Buku Putih Sanitasi Dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh 2010-2014

  • Published on
    28-Sep-2015

  • View
    65

  • Download
    41

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2011-2014

Transcript

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

KOTA PAYAKUMBUHPROVINSI SUMATERA BARAT

Pokja Sanitasi Kota PayakumbuhAgustus 2011

2011 - 2014MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak LingkunganAMPL:Air Minum dan Penyehatan LingkunganBABS :Buang Air Besar SembaranganB3:Bahan Berbahaya dan BeracunCSR:Corporate Social ResponsibilityCSS:City Sanitation Strategy (SSK)DED:Detailed Engineering DesignDEWAT(S) :Decentralized Waste Water Treatment SystemFS:Feasibility StudyIPAL : Instalasi Pengolahan Air LimbahIPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur TinjaISSDP : Indonesia Sanitation Sektors Development ProgramK/L:Kementrian dan LembagaKMW:Konsultan Managemen WilayahKMP:Konsultan Managemen ProvinsiLARAP:Land Acquisition and Resettlement PlanMCK : Mandi Cuci dan KakusMDGs:Millenium Development GoalsMPSS:Memorandum Program Sektor SanitasiNSPK : Norma Standar Pedoman dan KriteriaPHBS:Pola Hidup Bersih dan SehatPIU:Project Implementing UnitPMU:Project Management UnitPOKJA SAN : Kelompok Kerja SanitasiPPP:Public-Private PartnershipPPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanPPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi PermukimanRPIJM:Rencana Program Investasi Jangka menengahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional3R : Reduce, Reuse and RecycleSanimas : Sanitasi berbasis MasyarakatSNI : Standar Nasional IndonesiaSPAL : Sistem Penyaluran Air LimbahSPAM :Sistem Penyediaan Air MinumSPM : Standar Pelayanan MinimumSSK : Strategi Sanitasi KotaTAPD:Tim Anggaran Pemerintah DaerahToR:Term of ReferenceTPA : Tempat Pemrosesan AkhirTPS : Tempat Penampungan SementaraTPST : Tempat Pengelolaan Sampah TerpaduTTPS : Tim Teknis Pembangunan SanitasiUU : Undang-UndangUSDP:Urban Sanitation Development Project

iv | Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) telah dapat disusun dan disajikan menjadi suatu dokumen yang merupakan terminal dari seluruh dokumen perencanaan terkait sektor sanitasi Kota Payakumbuh tahun 2011-2014.

Walaupun baru tersusun dalam jeda waktu, dokumen ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor Sanitasi, yaitu Buku Putih Sanitasi (BP) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh 2010-2014.

Dokumen ini utamanya berisi rencana penganggaran untuk implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan sektor sanitasi yang secara teknis telah disusun berdasarkan hasil studi, sinkronisasi dengan semua dokumen perencanaan lainnya terkait sanitasi, analisis kelembagaan, kemampuan keuangan daerah dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana implementasi. Dengan telah tersusunnya Program dan Anggaran sektor sanitasi untuk Jangka Menengah diharapkan perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang, serta tersedianya tenggang waktu yang cukup untuk menyusun rencana program untuk tahun berikutnya.

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh dan ditujukan sebagai materi untuk mendapatkan kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung Kota Payakumbuh dalam menyusun rencana program investasi pembangunan sektor sanitasi dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dokumen ini bersifat terbuka dan akan selalu di-update berdasarkan pencapaian kesepakatan pendanaan ataupun sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai.

Semoga dokumen ini dapat dilaksanakan dengan komitmen penuh dan optimal serta bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Payakumbuh, Agustus 2011

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuhselaku Ketua Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh

H. IRWANDI, SHNIP. 19560131 198201 1 001

SAMBUTAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh kami menyampaikan terima kasih kepada Pokja Sanitasi Kota Payakumbuh dan pihak-pihak terkait yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi 2011-2014.

Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang digalang oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mempercepat pembangunan sektor sanitasi nasional dan pemenuhan partisipasi internasional untuk pencapaian target MDGs 2015.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan Kota Payakumbuh dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam pengembangan sanitasi jangka menengah, serta berupaya mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah Kota dalam mendukung program percepatan sanitasi ini juga sudah terindikasi dengan bergabungnya Kota Payakumbuh sebagai anggota awal dalam organisasi AKKOPSI (Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi), dan tergabung sejak awal dalam program ISSDP dan aktifnya para anggota Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dalam menyiapkan dokumen Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota. Secara nyata antusiasme tersebut juga ditunjukkan dengan diselenggarakannya City Sanitation Summit ke IX di Kota Payakumbuh pada Bulan Mei 2010 yang lalu.

Dokumen MPSS yang merupakan bagian tahapan Implementasi Strategi ini diharapkan akan menjadi dasar pengalokasi pembiayaan/pendanaan dari Pemerintah Kota dan menjadi komitmen dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, masyarakat, swasta maupun instansi lain yang peduli terhadap pengembangan sektor sanitasi.

Pemerintah Kota Payakumbuh

Capt. H. JOSRIZAL ZAIN, SE, MMWalikota

DAFTAR ISIDAFTAR SINGKATANiKATA PENGANTARiiSAMBUTAN WALIKOTA PAYAKUMBUHiiiBAB 1.PENDAHULUAN2-11.1 Latar Belakang2-11.2Maksud dan Tujuan2-11.3Landasan Hukum2-21.4Kedudukan Memorandum Program2-31.5Metode Penyusunan2-31.6Sistematika Penulisan2-4BAB 2.KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN SANITASI2-12.1Umum2-12.2Sub Sektor Air Limbah2-22.3Sub Sektor Persampahan2-32.4Sub Sektor Drainase Lingkungan2-52.5Sub Sektor Air Bersih2-62.6Sub Sektor Higiene2-7BAB 3.KONSOLIDASI PROGRAM DAN KEGIATAN3-13.1Konsolidasi3-13.2Program Prioritas3-1BAB 4.STUDI DAN DESAIN LANJUTAN4-24.1Master Plan4-24.2Studi Kelayakan4-34.3Detail Desain4-34.4Perlindungan Sosial, Lingkungan dan Lain-lain4-4BAB 5.RENCANA IMPLEMENTASI5-15.1Pengelolaan Program5-15.2Rencana Penganggaran5-1BAB 6.REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT6-16.1Rekomendasi6-16.2Tindak Lanjut6-1LAMPIRAN 16-1PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKASI PEMBIAYAAN / PENDANAAN6-1REKAPITULASI PENDANAAN2DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD KOTA3DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBD PROVINSI4DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI APBN5DAFTAR PROGRAM KEGIATAN DENGAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN DARI BUMD/SWASTA/MASYARAKAT6LAMPIRAN 2:7CONTOH FORMAT LEMBAR KESEPAKATAN7LAMPIRAN 3:9DAFTAR KEBUTUHAN DED dan STUDY LANJUTAN9LAMPIRAN 4:10PROPOSAL PENDANAAN / PEMBIAYAAN10

1. PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangUntuk memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi kota, diperlukan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itu diperlukan Dokumen yang dapat meng-konsolidasi dan meng-integrasi semua usulan program sanitasi Kota, bukan hanya yang berasal dari SSK tetapi juga dokumen lain yang ada dan tercakup dari usulan investasi sanitasi dari dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga lain yang terkait sanitasi, sehingga secara terintegrasi akan menjadi dokumen regular yang secara hukum menyajikan strategi dan komitmen pendanaan dari berbagai pihak yang terkait.

Berdasarkan regulasi yang ada, pembangunan sektor Sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dalam rangka program PPSP Nasional. Pemerintah Kota Payakumbuh sudah menunjukkan komitmen kuatnya dengan penyiapan program-program terintegrasi dan sejalan dengan sosialisasi internal maka telah terlihat adanya peningkatan alokasi anggaran APBD untuk sektor sanitasi. Disisi lain, karena keterbatasan ketersediaan dana Pemerintah Kota, maka dukungan dari masyarakat, Pihak Swasta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat ataupun LSM juga masih diperlukan, baik dalam bentuk partisipasi penganggaran maupun dalam bentuk kontribusi lainnya yang dapat mempercepat tercapainya program ini.

