudah PKL selesai

berjualan atau ketika sedang tidak berdagang maka tempat berjualan

tersebut dibongkar kemudian dipindahkan dan dilarang di tinggal

dipinggir jalan. Dengan demikian maka keadaan kebersihan dan

keindahan Kota Surakarta tetap terjaga.

Sedangkan penggunaan tempat usaha PKL yang berukuran

panjang 6 meter dan lebar maksimum 2 meter dimaksudkan supaya

tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekitarnya dan tidak

mengganggu lalu lintas hal ini dikarenakan pada kenyataannya PKL

sering kali menempati fasilitas umum dan berada dipinggir jalan.

Shelterisasi bagi para PKL di Surakarta merupakan rencana

jangka panjang pemerintah Kota Surakarta dan dilakukan bertahap

sesuai dengan kemapuan keuangan daerah, sehingga nantinya PKL

akan terpusat dititik/zoning yang telah ditentukan Pemerintah hal

tersebut dimaksudkan supaya kebersihan dan keindahan Kota

Surakarta tetap terjaga dan memudahkan pengawasan terhadap PKL.


commit to user

59

Demi keamanan, kenyamanan dan untuk menjaga lingkungan

sekitarnya maka para PKL dilokasi usahanya juga wajib menyediakan:

1) alat pengamanan/pemadam api ringan (berupa pasir/karung goni);

2) tempat sampah untuk limbah organik serta penampungan limbah

cair.

2. Sistem Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Tata Cara Perizinan Pedagang kaki Lima (PKL)

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa setiap

orang yang akan melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang

ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Ijin

Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota, yang ditanda tangani

oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta sebagai tanda bukti

bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan izin tersebut, maka

calon PKL harus mengajukan sendiri permohonan sewa secara tertulis

dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan :

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;

2) rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan

sebagai lokasi PKL;

3) surat persetujuan dari pemilik lahan / bangunan yang berbatasan

langsung dengan rencana usaha PKL;

4) surat pernyataan yang berisi:

(a). tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

(b). tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen

dilokasi tempat usaha;

(c). belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan

(d). mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha

PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud


commit to user

60

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa

meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pengaturan perijinan PKL yang berasal dari luar kota terdapat

perbedaan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada permasalahan antara

PKL yang berasal dari Surakarta dan PKL yang berasal dari luar Kota

Surakarta. Untuk perijinan calon PKL luar kota harus mengajukan

sendiri permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang

telah ditetapkan dengan melampirkan:

1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

2) rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan

sebagai lokasi PKL;

3) rekomendasi dari ketua paguyuban PKL setempat;

4) surat persetujuan dari pemilik lahan / bangunan yang berbatasan

langsung dengan rencana usaha PKL;

5) surat pernyataan yang berisi:

(a). tidak akan memperdagangkan barang ilegal;

(b). tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen

dilokasi tempat usaha;

(c). belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan

(d). mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha

PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud

sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa

meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pemerintah tidak memungut biaya dalam pengurusan ijin

penempatan PKL ini. Untuk memperoleh rekomendasi camat maka

calon PKL wajib memperoleh surat pengantar dari RT/RW dan lurah

dari lokasi yang hendak digunakan untuk berjualan. Apabila izin telah

diterima maka untuk selanjutnya tidak dapat dipindah tangankan atau

dialihkan dengan cara apapun dan juga kepada siapapun tanpa izin

Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Jangka waktu berlakunya ijin

penempatan adalah 1 (satu) tahun dan ijin tersebut dapat diperpanjang.


commit to user

61

Bagi PKL yang mempunyai ijin maka pemerintah memberikan

kewajiban bagi PKL yaitu :

1) Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan

kesehatan lingkungan tempat usaha;

2) Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan

tertib dan teratur;

3) Menempati sendiri tempat usaha sesuai ijin yang dimilikinya;

4) Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah

mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta

ganti rugi;

5) Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu

usaha PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh

Walikota;

6) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha PKL;

7) Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan

prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh

Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan bagi PKL yang mempunyai ijin maka pemerintah

memberikan hak yaitu:

1) Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan

menjalankan usaha;

2) Menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijin Penempatan.

