PEEMMUUTAKKHHIIRRAANN STRATEGI SANITASI KOTA …

Bab II - 1 | P O K J A S A N I T A S I K O T A B O G O R

PPEEMMUUTTAAKKHHIIRRAANN

STRATEGI SANITASI KOTA (SSK)

KOTA BOGOR

PEMERINTAH KOTA BOGOR

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

2015


DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang : …………………………………………………………… I.1

1.2 Metodologi Penyusunan

Dokumen Pemutakhiran SSK

: …………………………………………………………… I.4

1.3 Dasar Hukum : …………………………………………………………… I.6

1.4 Sistematika Penulisan : …………………………………………………………… I.8

BAB II Profil Sanitasi Saat Ini

2.1 Gambaran Wilayah Kota Bogor : …………………………………………………………… II.1

2.2 Kemajuan Pelaksanaan SSK : …………………………………………………………… II.11

2.3 Profil Sanitasi Saat ini : …………………………………………………………… II.14

2.4 Area Beresiko dan Permasalahan

Mendesak Sanitasi

: …………………………………………………………… II.54

BAB III Kerangka Pengembangan

Sanitasi

3.1 Visi dan Misi Sanitasi : …………………………………………………………… III.1

3.2 Pentahapan Pengembangan

Sanitasi

: …………………………………………………………… III.4

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi

Daerah

: …………………………………………………………… III.18

BAB IV Strategi Pengembangan

Sanitasi

:

4.1 Sub Sektor Air Limbah : …………………………………………………………… IV.1

4.2 Sub Sektor Persampahan : …………………………………………………………… IV.7


4.3 Sub Sektor Drainase : …………………………………………………………… IV.12

BAB V Program,Kegiatan dan

Indikasi Pendanaan sanitasi

5.1 Ringkasan : …………………………………………………………… V.1

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan

Sanitasi dengan Sumber Pendanaan

Pemerintah

: …………………………………………………………… V.3

BAB VI Monitoring dan Evaluasi

Capaian SSK

6.1 Sub Sektor Air Limbah : …………………………………………………………… VI.2

6.2 Sub Sektor Persampahan : …………………………………………………………… VI.11

6.3 Sub Sektor Drainase : …………………………………………………………… VI.16

LAMPIRAN


Bab I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Peningkatan jumlah penduduk merupakan masalah terbesar yang dialami oleh seluruh

kota besar di Indonesia. Pada tahun 2014, populasi di Indonesia berjumlah 254 juta jiwa dan

sebanyak 53% tinggal di perkotaan. Dengan angka pertumbuhan penduduk rata – rata 4,4% per

tahun, maka diproyeksikan tahun 2025 sebanyak 61% dari total pendudukakan berdomisili di kota

besar. Hal ini merupakan masalah besar bagi kota yang sedang giat membangun, karena

mempengaruhi tata kehidupan perkotaan lainnya.

Pembangunan kota yang terus berkembang dan pertumbuhan populasi penduduk dengan

berbagai aktivitasnya yang terus meningkat dengan pesat mengakibatkan pemenuhan sarana dan

prasarana dasar masih tertinggal. Ketertinggalan ini menimbulkan beberapa dampak yang belum

diantisipasi dengan baik seperti dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih

memerlukan perhatian disebabkan oleh penurunan kesehatan lingkungan, dan keterbatasan akses

masyarakat terhadap pemenuhan sanitasi. Sanitasi yang kurang baik akan berdampak luas pada

berbagai sektor yang terkait dengan kesehatan masyarakat.

Sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang

mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan

dan kelangsungan hidupnya (WHO). Mengacu pada Compendium for Sanitation System and

Technology, sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi-langkah, di mana berbagai jenis limbah

dikelola dari titik timbulan (sumber limbah ketitik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan

bahwa pada tahun 2019 Indonesia harus bisa mencapai 100% akses (Universal Access). Artinya,

setiap manusia Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan pedesaan agar memiliki

100% akses kesumber air minum dan fasilitasi sanitasi layak. Dengan demikian, dalam mendorong

percepatan target pemerintah tersebut, diantaranya dicapai melalui Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP).

Bogor adalah salah satu dari tujuh Kota yang memutuskan untuk ikut mensukseskan PPSP

dengan menjadi anggota pada tahun 2010. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan

Walikota No 050.45-122 Tahun 2010 dan diperbaharui menjadi 050.45–129.1 Tahun 2014 tentang

pembentukan Pokja Sanitasi. Pada tahun 2010 Pokja Sanitasi Kota Bogor telah menyelesaikan

Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi

(MPSS). Pada tahun 2014 dilakukan review Buku Putih dan penyusunan studi Environmental Health

Risk Assessment (EHRA), Dan Pada Tahun 2015, dilanjutkan dengan penyusunan Pemutakhiran

SSK yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) untuk memberikan arah


bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. Pemutakhiran SSK ini dilakukan mengingat

adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target

Universal Acces di tahun 2019 dan adanya perubahan RPJMD Kota Bogor serta peningkatan

kualitas dokumen dari SSK sebelumnya.

SSK Kota Bogor diharapkan akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan sanitasi Kota

Bogor. Selain sebagai dasar penentuan kebijakan, SSK Kota Bogor ini akan menjadi input dalam

proses penentuan program dan kegiatan sektor sanitasi di Kota Bogor.

Jika disusun dalam suatu skema maka posisi SSK dengan dokumen perencanaan lainnya

dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Posisi SSK Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Sumber: Hasil Interpretasi, 2015

Dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada Rencana RPJP, Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kota Bogor, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor,

Provinsi dan Nasional, serta Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) Bidang

Cipta Karya.

Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Bogor disusun mengacu pada

RPJPP, RPJMD kota Bogor. Sebagai dokumen perencanaa Strategi Sanitasi Kota (SSK) tidak boleh

SSK

RENSTRA

RPJMProvinsi

RPJMD

Kota Bogor

RPJP

Kota Bogor

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RPJP Provinsi

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW

Kota Bogor

RDTR

Kota Bogor


bertentangan dengan dokumen perencanaan SSK tahun 2011 dan dokumen lainnya yang ada di

Kota Bogor.

SSK ini akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan

arah bagi pengembangan sanitasi di Kota Bogor.

Dalam kaitanya dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, aspek sanitasi

tersirat dalam visi dan misi Kota Bogor. Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota

Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”, dan untuk mewujudkannya dilakukan dengan misi:

1. Menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi

2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur

3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan

4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi

kreatif

5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan,

6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat

madani.

Dari 6 misi tersebut diatas aspek sanitasi masuk dalam misi 2 yaitu menjadikan Bogor

kota yang sehat dan makmur,dan misi 3 yaitu menjadikan Bogor kota yang berwawasan

lingkungan. Pada Misi 2 dan Misi 3 tersebut, terdapat sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan

aspek sanitasi meliputi:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan,

2. Meningkatnya kualitas kesehatan individu dan keluarga,

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat bagi diri

sendiri dan lingkungannya,

4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengelolaan air limbah yang layak,

5. Tersedianya pelayanan air minum yang memadai,

6. Menurunnya tingkat pencemaran akibat aktivitas perkotaan,

7. Meningkatnya upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya alam,

8. Terwujudnya penataan dan pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS),

9. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan,

10. Meningkatnya pelayanan persampahan,

11. Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan

12. Internalisasi pengelolaan sampah sebagai bagian dari budaya hidup masyarakat.

Kondisi sanitasi Kota Bogor berpijak pada analisis hasil studi EHRA yang telah

menggambarkan kondisi sanitasi secara kewilayahan, serta data pendukung lainnya antara lain

data sekunder instansi terkait, arah pengembangan kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), maupun kondisi fisik dan permukiman wilayah Kota Bogor.


Dokumen ini berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak

pembangunan sanitasi jangka menengah yang dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan

pembangunan sanitasi Kota Bogor, berikut strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi

kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan

indikatifnya

1.2. Metodologi Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK

Pelaksanaan penyusunan dokumen pemutakhiran SSK merupakan proses pengumpulan

data kembali baik data sekunder yang tersebar pada berbagai dinas maupun data primer berupa

survei dan wawancara. Tim Pokja melakukan pertemuan rutin untuk mengumpulkan, mengkaji

serta mengupdate data dalam rangka pemutakhiran SSK. Hasil pengumpulan, kajian dan analisa

data tersebut disajikan dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Pemutakhiran Strategi

Sanitasi Kota (SSK) 2015 Kota Bogor.

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota.

Penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi kota (SSK), dilaksanakan secara partisipatif dengan

melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen ini dikerjakan secara bersama –

sama oleh tim Pokja sanitasi dan dibantu oleh fasilitator.

Dokumen Pemutakhiran SSK ini disusun dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Studi dokumen dan analisis data sekunder.

2. Pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata.

3. Wawancara mendalam kepada narasum berkunci.

4. Diskusi kelompok terfokus dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil analisa secara

lebih luas.

5. Analisis SWOT dan matriks rangking suprioritas.

Proses peyusunan dokumen pemutakhiran SSK, meliputi 5 (lima) proses utama yang perlu

dijalani oleh Pokja Kabupaten/Kota (Gambar 1.2), antara lain:

1. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi

2. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi

3. Skenario pembangunan sanitasi

4. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi

5. Finalisasi


PROSES 1

INTERNALISASI DAN PENYAMAAN

PERSEPSI

PROSES 2

PEMETAAN KONDISI DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN

SANITASI

PROSES 3

SKENARIO PEMBANGUNAN

SANITASI

PROSES 4

KONSOLIDASI PENGANGGARAN DAN PEMASARAN

SANITASI

PROSES 5

FINALISASI

Output dari tiap kegiatan dan penuangannya dalam dokumen pemutakhiran Kegatan yang

ada pada tiap prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan dokumen

sanitasi yang terdahulu dan diperbaharui dengan data-data yang terbaru di Kota Bogor saat ini.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1.1 sbb :

Tabel 1.1 Proses dan Hasil Kegiatan Pemutakhiran SSK

PROSES NO OUTPUT BAB DI DALAM

DOKUMEN SSK INSTRUMEN

Proses 1: Internalisasi dan Penyamaan Persepsi

1 Terciptanya kesamaan persepsi anggota Pokja Terkait Pemutakhiran SSK dan Kesepakatan atas rencana kerja Pokja

BAB 1: Pendahuluan

Proses 2: Pemetaan Kondisi Dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi

2 Tergambarnya wilayah kajian serta profil wilayah Kota/kota

BAB 2: Profil Sanitasi Saat Ini

3 Hasil studi EHRA dan kajian lainnya

4 Tergambarnya profil sanitasi Kota Kota

DSS

5 Teridentifikasinya permasalahan sanitasi (Air limbah domestik, sampah dan drainase)

KKL

6 Ditetapkanya area beresiko sanitasi

Instrumen Profil Sanitasi

Proses 3: Skenario Pembangunan Sanitasi

7 Ditetapkannya Visi dan Misi Sanitasi

8 Ditetapkannya Zona dan sistem sanitasi

Instrumen Profil Sanitasi

Gambar 1.2 Proses Pemutakhiran SSK Kota Bogor


PROSES NO OUTPUT BAB DI DALAM DOKUMEN SSK

INSTRUMEN

9 Ditetapkanya tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi

KKL

10 Analisa kemampuan pendanaan APBD Kab/Kota untuk sanitasi

11 Dirumuskannya strategi pegembangan sanitasi

1. SWOT

2. KKL

12 Dihasilkannya daftar program dan kegiatan pengembangan sanitasi

bab 4: Strategi pengembangan sanitasi

1. Instrumen Perencanaan Sanitasi

2. kkl

13 Dirumuskannya monitoring dan evaluasi capaian SSK

Draft bab 5 dan lampiran 4 program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi

Proses 4: Konsolidasi Kenganggaran dan Pemasaran sanitasi

14 Pendanaan Indikatif dari APBD dan non APBD di Kabupaten Kota

Bab 5 dan lampiran 4 Program, Kegiatan dan Indikasi pendanaan Sanitasi

Proses 5: Finalisasi

15 Terlaksananya pembahasan untuk pembangunan sanitasi Kota Kota

Dokumen SSK ditandatangi oleh Bupati/Walikota

Sumber: Pedoman Pemutakhiran SSK 2015

1.3. Dasar Hukum

Implementasi perencanaan dan pembangunan sanitasi di Kota Bogor berlandaskan kepada

berbagai peraturan baik yang menjadi kebijakan di tingkat pusat seperti Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Peraturan Presiden, Keputusan dan Peraturan Menteri,

hingga kebijakan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, Peraturan

Gubernur, Peraturan Daerah Kota Bogor, Peraturan Walikota Bogor. Peraturan dan regulasi ini

menjadi bagian dari landasan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi di Kota Bogor baik

yang bersifat mutlak maupun yang bersifat normatif.


