Pedoman Teknis Pengendalian Mutu

PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu i

PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum

ii PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu

PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu iii

KATA PENGANTAR

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dapat dikatakan sebagai program yang kompleks dan besar. Program ini kompleks dilihat dari berbagai aspek, yaitu : kegiatan yang beragam; baik jenis maupun tahapannya. Dalam program ini terlibat berbagai pihak; mulai pemerintah (pusat dan daerah), lembaga donor, kelompok sasaran (pemerintah daerah dan masyarakat), konsultan (di pusat, daerah, hingga kelurahan/desa) dengan berbagai bidang keahlian. Di tingkat masyarakat, yang merupakan sasaran sekaligus pelaku utama dalam program pemberdayaan ini juga muncul berbagai peran. Dari aspek pendanaan program/kegiatan, program ini mendapatkan sumber pendanaan dari lembaga donor (Bank Dunia, Islamic Development Bank, dan lainnya), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, juga dari masyarakat sebagai bentuk keswadayaan.

Di samping itu, program ini dikatakan besar dengan lokasi sasaran yang menjangkau seluruh provinsi di tanah air dengan jumlah kelurahan/desa mencapai 11 ribu. PNPM yang dimulai tahun 2007 dilaksanakan dengan landasan konsep P2KP yang sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1999.

Untuk program yang sekompleks dan sebesar dengan input sumberdaya yang tidak kecil, diperlukan rumusan berbagai hasil/output serta ukuran (standar) yang jelas sehingga dapat diperoleh hasil yang berkualitas baik. Oleh karenanya dipandang penting adanya suatu pedoman dalam mengendalikan kualitas/mutu untuk berbagai hasil implementasi program. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut disusun Pedoman Teknis Pengendalian Mutu. Buku ini memuat landasan dan kerangka pengendalian mutu secara umum. Selanjutnya, masih diperlukan petunjuk yang menunjukkan tatacara secara teknis tentang prosedur pengendalian mutu pada aspek-aspek atau sasaran pengendalian yang ditetapkan.

Dengan berbagai pedoman dan petunjuk pengendalian mutu tersebut dapat diharapkan program ini mampu menyajikan hasil yang bermutu tinggi.

Selamat menjalankan tugas.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

Ir. Guratno Hartono, MBC

iv PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu

PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | iii DAFTAR ISI | v DAFTAR GAMBAR | vii LAMPIRAN | vi BAB I | PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang | 2 1.2. Pengertian Pengendalian Mutu Program Pemberdayaan Masyarakat | 3 1.3. Prosedur Pengendalian Mutu | 4 BAB II | KETENTUAN UMUM 2.1. Pengendalian Mutu sebagai Upaya Pemastian Kualitas | 10 2.2. Strategi Pengendalian Mutu | 10 2.3. Sasaran Pengendalian Mutu | 13 2.4. Jenjang Pengendalian Mutu | 13 BAB III | TAHAPAN PELAKSANAAN 3.1. Metodologi | 16 3.2. Tahap Pengendalian Mutu | 18 a. Tahap Pengendalian Tidak Langsung | 18 b. Tahap Pengendalian Langsung | 20 c. Evaluasi Kinerja Pelaku dan Review | 24 d. Monitoring Stakeholder Pusat | 27

vi PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan Pemastian Kualitas dan Pengendalian Kualitas | 10 Gambar 2.2. Jenjang Pengendalian Kualitas | 14 Gambar 3.1. Alur Pengendalian Kualitas | 17 Gambar 3.2. Jenis dan Alur Kegiatan Review Program | 26 Gambar 3.3. Alur Pelaporan Pengendalian | 31

PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu vii

LAMPIRAN Lampiran 1 | 34 Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan Lampiran 2 | 35 Logical Framework PNPM Mandiri Perkotaan – ICDD Project | 35

viii PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu

PETUNJUK TEKNIS Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 1

BAB I PENDAHULUAN

2 PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu

1.1. Latar Belakang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dimulai tahun 2007 yang diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Saat ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu desa/kelurahan yang tersebar di sekitar 1.157 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai‐nilai universal. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (channelling program) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan. Secara khusus tujuan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut: Mewujudkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi berbagai

persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);

Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat;

Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan;

Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

Dengan tujuan seperti itu, maka fokus pendampingan konsultan adalah dalam rangka memampukan Pemda dan Masyarakat agar lebih mandiri dan mampu bersinergi dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Di sisi masyarakat, peran fasilitator akan difokuskan secara bersamaan agar dapat memampukan BKM melaksanakan kegiatannya secara lebih mandiri dan mampu bersinergi dengan pihak luar. Di tingkat kota/kabupaten tantangan KMW adalah membangun kesadaran aparat Pemda & Stakeholders lainnya untuk lebih peduli, lebih sinergis dan menjadikan agenda penanggulangan kemiskinan sebagai agenda bersama untuk membangun masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

PEDOMAN TEKNIS Pengendalian Mutu 3

Fokus kegiatan pengendalian mutu adalah untuk memastikan konsultan di berbagai level dapat memfasilitasi program sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, dan juga memastikan sinergitas Masyarakat, Pemda dan Kelompok Peduli dapat melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih mandiri. Sebagai sebuah program yang bersifat massal, maka kegiatan pengendalian mutu harus dilakukan secara berkala dan berjenjang dari level Pusat (proyek & konsultan) sampai ke Daerah (konsultan & pemda). Hal ini dimulai dengan membangun kesadaran bahwa kegiatan pengendalian mutu merupakan agenda bersama. Tim Fasilitator kelurahan, Tim Koordiantor Kota, dan Tim KMW (OC/OSP) sebagai tim pendamping di daerah yang merupakan salah satu input program jumlahnya lebih dari 7.000 orang tersebar di seluruh daerah. Terhadap para pendamping tersebut perlu diterapkan standard kualitas agar hasil kerja pendampingan mereka juga berkualitas baik. Masyarakat sebagai pelaku program di tingkat kelurahan difasilitasi untuk melaksanakan berbagai proses kegiatan dengan target (standard) capaian yang telah ditentukan. Sudah barang tentu bahwa para pelaku akan mengikuti tatacara pelaksanaan kegiatan dan diukur kinerja capaian targetnya. Untuk implementasi dalam program yang seluas dan sekompleks itu, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini diperlukan suatu pedoman yang mengatur secara teknis tindakan pengendalian terhadap mutu (kualitas) agar dicapai kinerja yang optimal sesuai standar‐standar yang ditetapkan.

1.2. Pengertian Pengendalian Mutu Program Pemberdayaan Masyarakat

1) Pengertian Mutu (kualitas) Mutu adalah totalitas gambaran dan karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat. Mutu merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau penerima manfaat. Dengan pengertian tersebut, elemen mutu meliputi : Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Mutu mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap

merupakan mutu saat ini, mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang).

2) Pengertian Pengendalian Mutu (Quality Control) Pengendalian mutu (quality control) dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat berkala yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan (penerima manfaat).


Pengendalian mutu terdiri atas 3 langkah utama, yaitu : Perencanaan Mutu (Quality Planning); pada tahapan ini dilakukan identifikasi

kebutuhan konsumen (penerima manfaat), melakukan perancangan produk sesuai kebutuhan konsumen serta melakukan perancangan proses produksi yang sesuai spesifikasi rancangan produk.

Pengendalian Mutu (Quality Control); merupakan suatu bentuk pengendalian kualitas pada saat proses produksi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi faktor kritis yang harus diperhatikan, mengembangkan alat dan metode pengukuran serta mengembangkan standar bagi faktor kritis.

Quality Improvement; Merupakan suatu tindakan yang dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi standar, agar dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan tindakan lain yang tepat.

3) Pengertian Pengendalian Mutu Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak–hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai–nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka dan mandiri, yaitu: unik dalam konteks kemajemukan manusia, merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan, serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertangung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Pengendalian mutu dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat berkala dan khusus yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu (kualitas) terhadap proses dan hasil dari keputusan dan kegiatan/kerja masyarakat sebagai pelaku utama dalam program pemberdayaan.

1.3. Prosedur Pengendalian Mutu

1) Kerangka Kerja Pengendalian Program Dinamika atau pergerakan aktivitas pendampingan, baik pada tingkat masyarakat maupun tingkat kota/kabupaten, perlu dikendalikan secara sistemik. Sehingga kerangka tugas monitoring, supervisi dan penguatan berjalan dalam fokus, pendekatan serta tujuan yang jelas. Dalam konteks ini ditetapkan kerangka dan prosedur pengendalian pelaksanaan kegiatan seperti berikut: Fokus pengendalian diorientasikan pada upaya efektif memastikan rangkaian

tahapan fasilitasi kepada masyarakat maupun pemda (kota/kabupaten) dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan yang makin mandiri. Dengan demikian, setiap pelaku (konsultan dan fasilitator) di berbagai level harus memfasilitasi program sesuai dengan petunjuk‐petunjuk yang telah ditetapkan.

Menguatkan kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi yang mutlak dilakukan secara masal di berbagai tingkatan, sehingga agenda‐agenda monitoring,


supervisi dan penguatan/CB benar‐benar menjadi agenda setiap pelaku, pemerintah, konsultan maupun masyarakat.

Memastikan pendekatan pengendalian yang berbasis pada pemastian kualitas, pengendalian kualitas dan perbaikan atas umpan balik dari suatu fakta/kenyataan (masalah ataupun keberhasilan). Selanjutnya diharapkan pola monitoring dan supervisi dapat berjalan sebagai media lesson learned secara cepat. Dengan demikian, pengaturan operasionalisasi pengendalian disusun seperti berikut: a) Langkah operasional yang ditempuh adalah dengan fokus membangun

kesadaran semua pihak untuk melakukan pengendalian kualitas kegiatan. b) Pengendalian kualitas digunakan sebagai media pemastian kualitas. c) Mengelola dan memanfaatkan data SIM dan Kemajuan Mingguan dua

Mingguan secara konsisten dan bertanggung jawab. d) Memastikan validitas data dengan mekanisme melakukan uji

petik/sampling/spot check secara rutin maupun berkala. e) Melaksanakan monitoring, supervisi dan penguatan secara rutin dan

terprogram. f) Kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi harus dilakukan oleh setiap lini

manajemen. g) Mewujudkan mekanisme pengendalian partisipatif di tingkat Kelembagaan

Masyarakat/BKM/LKM dan UP‐UP dengan difasilitasi proses maupun pembelajarannya oleh Fasilitator (Faskel).

2) Pola Pengendalian Tidak Langsung Prosedur ini dikembangkan dengan melakukan amatan dalam bentuk analisis hasil capaian, baik dari sisi progres maupun dari sisi proses. Capaian progres diketahui melalui pengamatan terhadap data mingguan dan 2 mingguan, sedangkan capaian proses melalui pengamatan terhadap data SIM. Acuan untuk capaian progres adalah Master Schedule Nasional, sedangkan acuan capaian proses adalah indikator dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; yang dijabarkan dalam Key Performance Indicators (indikator kinerja kunci). Capaian progres dan capaian proses ini secara periodik, dalam periode bulanan, ditayangkan melalui web‐site. Prosedur pengendalian ini untuk memberikan jaminan, bahwa proses yang sedang berjalan dilakukan sesuai dengan urutan kegiatan dan substansi yang terkategorikan dalam SIM maupun PAD. Proses analisis data dalam pengendalian tidak langsung, yang menjadi tugas dari seluruh pihak, diatur dan ditetapkan sebagai berikut: 1) KMP melakukan analisis terhadap capaian progres data kuantitatif Mingguan dan

Bulanan, baik terhadap urutan kegiatan maupun terhadap kecepatan capaian progresnya.

2) Capaian Indikator Kinerja berbasis SIM, dengan fokus analisis terhadap dua hal yaitu menyangkut capaian alur proses Pemberdayaan/Penyiapan Masyarakat (PM) dan capaian pencairan/penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang harus dilakukan oleh KMW

3) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) berbasis mekanisme PPM dan CHU (Complaint Handling Unit) KMP harus melaporkan semua laporan pengaduan masyarakat di semua tingkatan, baik yang telah difasilitasi, sedang difasilitasi, maupun yang belum difasilitasi.


4) Verifikasi data‐data program dilakukan secara berjenjang pada jalur fungsional konsultan mulai dari fasilitator kelurahan sampai dengan KMP.

5) Berdasarkan analisis terhadap sumber‐sumber data sekunder, TL‐Provinsi dan KMP melakukan verifikasi terhadap data‐data yang masuk dari lapangan (di tingkat fasilitator). Apabila ditemukan adanya data yang tidak rasional, data tidak terisi/tidak lengkap, data yang urutannya tidak logis, adanya kesalahan input data maupun anomali data yang lainnya, maka KMP dan TL‐Provinsi segera menyampaikan informasi tersebut ke sumber data terkait (Fasilitator), dengan tembusan kepada OSP dan Tim Advisory (jika terkait penerapan pedoman dan konsep program). Data tersebut selanjutnya harus divalidasi di tingkat lapang oleh fasilitator, sebelum dikirim kembali ke TL‐Provinsi, dengan tembusan ke PD‐OSP, dan kepada Tim Advisory sebagai perbaikan data.

3) Pola Pengendalian Langsung Prosedur pengendalian langsung merupakan tata‐cara / metoda pengendalian yang dilakukan secara langsung di lapangan, dengan melakukan proses pendampingan atau kunjungan secara langsung untuk mengamati proses yang sebenarnya terjadi di lokasi kegiatan. Pengendalian langsung terhadap kegiatan pelaksanaan, ditetapkan dan diatur dengan menggunakan tata‐cara sebagai berikut: Pemantauan ( Monitoring )

Kegiatan pemantauan atau monitoring dilakukan dengan melaksanakan kunjungan langsung di masing‐masing wilayah penugasan dalam lingkup regional maupun provinsi. Kegiatan ini untuk melakukan sampling pengendalian tentang status pelaksanaan kegiatan dan penyiapan media‐media bantu yang dibutuhkan, serta monitoring terhadap pemanfaatan dana BLM yang sudah dicairkan. Dalam monitoring ini ditujukan pada beberapa fokus kegiatan, yang antara lain meliputi: penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, fasilitasi siklus/alur proses program di masyarakat, kegiatan infrastruktur, dana bergulir serta manajemen keuangan.

Supervisi Kegiatan supaervisi (uji petik) merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan satu tahapan/siklus kegiatan selesai difasilitasi di masyarakat. Supervisi ini merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan serta sesuai dengan koridor yang telah disusun dalam Pedoman/petunjuk yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan mekanisme uji petik yang telah ditentukan (proporsional terhadap jumlah kelurahan dampingan).

