Buku Putih Sanitasi Dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh 2010-2014

  • Published on
    28-Sep-2015

  • View
    61

  • Download
    41

DESCRIPTION

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2011-2014

Transcript

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

KOTA PAYAKUMBUHPROVINSI SUMATERA BARAT

Pokja Sanitasi Kota PayakumbuhAgustus 2011

2011 - 2014MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak LingkunganAMPL:Air Minum dan Penyehatan LingkunganBABS :Buang Air Besar SembaranganB3:Bahan Berbahaya dan BeracunCSR:Corporate Social ResponsibilityCSS:City Sanitation Strategy (SSK)DED:Detailed Engineering DesignDEWAT(S) :Decentralized Waste Water Treatment SystemFS:Feasibility StudyIPAL : Instalasi Pengolahan Air LimbahIPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur TinjaISSDP : Indonesia Sanitation Sektors Development ProgramK/L:Kementrian dan LembagaKMW:Konsultan Managemen WilayahKMP:Konsultan Managemen ProvinsiLARAP:Land Acquisition and Resettlement PlanMCK : Mandi Cuci dan KakusMDGs:Millenium Development GoalsMPSS:Memorandum Program Sektor SanitasiNSPK : Norma Standar Pedoman dan KriteriaPHBS:Pola Hidup Bersih dan SehatPIU:Project Implementing UnitPMU:Project Management UnitPOKJA SAN : Kelompok Kerja SanitasiPPP:Public-Private PartnershipPPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanPPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi PermukimanRPIJM:Rencana Program Investasi Jangka menengahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional3R : Reduce, Reuse and RecycleSanimas : Sanitasi berbasis MasyarakatSNI : Standar Nasional IndonesiaSPAL : Sistem Penyaluran Air LimbahSPAM :Sistem Penyediaan Air MinumSPM : Standar Pelayanan MinimumSSK : Strategi Sanitasi KotaTAPD:Tim Anggaran Pemerintah DaerahToR:Term of ReferenceTPA : Tempat Pemrosesan AkhirTPS : Tempat Penampungan SementaraTPST : Tempat Pengelolaan Sampah TerpaduTTPS : Tim Teknis Pembangunan SanitasiUU : Undang-UndangUSDP:Urban Sanitation Development Project

iv | Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2011-2014.

Walaupun baru tersusun dalam jeda waktu, dokumen ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor Sanitasi, yaitu Buku Putih Sanitasi (BP) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh 2010-2014.

Dokumen ini utamanya berisi rencana penganggaran untuk implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan sektor sanitasi yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi, sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lainnya terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan telah tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang, serta tersedianya tenggang waktu yang cukup untuk menyusun rencana program untuk tahun berikutnya.

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh dan ditujukan sebagai materi untuk mendapatkan kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kota Payakumbuh dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dokumen ini bersifat terbuka dan akan selalu di-update berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Payakumbuh, Agustus 2011

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuhselaku Ketua Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh

H. IRWANDI, SHNIP. 19560131 198201 1 001

SAMBUTAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh kami menyampaikan terima kasih kepada Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh dan pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi 2011-2014.

Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target MDGs 2015.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kota Payakumbuh dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam pengembangan sanitasi jangka menengah, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah Kota dalam mendukung program percepatan sanitasi ini juga sudah terindikasi dengan bergabungnya Kota Payakumbuh sebagai anggota awal dalam organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi), dan tergabung sejak awal dalam program ISSDP dan aktifnya para anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam menyiapkan dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota. Secara nyata antusiasme tersebut juga ditunjukkan dengan diselenggarakannya City Sanitation Summit ke IX di Kota Payakumbuh pada Bulan Mei 2010 yang lalu.

Dokumen MPSS yang merupakan bagian tahapan Implementasi Strategi ini diharapkan akan menjadi dasar pengalokasi pembiayaan/pendanaan dari Pemerintah Kota dan menjadi komitmen dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, swasta maupun instansi lain yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Pemerintah Kota Payakumbuh

Capt. H. JOSRIZAL ZAIN, SE, MMWalikota

DAFTAR ISIDAFTAR SINGKATANiKATA PENGANTARiiSAMBUTAN WALIKOTA PAYAKUMBUHiiiBAB 1.PENDAHULUAN2-11.1 Latar Belakang2-11.2Maksud dan Tujuan2-11.3Landasan Hukum2-21.4Kedudukan Memorandum Program2-31.5Metode Penyusunan2-31.6Sistematika Penulisan2-4BAB 2.KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI2-12.1Umum2-12.2Sub Sektor Air Limbah2-22.3Sub Sektor Persampahan2-32.4Sub Sektor Drainase Lingkungan2-52.5Sub Sektor Air Bersih2-62.6Sub Sektor Higiene2-7BAB 3.KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN3-13.1Konsolidasi3-13.2Program Prioritas3-1BAB 4.STUDI DAN DESAIN LANJUTAN4-24.1Master Plan4-24.2Studi Kelayakan4-34.3Detail Desain4-34.4Perlindungan Sosial, Lingkungan dan Lain-lain4-4BAB 5.RENCANA IMPLEMENTASI5-15.1Pengelolaan Program5-15.2Rencana Penganggaran5-1BAB 6.REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT6-16.1Rekomendasi6-16.2Tindak Lanjut6-1LAMPIRAN 16-1PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKASI PEMBIAYAAN / PENDANAAN6-1REKAPITULASI PENDANAAN2DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD KOTA3DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD PROVINSI4DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBN5DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI BUMD/SWASTA/MASYARAKAT6LAMPIRAN 2:7CONTOH FORMAT LEMBAR KESEPAKATAN7LAMPIRAN 3:9DAFTAR KEBUTUHAN DED dan STUDY LANJUTAN9LAMPIRAN 4:10PROPOSAL PENDANAAN / PEMBIAYAAN10

1. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangUntuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itu diperlukan Dokumen yang dapat meng-konsolidasi dan meng-integrasi semua usulan program sanitasi Kota, bukan hanya yang berasal dari SSK tetapi juga dokumen lain yang ada dan tercakup dari usulan investasi sanitasi dari dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga lain yang terkait sanitasi, sehingga secara terintegrasi akan menjadi dokumen regular yang secara hukum menyajikan strategi dan komitmen pendanaan dari berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan regulasi yang ada, pembangunan sektor Sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam rangka program PPSP Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh sudah menunjukkan komitmen kuatnya dengan penyiapan program-program terintegrasi dan sejalan dengan sosialisasi internal maka telah terlihat adanya peningkatan alokasi anggaran APBD untuk sektor sanitasi. Disisi lain, karena keterbatasan ketersediaan dana Pemerintah Kota, maka dukungan dari masyarakat, Pihak Swasta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat ataupun LSM juga masih diperlukan, baik dalam bentuk partisipasi penganggaran maupun dalam bentuk kontribusi lainnya yang dapat mempercepat tercapainya program ini.

0. Maksud dan Tujuan1.2.1 MaksudTersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kota dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi kota Jangka Menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Secara umum MPSS ini secara spesifik bersifat sebagai Expenditure Plan khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.

0. Tujuana. MPSS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kotab. Dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kota Payakumbuh selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan sanitasi.d. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Payakumbuh

Tahapan proses sampai dengan penyusunan MPSS adalah sebagai berikut :

Landasan HukumDalam penyusunan MP pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang sah dan berlaku, sebagai landasan hukum antara lain :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 2024 Instruksi Presiden RI Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2006 - 2010. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh 2011-2025.

Kedudukan Memorandum ProgramDokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh yang diintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, maka secara struktural MP juga merupakan terminal expenditure plan dari seluruh instansi terkait tersebut dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Metode PenyusunanKarena merupakan suatu terminal dokumen, maka dalam penyusunan MPSS ini dilakukan terlebih dahulu sinkronisasi, konsolidasi dan integrasi dari semua dokumen yang ada dan terkait program dan kegiatan sanitasi. Beberapa tahapannya antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan konsolidasi dan integrasi untuk program-program usulan terkait sektor sanitasi, tidak hanya yang tercantum dalam SSK tetapi juga usulan-usulan program yang terdapat dalam RPIJM ataupun pada dokumen perencanaan dari Kementrian/Lembaga lain dengan rencana kerja masing-masing SKPD terkait sektor sanitasi (RPIJM/PU, RKA K/L DepKes, KLH, Depdagri dll). Melakukan review Daftar Usulan Program SSK dari hasil konsolidasi dan integrasi dengan K/L terkait dan penyusunan prioritas program. Merumuskan Strategi Pendanaan untuk pembiayaan implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota Jangka Menengah (4 tahunan, dimulai tahun 2011 s/d 2014). Melakukan konsolidasi dan integrasi dengan Tim Anggaran Kota untuk estimasi alokasi dana APBD yang memungkinkan dianggarkan untuk percepatan program sektor sanitasi Menilai kesenjangan antara ketersediaan alokasi pendanaan yang dimungkinkan dari APBD dengan kebutuhan pembiayaan untuk program percepatan sanitasi Seleksi dan penyiapan Proposal Pendanaan/Project Digest untuk program-program kegiatan yang diharapkan dapat di danai dari sumber-sumber di luar APBD kota. Penandatanganan Nota Kepakatan sebagai komitmen untuk pendanaan implementasi dari semua usulan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah. Evaluasi Tahunan berdasarkan kemajuan yang telah tercapai.

Bagan alir metode dan mekanisme penyusunan MPSS diilustrasikan sebagai berikut ini :

Sistematika PenulisanDokumen ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :Bab 1. PendahuluanMenggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPSS, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab 2. Kerangka Logis Pembangunan SanitasiBerisi tentang kerangka logis pembangunan sanitasi kota untuk masing-masing sub-sektor air minum, air limbah, persampahan, drainase dan aspek higienis.Bab 3. Konsolidasi Program dan KegiatanBerisi uraian tentang metode konsolidasi, proses dan hasil konsolidasi, serta program prioritas Kota.Bab 4. Studi dan Desain LanjutanBerisi uraian dari kebutuhan studi dan desain lanjutan yang diperlukan sehubungan dengan pencapaian sasaran dan target pembangunan sanitasi kota.Bab 5. Rencana Implementasi Berisi uraian yang berkaitan dengan perencanaan program, pengelolaan program, rencana anggaran dan sumber pendanaan / pembiayaan, dan rencana jadwal Pelaksanaan.Bab 6. Rekomendasi dan Tindak LanjutBerisi mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Kota Payakumbuh dalam rangka pencapaian target yang diharapkan.

MPSS KOTA PAYAKUMBUH 20112014

Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh Hal. 2-1pKERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASIUmumSeperti telah dijabarkan di depan, Daftar Program dan Kegiatan yang tersusun dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) telah merupakan integrasi semua dokumen yang berkaitan dengan sektor sanitasi. Usulan tersebut utamanya disusun berdasarkan kondisi persanitasian Kota yang ada yang terangkum dalam Buku Putih Sanitasi. Integrasi dengan dokumen perencanaan lainnya dari semua SKPD/Badan terkait juga telah dilakukan secara optimum, yang utamanya tercermin dari susunan keanggotaan dalam Kelompok Kerja Sanitasi yang mewakili semua unsur kelembagaan terkait sanitasi.

Secara metodologi, keluaran program dan kegiatan telah disusun secara tabelaris berdasarkan metode Kerangka Kerja Logis yang utamanya menguraikan rangkaian proses dari a). Permasalahan yang ada untuk tiap sub sektor sanitasi b). Kesesuaian dengan visi dan misi Kota c). Kesesuaian dengan Kebijakan dan strategi pembangunan Kota d). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai e). Daftar Program yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian percepatan dan f). Uraian Kegiatan yang perlu dilaksanakan, yang dilengkapi dengan indikasi biaya, volume yang terukur dan rancangan skedul pelaksanaannya.

Visi : Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Sehat dan Mandiri, didukung Sumber Daya Manusia berkualitas, beriman dan bertaqwa Misi : a). Meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat, b). Memelihara, meningkatkan dan membangun sarana , prasarana dan fasilitas umum, c). Penataan kota dan pengaturan Tata Ruang Wilayah

Pada tahapan penyusunan MPSS ini, daftar Program dan Kegiatan dari SSK kembali di evaluasi dan dipertajam : Dilakukan peninjauan kembali urutan program agar sesuai dengan kaidah SIDLACOM (Survey-Investigation-Design-Land Acquisition-Construction-Operation-Maintenance). Penyesuaian kode dan nama Program Kegiatan agar sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah guna mentertibkan penganggaran Pelengkapan informasi program kegiatan dengan Estimasi Pembiayaan yang lebih detail, lokasi kegiatan, rencana skedul pelaksanaan dan SKPD penanggung jawab Pemetaan alokasi penganggaran, baik tingkat internal Kota maupun indikasi pembiayaan eksternal. Koordinasi awal dengan tingkat Provinsi dan Pusat terkait sinkronisasi Program Kegiatan maupun indikasi untuk dukungan pendanaan sesuai dengan tupoksi yang dimungkinkan.

Data umum terkait Kerangka Kerja Logis yang berisi rangkaian analisa untuk keluaran Daftar Program Kegiatan sanitasi telah disusun pada dokumen SSK. Sub bab berikut menyajikan uraian untuk beberapa program kegiatan utama saja.

Sub Sektor Air LimbahKondisi dan fasilitas yang ada :Fasilitas yang berkaitan dengan sarana pembuangan limbah manusia adalah sebagai berikut : Sambungan langsung ke jaringan limbah terpusat 0% Sambungan ke septik tank 26% Sambungan ke kolam 11% Jamban diatas kolam 29% Sisanya tidak mempunyai fasilitas 34%. Sementara itu septik tank yang ada sebagian besar tidak ditata dengan dasar yang kedap air.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dibangun pada tahun 1997 di kelurahan Sungai Durian dengan kapasitas 30.000 m3. IPLT ini masih berfungsi tapi dalam kondisi kurang terawat. Daerah pelayanannya meliputi Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi.

Sarana Mandi Cuci dan Kakus (MCK) yang dibangun dengan dana APBD ada 2 (dua) unit, yang lokasinya berada di Pasar dan Terminal. Pengelolaannya dilakukan oleh Dinas/Instansi yag bersangkutan yang selanjutnya di sub kelola kan pada pihak ketiga (swasta). Untuk industri kecil (perusahaan Tapioka maupun tahu/tempe) belum dilakukan pengolahan melalui instalasi pengolah limbah. Padahal dari hasil pemantauan diketahui bahwa hampir semua limbah yang dibuang dari berbagai usaha rumah tangga yang ada, kualitasnya di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan.

