Embed Size (px)
Citation preview
PELAKSANAAN 27 PULUH
Tunjangan Kementerian Direktur Pelaksanaan (dua puluh tujuh)
1 Undang-Undang Negara Nomor 47 Nomor
2
Nomor
3 15
Negara Nomor 66 Nomor 4400)
4 Peraturan Tunjangan Dalam Negeri 2013 Nomor 1
5
6
Peraturan Tunjangan Energi Republik
Peraturan Tunjangan Kehutanan 2013 Nomor 198)
Tahun
Peraturan Tunjangan Kelautan dan Indonesia Tahun
8 Peraturan Tunjangan Kesehatan 2013 Nomor 200)
9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tenta ng Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201)
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indon~sia
Tahun 2013 Nomor 202)
11 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 201 3 tentan g Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KemenJeria n Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 203)
12 Peraturan Presiden Nomer 85 Tahun 201 3 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lin gkunga n Kem enterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 204)
13 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai d i Linglrungan Kemen terian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 205)
14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 13 tentang Tunjanga n Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nom or 206)
15 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207)
16 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrunga n Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208)
17 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkunga n Kernenteria n Perhubungan (Lembaran Negara Republik In donesia Ta~un 20 13 Nomor 209)
18 Peraturan Presiden Nomor 91 Tah un 2013 tentang Tunjangan KineIja Pegawai di Lingku ngan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 20 13 Nomor 210)
19 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211)
20 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkun gan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 212) 4
- 2 shy
Menetapkan
2 1 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213)
22 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 4)
23 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 5)
24 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 216)
25 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217)
26 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2013 Nomor 218)
27 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 19)
28 Peraturan P~esiden Nomor 10 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustaka an Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220)
29 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J eral Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Rio Ju blik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 22 1)
30 P lturan Presiden Nomor 103 Tahun 20 13 tentan g T I lj angan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J deral Ombudsman Republik Indonesia (Lem baran N ara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 222)
31 P turan Menteri Keuangan Nomor 190 j PMK05 j 2012 t la ng Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan A aran Pendapatan dan Belanja Negara
MEMUTUSKAN
PERA URAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAl PADA 2I (DUA PULlJH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAj LEMBAGAlf
- 3 shy
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan
1 Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri S ipil dan Anggota Tentara Nasional IndonesiaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Unda ng Nomor 43 Tahun 1999
2 Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
3 Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satua n organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral
4 Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah P- rTawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan
) utusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si
lingkungan Kementerian Kehutanan
gawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan rikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya illg berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang langkat dalam suatu jabatan da n bekerj a secara penuh
)ada satuan organisasi di lingkungan Kementerian elautan dan Perikanan
Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah egawai Negeri da n Pegawai lainnya yang berdasarkan
Jeputusan Pejaba t yang berwenang diangkat dalam s u atu Jclbatan dan be erj a secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Kesehatan
I Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya _ 19 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
o Pegaww di lingkungan Kemen teria n Lingkungan Hidup adalal Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang b loi sarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan J~rganisasi di lingkungan Kernenterian Lingkungan Hidup l1
- 4 shy
9 Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
10 Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
12 Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diclngkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
13 Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikanmiddot dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya
g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan
14 wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan
15 wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah wai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si mgkungan Kementerian Perhubungan
1 ~awai di lingkungan Kementerian Sosial a dalah Pegawai eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan
bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial
17 Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja d an Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(
- 5 shy
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tenta ng Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201)
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indon~sia
Tahun 2013 Nomor 202)
11 Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 201 3 tentan g Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KemenJeria n Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 203)
12 Peraturan Presiden Nomer 85 Tahun 201 3 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lin gkunga n Kem enterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 204)
13 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai d i Linglrungan Kemen terian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 205)
14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20 13 tentang Tunjanga n Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nom or 206)
15 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207)
16 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrunga n Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208)
17 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkunga n Kernenteria n Perhubungan (Lembaran Negara Republik In donesia Ta~un 20 13 Nomor 209)
18 Peraturan Presiden Nomor 91 Tah un 2013 tentang Tunjangan KineIja Pegawai di Lingku ngan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik In donesia Tah un 20 13 Nomor 210)
19 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Linglrungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211)
20 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 201 3 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkun gan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 212) 4
- 2 shy
Menetapkan
2 1 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213)
22 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 4)
23 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 5)
24 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 216)
25 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217)
26 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2013 Nomor 218)
27 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 19)
28 Peraturan P~esiden Nomor 10 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustaka an Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220)
29 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J eral Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Rio Ju blik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 22 1)
30 P lturan Presiden Nomor 103 Tahun 20 13 tentan g T I lj angan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J deral Ombudsman Republik Indonesia (Lem baran N ara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 222)
31 P turan Menteri Keuangan Nomor 190 j PMK05 j 2012 t la ng Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan A aran Pendapatan dan Belanja Negara
MEMUTUSKAN
PERA URAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAl PADA 2I (DUA PULlJH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAj LEMBAGAlf
- 3 shy
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan
1 Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri S ipil dan Anggota Tentara Nasional IndonesiaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Unda ng Nomor 43 Tahun 1999
2 Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
3 Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satua n organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral
4 Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah P- rTawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan
) utusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si
lingkungan Kementerian Kehutanan
gawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan rikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya illg berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang langkat dalam suatu jabatan da n bekerj a secara penuh
)ada satuan organisasi di lingkungan Kementerian elautan dan Perikanan
Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah egawai Negeri da n Pegawai lainnya yang berdasarkan
Jeputusan Pejaba t yang berwenang diangkat dalam s u atu Jclbatan dan be erj a secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Kesehatan
I Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya _ 19 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
o Pegaww di lingkungan Kemen teria n Lingkungan Hidup adalal Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang b loi sarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan J~rganisasi di lingkungan Kernenterian Lingkungan Hidup l1
- 4 shy
9 Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
10 Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
12 Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diclngkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
13 Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikanmiddot dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya
g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan
14 wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan
15 wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah wai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si mgkungan Kementerian Perhubungan
1 ~awai di lingkungan Kementerian Sosial a dalah Pegawai eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan
bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial
17 Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja d an Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(
- 5 shy
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
Menetapkan
2 1 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213)
22 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 4)
23 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21 5)
24 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 216)
25 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217)
26 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2013 Nomor 218)
27 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 ten tang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 19)
28 Peraturan P~esiden Nomor 10 1 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustaka an Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220)
29 Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 20 13 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J eral Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Rio Ju blik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 22 1)
30 P lturan Presiden Nomor 103 Tahun 20 13 tentan g T I lj angan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat J deral Ombudsman Republik Indonesia (Lem baran N ara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 222)
31 P turan Menteri Keuangan Nomor 190 j PMK05 j 2012 t la ng Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan A aran Pendapatan dan Belanja Negara
MEMUTUSKAN
PERA URAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAl PADA 2I (DUA PULlJH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAj LEMBAGAlf
- 3 shy
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan
1 Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri S ipil dan Anggota Tentara Nasional IndonesiaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Unda ng Nomor 43 Tahun 1999
2 Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
3 Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satua n organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral
4 Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah P- rTawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan
) utusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si
lingkungan Kementerian Kehutanan
gawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan rikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya illg berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang langkat dalam suatu jabatan da n bekerj a secara penuh
)ada satuan organisasi di lingkungan Kementerian elautan dan Perikanan
Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah egawai Negeri da n Pegawai lainnya yang berdasarkan
Jeputusan Pejaba t yang berwenang diangkat dalam s u atu Jclbatan dan be erj a secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Kesehatan
I Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya _ 19 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
o Pegaww di lingkungan Kemen teria n Lingkungan Hidup adalal Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang b loi sarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan J~rganisasi di lingkungan Kernenterian Lingkungan Hidup l1
- 4 shy
9 Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
10 Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
12 Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diclngkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
13 Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikanmiddot dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya
g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan
14 wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan
15 wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah wai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si mgkungan Kementerian Perhubungan
1 ~awai di lingkungan Kementerian Sosial a dalah Pegawai eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan
bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial
17 Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja d an Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(
- 5 shy
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan
1 Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri S ipil dan Anggota Tentara Nasional IndonesiaKepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Unda ng Nomor 43 Tahun 1999
2 Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
3 Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada satua n organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumher Daya Mineral
4 Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah P- rTawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan
) utusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si
lingkungan Kementerian Kehutanan
gawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan rikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya illg berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang langkat dalam suatu jabatan da n bekerj a secara penuh
)ada satuan organisasi di lingkungan Kementerian elautan dan Perikanan
Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah egawai Negeri da n Pegawai lainnya yang berdasarkan
Jeputusan Pejaba t yang berwenang diangkat dalam s u atu Jclbatan dan be erj a secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Kesehatan
I Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya _ 19 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
o Pegaww di lingkungan Kemen teria n Lingkungan Hidup adalal Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang b loi sarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan J~rganisasi di lingkungan Kernenterian Lingkungan Hidup l1
- 4 shy
9 Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
10 Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
12 Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diclngkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
13 Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikanmiddot dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya
g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan
14 wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan
15 wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah wai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si mgkungan Kementerian Perhubungan
1 ~awai di lingkungan Kementerian Sosial a dalah Pegawai eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan
bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial
17 Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja d an Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(
- 5 shy
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
9 Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri
10 Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan d an bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11 Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
12 Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daer ah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diclngkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
13 Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikanmiddot dan V I I Ju dayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya
g berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang gkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
la satuan organisasi di lingkungan Kementerian d idikan dan Kebudayaan
14 wai di lingkungan Kementerian Perdaganga n adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan )u tusan Pejabat yang berwenang diangkat dala m suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi ingkungan Kementerian Perdagangan
15 wai di lingkungan Kementerian Perhu bungan adalah wai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu l tan dan bekerja secara penuh pada satuan orga nisa si mgkungan Kementerian Perhubungan
1 ~awai di lingkungan Kementerian Sosial a dalah Pegawai eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan
bat yang berwenang diangkat dalam suatu jab atan d an erja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan 1enterian Sosial
17 Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja d an Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang b erwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi l(
- 5 shy
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
18 Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lem baga Penerbangan Antariksa Nasional
19 Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh p ada satuan orga nisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara
20 Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordina si Keamanan Laut
21 Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang d iangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
22 Pegawai di lingkungan Badan Na sional Penempatan dan Pe rlindungan Tenaga Kerja Indonesia adala h Pegawai
eri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan lbat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satu an organisasi di lingkun gan an Nasional Penempatan dan Perlindungan Ten a ga a Indonesia
2 awai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang asarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat
( m suatu jabatan dan bekerj a secara penuh pada uan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Ten aga -dir
24 awai di lingkungan Badan SAR Na sional adalah Pegawcli seri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan KeputUsan a bat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan erja secara penuh pada satuan orga nisasi di lin gku ngan Ian SAR N asional
2 awai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah awai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan utusan Pejabat yang berwenang dia ngkat dalam suatu ltan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
Il1gkungan Badan Standarisasi Nasional
2 wai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik m esia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwena ng diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penu h pada satuan organisasi cji lingkungan Perpustakaan Nasional Republik IndonesiaU
- 6 shy
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
3 3
27 Pegawai di lingkungan Sekretariat J enderal Dewa n Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputu san Pejabat ya ng berwenang diangkat dalam sua tu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi d i lingkunga n Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Na sional
28 Pegawai di lingkungan Sekretaria t J en deral Om budsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri da n Pegawa i lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yan g berwenang diangkat dalam suatu j abatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisa si di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik In don esia
29 Kementerian NegarajLembaga adalah kementerian negara j lembaga pemerintah non kementeria n n egaraj lembaga negara
30 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanju tnya d isingka t KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewen angan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kement r ia n NegarajLembaga yang bersangkuta n
31 Pejabat 1 mbuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah cjabat yang melaksanakan kewenangan PAj KPA untuk mengambil keputusan dan j atau tind akan yang d Cl L mengakibatkan pengeluaran atas beban Angga ran
dapatan dan Belanja Negara (APBN)
3( tbat Penanda Tangan Surat Perin ta h Membayar yang njutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
renangan oleh PAjKPA untuk melakukan pengujia n atas mintaan pembayaran dan m enerbitkan perintah Ibayaran
dahara Pengeluaran adalah oran g ya n g ditunjuk untuk erima menyimpan membayarkan m enatau sa h akan
1 mempertanggungjawabkan uang u ntuk keperluan B Lilja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor j S~ er Kementerian NegarajLembaga
34 ftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang se1anjutnya but DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran y ang
u n akan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam laksanakan kegiatan pemerin tahan se bagai pela ksana an
A N
35 rat Permintaan Pembayaran Langsu n g yan g selanjutnya c but SPP-LS adalah dokumen yang d iterbitkan oleh PPK dam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak j
ldahara Pengeluaran
36 -a t Perintah Membayar Langsung yan g selanjutnya d but SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PLJabat Penanda Tangan Surat Perintah Mem bayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagjpan kepada penerima hakjBendahara Pengeluaran(
- 7 shy
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
37 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan k ep ada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran
38 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksa nakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara
39 Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitk an oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Penda p atan dan Belanja Negara berdasarkan SPM
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasa12
Peraturan Direktur Jenderal ml mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga yaitu
1 Kementerian Dalam Negeri
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3 Kementerian Kehutanan
4 Kementerian Kelautan dan Perikanan
5 Kementerian Kesehatan
6 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7 Kementerian Lingkungan Hidup
8 Kementerian Luar Negeri
9 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krea tif
10 Kementerian Pekerjaan Umum
11 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13 Kernenterian Perdagangan
14 Kementerian Perhubungan
15 Kementerian Sosial
16 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
18 Badan Intelijen Negara
19 Badan Koordinasi Keamanan Laut
20 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
21 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
22 Badan Pengawas Tenaga Nuklir4
- 8 shy
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
23 Badan SAR Nasional
24 Badan Standardisasi Nasional
25 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
26 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasiona l
27 Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
BAB III
PRINSIP DASAR PELAKSANAAN
Pasal3
Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan pengh a silan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan
Pasal4
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada
a Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian NegarajLembaga berkenaan
b Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan untuk sementara atau d inonaktifkan
c Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lemba ga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri)
d Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperbantukanj dipekerjakan pada badanj instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga berkenaan
e Pegawai di lingkungan Kementerian Negaraj Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yan g diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas (ugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
f Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Gur u dan Dosen dan
g Peg wai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dal m Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah gengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012Q
- 9 shy
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan MenterijPirnp inan Lembaga rnasing-rnasing
(3) Kernenterian NegarajLernbaga yang rnernperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pernbayaran Tunjangan Kinerja rna sing-rnasing Kernenterian Negaraj Lernbaga
(4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaim ana dimaksu d pa d a ayat (3) Menterij Pirnpinan Lernbaga rnen gatur tata cara pernbayaran Tunjangan Kinerja pada Kernenterian Negaraj Lernbaga rnasing-rnasing
Pasal5
Alokasi dana pernbayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kernenterian NegarajLernbaga sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 201 3 disediakan dalarn DIPA rnasing-rnasing Kementerian Negara j Lernbaga
Pa sa16
(1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan I( ncrja Pegawai sebagairnana Lampiran pada Peraturan
iden Tahun 2013 yang rnengatur rnengenai Tunjangan erja Pegawai di Lingkungan Kernenterian Negaraj baga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2
lj angan Kinerja di lingkungan Kementerian Negaraj lbaga sebagairnana dirnaksud pada Pasal 2 dibayarka n litung rnulai bulan Juli 20 13
Pasal7
(1) ~ i Pegawai di lingkungan Kernenterian Negaraj Lernbaga gairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 yang diangkat gai pejabat fungsional dan mendapatka n Tunjangan
-esi rnaka Tunjangan Kinerja d ibayarkan sebesar ~elisih a ra Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan T jangan Profesi pada jenjangnya
(2) L i Pegawai di lingkungan Kernenterian Pendidikan middot middotdan 1middot ludayaan yang diangkat sebagai pejaba t fungsionar dan
1dapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen lea Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesa r selisih antara jangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan jangan Profesi pada jenjangnya
(3) bila Tunjangan Profesi yang d iterirna sebagairnana ksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besa r dari
j angan Kinerj a pada kelas jabatannya maka ~ang
dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya~
- 10 shy
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
Pasal8
Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkun gan 2 7 (dua puluh tujuh) Kementerian NegarajLembaga Tahun 201 3 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan akan diberikan tambah an tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja seba gaimana diteta pkan dalam Peraturan Presiden tersebut
Pasa19
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pa d a APBN tah un anggaran bersangkutan
BABIV
TAT A CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kem enterian NegarajLembaga sebagaimana d imaksud d alam Pa sal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pem bayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai
(3) Tata cara p embayaran Tunjangan Kinerj a kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negaraj Lembaga m a sing-masing
Pasal 11
(1) r ~ menyusun Daftar Nominat if Pembayaran Tunjangan erja untuk kebutuhan setiap bulan
(2) Ii dasarkan Daftar Nominatif Pembaya ran Tunjangan trJa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d isu sun a pitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan
1 crJa
(3) tar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja s )a gaimana dimaksud pada ayat (1) term asuk k ebutuhan tl lj angan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah s esuai k ntuan peraturan perundang-undangan di bidang p t ajakan
Pasal 12
(1) B rdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran T jangan Kinerja sebagaimana dimaksud d a lam Pa sal 11
j mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kin erja k ada PPSPM
(2) A dasar SPP-LS sebagaimana dim a k sud pa d a ayat (1) P -J M menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja
(3) SPM-LS diterbitkan untuk kebltuh an pem b ayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan(f
- 11 shy
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
(4) Dalam hal terjadi keterlambatan dala m pembayaran Tunjangan Kinerja SPM-LS dapat diaju kan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus
(5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai de~gan Desember 2013 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 2 1 (PPH Pasal 21) dan pa da saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 2 1
(6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 20 14 SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan
Pasal 13
SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerj a disampa ikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut
a SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam La mpiran I Peratunin Direktur Jenderal Perbendaharaan ini
b Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan KineIj a yang memuat kebutuhan pembayaran u ntuk seluruh Pegawa i yang berhak menerima tunjangan serta tela h m emperhitungkan kewajiban pajak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I eraturan Direktur Jenderal Perbenda h araan in i
Pasal14
Ta t ra pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan Sf i ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran d a ra ngka pelaksanaan APBN
Pasal 15
PC yaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementeria n Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d ibuat
(I daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja P L li lainnya
BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
(1) Tunjangan pada Kementerian NegarajLembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunja ngan Kinerja sejak diberlakukan nya pemberian Tunjangan Kinerja ini
(2) Tunjangan pada Kementerian Negara jLembaga yang selama ini luah diterima sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) adalah
a Imbalan Jasa Tunjangan Penin gkatan Prestasi Kerja Pegawai Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan J a sa Teknologi Imbalan Pelayanan J asa Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Imbalan J asa Pendidikan Langsupg pada Kementerian Energi dan Su mber Daya Mineral q
- 12 shy
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
b Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan
c Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum
d Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negani pada Kementerian Perdagangan
Pasal17
(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkun gan Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa
a Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan atau
b Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tah un 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan
(3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaim na dimaksud pada aya t (1) yang memuat kebutu hlt n pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan l ~ jiban pajak dan faktor pengurang dibuat sesuai
gan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III turan Direktur Jenderal Perbendaharaan inL
Pasal 18
Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 y kan diajukan pada Tahun Anggaran 20 13 diterima di 1 mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 r LIn kerja
Pasal 19
At e ngajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 N mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 mber 2013
Pasal20
Peu ran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS da n SP2 ebagaimana dimaksud dalam Pa sal 18 dan Pa sal 19 kepc yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tan 21 Februari 2014
Pasal21
(1) m rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 20 Bendahara Pengeluaran menyimpal dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran~
- 13 shy
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
(2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 3 1 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara
(3) Dalam hal terdapat sisa dana penyalura n pembaya ran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sisa dana dimaksud wajib disetor k e Kas Negara pa ling lambat tanggal 24 Februari 2014
(4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana d im aksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanj a lainnya TAYL
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal22
KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pem bayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuan gan mengenai keuangan b
tata cara penyusunan dan elanja subsidi dan belanja lainshy
penyajian lain
laporan
Pasal23
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Tunjangan pada Kementerian Negaraj Lem baga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal24
Peraturan Direktur Jenderal III1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 20 13
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NTO HARJOWIRYONO
- 14 shy
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR J ENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PEK-53 PB2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
ltKOP SURATgt
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama (1)
NIP (2)
Jabatan (3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar
Rp (4) ( (5) rupiah) termasuk bertanggung jawab
terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima
Apabila di kemudian hari atas pencalran dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja
Pegawai tersebut di atps mengakibatkan ter~adinya kerugian Neg~ra maka saya bersedia
dituntut penggantian keqJgian Negara terse but sesuai dengan ketentuan peraturan perundangshy
undangan
Bukti-bukti pengeluaran terkait deng~n pembayaran TunjJingan Kinerja Pegawai
disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami untuk kelenQkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan flparat pengawas fungsional
pemikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya
t bullbullbull bullbullbullbullbull (6) 20 Kuasa Pengguna Anggaran (7)
( (8) ) 4 NIP (9)
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
I ~ II
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG J AWAB MUTLAK
No URAIAN PENGISIAN
(1) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3 ) Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4 ) Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5) Diis i jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6) Diisi dengan tempat tanggal bulan dan tahun
(7) Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8) Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9 ) Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
DIREKTUR JENDERAL PERBE NDAHARAAN
~~ $- r
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTURJENDERALPERBENDAHARAAN
NOM OR Pia-53PB2013TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGA
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (l)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN
No
1
2
Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima
(4) I Tunjangan Kinerja per Kelas
Jabatan
() 1 2 3 1 2 3
1 2 3
Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah
(6) (7) (8)
1 Potongan Pajak 2 Jumlah Netto
1 (9) 2 (10)
1 2
3 1 2
1
4
5
6
dst
Jumlah
bull
(11)
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
(12) (13) (1 4)
-
~
I - - -
I
L
1 2
1 2 -shy -~
I ~ (15) (16)
- Bendahara Pengeluaran
Nama (17) NIP
Pejabat Pembuat Komitmen
Nama (17) NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaij personil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11 ) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tu njangan
( 12) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
( 13) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14 ) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
( 15) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
( 16) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
( 17) Diisi dengan nam dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Ben dahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
LAMPlRAN III PERATIJRAN DIREKTIJR JENDERAL PERBENDAHARMN NOM OR PU-53FB2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA l) KINERJA PEGAWAI PADA 27 KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
(DUA PULUH TUJUH)
UNIT ORGANISASI (2)
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BULAN SD
No Uraian Kelas Jabatan
(3)
Jumlah Penerima Tunjangan Kine~a per Kelas
Jabatan
1 Jumlah Tunjangan 2 Pajak 3 Jumlah
1 Faktor Pengurang 2 Potongan Pajak 3 Jumlah Netto
1 (4) (5) 1 2 3
(6)
fs~ 1 (9) 2 (10) 3 111)
2 1 2 3
1 2 3
3 1 2 3
1 2 3
4 1 2 3
1 2 3
5 1 2 3
1 2 3
6 1 2 3
1 2 3
dst
Jumlah
1 2 3 1 2
(13) 14
1 2 3 1 (16) 1 ( - ~
-
(12)
- middot middotmiddot middot middot middot middot middot middot middot t
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Nam a (19) Nama (19) NIP NIP ~
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KI NERJA PEGAWAI
No Nama Satker
(1 ) Diisi dengan nama Kementerian NegarajLembaga
(2) Diisi dengan Unit Organisasi
(3) Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4) Diisi jumlah pegawaijpersonil
(5) Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6) Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7) Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9) Diisi dengan jumlah faktor pengurang I
(10) Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11 ) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9- 10)
(12) Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13) Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14) Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16) Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17) Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18) Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19) Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran
