Pedoman Teknis PLPBK_ebook

PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) i

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

ii PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) iii

PRAKATA Sejak dicanangkan pada 6 Desember 1999 oleh Menteri Kimpraswil, P2KP telah tumbuh menjadi program yang besar dalam penanggulangan kemiskinan, yang pada tahun 2007 mulai diadopsi sebagai program nasional PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) yang secara penuh dilaksanakan mulai tahun 2008. Selama proses tersebut masyarakat telah belajar untuk menemukenali persoalan-persoalan terkait kemiskinan, termasuk akar kemiskinan. Masyarakat juga sudah belajar berorganisasi dan membangun lembaga kepemimpinan masing-masing kelurahan yang dinamai BKM, yang kemudian oleh PNPM MP disebut dengan nama jenerik LKM sebagai pengurus atau dewan amanah himpunan masyarakat warga suatu kelurahan. Dibawah koordinasi BKM/LKM bekerja sama dengan Lurah/Kades, masyarakat belajar merumuskan dan memutuskan langkah-langkah yang perlu dan harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yang kemudian disusun menjadi PJM Pronangkis. Masyarakat juga belajar bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Penanggulangan kemiskinan dalam P2KP/PNPM MP telah mendorong tumbuhkan BKM/LKM yang mampu berpikir secara komprehensif dan mengelola berbagai sumber daya secara akuntabel dan transparan. Situasi ini memungkinkan PNPM MP merintis suatu kegiatan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk tidak saja menanggulangi kemiskinan secara lebih luas dan terpadu tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk menata kembali lingkungan hidup mereka dan menstrukturkan kembali tatanan sosial dan ekonomi mereka. Kegiatan yang sedang dirintis ini disebut PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas). Melalui PLPBK masyarakat merumuskan visi kelurahan sesuai yang mereka harapkan, tatanan kehidupan dan penghidupan yang mereka kehendaki sesuai kebutuhannya, kemudian menuangkannya dalam tata ruang kelurahan yang akan menjadi ruang hidup mereka yang baru. Masyarakat juga belajar menentukan dan melakukan deliniasi kawasan-kawasan permukiman yang menjadi kantong kemiskinan yang perlu segera ditangani melalui PLPBK. Kawasan permukiman yang memiliki persoalan kemiskinan tertinggi selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk dilakukan penataan kembali, melalui proses penyadaran masyarakat dan sekaligus meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan tersebut yang mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga miskin.

Proses penataan kembali secara total atau membangun kembali kawasan permukiman yang menjadi kantong kemiskinan dengan memanfaatkan modal awal BLM PLPBK mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di kelurahan PLPBK menuju kesejahteraan.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC

iv PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Informasi Penting Lembaga penyelenggara : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Alamat kantor pusat : Jl. Penjernihan I/19F Jakarta No telpon pengaduan : .0817 148098 Web : www.pnpm-perkotaan.org Kegiatan ini dirancang sebagai proyek pembangunan yang berbasis komunitas dan nilai serta untuk penanggulangan kemiskinan, oleh sebab itu pelibatan masyarakat utamanya yang miskin secara langsung dan penerapan nilai-nilai luhur menjadi mutlak. Penyimpangan terhadap peruntukan BLM dan nilai-nilai luhur tersebut dapat membatalkan kegiatan ini untuk dilaksanakan di suatu kelurahan

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, kemudian disingkat PLPBK, pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK. Dalam P2KP, termasuk juga dalam PLPBK, pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL). Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam PLPBK, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pembangunan SEL menjadi media belajar bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli/pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman ditingkat kelurahan.

PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) v

DAFTAR ISI PRAKATA | iii DAFTAR ISI | v BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG | 2 1.2 PRINSIP-PRINSIP PLPBK | 4

BAB 2 KETENTUAN UMUM

2.1. TUJUAN PLPBK | 6 2.2. LOKASI SASARAN PLPBK | 6 2.3. STRATEGI PELAKSANAAN | 6 2.4. KELUARAN | 7 2.5. KOMPONEN PLPBK | 7

2.5.1. Komponen 1 Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya | 7

2.5.2. Komponen 2 Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) | 8

2.5.3. Komponen 3 Bantuan Teknis | 9

BAB 3 PELAKSANAAN PLPBK 3.1. KETENTUAN PELAKSANAAN PLPBK | 12 3.2. TAHAPAN PLPBK | 12

BAB 4 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN 4.1. PENGELOLAAN KEGIATAN PLPBK | 16

4.1.1. Organisasi Pelaksana | 16

4.2. TATA PERAN PELAKU | 17

4.2.1. Pelaku Tingkat Pusat | 17 4.2.2. Pelaku Tingkat Provinsi | 17 4.2.3 Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota | 18

vi PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

4.2.4. Pelaku Tingkat Kecamatan | 21

4.2.5. Pelaku Tingkat Kelurahan | 22 4.3. PENGENDALIAN KEGIATAN PLPBK | 24

4.3.1 Pemantauan | 24

4.3.2 Indikator | 25

4.3.3 Evaluasi | 25

4.3.4 Pelaporan | 26

LAMPIRAN Indikator Capaian Kinerja | 29

PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 1

BAB I PENDAHULUAN

2 PEDOMAN TEKNIS Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

1.1. LATAR BELAKANG Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian) dan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan dikenal sebagai pendekatan TRIDAYA dengan memadukan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (SEL) secara sinergis. Pendekatan TRIDAYA ini adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan SEL yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Sejak tahun 2007 program tersebut menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, kemudian disebut PNPM MP. Pada tahap pertama, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap terakhir, PNPM MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan lingkungan permukiman secara comprehensive berbasis komunitas (PLPBK) atau “Neighbourhood Development”. Dengan demikian, Kegiatan PLPBK merupakan salah satu intervensi di tahap transformasi menuju masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan (lihat gambar 1).


Gambar-1: Intervensi PLPBK dalam Konsep Transformasi Sosial

Dalam konteks pembelajaran menuju masyarakat mandiri dan madani, maka intervensi nomor 5, 6 dan 7 dapat dilaksanakan baik secara berurutan maupun tidak, sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing masyarakat.


1.2 PRINSIP-PRINSIP PLPBK

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dianut PLPBK sama dengan PNPM MP. Sebagai kegiatan lanjutan, PLPBK mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut: a. Perencanaan Komprehensif

Penataan kawasan permukiman prioritas yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di kelurahan PLPBK diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang fokus pada pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin.

b. Perencanaan Ruang Kawasan

Prinsip perencanaan ruang kawasan dalam PLPBK difokuskan pada penataan kawasan permukiman yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di kelurahan sebagai titik masuk penanganan kemiskinan.

c. Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah Pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi kegiatan penanganan kemiskinan diwilayahnya melalui penataan lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan.

d. Kreatif Prinsip kreatif dalam PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas.

e. Inovatif Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam pemecahan persoalan dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yg miskin dan terpinggirkan.

f. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) Prinsip ini menjadikan PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance)


BAB 2 KETENTUAN UMUM


2.1. TUJUAN PLPBK

Tujuan pelaksanaan PLPBK adalah:

“Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”.

Tujuan tersebut akan dicapai melalui:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan;

b. Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;

c. Peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin.

2.2. LOKASI SASARAN PLPBK

Lokasi sasaran PLPBK adalah kelurahan-kelurahan yang memenuhi kriteria: a. Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan; b. BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan

komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan PLPBK; c. Kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam hal pendanaan BLM PLPBK yang terbatas, maka dana BLM PLPBK diperuntukan bagi BKM/LKM yang memenuhi kriteria khusus. Kriteria khusus dan tata cara seleksi lokasi akan diatur dalam petunjuk teknis seleksi lokasi PLPBK.

2.3. STRATEGI PELAKSANAAN Strategi pelaksanaan PLPBK adalah sebagai berikut: a. Penguatan pemerintah daerah, konsultan, fasilitator, dan kelompok

peduli/pemangku kepentingan. b. Penguatan BKM/LKM dan UP-UP sebagai pusat pelayanan masyarakat agar

mampu secara mandiri melaksanakan dan mengelola kegiatan penataan kawasan dan lingkungan pemukiman di wilayahnya.

c. Mendorong kreativitas masyarakat bersama pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (SEL) diwilayahnya, berdasarkan visi yang dibangun bersama.


2.4. KELUARAN

Keluaran pelaksanaan kegiatan PLPBK, adalah:

1) Dokumen Perencanaan a. Dokumen perencanaan tingkat kelurahan (makro), disebut sebagai

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau setara dengan dokumen perencanaan jangka menengah kelurahan/desa. RPLP berfungsi sebagai dokumen legal perencanaan kelurahan/desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen RPLP memuat rencana penataan lingkungan permukiman dan strategi pemasaran yang disepakati oleh masyarakat, perangkat kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya dan disyahkan oleh Walikota /Bupati.

b. Dokumen perencanaan kawasan prioritas (mikro), disebut sebagai Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). RTPLP bagian dari RPLP untuk kawasan permukiman miskin yang diprioritaskan.

2) Pranata

a. Aturan Bersama, adalah kesepakatan yang mengikat antara Masyarakat,

Perangkat Kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya yang terjadi melalui serangkaian rembug masyarakat.

b. Lembaga-lembaga urusan pembangunan yang berfungsi : Mengorganisasi masyarakat untuk melakukan review terhadap

rencana RPLP dan RTPLP setiap tahun dan secara partisipatif melakukan perencana tahunan ke depan

Mengawasi pelaksanaan Aturan Bersama dan pengawas bangunan. Mengelola dan memelihara hasil pembangunan (Estate Management)

kawasan, baik prasarana dan sarana yang dibangun masyarakat

3) Fisik bangunan dan lingkungan Bangunan dan lingkungan permukiman miskin di kawasan prioritas yang lebih tertata dengan pelayanan prasarana dan sarana yang lebih berfungsi.

4) Sosial Terjadinya perbaikan perilaku hidup sehat, bersih dan produktif sejalan dengan tertatanya kawasan permukiman sebagai wadah kegiatan penghidupan dan kehidupan.

2.5. KOMPONEN PLPBK

2.5.1. Komponen 1 : Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan lainnya Penguatan kapasitas mencakup pelatihan, sosialisasi berkesinambungan, lokakarya bagi Pemerintah Kota/kabupaten, Masyarakat, dan Kelompok Peduli/Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya dan PLPBK pada khususnya.


2.5.2. Komponen 2 : Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana BLM ini merupakan dana stimulan dan tidak dimaksudkan untuk membiayai seluruh rencana pembangunan yang telah dibuat. Penyediaan BLM ini juga dimaksudkan untuk belajar melaksanakan sebagian rencana penataan kembali lingkungan permukiman yang diprioritaskan. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya untuk menggalang dana swadaya masyarakat, pemda dan kelompok peduli.

1) Ketentuan

BLM ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung terkait dengan kegiatan penataan kawasan permukiman prioritas yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana dan sarana yang bermanfaat langsung bagi warga miskin. Apabila di lokasi peserta program ND terdapat penyimpangan atau pelaksanaannya bertentangan dengan pedoman dan/atau ketentuan pelaksanaan program PLPBK/ND, maka PMU/Satker Pusat berkoordinasi dengan Satker PBL Provinsi dapat menetapkan penangguhan atau pembatalan alokasi BLM (sebagian atau seluruhnya) bagi BKM/LKM tersebut .

2) Alokasi BLM

Pagu BLM untuk kegiatan PLPBK sebesar maksimum Rp. 1 Milyar per kelurahan, secara umum akan terbagi atas dua kelompok pemanfaatan yaitu: Maksimum Rp 150 juta, dimanfaatkan untuk dukungan perencanaan

kawasan, dukungan pemasaran hasil perencanaan dan BOP BKM, dengan komposisi pemanfaatan sebagai berikut: (1) biaya tenaga ahli pendamping masyarakat, (2) biaya pengembangan kapasitas masyarakat, (3) dukungan proses perencanaan partisipatif dan pemasaran hasil-hasil perencanaan. BOP BKM termasuk BOP untuk kegiatan TIPP dsb.

Dana sisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, prasarana dan sarana. Dana tersebut hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang diperlukan kelurahan untuk mewujudkan hasil perencanaan partisipatif. Oleh karena itu perlu mendorong masyarakat bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lainnya (dunia usaha, SKPD lain, LSM dan kelompok peduli lainnya).

Tata cara pengajuan, pencairan dan pemanfaatan BLM PLPBK akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan


2.5.3. Komponen 3 : Bantuan Teknis

Menyediakan konsultan dan fasilitator untuk melakukan kegiatan :

a. Pendampingan kepada masyarakat melalui fasilitasi pertemuan warga,

diskusi kelompok terfokus, musyawarah atau rembug warga dalam pelaksanaan siklus/kegiatan PLPBK tingkat kelurahan/desa.

b. Pendampingan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, antara lain melalui sosialisasi, berbagai lokakarya dan pelatihan perangkat pemerintah daerah sampai dengan lurah/kades dan kelompok peduli serta bantuan teknik untuk memperkuat mereka dalam melaksanakan PLPBK.



BAB 3 PELAKSANAAN PLPBK


3.1. KETENTUAN PELAKSANAAN PLPBK

Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin harus menjadi penerima manfaat program dan dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan.

b. Masyarakat kelurahan harus bersedia menata kembali lingkungan permukimannya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta standar yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal (bila terpaksa) relokasi dan konsolidasi tanah.

c. Masyarakat, kelompok peduli dan pemerintah perlu berkolaborasi dan saling mendukung dengan komitmen yang kuat agar perubahan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai tercapai.

d. Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Teknis PLPBK, menyediakan BOP Tim Teknis, menyediakan bantuan teknis, melaksanakan Perjanjian Kerja Sama serta dukungan lain sesuai ketentuan pedoman dan Dokumen Perjanjian Kerja sama (PKS)

e. Pelaksanaan pembangunan fisik harus memenuhi standard teknis yang berlaku dan safeguard. Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

f. Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman miskin, prasarana dan sarana dan atau kebutuhan untuk usaha/mata pencaharian.

g. Perencanaan penataan lingkungan permukiman oleh masyarakat selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

3.2. TAHAPAN PLPBK

Tahapan kegiatan PLPBK merupakan kelanjutan dan bagian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya terkait dengan penataan permukiman yang diprioritaskan. 1) Tahap Persiapan

a. Sosialisasi tingkat kota/kabupaten Lokakarya tingkat kota/kabupaten Sosialisasi masal

b. Pembentukan Pokja PLPBK yang sebelumnya disebut Tim Teknis c. Sosialisasi di tingkat kelurahan Lokakarya tingkat kelurahan Pemasyarakatan PLPBK di kelurahan

d. Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal


e. Pembentukan/revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan

2) Tahap Perencanaan

a. Refleksi perkara kritis (refleksi kemiskinan, mitigasi bencana, masalah lingkungan, dll )

b. Rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP) c. Pemetaan swadaya (PS) d. Perencanaan partisipatif Tingkat kelurahan (Rencana Penataan Lingkungan

Permukiman/RPLP) Tingkat kawasan prioritas (Rencana Tindak Penataan Lingkungan

Permukiman/RTPLP) e. Penyusunan strategi pemasaran f. Penyusunan aturan bersama

3) Tahap Pembangunan dan keberlanjutan

a. Menggalang kemitraan b. Pembentukan Panitia/KSM c. Pelaksanaan konstruksi d. Penyempurnaan aturan bersama e. Pemantauan internal dan eksternal

4) Tahap Keberlanjutan:

a. Pengelolaan hasil pelaksanaan pembangunan fisik (Operasional dan Pemanfaatan) oleh BKM beserta masyarakat

b. Pemasaran berkesinambungan c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan replikasi d. Kegiatan lainnya yang mendorong keberlanjutan program ND secara

mandiri oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat

Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut, diselaraskan dengan perencanaan kota/kabupaten melalui penyelenggaraan forum-forum konsultansi/asistensi kota/kabupaten yang dipimpin langsung oleh ketua Pokja PLPBK secara berkala. Proses konsultasi/asistensi ini dilakukan untuk melaksanakan atau menyepakati : a. Pembekalan rencana pembangunan makro kota/kabupaten dan penataan

permukiman miskin b. Kriteria kawasan prioritas (kawasan permukiman dengan angka kemiskinan

tertinggi) c. Lokasi/kawasan prioritas d. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak

Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) e. Pola kemitraan dan pendanaan termasuk sejumlah SKPD yang akan

dilibatkan f. Aturan main dan pengelolaan



BAB 4 PENGELOLAAN dan PENGENDALIAN


Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan kegiatan PLPBK sebagai bagian dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yang menguraikan organisasi pelaksana dan peran pelaku inti PLPBK. 4.1. Organisasi Pelaksana

PNPM MP merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri secara nasional, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah organisasi penyelenggaraan PNPM MP yang fokus untuk kegiatan PLPBK dan secara struktur organisasi berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri tingkat nasional. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM MP.

Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.


Gambar 3: Struktur Organisasi Pelaksana

4.2. TATA PERAN PELAKU Sebagai salah satu kegiatan dalam PNPM MP maka pengelola PLPBK adalah sama dengan pengelola PNPM MP. Sedangkan khusus untuk kegiatan PLPBK akan dibentuk tim/pokja/panitia sesuai kebutuhan.

4.2.1. Pelaku Tingkat Pusat

Pelaku tingkat pusat terdiri dari: Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP), SNVT P2KP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta didukung Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Advisory.

4.2.2. Pelaku Tingkat Provinsi

Pelaku tingkat provinsi terdiri dari: SNVT/Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan tingkat provinsi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan didukung Tim Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) PNPM MP. Institusi atau pemangku kepentingan lain yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan program tergabung dalam TKPKD dan KBP Provinsi.


Peran pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan PLPBK adalah :

a. Melakukan sosialisasi kegiatan PLPBK kepada instansi pemerintah ditingkat provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota penerima kegiatan PLPBK.

b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan PLPBK

c. Melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong Bupati/Walikota agar mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sebagai bagian dari program PNPM MP diwilayah kerjanya, secara tepat waktu dan tepat sasaran,

d. Membentuk Tim Seleksi lokasi PLPBK tingkat provinsi.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PLPBK dan sekaligus menerima laporan tahunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kerjanya,

f. Mengalokasikan anggaran biaya operasional pelaksanaan PLPBK di tingkat Provinsi, secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

g. Berperan aktif dalam membangun kemitraan antar kota/kabupaten dan kelompok peduli dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPBK dan mendukung program-program penataan permukiman yang direncanakan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten.

4.2.3. Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota

a. Tim Teknis PLPBK

Pelaku utama di Pemerintah Kota/Kabupaten yang menangani kegiatan PLPBK adalah Tim Teknis PLPBK yang dibentuk oleh TKPKD dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

Tim Teknis PLPBK pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah daerah beserta stafnya mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan PLPBK.

Oleh karena itu, keberadaan Tim Teknis PLPBK adalah selama pelaksanaan program PLPBK di kota/kabupaten tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bupati/Walikota dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang Tim Teknis PLPBK apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program PLPBK di wilayahnya.


Fungsi dan tugas pokok Tim Teknis PLPBK adalah:

1) Terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan siklus PLPBK di tingkat

Kelurahan dan Kabupaten/Kota Aktif terlibat dalam proses pembelajaran perencanaan partisipatif di

kelurahan dan kecamatan seperti perencanaan lingkungan makro (RPLP) dan mikro (RTPLP) sesuai ketentuan-ketentuan teknis yang tertuang dalam Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis PLPBK.

Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif.

Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pembangunan fisik sebagai implementasi dari hasil-hasil perencanaan partisipatif.

2) Menyelenggarakan lokakarya dan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dinas-dinas instansi terkait dalam rangka mendorong dan memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kota/Kab, BKM dan jajarannya, perangkat kelurahan, masyarakat dan Kelompok Peduli setempat dalam melaksanakan kegiatan PLPBK di Kelurahan

3) Memberikan bimbingan teknis, menyediakan data dan peta dasar serta tematik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK

4) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan mendorong pelaksanaan audit terhadap penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan PLPBK yang dilakukan oleh auditor independen

5) Mendorong kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain. 6) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran

dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLPBK b. Satker PIP Satker PIP diusulkan oleh Walikota/Bupati dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tugas Satker PIP dalam PLPBK, adalah:

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PLPBK dengan kegiatan-kegiatan PNPM-MP dan program lainnya

Terlibat aktif dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan PLPBK Tugas lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PU

c. Tim Koordinator Kota (Korkot) Tim koordinator kota terdiri dari tim ditingkat Kota sampai di tingkat kelurahan/desa. Ditingkat kota terdiri dari koordinator kota, beberapa Asisten yang menangani infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi dan perencanaan perkotaan. Ditingkat kelurahan/desa terdiri dari tim fasilitator. Tim koordinator kota secara umum memfasilitasi proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PLPBK di wilayah kota/kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan/desa dari kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan termasuk didalamnya kegiatan PLPBK.


c.1. Koordinator Kota Secara khusus tugas korkot terkait kegiatan PLPBK adalah sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi intensif dan mendorong keterlibatan aktif Pemerintah

Kota/kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPBK.

b. Mendukung pemerintah kota/kabupaten dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah kota/kabupaten dalam rangka sosialisasi, monitoring, evaluasi dan membangun kemitraan.

c. Memfasilitasi terjadinya perjanjian kerjasama kegiatan PLPBK antara pemerintah Kota/kabupaten dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

d. Bersama dengan tim korkot mengembangkan kapasitas, memfasilitasi dan bekerjasama dengan tim teknis PLPBK dalam setiap tahapan kegiatan PLPBK.

e. Memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam menyediakan sharing dana maupun program dalam pelaksanaan PLPBK sesuai dengan perjanjian kerjasama.

f. Menjadi agen kemitraan pelaksanaan PLPBK dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli lainnya.

g. Merumuskan strategi pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan PLPBK dalam satu kesatuan yang terintegrasi dengan pelaksanan kegiatan PNPM MP.

h. Membangun tim kerja yang solid serta mengembangkan kapasitas tim dalam hal substansi dan teknis pelaksanaan PLPBK antara lain melalui kegiatan pelatihan, coaching atau komunitas belajar internal konsultan.

i. Memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai dengan master schedule dan capaian indikator PLPBK.

j. Tugas lain yang ditetapkan PMU/Satker P2KP Pusat

c.2. Asisten Korkot a. Sebagai bagian dari tim korkot yang bekerja dalam satu tim untuk

memfasilitasi kegiatan PLPBK ditingkat Kota/kabupaten serta kelurahan/desa di kota/kabupaten tersebut.

b. Mengembangkan kapasitas dan memberikan pendampingan kepada Tim Teknis Pemda untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK ditingkat kota/kabupaten maupun kelurahan/desa secara optimal.

c. Memastikan pendampingan ditingkat kelurahan/desa berjalan dengan baik serta memastikan kualitas dokumen RPLP dan RTPLP sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman, tepat sasaran, dan disusun secara partisipatif.


d. Bekerjasama dengan Tim Fasilitator dan Tim Korkot lainnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai master schedule, sesuai capaian indikator PLPBK dan terupload dalam data SIM secara tepat waktu dan berkualitas baik.

e. Bertanggungjawab kepada Korkot dan memberikan laporan secara berkala

4.2.4. Pelaku Tingkat Kecamatan

a. Camat Peran pokok camat adalah: memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PLPBK

di wilayah kerjanya. koordinasi antar kelurahan yang melaksanakan PLPBK dan antara

kelurahan tersebut dengan SKPD terkait, menyelaraskan program masyarakat dengan program daerah.

b. PJOK Kecamatan Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati untuk bertindak sebagai wakil pemerintah dalam menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara pemerintah dan masyarakat, pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa. Tugas PJOK untuk kegiatan PLPBK adalah : Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PLPBK dengan Tim

Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya;

Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain;

Menyampaikan laporan bulanan kepada bupati/walikota tembusan kepada Camat;

Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir;

Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (BKM/LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui Fasilitator.

c. Forum KM Kecamatan dan Kelompok Peduli

Peran Forum BKM dan kelompok peduli adalah: Terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi/pemasyarakatan kegiatan

PLPBK kepada masyarakat di wilayah masing masing Berperan aktif dalam forum konsultasi dan asistensi yang diadakan

Pokja/Tim Teknis, dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa dan atau antar kawasan potensial.

Berpartisipasi dalam kegiatan promosi hasil-hasil perencanaan PLPBK Mendukung prinsip kebersamaan dan menghindari munculnya konflik dari

pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayahnya.


4.2.5. Pelaku Tingkat Kelurahan a. Lurah

Peran utama Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PLPBK di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan PLPBK dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab lurah dalam pelaksanaan PLPBK adalah sebagai berikut: Membantu sosialisasi tingkat kelurahan dan menggalang warga

kelurahan, perempuan dan lakilaki, untuk siap mendukung dan melaksanakan PLPBK;

Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, TAPP, TIPP, relawan masyarakat dan BKM/LKM dalam penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kerjanya.

Membantu BKM/LKM dalam menegakkan nilai-nilai luhur sebagai landasan tindak dalam pelaksanaan PLPBK

Memfasilitasi terselenggaranya proses kegiatan PLPBK mulai dari persiapan, refleksi perkara kritis, PS, RPLP/RTPLP dan Pemasaran, aturan bersama, DED, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan-evaluasi;

Memfasilitasi RPLP sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas di dalam Musrenbang kelurahan/desa;

Menyediakan dan menjelaskan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan kepada TIPP.

Bersama BKM merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan

b. BKM/LKM Peran utama BKM/LKM adalah : Bekerjasama dengan kepala kelurahan/desa dalam setiap tahapan

pelaksanaan PLPBK. Memfasilitasi dan mendorong TIPP dan pemangku kepentingan lainnya

dalam pelaksanaan PLPBK. Memfasilitasi TIPP mengorganisasikan warga. Ikut serta dalam mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat

kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;

Bersama kepala kelurahan/desa merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan. Pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam kegiatan PLPBK di

kelurahannya Peran lain sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman, petunjuk

teknis, SOP, KAK dll

c. TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran) TAPP adalah tenaga ahli individual atau tim yang mendampingi satu kelurahan lokasi PLPBK dalam satu Kabupaten/Kota yang direkrut oleh BKM atau maksimum 5 BKM dan Kepala kelurahan/desa. Peran TAPP tidak menggantikan pengambil keputusan tetapi memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. TAPP bertanggungjawab secara langsung kepada BKM.


Tugas utama TAPP : Bekerjasama dengan tim fasilitator, konsultan dan pemerintah daerah

dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran. Membantu masyarakat menyusun RPLP, RTPLP, dan aturan bersama

sesuai hasil kesepakatan rembug, sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman dan tepat sasaran.

Memastikan keterlibatan masyarakat dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Membantu masyarakat merumuskan strategi, rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pemasaran sosial

Mempersiapkan materi yang diperlukan untuk Uji Publik hasil perencanaan di tingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota

d. TIPP (Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran)

Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran/TIPP adalah tim yang terdiri dari pelaku tingkat kelurahan/desa antara lain, anggota BKM, perangkat kelurahan/desa, kelompok peduli tingkat kelurahan/desa. TIPP dibentuk dan ditetapkan melalui SK bersama antara BKM dan Lurah/Kepala Desa. TIPP bertanggungjawab kepada BKM dan kepala kelurahan/desa

TIPP pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan beserta stafnya, BKM dan kelompok peduli setempat mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLP-BK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan PLPBK.

Oleh karena itu, keberadaan TIPP adalah selama pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BKM bersama Kepala Pemerintah Kelurahan/Kepala Desa dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang TIPP apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program PLPBK di kelurahan/desanya.

Tugas utama TIPP adalah: Berkoordinasi dengan BKM, kepala kelurahan/desa, tim fasilitator dalam

setiap tahapan kegiatan PLPBK. Bekerjasama dengan TAPP yang akan memberikan dampingan dan

bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan dan pemasaran. Menyusun rencana Kerja (Action Plan), RAB dan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan PLPBK, bekerjasama dengan BKM Didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan

RPLP, RTPLP,strategi pemasaran, dan aturan bersama secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat baik perempuan dan laki-laki.

Mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil-hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat.


e. Relawan Relawan masyarakat adalah penggerak masyarakat yang mengabdi dengan ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Peran utama relawan adalah : Pelopor perubahan Penggerak masyarakat. Pengawalan nilai-nilai luhur,

Terkait pelaksanaan PLPBK relawan dapat menjadi bagian dari TIPP, KSM, lembaga pemeliharan ataupun secara aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PLPBK.

f. KSM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM adalah pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat hasil kegiatan terkait dengan kegiatan/investasi PLPBK yang didanai dari berbagai sumber. Secara umum tugas pokok KSM sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal pekerjaan konstruksi cukup besar dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu KSM, maka dapat dimungkinkan kerjasama beberapa KSM untuk mengelola pelaksanaan konstruks

Selain para pelaku diatas, dalam kegiatan PLPBK akan difasilitasi oleh tim konsultan yang terdiri dari Advisory, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Wilayah (OSP/OC), Tim Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator. Fungsi dan tugas masing-masing konsultan terkait dengan tugas pendampingan pelaksanaan kegiatan PLPBK akan diuraikan secara rinci dalam TOR dan SPK masing-masing personil.

4.3. PENGENDALIAN KEGIATAN PLPBK

Pengendalian kegiatan PLPBK meliputi kegiatan pemantauan (monitoring), indikator keberhasilan, evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan.

4.3.1 Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan menerus untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prinsip dan prosedur program. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan siklus kegiatan PLPBK, baik siklus di tingkat kota maupun kelurahan. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, TKPKD, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain. Manfaat dari pemantauan adalah: Untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan. Untuk menjamin efektifitas manfaat program terhadap perbaikan

kesejahteraan masyarakat miskin


Input untuk evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan dan konsep PLPBK

Dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program dan masyarakat.

Jenis kegiatan pemantauan yang dimaksud adalah: a. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggung jawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam rembug masyarakat kelurahan, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat kelurahannya. Masyarakat, khususnya warga miskin memiliki hak untuk melaporkan, bila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan dan/atau prosedur yang ditetapkan dalam pedoman. Mekanisme pelaporan mengikuti sistem yang ada dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. b. Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip, ketentuan dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten mempunyai tugas memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu fasilitasi penyelesaian persoalan. Proses pemantauan didukung dengan data SIM PLPBK. Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui TKPKD merumuskan hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan PLPBK dan digunakan sebagai umpan balik ke Tim Korkot Kabupaten/Kota untuk mendapat perhatian atas perbaikan yang mungkin /harus dilakukan oleh Tim Korkot. c. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator Konsultan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PLPBK sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 4.3.2 Indikator Indikator penilaian capaian keberhasilan ini disusun sesuai tujuan dan keluaran yang diharapkan dari implementasi kegiatan PLPBK. Indikator dirumuskan secara sederhana dan mudah dilakukan penilaian yang berbasis data SIM maupun dari hasil kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Indikator keberhasilan tersebut disajikan pada lampiran 1. 4.3.3 Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan di tingkat kelurahan dan kabupaten/kota. Lingkup evaluasi antara lain terkait kemanfaatan program bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil program, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku program. Kegiatan evaluasi secara nasional akan dilakukan oleh PMU Pusat dengan melibat para pemangku kepentingan di tingkat lokal/daerah untuk mendapatkan masukan perbaikan dalam penyelenggaraan program secara lebih luas dan berkelanjutan.


4.3.4 Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan kegiatan PLPBK, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan program. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan/atau informasi dari lapangan atau kelurahan ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Sistem laporan dibuat sesederhana mungkin. Substansi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat harus lebih diutamakan daripada bentuk laporannya. Agar diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting dan wajib dimasukkan (upload) kedalam SIM PLPBK yaitu : a. Manfaat program bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin b. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang

dilaksanakan, d. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat, e. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, f. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, g. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

program.


LAMPIRAN



KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

Documents

Pedoman Teknis PLPBK_ebook