PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM … file• Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), ... Bantuan diberikan per 3 bulan kepada

PELAKSANAAN DAN USULANPENYEMPURNAAN

PROGRAM PRO-RAKYAT

APRIL, 2010

BAMBANG WIDIANTODEPUTI BIDANG KESRA – KANTOR WAKIL PRESIDEN RI

KLASTER 1: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANBERSASARAN KELUARGA/RUMAH TANGGA

1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

2. BANTUAN KESEHATAN UNTUK KELUARGA MISKIN(JAMKESMAS)

3. BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK KELUARGA MISKIN

4. BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)

3

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKHBANTUAN TUNAI BERSYARAT

(Conditional Cash Transfer)

PKH Adalah Program Perlindungan Sosial melalui pemberian Uang Tunai Kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dimana Sebagai Imbalannya RTSM Tadi Diwajibkan Untuk Memeriksakan Anggota Keluarganya Ke PUSKESMAS Dan/atau Menyekolahkan Anaknya Dengan Tingkat Kehadiran Sesuai Ketentuan.

Manfaat BTB1. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga

miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasimelalui:- Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas

pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin)- Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance

effect).

3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.

4. Mengurangi pekerja anak.

5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, danpeningkatan kesetaraan jender).

KEWAJIBAN BAGI PENERIMA PKH1. Penerima PKH diwajibkan:

a. Ibu hamil:• Pemeriksaan kehamilan (min.4 kali) dan mendapatkan suplemen Fe. • Proses kelahiran yang ditangani tenaga medis• Kunjungan setelah melahirkan (min.2 kali) untuk penyuluhan kesehatan/ibu

menyusui b. Anak usia 0-6 tahun:

• Usia 0–11 bulan melakukan imunisasi komplet(BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan pemantauan tumbuh kembanganak setiap bulan

• Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari danAgustus),

• Usia 12–59 bulan melakukan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembangsetiap bulan

• Pemantauan tumbuh kembang anak usia pra sekolah (5-6 tahun)c. Anak Usia 7-15 tahun: Mendaftarkan anak usia 6-15 tahun di SD dan/atau SMP dengan kehadiran

min. 85% hari sekolah dalam sebulan selama thn ajaran berlangsung. RTSM dengan anak usia >15 tahun namun belum menyelesaikan dikdas dapat

menerima bantuan apabila anak tsb bersekolah atau mengikuti pendidikankesetaraan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Bantuan diberikan per 3 bulan kepada ibu/wanita dewasa dalam RTSM.

3. Tidak ada persyaratan untuk penggunaan uang.

SKENARIO BESARAN BANTUANSkenario Bantuan Bantuan per RTM

per tahun (Rp)

Bantuan tetap 200.000Bantuan bagi RTSM yang memiliki:a. Anak Usia Balitab. Ibu Hamil/Menyusuic. Anak Usia SD/MId. Anak Usia SMP/MTs

800.000800.000400.000800.000

Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000Bantuan minimum per RTSM 600.000Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000

Catatan: - Bantuan Per RTSM dibatasi maksimum Rp.2.200.000 dan jumlah anak 3. - Bantuan terkait dengan kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu

hamil/nifas. - Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.- Besar bantuan rata-rata adalah 16% dari batas pendapatan RTSM per tahun.- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% dari batas pendapatan rata-rata RTSM per

tahun.

8

NO PROVINSI RTSM1 SUMATERA BARAT (1 Kab ) 8.0052 DKI. JAKARTA (1 Kota ) 7.0053 JAWA BARAT 199.424 JAWA TIMUR 280.1145 NUSA TENGGARA TIMUR 69.2876 SULAWESI UTARA 25.4397 GORONTALO 9.1748 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 13.2769 SUMATERA UTARA 42.311

10 DI. YOGYAKARTA 18.42511 BANTEN 27.21512 NUSA TENGGARA BARAT 11.97313 KALIMANTAN SELATAN 14.732

JUMLAH 726.376

LOKASI PKH SAMPAI TAHUN 2009(726 .376 RTSM, Anggaran Rp. 1,1 T)

TAMBAHAN LOKASI PKH TAHUN 2010

NO PROVINSI RTSM

1 BALI (2 Kab) 5,000

2 SULAWESI SELATAN (3 kab) 36,000

3 SULAWESI TENGAH (2 kab) 8,000

4 KALIMANTAN TENGAH (2 Kab) 5,000

5 KEPULAUAN RIAU (2 kab) 6,000

6 BENGKULU (2 Kab) 8,000

7 KALIMANTAN BARAT (2 Kab) 7,000

8 PROVINSI PESERTA PKH 2009 (3 kab) 15,000

TOTAL 90,000

9

Keseluruhan RTSM adalah 816.000, Anggaran Rp. 1,3 T

EVALUASI PELAKSANAANPROGRAM KELUARGA HARAPAN

PERMASALAHAN UTAMA:

1. Proses verifikasi belum sepenuhnyadilaksanakan.

2. Pembayaran kepada RTSM tidak tepat waktu

3. Kurangnya koordinasi antar instansi pendukung: Kementerian Pendidikan, KementerianKesehatan, dan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi.

4. Ketepatan penentuan RTSM (Sudahditindaklanjuti melalui Inpres No. 1 Tahun 2010).

10

Tahapan Verifikasi PKH1. Kementerian Sosial bertanggung jawab terhadap pengadaan

formulir verifikasi.

Subtansi oleh Tim PKH Pusat

Pencetakan oleh PT Pos

2. PT Pos bertanggung jawab mendistribusikan formulirverifikasi ke unit pelayanan.

Kesehatan: Puskemas

Pendidikan: Sekolah

3. Proses verifikasi

Tingkat kehadiran di sekolah: Unit Sekolah

Tingkat kehadiran di Puskesmas: Unit Puskesmas

4. PT Pos bertanggung jawab mengambil (pick up) formuliryang telah diisi.

11

1. PROSES VERIFIKASI BELUM SEPENUHNYA DILAKSANAKAN

1. Sekolah merasa keberatan untuk melakukan verifikasisecara kontinu.

2. Puskesmas merasa keberatan untuk melakukan verifikasisecara kontinu.

3. Kementerian Sosial terlambat dalam melakukan pelatihanverifikasi bagi unit pelayanan.

4. Koordinator wilayah tidak menetap di lokasi.

5. Setelah program berjalan, jumlah pendamping yang dibutuhkan melebihi jumlah pendamping yang direncanakan.

6. Dukungan prasarana dan sarana oleh Pemerintah Daerah tidak memadai.

7. Perlu dilakukan sosialisasi tambahan kepada pelaku PKH.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

NA

D

SUM

UT

SUM

BAR

DKI Jakarta

JABA

R

DIY

JATIM

BAN

TEN

NTB

NTT

KALSEL

SULU

T

GO

RON

TALO

PRES

ENTA

SE

PRESENTASE BUMIL PRESENTASE BALITA PRESENTASE SD PRESENTASE SMP

13

HASIL VERIFIKASI TAHAP I TAHUN 2010

14

PERSENTASE PESERTA PKH YANG MELAKUKAN DAN TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI

BUMIL BALITA SD SMP

Verifikasi 7,346 186,490 254,166 91,110 Tidak Verifikasi 14,810 272,386 441,891 159,171 % Tidak Verifikasi/ Total 67% 59% 63% 64%

67%

59%63% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

,100

,200

,300

,400

,500

,600

,700

,800

,900

1,000

RIB

U

2. PEMBAYARAN KEPADA RTSM TIDAK TEPAT WAKTU

• Pembayaran belum dilaksanakan karenaketerlambatan menerima hasil verifikasi.Pembayaran dilaksanakan 4 kali

(Maret, Juni, September, dan Desember).

Menurut kontrak seharusnya PT Pos yang bertugas mengambil formulir verifikasi.

Permasalahan pencairan anggaran.

• PT Pos kesulitan menjangkau daerah-daerahterpencil.

15

3. KURANGNYA KOORDINASI ANTAR INSTANSI PENDUKUNG

• Tidak semua anggota rumah tangga peserta PKHmemperoleh pelayanan kesehatan untuk orang miskin(Jamkesmas).

• Tidak semua anggota rumah tangga peserta PKH dapatditerima di sekolah.

Tidak memenuhi passing grade

Sudah lama meninggalkan sekolah

Anak Jalanan

Pekerja anak.

• Koordinasi antar kementerian serta antar Pusat danDaerah dalam pelaksanaan verifikasi dan pelaksanaanPKH secara keseluruhan.

16

PERSENTASE ANAK BERUMUR 10-17 TAHUN MENURUT JENIS KEGIATAN, 2009

17

Bekerja 10%

Pengangguran 3%

Sekolah 80%

Mengurus Rumah Tangga

3%

Lainnya 4%

PEKERJA ANAK PADA MASING-MASING SEKTOR EKONOMI

18

5 - 12 13-14 15-17

PEREMPUAN15 - 17 LAKI-LAKI

Lainnya (Kode 2, 4, 5, 7 dan 8) 16,183 328,118 273,181 320,171

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (kode 9) 28,995 210,491 168,323 218,851

Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Restauran dan Hotel (kode 6) 123,397 1139,126 532,564 770,032

Industri Pengolahan (kode 3) 72,150 520,036 298,015 421,491

Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan(Kode 1) 433,575 3999,321 1484,557 2318,202

-

1000,000

2000,000

3000,000

4000,000

5000,000

6000,000

7000,000

19

BANTUAN KESEHATAN(JAMKESMAS)

KOTA DESA KOTA + DESA

Q1 42.82 44.96 44.42Q2 32.30 37.50 35.89

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

20

PERSENTASE PENERIMA JAMKESMAS DARI KELOMPOKMASYARAKAT MISKIN DAN HAMPIR MISKIN

Sumber: SUSENAS ,2009.

PROPORSI PENERIMA JAMKESMAS PADAKELOMPOK MASYARAKAT MISKIN

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

NA

DSU

MU

TSU

MBA

RRI

AUJA

MBI

SUM

SEL

BEN

GKU

LULA

MPU

NG

BAN

BEL

KEPR

ID

KI Ja

kart

aJA

BAR

JATE

NG

DIY

JATI

MBA

NTE

NBA

LIN

TBN

TTKA

LBA

RKA

LTEN

GKA

LSEL

KALT

IMSU

LUT

SULT

ENG

SULS

ELSU

LTRA

GO

RON

TALO

SULB

AR

MA

LUKU

MA

LUKU

UTA

RAPA

PUA

BA

RAT

PAPU

A

Persentase Penerima Jamkesmas Kelompok Miskin (Quintil 1) Nasional

21


PROPORSI PENERIMA JAMKESMAS PADA KELOMPOK HAMPIR MISKIN

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00N

AD

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BISU

MSE

LBE

NG

KULU

LAM

PUN

GBA

NBE

LKE

PRI

DKI

Jaka

rta

JABA

RJA

TEN

GD

IYJA

TIM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KALB

AR

KALT

ENG

KALS

ELKA

LTIM

SULU

TSU

LTEN

GSU

LSEL

SULT

RAG

ORO

NTA

LOSU

LBA

RM

ALU

KUM

ALU

KU U

TARA

PAPU

A B

ARA

TPA

PUA

Persentase Penerima Jamkesmas Kelompok Hampir Miskin (Quintil 2) Nasional

22


23

BANTUAN PENDIDIKAN

PERSENTASE SISWA SD YANG MENGULANG PADALIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008)%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Jawa Barat Sumatera Utara

Lampung DKI Jakarta

Banten Nusa Tenggara

Timur

Kalimantan Barat

Bengkulu Sumatera Barat

Bangka Belitung

24

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan - Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional.

PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH PADALIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008)

%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat Sumatera Utara

Maluku Kalimantan Barat

Kalimantan Timur

Papua Nusa Tenggara

Timur

Papua Barat

25


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP PADALIMA PROVINSI TERTINGGI DAN TERENDAH (2007/2008)%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Lampung Jawa Barat Banten Kalimantan Tengah

Riau Bengkulu Sulawesi Utara

Kep Riau Bali Papua

26


PERSENTASE SISWA SD YANG PUTUS SEKOLAH (2007/2008)

% %

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Tim

ur

Aceh

Sumatera U

tara

Sumatera Barat

Riau

Kep Riau

Putus SekolahRata-rata Nasional

27



% %

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Jambi

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tim

ur

Sulawesi U

tara

Gorontalo


28



% %

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku

Maluku U

tara

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Tim

ur

Papua

Papua Barat


29


PERSENTASE SISWA SD YANG MENGULANG/TIDAK NAIK KELAS (2007/2008)

% %

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Tim

ur

Aceh

Sumatera U

tara

Sumatera Barat

Riau

Kep Riau

Mengulang/Tidak Naik KelasRata-rata Nasional

30



% %

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Jambi

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tim

ur

Sulawesi U

tara

Gorontalo


31



% %

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku

Maluku U

tara

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Tim

ur

Papua

Papua Barat


32


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP (2007/2008)

% %

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Tim

ur

Aceh

Sumatera U

tara

Sumatera Barat

Riau

Kep Riau

Melanjutkan ke SMP

Rata-rata Nasional

33


PERSENTASE SISWA SD YANG MELANJUTKAN KE SMP (2007/2008)

% %

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

Jambi

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tim

ur

Sulawesi U

tara

Gorontalo

Melanjutkan ke SMP

Rata-rata Nasional

34


35

BERAS MISKIN (RASKIN)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERASMISKIN

• Biaya distribusi Raskin di daerah tidakseragamBeberapa pemerintah kabupaten/kota

belum menyediakan distribusi• Kualitas Beras Raskin tidak sepenuhnya

memenuhi standar konsumsi.

36

KOTA DESA KOTA + DESAQ1 74.96 80.59 79.18Q2 64.66 74.93 71.75

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

PERSENTASE RUMAH TANGGA KELOMPOK MISKIN DAN HAMPIRMISKIN YANG MEMBELI RASKIN DALAM 3 BULAN TERAKHIR

37


PROPORSI RUMAH TANGGA KELOMPOK MISKIN YANG MEMBELI RASKINPADA 3 BULAN TERAKHIR

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00N

AD

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BISU

MSE

LBE

NG

KULU

LAM

PUN

GBA

NBE

LKE

PRI

DKI

Jaka

rta

JABA

RJA

TEN

GD

IYJA

TIM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KALB

AR

KALT

ENG

KALS

ELKA

LTIM

SULU

TSU

LTEN

GSU

LSEL

SULT

RAG

ORO

NTA

LOSU

LBA

RM

ALU

KUM

ALU

KU U

TARA

PAPU

A B

ARA

TPA

PUA

Persentase Rumah Tangga Miskin (Quintil 1) Nasional

38


0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

NA

DSU

MU

TSU

MBA

RRIAUJA

MBI

SUM

SELBEN

GKU

LULA

MPU

NG

BAN

BELKEPRID

KI JakartaJA

BAR

JATENG

DIY

JATIMBA

NTEN

BALI

NTB

NTT

KALBA

RKA

LTENG

KALSEL

KALTIM

SULU

TSU

LTENG

SULSEL

SULTRA

GO

RON

TALO

SULBA

RM

ALU

KUM

ALU

KU U

TARA

PAPU

A BA

RATPA

PUA

Persentase Rumah Tangga Kelompok Hampir Miskin (Quintil 2) Nasional

PROPORSI RUMAH TANGGA KELOMPOK HAMPIR MISKIN YANG MEMBELIRASKIN PADA 3 BULAN TERAKHIR

39


KLUSTER 2: PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINANBERSASARAN KOMUNITAS

