Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 35

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki LimaAtas Keputusan Relokasi sebagai Wujud

Implementasi Kebijakan PeraturanTata Tertib Kota Tahun 2016-2017

(Survey di Kota Ponorogo)

Dhika Amalia KurniawanUniversitas Darussalam Gontor Ponorogo

Email : [email protected]

AbstractCity is one of assets possessed by a region, so its comfort, beauty and order

must be preserved for the purposes and prosperity together. But the problem often arisesis the emergence of the impact that resulted in the security and beauty city as well asthe area becomes disturbed is the problem of street hawkers (street vendors). Where thestreet vendors have been using the means of public facilities in the city, in this case isthe city of Ponorogo. Along the highway Ponorogo decorated by the street vendorswho sell from the morning and change with street vendors who sell afternoon untilnight. Not only the beauty of the city is threatened, congestion has become commonplacein Ponorogo, besides causing scattered rubbish everywhere as well as improperly buyermotorcycle parking adds to the noise of the Ponorogo city. This research uses descriptivequalitative method by doing interview, observation and documentation. The results ofthis study concluded that the street vendors who will be relocated are only streetvendors located on Ponorogo city protocol road. They are willing to relocate in thehope that local governments provide more than ever before welfare benefits such asproviding new business ventures and strategic new places, crowded and announced asa culinary tourism center, security guarantees, safeguards and other expectations. Thestreet vendors hope in a new place their trade business can be balanced even can grow,not decreased in terms of income.

Keywords: Street vendors, Regulation of the Ponorogo city

Teller

Typewriter

Available at : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI http://dx.doi.org/10.21111/iej.v3i1.1382

Teller

Typewriter

Islamic Economics Journal36 |

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima...

AbstrakKota adalah salah satu aset yang dimiliki oleh suatu daerah, sehingga

kenyamanan, keindahan dan ketertibannya haruslah dipelihari untuk keperluan dankesejahteraan bersama. Namun masalah yang sering muncul adalah timbulnya dampakyang mengakibatkan keamanaan dan keindahan kota sekaligus daerah tersebut menjaditerganggu adalah masalah pedagang kaki lima (PKL). Di mana para PKL ini telahmenggunakan sarana-sarana fasilitas umum di kota, dalam hal ini adalah kotaPonorogo. Sepanjang jalan raya Ponorogo dihiasi oleh pada PKL yang berjualan daripagi dan berganti dengan PKL yang berjualan sore sampai malam hari. Tidak hanyakeindahan kota yang terancam, kemacetan pun sudah menjadi hal yang biasa diPonorogo, selain itu menimbulkan sampah berserakan di mana-mana serta parkir motorpembeli yang tidak semestinya menambah kegaduhan kota Ponorogo. Penelitian inimenggunakan metode diskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa parapedagang kaki lima yang akan direlokasi hanyalah PKL yang berada di jalan protokolkota Ponorogo. Mereke bersedia direlokasi dengan harapan bahwa pemerintah daerahmemberikan jaminan kesejahteraan melebihi dari sebelumnya misalnya sepertimemberikan tunjangan berupa modal usaha dan tempat baru yang strategis, ramai dandiumumkan sebagai pusat wisata kuliner, jaminan keamanan, perlindungan danbeberapa harapan lainnya. para PKL berharap di tempat yang baru usaha dagangmereka dapat seimbang bahkan bisa berkembang, tidak mengalami penurunan dalamhal penghasilan.

Kata Kunci : PKL, Tata Tertib Kota Ponorogo.

Pendahuluan

T ata tertib kota merupakan salah satu peraturan pemerintahyang telah baku dan disusun untuk kepentingan suatudaerah. Sehingga peraturan yang ada di dalamnya merupa-

kan peraturan yang berfungsi untuk menjaga keindahan,kenyamanan dan ketertiban suatu daerah dan kota tertentu. Pusatkota yang menjadi jantung daerah dijadikan simbol kekayaaandaerah tertentu, dimana estetika, kebersihan dan tatanan nya wajibdijaga oleh pemerintah daerah.

Demi terwujudnya peraturan tersebut tentu bukan hal yangmudah untuk dilakukan, disamping hiruk pikuk kota, adanya satupermasalahan yang harus mendapat perhatian dan penanganankhusus dari pemerintah setempat, adalah masalah pedagang kakilima (PKL). Peraturan daerah (PERDA) sebenarnya sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, namun tampaknya haltersebut selalu mendapat menolakan bahkan pelanggaran yang

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 37

Dhika Amalia Kurniawan

berkepanjangan. Menjamurnya PKL adalah salah satu akibat tidakseimbangnya jumlah penduduk dibanding jumlah lapangan kerjayang tersedia, sehingga berjualan menjadi alternatif yang palingampuh bagi mereka demi memenuhi tuntutan hidup. Namunternyata keberadaan PKL sering kali mengganggu bahkan telahmerusak keindahan dan tatanan kota setempat, dalam hal inikhususnya kota Ponorogo.