Apabila pemegang ijin penempatan PKL meninggal maka pihak

penerus atau ahli warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktu

paling lama 3 (bulan) sejak meninggalnya pemegang ijin. Selanjutnya

pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada Pihak

penerus usaha yang bersangkutan.

b. Pencabutan Ijin

Ijin yang diberikan yang dikeluarkan oleh Walikota dan yang

ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta yang

berupa naskah dinas perizinan dapat dicabut apabila :


commit to user

62

1) pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku;

2) tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai

tempat usaha PKL;

3) pemegang ijin tersebut meninggal dunia; dan

4) pemegang ijin tersebut pindah lokasi.

Selain pencabutan ijin, ijin penempatan PKL dapat dianggap

tidak berlaku lagi apabila :

1) Jangka waktu Ijin Penempatan PKL telah berakhir;

2) Pemegang Ijin Penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan

usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-

turut;

3) Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Ijin Penempatan;

4) Pemegang Ijin Penempatan tersebut pindah lokasi; atau

5) Pemegang Ijin Penempatan tersebut meninggal dunia.

Surat pencabutan ijin PKL ini ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pengelolaan Pasar atas nama Walikota Surakarta. PKL yang ijin

penempatannya telah dicabut oleh pemerintah Kota Surakarta tidak

diberikan ganti rugi

3. Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan dan memberdayakan berasal dari kata empower dari

bahasa inggris menguasakan atau memberi wewenang. Menurut Merriam

Webster dan Oxfort english dictionary (dalam Prijono dan Pranarka,

1996:3) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah

to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability

to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak

lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk

memberikan kemampuan atau keberdayaan. Disini Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam

bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL


commit to user

63

sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun

kuantitas usahanya

Didalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

disebutkan dalam rangka untuk kepentingan peraturan dan

pengembangan usaha dan meningkatkan kesehjateraan PKL maka

dilakukan pemberdayaan PKL yang meliputi :

a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;

b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang

lain;

c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan

d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

Dalam rangka bimbingan dan penyuluhan bagi para PKL, pada

tahun 2010 Dinas Pengelolaan Pasar yang bekerja sama dengan

Kementerian Perdagangan memberikan bantuan bimbingan teknis

kepada para PKL, bimbingan teknis tersebut berupa :

a. Manajemen pengelolaan keuangan;

b. Higienisitas makanan;

c. Kebersihan Tempat usaha;

d. Tutur kata pada waktu berjualan; dan

e. Transparansi harga.

Sedangkan untuk bantuan peningkatan sarana dan prasarana PKL,

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar Bagian

Pengelolaan PKL selama ini telah memberikan bantuan berupa :

a. Shelter;

b. Gerobak;

c. Payung; dan

d. Tenda.

Adanya peningkatan sarana dan prasarana ini dimaksudkan

keberadaan PKL tidak terlihat kumuh, dengan bantuan ini membuat PKL

terlihat seragam dan rapi sehingga pembeli dan PKL sendiri merasa

nyaman.


commit to user

64

4. Pengawasan dan Penertiban PKL

Untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2008 perlu dilakukan pengawasan dimana dalam melakukan pengawasan

tersebut telah dibentuk Tim Penataan, Pembinaan dan Pengawasan

berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 b Tahun 2012

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang berasal dari organ

pemerintahan. Tugas dari tim penataan, pembinaan dan pengawasan PKL

sebagaimana tersebut dalam Peraturan Walikota ini adalah:

a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan mengenai Peraturan yang

berkaitan dengan PKL khususnya Peraturan Daerah tentang PKL;

b. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis manajemen dan

pengembangan usaha PKL;

c. Memberikan saran dan pertimbangan atas penetapan lokasi usaha PKL

serta usaha PKL yang sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan.

d. Melaksanakan pengawasan atas ketertiban, kebersihan, kerapian dan

keamanan usaha PKL; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh tim penataan,

pembinaan, dan pengawasan PKL tersebut diadakan kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Sosialisasi berupa penyuluhan langsung kepada para PKL tentang

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan PKL.

Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Nomor

510.17/1. 695. A tim sosialisasi terdiri dari :

a. Dinas Pengelolaan Pasar

b. Satuan Polisi Pamong Praja

c. Bagian Hukum dan HAM


commit to user

65

Sosialisasi PKL ini dilakukan khususnya yang melakukan

kegiatan usaha di sepanjang jalan-jalan protokol dan shelter yaitu

sebagai berikut:

1) Kecamatan Banjarsari

a) Jl. Adi Sucipto

b) Jl. MT Haryono

c) Jl. Muwardi

2) Kecamatan Laweyan

a) City Walk

b) Shelter Jl. Dr Wahidin

c) Jl. Slamet Riyadi

3) Kecamatan Serengan

a) Jl. Veteran

b) Jl. Honggowongso

c) Jl. Bayangkara

d) Jl. Gatot Subroto

4) Kecamatan Pasar Kliwon

a) Jl. Kyai Mojo

b) Shelter Loji Wetan

c) Jl. Kapten Mulyadi

d) Jl. Sangkrah

5) Kecamatan Jebres

a) Jl. Urip Sumoharjo

b) Jl. Kol Sutarto

c) Jl. Ir Sutami

Dalam kegiatan sosialisasi PKL tersebut diberikan penjelasan

mengenai kebijakan pemerintah Kota Surakarta tentang penataan dan

pembinaan PKL. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah

1) Bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak melarang PKL berjualan

karena Pemerintah Kota Surakarta memandang PKL perlu untuk

diberdayakan dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat


commit to user

66

2) Bahwa dengan melihat kenyataan di lapangan ternyata banyak PKL

yang menjalankan usahanya di tempat-tempat yang tidak sesuai

dengan peruntukanya maka agar kota tetap bersih, indah dan rapi

maka perlu ditata dan ditertibkan dan menetapkan larangan-

larangan kepada PKL sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah

Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang

Kaki Lima yaitu:

a) Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL;

b) Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;

c) Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah

dinyatakan dalam Ijin Penempatan;

e) Mengalihkan Ijin Penempatan PKL kepada pihak lain dalam

bentuk apapun.

b. Penertiban dan Penataan PKL

Kegiatan penertiban dan penataan PKL merupakan salah satu

bentuk dari sanksi administrasi yang dilakukan Pemerintah Kota

Surakarta terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL seperti

pelanggaran perijinan, berjualan ditempat yang dilarang dan jika

keberadaan PKL mulai mengganggu kepentingan umum. Penertiban

dan Penataan PKL ini dilakukan dalam bentuk:

1) Pemindahan dan Penghentian kegiatan usaha PKL yang menempati

tempat-tempat yang dilarang

Tindakan pemindahan dan penghentian usaha PKL tidak

dilakukan serta merta ketika kali petama diketahui melanggar

lokasi yang dilarang. Prosedur pemindahan dan penghentian

kegiatan usaha PKL terdapat 3 tahap, yaitu:

a) Untuk pertama kali pelanggaran maka PKL yang bersangkutan

diberi peringatan dan memberi pernyataan tertulis dengan

disertai tandatangan pedagang yang bersangkutan yang berisi


commit to user

67

kesanggupan yang bersangkutan untuk pindah dalam jangka

waktu maksimal 2 minggu.

b) Apabila dalam 2 minggu kemudian masih tetap tidah

memindahkan tempat dagangannya maka akan diberi peringatan

yang kedua dengan ketentuan yang sama demikian seterusnya

sampai peringatan ketiga.

c) Apabila peringatan ketiga tidak diindahkan maka terpaksa

kegiatan usaha dihentikan dan tempat dagangan disita oleh

petugas. Terhadap tempat dagangan diberi tanda sebagai

identitas sehingga mempermudah jika akan diambil lagi oleh

pedagang yang bersangkutan.

2) Pembongkaran dan Pengangkatan dasaran PKL yang mangkrak dan

rusak

Dasaran PKL yang mangkrak artinya tempat kegiatan usaha

yang dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja dipinggir jalan oleh

pemiliknya maka untuk menindak terdapat prosedurnya yang

hampir sama dengan prosedur pemindahan dan penghentian

kegiatan usaha PKL, namun dalam hal ini karena pemilik dasaran

tidak diketahui maka peringatan diberikan berbentuk tertulis yaitu

dalam bentuk surat peringatan yang ditempel di tempat kegiatan

usaha dengan ketentuan sebagaimana prosedur pada pemindahan

dan penghentian kegiatan usaha PKL karena pedagang tidak pindah

dari lokasi yang dilarang.

5. Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran PKL

Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 mengatur tentang

ketentuan pidana bagi PKL. Pemberian sanksi pidana bagi PKL

merupakan langkah terakhir bagi PKL yang tidak mengindahkan

larangan dan tindakan persuasif dari pemerintah. Pemberlakuan sanksi

pidana tidak dilakukan secara semerta-merta atau langsung terhadap

pelanggaran yang dilakukan PKL, namun melalui proses atau tahap yang


commit to user

68

panjang karena pada dasarnya Dinas Pengelolaan Pasar melakukan 3

tahap intervensi terhadap PKL yaitu:

a. Intervensi sosial

Intervensi sosial bearti PKL diberikan pemahaman/sosialisasi

dan teguran tentang keberadaan mereka supaya tidak mengganggu

kepentingan masyarakat sehingga disatu sisi masyarakat tetap merasa

nyaman karena fasilitas umumnya tidak berkurang karena adanya

PKL dan disisi lain PKL juga nyaman menjalankan kegiatan usahanya

tanpa melanggar tata tertib di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

b. Intervensi ekonomi

Intervensi ekonomi merupakan bantuan kepada para PKL dalam

bentuk pemberian gerobak, tenda, payung, shelter secara gratis supaya

PKL lebih tertata dan rapi, intervensi ini merupakan kelanjutan dari

intervensi sosial karena pada dasarnya konsep dari pengelolaan PKL

adalah memberdayaan PKL.

c. Intervensi normatif

Intervensi normatif dilakukan ketika intervensi sosial dan dan

ekonomi tidak mampu menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh PKL. Intervensi normatif ini salah berbentuk salah

satunya pemberian sanksi pidana.

Untuk melakukan tugas penyidikan tindak pelanggaran yang

dilakukan PKL yang berada di daerah Surakarta ini Pemerintah Kota

Surakarta menunjuk PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang

ada dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Dalam

menjalankan tugasnya tugas penyidikan ini, penyidik berwenang:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan

Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;


commit to user

69

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana yang dilakukan;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain

berkenaan tindak pidana yang dilakukan;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti bukubuku,

catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana

yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan;

g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas

pelanggaran Peraturan Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. Penghentian penyidikan; dan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Tindak Pidana yang diberikan pada PKL merupakan tindak pidana

berupa Pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran yaitu tidak mematuhi

ketentuan :

a. Pasal 5 tentang larangan berjualan di fasilitas umum yang disediakan

untuk masyarakat;


commit to user

70

b. Pasal 6 ayat (1) tentang perijianan bagi kegiatan usaha PKL;

c. Pasal 9 tentang kewajiban bagi PKL yang memiliki ijin; dan

d. Pasal 10 tentang larangan-larangan PKL.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 ini

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan

PKL terakhir kali diberikan pada saat penataan yang dilakukan Bidang

Pengelolaan PKL Dinas Pengelolaan Pasar terhadap PKL di daerah Jl.

Rajiman pada tahun 2008, sanksi pidana diberikan 2 dari 8 PKL karena

solusi dan Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 tidak diindahkan.

Pada perkembangannya hingga sekarang ini penerapan ketentuan

pidana dan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL lebih

dihindari, hal ini dikarenakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta lebih

memilih cara atau pendekatan yang manusiawi atau nguwongke uwong

kepada PKL mengingat keadaan politik dan ekonomi yang sangat peka

pada sekarang ini dan konsep penataan PKL lebih menekankan pada

konsep pemberdayaan. .