Penguatan Kapasitas Pelaku (tingkat TL‐Provinsi, Korkot, dan Fasilitator Kelurahan) Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong tingkat capaian kegiatan berdasarkan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Master Schedule, serta meningkatkan kinerja sesuai yang diharapkan berlandaskan pada tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab penugasan dari masing‐masing personil.

Berdasarkan pengaturan dan tata‐cara pengendalian yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan SDM/personil yang harus bertanggung jawab untuk melakukan proses pengendalian dimaksud, seperti berikut:

Unsur pelaksana pengendalian progres maupun substansi, dikelompokkan berdasarkan struktur organisasi dan hirarki manajerial yang ada, dimana untuk


unsur pengendali di tingkat lapangan ada di bawah tanggung jawab Korkot dan Fasilitator Kelurahan.

Tim OSP dan Provinsi melalui para tenaga ahli (spesialis) bertanggung jawab sebagai unsur pengendali di tingkat regional dan provinsi.

Tim KMP dalam kapasitasnya sebagai koordinator pengendali dan penggerak implementasi di tingkat pusat, melalui seluruh Sub‐Tim dan Unit‐unitnya akan bertanggung jawab sebagai unsur pengendali kegiatan di tingkat Nasional.



BAB II KETENTUAN UMUM


2.1. Pengendalian Mutu Sebagai Upaya Pemastian Kualitas (Quality Assurance)

Pada suatu proses kegiatan yang hanya berorientasi pada produk tunggal maka umumnya kita hanya menerapkan pendekatan Pengendalian Kualitas (Quality Control). Akan tetapi dalam bentuk kegiatan atau proyek yang kompleks (seperti PNPM‐MP), maka Pengendalian Kualitas (Quality Control) harus didudukkan dalam kerangka Pemastian Kualitas (Quality Assurance). Hubungan antara prinsip Pengendalian Kualitas (QC) dengan Pemastian Kualitas (QA) dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 2.1. Hubungan Pemastian Kualitas dan Pengendalian Kualitas

Kemudian kualitas dalam program pemberdayaan semacam ini hendaknya dipandang sebagai kepuasan dari pengguna layanan (penerima manfaat) program secara berjenjang, terutama masyarakat dan pemda sebagai klien utama konsultan.

2.2. Strategi Pengendalian Mutu

a. Membangun Kesadaran semua pihak terhadap pentingnya Pengendalian Kualitas dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Bahwa seringkali tidak berjalannya upaya pengendalian terjadi karena justru belum tumbuhnya kesadaran bahwa Pengendalian adalah tanggung jawab bersama dalam rangka menjamin agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Salah satu hal yang paling penting adalah memahami tujuan dan indikator keberhasilan program sebagai basis pengendalian itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan dengan kegiatan coaching terus menerus disetiap tahapan yang dilakukan.


b. Menjadikan Pengendalian mutu dalam rangka Pemastian Kualitas Pengendalian mutu harus terintegrasi dengan pemastian kualitas, adalah sangat tidak mungkin kegiatan pengndalian mutu berdiri sendiri dari pemastian kualitas. Sistem monev harus dikembangkan sejak awal dari mulai perencanaan seperti menentukan tujuan, sasaran, indikator dan aktivitas program. Untuk memastikan kualitas, maka manajemen mengembangkan sistem, standar operasional dan prosedur agar tercipta satu tingkat kepercayaan yang tinggi dalam proyek, kemudian pengendalian kualitas dilakukan untuk mengukur apakah pelaksanaan telah memenuhi sistem, standar operasional dan prosedur yang telah di tetapkan, dan selanjutnya melakukan umpan balik perbaikan jika terjadi kesalahan.

c. Memanfaatkan Data SIM dan Quick Status sebagai Referensi Utama Semua Pihak

Untuk sebuah kegiatan yang masif dan jangkauan yang sangat luas,maka sangat tidak mungkin menghindari pengelolaan data yang serba cepat dengan SIM sebagai alat Sebagai sumber data, SIM sejak awal memang dirancang oleh manajemen sebagai sumber Informasi dalam menetapkan kebijakannya. Karena itu, informasi yang tersedia sudah disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan ditangani secara khusus oleh satu Tim profesional di bidang Teknologi Informasi. Dari data SIM inilah pihak manajemen merumuskan berbagai kebijakan dalam mengendalikan kegiatannya. Sedangkan Quick Status (QS) dirancang sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan yang akan memberikan data secara cepat tentang status kegiatan di setiap tahapan siklusnya khususnya tentang rencana dan realisasinya. Jika kualitas datanya bisa dipertanggungjawabkan tentu pengendalian PNPM‐MP bisa optimal. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa SIM dan QS tidak akan berguna jika isinya tidak sesuai dengan yang dilakukan atau bahkan jika tidak diinput sama sekali oleh Asmandat (Asisten Manajemen Data) di tingkat Kota/kabupaten. Oleh karena itu perlu dibangun SIM yang berbasis kebutuhan semua pihak yang ditunjang oeh kesadaran dan kejujuran terhadap data dan informasi dan semua pelaku.