PKL telah tersebar secara merata hampir diseluruh sudutkota Ponorogo, dengan berbagai macam jenisnya mulai dariberjualan makanan, pakaian, kios-kios kecil, penjual es, penjualmainan, kaset, pedagang koran dan sebagainya. Namunkenyataannya sampai saat ini masih belum ada perhatian khususdari pemerintah kepada para PKL yang kerap kali berjualansembarangan di trotoar dan di pinggir-pinggir jalan sehinggamembuat kemacetan dan merusak tatanan kota Ponorogo.

Di satu sisi, PKL merupakan solusi bagi jumlah penganggur-an di Ponorogo yang semakin meningkat sehingga PKL memberi-kan peran yang cukup penting bagi perekonomian, serta peranan-nya mengkontribusi pendapatan daerah melalui pajak yangdipungut pemerintah setempat. Namun nampaknya di sisi lainjuga merupakan masalah tersendiri bagi pemerintah daerah karenaPKL telah melanggar peraturan tata tertib kota yang dibuat dan disosialisasikan sebelumnya.

Melihat fenomena banyaknya PKL yang sangat banyaktersebar di Ponorogo, dapat diprediksi bahwa kondisi tersebutkarena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang melatar-belakanginya. Faktor internal adalah karena adanya kebutuhanyang harus dicukupi, adanya keingginana untuk berwirausaha,pengembangan diri dan lain sebagainya. Lalu faktor eksternal yangmelatarbelakangi adanya PKL di Ponorogo adalah karena minimnyalowongan pekerjaan yang memadai, tidak adanya peraturan yangtegas dari pemerintah daerah serta banyaknya PKL yang datangdari luar kota lain dan sebagainya.

Demikian panjang masalah yang harus segera di atasi olehpemerintah daerah Ponorogo terkait keberadaan PKL agar tidaklagi merusak keindahan dan tatanan kota, sehingga atas keputusanditegaskan nya peraturan tata tertib kota ponorogo 2016-2017 ini,perlu adanya tindak lanjut terhadap nasib para PKL tersebut agarke dua permasalah ini dapat di atasi baik menjaga kebersihan kotamaupun menjaga keberlanjutan PKL yang ada. Dari masalah yang



ada, saat ini pemerintah daerah telah memberikan wacana tentangpemindahalihan tempat untuk seluruh PKL di Ponorogo. Namuntampaknya tidak semudah yang direncanakan dalam memindahpara PKL yang jumlahnya kurang lebih 980 penjual. Pemerintahperlu menyiapkan sarana-sarana yang mereka perlukan agar prosespemindahalihan PKL berjalan dengan lancar sesuai progampemerintah. Sehingga dari latar belakang masalah tersebut, penulisingin menganalisa macam kebutuhan yang mampu membuat paraPKL menyetujui peraturan pemerintah Ponorogo dan bersediauntuk dipindahkan ke lokasi yang telah di siapkan olehpemerintah. Tentunya tempat yang mereka harapkan mampumemberikan jaminan yang lebih baik dari tempat yang lama, baikkeamanan, tempat yang terjangkau, akses yang mudah dan ramaipengunjung.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas secara sederhana dapatdirumuskan permasalahan sebagai berikut:a. Kebutuhan apa saja yang di harapkan dan dibutuhkan para

PKL dengan adanya keputusan relokasi ke tempat yang baru?b. Apa saja yang disediakan pemerintah Kabupaten Ponorogo

dalam menyiapkan proses relokasi bagi PKL?

Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan para PKL denganadanya keputusan relokasi ke tempat yang baru.

b. Untuk mengetahui apa saja yang telah disediakan dan disiapkanpemerintah kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan relokasipara PKL.

Manfaat Hasil Penelitian

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintahkabupaten Ponorogo terkait kebutuhan PKL dengan adanyakeputusan relokasi.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalammemenuhi kebutuhan PKL atas keputusan relokasi.

3. Sebagai bahan referensi dan pengembangan penelitianselanjutnya.

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 39


Tinjauan Pustaka

1. Pedagang Kaki LimaPedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bidang

usaha informal yang terbentuk karena banyaknya jumlahpenduduk dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. PKLsebagai bentuk pekerjaan yang paling banyak di pilih karenamudah dalam merintisnya, cukup bermodalkan gerobak/tendadengan modal uang yang tidak banyak/relatif kecil, dan jam bukayang sesuai keinginan dan tentunya juga tidak memiliki ijin usaha.Dengan berbagai macam barang maupun jasa yang ditawarkannyauntuk masyarakat memang menjadi solusi dalam memenuhikebutuhan sebagian besar masyarakat karena harganya yangterjangkau dan mudah ditemukan di jalan-jalan.

Pada umumnya yang disebut pedagang adalah orang-orangyang menjual barang maupun jasa kepada pihak lain untukmemenuhi kebutuhan dengan cara memperjualbelikan agarmemperoleh suatu keuntungan.1 Sedangkan yang disebutpedagang kaki lima adalah orang-orang yang berdagang denganmenggunakan gerobak untuk berjualan dan mereka yangmenggunakan trotoar, tepi-tepi jalan, jalan raya, taman kota,tempat-tempat umum, jembatan, alon-alon dan lain-lain saatmenjalankan usahanya tanpa izin resmi.2

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu aktivitassektor informal perkotaan berbasis publik yang berbentukperdagangan dijalanan. Sedangkan Pengertian pedagang kaki limayang tertuang dalam PERDA kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun2011 menerangkan bahwa pedagang kaki lima adalah seseorang yangmelakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempatitempat-tempat prasarana Kabupaten dan fasilitas umum baik yangmendapat izin dari Pemerintah Kabupaten maupun yang tidakmendapat izin Pemerintah Kabupaten antara lain badan jalan, saluranair, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.3

Dari beberapa pengertian tentang pedagang kaki lima diatasdapat ditarik suatu simpulan bahwa pedagang kaki lima merupakan

1 Jullisar An Naf, Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya, Jakarta: Galan,1983.

2 Dimara, Daan, Pedagang Kaki Lima Di Jakarta. Jakarta : PDSM, 1979.3 Ramli Rusli, 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: PT.

Pustaka LP3ES Indonesia.



suatu usaha yang tidak formal dan menggunakaan modal yangrendah dengan jalan menjual barang dan jasa untuk memenuhikebutuhan masyarakat, dan menggunakan bahu jalan, ruangpublik untuk melangsungkan perdagangannya.

Disebut pedagang kaki lima karena biasanya merekamenggunakan gerobak dengan tiga kaki dan dua kaki pedanganyang mendorong gerobak tersebut sehingga istilah PKL digunakanuntuk memberi nama pedangan tersebut.

Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Berbicara tentang pedagang kaki lima memang sangatberagam pengertian dan pendapatnya. Namun dapat di simpulkanbahwa para pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya tetapimenggunakan sarana-sarana umum, jalan raya, trotoar, jembatan,alon-alon dan lain sebagainya dapat disebut sebagai PKL. Karakteris-tik pedagang kaki lima menurut antara lain:4

Pedagang yang tidak memiliki izin usaha yang formal. Para pedagang yang tidak membutuhkan pendidikan formal. Pedagang dengan modal usaha kecil. Usaha yang dilakukan bersifat tidak teratur baik jam kerjanya

ada yang pagi, siang, sore bahwa ada yang berjualan dini hariserta lokasi yang digunakan pun kadang dapat berpindah-pindah.

Para pedagang yang berjualan dengan menggunakan lokasi yangbukan tempat untuk berjualan seperti jalan raya, trotoar, pinggirjalan, jembatan, alon-alon, dan sarana umum lainnya

Para pedagang dengan beranekaragam jenis dagangan, baju,sepatu, tas, mainan anak-anak, aksesoris, buku-buku, makan-an, camilan, minuman, buah-buahan, ada pula yang menggelarlapak dengan berbagai macam dagangan dan masih banyaklagi.

Para pedagang kaki lima /PKL ada yang menggunakan gerobakyang di dorong, sepeda gerobak, ada yang menggunakanpayung, sepeda motor, ada pula yang menempati trotoar denganmembuat bangunan terbuka dan atap dengan kain/terpal/ sengyang tidak permanen dan lain-lain.

4 Jullisar An Naf,. Op cit.

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 41


Profil Pedagang Kaki Lima

Fenomena menjamurnya Pedagang kaki lima adalah halyang terjadi secara alami karena berbagai faktor yang melatar-belakanginya. Tuntutan sektor formal yang menetapkan standarkualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang tinggi membuatmasyarakat berinisiatif untuk bekerja pada sektor informal, antaralain mendirikan toko, warung dan juga berjualan keliling yangbiasa disebut pedagang kaki lima. PKL memiliki profil yang be-ragam mulai dari usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial dll.

Menurut data dari dinas Indakop Ponorogo menunjukkanbahwa jumlah seluruh pedagang kaki lima di Ponorogo pada tahun2015-2016 berjumlah 980 PKL yang tersebar diseluruh jalan-jalanprotokol, taman kota, trotoar, dan sudut-sudut kota Ponorogo.Mereka berasal dari penduduk asli Ponorogo dan juga pendatangdari luar kota Ponorogo yang sementara tinggal di Ponorogo denganlatar belakang pendidikan SMP, SMA dan ada juga yang lulusan S1.

Profil pedagang kaki lima dapat dikelompokkan berdasar-kan karakteristik usia pelaku usaha, jenis usaha yang dilakukan,karakteristik PKL berdasarkan status perkawinan, karakteristikmenurut tingkat pendidikan, karakteristik menurut asal daerah. Dankarakteristik berdasarkan keuntungan rata-rata yang dihasilkan.5

Faktor Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima

Pada dasarnya masalah pedagang kaki lima timbul karenaadanya kebingungan dari masyarakat dimana tidak adanyalapangan pekerjaan bagi mereka, sedangkan kebutuhan menuntutsetiap hari untuk dipenuhi. Sehingga ide untuk menghasilkanpendapatan walaupun kecil inilah yang menyebabkan masyarakatmemilih untuk berdagang. Ada yang berdagang di pasar, membuatwarung makan/warung kopi dan berjualan di jalan-jalan maupuntempat umum dengan melihat adanya keramaian di tempat tersebutsehingga berharap rejeki akan ada di sana.

Sedikitnya lapangan pekerjaan serta tuntutan syarat-syaratkerja yang sekarang tidak bisa masyarakat penuhi karena berbagaialasan, misalnya pendidikan yang tidak sesuai, ketrampilan yangtidak memadai, persaingan yang ketat dan lain sebagainya,

5 Riat, Aziz. Profil Sektor Informal Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Altijaroh,Vol. 2 (No.1), 2016.



sehingga jalan yang mereka ambil adalah dengan berjualan atauyang disebut dengan wirausaha. Namun karena merekamenempati lokasi yang tidak semestinya sehingga mereka seringdisebut dengan pedagang kaki lima (PKL).

Diantara latar belakang/faktor penyebab timbulnyapedagang kaki lima antara lain6: Minimnya lowongan pekerjaan yang ada. Tidak seimbangnya pembangunan perkotaan dan pedesaaan

sehingga timbulnya urbanisasi yang mengakibatkan banyaknyasektor informal yang tumbuh berkembang.

Kemudahan dalam membuat usaha/dagang dengan modal yangrelatif kecil dan tanpa izin usaha.

Dapat dilakukan kapan saja tanpa ikatan dengan instantsi resmisehingga tidak banyak persyaratan dan peraturan.

Adanya masyarakat yang ingin berkembang dan berwirausaha. Dan lain sebagainya

Peran Pedagang Kaki Lima

Dengan melihat kondisi saat ini, PKL yang semakinberagam dan banyak menjamur dipinggir-pinggir jalan tentumemiliki dampak yang positif maupun dampak yang negatif.Dilihat dari sisi positifnya, PKL menjadi solusi untuk mengurangijumlah pengangguran dan mampu meningkatkan pendapatanmasyarakat, yang lebih utama PKL memegang peranan pentingdalam perkembangan ekonomi pada khususnya dan menjadipenyokong pendapatan perekonomian pada umumnya.

Sedangkan bila melihat sisi negatifnya PKL yang banyakmenjamur tersebut sering kali menggunakan tempat-tempat yangtidak semestinya mereka gunakan, trotoar misalnya, tepi jalan, tempat-tempat umum, bahkan taman kota di jadikan wadah sebagai tempatjualan mereka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan visi pemerintahkota untuk mewujudkan ketertiban umum dan keindahan kota.

Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Jenis barang yang diperdagangkan PKL sangatlah beragam.Dalam operasinya mereka biasanya menyebar dan bercampur

6 Erna Widodo. Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif. Yogyakarta: Adipura, 2000.

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 43


dengan para pedagang lainnya. Jenis dagangan yang ditawarkanoleh para PKL dikelompokkan menjai empat, antara lain:7

a. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang belumdiproses atau tidak diproses. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dll.

b. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang sudahdiproses atau makanan yang siap saji. Misalnya nasi, gorengan,lauk, rujak buah, makanan ringan, camilan, roti, bakso dll.

c. Pedagang kaki lima (PKL) dengan barang dagangan yang bukanmakanan. Misalnya pakaian, sepatu, aksesoris, tas, mainananak-anak, alat-alat rumah tangga, hiasan.

d. Pedagang kaki lima (PKL) yang menawarkan jasa dalamoperasionalnya. Misalnya jasa sewa mainan anak-anak dll.

Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian, Objek dan SubyekLokasi penelitian ini berada di daerah kota Ponorogo. Objekdalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yangberoperasi di kabupaten Ponorogo yang akan di relokasi ketempat yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah. DanSubyek penelitian adalah pedagang kaki lima yang beradadijalan-jalan protokol kabupaten Ponorogo.

2. Sumber dan Jenis DataPenelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptifdigunakan untuk memberi gambaran secara sistematis, akuratdan faktual tentang fakta-fakta yang terjadi dalam obyek yangditeliti. Sumber data yang digunakan adalah data primer dandata sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi,wawancara, dan dokumentasi.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung darisumbernya. Dalam hal ini adalah para pedagang kaki lima diPonorogo yang telah ditentukan kriterianya antara lainmeliputi:8

7 McGee. T.G dan Y.M.Yeung. Howkers In Shoutheast Asia Cities, Planning ForThe Bazar Economy. Ottawa: 1997.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan Keempatbelas. Bandung: Alfabeta, 2011



a. Observasi (pengamatan)dilakukakan oleh peneliti dengan tujuan mendapat hasilpengamatan obyek yang akan diteliti yaitu pedagang kakilima (PKL) yang berada di kabupeten Ponorogo, provinsiJawa Timur, Indonesia. Observasi dilakukan untukmendapat gambaran obyek yang diteliti dengan mudah danmendapatkan info bagaimana keadaan para PKL yangtersebar di Ponorogo melakukan operasionalnya setiap haridi pinggir-pinggir jalan, trotoar dan tempat umum.

b. Interview (wawancara)Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawablangsung antara peneliti dengan informan penelitian secaratidak terstruktur. Peneliti bertindak sebagai pewawancarapara PKL di kabupaten Ponorogo dalam hal kebutuhan yangmereka harapkan apabila rencana relokasi PKL dilakukan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah adasebelumnya dan dihimpun untuk dianalisa dan ditarikkesimpulan. Dalam hal ini data primer didapat dari dinasIndakop Ponorogo terkait jumlah PKL di Ponorogo, daftar PKLyang akan direlokasi dan gambar lokasi baru yang disediakanpemerintah daerah yang akan digunakan untuk menampungpara PKL tersebut, dokumen-dokumen, arsip, peraturanperundang-undangan, dan catatan yang berkaitan denganpermasalahan penelitian.9

Analisa Dan Pembahasan

1. Rencana Relokasi Pedagang Kaki Lima

Progam pemerintah terkait tata tertib kota yang tercantumdalam undang-undang Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, saatini sedang di lakukannya implementasi yang ketat. Sebenarnyahal ini telah berlangsung sejak dahulu tetapi implementasinyabelum 100% baik, masih banyak pelanggaran yang terjadi dilapangan dan sulit untuk di pecahkan, sehingga para PKL semakinlama semakin banyak dan tersebar hampir diseluruh wilayahPonorogo. Saat ini tampaknya hal tersebut sedikit demi sedikitakan berubah, Pemerintah daerah Ponorogo memperbaiki

9 Sugiono, Ibid.

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 45


.

kinerjanya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang tertuangdalam UU PERDA Nomor 5 tahun 2011 tersebut yaitu salah satunyamenjaga ketertiban umum termasuk jalan raya, taman kota dantempat lain dari kerumunan para pedagang kaki lima.10

Akhir Tahun 2016 dan memasuki tahun 2017 seluruh PKLyang ada di Ponorogo akan ditertibkan, terutama adalah jalan-jalanprotokol. Jalan protokol adalah jalan utama di kota-kota besar, jalanyg menjadi pusat keramaian lalu lintas. Terdapat beberapa jalanprotokol di Ponorogo yang ditempati oleh para pedagang kaki lima,di antaranya adalah:

Tabel 1.0JUMLAH PKL KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2016

Sumber: data pemetaan PKL oleh Dinas Perindagko kota Ponorogotahun 2016, diolah

Dari Tabel 1.0 dapat disimpulkan bahwa rencana relokasi parapedagang kaki lima yang di laksanakan atas dasar Undang- undangketertiban umum dan ketentraman masyarakat berjumlah empatratus enam puluh satu (461) dari jumlah keseluruhan sembilan ratusdelapan puluh (980) PKL, dengan asal daerah dan engan jam bukadagang yang berbeda. Mereka (PKL) telah menempati jalan-jalanprotokol kota Ponorogo dengan jumlah sebelas (11) jalan protokoldi Kabupaten Ponorogo yang akan ditertibkan dan direlokasikan

10 Peraturan daerah kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertibanumum dan ketentraman masyarakat kota Ponorogo.