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di

Kota Surakarta

Kendala Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Upaya yang

Dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Bidang Pengelolaan Pedagang

Kaki Lima) Dalam penyelengaraan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ternyata juga

ditemui berbagi kendala/ permasalahan yang dimana menuntun dinas

terkait untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan

Peraturan Daerah tersebut.


commit to user

71

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima adalah :

1. Kurangnya anggota dan sarana prasarana Dari Dinas Pengelolaan Pasar

(Bidang Pengelolaan PKL)

Kendala Pertama yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pasar (

Bidang Pengelolaan PKL) dalam penataan PKL adalah kurangnya

Sumber Daya Manusia anggota pelaksana tugas. Seperti diketahui

bahwa penataan PKL di Surakarta masih berada dibawah tugas Dinas

Pengelolaan Pasar. Sehingga jalannya tugas sering kali terkendala

dengan kurangnya anggota dimana Bidang Pengelolan PKL hanya

memiliki 3 pejabat dan 6 staf . Selain itu kurangnya sarana dan

prasarana dari Bidang Pengelolaan PKL dimana bidang ini hanya

memiliki 1 kendaraan operasional untuk mengawasi 2104 PKL yang

ada diseluruh wilayah Surakarta.

Langkah yang dapat diambil agar pelaksanaan peraturan ini dapat

berjalan dengan baik adalah dengan melakukan koordinasi dengan

instansi berkaitan. Antara lain dengan cara membentuk tim kerja antara

Dinas Pengelolaan Pasar dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan

keberadaan PKL di tempat-tempat yang berkaitan dengan dinas

tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama dengan instansi lain yang

terkait maka akan dapat membantu pelaksanaan tugasnya.

2. Sulit dalam melakukan penataan terhadap para PKL

Penataan PKL Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah

daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan,

pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan

memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Penataan PKL dirasa sulit

karena rendahnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 3


commit to user

72

Tahun 2008 oleh para PKL karena umumnya para PKL berpendidikan

maksimal adalah Sekolah Menengah Atas selain itu juga karena

penataan PKL ini berkaitan dengan faktor ekonomi. Dimana sebagian

besar para PKL kehidupannya bergantung pada usahanya berjualan.

PKL sendiri memang termasuk usaha ekonomi kerakyatan dimana

dengan lapangan kerja yang minim seperti sekarang ini, para PKL tetap

berusaha membuka lapangan kerja, walaupun secara kecil-kecilan.

Penataan PKL ini memang dirasa sulit tapi bukan berarti tanpa

usaha dari dinas terkait. Dinas Pengelola Pasar sebagi instansi yang

bewenang terkait dengan Pengelolaan PKL seringkali koordinasi

dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berwenang

melakukan teguran dan peringgatkan bagi para pedagang. Tapi teguran

dan peringatan itu biasanya hanya berlaku beberapa hari atau bahkan

jam saja. Setelah dirasa aman maka para PKL tersebut akan melakukan

usahanya lagi dengan alasan yang bermacam-macam.

3. Sarana dan prasarana PKL kurang mendukung

Keberadaan PKL yang menempati fasilitas umum dapat

menyebabkan terganggunya kepentingan masyarakat yang berada

disekitar lokasi PKL tersebut, untuk itu Pemerintah melakukan

penataan yang salah satunya dalam bentuk relokasi ke shelter yang

disediakan kepada para pedagang dengan maksud supaya lebih tertata.

Namun seringkali tempat relokasi bagi PKL jauh dari lokasi keramaian,

pada umumnya PKL menempati lokasi-lokasi yang ramai karena

banyak konsumen dan berakses mudah. Hal ini dipengaruhi oleh

terbatasnya anggaran dari Pemerintah, sehingga dapat memicu PKL

untuk kembali ke tempat yang lama.