d. Untuk menguji data SIM dan mengukur tingkat pemahaman terhadap subtansi

siklusnya maka dilakukan Uji Petik (random sampling) berbasis user dan customer, yang dilakukan sesuai dengan siklus pelaporannya Tujuan PNPM‐MP dicapai melalui suatu mekanisme yang disebut siklus proyek. Di setiap tahapan siklus, satu rangkaian kegiatan harus dilakukan hingga tuntas untuk bisa masuk tahapan siklus berikutnya. Jika ada tahapan yang dilewati, makna muatan pesan/substansi yang menjadi inti proses pemberdayaan di PNPM‐MP akan sirna. Untuk menjaga agar substansi siklus tersebut tidak hilang maka di setiap tahapan siklus, perlu dilakukan pendalaman informasi pelaksanaan siklusnya sekaligus untuk mengukur kesiapan memasuki siklus berikutnya. Kegiatan pendalaman informasi ini dilakukan melalui uji petik dengan metode penelitian kualitatif baik di sisi pengguna maupun pemanfaat.

e. Melaksanakan Pengendalian Mutu Partisipatif

Di dalam upaya pemberdayaan masyarakat, maka Pengendalian Mutu yang sejalan adalah dengan melakukannya secara partisipatif. Bahwa pengendalian adalah sarana untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pencapaian kegiatan dan juga melakukan tindakan korektif bersama atas pengendalian yang dilakukan. Kegiatan


pengendalian mutu partisipatif akan melibatkan semua pihak melalui kegiatan refleksi dan assessment.

f. Pengendalian Mutu Dilakukan oleh Setiap Lini Manajemen (KMP , KMW dan

Korkot) di setiap Siklus PNPM‐MP dirancang sebagai gerakan yang terpadu melalui proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak di tingkat pusat, daerah maupun di tingkat lapangan. Sebagai proyek pemberdayaan, pelaku di setiap lini manajemen, dari tingkat lapangan sampai tingkat pusat dituntut menjadikan kegiatan pengendalian mutu sebagai kegiatan yang integral dengan seluruh kegiatannya agar terbangun suatu mekanisme pengawasan dan koreksi internal di lingkungan pelaku. Jika pengawasan dan koreksi internal tersebut sudah terbangun maka proses pemberdayaan dengan makna pembelajaran bisa lebih optimal. Monitoring dengan random sampling di level KMP sebesar 1% dari jumlah kelurahan dampingan, di level KMW minimal bervariasi pada 2%, 5%, dan 10% , di level Korkot minimal 50% .

g. Integrasi SIM dan Monitoring‐Supervisi di Semua Lini

Bahwa kegiatan monitoring dan supervisi tidak dapat dipisahkan dari SIM, oleh karenanya perlu kerjasama yang padu antar SIM dan para tenaga ahli dalam menentukan indikator yang akan diukur, data yang akan dilaporkan, cara menganalisisnya dan menggunakan data tersebut untuk evaluasi kegiatan. Pada PNPM‐MP, keterlibatan Tenaga Ahli SIM; Tenaga Ahli Monev serta Tenaga Ahli lainnya di KMW dan seluruh asisten di Korkot dalam mengintegrasikan ini sangatlah penting. Kegiatan monitoring dan supervisi harus menjadi perhatian dan dilakukan oleh seluruh pelaku di semua tingkatan (lini).

h. Menjadikan temuan pihak lain untuk referensi pengendalian

Bahwa sebagaimana lazimnya proyek pemerintah yang didanai oleh lembaga donor (Bank Dunia, Islamic Development Bank, atau lainnya) selalu dilakukan monitoring dalam bentuk dan mekanisme sesuai ketentuan masing‐masing lembaga; antara lain : misi supervisi, misi dukungan implementasi, dan lain‐lain. Agendanya adalah juga dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan secara langsung. Hasil‐hasil dan rekomendasi dari misi tersebut harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholders PNPM‐MP. Disamping itu, sesuai layaknya proyek pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh BPKP dan juga akan menghasilkan hasil temuan BPKP, yang juga perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Oleh karena itu seluruh pihak terutama jajaran konsultan perlu menjadikan hasil‐hasil temuan tersebut sebagai salah satu referensi sekaligus sarana dalam pengendalian kegiatan di lapangan. Referensi lain yang perlu ditindaklanjut dan menjadi dasar dalam pengembangan kegiatan dan sistem adalah hasil studi oleh Konsultan Evaluasi.

i. Menjadikan pelaporan tepat waktu yang dibuat berjenjang sebagai bahan referensi

untuk melakukan tindak‐lanjut Salah satu input yang dipakai dalam melakukan analisa di monev adalah laporan hasil kegiatan di lapangan. Pelaporan yang tepat waktu, maka akan memperkaya referensi untuk menentukan langkah tindak‐lanjut.