Isu dan Pemasalahan :a. Meningkatnya volume pencemaran khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik air limbah cucian dan kamar mandi (grey water) dan air limbah WC (black water). b. Dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang diperlukan suatu pengelolaan air limbah yang terpadu dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh.c. Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya

Tujuan :a. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah yang berwawasan lingkungan.b. Memastikan pengutamaan penerapan teknologi air limbah domestik berbiaya rendah dan sensistif jender.c. Terwujudnya pembangunan sanitasi yang partisipatif dan tanggap kebutuhan.d. Diterapkannya SPM untuk layanan air limbah domestik. e. Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub sektor air limbah.

Sasaran :a. Semua rumah tangga minimum mempunyai jamban sebagai tempat pembuangan feces dan penggunaan septik tank yang memenuhi syarat. b. Meningkatkan utilitas IPLT yang telah dibangun hingga mencapai minimum 60% pada akhir tahun 2012.c. Pengembangan lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja hingga 50% pada akhir tahun 2012.d. Peningkatan pengawasan terhadap penanganan air limbah industri rumah tangga agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan.

Berdasarkan karakteristik kota Payakumbuh, dimana sebagian kelurahan mempunyai karakteristik perkotaan dan sebagian lagi perdesaan, maka strateginya pun disesuaikan dengan kondisi setempat. Pada kawasan perkotaan dimana permukiman penduduk cukup padat, maka pilihan teknologinya adalah sistem komunal karena keterbatasan lahan yang tersedia, sedangkan untuk daerah perdesaan dengan sistem setempat (on site system).

Strategi :Rencana strategi pelaksanaannya adalah : a. Menyertakan berbagai media untuk promosi b. Integrasi rencana pengelolaan air limbah rumah tangga dengan rencana strategi sanitasi kota. c. Rehabilitasi dan konservasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah rumah tangga.d. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan air limbah. e. Pencanangan kawasan industri yang ramah lingkungan. f. Pengembangan wilayah pengembangan air limbah.g. Penguatan regulasi pengelolaan air limbah rumah tangga.h. Pencanangan industri rumah tangga yang sehat dan ramah lingkungan.i. Rehabilitasi dan konservasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah rumah tangga.j. Perencanaan dan pembangunan MCK serta septik tank komunal.

Sub Sektor PersampahanKondisi dan fasilitas yang ada :Daerah pelayanannya meliputi 34 kelurahan atau sekitar 34 % dari luas administrasi, yaitu pemukiman di pusat kota, sepanjang jalan protokol dan pasar. Rata-rata jumlah sampah yang diangkut ke TPA 143 m3/hari, atau baru sekitar 58,50 % penduduk yang terlayani.

Payakumbuh memiliki 2 (dua) lokasi tempat pembuangan akhir yaitu TPA Kubu Gadang (2 ha, yang saat ini sudah penuh dan tidak dioperasikan lagi) dan TPA Ampangan (1,8 ha, mulai dioperasikan sejak Januari 2006). Sejak 2009 yang lalu sudah dimulai pelaksanaan pembangunan TPA Regional seluas 17 ha.

Pemilahan sampah rumah tangga dan diproses menjadi kompos dilakukan melalui pilot project kerjasama dengan beberapa LPM/Karang Taruna yang lokasinya tersebar di : 1) Kec. Payakumbuh Timur ; Kel. Balai Jaring Air Tabit, Kel. Padang Tiakar Hilir, Kel. Koto Baru Payobasung dan Kel. Balai Batimah. 2) Kec. Payakumbuh Barat ; Kel. Tanjung Gadang, Kel. Kubu Gadang, Kel. Koto Tangah dan Kel. Bulakan Balai Kandi. 3) Kec. Payakumbuh Utara ; Kel. Balai Kaliki, Kel. Nan Kodok, Kel. Balai Jaring dan Kel. Tarok.

Di TPA Ampangan dilakukan komposting dengan proses lobang ganti, yaitu sampah organik dimasukkan ke dalam lubang yang berukuran 2x1.0x0.8 m sebanyak 2 (dua) buah, disiram dengan M4 dan ditutup dengan tanah penutup. Volume sampah yang dibuat kompos sebanyak 3,2 m3 per-3 minggu. Di samping itu ada 30 kelompok masyarakat yang juga melakukan kegiatan komposting, dimana 10 kelompok di setiap kelurahan, khususnya yang memiliki kegiatan kelompok tani dan tanaman.

Isu dan Pemasalahan : a. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA hanya sekitar 143 m3/hari.b. Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya.c. Tidak cukup dana dan personil terlatih untuk menangani kebutuhan yang terus meningkat dan pengelolaan sampah tidak terbukti cukup efektif. Permasalahan tersebut terutama tampak di daerah yang padat penduduk. Oleh sebab itu, perlu untuk meninjau ulang pendekatan pengelolaan sampah dan menemukan cara-cara yang akan menjamin sampah tersebut dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang tepat. Tujuan :a. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang berwawasan lingkungan.b. Memastikan pengutamaan penerapan teknologi persampahan berbiaya rendah dan sensitif jender.c. Terwujudnya pembangunan persampahan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan.d. Diterapkannya SPM untuk layanan persampahan.e. Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub sektor persampahan.

Sasaran :a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan persampahan permukiman dari 62% menjadi 68% pada akhir tahun 2014.b. Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 80% menjadi 85% pada akhir tahun 2014.c. Diterapkannya teknologi pengelolaan persampahan berkelanjutan dan berbiaya rendah oleh SKPD terkait dan masyarakat di lokasi prioritas 6 kelurahan pada akhir tahun 2014.d. Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 2014. e. Meningkatnya porsi belanja fisik sub sektor persampahan dari 1,5% hingga 3% pada tahun 2014.f. Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2014.g. Meningkatnya kesadaran masyarakat ber-PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 60% dari jumlah penduduk pada tahun 2014

Strategi :Langkah- langkah yang diambil dalam pengembangan subsektor persampahan adalah :a. Pembentukan kelompok warga peduli lingkungan di setiap RW/Kelurahan,b. Pengurangan produksi dan penggunaan kemasan kantong plastik,c. Pengembangan teknologi dan sistem perwadahan dan pengumpulan sampah, d. Pengembangan wilayah swakelola,e. Penambahan sarana dan prasarana umum perwadahan sampah di pusat kota, f. Pelibatan pihak ketiga dalam penyapuan dan pengumpulan sampah dari fasilitas umum,g. Peningkatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana perwadahan dan pengumpulan sampah,h. Penambahan sarana dan prasarana persampahan, i. Pelibatan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah, j. Peningkatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, k. Pengadaan tempat pembuangan akhir sampah, l. Pengoperasian dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah secara sanitary landfill,m. Revitalisasi instalasi pengolahan sampah, n. Pengembangan pasar komponen sampah hasil pemilahan dan daur ulang, o. Pengintegrasian rencana pengelolaan sampah ke dalam rencana strategi sanitasi kota,

Sub Sektor Drainase LingkunganKondisi dan fasilitas yang ada :Komponen drainase dalam konteks sanitasi yang dimaksud adalah drainase lingkungan perumahan yang pemanfaatannya lebih diarahkan untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga. Namun pada umumnya komponen ini relatif sulit dipisahkan dengan drainase makro atau saluran yang fungsi utamanya untuk saluran pembuangan air hujan dan pengendali banjir. Dari seluruh panjang jalan yang ada dikota Payakumbuh, baru 15% yang memiliki drainase. Wilayah-wilayah yang sering mengalami genangan yang disebabkan oleh masalah drainase antara lain Jln. Tan Malaka/Kel. Tanah Mati, Jln. Sukarno Hatta sebelum Telkom, Jln. Sukarno Hatta dekat Stasiun, Hilir Labuh Basilang ke Air Tabit, Pusat Kota Jln. Sudirman, Labuh Baru dekat kantor PU, Perumahan Padang Leba dan Padang Hilir (depan PDAM).