Adapun peraturan yang menjadi kebijakan dan acuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum

8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;

10. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sejenis Sampah RumahTangga;

11. Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan

permukiman (sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah).

12. Peraturan Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan

Sampah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat;

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Bogor 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah;

17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kota

Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Bogor ini dibagi dalam beberapa Bab dan Sub-Bab

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, metodologi

penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL SANITASI KOTA BOGOR

Menyajikan arah pengembangan sektor sanitasi kota yang menggambarkan tentang

gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi, area berisiko dan

Permasalahan Mendesak

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Memaparkan visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi, dan kemampuan

pendanaan sanitasi.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Menguraikan Strategi Sanitasi Kota Bogor meliputi pengembangan air limbah domestik,

pengelolaan sampah, dan drainase perkotaan.

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN

Memaparkan rincian program dan kegiatan beserta ringkasan kebutuhan investasi dan

pendanaan serta antisipasi funding gap.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Memaparkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK 5 tahun ke depan.


Bab II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah Kota Bogor

2.1.1. Wilayah Administrasi dan Fisik

Kota Bogor secara geografis terletak pada 106º 48’ Bujur Timur dan 6º 36’ Lintang Selatan

dengan jarak ± 56 Km dari Ibu Kota Jakarta.Kedudukan wilayah Kota Bogor berada di tengah-

tengah wilayah Kabupaten Bogor. Secara adnimistratif Kota Bogor dibagi menjadi 6 Kecamatan

dan 68 Kelurahan, dari luasan tersebut daerah terbangun Kota Bogor sudah mencapai 4.994 Ha.

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 dan peta 2.1.

Wilayah Kota Bogor berbatasan langsung dengan :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi

Kabupaten Bogor.

c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas

Kabupaten Bogor.

d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin

Kabupaten Bogor.

Tabel 2.1 Luas Administrasi dan luas wilayah terbangun

Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan

Luas Wilayah

Administrasi Terbangun

(Ha) (%) thd Tota Administrasi

(Ha) (%) thd Luas Administrasi

Bogor Utara 8 1.772 14,95 887 17,75

Bogor Barat 16 3.285 27,72 1.011 20,25

Bogor Timur 6 1.015 8,57 537 10,75

Bogor Selatan 16 3.081 26 944 18,90

Bogor Tengah 11 813 6,86 561 11,24

Tanah Sareal 11 1.884 15,90 1.054 21,10

Jumlah 68 11.850 100 4.994 100

Sumber: Laporan akhir KLHS RTRW Kota Bogor, 2011-2031


Kondisi topografi wilayah Kota Bogor pada dasarnya bervariasi antara datar dan berbukit (antara 0

- 200 mdpl sampai dengan >300 mdpl). Kemiringan lereng di Kota Bogor berkisar 0 ─ 2% sampai

dengan > 40%. Kemiringan lereng 0 ─ 2% (datar) seluas 1.763,94 ha, 2 ─ 15% (landai) seluas

8.091,27 ha, 15 ─ 25% (agak curam) seluas 1.109,89 ha, 25 ─ 40% (curam) seluas 764,96 ha,

dan > 40% (sangat curam) seluas 119,94 ha.


Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bogor


2.1.2. Kondisi Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kota Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 1.013.019 orang yang

terdiri atas 514.797 orang laki-laki dan 498.222 perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2012

jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2013 bertambah sebanyak 8.188 orang atau meningkat

sebanyak 0,81%. Dengan luas wilayah 118.50 KM2, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada

tahun 2013 mencapai 8.549 orang per Km2.

Tabel 2.2 Jumlah penduduk dan Kepala keluarga saat ini dan proyeksinya Untuk 5 tahun

Nama

Kecamatan

Jumlah Penduduk (orang)

Wilayah Perkotaan

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bogor selatan 218,554 224,536 230,681 236,995 243,481 250,145

Bogor Timur 115,354 118,726 122,196 125,768 129,444 133,228

Bogor Utara 229,506 239,801 250,557 261,796 273,540 285,810

Bogor Tengah 113640 114228 114820 115415 116013 116614

Bogor Barat 243320 249624 256091 262725 269532 276514

Tanah Sareal 217270 224279 231515 238984 246694 254653

Sumber : RPJP Kota Bogor 2005 – 2025, RTRW Kota Bogor 2011 - 2031

Tabel 2.3 Jumlah kepala keluarga saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Kecamatan

Jumlah KK

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BogorSelatan 49031 50779 52590 54465 56406 58417

Bogor Timur 25894 26867 27877 28924 30011 31139

BogorUtara 49767 52798 56013 59424 63043 66882

BogorTengah 27221 27640 28064 28495 28933 29378

BogorBarat 56629 58177 59767 61401 63079 64803

Tanah Sareal 52242 53604 55001 56435 57906 59415

Jumlah 260785 269865 279312 289144 299379 310035

Sumber: Proyeksi pengolahan Data Kota Bogor Dalam Angka, 2013 Buku Putih Sanitasi 2014


Tabel 2.4 Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun

Kecamatan

Tkt.Pertumbuhan

Pertahun

Kepadatan pddk

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BogorSelatan 3.56 6633 6869 7114 7368 7631 7903

Bogor Timur 3.76 10605 11003 11417 11846 12291 12753

BogorUtara 6.09 11487 12186 12928 13715 14551 15437

BogorTengah 1.54 13222 13426 13632 13841 14054 14270

BogorBarat 2.73 7170 7366 7567 7774 7987 8205

Tanah Sareal 2.61 11513 11813 12121 12437 12761 13094

Jumlah 3.45 9076 9392 9721 10063 10420 10791

Sumber: Proyeksi pengolahan Data Kota Bogor Dalam Angka, 2013 Buku Putih Sanitasi 2014

Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk yang dilakukan didasarkan kepada besaran

tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi dari tahun 2013 dengan asumsi tingkat pertumbuhan

penduduk tetap maka didapatkan penduduk kota bogor di tahun 2019 adalah sebanyak 1.278.704

jiwa yang berarti akan mengalami kenaikan sebesar 203.218 jiwa dari tadinya 1.075.486 atau

mengalami kenaikan sebesar 18,9 % dalam jangka waktu 5 tahun. Kepadatan penduduk kota

Bogor sendiri di tahun 2019 akan mencapai 10.791 jiwa per kilometer persegi. Jumlah total rumah

tangga di kota Bogor di tahun 2019 akan diperkirakan akan bertambah sebesar 49.250 rumah

tangga sehingga menjadi 310.035 dari awalnya sebesar 260.785 rumah tangga di tahun 2014.

2.1.3. Jumlah Warga Miskin Kota Bogor

Pada tahun 2011 data warga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggunakan Kriteria yang berbeda

yaitu Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR). Ukuran utama yang digunakan dalam mengukur

kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan, aksebilitas terhadap pelayanan dasar

dibidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar seperti instalasi air bersih, sanitasi dan

listrik, oleh karena itu tingkat kemiskinan merupakan masalah mendasar dan merupakan isu

sentral yang ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan pasar baik faktor internal maupun eksternal.

Tahun 2013 intervensi penanganan kemiskinan di Kota Bogor lebih fokus pada Rumah

Tangga Sasaran (RTS) yang masuk ke dalam kelompok pertama yaitu sebanyak 17.188 RTS

Tabel. 2.5 Jumlah warga miskin PPLS tahun 2011 oleh TNP2K Tingkat Kecamatan


No Nama

Kecamatan

Jumlah Rumah Tangga

TOTAL Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3

1 Bogor Selatan 4.958 4.285 3.679 12.922

2 Bogor Timur 1.537 1.395 1.446 4.378

3 Bogor Utara 2.638 2.595 2.743 7.976

4 Bogor Tengah 1.924 1.644 1.678 5.246

5 Bogor Barat 3.256 3.373 3.862 10.491

6 Tanah Sereal 2.875 2.875 2.759 8.509

KOTA BOGOR 17.188 16.167 16.167 49.522

Kelompok 1 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia) /paling miskin.

Kelompok 2 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia / Hampir miskin

Kelompok 3 : (Rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30 % terendah di Indonesia) / Rentas miskin

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bogor th. 2015-2019

Arah pengembangan Kota Bogor yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031, yang terdiri atas Struktur Ruang dan Pola

Ruang.

2.1.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031

Struktur Ruang

Struktur ruang Kota Bogor yang terkait dengan sanitasi adalah rencana pusat pelayanan dan

rencana pengembangan infrastruktur kota. Penetapan pusat pelayanan di Kota Bogor

mempertimbangkan proyeksi penduduk, fasilitas eksisting, dan penyebaran fasilitas pelayanan

tematik. Pusat pelayanan tersebut melayani Wilayah Pelayanan (WP), seperti pada Tabel 2.6 dan

Gambar 2.2 berikut ini.

Tabel 2.6 Rencana Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor 2011 – 2031

WP Wilayah Cakupan Wilayah Cakupan & Pelayanan Penduduk

2028

A Bogor Tengah Bogor Tengah 296,180


Sebagian Bogor Selatan Batu Tulis, Bondongan, Empang

Sebagian Bogor Timur Baranangsiang, Sukasari

Sebagaian Bogor Barat Menteng

B Sebagian Besar Bogor

Barat

Sebagian Besar Bogor Barat 216,065

Wilayah perbatasan

C

Tanah Sareal Tanah Sareal

427,718

sebagian Bogor Barat Cilendek Barat, Cilendek TImur,

Curugmekar, Semplak, Curug

D Sebagian besar Bogor

Utara Sebagian besar Bogor Utara 382,509

E

Bogor Selatan Bogor Selatan

353,554 Bogor Timur Bogor Timur

Sebagian Bogor Utara Katulampa, Tanah baru

Sumber : Perda No. 8 Tahun 2011 RTRW Kota Bogor 2011-2031


Gambar 2.2 Rencana Struktur Ruang Kota Bogor


Rencana infrastruktur sanitasi meliputi :

1) Rencana jaringan sumber daya air meliputi:

Peningkatan pengelolaan Jaringan Sumberdaya air lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung

dan Sungai Cisadane;

Peningkatan pengelolaan Jaringan Sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota yaitu Sungai

Cipakancilan, Cibalok, Ciangke, Ciomas, dan Sungai Cigede;

Peningkatan pengelolaan Wilayah sungai di wilayah kota yaitu wilayah sungai Ciliwung

Cisadane;

Pemeliharaan jaringan irigasi di WP B, WP D, dan WP E;

Sistem pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, sumur resapan di perumahan,

pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedung Waringin, Daerah Kampung Kramat,

Daerah Pacilong dan Kelurahan Mekarwangi;

Konservasi jaringan sumberdaya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan/pelestarian

sumber air baku meliputi sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air, pengelolaan

kualitas air serta pencegahan pencemaran air.

2) Rencana infrastruktur Rencana pengembangan sistem jaringan air minum adalah sebagai

berikut:

a) Penyediaan air minum dari sistem jaringan perpipaan melalui:

Jaringan air baku untuk air minum meliputi jaringan transmisi dari intake Ciherang

Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng, jaringan transmisi dari mata air Tangkil,

Bantar Kambing, Palasari dan Kota Batu;

Peningkatan kapasitas produksi;

Pengembangan dan perluasan daerah pelayanan;

Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi 35,77% (tiga puluh lima koma tujuh

puluh tujuh persen) dan dari distribusi 32,99% (tiga puluh dua koma Sembilan puluh

Sembilan persen) menjadi 20 % (dua puluh persen);

Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan

Kemitraan dengan swasta dalam pemanfaatan sumber air.

b) Peningkatan pelayanan sistem non perpipaan melalui:

Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif

pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan terutama di

wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor

Barat; dan

Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air

minum.


c) Konservasi terhadap sumber air baku;

d) Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota

serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada

sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan.

3) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:

Pembangunan jaringan perpipaan air limbah Kota;

Pengembangan jaringan perpipaan air limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan IPAL di Kelurahan

Kayumanis;

Pembangunan septictank komunal pada kawasan pemukiman kepadatan tinggi;

Optimalisasi IPAL di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara;

Pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non

domestik;

Pengembangan Mandi Cuci Kakus bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai;

Peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari

pencemaran; dan

Penetapan pembayaran denda bagi pencemar badan air.

4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagai berikut:

Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPPAS Galuga sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pemanfaatan TPPAS Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah

terpadu;

Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis

dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Ciluar;

Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan

pendekatan metode Reuse, Reduce, Recycle atau metode 3R secara mandiri dan

berkelanjutan serta tuntas di tempat; dan

Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam

pengelolaan persampahan.

5) Rencana pengembangan sistem drainase sebagai berikut :

Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase makro dan mikro;

Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana

drainase; dan

Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir


terutama di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.

Rencana pengembangan system pengelolaan air limbah yang belum diatur dalam RTRW Kota

Bogor diantaranya program layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2), Perda pengelolaan air limbah

domestic, standarisasi septic tank sesuai SNI.

Pola Ruang

Pola ruang yang terkait dengan sanitasi adalah pengembangan kawasan budidaya, yang

diantaranya kawasan perumahan, perdagangan dan jasa serta industri, seperti pada Gambar 2.3

berikut:

1) Rencana sektor perumahan diarahkan pada penataan, pengendalian dan pengembangan

berdasarkan karakteristik wilayah, seperti berikut ini :

Penataan dikembangkan dengan merevitalisasi, rehabilitasi, dan relokasi kawasan

kumuh.

Pengendalian diarahkan agar kecenderungan pertumbuhan perumahan kepadatan tinggi

yang cenderung membetuk kekumuhan tidak terjadi

Pengembangan diarahkan agar terjadi distribusi ruang perumahan yang memenuhi

standar teknis pengembangan.

Perumahan kepadatan rendah diarahkan pada wilayah Bogor bagian selatan dan

sebagian wilayah Bogor Barat.

Perumahan kepadatan sedang diarahkan kesebagian Kecamatan Bogor Barat, Tanah

Sareal, sebagian Kecamatan Bogor Utara, sebagian besar Kecamatan Bogor Timur dan

sebagian Bogor Tengah.

Perumahan kepadatan tinggi diarahkan :

Pembangunan perumahan baru, diarahkan ke sebagian kecamatan Bogor Utara,

Kecamatan Bogor Timur, Tanah Sareal.

Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantara sungai

Penataan dan perbaikan perumahan melalui program perbaikan kampung

Pembangunan rumah vertikal diarahkan di kawasan pusat kota (terkait dengan peremajaan),

kawasan pusat WP (pengembangan baru), permukiman padat (sekitar koridor rel kereta api,

sempadan sungai)

2) Untuk kawasan Industri diarahkan sebagai berikut :

Mengendalikan kegiatan industri yang telah ada dari dampak polusi dan lalu lintas

Membatasi perkembangan industri yang telah ada pada lokasi industri yang ada saat ini

Mengarahkan lokasi industri dan pergudangan di koridor Jalan Raya Pemda (Kec Bogor

Utara)


Mengembangkan industri rumah tangga dalam bentuk Sentra industri alas kaki, Sentra

tas dan Sentra kerajinan tangan

Gambar 2.3 Rencana Pola Ruang Kota Bogor


3) Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan seperti berikut ini :

Kawasan pusat perkantoran dan perdagangan jasa primer (skala kota dan regional)

diarahkan di daerah pusat kota serta pada kawasan sekitar Jalan Arteri seperti Jalan

Sholeh Iskandar – Abdullah Bin Nuh, Jalan Adnawijaya, dan Rencana Jalan R3

Kawasan pusat perkantoran, perdagangan jasa sekunder (skala WP) diarahkan di daerah

sub pusat kota / pusat WP dan dikembangkan secara terpadu (superblok), Jalan kolektor

yang masih memiliki daya dukung transportasi/ lalu lintas

Mengarahkan lokasi kegiatan perdangan dan jasa tematik di pusat WP yakni Jasa

akomodasi di WP B dan WP E, Sentra otomotif di WP E, Sentra elektronik di WP C,

Kegiatan MICE di WP E dan Jasa perkantoran di WP B dan WP D

2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK

2.2.1. Kondisi Umum

Kondisi sanitasi Kota Bogor berpijak pada analisis hasil studi EHRA yang telah

menggambarkan kondisi sanitasi secara kewilayahan, serta data pendukung lainnya antara lain

data sekunder instansi terkait, arah pengembangan kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), maupun kondisi fisik dan permukiman wilayah Kota Bogor. Dengan demikian akan dapat

dihasilkan persoalan dan implikasi yang harus ditempuh untuk merencanakan sektor sanitasi di

Kota Bogor.

2.2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Air Limbah Domestik

Tabel 2.7 SSK Sub Sektor Air Limbah Domestik tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015

SSK 2011-2014 SSK 2015

Tujuan Sasaran Data Dasar Status Saat ini

1 2 3 4

Meningkatnya pemanfaatan jamban dan pengolahan air limbah keluarga (on site) yang sesuai dengan NSPM,

Meningkatnya kepemilikan jamban keluarga bertangki septic

29.142 KK

Meningkatnya pemanfaatan pengolahan air limbah skala komunal (intermediate) sesuai dengan NSPM secara partisipatif.

Meningkatnya pemanfaatan septic tank komunal

Sanimas 26 Unit Sanimas 52 Unit

Meningkatnya pengelolaan

dan pelayanan IPAL dan

IPLT Tegalgundil

Meningkatnya

pemanfaatan IPAL

Tegal Gundil dan IPLT

IPAL : 355 SR IPAL : 393 SR IPLT : 495 pelanggan

SSK 2011-2014 SSK 2015


1 2 3 4


Mengembangkan IPAL (off site) di Kota Bogor

Mengembangkan

pengelolaan air

limbah dengan

system terpusat (off

site),

Memiliki 1 unit IPAL yang berlokasi di Kel. Tegal gundil

Rencana pembangunan IPAL di Kayu Manis yang saat ini perencanaan DED nya sedang di review oleh Kementerian PUPR melalui AFD.

Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dan penegakan hukum sector air limbah

Tersedianya regulasi tentang air limbah

Belum ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tahun 2015 - 2016 sedang menyusun Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.2.3. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.8 SSK Sub Sektor Pengelolaan Persampahan tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015

SSK 2011-2014 SSK 2015


1 2 3 4

Meningkatnya pengelolaan sampah dari sumber ke TPA

a. Meningkatnya reduksi sampah dari sumber

- Pemahaman masyarakat

- Sarana prasarana reduksi sampah

2011: 6 lokasi

2012: 3 lokasi

2013: 2 lokasi

2014: 1 lokasi

2015: 16 lokasi: 3 optimalisasi (Kertamaya, Mulyaharja, Kencana) dan 13 yang ril baru

b. Meningkatnya kualitas pemilahan dan pengumpulan sampah

- Sarana pengangkut sampah

12 unit Motor sampah

1 unit Compactor namun belum memadai (membutuhkan tambahan mobil bak)

- Lokasi TPST 12 TPS 3R

c. Meningkatnya kualitas pengangkutan sampah

- Sarana pengangkut dari TPS ke TPA

102 dump truck (9 rusak, 20 kurang baik) dan 36


arm roll (9 rusak, 4 kurang baik)

SSK 2011-2014 SSK 2015


1 2 3 4

- Perencanaan teknis pengangkutan

Belum ada

- Alternatif sistem pengangkutan sampah

Belum dilakukan

d. Meningkatnya pemrosesan akhir sampah

Masih berlangsung

- Optimalisasi TPA Galuga

Masih berlangsung

- Kerjasama pemanfaatan TPA Galuga dengan Kabupaten Bogor

Masih berlangsung

(berakhir tahun 2015)

Akan diperpanjang

- Melakukan pemantauan dan evaluasi TPA Galuga secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun pasca ditutupnya TPA

masih digunakan

- Pembangunan TPPAS Kayu Manis

Belum dilaksanakan

- Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk TPA Regional Nambo

DED SPA (DKP, 2015)

Meningkatnya kualitas peraturan perundangan dan penegakan hukum di sektor persampahan

a. Tersedianya regulasi tentang persampahan - Regulasi

persampahan meliputi system pengelolaan baik yang menjadi tugas pemerintah serta partisipasi masyarakat, insentif dan disinensif, kerjasama dengan pemerintah lain dan swasta, tarif retribusi persampahan

Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan

Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Ket:


Sarana prasarana reduksi sampah di TPS3R: bin sampah, sarana pemilah sampah, mesin pencacah kompos, mesin penyaring kompos, papan edukasi, mesin press residu, serta mesin pencacah plastik & mesin press plastik (TPS 3R Cipaku).

2.2.4. Kemajuan Pelaksanaan SSK pada Sub Sektor Drainase Perkotaan

Tabel 2.9 SSK Sub Sektor Drainase Perkotaan tahun 2011 sd 2014 dan SSK Tahun 2015

SSK 2011-2014 SSK 2015


1 2 3 4

Meningkatnya pemeliharaan saluran drainase

Meningkatnya prosentase panjang saluran drainase yang berkualitas baik,

174,54 Km 181,23 Km

Meningkatnya drainase lingkungan yang tidak bercampur dengan air limbah

Meningkatnya wilayah dengan SPAH tidak bercampur dengan air limbah domestic,

0 0

Tertanganinya permasalahan banjir

Menurunnya area genangan

2 Ha 6 Ha

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan drainase lingkungan

Tersedianya regulasi drainase lingkungan

Peraturan Daerah tentang drainase lingkungan

Tahun 2015 belum ada renccana penyusunan Peraturan Daerah tentang drainase lingkungan

2.3. Profil Sanitasi Saat Ini

2.3.1. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Air Limbah Domestik

Hasil analisis Buku Putih Sanitasi tahun 2014 dan studi Environmental Health Risk

Assesment (EHRA) memberikan gambaran kondisi sanitasi untuk sub sektor air limbah di

Kota Bogor. Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa tempat penyaluran akhir

tinja warga Kota Bogor baru 64,05% yang disalurkan ke tangki septik, dan yang ke

cubluk/lubang tanah 7,31%, langsung ke drainase sebesar 3,20% dan ke sungai/danau

sebesar 23,98%. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pencemaran air tanah dan badan air

oleh tinja masih cukup tinggi.

1) Sistem dan Infrastruktur

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menggunakan sistem off-site

(sistem terpusat) dan sistem on-site (sistem setempat). Cakupan pelayanan sistem

off-site atau system perpipaan yang dilengkapi dengan unit pengolahan baru sebatas


pada skala kawasan yang berlokasi di Perumahan Indraprasta. Selebihnya

menggunakan system on site dengan tangki septik yang dikelola secara individual dan

komunal (IPAL Komunal) atau tanpa tangki septik. Pelayanan sedot lumpur tinja dan

instalasi pengolahnya (IPLT) juga telah tersedia yang merupakan fasilitas dari

pemerintah. Pihak swasta juga melakukan pelayanan sedot tinja, namun tidak bisa

dipastikan apakah lumpur tinja dibuang ke IPLT atau ke lingkungan. Sistem on-site

dengan IPAL komunal dibangun melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Sanimas) dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Saat ini terdapat

sebanyak 52 (Gambar 2.4) unit IPAL komunal yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota

Bogor.

Gambar 2.4 Pemetaan Sanimas di Kota Bogor

Kota Bogor memiliki 1 IPAL dan 1 IPLT yang berlokasi dalam satu kawasan dengan

luas sekitar 1,4 Ha di Kecamatan Bogor Utara. IPAL Tegalgundil sampai tahun 2014

baru melayani 381 sambungan rumah (SR) dari kapasitas 600 SR. IPLT dibangun


pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada bulan April 2013. IPLT dengan kapasitas

21 – 30 m3/hari ini memiliki beberapa unit pengolahan yang memanfaatkan proses

biodigester dan memiliki beberapa unit bak pengering lumpur. Sampai saat ini IPLT

tersebut hanya menerima lumpur tinja rata-rata dari 3 - 4 truk lumpur tinja per hari

atau sekitar 9 - 12 m3/hari.

Lokasi IPLT dan IPAL Tegal Gundil dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini.


Gambar 2.5Lokasi IPAL dan IPLT Tegal Gundil

LOKASI IPAL DAN IPLT TEGAL GUNDIL


Tabel 2.10Tabel Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PE

NGOLAHAN AWAL

PENGANGKUTAN / PENGALIRAN

PENGOLAHAN AKHIR

DAUR ULANG/PEMBUANG

AN AKHIR

Black Water

WC Sentor

Motor Tinja

Sedot Tinja

Drainase

Kedoteng

Septick Tank

Resapan

Cubluk

IPLT

Sungai

A

B

D

F

C

G IPAL


INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PENGOLAHAN AWAL


PENGOLAHAN AKHIR

DAUR ULANG/PEMBUANG

AN AKHIR

Black Water

Pipa Swerage

IPAL Kawasan

WC Plengsengan

Cubluk

Sungai

Cubluk

H

I


Black Water

INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN & PENAMPUNGAN/PENGOLAHAN AWAL


PENGOLAHAN AKHIR

DAUR ULANG/PEMBUANG

AN AKHIR

Grey Water

WC Cubluk

Wastafel / Tempat Cuci

Pipa Swerage

Drainase

IPAL KAWASAN

Sungai

SPAL RT

J

K

L

M



Tabel 2.11 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik saat ini di Kota Bogor

No Nama Kecamatan

Sanitasi Tidak Layak Sanitasi Layak

BABS Sistem On site Sistem Offsite

Sistem Berbasis Komunal Skala Kawasan /terpusat

KK Cubluk**

* Jamban

tdk aman (KK)

Cubluk

Aman/ Jamban kel dgn Tangki septic

Aman (KK)

MCK/

Jamban Bersama

(KK)

MCK

Komunal

(KK)

Tangki

Septik Komunal ›10KK (KK)

IPAL

Komunal (KK)

SR yang

berfungsi (KK)

I Ii Iii Iv v vi vii viii ix x

1 Bogor selatan

279 7320 21226 4772 284 465 61 0

2 Bogor Timur 25 919 8139 309 140 0 0 0

3 Bogor Utara 28 3493 20924 46697 560 140 0 393

4 Bogor Tengah

172 11309 2026 862 185 5 0 0

5 Bogor Barat 155 6101 28272 9167 682 1624 0 40

6 Tanah Sareal

0 4420 21139 9633 285 120 0 0

Kota Bogor

659 29142 98587 61807 1851 2234 61 433

Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 2.12 Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No Jenis Satuan Jumlah/Ka

pasitas

Kondisi

Keterangan Berfungsi

Tidak

Berfungsi

Sistem Onsite

1 Berbasis Komunal

IPAL Komunal Unit 0 Sanimas

MCK++ Unit 52 50 2 Sanimas/ SLBM/ sanfab

Tangki Septik Komunal Unit 5 5 0 STBM

2 Truk Tinja Unit 4 v 0

Motor tangki Unit 2 v 0

Mobil Toilet Unit 1 v

Kedoteng Unit 5 V Diserahkan kepada AKSANSI Kota Bogor

3 IPLT : Kapasitas M3/hari 21-30 v Kel. Tegal gundil

On call Bases

Sistem Offsite

4 IPAL Kawasan/Terpusat

Tegal gundil

Kapasitas l/detik

SR

3

600 v Existing 381 SR

Sistem Biologis v

Dilengkapi

Laboratorium Lingkungan


Sumber: Pokja AMPL Kota Bogor, 2014 IPLT: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

IPAL: Instalasi Pengolahan Air Limbah

2) Kelembagaan dan Peraturan

Kelembagaan

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menjadi tanggung jawab Dinas

Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) melalui Seksi Air Minum dan

Air Limbah. Dinas Wasbangkim menjalankan fungsi regulator sedangkan fungsi

operator dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang masih

berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Tugas pokok dan fungsi

kedua instansi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010

tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim)

Dinas Wasbangkim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di

bidang pengawasan bangunan dan permukiman. Dinas Wasbangkim mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan permukiman

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pengawasan bangunan dan permukiman

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan bangunan dan

permukiman

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman


Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. DKP mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kebersihan dan pertamanan

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dalam struktur organisasi DKP Kota Bogor, dibentuk UPTD Pengelolaan air Limbah

Pengelolaan Air Limbah yang memiliki tugas pokok sebegai berikut.

1. Melaksanakan pengelolaan air limbah dan penyedotan lumpur tinja

2. Memberikan pelayanan penyedotan lumpur tinja dan perpipaan air limbah skala

kawasan.

3. Melaksanakan pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja dan perpipaan

air limbah.


Gambar 2.8 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa pengelolaan air limbah domestik di

Kota Bogor cukup kompleks karena belum tertatanya sistem pengolahan air limbah

serta belum memadainya sarana dan prasarana air limbah yang ada. Untuk itu,

tupoksi pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor idealnya ditugaskan pada unit

kerja minimal bidang. Namun, kondisi yang ada saat ini tupoksi pengelolaan air

limbah domestik berada pada Seksi Air Minum dan Air Limbah, menyatu dengan

urusan air minum.

Berdasarkan peraturan yang ada, fungsi regulator pengelolaan air limbah domestik

berada pada Dinas Wasbangkim sementara fungsi operator dilaksanakan oleh UPTD

PAL yang berada di bawah DKP. Hal ini dinilai belum tepat karena pengelolaan air

limbah domestik menjadi parsial. Untuk mendukung pelayanan yang efektif, maka

UPTD PAL seharusnya berada di bawah koordinasi Dinas Wasbangkim yang memang

memiliki tupoksi di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Peraturan Perundang-undangan

Kota Bogor mempunyai Perda Retribusi yaitu Perda Kota Bogor Nomor 4 tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum yakni hanya mengatur besaran retribusi limbah

domestic pada perumahan Indraprasta dan Villa Citra yang disalurkan menuju IPAL

Kota Bogor dan retribusi sedot tinja.

Apabila dilihat dari perkembangan kota saat ini dimana pencemaran air tanah dan

lingkungan dari air limbah sudah semakin tinggi, diperlukan peraturan yang lebih

mengikat tentang pengelolaan air limbah secara komprehensif, termasuk mengatur

mengenai keberadaan sedot tinja swasta, baik kontribusi, pendataan maupun

pembuangan hasil sedot tinjanya, tugas-tugas masing-masing pemangku kepentingan

(stakeholders) dan sanksi terhadap pelanggarannya dan pengelolaan air limbah.

Untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 2015 Kota Bogor menyusun Perda

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.


Kota Bogor mempunyai Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.3.2. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Persampahan

Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya

bagi kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena (i) besarnya

volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi,

(ii) keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir, dan (iii) teknis pengelolaan sampah yang

masih konvensional.


Sistem Pengelolaan Persampahan

Seperti kota lainnya, Kota Bogor juga menghadapi banyak tantangan dalam

pengelolaan sampahnya. Permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Bogor

muncul dari berbagai aspek yaitu aspek teknis operasional, keuangan, manajemen,

dan sosio kultural.

Pengelolaan sampah merupakan sistem yang terkait dengan banyak pihak, mulai dari

penghasil sampah (seperti rumah tangga, pasar, institusi, industri, dan lain-lain),

pengelola (kontraktor), pembuat peraturan, sektor informal, maupun masyarakat yang

terkena dampak pengelolaan sampah tersebut sehingga penyelesaiannya pun

membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan keterlibatan semua pihak yang

terkait. Kebijakan peningkatan pengelolaan persampahan, dilakukan dengan strategi:

1) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu;

2) Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah; dan

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat, perguruan tinggi dan swasta dalam

pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

Teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari kegiatan

pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus bersifat terpadu dengan

melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Mekanisme penanganan sampah di Kota

Bogor dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a) Mekanisme penanganan sampah di lingkungan pemukiman Setelah masyarakat

melakukan pemilahan dan pewadahan, sampah dikumpulkan oleh petugas yang

dibentuk oleh swadaya masyarakat menuju ke TPS terdekat. Sampah yang telah

terkumpul di TPS kemudian diangkut oleh armada pengangkut sampah dari

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bidang Kebersihan.

b) Mekanisme penanganan sampah di daerah umum (taman, jalan protokol, jalan

kolektor). Penanganan sampah di daerah umum dan seperti taman kota, jalan

protokol dan jalan kolektor dilakukan oleh petugas penyapuan. Hasil penyapuan

diambil/diangkut dengan motor gerobak atau kijang pick up untuk dikumpulkan di


TPS terdekat atau langsung di bawa ke Pool (Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan

dan Pertamanan).

c) Mekanisme penanganan sampah pasar, terminal dan pusat perkantoran.

Sampah terminal, pusat perkantoran ditangani oleh unit pengelola yang

bersangkutan sampai proses pengumpulan di TPS/Container. Khusus sampah

pasar sejak tahun 2006 Pengelolaan Sampah Pasar telah dikelola oleh PD Pasar

Jaya (diserahkan kepada Pihak ke III) untuk meningkatkan partisipatif

masyarakat atau pedagang-pedagang. Untuk proses pengangkutannya ke TPA

dilakukan oleh Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pewadahan Sampah

Pewadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik

individu maupun komunal. Timbulan sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah

ditempatkan dalam suatu wadah tertentu. Wadah-wadah sampah yang digunakan di

Kota Bogor diletakkan di permukiman, tempat-tempat umum dan daerah komersial.

Jenis Pewadahan di Kota Bogor

Individual (perorangan)

Wadah individual adalah wadah yang digunakan oleh masing-masing rumah

tangga di permukiman, kantor serta toko-toko. Wadah ini terbuat dari berbagai

bahan, ada yang bersifat permanen berupa pasangan batu bata, drum, dan ada

pula yang tidak permanen berupa tong plastik, keranjang anyaman bambu, dan

ban karet.

Komunal

Wadah sampah komunal banyak terdapat dibeberapa perumahan, bersifat

permanen dan terbuat dari pasangan batu bata.

Jalan, taman dan fasilitas umum.

Wadah sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bogor berupa tong sampah yang terbuat dari drum, fibre, dan HDPE yang

diletakkan di jalan-jalan protokol untuk memudahkan pejalan kaki membuang

sampah pada tempatnya, taman, dan fasilitas umum lainnya.

Pengumpulan Sampah

Sistem ini merupakan proses pengumpulan sampah dari pewadahan menuju

pemindahan atau pembuangan akhir. Sistem atau pola pengumpulan di Kota Bogor:

Pengumpulan Individual langsung

Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap

bangunan/sumber sampah untuk dibuang ke TPA. Pola individual langsung ini

menggunakan kendaraan truk sampah, arm roll atau dump truk

Pola Individual tidak langsung

Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap

sumber sampah kemudian diangkut/dipindahkan ke tempat pembuangan


sementara (TPS) atau transfer depo dengan menggunakan gerobak sampah,

selanjutnya diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pola Komunal langsung

Pengumpulan dilakukan sendiri oleh sumber sampah ke TPS komunal yang telah

disediakan, selanjutnya truk sampah akan mendatangi titik pengumpulan untuk

dipindahkan dan diangkut ke TPS atau transfer depo kemudian ke TPA.

Pola Komunal tidak langsung

Pengumpulan sampah umunya dilakukan sendiri oleh masing-masing sumber

sampah ke tempat-tempat yang telah disediakan atau langsung ke gerobak

sampah yang ada pada titik-titik pengumpulan komunal. Selanjutnya petugas

kebersihan akan mengangkut sampah dengan gerobak sampah untuk

dipindahkan ke TPS/ Transfer Depo sebelum dibuang/diangkut ke TPA.

Pemindahan Sampah

Pola pemindahan sampah yang dilakukan meliputi beberapa cara:

Sistem Container

Sistem ini dilakukan dengan menempatkan container di lokasi-lokasi strategis

yang ada. Container yang sudah penuh diangkut ke TPA dengan menempatkan

container kosong di lokasi semula.

Sistem door to door

Sistem ini dilakukan dengan menggunakan truk sampah yang mengadakan

perjalanan keliling lingkungan disertai oleh 3-4 orang petugas untuk menaikkan

sampah dari tempat pewadahan ke atas truk.

Sistem Transfer Depo

Sistem ini dilakukan dengan dua tahap pengangkutan. Pertama sampah dari

lingkungan atau rumah tangga dikumpulkan oleh tenaga pengumpul setempat

dengan menggunakan gerobak-gerobak sampah yang beroperasi akan

berkumpul di suatu tempat khusus yang digunakan sebagai pemindahan sampah

(transfer depo) selanjutnya dari tempat ini sampah akan diangkut oleh truk

sampah untuk dibuang ke TPA.

Sistem TPS

Sistem ini dilakukan dengan menyediakan tempat pembuangan sampah

yang bersifat sementara (TPS). TPS umumnya merupakan tempat pengumpulan

sampah yang berasal dari pewadahan yang diangkut oleh gerobak sampah

secara periodik. Sampah yang berada dalam TPS akan diangkut oleh truk sampah

untuk dibuang ke TPA.

Pengangkutan Sampah

Kegiatan pengangkutan dilakukan oleh armada/truk yang dimilki oleh DKP. Jenis

pengangkutan yang digunakan dalam pengangkutan ini adalah Dump Truck dan Arm


Roll Truck kapasitas 6 m3, digunakan melayani wilayah pemukiman dan wilayah

pasar. Jumlah ritasi pengangkutan sampah rata-rata 2-3 rit/hari.

Pola pengangkutan sampah yang dilakukan dengan sistem pemindahan (transfer

depo). Dimana kendaraan pengangkut sampah langsung menuju lokasi

pemindahan/transfer depo kemudian langsung dibuang ke TPA

Pola pengangkutan sampah dengan sistem container. Dimana kendaraan (arm

roll truk) langsung menuju titik container untuk mengambil container yang

berisi sampah yang sebelumnya sudah meninggalkan container yang kosong

kemudian langsung dibuang ke TPA.

Pola pengangkutan sampah dengan sistem door to door dengan truk, dimana

truk pengangkut sampah langsung menuju sumber sampah.

Pola pengangkutan sampah dengan sistem door to door dengan gerobak,

kemudian armada pengangkut sampah langsung menuju titik lokasi

penempatan gerobak (TPS).

Tempat Pengolahan Akhir (TPA)

Pemerintah Kota Bogor, sampai dengan saat ini masih memanfaatkan Tempat

Pengolahan Akhir (TPA) berlokasi di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten

Bogor yang berjarak ± 25 km dari pusat kota, dengan luas total lahan ± 13,6 Ha,

dengan luas lahan efektif untuk pemusnahan dan pengelolaan sampah hanya ± 9,8

Ha, serta ± 3,8 Ha dari lahan yang tersedia terpakai untuk pembangunan sarana dan

prasarana penunjang.

TPA Galuga pada awalnya dioperasikan dengan menggunakan metode controlled

landfill. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bau yang ditimbulkan, berkembang

biaknya binatang pengerat dan lalat serta juga mengurangi terbentuknya

timbulan leachate akibat air hujan yang masuk dalam lahan timbunan sampah.

Sementara untuk mengalirkan limbah cair/air lindi dari timbunan sampah tersebut

telah dibuat saluran drainase lindi (pipa) yang bermuara ke kolam leachate. Air lindi

tersebut seterusnya dinormaliasasikan dalam kolam leachate sebelum dialirkan ke

badan air penerima. Namun seiring dengan perjalanan waktu karena keterbatasan

sarana dan prasarana serta biaya maka pengoperasian TPA saat ini dilakukan secara

open dumping.


Tabel 2.13 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan

INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN SETEMPAT

PENAMPUNGAN SEMENTARA

(TPS)/3R

PENGANGKUTAN (SEMI) PENGOLAHAN

AKHIR TERPUSAT

DAUR ULANG/PEMBUANGA

N AKHIR

Sampah Rumah Tangga

Bank Sampah

Gerobak Sampah

Motor Sampah

TPS

TPS 3R

Truk Sampah

Biopori

TPA

Lahan Terbuka

Daur Ulang

Kompos

Organik

An Organik

Residu

Tong/kantung Sampah

Bak Sampah

A

B

D

E

F

E

G


INPUT USER INTERFACE PENGUMPULAN SETEMPAT

PENAMPUNGAN SEMENTARA

(TPS)/3R

PENGANGKUTAN (SEMI) PENGOLAHAN

AKHIR TERPUSAT

DAUR ULANG/PEMBUANGA

N AKHIR

Sampah Jalanan

Sungai

Sampah Jalanan

Pemulung Pengumpul

TPS Penyapu

Pengumpul Pencacah

TPA

Truk Sampah

Residu

TPA Truk Sampah Sampah Pasar

H

I

J


Sampah Pasar

Tabel 2.14 Timbulan Sampah Per Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan Jumlah Penduduk Volume Timbulan Sampah

(data tahun 2013) (%) (m3/hari)

Bogor Utara 182.615 18 317

Bogor Selatan 191.468 19 332

Bogor Barat 224.963 22 390

Bogor Timur 100.517 10 174

Bogor Tengah 103.719 10 180

Tanah Sareal 209.737 21 364

Jumlah 1.013.019 100 1.756

Tabel 2.15 Cakupan Akses & Sistem Layanan Persampahan Per Kecamatan di Kota Bogor

Kecamatan 3R Volume Sampah

yang terangkut ke

TPA

Total

(%) (m3) (%) (m3) (%) (m3)

Bogor Utara 9,8 8 51 4,1

60,8 12,1

Bogor Selatan 44,04 35,95 38 13,7 82,04 49,65

Bogor Barat 6,12 5 51 2,6 57,12 7,6

Bogor Timur 16,83 13,74 54 7,4 70,83 21,14

Bogor Tengah 0 0 76 0 76 0

Tanah Sareal 23,19 18,93 48 9,1 71,19 28,03


Tabel 2.16 Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

No

Jenis Prasarana /

Sarana

Satuan

Jumlah/

luas

total

terpakai

Kapasitas /

daya tampung* Ritasi

/hari

Kondisi Keterangan**

M3 Baik Rusak

ringan

Rusak

Berat

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viiii) (ix) (x)

1 Pengumpulan Setempat

- Gerobak unit 596 1 – 1.5 1 – 3 30 290 276

- Becak/Becak Motor Unit 58 2 2 47 1 20

- Kendaraan Pick Up

unit 16

3 - 4 2 13 1 2

2 Tempat Penampungan

Sementara (TPS)

- Bak sampah (beton/kayu/fiber)

unit 482 1 – 20 1 – 2 482

- Container unit 6 - 8 2 – 3

- Transfer Stasiun unit 10 1 6 3

- SPA (Stasiun Peralihan Antara)

unit

1

2,5 ha - - - - Rencana lokasi

di Ciluar

3. Pengangkutan

- Dump Truck unit 102 8 - 10 2 73 20 9 102 dump

truck (9 rusak,

20 kurang

baik) dan 36

arm roll (9

rusak, 4

kurang baik)

- Arm Roll Truck unit 36 6 - 8 2 - 3 23 4 9

- Compactor Truck unit 2

6 (besar)

2 2

4 Pengolahan Sampah

- Sistem 3R unit 12 12 12 - -

- Incinerator unit - 20 - 24 - - - 2

5 TPA/TPA Regional

Konstruksi:lahan urug


No

Jenis Prasarana /

Sarana

Satuan

Jumlah/

luas

total

terpakai

Kapasitas /

daya tampung* Ritasi

/hari

Kondisi Keterangan**

M3 Baik Rusak

ringan

Rusak

Berat

saniter/lahan urug

terkendali/ penimbunan

terbuka

Operasional:lahan urug

saniter/lahan urug

terkendali/penimbunan

terbuka

- Luas total TPA yg terpakai

Ha 41.3 - √

- Luas sel Landfill Ha 9.2 -

- Daya tampung TPA (M3/hari) -

6 Alat Berat

- Bulldozer unit 1 - 1

- Whell/truck loader unit 1 - 1

- Excavator / backhoe unit 11 - 4 4 3

- Truk tanah unit

7 IPL: Sistem

kolam/aerasi/…..

Hasil pemeriksaan lab

(BOD dan COD):

- Efluen di Inlet - Efluen di Outlet


Gambar 2.9 Peta Cakupan Layanan Persampahan



Kelembagaan

Pengelolaan persampahan di Kota Bogor dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Bogor. Kewajiban dinas tersebut di bidang persampahan meliputi

pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan di sumber timbulnya sampah, pemindahan

ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pengelolaan di Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) yaitu di TPA Galuga, Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten

Bogor.

Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan

juga melibatkan beberapa instansi serta pihak terkait dalam mengoptimalisasikan

pelaksanaannya. Beberapa instansi tersebut yakni PD Pasar Pakuan Jaya, BPLHD,

Kecamatan, dan Kelurahan Kota Bogor. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur

organisasi instansi yang terkait dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni:

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Adapun tugas pokok tersebut telah

dijelaskan pada kelembagaan untuk sub sektor Air Limbah Domestik Gambar 2.7. Selain

itu, UPTD Pengolahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor

dapat dilihat pada Gambar 2.8.

PD Pasar

Peraturan Walikota Bogor No. 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menegaskan bahwa PD Pasar Pakuan

Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan

penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat

bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya

yang terkait dengan penyelenggaraan pasar. Dimana, dalam menjalankan usahanya, PD

Pasar Pakuan Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana

PD Pasar Pakuan Jaya;

b Penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya;

c Pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;

d Penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa;

e Memberikan pelayanan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat;

f Menjadikan PD Pasar Pakuan Jaya mampu mengembangkan diri sesuai tugas,

sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau tidak langsung;

g Membuat laporan penyelenggaraan tugas secara transparan, akun tabel dan

bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;

h Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya;


i Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit sebagai

bentuk transparansi kepada publik.

Pada Peraturan Walikota tersebut juga ditegaskan bahwa PD Pasar Pakuan Jaya

mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan

ketersediaan bahan pokok. Sedangkan struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya yakni

terdiri dari:

A. Direktur Utama yang membawahkan:

1. Direktur Umum yang membawahkan:

a. Bagian Administrasi yang membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Hubungan Hukum dan Kehumasan

b. Bagian Keuangan yang membawahkan:

1) Sub Bagian Anggaran dan Retribusi

2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

2. Direktur Operasional yang membawahkan:

a. Bagian Usaha Jasa yang membawahkan:

1) Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha

2) Sub Bagian Pemberdayaan Pedagang

b. Bagian Teknik dan Penertiban yang membawahkan:

1) Sub Bagian Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

2) Sub Bagian Penertiban, Keamanan, dan Kebersihan

3. Kepala Pasar

B. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

BPLH

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan

di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup;

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


Gambar 2.10 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Perundang-undangan

Berikut adalah beberapa regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor:

1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

4) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

5) Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Sampah;

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Pokok Pikiran dalam Regulasi Daerah Perda No 9 Tahun 2012

Dalam mengelola sampah, Kota Bogor mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

2012 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut tidak hanya menjelaskan ketentuan-

ketentuan umum, azas dan tujuan, serta ruang lingkup dalam pengelolaan sampah,

namun juga menetapkankebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah serta tugas,

wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, Perda tersebut juga

mengatur pengelolaan sampah beserta penyelenggaraannya, hak, kewajiban, dan

tanggung jawab masyarakat serta pelaku usaha, mekanisme pengelolaan sampah,

perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi pelayanan


persampahan/kebersihan, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, penyelesaian

sengketa, pengawasan dan pengendalian, larangan beserta sanksi admisnistratif, dan

ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan Perda tersebut, kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah yang

disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni memuat arah kebijakan

pengurangan dan penanganan sampah, serta program pengurangan dan penanganan

sampah. Kemudian, juga ditetapkan dalam Perda tersebut, bahwa Pemerintah daerah

dalam melakukan penyusunan rencana pengurangan dan penanganan sampah harus

memuat beberapa hal utama, yakni:

1. Target pengurangan sampah;

2. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah

mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

3. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

4. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan

masyarakat;

5. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam

memenuhi kebutuhan pengguna daur ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir

sampah.

2.3.3. Profil Sanitasi pada Sub Sektor Drainase Perkotaan

Kota Bogor dilewati dua buah sungai yang besar yaitu Sungai Ciliwung di sebelah Timur dan

sungai Cisadane di sebelah Barat. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan banjir lokal

sistem drainase yang ada cenderung untuk langsung mengarahkan pembuangan akhir pada

kedua sungai tersebut yang dasar sungainya berada jauh lebih rendah dari dataran kota. Di

Kota Bogor sama halnya dengan Kota lain yang mengalami perkembangan, banyak terjadi

perubahan fungsi saluran, dari semula saluran irigasi menjadi saluran drainase. Saluran

drainase berfungsi membuang air ke badan air tetapi sebaliknya saluran irigasi berfungsi

mambawa air ke daerah pertanian, artinya secara karakter fisik luas penampang basah pada

saluran irigasi semakin hilir semakin sempit bahkan habis, karena airnya terbagi habis ke

sawah-sawah. Meskipun demikian saluran irigasi masih banyak terdapat di Kota Bogor.

Berikut ini digambarkan skema tata air dan peta jaringan drainase di Kota Bogor :


Gambar 2.11 Skema Jaringan Tata Air di Kota Bogor

(Sumber Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)


Gambar 2.12 Skema Jaringan Tata Air di Kota Bogor

(Sumber Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air)


1) Lokasi genangan dan perkiraan luas genangan

Beberapa wilayah di Kota Bogor masuk dalam daerah rawan banjir. Penyebab utama

permasalahan yang terkait dengan hal ini dikarenakan kondisi sistem drainase di kota

Bogor saat ini, yaitu antara lain :

- Belum terintegrasinya sistem drainase satu wilayah dengan wilayah lain

disekitarnya.

Karakteristik topografi Kota Bogor sangat variatif, dimana hampir 90 %

merupakan lahan pedataran dengan kemiringan relatif landai hingga lereng agak

curam dengan keterbatasan kapasitas tampung dan laju aliran sistem drainase yang

ada.

Masih terbatasnya prasarana drainase mikro dan tidak berfungsinya sistem drainase

yang ada, diindikasikan dengan munculnya areal rawan permasalahan genangan

banjir & rawan longsor dengan penyebaran seperti terlihat pada peta zona drainase

terlampir. Elevasi dasar saluran drainase pada wilayah bagian Tenggara dan wilayah

bagian Utara kota Bogor posisinya lebih rendah terhadap permukaan dasar sungai

alami.

- Meningkatnya intensitas curah hujan

Karakteristik iklim di Kota Bogor dicirikan dengan angka curah hujan setiap tahunan

cukup besar yaitu berkisar antara 3.500 – 5.000 mm, dimana selama perioda

meningkatnya angka curah hujan (yaitu antara bulan Desember sampai dengan

bulan Januari) seringkali terjadi peningkatan debit limpasan air permukaan.

Akumulasi debit limpasan permukaan akibat meningkatnya intensitas curah hujan

yang berasal dari bagian hulu dan tengah yang langsung terkonsentrasi masuk

kedalam areal cekungan atau wadah buangan alami seringkali menimbulkan

terjadinya luapan dan genangan banjir pada areal cekungan dan lahan yang

elevasinya relatif rendah di bagian hilir.

- Pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro.

Penurunan kapasitas saluran drainase alamiah, umumnya terjadi akibat

meningkatnya laju erosi permukaan dan sedimentasi pada alur sungai yang relatif

landai sehingga menimbulkan masalah pendangkalan dan penyempitan berlangsung

relatif cepat menyebabkan penyusutan penampang alir saluran. Kapasitas prasarana

jaringan drainase yang sudah ada umumnya masih kurang berfungsi efektif

menampung sementara dan mengalirkan kelebihan air.

Kondisi demikian juga disebabkan kurangnya efektifnya kegiatan antisipasi O&P

jaringan irigasi dan drainase.

- Berubah fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase

Perubahan penggunaan lahan yang sangat signifikan dari budidaya kawasan

pertanian, menjadi budidaya kawasan perkotaan dan permukiman / perumahan.

Seringkali saluran irigasi yang seharusnya dimanfaatkan sebagai penyuplai air pada

areal persawahan berubah fungsi menjadi saluran drainase permukiman dan

drainase jalan. Karena sistem jaringan irigasi dan drainase tersebut saling

terkoneksi, kondisi demikian menyebabkan efektifitas fungsi dan kapasitas


pelayanan saluran irigasi dan drainase di wilayah-wilayah Kota dan Kabupaten

Bogor menjadi berkurang.

- Mix Drain,

Terjadi akibat penyimpangan perilaku pengelolaan sampah dan limbah serta

penggunaan lahan yang keliru diperkotaan/areal pemukiman yang padat penduduk

dan pusat kegiatan perdagangan/pasar tradisionil, sehingga membebani kapasitas

normal saluran drainase sehingga harus berfungsi sebagai wadah buangan limpasan

air hujan maupun limbah domestik dan sampah padat.

Kondisi demikian mendorong terjadinya alih fungsi bangunan-bangunan penyuplai air

(seperti pintu air dan saluran irigasi) menjadi saluran drainase sehingga cenderung

berdampak pada terjadinya permasalahan semakin menurunnya potensi ketersediaan

debit andalan pada sumber air permukaan maupun air tanah, terutama selama perioda

berkurangnya curah hujan (musim kemarau). Berikut data genangan yang ada di Kota

Bogor.

Tabel 2.17 Kondisi Wilayah Genangan di Kota Bogor

No Lokasi Genangan

Wilayah Genangan Infrastruktur*

Luas Ketinggi

an Lama

Frekuensi

Penyebab***

Jenis Keterangan**

(Ha) (M) (jam

/hari) (kali

/tahun)

1 Kec. Bogor Utara 19 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai ciparigi, Sungai Ciluar, dan Sungai

Cibuluh

Sal. Primer

2 Kec. Bogor Timur 2 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan Sungai Ciliwung Sal. Primer

3 Kec. Bogor Selatan 2 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan Sungai Cisadane Sal. Primer

4 Kec. Bogor Barat 6 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai cisadane,

Limpasan air permukaan, sal primer dan sal. sekunder

Sal Primer &

Sal Sekunder

Dimensi kurang

besar

5 Kec. Bogor Tengah 4 0,3 – 0,4 1-2 >2 Luapan sungai cisadane dan sal. ciranjang

Sal Primer Dimensi kurang besar

6 Kec. Tanah Sereal 19 0,3 – 0,4 1-2 >2 Saluran primer, sekunder, dan tersier

Saluran primer,

sekunder, dan tersier

Dimensi kurang besar

*) Infrastruktur dapat terdiri dari saluran drainase (primer dan sekunder) ataupun bangunan pelengkap. Infrastruktur yang terdapat di dalam kawasan genangan.

**) Dapat berupa informasi terkait panjang saluran, kapasitas pompa, luas kolam retensi dll yang terdapat di dalam kawasan genangan

***) Merupakan indikasi penyebab dari timbulnya genangan. Indikasi penyebab dapat berasal dari dalam kawasan atau dapat berasal dari luar kawasan namun masih dalam satu sistem drainase.


Gambar 2.13 Daerah Rawan banjir Genangan



Sistem Drainase

Wilayah Kota Bogor terdiri atas jaringan-jaringan drainase yang rumit (Gambar 2.12).

Beberapa di antaranya adalah jaringan saluran drainase yang secara hidrolik berdiri

sendiri namun terdapat jaringan saluran drainase yang saling berhubungan satu sama

lain. Selain itu masih terdapat pula jaringan irigasi yang mempunyai fungsi berbeda

dengan jaringan drainase. Dalam mempermudah penanganan sistem drainase untuk

perencanaan dan pengelolaan, maka sistem drainase lokal telah dikelompokkan menjadi

15 Zona Drainase (Gambar 2.15), Pengelompokan didasarkan atas kesamaan daerah

dipandang dari sudut topografi, saluran atau sungai pembatas yang ada, dan daerah

aliran sungai tertentu sebagai saluran makro dari jaringan drainase. Pembagian Zona

Drainase tersebut adalah sebagai berikut:

- Zona Drainase 1 (Cisindangbarang)

Zona Drainase 1 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan

Bogor Barat. Zona Drainase 1 terdapat dalam sub DAS Cisindangbarang yang

bermuara ke Sungai Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai

Cisadane.

- Zona Drainase 2 (Ciomas)

Zona Drainase 2 terletak di bagian Barat Kota Bogor, tepatnya di Kecamatan

Ciomas. Zona Drainase 2 terdapat dalam sub DAS Ciomas dan masuk dalam

Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 3 (Cisadane Tengah)

Zona Drainase 3 terletak di bagian Tengah Kota Bogor, tepatnya di sepanjang

Sungai Cisadane. Zona Drainase 3 terdapat dalam sub DAS Cisadane dan masuk

dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 4 (Cipinanggading)

Zona Drainase 4 terletak di bagian barat daya Kota Bogor, tepatnya di daerah

aliran Sungai Cipinanggading. Zona Drainase 4 terdapat dalam sub DAS Cisadane

dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 5 (Cirancamaya)

Zona Drainase 5 terletak di bagian Selatan Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu

daerah aliran Sungai Cisadane. Zona Drainase 5 terdapat dalam sub DAS

Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane

- Zona Drainase 6 (Cipaku)

Zona Drainase 6 terletak di bagian Selatan Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu

daerah aliran Sungai Cisadane. Zona Drainase 6 terdapat dalam sub DAS

Cisadane dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 7 (Cikeumeuh)

Zona Drainase 7 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu

daerah aliran Cengkareng Flood way. Zona Drainase 7 terdapat dalam sub DAS

Cengkareng Flood Way dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.


- Zona Drainase 8 (Cikompa)

Zona Drainase 8 terletak di bagian Utara Kota Bogor, tepatnya di bagian hulu

daerah aliran Cengkareng Flood way. Zona Drainase 8 terdapat dalam sub DAS

Cengkareng Flood Way dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 9 (Cigede)


tanah Sereal. Zona Drainase 9 terdapat dalam sub DAS Cengkareng Flood Way

dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane

- Zona Drainase 10 (Cipakancilan)


tanah Sereal. Zona Drainase 10 terdapat dalam sub DAS Cengkareng Flood Way

dan masuk dalam Satuan Wilayah Sungai Cisadane.

- Zona Drainase 11 (Ciliwung Tengah)

Zona Drainase 11 terletak di sepanjang Sungai Ciliwung Kota Bogor, tepatnya di

Kecamatan tanah Sereal dan Bogor Timur. Zona Drainase 11 terdapat dalam

Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.

- Zona Drainase 12 (Ciseuseupan)

Zona Drainase 12 terletak di bagian hulu Sungai Ciliwung, tepatnya di

Kecamatan Bogor Timur. Zona Drainase 12 terdapat dalam Satuan Wilayah

Sungai Ciliwung.

- Zona Drainase 13 (Ciparigi)

Zona Drainase 13 terletak di bagian Utara Kota Bogor. Zona Drainase 13

terdapat dalam Satuan Wilayah Sungai Ciliwung.

- Zona Drainase 14 (Cibuluh)

Zona Drainase 14 terletak di bagian Utara Kota Bogor. Zona Drainase 14


- Zona Drainase 15 (Ciluar)

Zona Drainase 15 terletak di bagian Timur Kota Bogor. Zona Drainase 15



Gambar 2.14 Peta Pembagian Zona Drainase


Infrastruktur Drainase

Secara umum sistem drainase di Kota Bogor terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu

drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran

pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bogor yang terdiri dari dua sungai

besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane yang mengalir dari arah Selatan ke Utara

serta beberapa sungai kecil seperti Sungai Cipakancilan, Sungai Cipinanggading, Sungai

Ciluar, Sungai Cikalibaru, Sungai Ciheuleut, Sungai Ciapus, Sungai Cisindangbarang,

Sungai Cigede Wetan, Sungai Cigede Kulon, Sungai Cileungsir, Sungai Cipalayangan,

Sungai Cibeureum, Sungai Cikaret, Sungai Cigenteng, Sungai Cinyangkokot, Sungai

Cileuwibangke, Sungai Cipaku dan Sungai Cijeruk. Saluran pembuangan mikro adalah

saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Pada akhirnya saluran ini

bermuara pada saluran makro yang dekat dengan saluran mikro tersebut

- Saluran

Dari kerapatan jaringan, saluran di Kota Bogor cukup rapat, bentang Kota Bogor

dari barat ke timur kurang lebih 13 km terdapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) jalur

saluran yang membujur dari selatan ke utara dengan jumlah panjang mencapai ±

268 km. Dari jumlah tersebut, yang masih berkondisi baik secara fisik ± 80 %, akan

tetapi secara fungsi hanya saluran yang berada di Kecamatan Bogor Selatan dan

Kecamatan Bogor Timur yang masih mampu menampung aliran air, dan kedua

kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang posisi geografinya paling tinggi

diantara kecamatan-kecamatan lainnya, sedangkan saluran-saluran yang berada di

kecamatan lainnya telah dangkal dan sempit sehingga sering terjadi banjir limpasan

saat turun hujan.

- Bangunan Air

Bangunan air dalam hal ini adalah bangunan yang berfungsi dan sebagai prasarana

pengaliran air, antara lain bangunan bendung, bendungan, bangunan bagi,

bangunan sadap, bangunan terjun, bangunan pelimpah, gorong-gorong, jembatan,

bangunan talang dan lain sebagainya. Secara umum kondisi bangunan air masih

berfungsi dengan baik.

Berikut disajikan Kondisi sarana dan prasarana drainase yang ada di Kota Bogor.

Tabel 2.18 Kondisi sarana dan prasarana drainase perkotaan di Kabupaten/Kota

No Jenis Prasarana /

Sarana

Satuan Bentuk Penam-pang

Saluran*

Dimensi Kondisi Frekuensi Pemeliharaa

n

(kali/ tahun)

B** H*** Ber-fungsi

Tdk berfungsi

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Saluran

1 - S. Primer Bogor Barat 29.200 m S.4 & Trapeisum

1m 1,2m V 12

- S. Sekunder Cidepit 5200 m S.4 &

Trapeisum

0,8m 1m V 12

- Saluran Tersier 12350 m S.4 0,6m 0,9m V 12

Bangunan Pelengkap


- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi -

- Trash rack/ saringan sampah

-

2 - S. Primer Bogor Selatan 52.266 m S.4 & Trapesium

1m 1,2m V 12

- Saluran Sekunder m S.4 & Trapesium

0,8m 1m V 12

. Bangunan Pelengkap

- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi -

- Trash rack/ saringan

sampah

-

3 - S. Primer Bogor Tengah 15.250 m S.4 &

Trapesium

1m 1,2m V 12

- Saluran Sekunder 3200 m S.4 & Trapesium

0,8m 1m V 12


. Bangunan Pelengkap

- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi -


-

4 - S. Primer Tanah Sereal 44.500 m V 12

- S. Sekunder Cidepit 5.330 m V 12

- Saluran Tersier 16.300 m V 12

Bangunan Pelengkap

- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi 1 unit V


-

5 - S. Primer Bogor Utara 48.150 m S.4 & Trapeisum

1m 1,2m V 12

- S. Sekunder 5200 m S.4 & Trapeisum

0,8m 1m V 12


Bangunan Pelengkap


- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi -


-

6 - S. Primer Bogor Timur 11.600 m S.4 & Trapeisum

1m 1,2m V 12

- S. Sekunder 1.700 m S.4 & Trapeisum

0,8m 1m V 12

- Saluran Tersier 9.200 m S.4 0,6m 0,9m V 12

No Jenis Prasarana /

Sarana

Satuan Bentuk

Penam-pang

Saluran*

Dimensi Kondisi Frekuensi

Pemeliharaan

(kali/ tahun)

B** H*** Ber-fungsi

Tdk berfungsi

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

Bangunan Pelengkap

- Rumah Pompa -

- Pintu Air -

- Kolam retensi -


-

Keterangan:

*Bentuk penampang saluran: segi empat atau trapesium

**B:: lebar dasar saluran

***H: tinggi saluran


Pengelolaan drainase di Kota Bogor tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air

secara menyeluruh termasuk saluran dan bangunan air. Sistem drainase di Kota Bogor

dikelola berdasarkan kewenangannya, meliputi Kewenangan Pengelolaan Pemerintah

Pusat, Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Propinsi, dan Kewenangan Pengelolaan

Pemerintah Kota. Kewenangan pengelolaan didasarkan pada peraturan yang ada,

meliputi:

a. Undang – Undang R.I Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan

perubahannya Undang – Undang R.I Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air

b. Undang – Undang R.I Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

c. Undang – Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi


g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi

Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Pusat

Selain undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah

yang mengatur pengelolaan sumber daya air, ada beberapa kesepakatan (MOU) dalam

pengelolaan sumber daya air antara lain: Kesepakatan bersama antara 3 (tiga) menteri,

3 (tiga) gubernur, 3 (tiga) bupati dan 4 (empat) walikota se wilayah JABODETABEK,

melalui nota kesepakatan bersama tanggal 12 Mei 2004 Nomor tentang Pelestarian dan

Pemulihan Situ se JABODETABEK.

Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Propinsi

Selain undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan daerah

yang mengatur pengelolaan sumber daya air, ada beberapa kesepakatan (MOU) dalam

pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/kota yaitu :

Kesepakatan bersama antara Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, UPTD BPSDA Wil. S.

Ciliwung-Cisadane, Dinas terkait di kabupaten dan kota tanggal 28 April 2004 nomor

tentang Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di wilayah kerja UPTD-

BPSDA WIL. S. Ciliwung-Cisadane.

Kewenangan Pengelolaan Pemerintah Kota Bogor

Sesuai Peraturan Pemerintah – R.I Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom maka Kewenangan

Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang

pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Oleh karena itu yang menjadi

kewenangan Kabupaten/kota adalah yang bukan kewenangan Pemerintah maupun

Provinsi.

Sektor Drainase mempunyai banyak pemangku kepentingan, namun dapat

disederhanakan menjadi 3 pemangku kepentingan besar yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat. Para pemangku kepentingan menjalankan fungsinya seperti disajikan pada

tabel berikut:


Tabel 2.19 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase

perkotaan

Fungsi

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah

Kota Bogor Swasta Mayarakat

PERENCANAAN

Menyusun target pengelolaan drainase perkotaan skala

kab/kota

X

Menyusun rencana program drainase perkotaan dalam

rangka pencapaian target

X

Menyusun rencana anggaran program drainase

perkotaan dalam rangka pencapaian target

X

Fungsi

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemerintah

Kota Bogor Swasta Mayarakat

PENGADAAN SARANA

Menyediakan / membangun sarana drainase perkotaan X X

PENGELOLAAN

Membersihkan saluran drainase perkotaan X X X

Memperbaiki saluran drainase perkotaan yang rusak X

Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis

bangunan (saluran drainase perkotaan) dalam

pengurusan IMB

X

PENGATURAN DAN PEMBINAAN

Menyediakan advis planning untuk pengembangan

kawasan permukiman, termasuk penataan drainase

perkotaan di wilayah yang akan dibangun

X

Memastikan integrasi sistem drainase perkotaan

(sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer

X

Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam

hal pengelolaan drainase perkotaan

X

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan

drainase perkotaan

X

MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian

target pengelolaan drainase perkotaan skala kab/kota

X

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas

infrastruktur sarana pengelolaandrainase perkotaan

X


Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas

layanan drainase perkotaan, dan atau menampung serta

mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase

perkotaan

X

Dilihat dari fungsi antara ketiga pemangku kepentingan maka sektor Drainase perkotaan

kebanyakan dikerjakan oleh pemerintah. Pemangku kepentingan lain yaitu swasta dan

masyarakat sangat minim menjalankan fungsi dalam pengelolaan Drainase perkotaan di

Kota Bogor.

Pemerintah yang berkewenangan dalam pengelolaan drainase di Kota Bogor dilakukan

oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Disbima) serta Dinas Pengawasan

Pembangunan dan Permukiman (Wasbangkim), Kewajiban Dinas Bina Marga dan

Sumber Daya Air mengelola drainase berupa drainase jalan, saluran primer, sekunder,

dan tersier beserta bangunan pelengkapnya, situ, dan kolam retensi, sedangkan Dinas

Pengawasan Pembangunan dan Permukiman mengelola drainase permukiman.

Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi instansi yang terkait dalam

pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, yakni:

- Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Sumber Daya Air;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Bina Marga dan Sumber Daya Air;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Sumber

Daya Air;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

Pengelola drainase berupa drainase jalan, dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan

dan Preservasi, sedangkan pengelolaan drainase sumber daya air berupa saluran

primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan pelengkapnya, situ, dan Kolam

retensi, dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air.

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sendiri terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Perlengkapan.


c. Bidang Perencanaan dan pengawasan, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan;

2. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Sumber daya Air;

3. Seksi Pengendalian dan Pengujian Laboratorium.

d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan:

1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;

3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III.

e. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan membawahkan:

1. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;

2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II;

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah III.

f. Bidang Sumber Daya Air membawahkan :

1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;

2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II.

Gambar 2.15 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

- Dinas Pengawasan Pembangunan dan Permukiman

Dinas Wasbangkim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di

bidang pengawasan bangunan dan permukiman. Adapun tugas pokok tersebut telah

dijelaskan pada kelembagaan untuk sub sektor Air Limbah Domestik Gambar 2.6

SUBBAG PERLENGKAPANSUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUBBAG KEUANGAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONALSEKRETARIS

SEKSI PERENCANAAN

DAN PENGAWASAN

KEBINAMARGAAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN WILAYAH I

SEKSI PRESERVASI JALAN

DAN JEMBATAN WILAYAH I

SEKSI SUMBER DAYA AIR

WILAYAH I

BIDANG PERENCANAANN DAN

PENGAWASAN

BIDANG PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

BIDANG PRESERVASI JALAN

DAN JEMBATANBIDANG SUMBER DAYA AIR

SEKSI PENGENDALIAN

PROGRAM DAN PENGUJIAN

LABORATORIUM


DAN JEMBATAN WILAYAH III


DAN JEMBATAN WILAYAH III

SEKSI PERENCANAAN

DAN PENGAWASAN

SUMBER DAYA AIR


DAN JEMBATAN WILAYAH II


DAN JEMBATAN WILAYAH II

SEKSI SUMBER DAYA AIR

WILAYAH II


2.4. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Area beresiko Kota Bogor disusun atas perpaduan antara Data Sekunder, persepsi SKPD dan

hasil studi EHRA. Ketiga angka resiko tersebut lalu dibobotkan dengan bobot 40% untuk data

sekunder, 20% untuk persepsi SKPD, dan 40 % untuk hasil studi EHRA.

Pembobotan tersebut lalu dibulatkan untuk mendapatkan area beresiko akhir yang akan dipakai

dalam Dokumen Pemutakhiran SSK tahun 2015. Dalam perjalanannya Kota Bogor sudah

mengikuti PPSP sejak tahun 2010 dan pada tahun tersebut menyusun buku putih sanitasi dan

dimutakhirkan tahun 2014. Pada tahun 2015 dilakukan pemutahiran dari ketiga dokumen

perencanaan sanitasi yaitu pemutakhiran SSK. Hasil pemutakhiran SSK tahun 2015 menjadi

perbandingan yang menarik dengan area beresiko tahun 2010. Berikut ini adalah pemetaan area

beresiko untuk air limbah domestic, persampahan dan drainase perkotaan.

2.4.1. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Air Limbah Domestik

Dalam studi EHRA tahun 2014 terdapat 46 kelurahan yang beresiko tinggi dan sangat tinggi

untuk sektor air limbah dan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan sektor air limbah.

Secara umum kecamatan bogor selatan adalah yang paling bermasalah dengan air limbah

jumlah area beresiko sangat tinggi terbanyak. Dari 46 tersebut terdapat 12 kelurahan

beresiko sangat tinggi yang dapat menjadi fokus prioritas utama.

Dalam penyusunan pemutakhiran SSK, data dari studi EHRA 2014 diolah dengan data

pendukung lainnya dalam instrument profil sanitasi sehingga kelurahan beresiko sangat tinggi

ada 4 kelurahan dan dapat dilihat pada gambar 2.16


Gambar 2.16 Peta Area Beresiko Air Limbah (Hasil Instrumen Profil Sanitasi 2015)


Tabel 2.20 Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

NAMA KECAMATAN/KELURAHAN KATEGORI RESIKO

Kecamatan Bogor Selatan

Mulyaharja Rendah

Pamoyanan Tinggi

Ranggamekar Rendah

genteng Rendah

Kertamaya Tinggi

Rancamaya Tinggi

Bojongkerta Sangat Tinggi

Harjasari Rendah

Muarasari Tinggi

Pakuan Rendah

Cipaku Rendah

Lawang Gintung Tinggi

Batu Tulis Rendah

Bondongan Tinggi

Empang Tinggi

cikaret Tinggi

Kecamatan Bogor Barat

Pasir Mulya Tinggi

Pasir Kuda Tinggi

Pasir Jaya Tinggi

Gunung Batu Rendah

Loji Tinggi

Menteng Rendah

Cilendek Timur Tinggi

Cilendek Barat Tinggi

Sindang Barang Tinggi

Margajaya Tinggi

Balumbang Jaya Tinggi


Situgede Rendah

Bubulak Rendah

Semplak Tinggi

Curug Mekar Tinggi

Curug Sangat Tinggi

Kecamatan Tanah Sareal

Kedung Waringin Rendah

Kedung Jaya Rendah

Kebon Pedes Tinggi

Tanah Sareal Rendah

Kedung Badak Rendah

Sukaresmi Tinggi

Sukadamai Rendah

Cibadak Tinggi

Kayumanis Tinggi

Mekarwangi Tinggi

Kencana Tinggi


Kecamatan Bogor Tengah

Paledang Tinggi

Gudang Tinggi

Babakan Pasar Sangat Tinggi

Tegallega Sangat Tinggi

Babakan Tinggi

Sempur Tinggi

Pabaton Tinggi

Cibogor Tinggi

Panaragan Tinggi

Kebon Kelapa Tinggi

Ciwaringin Rendah


Kecamatan Bogor Utara

Bantarjati Rendah

Tegalgundil Rendah

Tanah Baru Tinggi

Cimahpar Tinggi

Ciluar Tinggi

Cibuluh Tinggi

Kedung Halang Tinggi

ciparigi Tinggi

Kecamatan Bogor Timur

Sindangsari Tinggi

Sindangrasa Tinggi

Tajur Rendah

Katulampa Tinggi

Baranangsiang Rendah

sukasari Tinggi

Sumber : Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015

Berikut ini permasalahan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor.

Permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi dalam

pengelolaan air limbah domestik.

No Permasalahan Mendesak

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana

(user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan

akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis

A BABS :0,3% (659 KK)

B Akses terhadap jamban yang tidak layak: 17.37% (33155KK)

C

Sarana dan Prasarana untuk penyedotan lumpur tinja terbatas (4 truck

) dan masih rendahnya penyedotan lumpur tinja per tahun dengan

sistem on call

D Mengoptimalkan Laboratorium UPTD PAL yang ada


Tabel

2.21

Permasalahan Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-

undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi

A Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah Domestik masih

dalam proses di DPRD

B Anggaran Pemerintah Kota terbatas dan masih memerlukan dana

pendampingan dari APBD Provinsi dan APBN

C Kesadaran masyarakat untuk menyambung ke Jaringan Perpipaan air

limbah masih rendah sehingga perlu Edukasi / Kampanye.

D

Sektor swasta yang terlibat dalam pengangkutan sedot tinja belum

memiliki izin dari pemerintah Kota Bogor, sehingga kesulitan dalam

Monitoring.

E Perubahan operator sedot lumpur tinja dari UPTD PAL DKP Kota

Bogor ke PDAM ..

2.4.2. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Persampahan

Hampir seluruh wilayah Kota Bogor menjadi wilayah prioritas sektor persampahan,

dimana terdapat 62 kelurahan yang beresiko tinggi dan sangat tinggi untuk sektor

persampahan. Dari kesemua wilayah sangat tinggi ditemui diseluruh kecamatan di Kota

Bogor, namun yang terbanyak dimiliki oleh bogor selatan. Melihat hal ini maka prioritas

penanganan persampahan dapat difokuskan kepada kelurahan dengan hasil sangat

tinggi. Berikut ini informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi kota

dalam pengelolaan persampahan. Data dari EHRA 2014 dan data pendukung laiinnya

dianalisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi dan hasilnya dapat dilihat pada gambar

2.17.

E

Dalam Masterplan air limbah untuk pembangunan IPAL dan Jaringan

Perpipaan Skala Kota dari Embrio Paledang ke Kayu Manis belum dapat

di implementasikan karena kendala lahan, dana dan teknis.

F Dalam rangka Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal di perlukan

Uprating IPLT Tegal Gundil

G Masih ada penduduk di tepi sungai yang membuang air limbahnya

/saluran pembuangan limbahnya langsung masuk ke sungai

H

Kapasitas IPAL (skala kawasan) mampu melayani 600 SR, masih ada

idle capasity sebesar 207 SR dan sampai tahun 2015 baru tersambung

393SR.

I

Sampai dengan tahun 2015 sudah terdapat 52 KSM yang ikut

mengelola air limbah skala komunal, Kapastas KSM belum memadai

dalam pengelolaannya sehingga diperlukan penguatan kelembagaan

kepada KSM tersebut


Gambar 2.17 Peta Area Beresiko Persampahan (Sumber Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015)


Tabel 2.22 Wilayah Prioritas Persampahan



Mulyaharja Tinggi

Pamoyanan Tinggi

Ranggamekar Tinggi

genteng Tinggi

Kertamaya Rendah

Rancamaya Rendah

Bojongkerta Sangat Tinggi

Harjasari Tinggi

Muarasari Tinggi

Pakuan Tinggi

Cipaku Tinggi

Lawang Gintung Rendah

Batu Tulis Tinggi

Bondongan Tinggi

Empang Tinggi

cikaret Tinggi


Pasir Mulya Rendah

Pasir Kuda Rendah

Pasir Jaya Tinggi

Gunung Batu Tinggi

Loji Rendah

Menteng Rendah

Cilendek Timur Tinggi


Sindang Barang Rendah

Margajaya Rendah

Balumbang Jaya Tinggi


Situgede Tinggi

Bubulak Rendah

Semplak Tinggi

Curug Mekar Rendah

Curug Rendah


Kedung Waringin Tinggi

Kedung Jaya Tinggi

Kebon Pedes Tinggi

Tanah Sareal Rendah

Kedung Badak Tinggi

Sukaresmi Tinggi

Sukadamai Rendah

Cibadak Rendah

Kayumanis Tinggi

Mekarwangi Tinggi

Kencana Tinggi



Paledang Rendah

Gudang Tinggi

Babakan Pasar Sangat Tinggi

Tegallega Tinggi

Babakan Tinggi

Sempur Tinggi

Pabaton Sangat Rendah

Cibogor Rendah

Panaragan Tinggi

Kebon Kelapa Tinggi

Ciwaringin Rendah



Bantarjati Sangat Rendah

Tegalgundil Sangat Rendah

Tanah Baru Tinggi

Cimahpar Tinggi

Ciluar Tinggi

Cibuluh Rendah

Kedung Halang Rendah

ciparigi Tinggi


Sindangsari Rendah

Sindangrasa Tinggi

Tajur Rendah

Katulampa Tinggi


sukasari Tinggi


Tabel 2.23 Permasalah Mendesak Persampahan


1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis

A Pertumbuhan timbulan sampah tidak sebanding dengan pertumbuhan sarana dan prasarana

B Layanan sampah terangkut sebanyak 70 % dari total perhari 900 ton

C Jumlah truk angkut sampah belum maksimal dan masih terbuka



2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi

A Masyarakat belum semua paham tentang Peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan.

B Anggaran Pemkot terbatas dan masih memerlukan dana pendampingan dari APBD Provinsi dan APBN

C Edukasi / Kampanye masyarakat masih terasa minim, diperlukan penguatan agar masyarakat lebih siap dalam mereduksi sampah

2.4.3. Area Beresiko dan Permasalahan Sub Sektor Drainase Perkotaan

Berdasarkan studi EHRA 2014 dan data pendukung lainnya di analisis di instrumen profil

sanitasi dan hasilnya hampir seluruh wilayah Kota Bogor tidak memiliki masalah dengan

drainase, berikut ditampilkan peta area beresiko drainase pada Gambar 2.18

Lokasi permukiman yang padat yang berada di gang kesulitan dalam pengangkutan sampah ke TPS

D

Bank Sampah yang beroperasi baru 52 unit dan itupun belum beroperasi dengan optimal, masih diperlukan peranan masyarakat agar terjadi reduksi sampah di sumber sampah

E

TPA Galuga masih beroperasi dengan sistem open dumping (perlu revitalisasi menjadi sanitary control landfil ) dan lokasi nya jauh dan berada diluar kota Bogor yaitu Kabupaten Bogor

F Kondisi Geografi area TPA Galuga berada pada daerah rawan longsor

g Jumlah SPA dan TPST masih kurang


Gambar 2.18 Peta Area Beresiko Drainase (Analisis Instrumen Profil Sanitasi 2015)


Tabel 2.24 Wilayah Prioritas Drainase



Mulyaharja Sangat Rendah

Pamoyanan Sangat Rendah

Ranggamekar Sangat Rendah

Genteng Rendah

Kertamaya Rendah

Rancamaya Rendah

Bojongkerta Rendah

Harjasari Rendah

Muarasari Rendah

Pakuan Tinggi

Cipaku Tinggi

Lawang Gintung Rendah

Batu Tulis Rendah

Bondongan Rendah

Empang Tinggi

Cikaret Tinggi


Pasir Mulya Rendah

Pasir Kuda Rendah

Pasir Jaya Rendah

Gunung Batu Rendah

Loji Rendah

Menteng Tinggi

Cilendek Timur Sangat Tinggi


Sindang Barang Rendah

Margajaya Rendah


Balumbang Jaya Rendah

Situgede Tinggi

Bubulak Rendah

Semplak Sangat Tinggi

Curug Mekar Tinggi

Curug Tinggi


Kedung Waringin Rendah

Kedung Jaya Rendah

Kebon Pedes Rendah

Tanah Sareal Tinggi

Kedung Badak Tinggi

Sukaresmi Rendah

Sukadamai Rendah

Cibadak Tinggi

Kayumanis Tinggi

Mekarwangi Tinggi

Kencana Sangat Tinggi



Paledang Rendah

Gudang Rendah

Babakan Pasar Tinggi

Tegallega Rendah

Babakan Rendah

Sempur Tinggi

Pabaton Rendah

Cibogor Rendah


Panaragan Tinggi

Kebon Kelapa Rendah

Ciwaringin Rendah


Bantarjati Rendah

Tegalgundil Rendah

Tanah Baru Rendah

Cimahpar Tinggi

Ciluar Sangat Tinggi

Cibuluh Tinggi

Kedung Halang Tinggi

ciparigi Tinggi


Sindangsari Rendah

Sindangrasa Rendah

Tajur Rendah

Katulampa Tinggi


sukasari Rendah



Tabel 2.24 Permasalahan Terkait Pengelolaan Drainase

2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan

Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta,

Komunikasi

A SDM untuk pengelolaan drainase masih belum mencukupi dan

memadai

B Minimnya alokasi anggaran untuk pengelolaan drainase

C Belum adanya Perda tentang pengelolaan drainase

D Lemahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran

drainase di lingkungan masing-masing

E Saluran drainase cenderung kurang terpelihara karena kurang

partisipasi warga.


1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana

(user interface-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-

pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis

A Badan air saluran tidak mampu menampung debit aliran

B Posisi/elevasi saluran pada umumnya berada lebih tinggi dari sawah

maupun permukiman.

C Semakin berkurangnya lahan untuk resapan air hujan karena

keterbatasan ruang terbuka hijau

D Kualitas air saluran menurun akibat tercemar limbah kawasan

permukiman, baik limbah cair maupun limbah padat (sampah)

E Sedimentasi tinggi

F Keterbatasan lahan untuk pembangunan saluran drainase.

g Belum ada sistem tata letak (outline plan) tali-tali air yang jelas arah

alirannya.

Documents

PEEMMUUTAKKHHIIRRAANN STRATEGI SANITASI KOTA …