2.3. Sasaran Pengendalian Mutu

Aspek‐aspek yang menjadi sasaran pengendalian mutu meliputi : a. Kegiatan Siklus Masyarakat, terdiri dari :

Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, Pembangunan BKM / LKM, Pengorganisasian KSM, Perencanaan Partisipatif Penyusunan PJM Pronangkis, Tinjauan Partisipatif, Rembug Warga Tahunan.

b. Pelaksanaan Kegiatan Tridaya :

Pembangunan infrastruktur, Pengelolaan pinjaman bergulir, dan Kegiatan sosial.

c. Pengelolaan Keuangan Masyarakat, terdiri dari :

Keuangan BKM/LKM yang dikelola Sekretariat Keuangan BKM/LKM yang dikelola Unit Pengelola.

2.4. Jenjang Pengendalian Mutu

a. PMU / Satker P2KP menetapkan tujuan, output dan sasaran program dan kemudian dituangkan di dalam kontrak kegiatan. PMU / Satker P2KP menjalankan sistim monitoring dan pengendalian internal kepada jajaran pelaksana PNPM‐MP terhadap Kontrak yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian mutu PNPM‐MP dilakukan oleh pelaku di setiap lini manajemen, melalui : KMP (di tingkat Pusat) bersama semua Unit Kerja (Capacity Building, Monev,

Local Government, MK/KM, Infrastruktur, PLPBK, Livelihood) KMW (di tingkat OC/OSP) bersama TL dan semua TA Ditingkat Kota/Kabupaten bersama Korkot dan semua Askorkot (Sosial, Ekonomi,

Infra, Urban, Mandat).

c. Pengendalian mutu melalui kegiatan monev juga dilakukan secara partisipatif antara konsultan dan masyarakat atau pemda.

d. Disamping jalur fungsional, ada juga kegiatan monev yang dilakukan oleh stakeholders PNPM‐MP melalui Bank Dunia /IDB dan juga BPKP, untuk ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak.


Gambar 2.2 Jenjang Pengendalian Mutu


BAB III TAHAP PELAKSANAAN


3.1. Metodologi a. Kegiatan pengendalian dimulai dengan menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan

kegiatan (termasuk sistem pengendalian). Salah satu kelengkapan yang diperlukan adalah Master Schedule yang memuat deskripsi kegiatan, durasi, waktu dan penanggung jawab kegiatan di berbagai level.

b. Untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan SOP dengan baik maka dilakukan pengendalian tidak langsung melalui analisis data kuantitatif dan informasi PNPM ‐ MP yang diperoleh dari : 1) SIM, Website PNPM Mandiri Perkotaan, QS, dan informasi dari Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat (PPM) 2) Analisis Laporan bulanan dari konsultan (KMP/KMW) 3) Analisis Laporan hasil monitoring, supervisi, dan evaluasi 4) Hasil supervisi teknis PMU dan Konsultan.

c. Didukung dengan kegiatan pengendalian langsung berbasis data kualitatif yang

dilakukan dalam bentuk : 1) Melakukan uji petik melalui metode sampling dan indepth interview berbasis

pengguna dan pemanfaat untuk menilai kesesuaian data dan prosedur pelaksanaan kegiatan dengan berbasis kepada data SIM dan QS yang ada

2) Dilakukan refleksi dan assessment partisipatif semua pihak untuk melihat lebih dalam atas capaian yang dilakukan dan kemudian menyusun rencana kerja dan tindak lanjut perbaikan

3) Dalam pelaksanaannya kegiatan monitoring secara langsung ini dapat dilakukan bersama‐sama atau terpisah dengan lembaga donor , BPKP dan lainnya.



3.2. Tahap ‐ Tahap Pengendalian Mutu a. Tahap Pengendalian Tidak Langsung

Pengendalian tidak langsung adalah pengendalian yang dilakukan oleh KMP kepada KMW, atau juga KMW kepada Korkot melalui instrumen‐instrumen yang ada dalam progam ini, seperti dari data SIM dan Analisa datanya, Quick Status dan dari database manual (laporan‐laporan) yang dimiliki. Pemanfaatan SIM memperhatikan aspek‐aspek sebagai berikut : 1) Fungsi SIM dalam Pengedalian Mutu PNPM‐MP

SIM dalam kegiatan pengendalian mutu memiliki fungsi sebagai : Sebagai sarana untuk entry data awal atau baseline, proses maupun output Sarana penggalian data dan informasi terutama yang bersifat kuantitatif

sesuai indikator PNPM‐MP yang telah ditetapkan. Sebagai basis data untuk analisis capaian program secara nasional, maupun

wilayah dampingan per KMW Hasil analisis yang dibuat digunakan untuk menyusun laporan kegiatan

program oleh masing‐masing pelaku di berbagai tingkatan, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan tindak lanjut

2) Data yang akan dianalisa Pada prinsipnya semua data yang telah ada dalam glosary SIM, mencakup output pendampingan yang dilakukan baik di tingkat Pemda maupun di tingkat masyarakat. Akan tetapi setidaknya ada beberapa data yang akan dianalisa dari SIM secara periodik (1 bulan sekali) dan akan di report per KMW yaitu: Capaian kegiatan pendampingan tingkat masyarakat, ditinjau dari kesesuaian

dengan indikator keberhasilan program (key performance indicatror, KPI) di seluruh KMW. Indikator keberhasilan program terlampir.

Capaian kegiatan pendampingan tingkat kota, apakah sesuai indikator keberhasilan program (KPI) di seluruh KMW.

Pelaksanaan kegiatan PLPBK (Optional kota/kab per KMW) Capaian kegiatan pendampingan tingkat masyarakat, ditinjau dengan

indicator logical frame works Penilaian kinerja TIM KMW dalam bidang fasilitasi (pelaksanaan tugas) di

tingkat provinsi dan kota/kabupaten Selain itu, ada data yang diambil secara insidentil dan di update dalam periode waktu tertentu, yaitu data tentang : Profil Kelurahan / BKM Profil Kota/Kabupaten

Pemanfaatan Quick Status (QS) memperhatikan aspek‐aspek sebagai berikut : 1) Fungsi QS dalam Pengendalian Mutu PNPM‐MP

QS dalam kegiatan pengendalian mutu memiliki fungsi sebagai: Sebagai sarana untuk entry data progres kegiatan tingkat desa/kelurahan

maupun tingkat kota dari sisi waktu. Sisi waktu yang dimaksud mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi

pelaksanaan suatu kegiatan.


Sarana penggalian data dan informasi terutama menyangkut progres kegiatan lapangan dilihat dari master schedule yang telah disusun, apakah sesuai dengan koridor waktu yang telah ditetapkan.

2) Data yang akan dianalisa

Yang akan dianalisa terutama adalah progres tahapan pendampingan tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kota dilihat dari sisi waktu. QS harus dapat menggambarkan ketepan waktu setiap kegiatan di setiap tingkatan lokasi sasaran.

Terdapat 4 langkah utama dalam pengendalian tidak langsung, yaitu; menentukan standat mutu, pemeriksaan mutu, tindakan korektif dan perencanaan kontinuitas perbaikan. 1) Standar Mutu:

a) Program ini menggunakan pengendalian tidak langsung berdasarkan 3 sumber utama yaitu; Data SIM PNPM‐MP, digunakan untuk merekam seluruh data kegiatan

yang telah dilaksanakan. Master Schedule/Quick Status, digunakan untuk mengukur kegiatan dari

sisi waktu pelaksanaan. Laporan KMW.

b) Seluruh capaian data dan informasi yang dihasilkan dari SIM PNPM‐MP harus bersumber dari satu pintu pengendalian yaitu sim online yang terdapat pada web p2kp.org.

c) Sedangkan alat ukur yang dijadikan pengendalian data SIM ada 2 aspek, yaitu; Aspek kuantitas data, yang berhubungan dengan kelengkapan data. Aspek kualitas data, terdapat 3 komponen utama yang berhubungan

dengan kualitas data yaitu; validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengiriman data. Ketiga komponen tersebut dapat dilakukan pengukurannya dengan menggunakan instrumen uji petik, teleconfren dan laporan‐laporan.

d) Kedua aspek pengendalian data SIM tersebut, pada dasarnya untuk menjadi dasar dalam perhitungan dari KPI (Key Performance Indicator).

e) Key Performance Indicator (KPI) inilah yang menjadi standar mutu dalam pengendalian mutu tidak langsung.

2) Pemeriksaan Kualitas/mutu:

a) Pelaku pada tingkat Korkot, KMW dan KMP secara periodik wajib melihat hasil kelengkapan data SIM dan capaian indikator di web www.p2kp.org secara online, sedangkan pemeriksaan detil dapat dilihat pada format manual SIM dan aplikasi SIM offline.

b) Untuk menjamin aspek kuantitas dan kualitas data dan informasi yang dihasilkan oleh data SIM maka pengendalian kedua aspek tersebut dikendalikan oleh TA SIM yang ada di KMW.

3) Melaksanakan Tindakan Korektif:

a) Bila ditemukan data SIM yang kosong, anomali dan inkonsistensi maka data akan dikembalikan lagi ke sumber data yang ada di Tim Faskel, dan pihak Korkot wajib melakukan verifikasi kembali.


b) Hasil verifikasi akhir dari Korkot menjadi pegangan asmandat korkot untuk melakukan proses inputing data, sampai dengan pengiriman data ke database server PNPM‐MP.

4) Perencanaan Kontinuitas Perbaikan:

a) Alat untuk mengukur pengendalian data dan Informasi SIM yang telah dilakukan oleh TA SIM KMW berjalan baik atau tidak, maka diperlukan evaluasi kinerja SIM KMW setiap tiga bulan.

b) Hasil evaluasi kinerja SIM 3 bulanan ini akan ditayangkan di web www.p2kp.org.

b. Tahap Pengendalian Langsung

Yang dimaksud dengan pengendalian langsung di sini adalah bentuk kegiatan monitoring dan supervisi di lapangan dengan pemilihan lokasi sasaran melalui metode purposive random sampling. Pengentrian tentang hal ini biasa dikenal juga dengan istilah uji petik. Pelaksanaan Uji petik terutama dilakukan dalam rangka untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui kesesuaian antara data SIM maupun QS yang telah di entry dengan kondisi eksisting di lapangan.