Selain jauh dari keramaian, umumnya tempat/ shelter PKL ini

kurang sesuai dengan jenis dagangan yang dijual oleh PKL misalnya

untuk pedagang makanan membutuhkan tempat yang luas, namun

biasanya shelter kurang memadai untuk hal tersebut maka hal inilah

yang seringkali membuat PKL tidak mau untuk direlokasi.


commit to user

73

Sarana dan prasarana bagi kegiatan usaha PKL dilokasi relokasi

memang kurang mendukung, namun disini pemerintah tetap berusaha

untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya dengan

mempromosikan tempat keberadaan PKL tersebut. Selain itu untuk

membantu keterbatasan tempat PKL, pemerintah menyediakan payung

atau kanopi untuk bagi pengunjung yang datang.


commit to user

74

BAB 4

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang

kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang

Pengelolaan PKL yang kewenangannya telah diatur sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah. Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha di

Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari Dinas Pengelolaan Pasar Bidang

Pengelolaan PKL. Dalam pelaksanaannya memang sudah berlangsung cukup

baik, namun ada beberapa hal yang masih tidak sesuai dengan peraturan daerah

tersebut, hal itu antara lain adalah sebagai berikut :

a. Masih tingginya PKL yang dalam kegiatan usahanya menggunakan tipe

kerangka atau sarana secara permanen yang jumlahnya mencapai 945 dari

total 2104 PKL, dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima diatur secara jelas bahwa

PKL dilarang mendirikan bangunan secara permanen atau semi permanen.

Hal ini dapat mengganggu kebersihan dan keindahan kota Surakarta.

b. Belum optimalnya pemberdayaan PKL khususnya dalam hal bimbingan dan

penyuluhan manajemen usaha, hal ini dikarenakan penyuluhan terakhir

dilakukan pada tahun 2010. Penyuluhan dan bimbingan bagi sangat penting

karena dapat meningkatkan kemampuan PKL dalam berwiraswasta dan hal

tersebut dapat berbanding lurus dengan meningkatnya penghasilan PKL.


commit to user

75

2. Bahwa hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta,

yaitu:

a. Kurangnya Anggota dan sarana prasarana dari Dinas Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan PKL dimana Bidang Pengelolan PKL hanya memiliki

3 pejabat dan 6 staf . Selain itu kurangnya sarana dan prasarana dari Bidang

Pengelolaan PKL dimana bidang ini hanya memiliki 1 kendaraan

operasional untuk mengawasi 2104 PKL.

b. Sulit dalam melakukan penataan terhadap para PKL karena rendahnya

pemahaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 oleh para PKL

karena umumnya para PKL berpendidikan maksimal adalah Sekolah

Menengah Pertama selain itu juga karena penataan PKL ini berkaitan

dengan mata pencaharian utama, dimana sebagian besar para PKL

kehidupannya bergantung pada usahanya berjualan.

c. Sarana dan Prasarana bagi PKL kurang mendukung dimana lokasi relokasi

yang jauh dari keramaian dan kurang sesuainya shelter yang disediakan

Pemerintah dengan jenis dagangan adalah hal yang membuat para PKL

tidak mau untuk direlokasi.

B. Saran

Pada akhir Penulisan Hukum ini, setelah penulis uraikan hasil penelitian

yang berasal dari lapangan maupun studi kepustakaan, maka penulis

menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL) di Kota Surakarta, antara lain :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas staf di Dinas Pengelolaan Pasar Bidang

Pengelolaan PKL sehingga pengelolaan PKL dapat berjalan maksimal

2. Mengadakan kembali program pemberdayaan PKL agar dapat lebih berdaya

guna, sehingga akan tercipta PKL yang kooperatif dalam mendukung program

pembangunan Pemerintah Daerah


commit to user

76

3. Meningkatkan kesadaran hukum PKL di Kota Surakarta yaitu melalui kegiatan

sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, kepada PKL yang lebih kontinyu dan tidak

hanya secara insidentil saja.

Documents

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN …...PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA ( Studi Kasus Di Dinas Pengelolaan Pasar ). Fakultas Hukum Universitas Tujuan penelitian