11 Undang–undang No 26 tahun 2007 Tentang atas perubahan Undang–UndangNomor 24 Tahun 1992, Tentang tata ruang.

ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah KabupatenPonorogo. Sedangkan selain jalan protokol masih terdapatkebebasan para pedagang PKL untuk berjualan di jalan tersebut.Dan para PKL yang menempati taman kota/Alon-alon Ponorogotidak akan di relokasi namun di atur jam bukanya sesuai kesepakatanpihak PKL dan pemerintah daerah, dengan jam buka mulai jam15.00 WIB sampai sebelum jam 24.00 WIB. Hal ini dilakukan untukmengatur agar tidak terjadi kemacetan jalan sekaligus untukmengatur keindahan dan ketertiban kota Ponorogo.11

Dan dari data yang diperolah Dinas Indakop kabupatenPonorogo, pihak pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi lokasibaru yang akan ditempati para PKL, lokasi tersebut antara lain:

TABEL 1.2Tempat Relokasi PKL

Sumber: Data Pemetaan PKL oleh Dinas Perindagko kota Ponorogotahun 2016, diolah

Rencananya para PKL yang berada dijalan protokol Pono-rogo akan dipindah alihkan ke lokasi-lokasi yang telah disediakanoleh pemerintah daerah tersebut, namun hal ini akan terdapatbanyak perlawanan dan rintangan karena tempat yang baru belumtentu menjamin adanya pembeli yang banyak dan ramai sepertitempat-tempat yang mereka (PKL) gunakan sebelumnya.

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dengan AdanyaKeputusan Relokasi 2016- 2017

Dengan adanya peraturan tata tertib kota yang saat ini sedangdigarap pemerintah kota Ponorogo terkait PKL, maka mau tidak

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 47


mau PKL harus berpindah ke lokasi yang baru, jika tidak merekaakan digusur secara paksa atau diberikan sanksi untuk tidak bolehberjualan lagi di kawasan Ponorogo. Sehingga pemerintah daerahwajib menyediakan tempat yang baru untuk semua PKL diPonorogo. Tempat yang baru haruslah sesuai dengan harapansemua PKL agar diterima semua pihak dengan lapang dada tanpaada pertentangan dan perlawanan. Kesuksesan dan keberhasilansuatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung denganpemilihan lokasi sebagai tempat berusaha. Pemerintah harus dapatmelakukan pemilihan lokasi usaha yang tepat agar kelangsunganusaha PKL terjamin.

Para PKL berharap tempat baru yang disediakan olehpemerintah mampu memberikan dampak yang lebih baik danmemberikan kemakmuran dalam hal ekonomi dan sosial yaitutempat yang ramai pengunjung seperti halnya tempat yangterdahulu. Maka hasil dari survey dan wawancara terhadapsebagian besar PKL memberikan gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan atas keputusan relokasi sebagai berikut.

1. Tempat usaha yang strategisHasil wawancara dengan sebagian besar PKL di Ponorogo

yang berada dijalan Protokol, hasilnya mampu menampung aspirasitentang keinginan mereka atas keputusan relokasi. Salah satunyaadalah tempat usaha baru yang strategis. Artinya tempat yangmudah untuk dikunjungi baik oleh masyarakat Ponorogo maupunpendatang dengan akses jalan yang mudah dan menarik untukdikunjungi serta berada di tengah kota Ponorogo, dan tentunyatidak terpencil, tempat yang mudah di akses masyarakat dalammembeli atau sekedar jalan-jalan, tempat yang luas dan terdapatparkir yang memadai untuk pengunjung yang datang serta tempatyang berada di pusat keramaian. Para PKL berharap tempat yangbaru memberikan jaminan yang layak untuk mengembangkanusaha dagang mereka.