Isu dan Pemasalahan :Pada umumnya, drainase lingkungan di Kota Payakumbuh masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).

Tujuan :a. Terkelolanya pengendalian banjir.b. Tersedianya sarana dan prasarana drainase lingkungan.c. Memastikan pengutamaan penerapan teknologi drainase lingkungan berbiaya rendah dan sensistif jender.d. Terwujudnya pembangunan drainase lingkungan yang partisipatif dan tanggap kebutuhan.e. Diterapkannya SPM untuk layanan drainase lingkungan.f. Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub drainase lingkungan.

Sasaran :Terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah-wilayah genangan permanen dan temporer. Langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan subsektor drainase adalah :a. Aspek Kebijakan : Penyempurnaan terhadap Perda yang ada. b. Aspek Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dilakukan dengan membuat Perda dan Tupoksi yang jelas.c. Aspek Pendanaan : Menerapkan skala prioritas, mengundang pihak ke-tiga untuk investasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan drainase. d. Aspek Teknis dan Manajemen Operasional : Penyempurnaan masterplan dan pemetaan topografi sebagai acuan pembangunan drainase dan kejelasan dalam manajemen pemeliharaan drainase. e. Aspek Partisipasi Non Pemerintah : Dilakukan sosialisasi secara terus menerus.

Strategi :Sasaran umum pengembangan drainase adalah terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah, sehingga mampu meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan dan berkurangnya wilayah-wilayah genangan permanen dan temporer. Langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan subsektor drainase adalah :a. Aspek Kebijakan : Penyempurnaan terhadap Perda yang ada. b. Aspek Kelembagaan : Penguatan kelembagaan dilakukan dengan membuat Perda dan Tupoksi yang jelas.c. Aspek Pendanaan : Menerapkan skala prioritas, mengundang pihak ke tiga untuk investasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi didalam pemeliharaan drainase. d. Aspek Teknis dan Manajemen Operasional : Penyempurnaan masterplan dan pemetaan topografi sebagai acuan pembangunan drainase dan kejelasan dalam manajemen pemeliharaan drainase. e. Aspek Partisipasi Non Pemerintah : Dilakukan sosialisasi secara terus menerus.

Sub Sektor Air BersihKondisi dan fasilitas yang ada :Pengembangan infrastruktur air bersih di Kota Payakumbuh dilakukan oleh PDAM Kota Payakumbuh sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku di Kota Payakumbuh relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/90. Sumber air Kota Payakumbuh berasal dari 3 (tiga) mata air yang seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu mata air Batang Tabik, Sikamuruncing, dan Sungai Dareh.

Isu dan Pemasalahan :a. Kapasitas terpasang baru 165 liter/detik, sedangkan kebutuhannya 192liter/detik, dengan demikian kekurangan kapasitas sebesar 27 liter/detik. b. Cakupan pelayanan mencapai 88,8% dari jumlah penduduk (termasuk melalui program Pamsimas), dengan jumlah pelanggan 16.417 SR (sambungan rumah) dan daftar tunggu 500 SR.c. Kualitas Pelayanan masih belum memadai, hal ini tampak dari jam pelayanan sebagai berikut :1) 90% pelanggan menikmati air bersih 24 jam/hari.2) 5% pelanggan menikmati air bersih 20-22 jam/hari.3) 5% pelanggan menikmati air bersih 18-20 jam/hari. Kondisi ini disebabkan kurangnya kapasitas produksi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih serta kondisi pipa transmisi dan induk distribusi yang umur nya sudah lebih dari 27 tahun. d. Tingkat Kehilangan Air mencapai 31,75%.

Tujuan :Meningkatnya kepuasan pelanggan dalam penyediaan air minum melalui peningkatan kualitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, serta dapat berperan dalam pembangunan Kota Payakumbuh.

Sasaran :e. Diterapkannya standar baku air bersih Departemen Kesehatan dalam menjaga kualitas air bersih PDAM pada akhir tahun 2014. f. Meningkatnya kontinuitas distribusi air pada pelanggan selama 24 jam per-hari pada akhir tahun 2014.g. Meningkatnya cakupan layanan PDAM dari 87,9% menjadi 95% pada akhir tahun 2014.h. Berkurangnya tingkat kebocoran air dari 31% menjadi 25% pada akhir tahun 2014.i. Diterapkannya sistem manajemen PDAM yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas SDM. j. Diterapkannya perencanaan dan manajemen keuangan yang mengupayakan cost recovery pada akhir tahun 2014.

Strategi :a. Rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi.b. Optimalisasi kapasitas produksi air bersih.c. Mengoptimalkan pendistribusian air bersih ke seluruh Sambungan Rumah (SR)d. Optimalisasi proses pengolahan air bersih.e. Mengoptimalkan jasa pihak ke-3 (PT. POS) dalam penagihan iyuran (retribusi air bersih) kepada pelanggan, dengan sistem jemput bola.f. Reformasi birokrasi internal PDAM legalisasi pemakaian Air Bawah Tanah (ABT) oleh industri.g. Restrukturisasi perencanaan berorientasi bisnis dan berkelanjutan.

Sub Sektor HigieneKondisi dan fasilitas yang ada :Belum semua masyarakat sadar ber-PHBS baik pada tatanan rumah tangga, sekolah, institusi kesehatan, tempat kerja, maupun pada pondok pesantren.

Isu dan Pemasalahan :a. Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal.b. Lemahnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program-program yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi)

Tujuan :a. Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sektor sanitasi.b. Meningkatnya keterlibatan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mengefektifkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sasaran :a. Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 10% pada akhir tahun 2014.b. Meningkatnya kapasitas SKPD terkait tentang higiene sanitasi pada akhir tahun 2014.c. Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 15% dari jumlah warga Kelurahan di setiap Kelurahan pada akhir tahun 2014.d. Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki-laki dan perempuan di 46 kelurahan dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2014.e. Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2014.

Strategi :a. Penguatan kapasitas SKPD dan semua kelompok strategis dalam promosi sanitasi.b. Peningkatan efektifitas promosi PHBS dengan memperkaya teknik-teknik komunikasi dan fasilitasi yang efektif.c. Advokasi kepada pembuat kebijakan.d. Proses komunikasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengelolaan dan monitoring evaluasi dalam pembangunan sektor sanitasi.e. Promosi dimulai dari lokasi-lokasi prioritas.f. Konsolidasi program dan kegiatan lintas sub-sektor dan lintas-SKPD.g. Integrasi promosi sanitasi dengan program dan kegiatan lain.h. Penyediaan materi media generik.i. Konsistensi diseminasi informasi pilihan teknologi.j. Peningkatan kemitraan dengan media massa lokal.

KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATANKonsolidasiSecara konsep, penyusunan Program dan Kegiatan pada MPSS dilakukan dengan mengacu dan mengintegrasikan semua dokumen perencanaan terkait sanitasi yang ada. Tetapi karena adanya jeda waktu antara selesainya penyusunan SSK dan dengan mempertimbangkan adanya perkembangan yang pesat pada paruh jeda tersebut maka dirasa perlu untuk melakukan konsolidasi ulang untuk semua program dan kegiatan.

Beberapa pertemuan antara anggota Pokja telah dilaksanakan untuk dalam rangka melakukan konsolidasi program dan kegiatan yaitu melalui pengkajian kembali program dan kegiatan yang ada dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK 2010-2014), dokumen Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang terkait sektor sanitasi, hasil Konsultasi Regional (Konreg) RPIJM, renstra SKPD, serta dokumen RKPD Kota Payakumbuh tahun 2011.

Program PrioritasProgram prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian prioritas penanganan sanitasi sebagaimana terdapat dalam Buku Putih, SSK dan RPIJM Kota Payakumbuh 2010-2014. Program yang menjawab permasalahan sanitasi di wilayah prioritas sanitasi (terdapat dalam Buku Putih dan RPIJMD) akan menjadi program prioritas pengembangan sanitasi Kota Payakumbuh dan disusun sebagai rencana program untuk tahun 2011 yang sudah tersedia dana untuk masing-masing kegiatan sedangkan untuk tahun 2011 2014 ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan kota untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga diharapkan terjadi kesinambungan program dan kegiatan dalam percepatan pembangunan sanitasi. Kebutuhan yang paling mendesak dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan miai kota merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan.

Ada 3 (tiga) hal pokok yang telah teridentifikasi didalam masalah sanitasi kota yang mendesak untuk ditangani, yaitu : Masalah perilaku meliputi peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap sehingga menjadi perilaku warga kota. Masalah Manajerial. Masalah sarana atau infrastuktur.

Beberapa program utama yang merupakan prioritas kota Payakumbuh adalah : Penyiapan Studi dan Desain Lanjutan untuk semua sektor (Master Plan, FS dan DED). Melanjutkan program perluasan TPA regional baru. Penyiapan DED/Studi. Penyiapan kelembagaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana-nya. Pengembangan Sanimas/MCK Komunal. Pengembangan Off-site System untuk kawasan CBD. Pengembangan Drainase Lingkungan Mandiri

STUDI DAN DESAIN LANJUTANKarena keterbatasan anggaran yang tersedia, Kota Payakumbuh menyadari bahwa salah satu kelemahan manajemen perencanaan terdahulu adalah kurangnya perhatian lebih pada pengalokasian dana untuk sub bidang perencanaan. Beberapa dampak yang terasa karena belum adanya data perencanaan tersebut adalah : Konstruksi infrastruktur yang terbangun kadang kurang optimum karena keterbatasan ketersediaan data perencanaan. Keterbatasan kesempatan untuk menyerap bantuan pendanaan eksternalpun kadang juga menjadi kurang efektif, terutama bantuan pendanaan dari sumber RPIJM (PU Cipta Karya) yang men-syaratkan ketersediaan DED dalam readiness criteria nya.

Dalam proses penyusunan Program dan Kegiatan untuk bidang infrastruktur pada tahapan MPSS ini, Pokja Sanitasi telah melakukan pengecekan ulang urutan kegiatan berdasarkan tahapan SIDLACOM (Survey, Investigasi, Design, Land Acquisition, Construction, Operation dan Maintenance). Langkah strategis yang telah dilakukan antara lain : Dokumen studi dan desain yang ada telah di inventarisir secara tertib. Melakukan review dan identifikasi terhadap kebutuhan studi dan desain lanjutan.

Salah satu hal utama terkait pengambilan strategi ini adalah adanya prioritas dan pengalokasian dana untuk penyiapan Master Plan untuk semua sektor sanitasi berikut Study Kelayakan dan Detailed Engineering Design-nya.

Dukungan dari para eksekutif internal kota sangat diperlukan untuk persetujuan alokasi pendanaan penyiapan Studi dan Desain lanjutan yang diperlukan dan sesuai tupoksi harus melalui pendanaan APBD Kota. Hal tersebut perlu menjadi prioritas karena ketersediaan dokumen tersebut merupakan salah satu KRITERIA UTAMA untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari sektor Cipta Karya Pusat.

Master PlanSesuai dengan perkembangan kota Payakumbuh, kebutuhan akan adanya dokumen Master Plan/Rencana Induk menjadi suatu keharusan. Dengan belum adanya ketersediaan data yang menjabarkan rancangan teknis rencana pengembangan jangka panjang, hal itu sangat terasa pada tahapan ketika Pokja Sanitasi mempersiapkan rangkaian Kerangka Logis untuk sub kolom Tujuan dan Sasaran pengembangan sektor-sektor terkait sanitasi, yang mengarah keacuan arah pembangunan untuk tiap sub sektor.Sampai periode ini, belum tersedia dokumen Master Plan untuk semua sub sektor sanitasi. Program terkait pengadaan Master Plan Sanitasi untuk Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

DokumenKeterangan

Penyusunan Rencana Induk PersampahanRp. 220 juta sumber APBD Kota 2012

Penyusunan Master Plan Air LimbahRp. 780 juta sumber APBN 2012

Penyusunan Master Plan Drainase Kota PayakumbuhRp. 712 juta sumber APBN 2011

Uraian detail skedul pelaksanaan untuk kebutuhan Studi dan Desain Lanjutan seperti pada Lampiran 3.

Studi KelayakanBeberapa studi kelayakan akan diperlukan, utamanya untuk memperoleh data teknis yang lebih detail sebelum dilakukan kegiatan yang lebih detail.

DokumenKeterangan

Study Kelayakan dan kajian sistem kerjasama pemanfaatan TPA RegionalRp. 220 juta sumber APBD 2012

Study Kelayakan Sewerage System Kota PayakumbuhRp. 660 juta sumber APBD dan APBN 2012 dan 2013

Study Kelayakan Penataan Kawasan IndustriRp. 250 juta sumber APBD Prov. 2012

Survey Topografi Kota PayakumbuhRp. 712 juta sumber APBN 2012

Perencanaan Rehabilitasi Drainase Pusat KotaRp. 150 juta sumber APBD 2012

Detail DesainDetail desain merupakan dokumen yang secara stategi akan dipersiapkan pada tahun anggaran sebelum rencana implementasi. Untuk optimasi penganggaran, beberapa DED untuk kawasan tertentu akan dilaksanakan dalam satu paket pengadaan Jasa Konsultansi untuk penyiapan dokumen Master Plan.

DokumenKeterangan

Penyusunan DED Sarana dan Prasarana PersampahanRp. 250 juta sumber APBD 2014

Perencanaan Septic Tank KomunalRp. 100 juta sumber APBD 2011

Perencanaan DED PS Air Limbah RSH Kawasan Kota Rp. 250 juta sumber APBN 2014

DED Sewerage System Kota PayakumbuhRp. 250 juta sumber APBD Prov. 2013

DED IPAL Industri Rumah TanggaRp. 150 juta sumber APBD 2011

DED Revitalisasi IPLTRp. 150 juta sumber APBD Prov. 2012

DED Drainase Kota PayakumbuhRp. 950 juta sumber APBN 2012

DED Pembangunan Embung BulakanRp. 100 juta sumber APBD 2011

Perlindungan Sosial, Lingkungan dan Lain-lainUntuk menjamin terjaganya lingkungan wilayah Kota akibat dampak sanitasi, maka beberapa studi terkait lingkungan juga akan dilaksanakan.

DokumenKeterangan

Kelembagaan TPA RegionalRp. 362 juta sumber APBD 2012

Penyusunan Rencana Operasional Pengelolaan SampahRp. 150 juta sumber APBD 2014

Pengembangan Teknologi Pengelolaan PersampahanRp. 224 juta sumber APBD 2011-2014

Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh | STUDI DAN DESAIN LANJUTAN4-4

RENCANA IMPLEMENTASIPengelolaan ProgramPelaksanaan program dan kegiatan akan dilaksanakan secara prosedural berdasarkan sumber pendanaan. Sebagai misal, untuk sumber dana dari APBD maka pelaksanaan akan dilakukan oleh masing-masing SKPD/Dinas pemegang mata anggaran. Demikian juga untuk program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dengan bantuan dari sumber pendaan APBD Provinsi, Pusat, Swasta dll. akan dikelola sesuai prosedur yang berlaku. Pokja Sanitasi dan Pemerintah Kota Payakumbuh akan menjalankan fungsi sebagai koordinator yang bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian program-program tersebut.

Rencana PenganggaranSesuai dengan Undang-Undang 32/2004, tanggung jawab anggaran dan penyediaan sumber pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota. Dalam rangka program percepatan ini, total rencana anggaran yang diperlukan pada periode 20112014 ini adalah sebesar Rp. 252,38 Milyar. Walaupun secara riil telah nampak adanya komitmen untuk pengalokasian dana APBD yang cukup besar prosentasenya, tetapi dengan rancangan kebutuhan anggaran sebesar nilai diatas masih terjadi kekurangan penyediaan dana (funding gap) untuk mencapai target PPSP ini, sehingga dukungan dari Pusat/Provinsi/Swasta/Masyarakat maupun penyandang dana lain juga diharapkan.Analisa makro terkait APBD Kota seperti pada Lampiran 5.

Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Periode 2011 2014 (dalam Rp 000,-)

Dari tabel diatas masih terlihat cukup jelas bahwa proporsi alokasi untuk Sub-sektor Air Bersih mencapai hampir 50% dari nilai total investasi.

Secara umum strategi pendanaan ditujukan sebagai cara maupun pendekatan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Payakumbuh. Garis besar strategi pendanaan yang akan diterapkan, yaitu strategi untuk optimasi sumber-sumber pendanaan dan strategi pendukung peningkatan kinerja keuangan pembangunan dan pengembangan sanitasi Kota Payakumbuh.

Strategi untuk Mengoptimalkan Sumber-Sumber Pendanaan 1) Strategi ini dimaksudkan agar sumber-sumber pendanaan yang ada dapat dimaksimalkan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kota Payakumbuh.2) Strategi mengoptimalkan APBD.3) Memanfaatkan Anggaran Pemerintah Pusat dan Anggaran Provinsi.4) Memaksimalkan Pendanaan Sektor Swasta dan Masyarakat.5) Pengintegrasian Program Sanitasi ke dalam Program Skala Besar.6) Memanfaatkan Pendanaan Melalui Hibah Luar Negeri.

Strategi Pendukung Peningkatan Kinerja Keuangan1) Minimasi Biaya Penyelenggaraan Layanan Sanitasi2) Meningkatkan Cost Recovery Layanan Sanitasi3) Mengkaji Kemungkingkinan Pembentukan BLUD Sanitasi4) Meningkatkan koordinasi kepada Provinsi dan Pusat5) Menetapkan Pemerintah Kota Sebagai Regulator6) Pengkajian, Penelaahan serta Penyusunan Kebijakan Sanitasi yang diperlukan

Pendanaan melalui APBD Kota PayakumbuhPemerintah Kota Payakumbuh telah menyatakan komitmen-nya dalam bentuk pengalokasian dana untuk pembangunan sektor sanitasi dengan nilai total sebesar Rp. 53,25 Milyar untuk alokasi anggaran selama 4 tahun (2011 2014), atau rata-rata sekitar 3% dari nilai APBD Kota setiap tahunnya.

Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Periode 2011 2014 Sumber Dana APBD Kota Payakumbuh (dalam Rp 000,-)

Catatan: untuk Sub sektor Air Bersih pendanaan dianggarkan secara khusus dibawah BUMD PDAM.

Secara strategis, dana dari APBD akan dipakai untuk membiayai Program Kegiatan Prioritas yang secara tugas pokok dan fungsi satu-satunya harus dibiayai sendiri oleh Pemerintah Kota.

Berdasarkan kebijakan dan prioritas yang ada, kriteria komitmen pendanaan dan kerjasama dengan pihak/lembaga eksternal yang memungkinkan juga telah dipelajari untuk mencukupi funding gap yang ada. Beberapa kerjasama dan langkah yang diperlukan untuk pemenuhan kekurangan anggaran tersebut antara lain sebagai berikut :

Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banyak sekali kerjasama erat yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik kerjasama secara informal antar anggota Pokja Kota dengan Pokja Sanitasi Provinsi ataupun kerjasama secara formal Pemerintahan.

Dengan bantuan dari Pokja Provinsi, maka diharapkan dapat diselenggarakan pertemuan dengan SKPD terkait sanitasi dari tingkat Provinsi untuk mensinkronkan program kegiatan tingkat kota dengan program tingkat Provinsi.Berikut daftar program kegiatan yang diharapkan mendapat dukungan dan kontribusi dari tingkat Provinsi : Bantuan Bantek, Bintek dan pendampingan untuk skala Regional Pembangunan prasarana dan sarana sanitasi untuk skala Regional

Total bantuan Dana yang diharapkan dari Provinsi untuk periode 2011 2014 adalah senilai Rp. 30.224.925.000,-

Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Periode 2011 2014 Sumber Dana APBD Propinsi Sumatera Barat (dalam Rp 000,-)

Rincian secara detail program kegiatan, skedul rencana dan rencana Anggaran terkait koordinasi dengan tingkat Provinsi tersaji pada Lampiran 2.Proses Koordinasi Program Kegiatan dan Penganggaran dengan Tingkat Provinsi: Pengiriman berkas Program dan Kegiatan ke Pokja Sanitasi Provinsi Diskusi internal SKPD/Dinas Provinsi terkait usulan program dan anggaran Sanitasi dari Kota. Konsultasi/Sinkronisasi dengan SKPD/Dinas Provinsi oleh SKPD/Dinas Pemerintah Kota terkait. Rapat formal antara SKPD/Dinas Kota yang di koordinir Pokja Kota dengan SKPD/Dinas Provinsi yang dikoordinir oleh Pokja Provinsi. Kesepakatan program kegiatan dan draft komitmen oleh SKPD/Dinas Provinsi untuk pendanaannya yang akan ditindak lanjuti melalui jalur penganggaran formal tingkat Provinsi (Musrenbang Provinsi).

Kerjasama dengan Pemerintah PusatDukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat diharapkan dari beberapa K/L terkait Sanitasi dan Kesehatan. Tipikal program/kegiatan yang diharapkan dapat menjadi kontribusi dari tingkatan tersebut telah disesuaikan dengan tupoksi yang masing-masing K/L : Bantuan penyiapan NSPK, Bantuan Bantek, Bintek dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan, Penyelenggaraan pelatihan teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan, Monev kinerja pengembangan air limbah, drainase dan persampahan, Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site, Pembanguan drainase perkotaan, Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpul sampah dan persampahan terpadu 3R.

Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Periode 2011 2014 Sumber Dana APBN (dalam Rp 000,-)

Total bantuan dana yang diharapkan dari tingkat Pemerintah Pusat untuk periode 20112014 adalah senilai total Rp. 140.74 M (rincian detail lihat Lampiran 2)

Proses Koordinasi Program Kegiatan dan Penganggaran dengan Tingkat Pusat : Pengiriman berkas Program dan Kegiatan ke Pokja AMPL Pusat yang dikoordinir oleh/melalui Pokja Sanitasi Provinsi. Diskusi internal dengan K/L terkait usulan program dan anggaran Sanitasi dari masing-masing Kota. Khusus untuk K/L yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (Satker) maka koordinasi awal akan langsung dilakukan di ibukota Provinsi Konsultansi/Sinkronisasi dengan K/L dan Satker Provinsi oleh Pokja Provinsi dengan didampingi perwakilan Pokja Kota. Rapat formal antara K/L/Satker Provinsi yang dikoordinir Pokja AMPL Pusat dengan Pokja Kota yang dikoordinir oleh Pokja Provinsi. Kesepakatan program kegiatan dan draft komitmen oleh K/L/Satker Provinsi untuk pendanaan tingkat nasional yang akan ditindaklanjuti melalui jalur penganggaran formal tingkat Pusat (Musrenbang Nasional).

Kerjasama dengan unsur Swasta/Masyarakat/Hibah/BUMD dllKarena sanitasi merupakan urusan bersama maka dukungan dan kontribusi untuk menutup gap pendanaan dari semua lembaga dan unsur terkait sanitasi akan lebih digalakkan.Karena bukan merupakan jalur formal dan tidak bersifat mengikat, maka pendekatan untuk kerjasama dengan unsur-unsur diatas akan dilakukan dengan penyiapan proposal proyek / project digest dan mengkuatkan sosialisasi.

Swasta :Dukungan pendanaan dari sektor swasta telah menjadi trend yang sangat diharapkan oleh Pemerintah, baik kontribusi melalui CSR maupun sumber dana lainnya.Beberapa program utama yang diharapkan dari scenario kerjasama dengan swats antara lain:-Pelatihan teknologi 3R dan sosialisasi kepada masyarakat-Bantuan prasarana 3R kepada masyarakat, mesin pencacah, bin sampah dan komposter-Lomba Pengelolaan sampah terpadu

BUMD :Salah satu BUMD yang terkait erat dengan Sanitasi di Kota Payakumbuh adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sesuai dengan sifatnya sebagai Badan Usaha, maka beberapa kegiatan terkait penyediaan air bersih akan didanai secara langsung oleh Badan ini. Total program yang akan didanai sendiri oleh PDAM pada periode 2011-2014 senilai Rp. 27,64 Milyar.

Masyarakat :Kontribusi pendanaan dari unsur masyarakat diharapkan untuk pembangunan prasarana dan sarana Sanimas, MCK+ dan septic tank komunal serta program terkait lainnya yang berbasis kemasyarakatan.Kontribusi dari masyarakat juga dapat dalam bentuk kontribusi sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan program-program diatas.

Hibah/Pinjaman :Karena secara umum total dana yang diperlukan untuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ini cukup besar, maka pada beberapa program diharapkan dapat didanai dengan sumber-sumber pendanaan dari hibah, baik dari Bank Internasional, LSM, Pemerintah Negara sahabat ataupun pendonor lain yang tertarik untuk berpartisipasi dalam program ini. Beberapa program yang kemungkinan dapat ditawarkan untuk sumber pendanaan ini antara lain : Pilot project peningkatan pengelolaan Persampahan Kota Payakumbuh Program Sister City Kota Payakumbuh Pilot Project Peningkatan Sanitasi untuk Pemukiman Masyarakat sekitar Bantaran Sungai

Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Periode 2011 2014 Sumber Dana Hibah/Masyarakat (dalam Rp 000,-)

Secara umum, total nilai bantuan dana yang diharapkan dari sumber unsur Swasta/Masyarakat/Hibah untuk periode 2011 2014 adalah senilai total: Rp. 28,15 Milyar.Rincian detail lihat Lampiran 2D.Penyiapan proposal/Project Digest akan menjadi tahapan yang akan segera ditindaklanjuti.

Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh | REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT6-4

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTRekomendasiKarena penyediaan pendanaan merupakan salah satu kunci utama untuk keberhasilan implementasi dari semua Strategi Sanitasi Kota, maka diperlukan dukungan yang lebih lagi dari pengambil keputusan untuk tindak lanjut dokumen iniBeberapa program prioritas yang mendesak adalah : a. Operasionalisasi TPA Regional,b.

Tindak LanjutKoordinasi pada tingkat pengambil keputusan Pemerintah Kota Payakumbuh, baik Eksekutif maupun Legislatif untuk menentukan :1. Komitmen alokasi pagu APBD yang riil dan dapat dialokasikan untuk sektor sanitasi,2. Penetapan program dan kegiatan yang akan dibiayai sendiri dengan sumber dana dari APBD dan ditindaklanjuti dengan penyiapan RKA oleh masing-masing SKPD/Instansi,3. Presentasi, konsultasi dan loby ke tingkat Provinsi maupun Pusat untuk mendapatkan komitmen pendanaan yang diharapkan dari Dinas/Kementerian/Lembaga pada masing-masing tingkatan vertikal tersebut,4. Presentasi, konsultasi dan loby ke pihak Swasta/Donor atau instansi lain untuk mendapatkan komitmen pendanaan yang diharapkan dari sumber-sumber tersebut

LAMPIRAN 1: LOG FRAME

No.Isu/PermasalahanTujuan/SasaranPendekatan/ Strategi PembangunanKebijakan PengembanganProgramRuang Lingkup KegiatanOutput/ outcomePerformance IndikatorAsumsi dan Resiko

12345678910

Minimnya Jumlah sarana prasarana air limbahSeptic Tank tidak memenuhi syaratKetidakteraturan penyedotan tinjaRata-rata satu sarana MCK digunakan lebih dari satu keluargaJumlah penduduk yang sangat tinggiMayoritas didominasi masyarakat ekonomi menengah kebawahRendahnya tingkat SDM masyarakat, khususnya dalam budaya hidup sehatTingginya tingkat Intensitas bangunan, menyebabkan resapan air tanah berkurangKetersediaan Lahan non terbangun yang sangat minim

Vitalisasi lingkungan kumuh menjadi sehatPenataan permukiman Peningkatan prasarana dan saranaPenataan dan perbaikan PSD Permukiman KumuhPembangunan SanimasOutput: Lingkungan sehatOutcome: Masyarakat sejahteraPeningkatan kesehatan masyarakatKesadaran masyarakat untuk hidup sehat yang masih kurangKetersediaan lahan yang dekat permukiman sangat sedikit

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (DTRKP)Peningkatan retribusi air limbah tinjaAdvokasi kepada pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif)

Sasaran: 2.Meningkatnya pengetahuan personil SKPD terkait dan masyarakat tentang pilihan (opsi) teknologi pengelolaan air limbah berbiaya rendah pada akhir tahun 2014Mengoptimalkan peran seluruh stakeholders untuk mereplikasi pengelolaan air limbah domestik berbiaya rendah

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanan pembangunan daerah (Bappeda)

Koordinasi dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi pengolahan air limbah berbiaya rendahFGD dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi pengolahan air limbah berbiaya rendahStudi banding dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi pengolahan air limbah berbiaya rendahLokakarya dalam penyamaan persepsi SKPD terkait teknologi pengolahan air limbah berbiaya rendah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunan (KLH)

Pelatihan AMDALPelatihan pemanfaatan kompos lumpur IPLTStudi banding tentang pemanfaatan dan pengelolaan air limbah

Sasaran: 3. Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari 300 m3 per bulan menjadi 500 m3 per bulan pada tahun 2014Meningkatkan dan optimalisasi sarpras air limbah domestik untuk memenuhi SPM, SNI

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunan (KLH)Sosialisasi SNISosialisasi SPMSosialisasi pentingnya pengurasan tangki septik

Program Pencegahan Pengedalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (DTRKP)

Peningkatan kapasitas SDM pengelola IPLTPengadaan alat pengaduk lumpur tinja untuk IPLTPembuatan pagar pengamanan IPLT

Program Pencegahan Pencemaran Air

Sosialisasi pemanfaatan lumpur tinja IPLTPemeriksaan rutin kualitas efluen IPALPemeriksaan rutin kualitas efluen IPLTSosialisasi dan penerapan sanksi pelanggaran pembuangan lumpur tinja

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (PU)Pembangunan IPAL tahuPersiapan sosial dan lahan untuk pembangunan IPAL tahu

Sasaran: 4.Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik dari dari 77% menjadi 90% pada akhir tahun 2014Meningkatkan akses layanan air limbah domestik berbasis rumah tangga dan komunal bagi masyarakat miskin yang berkelanjutan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (KLH)Penyusunan data dasar masyarakat miskin yang belum memiliki akses sarpras air limbah

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (DTRKP)Pembangunan tangki septik komunalSubsidi pembangunan jamban keluarga bagi masyarakat miskinPersiapan sosial masyarakat pembangunan MCK komunalPembinaan keberlanjutan pengelolaan air limbahPembangunan MCK komunaldi kawasan padat pendudukPembangunan MCK komunal di kawasan kumuhSosialisasi pilihan teknologi air limbah yang terjangkau masyarakat Kampanye stop BAB Sembarangan (BABS)

Program Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (Dinkes)Sosialisasi PHBS

Mengembangkan paradigma perencanaan pengelolaan air limbah secara terpadu di daerah CBD melalui sistem terpusat

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (KLH) atau Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh (Bappeda)Menyusun baseline (data dasar) air limbah domestikPenyusunan Master Plan pengelolaan air limbah domestik skala kotaFeasibility Study (FS) pengembangan sistem terpusat kawasan terbatasSosialisasi demand creation teknologi off site system dengan katalog dan brosur teknologi

No.Isu/PermasalahanTujuan/SasaranPendekatan/ Strategi PembangunanKebijakanProgramRuang Lingkup KegiatanOutput/ outcomePerformance IndikatorAsumsi dan Resiko

12345678910

1Minimnya Jumlah sarana prasarana air limbahSeptic Tank tidak memenuhi syaratKetidakteraturan penyedotan tinjaRata-rata satu sarana MCK digunakan lebih dari satu keluargaJumlah penduduk yang sangat tinggiMayoritas didominasi masyarakat ekonomi menengah kebawahRendahnya tingkat SDM masyarakat, khususnya dalam budaya hidup sehatTingginya tingkat Intensitas bangunan, menyebabkan resapan air tanah berkurangKetersediaan Lahan non terbangun yang sangat minim

Peningkatan pelayanan pengelolaan TPA Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan persampahan di TPAPengembangan kebijakan pengelolaan TPAPembangunan dan pengembangan TPA

Peningkatan kapasitas TPA dengan penambahan luas area TPA dan peningkatan sistem pengelolaan sampah dari sistem open damping menjadi sistem controlled landfillOutput: Pembangunan TPAOutcome: Pelayanan TPA yang memadai TPA lebih luas dan pengelolaan sampah memakai sistem controlled landfillKeterbatasan dana

No.Isu/PermasalahanTujuan/SasaranPendekatan/ Strategi PembangunanKebijakanProgramRuang Lingkup KegiatanOutput/ outcomePerformance IndikatorAsumsi dan Resiko

12345678910

Sasaran : 1. Meningkatnya porsi belanja fisik sub sektor drainase dari 0,2% hingga 3% pada akhir tahun 2014Optimalisasi dan sinkronisasi usulan/perencanaan sanitasi yang sesuai dengan pusat dan propinsiProgram pelayanan administrasi perkantoran (PU)

Koordinasi, lobi, dan advokasi ke pemerintahan yang lebih tinggiPenyusunan perencanaan yang sesuai dengan program/perencanaan Pusat dan PropinsiMenyusun Master Plan Drainase 2012 2022Menyusun RPIJM yang memprioritaskan pembangunan sektor sanitasi

Program pelayanan administrasi perkantoran (PU)Koordinasi untuk mensinergikan berbagai program yang bersifat partisipatif dalam pengelolaan drainase lingkungan

Koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev belum optimal dan belum mendorong efektivitas pengelolaan drainase lingkungan

LAMPIRAN 1:PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKASI PEMBIAYAAN / PENDANAAN

REKAPITULASI PENDANAANSUMBER PENDANAAN DARI APBD KOTASUMBER PENDANAAN DARI APBD PROVINSISUMBER PENDANAAN DARI APBNSUMBER PENDANAAN DARI BUMD/SWASTA/MASYARAKAT

Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh |

REKAPITULASI PENDANAAN

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD KOTA

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD PROVINSI

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBN

DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI BUMD/SWASTA/MASYARAKAT

LAMPIRAN 2:CONTOH FORMAT LEMBAR KESEPAKATAN

LEMBAR KESEPAKATANMEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

PROVINSI: Sumatera Barat / Kota PayakumbuhNomor: ...................Sektor / Program Sanitasi : ...................

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota/Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.

Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program:1). ................................2). ................................ dst

Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perwakilan Kota / Kabupaten:Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap

Ketua DPRD Kota / Kabupaten2. Nama2. Tanda tangan/cap

Perwakilan Provinsi:*)Gubernur Provinsi1. Nama1. Tanda tangan/cap

DPR Provinsi2. Nama2. Tanda tangan/cap

Perwakilan Pemerintah Pusat:*)Bappenas1. Nama1. Tanda tangan/cap

Pokja AMPL2. Nama2. Tanda tangan/cap

*) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya

LAMPIRAN 3:DAFTAR KEBUTUHAN DED dan STUDY LANJUTAN

LAMPIRAN 2: DOKUMEN YANG DISYARATKANBerisi dokumen:Ringkasan Eksekutif SSKRingkasan Eksekutif RPIJMRingkasan Eksekutif Dokumen Perencanaan Terkait Sektor Sanitasi lainnya

LAMPIRAN 3: DOKUMEN PENDUKUNGBerisi dokumen:Rencana Induk (Master Plan)Studi Kelayakan (Studi Teknis, Finansial, Ekonomi)Studi Amdal (termasuk Sosial)Studi KelembagaanDEDPedoman Kontrak dan PengadaanSistem dan Mekanisme Monitoring dan Pelaporan

LAMPIRAN 4:PROPOSAL PENDANAAN / PEMBIAYAAN

LAMPIRAN 5: PROPOSAL PENDANAAN / PEMBIAYAANBerisi dokumen-dokumen proposal yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh institusi pendanaan / pembiayaan, antara lain:Project Digest (World Bank / ADB)DIPK (Daftar Isian Pengusulan Kegiatan ) untuk usulan pinjaman dan atau hibah Luar Negeri (PHLN) Project Brief Information sheet (JICA / JBIC)Proposal Kegiatan (CSR, Donor Group, dll.)