0. Maksud dan Tujuan1.2.1 MaksudTersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kota dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi kota Jangka Menengah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat kota. Secara umum MPSS ini secara spesifik bersifat sebagai Expenditure Plan khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.

0. Tujuana. MPSS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kotab. Dokumen ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kota Payakumbuh selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.c. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana operasional tahapan pembangunan sanitasi.d. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Payakumbuh

Tahapan proses sampai dengan penyusunan MPSS adalah sebagai berikut :

Landasan HukumDalam penyusunan MP pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundangan maupun kebijakan yang sah dan berlaku, sebagai landasan hukum antara lain :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 2024 Instruksi Presiden RI Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2006 - 2010. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh 2011-2025.

Kedudukan Memorandum ProgramDokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait dengan sektor sanitasi dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh yang diintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, maka secara struktural MP juga merupakan terminal expenditure plan dari seluruh instansi terkait tersebut dalam penganggaran pendanaan, baik dalam tingkatan Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Metode PenyusunanKarena merupakan suatu terminal dokumen, maka dalam penyusunan MPSS ini dilakukan terlebih dahulu sinkronisasi, konsolidasi dan integrasi dari semua dokumen yang ada dan terkait program dan kegiatan sanitasi. Beberapa tahapannya antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan konsolidasi dan integrasi untuk program-program usulan terkait sektor sanitasi, tidak hanya yang tercantum dalam SSK tetapi juga usulan-usulan program yang terdapat dalam RPIJM ataupun pada dokumen perencanaan dari Kementrian/Lembaga lain dengan rencana kerja masing-masing SKPD terkait sektor sanitasi (RPIJM/PU, RKA K/L DepKes, KLH, Depdagri dll). Melakukan review Daftar Usulan Program SSK dari hasil konsolidasi dan integrasi dengan K/L terkait dan penyusunan prioritas program. Merumuskan Strategi Pendanaan untuk pembiayaan implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kota Jangka Menengah (4 tahunan, dimulai tahun 2011 s/d 2014). Melakukan konsolidasi dan integrasi dengan Tim Anggaran Kota untuk estimasi alokasi dana APBD yang memungkinkan dianggarkan untuk percepatan program sektor sanitasi Menilai kesenjangan antara ketersediaan alokasi pendanaan yang dimungkinkan dari APBD dengan kebutuhan pembiayaan untuk program percepatan sanitasi Seleksi dan penyiapan Proposal Pendanaan/Project Digest untuk program-program kegiatan yang diharapkan dapat di danai dari sumber-sumber di luar APBD kota. Penandatanganan Nota Kepakatan sebagai komitmen untuk pendanaan implementasi dari semua usulan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah. Evaluasi Tahunan berdasarkan kemajuan yang telah tercapai.

Bagan alir metode dan mekanisme penyusunan MPSS diilustrasikan sebagai berikut ini :

Sistematika PenulisanDokumen ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :Bab 1. PendahuluanMenggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPSS, landasan hukum, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab 2. Kerangka Logis Pembangunan SanitasiBerisi tentang kerangka logis pembangunan sanitasi kota untuk masing-masing sub-sektor air minum, air limbah, persampahan, drainase dan aspek higienis.Bab 3. Konsolidasi Program dan KegiatanBerisi uraian tentang metode konsolidasi, proses dan hasil konsolidasi, serta program prioritas Kota.Bab 4. Studi dan Desain LanjutanBerisi uraian dari kebutuhan studi dan desain lanjutan yang diperlukan sehubungan dengan pencapaian sasaran dan target pembangunan sanitasi kota.Bab 5. Rencana Implementasi Berisi uraian yang berkaitan dengan perencanaan program, pengelolaan program, rencana anggaran dan sumber pendanaan / pembiayaan, dan rencana jadwal Pelaksanaan.Bab 6. Rekomendasi dan Tindak LanjutBerisi mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dila...