2. Lokasi yang disahkan sebagai obyek wisata kulinerRelokasi bagi para PKL merupakan hal yang sulit diterima

karena akan membutuhkan penyesuaian yang lama dan tentunyasedikit banyak akan berpengaruh terhadap uang pemasukan paraPKL. Bila dahulu mereka (PKL) mempunyai tempat mangkal/berjualan yang sudah bertahun-tahun ditempati dan dengankonsumen serta pelanggan setianya, kini sedikit banyak akan terjadi



perubahan, karena ketika semua PKL dijalan protokol Ponorogodijadikan dalam satu atau lebih lokasi yang telah disediakan pemdaPonorogo maka akan terjadi persaingan yang sangat ketat karenabanyaknya pedagang yang sama dengan konsumen yang berbeda-beda. Tentunya pelanggan lama mereka (PKL) sedikit banyak akanhilang dan kesulitan untuk kembali membeli karena banyaknyapenjual yang ada dalam satu lokasi.

Sehingga melihat dampak yang mungkin terjadi di kemudianhari, maka perlu adanya daya tarik agar tempat yang baru bagi paraPKL dapat mendatangkan banyak pengunjung, yaitu dengan disahkannya tempat baru sebagai objek wisata Ponorogo dan pusatoleh-oleh dan perlu adanya bantuan promosi pemerintah sertasosialisasi kepada masyarakat Ponorogo bahwa lokasi-lokasi tersebutadalah pusat jajanan dan rekreasi di Ponorogo, sehingga tempat yangbaru mampu memberikan jaminan yang lebih layak dari tempatyang sebelumnya. Dengan di sahkan nya sebagai objek wisata kulinerdan pusat oleh-oleh akan menjadi daya tarik konsumen untukberkunjung maupun jalan-jalan ke tempat tersebut. Dan usaha paraPKL mampu menjadi unit usaha yang mandiri dan memberikannilai tambah bagi wilayah kabupaten Ponorogo.

3. Kios-Kios atau bangunan untuk berdagangPara PKL membutuhkan adanya tunjangan berupa kios-kios

atau bangunan ruko yang dapat digunakan untuk usaha dagangmereka, dengan kios-kios atau ruko tersebut para PKL tidak perlulagi berebut tempat dengan para PKL lain yang akhirnyamenimbulkan kerusuhan dan ketidaknyamanan bagi yang lain,untuk itu pemerintah daerah diharapkan menyediakan kios-kiosyang permanen dan adil merata bagi semua PKL dan sah digunakantanpa ada perbedaan dikemudian hari untuk semua PKL diPonorogo.

4. Peraturan yang dinamisDi lokasi yang baru pasti tidak akan lepas dari berbagai

peraturan tentang penataan PKL dan lain sebagainya, peraturanmemang penting demi ketertiban dan kelancaran kegiatan dagang.Namun PKL berharap aturan-aturan yang dibuat dan diterapkanmerupakan aturan yang baik untuk semua pihak baik pemerintahmaupun PKL itu sendiri. Sehingga diharapkan peraturan yang adaadalah peraturan yang dinamis artinya mampu menyesuaikandengan kondisi dan situasi PKL, tidak kaku dan tidak menang

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 49


sendiri. Misalnya surat perizinan berdagang, peraturan jam kerja/jam buka PKL, tarif retribusi dll.

5. Jaminan keamananKeamanan adalah kebutuhan semua orang, sehingga

keamanaan adalah hal yang perlu diperhatikan. Baik para pedagangkaki lima maupun pengunjung membutuhkan adanya keamanandan kenyamanan saat berada di tempat berjualan PKL. Merekamembutuhkan penjagaan aparat keamanan agar ketertiban dankenyamaaan dapat dirasakan. Misalnya adalah keamanan daripenjurian/perampokan, keamanaan dari para pengamen yang lalulalang meminta-minta dengan jumlah pengamen yang banyaksehingga dapat mengganggu pengunjung dan juga pedagang.

6. Sarana umum lainnyaDi lokasi berjualan yang baru, para PKL tentu membutuh-

kan sarana-sarana penunjang untuk kelancaran dalam bisnisdagangnya. Sarana umum tersebut antara lain seperti masjid ataumushola untuk sembahyang, tiolet atau MCK untuk kebutuhansehari-hari, air bersih /pengairan untuk cuci-cuci peralatan dagang,tempat pembuangan sampah, parkir yang luas sehingga me-mudahkan pengunjung untuk membeli di lokasi tesebut dan saranaumum lain-lain yang merupakan kebutuhan dalam kegiatan PKLsehari-hari.

7. Bantuan modal dan peralatan dagangBerangkat dari latar belakang PKL mayoritas dari mereka

adalah para pedagang dengan modal yang minim dan pas-pasan.Dengan menggunakan gerobak dorong atau sepedanya merekaberjualan demi memenuhi tuntutan hidup. Untuk membantukemakmuran dan perkembangan masa depan para PKL merekaberharap pemerintah daerah memberikan bantuan dalah hal modaluntuk berjualan dan atau peralatan dagang seperti gerobak/mejakursi lipat, peralatan memasak dll.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulana. Peraturan tata tertib kota serta undang-undang Perda

Kabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentang ketertibanumum dan ketentraman masyarakat adalah hal yang sangat



penting untuk diaplikasikan degan baik agar keindahan danketertiban kota mampu di jaga serta kemacetan jalan rayamampu diatasi. Keputusan tata tertib kota salah satunya adalahdengan mentertibkan adanya PKL yang menyebar luas diPonorogo dengan jalan melakukan relokasi para PKL yangberada di jalan Protokol/jalan besar di kabupaten Ponorogo,yang berjumlah sebelas (11) jalan protokol, sedangkan PKL yangberada diluar jalan protokol tetap diperbolehkan untukberoperasi/berjualan di tempat tersebut.

Terdapat beberapa kebutuhan yang diharapkan para PKLsebelum mereka dipindahkan pada lokasi dagang yang baruantara lain tempat yang strategis, adanya kios-kios ataubangunan untuk berdagang, peraturan yang dinamis, jaminankeamanan, sarana umum dan juga bantuan modal usaha danlain sebagianya.

b. Pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi-lokasi yang baruuntuk digunakan para PKL dengan jumlah enam (6) lokasi yangrencananya akan digunakan sebanyak empat ratus enam puluhsatu (461) PKL yang berasal dari jalan protokol di Ponorogo.Sedangkan para PKL yang berjualan di Alon-alon Ponorogo tetapditempatkan disana namun ada kesepakatan-kesepataan antarapemda dengan para PKL, dan para PKL yang berada di jalanselain jalan protokol sementara tetap diijinkan untuk berjualanditempat tersebut.

Saran

a. Bagi PemerintahLokasi yang telah disiapkan pemda Ponorogo untuk para

PKL sebaiknya dipilih lokasi yang strategis dan lokasi denganpusat keramaian, sebab bila ditempatkan di beberapa lokasiyang disediakan yang jauh dari keramaian dan jalan raya akansangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PKL.

Pemerintah daerah sebaikknya membantu para PKL baiksecara materiil yaitu modal dan non materiil yaitu keamaaan,pengetahuan dan pemberdayaan karena disatu sisi PKL adalahsatu satunya usaha yang mampu masyarakat lakukan ditengahminimnya lapangan pekerjaan dan ekonomi yang pas-pasan.Maka perlu adanya dukungan dan bantuan pemerintah daerahuntuk memberikan bantuan modal kepada para PKL, sebabdari latar belakang PKL yang tergolong pas-pasan akan kesulitan

Vol. 3, No. 1, Juni 2017 | 51


untuk meminjam modal pada BANK dengan syarat danprosedur yang berlaku. Sehingga apabila pemerintah daerahmembantu kemakmuran usaha PKL akan menjadikan usahatersebut berkembang dan mandiri serta mampu memberikannilai tambah bagi kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Penelitian SelanjutnyaBagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih

mengembangkan penelitian ini berkaitan dengan pertimbanganpemerintah daerah dalam menagatasi dan memberdayakanpara PKL sehingga mampu memberikan kontribusi yang positifbagi perekonomian serta nilai tambah bagi kota atau suatuwilayah.

Daftar Pustaka

An Naf, Jullisar. 1983. Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya,Jakarta: Galan Dimara, Daan, 1979. Pedagang Kaki LimaDi Jakarta. Jakarta: PDSM.

Madjid, Rachmawati. 2013. Dampak kegiatan pedagang kaki lima(pkl) terhadap lingkungan di dki jakarta. Jurnal ekonomi,Vol. 1 (No. 3).

McGee. T.G dan Y.M.Yeung.1997. Howkers In Shoutheast Asia Cities,Planning For The Bazar Economy. Ottawa Peraturan daerahkabupaten Ponorogo Nomor 5 tahun 2011 tentangketertiban umum dan ketentraman masyarakat kotaPonorogo.

Riat, Aziz . 2016. Profil Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo. JurnalAltijaroh, Vol. 2 (No.1).

Rusli, Ramli. 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima.Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Cetakan Keempat belas. Bandung, Alfabeta.

Undang-undang No 26 tahun 2007 Tentang atas perubahanUndang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang tataruang.

Widodo. Erna. 2000. Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif .Yogyakarta: Adipura.

Documents

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan