PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI

1

PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI 13/2006PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI 13/2006PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM

DIREKTORAT JENDERALBINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Latar Belakang PerubahanLatar Belakang Perubahan

• PP 38/2007 (pembagian urusan pemerintahan);PP 41/2007 ( i i k t d h)

1. Adanya perubahan kerangka regulasi:

• PP 41/2007 (organisasi perangkat daerah).

• Banyak Pemda yang terlambat menetapkan APBD:• Rumitnya konten dan format KUA - PPAS• Lamanya pembahasan APBD

2. Adanya dinamika permasalahan di tingkat implementasi, antara lain:

• Banyaknya isian keterangan yang kurang relevan• Masalah tambahan penghasilan PNSD • Klarifikasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan• Kekurangjelasan prosedur penatausahaan APBD

2

KOMITMENKOMITMENMENTERI DALAM NEGERIMENTERI DALAM NEGERI

P b h Permasalahan Perubahan Kerangka Regulasi

Permasalahan Implementasi di

Daerah

Penyempurnaan Komitmen MDN thd Pedoman

Pengelolaan Keuda agar:

Implikasi Akomodasi

Penyempurnaan Permendagri 13/2006

berikut lampiran

Pengelolaan Keuda agar:mudah difahami

mudah dilaksanakantidak menimbulkan masalah

Permasalahan PokokPermasalahan PokokKepala Daerah gamang mengambil kebijakan yang berdampakpada pengeluaran uang, terutama terkait dengan hubunganPemda dengan:Pemda dengan:

• DPRD (kegiatan penunjang operasional);• Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat, penggunaan BTT);• Organisasi sosial dan kemasyarakatan (pendukung kegiatan layanan

publik);• Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi vertikal).

AKIBATNYA:1. Menurunnya daya serap APBD2. Meningkatnya idle cash3. Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas pelayanan umum4. Munculnya instabilitas sosial

3

STRATEGI PENYEMPURNAANSTRATEGI PENYEMPURNAANPenyempurnaan gradual, diprioritaskan pada pasal-pasal yang menimbulkan permasalahan dalam tataran implementasiimplementasiMemperhatikan pendapat seluruh stakeholders baik pemda, DPRD, Pemerintah, maupun masyarakat serta menghindari kemungkinan adanya implikasi yang tidak diinginkan.Tidak merubah PP 58/2005Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk e be a e e uasaa epada e da u tumengembangkan PKD sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahDisesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

KendalaKendala• Posisi Permendagri 13/2006 sebagai omnibus regulation

dari semua aturan yang terkait dengan aspek pengelolaankeuangan daerahkeuangan daerah

• Adanya perbedaan persepsi dengan regulasi lain, seperti:

UU 17/2003UU 1/2004UU 32/2004

PP 24/2005PP 57/2005PP 58/2005PP 8/2006

Penyempurnaan harus hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru ..

PP 8/2006

4

PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan1. ASPEK PENGANGGARAN:

• Memperpendek jadual penyusunan anggarandengan cara meringkas proses dan konten KUAdengan cara meringkas proses dan konten KUA-PPAS

• reklasifikasi pendapatan, belanja, danpembiayaan, beserta kode rekeningnya;

• reformulasi tambahan penghasilan, hibah,bantuan sosial, belanja barang dan jasa,, j g j ,deposito, investasi jangka pendek, dan investasijangka panjang.

PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan1. ASPEK PENGANGGARAN (lanjutan):

• Pada PPKD disusun 2 RKA: RKA-SKPD danPada PPKD disusun 2 RKA: RKA SKPD danRKA-PPKD

• Lampiran2 Permendagri bukan standar baku,hanya contoh

• penjelasan atas belanja dalam raperda maupunperaturan KDH dipersingkat; dan

• memperjelas mekanisme penyusunan APBD.

5

PokokPokok--pokok Perubahanpokok Perubahan

• landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya

2. ASPEK PELAKSANAAN APBD

landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya• penetapan bendahara pembantu hanya di KPA• landasan pengeluaran bilamana APBD terlambat

ditetapkan atau tidak ditetapkan (deadlock) • tambahan penjelasan terkait dengan DPAL

ISSYU PERUBAHAN LAINNYAISSYU PERUBAHAN LAINNYA

Istilah Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dihapus / diluruskanHibah kepada instansi vertikal tidak dilarang, namun setiap akhir tahun Pemda harus melaporkan kepada MDN dan MenkeuBantuan kepada Partai Politik karena peraturan perundangan dianggarkan di Bantuan SosialIstilah “tidak terus menerus” pada hibah danIstilah tidak terus menerus pada hibah dan bansos diperjelasNilai perolehan dan Capitalization threshold

6

Unit Akuntansi di SKPDUnit Akuntansi di SKPDPsl 17 UU 17/03 mengamanatkan bahwa SKPD menyusun laporan keuangan yg t.d. Neraca, LRA, dan CaLKPenyusunan Laporan keuangan tersebut tidak perlu harus dikerjakan

di i id k l i k i SKPDsendiri tidak perlu unit akuntansi SKPDProses penerbitan SPP dan SPM tetap di SKPDSemua pencatatan akuntansi dilakukan hanya di PPKD/BUD, termasuk pencatatan untuk transaksi SKPDSemua dokumen pendukung pencatatan akuntansi disimpan di PPKD/BUDSecara periodik, PPKD menerbitkan Laporan keuangan Pemda dan p , p gLaporan keuangan SKPD-SKPDLaporan keuangan SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD

MENGHEMAT SDM, BIAYA DAN WAKTU

Terima Kasih

1

GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM

PEDOMAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PEDOMAN TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYABENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

DEPARTEMEN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2008


TAHUN 2008

BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYABENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

PEJABATPEJABAT--PEJABAT TERKAIT PEJABAT TERKAIT KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH

PPKDPPKDPPKDPPKDBUDBUDKuasa BUDKuasa BUDPengguna AnggaranPengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran

22

PPTK PPTK PPKPPKBendaharaBendahara

2

33

DEFINISIDEFINISI

BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsional yangyangditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguangmenatausahakan,menatausahakan, dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguangpendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapadaSKPDSKPD..BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PembantuPembantu adalahadalah pejabatpejabatfungsionalfungsional yangyang ditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan,menyetorkan,menyetorkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang pendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalam

44

mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang pendapatanpendapatan daerahdaerah dalamdalamrangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada unitunit kerjakerja SKPDSKPD..BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsionalyangyang ditunjukditunjuk untukuntuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkanpenerimaanpenerimaan uanguang yangyang bersumberbersumber daridari transaksitransaksi PPKDPPKD..

3

DEFINISIDEFINISI

BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsional yangyangditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang

Lanjutan ……

menatausahakan,menatausahakan, dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguanguntukuntuk keperluankeperluan belanjabelanja daerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaanAPBDAPBD padapada SKPDSKPD..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran PembantuPembantu adalahadalah pejabatpejabatfungsionalfungsional yangyang ditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan,membayarkan,membayarkan, menatausahakanmenatausahakan dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang untukuntuk keperluankeperluan belanjabelanja

55

mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguang untukuntuk keperluankeperluan belanjabelanjadaerahdaerah dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada unitunit kerjakerjaSKPDSKPD..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran PPKDPPKD adalahadalah pejabatpejabat fungsionalfungsionalyangyang ditunjukditunjuk menerima,menerima, menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan,menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan uanguanguntukuntuk keperluankeperluan transaksitransaksi PPKDPPKD

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM

PasalPasal 189189 dandan PasalPasal 220220 PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 1313 TahunTahun20062006 tentangtentang PedomanPedoman PengelolaanPengelolaan KeuanganKeuangan DaerahDaerah sebagaimanasebagaimana telahtelahdi b hdi b h t khit khi dd P tP t M t iM t i D lD l N iN i NN 5959 T hT h

Lanjutan ……

diubahdiubah terakhirterakhir dengandengan PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 5959 TahunTahun20072007 tentangtentang PerubahanPerubahan AtasAtas PeraturanPeraturan MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri NomorNomor 1313TahunTahun 20062006;;

PasalPasal 189189 BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan wajibwajib menyelenggarakanmenyelenggarakan penatausahaanpenatausahaanterhadapterhadap seluruhseluruh penerimaanpenerimaan dandan penyetoranpenyetoran atasatas penerimaanpenerimaan yangyang menjadimenjaditanggungtanggung jawabnyjawabny;;

PasalPasal 220220 ayatayat ((11)) BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran secarasecara administratifadministratif wajibwajibj bkj bk di / idi / i

66

mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan penggunaanpenggunaan uanguang persediaan/gantipersediaan/ganti uanguangpersediaan/tambahpersediaan/tambah uanguang persediaanpersediaan kepadakepada kepalakepala SKPDSKPD melaluimelalui PPKPPK--SKPDSKPDpalingpaling lambatlambat tanggaltanggal 1010 bulanbulan berikutnyaberikutnya;;

PasalPasal 220220 ayatayat ((1010)) BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran padapada SKPDSKPD wajibwajibmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan secarasecara fungsionalfungsional atasatas pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang menjadimenjaditanggungtanggung jawabnyajawabnya dengandengan menyampaikanmenyampaikan laporanlaporan pertanggungjawabanpertanggungjawabanpengeluaranpengeluaran kepadakepada PPKDPPKD selakuselaku BUDBUD palingpaling lambatlambat tanggaltanggal 1010 bulanbulan berikutnyaberikutnya;;

4

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM

PasalPasal 3131 ((44)) PPPP NoNo 88 tahuntahun 20062006 tentangtentang PelaporanPelaporan kinerjakinerjakeuangankeuangan dandan instansiinstansi pemerintahpemerintah

Lanjutan ……

keuangankeuangan dandan instansiinstansi pemerintahpemerintah

“Ketentuan“Ketentuan lebihlebih lanjutlanjut mengenaimengenai tatatata caracara penatausahaanpenatausahaandandan penyusunanpenyusunan laporanlaporan pertanggungjawabanpertanggungjawaban bendaharabendaharasertaserta penyampaiannyapenyampaiannya untukuntuk tingkattingkat pemerintahpemerintah pusatpusat diaturdiaturdalamdalam PeraturanPeraturan MenteriMenteri Keuangan,Keuangan, dandan untukuntuk tingkattingkat

i t hi t h d hd h di tdi t ll P tP t

77

pemerintahpemerintah daerahdaerah diaturdiatur clenganclengan PeraturanPeraturanGubernur/Bupati/WalikotaGubernur/Bupati/Walikota dengandengan rnengacurnengacu padapada pedomanpedomanyangyang ditetapkanditetapkan oleholeh MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri..””

TUJUANTUJUAN

MemberikanMemberikan pedomanpedoman kepadakepada bendaharabendahara dalamdalaml k kl k k t ht h dd t j bt j bmelakukanmelakukan penatausahaanpenatausahaan dandan pertanggungjawabanpertanggungjawaban

MenyederhanakanMenyederhanakan prosesproses penatausahaanpenatausahaanbendaharabendahara tanpatanpa harusharus mengabaikanmengabaikan kontrolkontrol internalinternalMemberikanMemberikan petunjukpetunjuk teknisteknis kepadakepada bendaharabendaharadalamdalam halhal pengisianpengisian BKUBKU dandan BukuBuku PembantuPembantu BKUBKU

tt d kd k t j bt j b l il i

88

sertaserta dokumendokumen pertanggungjawabanpertanggungjawaban lainnyalainnya

5

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN

BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD bertugasbertugas untukuntuk menerima,menerima,menyimpanmenyimpan menyetorkanmenyetorkan menatausahakanmenatausahakan dandanmenyimpan,menyimpan, menyetorkan,menyetorkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan penerimaanpenerimaan pendapatanpendapatan dalamdalamrangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada SKPDSKPD..

BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD berwenangberwenang::1.1. menerimamenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridari pendapatanpendapatan

asliasli daerahdaerah;;

99

2.2. menyimpanmenyimpan seluruhseluruh penerimaanpenerimaan;;3.3. menyetorkanmenyetorkan penerimaanpenerimaan yangyang diterimaditerima daridari pihakpihak ketigaketiga

keke rekeningrekening kaskas umumumum daerahdaerah palingpaling lambatlambat 11 harihari kerjakerja;;4.4. mendapatkanmendapatkan buktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyang

diterimaditerima melaluimelalui BankBank..

BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntuk

Lanjutan ……

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN

menatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan seluruhseluruhpenerimaanpenerimaan pendapatanpendapatan PPKDPPKD dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaanAPBDAPBD..BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD berwenangberwenang untukuntuk mendapatkanmendapatkanbuktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyang diterimaditerima melaluimelalui BankBank..AtasAtas pertimbanganpertimbangan efisiensiefisiensi dandan efektifitas,efektifitas, tugastugas dandanwewenangwewenang bendaharabendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD dapatdapat dirangkapdirangkap

1010

wewenangwewenang bendaharabendahara penerimaanpenerimaan PPKDPPKD dapatdapat dirangkapdirangkapoleholeh BendaharaBendahara UmumUmum DaerahDaerah..

6

BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran SKPDSKPD bertugasbertugas untukuntuk menerima,menerima,menyimpanmenyimpan membayarkanmembayarkan menatausahakanmenatausahakan dandan

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN

menyimpan,menyimpan, membayarkan,membayarkan, menatausahakan,menatausahakan, dandanmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan pengeluaranpengeluaran uanguang dalamdalam rangkarangkapelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD padapada SKPDSKPD..Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:1.1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPSPP UP/GU/TU dan SPP--LS;LS;2.2. menerima dan menyimpan uang persediaan;menerima dan menyimpan uang persediaan;3.3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

1111

3.3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;4.4. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;5.5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPmeneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP--LS yang diberikan oleh PPTK;LS yang diberikan oleh PPTK;6.6. mengembalikan dokumen pendukung SPPmengembalikan dokumen pendukung SPP--LS yang diberikan oleh PPTK, LS yang diberikan oleh PPTK,

apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

DalamDalam halhal penggunapengguna anggarananggaran melimpahkanmelimpahkan sebagiansebagian kewenangannyakewenangannyakepadakepada kuasakuasa penggunapengguna anggarananggaran,, ditunjukditunjuk bendaharabendahara pengeluaranpengeluaran


Lanjutan ……

pembantupembantu SKPDSKPD untukuntuk melaksanakanmelaksanakan sebagiansebagian tugastugas dandan wewenangwewenangbendaharabendahara pengeluaranpengeluaran SKPDSKPD..Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang :SKPD berwewenang :1.1. mengajukanmengajukan permintaanpermintaan pembayaranpembayaran menggunakanmenggunakan SPPSPP--TUTU dandan SPPSPP--LSLS;;2.2. menerimamenerima dandan menyimpanmenyimpan uanguang persediaanpersediaan yangyang berasalberasal daridari TambahanTambahan UangUang

dan/ataudan/atau pelimpahanpelimpahan UPUP daridari bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranl k kl k k bb d id i didi dik l ldik l l

1212

3.3. melaksanakanmelaksanakan pembayaranpembayaran daridari uanguang persediaanpersediaan yangyang dikelolanyadikelolanya;;4.4. menolakmenolak perintahperintah bayarbayar daridari KuasaKuasa PenggunaPengguna AnggaranAnggaran yangyang tidaktidak sesuaisesuai

dengandengan ketentuanketentuan peraturanperaturan;;5.5. menelitimeneliti kelengkapankelengkapan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS yangyang diberikandiberikan oleholeh PPTKPPTK;;6.6. mengembalikanmengembalikan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS yangyang diberikandiberikan oleholeh PPTK,PPTK,

apabilaapabila dokumendokumen tersebuttersebut tidaktidak memenuhimemenuhi syaratsyarat dan/ataudan/atau tidaktidak lengkaplengkap..

7

BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntuk


Lanjutan ……

BendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran PPKDPPKD bertugasbertugas untukuntukmenatausahakanmenatausahakan dandan mempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan seluruhseluruhpengeluaranpengeluaran PPKDPPKD dalamdalam rangkarangka pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;UntukUntuk melaksanakanmelaksanakan tugastugas dimaksuddimaksud bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranPPKDPPKD berwenangberwenang::1.1. mengajukanmengajukan permintaanpermintaan pembayaranpembayaran menggunakanmenggunakan SPPSPP--LSLS PPKDPPKD;;2.2. MenelitiMeneliti kelengkapankelengkapan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS PPKDPPKD

1313

g pg p p gp g3.3. MengembalikanMengembalikan dokumendokumen pendukungpendukung SPPSPP--LSLS PPKDPPKD kepadakepada pejabatpejabat

yangyang terkait,terkait, apabilaapabila dokumendokumen tersebuttersebut tidaktidak memenuhimemenuhi syaratsyarat dan/ataudan/atautidaktidak lengkaplengkap..

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

ProsedurProsedur pembukuanpembukuan dapatdapat dikembangkandikembangkan dalamdalam 33pp pp gg(tiga)(tiga) prosedur,prosedur, antaraantara lainlain::1.1.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar tunaitunai;;2.2.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar melaluimelalui

rekeningrekening bendaharabendahara penerimaanpenerimaan;;3.3.PembukuanPembukuan atasatas pendapatanpendapatan yangyang dibayardibayar melaluimelalui

1414

y gy g yyKasKas UmumUmum DaerahDaerah..

8


Lanjutan ……

PembukuanPembukuan PendapatanPendapatan PPKDPPKD dimulaidimulai saatsaat bendaharabendaharapenerimaanpenerimaan PPKDPPKD menerimamenerima informasiinformasi daridari BUD/KuasaBUD/KuasaBUDBUD mengenaimengenai adanyaadanya penerimaanpenerimaan didi rekeningrekening kaskasumumumum daerahdaerah..

1515


Lanjutan ……

PertanggungjawabanPertanggungjawaban AdministratifAdministratif

1.1. BendaharaBendahara penerimaanpenerimaan SKPDSKPD wajibwajibmempertanggungjawabkanmempertanggungjawabkan pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang menjadimenjaditanggungjawabnyatanggungjawabnya secarasecara administratifadministratif kepadakepada PenggunaPenggunaAnggaranAnggaran melaluimelalui PPKPPK SKPDSKPD palingpaling lambatlambat padapada tanggaltanggal 1010bulanbulan berikutnyaberikutnya..

PertanggungjawabanPertanggungjawaban AdministratifAdministratif

22 PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif padapada bulanbulan terakhirterakhir tahuntahun

1616

2.2. PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif padapada bulanbulan terakhirterakhir tahuntahunanggarananggaran disampaikandisampaikan palingpaling lambatlambat harihari kerjakerja terakhirterakhir bulanbulantersebuttersebut..

9

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURAN

PengajuanPengajuan SuratSurat PermintaanPermintaan PembayaranPembayaran (SPP)(SPP)..BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran menyusunmenyusun dokumendokumen SPPSPP berupaberupa::

1.1. UangUang PersediaanPersediaan (UP)(UP)2.2. GantiGanti UangUang (GU)(GU)3.3. TambahTambah UangUang (TU)(TU)4.4. LangsungLangsung (LS)(LS)

aa.. LSLS untukuntuk pembayaranpembayaran GajiGaji && TunjanganTunjanganbb.. LSLS untukuntuk pengadaanpengadaan BarangBarang dandan JasaJasa

1717

PembukuanPembukuan PenerimaanPenerimaan SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TUPembukuanPembukuan penerimaanpenerimaan SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TU merupakanmerupakan prosesproses pencatatanpencatatantransaksitransaksi penerimaanpenerimaan SPSP22DD UP/GUUP/GU keke dalamdalam BKUBKU dandan BukuBuku pembantupembantu yangyangterkaitterkait.. ProsesProses pembukuanpembukuan dilakukandilakukan ketikaketika bendaharabendahara pengeluaranpengeluaranmenerimamenerima SPSP22DD UP/GU/TUUP/GU/TU daridari BUD/KuasaBUD/Kuasa BUDBUD..

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELURAN

PertanggungjawabanPertanggungjawaban dandan PenyampaiannyaPenyampaiannyaPertanggungjawabanPertanggungjawaban dandan PenyampaiannyaPenyampaiannyaBendaharaBendahara pengeluaranpengeluaran wajibwajib menyampaikanmenyampaikanpertanggungjawabanpertanggungjawaban atasatas pengelolaanpengelolaan uanguang yangyang terdapatterdapatdalamdalam kewenangannyakewenangannya.. PertanggungjawabanPertanggungjawaban tersebuttersebut terdiriterdiri atasatas::1.1. PertanggungjawabanPertanggungjawaban penggunaanpenggunaan UPUP;;

1818

2.2. PertanggungjawabanPertanggungjawaban penggunaanpenggunaan TUTU;;3.3. PertanggungjawabanPertanggungjawaban administratifadministratif;;4.4. PertanggungjawabanPertanggungjawaban fungsionalfungsional..

10

RUANG LINGKUP PERMENDAGRIRUANG LINGKUP PERMENDAGRI

SubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganBatang Batang TubuhTubuh

Tugas dan WewenangTugas dan Wewenang ••Bendahara Penerimaan SKPD (Pasal 2)Bendahara Penerimaan SKPD (Pasal 2)••Bendahara Penerimaan Pembantu SKPDBendahara Penerimaan Pembantu SKPDTubuhTubuh

Laporan Pengelolaan UangLaporan Pengelolaan Uang

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD (Pasal 2)(Pasal 2)••Bendahara Penerimaan PPKD (Pasal 3)Bendahara Penerimaan PPKD (Pasal 3)••Bendahara Pengeluaran SKPD (Pasal 4)Bendahara Pengeluaran SKPD (Pasal 4)••Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD (Pasal 4)(Pasal 4)••Bendahara Pengeluaran PPKD (Pasal 5)Bendahara Pengeluaran PPKD (Pasal 5)

••BUD (Pasal 6)BUD (Pasal 6)

1919

Lampiran ILampiran I Penatausahaan dan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara SKPD Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Penerimaan Pembantu SKPD serta penyampaiannnyaserta penyampaiannnya

••PenatausahaanPenatausahaan••PembukuanPembukuan••PertanggungjawabanPertanggungjawaban sertasertapenyampaiannyapenyampaiannya

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

S bj tS bj t H l di tH l di t K tK tSubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganLampiranLampiran IIII PenatausahaanPenatausahaan dandan

PenyusunanPenyusunan LaporanLaporanPertanggungjawabanPertanggungjawabanBendaharaBendahara PenerimaanPenerimaanPPKD PPKD sertasertapenyampaiannnyapenyampaiannnya

••Penatausahaan Penatausahaan ••Pembukuan Pembukuan ••Pertanggunggungjawaban serta Pertanggunggungjawaban serta penyampaiannyapenyampaiannya

L i IIIL i III P t hP t h dd P jP j SPPSPP

2020

Lampiran IIILampiran III PenatausahaanPenatausahaan dandanPenyusunanPenyusunan LaporanLaporanPertanggungjawabanPertanggungjawabanBendaharaBendahara PengeluaranPengeluaranSKPD SKPD BendaharaBendaharaPengeluaranPengeluaran PembantuPembantuSKPD SKPD sertasertapenyampaiannnyapenyampaiannnya

••PengajuanPengajuan SPPSPP••PembukuanPembukuan••PertanggunggungjawabanPertanggunggungjawaban sertasertapenyampaiannyapenyampaiannya

11

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

SubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganSubjectSubject Hal yang diaturHal yang diatur KeteranganKeteranganLampiran IVLampiran IV Penatausahaan dan Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran PPKD serta PPKD serta penyampaiannnyapenyampaiannnya

••Pengajuan SPPPengajuan SPP••Pembukuan Pembukuan ••Pertanggunggungjawaban serta Pertanggunggungjawaban serta penyampaiannyapenyampaiannya

Lampiran VLampiran V Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD ••LaporanLaporan KasKas HarianHarian

2121

Lampiran VLampiran V Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD ••LaporanLaporan KasKas HarianHarian••RekonsiliasiRekonsiliasi BankBank

2222

1

11TATA CARATATA CARA

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA PENERIMAAN SKPD BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DANDAN


TAHUN 2008


TAHUN 2008

DAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD

SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA

SISTEMATIKASISTEMATIKA

Tugas dan Wewenang

Penatausahaan

Pembukuan

22

Pertanggungjawaban

2

TUGAS TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN SKPDBENDAHARA PENERIMAAN SKPD

MENERIMA MENYIMPAN

BENDAHARA

33

MENYETOR

Menatausahakan dan

Mempertanggungjawabkan

BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 2 ayat 1

WEWENANG WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANBENDAHARA PENERIMAAN

MenerimaMenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridariMenerimaMenerima penerimaanpenerimaan yangyang bersumberbersumber daridaripendapatanpendapatan asliasli daerahdaerah;;MenyimpanMenyimpan seluruhseluruh penerimaanpenerimaan;;MenyetorkanMenyetorkan penerimaanpenerimaan yangyang diterimaditerima daridari pihakpihakketigaketiga keke rekeningrekening kaskas umumumum daerahdaerah palingpaling lambatlambat 11harihari kerjakerja;;

44

harihari kerjakerja;;MendapatkanMendapatkan buktibukti transaksitransaksi atasatas pendapatanpendapatan yangyangditerimaditerima melaluimelalui BankBank

Pasal 2 ayat 2

3

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTUBENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Apabila pendapatan tersebar secara geografisApabila pendapatan tersebar secara geografis sehingga wajib pajak/wajib retribusi sulit membayar kewajibannya

DITUNJUK

55

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan SKPD

Pasal 2 ayat 3

PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPDBENDAHARA PENERIMAAN SKPD

Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran yyang tertera dalam SKP/SKR atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP/SKR

Bendahara Penerimaan SKPD membuat Surat Tanda Bukti Pembayaran atau bukti lain yang sah

66

Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan seluruh penerimaan ke kasda paling lambat 1 hari berikutnya dengan menggunakan STS

4

PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAANPEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

Buku yang digunakan:Buku yang digunakan:

1.1. Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara PenerimaanPenerimaan

2.2. Register STSRegister STS

Dokumen yang dijadikan dasar pembukuan adalah:Dokumen yang dijadikan dasar pembukuan adalah:11 Nota KreditNota Kredit

77

1.1. Nota KreditNota Kredit2.2. Bukti Penerimaan Yang Sah Bukti Penerimaan Yang Sah 3.3. STSSTS


Pendapatan Secara Tunai (Penerimaan)

Proses Penerimaan

Tunai

Pecatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran

Buku Penerimaan dan

Penyetoran

Bukti Penerimaan

yang Sah

88

5


Pendapatan Secara Tunai (Penyetoran)

Proses Penyetoran

Tunai

Pecatatan pada Buku

Penerimaan dan Penyetoran

Buku Penerimaan dan

Penyetora

STS

99

Mengisii Register STS

Register STS


Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan (Penerimaan)

Proses Penerimaan di

Bank

Pecatatan pada Buku


Buku Penerimaan dan

Penyetoran

Nota Kredit/Informasi Penerimaan

Lainnya

1010

6


Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara Penerimaan (Penyetoran)

Proses Penyetoran

Melalui Bank

Pecatatan pada Buku


Buku Penerimaan dan

Penyetoran

STS/Nota Kredit

1111

MengisiRegister STS

Register STS

Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah


Proses Penerimaan di Kas Umum

Daerah

Pecatatan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran

Buku Penerimaan dan

Penyetoran

Slip Setoran /Bukti Lain yang

sah

1212

7

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN

• Pengguna Anggaran• Tanggal 10 bulan berikutnya

PertanggungjawabanAdministratif

1313

• PPKD• Tanggal 10 bulan berikutnya

PertanggungjawabanFungsional


• Diserahkan kepada BendaharaPenerimaanP li l b t t l 5 b l


Bendahara Penerimaan Pembantu

1414

• Paling lambat tanggal 5 bulanberikutnya

Fungsional

8

Pertanggungjawaban Fungsional


PertanggungjawabanPertanggungjawaban fungsionalfungsional berupaberupa BukuBukuPenerimaanPenerimaan dandan PenyetoranPenyetoran yangyang telahtelah dilakukandilakukanpenutupanpenutupan padapada akhirakhir bulan,bulan, dilampiridilampiri dengandengan ::

Register STSRegister STS

1515

Bukti penerimaan yang sah dan lengkapBukti penerimaan yang sah dan lengkap

Langkah-Langkah Penyusunan dan Penyampaian


Penutupan Buku Penerimaan dan Penyetioran serta

Register STS

Buku Penerimaan

dan Penyetoran

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Proses Verifikasi oleh

Bendahara Penerimaan


g g y y p

1616

Register STS Pembantu Pembantu

Register STS dan Bukti-bukti yang

sah

9

Bendahara Penerimaan


• Disampaikan kepada PenggunaAnggaran



1717

• Disamapaikan kepada PPKD• Paling lambat Tanggal 10 bulan

berikutnyaPertanggungjawaban

Fungsional

Pertanggungjawaban Administratif


PertangungjawabanPertangungjawaban administratifadministratif BendaharaBendahara PengeluaranPengeluaran SKPDSKPD berupaberupaLaporanLaporan pertanggungjawabanpertanggungjawaban (LPJ)(LPJ)LPJLPJ bendaharabendahara penerimaanpenerimaan merupakanmerupakan penggabunganpenggabungan dengandengan LPJLPJbendaharabendahara penerimaanpenerimaan pembantupembantu dandan memuatmemuat informasiinformasi tentangtentang rekapitulasirekapitulasipenerimaan,penerimaan, penyetoranpenyetoran dandan saldosaldo kaskas yangyang adaada didi bendaharabendahara.. LPJLPJ tersebuttersebutdilampiridilampiri dengandengan ::

1818

BukuBuku PenerimaanPenerimaan dandan PenyetoranPenyetoran yangyang telahtelah ditutupditutup padapada akhirakhir bulanbulanberkenaanberkenaanRegisterRegister STSSTSBuktiBukti penerimaanpenerimaan yangyang sahsah dandan lengkaplengkapPertanggungjawabanPertanggungjawaban bendaharabendahara penerimaanpenerimaan pembantupembantu

10

Langkah-langkan penyusunan dan penyampaian


Proses Penyusunan

LPJ


LPJ dan Lampiran

Proses Verifikasi oleh PPK

dan Persetujuan oleh PA

LPJ (Administratif)

Buku

1919

Buku Penerimaan dan

Penyetoran

P t j b f i l k f tP t j b f i l k f t



Pertangungjawaban fungsional menggunakan format Pertangungjawaban fungsional menggunakan format Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sama Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang sama dengan pertanggungjawaban administratifdengan pertanggungjawaban administratifLPJ fungsional dilampiri dengan : LPJ fungsional dilampiri dengan :

Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup d khi b l b kd khi b l b k

2020

pada akhir bulan berkenaanpada akhir bulan berkenaanRegister STSRegister STSPertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantuPertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

11

Langkah-langkan penyusunan dan penyampaian


LPJ dan Lampiran

Proses Verifikasi oleh PPK LPJ

(Fungsional)

Proses Penyempurnaan

Proses verifikasi, evaluasi, anilitis dan

pengesahan oleh

2121

dan Persetujuan PA

(Fungsional)apabila ada masukan dari PPK

pengesahan oleh BUD

LPJ (Fungsional)

2222

1

22

TATA CARATATA CARAPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN


TAHUN 2008


TAHUN 2008

BENDAHARA PENERIMAAN PPKD BENDAHARA PENERIMAAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA

P ATA SA AA


PENATAUSAHAAN

PEMBUKUAN

22

PERTANGGUNGJAWABAN

2

TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG

Tugas

• Menatausahakan penerimaan pendapatan PPKD• Mempertangungjawabkan penerimaan pendapatan PPKD

• Mendapatkan bukti Transaksi atas pendapatan yang diterima

33

Wewenang

• Mendapatkan bukti Transaksi atas pendapatan yang diterimamelalui Bank

Pasal 3 ayat 1 dan 2

PenerimaanPenerimaan yangyang dikeloladikelola PPKDPPKD dapatdapat berupaberupa

PENATAUSAHAAN PENERIMAANPENATAUSAHAAN PENERIMAAN

PenerimaanPenerimaan yangyang dikeloladikelola PPKDPPKD dapatdapat berupaberupapendapatanpendapatan danadana perimbangan,perimbangan, pendapatanpendapatan lainlain--lainlainyangyang sahsah dandan penerimaanpenerimaan pembiayaanpembiayaan..PenerimaanPenerimaan diterimaditerima langsunglangsung didi KasKas UmumUmum DaerahDaerahBankBank membuatmembuat notanota kreditkredit atasatas penerimaanpenerimaan PPKDPPKDBendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD wajibwajib mendapatkanmendapatkan

44

BendaharaBendahara PenerimaanPenerimaan PPKDPPKD wajibwajib mendapatkanmendapatkannotanota kreditkredit tersebuttersebut

3

PEMBUKUAN PENERIMAANPEMBUKUAN PENERIMAAN

BukuBuku yangyang digunakandigunakan adalahadalah BukuBuku PenerimaanPenerimaanPendapatanPendapatan PPKDPPKDPendapatanPendapatan PPKDPPKD..DokumenDokumen--dokumendokumen tertentutertentu sebagaisebagai dasardasarpencatatan,pencatatan, antaraantara lainlain::

NotaNota KreditKreditBuktiBukti PenerimaanPenerimaan LainnyaLainnya YangYang SahSah

55

PEMBUKUAN PENERIMAANPEMBUKUAN PENERIMAAN

Nota Kredit/ Bukti lain yang Sah

Mengidentifikasi dan mencatatnya

Buku Penerimaan

PPKD

Langkah-Langkah Pembukuan

66

4


Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan

Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkanpengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepadaPPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

77

gg gj pPPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan,dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah danlengkap.


Langkah-Langkah Pertanggungjawaban

Buku Penerimaan

PPKD

Menutup Buku Penerimaan dan

mengumpulkan bukti-

Pertanggungjawaban Bendahara

P i PPKD

88

g pbukti yang sah Penerimaan PPKD

Bukti-bukti penerimaan

yang sah

5

99

1

3333




TAHUN 2008


TAHUN 2008

BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DANSKPD DANBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD SERTA

PENYAMPAIANNYAPENYAMPAIANNYA


TUGAS DAN WEWENANG

PENGAJUAN SPP

PEMBUKUAN

22

PERTANGGUNGJAWABAN

2

TUGAS BENDAHARA PENGELUARANTUGAS BENDAHARA PENGELUARAN

MenyimpanMenerima

33

BENDAHARA PENGELUARAN

Membayarkan

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pasal 4 ayat 1

WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANWEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN

Mengajukan permintaan pembayaran baik Mengajukan permintaan pembayaran baik l l i k i UP/GU/TU LSl l i k i UP/GU/TU LSmelalui mekanisme UP/GU/TU maupun LSmelalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS

Menerima dan menyimpan UP/GU/TUMenerima dan menyimpan UP/GU/TUMelakukan pembayaran dari uang persediaan Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannyayang dikelolannyaMenolak perintah bayarMenolak perintah bayar

44

Menolak perintah bayarMenolak perintah bayarMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LS

Pasal 4 ayat 2

3

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pengguna Anggaran

KuasaPengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

55

Pembantu

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenanngannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD

(Pasal 4 ayat 3)

TUGAS DAN WEWENANG TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanismemekanismemekanisme mekanisme TU dan LSTU dan LSMenerima dan menyimpan TUMenerima dan menyimpan TUMelakukan pembayaran dari tambahan uang Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannyapersediaan yang dikelolannya

66

Menolak perintah bayarMenolak perintah bayarMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMeneliti kelengkapan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LSMengembalikan dokumen pendukung LS

Pasal 4 ayat 3

4

PENGAJUAN SPPPENGAJUAN SPP

Bendahara dapat mengajukan Bendahara dapat mengajukan SPP t di i d iSPP t di i d iSPP yang terdiri dari:SPP yang terdiri dari:

Uang Persediaan (UP)Uang Persediaan (UP)Ganti Uang Persediaan (GU)Ganti Uang Persediaan (GU)Tambah Uang (TU)Tambah Uang (TU)Langsung (LS)Langsung (LS)

LS GajiLS Gaji

77

LS GajiLS GajiLS Barang dan JasaLS Barang dan Jasa

Bendahara membuat Bendahara membuat register register SPP, SPM dan SP2DSPP, SPM dan SP2D


SPP Uang Persediaan (UP)

Diajukan setiap awal tahun

Berdasarkan SK Kepala Daerah tentang besaran UP

Dilakukan sekali dalam setahun

88

Tidak membebani kode rekening tertentu

Dapat dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

5


SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

Diajukan sebesar SPJ penggunaan uang persediaan yang disahkanpada periode tertentu

SPP Ganti Uang Persediaan (GU)

99

Disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan


SPP Tambah Uang (TU)

Adanya Kebutuhan Belanja yang sifatnya mendesak

Uang Persediaan tidak mencukupi

Jumlah pengajuan harus mendapat persetujuan PPKD

1010

J p g j p p j

Dipertanggungjawabkan tersendiri

Bila tidak habis, harus disetorkan kembali

6


SPP Langsung (LS)SPP Langsung (LS)

1111

PEMBUKUAN BELANJAPEMBUKUAN BELANJA

Buku Kas Umum (BKU)

Buku Pembantu BKU - yang terdiri

Dokumen yang menjadi dasar(BKU) BKU yang terdiri

dari :

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Simpanan/Bank

menjadi dasar pembukuan :

SP2D

Bukti transaksi yang sah

1212

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku rekapitulasipengeluaran per rincian

obyek

Dokumen-dokumenpendukung lainnya

7


LangkahLangkah Mencatat pada Mencatat pada BukuBuku

Mencatat Pada KolomMencatat Pada Kolom

PENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN

1 BKU √

Langkah-Langkah Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU

1313

2 BP Simpanan/Bank √

Langkah-langkah pembukuan pergeseran uang


Langkah Mencatat pada Buku

Mencatat Pada Kolom

PENERIMAAN PENGELUARAN

1 BKU √


1414

3 BKU √

4 BP Kas Tunai √

8

Langkah-langkah pembukuan pelimpahan UP/GU

Pembukuan BelanjaPembukuan Belanja


Mencatat Pada Kolom


1 BKU √

g g p p pkepada Bendahara Pengeluaran Pembantu

1515

1 BKU √


Langkah langkah pemb k an pelimpahan UP/GU



Mencatat Pada Kolom


1 BKU √

Langkah-langkah pembukuan pelimpahan UP/GU oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

1616


9

Langkah-langkah pembukuan pembayaran belanja





1 BKU √

Langkah-langkah pembukuan pembayaran belanja tanpa melalui panjar

1717

2 BP Kas Tunai atau BP Simpanan/Bank

√

3 BP Rincian Obyek (UP/GU/TU)

Langkah-langkah pembukuan pajak



Mencatat Pada KolomMencatat Pada KolomPENERIMAANPENERIMAAN PENGELUARANPENGELUARAN

Saat Memungut1 BKU √2 BP Pajak √

Langkah-langkah pembukuan pajak

1818

2 BP Pajak √Saat Menyetor

1 BKU √2 BP Pajak √

10

Langkah-langkah pembukuan pemberian panjar



Mencatat Pada Kolom


1 BKU √

2 BP Kas Tunai atau √

Langkah langkah pembukuan pemberian panjar

1919

BP Simpanan/Bank

3 BP Panjar √

Langkah-langkah pembukuan pertanggungjawaban panjar (panjar>belanja)

Pembukuan BelanjaPembukuan Belanja



1 BKU (senilai panjar)

√

2 BP Panjar √

2020

3 BKU (senilai belanja)

√

4 BP Rincian Obyek (UP/GU/TU)5 BP Kas Tunai atau

BP Simpanan/Bank√

11

Langkah-langkah pembukuan pertanggungjawaban panjar (panjar<belanja)




11 BKU BKU (senilai panjar)(senilai panjar)

√√

22 BP PanjarBP Panjar √√

(panjar<belanja)

2121

33 BKU BKU (senilai belanja)(senilai belanja)

√√

44 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (UP/GU/TU)(UP/GU/TU)55 BP Kas Tunai atau BP Kas Tunai atau

BP Simpanan/BankBP Simpanan/Bank√√

Langkah-langkah pembukuan belanja melalui LS





11 BKUBKU √√

22 BKUBKU √√

2222

22 BKUBKU √√

33 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (LS)(LS)

12

PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANBENDAHARA PENGELUARAN


• Pada saat Laporan PenggunaanTU

PertanggungjawabanTambahan Uang

Persediaan

Bendaharaha Pengeluaran Pembantu

2323

• Disampaikan kepada BendaharaPengeluaran



Langkah-langkah pertanggungjawaban TU dan penyampaiannya


Menyusun

LPJ- TU

Bukti-bukti yang sah Belanja TU

Verifikasi oleh PPK dan

Pengesahan oleh PA

Draft

LPJ -TU

2424

STS (Apabila ada kelebihan

TU)

oleh PA

SPJ-TU

13


Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranBendahara Pengeluaran

Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ

SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan kas

P d b l khi h di ik

2525

Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikanpaling lambat hari kerja terakhir bulan tersebutdengan dilampiri bukti setoran sisa uangpersediaan.


Bendaharaha Pengeluaran

• Disampaikan kepadaPenggunaa Anggaran

• Pada saat Pengajuan GUPertanggungjawaban Uang

Persediaan

• Di mp ik n k p d P n n

2626

• Disampaikan kepada PenggunaAnggara

• Pada saat Laporan PenggunaanTU

PertanggungjawabanTambahan Uang

Persediaan

14




• Paling lambat tanggal 10 Bulanberikutnya



2727

• Disampaika PPKD• Paling lambat tanggal 10 Bulan

berikutnyaPertanggungjawaban

Fungsional

Langkah-langkah pertanggungjawaban UP dan penyampaiannya


Menyusun

LPJ UP

Bukti-bukti yang sah Belanja Up

Mengumpulkan Bukti-bukti yang LPJ-UP

dan penyampaiannya

2828

LPJ- UPsah belanja UPLPJ UP

15

Langkah-langkah pertanggungjawaban TU dan penyampaiannya


Menyusun

LPJ- TU

Bukti-bukti yang sah Belanja TU


Pengesahan oleh PA

Draft

LPJ -TU

2929

STS (Apabila ada kelebihan

TU)

oleh PA

SPJ-TU

Pertanggungjawaban Administratif


Pertanggungjawaban administratif berupa SuratPertanggungjawaban (SPJ) yang merupakanpenggabungan dengan SPJ Bendahara Pembantu

SPJ menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dansisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun perkegiatan

3030

kegiatan.

SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan Kas dan•SPJ Bendahara Pembantu

16

Langkah-langkah pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya


Menyusun

SPJ Ad i i t tif

Laporan Penutupan

Kas

Draft SPJ

Administratif


Pengesahan oleh

3131

Administratif

SPJ Administratif

BKU dan BP-nya

SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Administratif PA



Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ yangsama dengan pertanggungjawaban administratif

SPJ dilampiri dengan:•BKU•Laporan Penutupan Kas

3232

Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikanpaling lambat hari kerja terakhir bulan tersebutdengan dilampiri bukti setoran sisa uangpersediaan.

17

3333

1

44




TAHUN 2008


TAHUN 2008

BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SERTA PENYAMPAIANNYAPPKD SERTA PENYAMPAIANNYA


TUGAS DAN WEWENANG

PENGAJUAN SPP

22

PEMBUKUAN

PERTANGGUNGJAWABAN

2

TUGAS DAN WEWENANGTUGAS DAN WEWENANG

• Menatausahakan pengeluaran PPKD• Mempertanggungjawabkan pengeluaran

PPKD

• Menatausahakan pengeluaran PPKD• Mempertanggungjawabkan pengeluaran

PPKDTugas

• Mengajukan LS• Mengajukan LS

33

• Meneliti Kelengkapan LS• Mengembalikan dokumen pendukung SPP-

LS PPKD

• Meneliti Kelengkapan LS• Mengembalikan dokumen pendukung SPP-

LS PPKD

Wewenang

Pasal 5 ayat 1 dan 2


Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan dokumen SPP LS SKPKD

Dokumen SPP SKPKD adalah alat pengajuan dana atas belanja-belanja PPKD

44

Bendahara Pengeluaran PPKD membuat register SPP, SPM dan SP2D

3


Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakanproses pencatatan SP2D LS SKPKD ke dalam BKUPengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait

55

Buku-buku yang digunakan adalah:• Buku Kas Umum (BKU)• Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek





11 BKUBKU √√√√


66

22 BKUBKU √√33 BP Rincian ObyekBP Rincian Obyek (LS)(LS)

4


Pertanggungjawaban disampaikan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Pertanggungjawaban berupa SPJ

77

SPJ dilampiri dengan:BKURingkasan pengeluaran per rincian obyekBukti-bukti pengeluaran yang sah

LangkahLangkah--langkah pertanggungjawabanlangkah pertanggungjawaban

BKU dan Buku

Pembantu

Langkah-langkah pertanggungjawaban dan penyampaiannya

88

Draft

SPJ

Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan

oleh PPKD

Menyusun SPJ

Bendahara Pengeluaran

PPKD

SPJ

5

99

1

55

TATA CARATATA CARAPENYUSUNAN PENYUSUNAN

LAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAHLAPORAN BENDAHARA UMUM DAERAH


TAHUN 2008


TAHUN 2008


WEWENANG

22

PENYUSUNAN LAPORAN

2

WEWENANG BUDWEWENANG BUD

MenyusunMenyusun kebijakankebijakan dandan pedomanpedoman pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;MengesahkanMengesahkan DPADPA SKPD/DPPASKPD/DPPA SKPDSKPD;;MengesahkanMengesahkan DPADPA--SKPD/DPPASKPD/DPPA--SKPDSKPD;;MelakukanMelakukan pengendalianpengendalian pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;MemberikanMemberikan petunjukpetunjuk teknisteknis pelaksanaanpelaksanaan sistemsistempenerimaanpenerimaan dandan pengeluaranpengeluaran kaskas daerahdaerah;;MemantauMemantau pelaksanaanpelaksanaan penerimaanpenerimaan dandan pengeluaranpengeluaranAPBDAPBD

33

APBDAPBDMengusahakanMengusahakan dandan mengaturmengatur danadana yangyang diperlukandiperlukandalamdalam pelaksanaanpelaksanaan APBDAPBD;;Mengelola/menatausahakanMengelola/menatausahakan investasiinvestasi;;

Pasal 5 ayat 1 dan 2Permendagri 13 Thn 2006

WEWENANG BUDWEWENANG BUD

MelaksanakanMelaksanakan pemungutanpemungutan pajakpajak daerahdaerah;;MenetapkanMenetapkan SPDSPD;;MenetapkanMenetapkan SPDSPD;;MenyiapkanMenyiapkan pelaksanaanpelaksanaan pinjamanpinjaman dandan pemberianpemberianpinjamanpinjaman atasatas namanama pemerintahpemerintah daerahdaerah;;MelaksanakanMelaksanakan sistemsistem akuntansiakuntansi dandan pelaporanpelaporankeuangankeuangan daerahdaerah;;MenyajikanMenyajikan informasiinformasi keuangankeuangan daerahdaerah;; dandan

44

MenyajikanMenyajikan informasiinformasi keuangankeuangan daerahdaerah;; dandanMelaksanakanMelaksanakan kebijakankebijakan dandan pedomanpedoman pengelolaanpengelolaansertaserta penghapusanpenghapusan barangbarang milikmilik daerahdaerah..

Pasal 5 ayat 1 dan 2Permendagri 13 Thn 2006

3

PENYUSUNAN LAPORAN BUDPENYUSUNAN LAPORAN BUD

Laporan Posisi Kas Harian

Laporan yang disusun BUD adalah :

55

Rekonsiliasi Bank

Pasal 6 ayat 2

Langkah-langkah penyusunan Laporan Posisi Kas Harian

Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD

SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah

Menyusun Laporan Posisi

Kas Harian


66

4

Penyusunan Laporan BUDPenyusunan Laporan BUD

L k h l k h R k ili i B k

Menyusun Rekonsiliasi

Rekonsiliasi Bank


Langkah-langkah penyusunan Rekonsiliasi Bank

77

Bank

Rekening Koran

88

Documents

PENYEMPURNAAN PERMENDAGRI