1. PNPM MANDIRI

Pendekatan Community-Driven Development (CDD)

• Definisi– Konunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan

sumber daya yang digunakan– Masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelaku utama (subyek dan

mitra) dalam proses pengambilan keputusan– Pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi secara saling

hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial

• Dukungan yang diperlukan– Institusi pendukung/fasilitator yang demand-responsive– Terdapat akses informasi– Terjadi penciptaan lingkungan/kondisi yang memadai untuk

pengembangan aset

Proses pengambilan keputusan masyarakat

Apa kita akan memanfaatkan proyek?

Apa itu kemiskinan?Bagaimana

melaksanakannya?

Siapa yg akan melaksanakan?

Siapa yg miskin?Apa masalahnya?Apa potensinya?

Siapa yg akan Menerima manfaat?

+ 4 bulan

+ 5 – 6 bulan

+ 6 – 10 bulan

+ 8 – 10 bulan

+ 10 – 12 bulan

> 8 bulan

RK

PS

PJM Pronangkis

DAMPAK SOSIO-EKONOMI PNPM• Menaikkan belanja rumah tangga:

Belanja rumah tangga di wilayah perdesaan penerimaPNPM mengalami kenaikan hingga 11 % dibandingkandengan belanja rumah tangga di wilayah perdesaanbukan penerima PNPM.

• Menurunkan tingkat pengangguran:

Studi independen menunjukkan tingkat penganggurandi wilayah perdesaan penerima PNPM menurun hingga1,5 %

• Menurunkan tingkat kemiskinan:

Rumah tangga di wilayah perdesaan penerima PNPM9,2% lebih tinggi keluar dari kemiskinan dibandingkandengan wilayah perdesaan bukan penerima PNPM.

43

• Tingkat pengembalian investasi: Berdasarkan studi di wilayah perdesaan

penerima PNPM economic internal rate of return (EIRR) dari total kegiatan rata-rata 60%.

• Penghematan biaya: Berdasarkan studi di wilayah perdesaan

penerima PNPM, prasarana yang dibangunmelalui metoda PNPM Perdesaan rata-rata 56 % lebih murah.

44

DAMPAK SOSIO-EKONOMI PNPM

EVALUASI PELAKSANAAN PNPM

• Rencana pembangunan yang disusunberdasarkan prinsip PNPM belum terintegrasidengan rencana pembangunan desa yang formal.

• Kontribusi pemerintah daerah untukpembiayaan PNPM masih dapat ditingkatkan.

• Membuka akses pembiayaan untuk usulankegiatan pemberdayaan ekonomi lokalberbasis masyarakat.

45

KOMPOSISI PEMBIAYAAN PNPM MANDIRI 2010

PEMBIAYAAN APBN77.77%

PEMBIAYAAN APBD22.23%

PROPORSI APBD: TETINGGI DAN TERENDAH14

.10%

15.2

2%

15.7

5%

17.0

6%

17.1

1%

39.5

1%

38.3

1%

36.1

9%

34.2

5%

33.3

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%JA

MBI

LAM

PUN

G

SUM

SEL

NTB

RIAU

IRJA

BAR

KALT

IM

DKI

JAKA

RTA

MA

LUKU

KALT

ENG

Terendah Tertinggi

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SUMATERA 1

,457

.43

,655

.10

,232

.03

,230

.09

,44.62

,175

.76

,165

.97

,70.

41

,47.

49

,19.63 -

,100.00

,200.00

,300.00

,400.00

,500.00

,600.00

,700.00

NAD SUMUT SUMBAR RIAU KEPRI

Sumber APBN Sumber APBD

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SUMATERA 2

,176.91

,363.18

,138.61

,371.36

,43.74 ,29.05

,67.87

,37.52

,66.66

,10.82

-

,50.00

,100.00

,150.00

,200.00

,250.00

,300.00

,350.00

,400.00

JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG BABEL


KOMPOSISI PEMBIAYAAN: JAWA

,11.32

,852.33 ,931.53

,78.22

,951.06

,242.37

,6.42

,207.83 ,227.07

,19.13

,228.46

,59.14

-

,100.00

,200.00

,300.00

,400.00

,500.00

,600.00

,700.00

,800.00

,900.00

1,000.00

DKI JAKARTA JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN

Sumber APBNSumber APBD

KOMPOSISI PEMBIAYAAN: BALI DAN NUSRA

,71.24

,204.61

,492.58

,18.01 ,42.08

,132.57

-

,100.00

,200.00

,300.00

,400.00

,500.00

,600.00

BALI NTB NTT


KOMPOSISI PEMBIAYAAN: KALIMANTAN

,215.52

,93.45

,176.41

,141.75

,60.85 ,46.69 ,39.95

,88.02

-

,50.00

,100.00

,150.00

,200.00

,250.00

KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM


KOMPOSISI PEMBIAYAAN: SULAWESI

,153.53 ,155.48

,456.89

,293.89

,86.07 ,116.04

,51.27 ,47.21

,114.64 ,97.59

,40.71 ,28.81

-

,50.00

,100.00

,150.00

,200.00

,250.00

,300.00

,350.00

,400.00

,450.00

,500.00

SULUT SULTENG SULSEL SULRA GORONTALO SULBAR


KOMPOSISI PEMBIAYAAN: MALUKU DAN PAPUA

,84.85 ,85.97

,148.40

,446.85

,44.20 ,37.15 ,96.91

,204.74

-

,50.00

,100.00

,150.00

,200.00

,250.00

,300.00

,350.00

,400.00

,450.00

,500.00

MALUKU MALUT IRJABAR PAPUA


KLUSTER 3: PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANBERSASARAN USAHA MIKRO DAN KECIL

1. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KUR

• Masih banyak ruang untuk meningkatkanpenyaluran KUR

• Lembaga keuangan mikro sangatberpotensi memobilisasi dana untukkepentingan usaha mikro dan kecil

56

,0

500,000

1000,000

1500,000

2000,000

2500,000

3000,000

,0

500,000

1000,000

1500,000

2000,000

2500,000

3000,000N

AD

SUM

UT

SUM

BAR

RIAU

JAM

BISU

MSE

LBE

NG

KULU

LAM

PUN

GKE

PRI

BAN

BEL

DKI

JKT

JABA

RJA

TEN

GD

.I. Y

OG

YAJA

TIM

BAN

TEN

BALI

NTB

NTT

KALB

AR

KALT

ENG

KALS

ELKA

LTIM

SULU

TSU

LTEN

GSU

LSEL

SULT

RAG

ORO

NTA

LOSU

LBA

RM

ALU

KUM

ALU

TIR

JA B

ARA

TPA

PUA

Realisasi Penyaluran KUR Rata-rata Nasional

REALISASI PENYALURAN KURPER 31 JANUARI 2010

57

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2010.

JUMLAH DEBITUR KUR PER 31 JANUARI 2010

,0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

,0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

NA

DSU

MU

TSU

MBA

RRIAUJA

MBI

SUM

SELBEN

GKU

LULA

MPU

NG

KEPRIBA

NBEL

DKI JKT

JABA

RJATEN

GD

.I. YOG

YAJATIMBA

NTEN

BALI

NTB

NTT

KALBA

RKA

LTENG

KALSEL

KALTIM

SULU

TSU

LTENG

SULSEL

SULTRA

GO

RON

TALO

SULBA

RM

ALU

KUM

ALU

TIRJA

BARAT

PAPU

A

Jumlah Debitur Rata-rata Nasional

58

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2010.

Documents

PELAKSANAAN DAN USULAN PENYEMPURNAAN PROGRAM … file• Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A (2 kali setahun: Februari dan Agustus), ... Bantuan diberikan per 3 bulan kepada