1) Prinsip Uji Petik

Uji Petik sebagai aktifitas dalam melakukan cross check terhadap proses fasilitasi pendampingan PNPM‐MP di masyarakat maupun di tingkat pemda, yang sudah selesai dilaksanakan, untuk mendapatkan informasi pembanding data yang ada dengan realitas di lapangan. Beberapa prinsip uji petik secara umum : a) Tepat Waktu: uji petik harus dilaksanakan tepat waktu agar hasilnya bisa

dimanfaatkan secara optimal memberi masukan bagi peningkatan atau perbaikan kualitas kegiatan terutama untuk lokasi‐lokasi yang belum menyelesaikan kegiatan pada satu tahapan tertentu

b) Efektif dan Efisien: uji petik harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, baik dari sisi metode yang digunakan dan juga instrumennya, dapat menjangkau lokasi‐lokasi kunci yang bisa memberikan gambaran secara umum capaian pelaksanaan program di wilayah tertentu serta menghimpun informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tajam.

c) Dapat dipertanggungjawabkan, bahwa pelaksanaan uji petik harus dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dan jujur. Harus jelas metodenya dan lokasi serta sasaran uji petiknya.

2) Sasaran Uji Petik

Sasaran pelaksanaan uji petik selama siklus pendampingan PNPM‐MP, dibagi pada 4 lokasi sasaran ; Lokasi tahun intervensi‐1, Lokasi tahun intervensi‐2 Lokasi tahun intervensi‐3 dan Lokasi tahun intervensi‐4; pada setiap siklus di tingkat basis atau masyarakat dan tingkat kota, dengan jumlah sasaran yang berbeda, yaitu sebagai berikut: KMP = minimal 1% dari jumlah kelurahan dampingan yang ada di KMW dan

dipilih secara acak; atau disesuaikan dengan TOR penugasan KMP KMW = minimal 3% atau 5% atau 10% dari jumlah kelurahan dampingan yang

ada di Korkot dan dipilih secara acak;


Korkot = minimal 50% dari jumlah kelurahan dampingan yang ada di Tim Faskel dan dipilh secara acak.

a) Pendampingan tingkat masyarakat; Uji Petik 1: Pemanfaatan BLM dan pelaksanaan kegiatan oleh KSM Uji petik 2 : – Fasilitasi Review PJM Pronangkis Desa/Kelurahan berbasis MDG’s,

Pelaksanaan tugas BKM,UP,Relawan – Penguatan Kelembagaan masyarakat (BKM, UP, Relawan) untuk

kontrol sosial & Penguatan KSM Uji petik 3 : – Fasilitasi program kemitraan dengan pihak luar – Sinergi PJM Pronangkis Desa/kelurahan dalam Mekanisme

Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Pendampingan tingkat Pemda; Uji petik 1 : – Kesiapan Pemda dalam mendukung kegiatan kemitraan – Review Kebijakan & Program Nangkis kota/kab & Identifikasi

kebutuhan program nangkis Kota/Kab – Fasilitasi Perumusan/Penyempurnaan PJM Pronangkis kota/kab

berbasis MDG's Uji petik 2 : – Fasilitasi Kemitraan/Channeling Di Level Kota/Kab – Sinergi PJM Pronangkis Desa/kel dalam Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah – Fasilitasi Kegiatan Kemitraan

Uji petik 3 : Fasilitasi Kegiatan Replikasi PNPM‐MP

3) Pelaksana Uji petik kelapangan dilakukan oleh tim Korkot, tim KMW dan tim KMP. Pada tingkat Korkot laporan uji petik disusun oleh Korkot, di tingkat KMW laporan disusun oleh Tenaga Ahli Monev KMW dan pada tingkat KMP disusun oleh Tenaga Ahli Monev KMP.

4) Sampel

Sampel yang dimaksud adalah wilayah desa/kelurahan sasaran lokasi uji petik, yang ditentukan secara stratified random sampling berdasarkan kriteria wilayah sampel yang telah ditentukan. Penentuan kriteria sampel, adalah: a) Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan tepat

waktu sesuai dengan Master Schedule tetapi capaian tidak sesuai (dibawah) indikator kinerja kuantitatif.

b) Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan terlambat tetapi capaian indikator sesuai/melebihi terhadap indikator kinerja kuantitatif.

c) Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan Master Schedule dan capaian indikator sesuai dengan/melebihi terhadap indikator kinerja kuantitatif.

d) Desa/Kelurahan yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan terlambat dan capaian indikator tidak sesuai (dibawah) indikator kinerja kuantitatif.


Disamping kriteria tersebut hal‐hal sebagai berikut juga harus menjadi pertimbangan: a) Bahwa desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang belum

pernah dikunjungi dilakukan uji petik b) Lokasi‐lokasi yang bermasalah yang sumber datanya dapat dilihat dari: Hasil

misi supervisi Bank Dunia, PAR dan PIAR hasil misi supervisi IDB, temuan BPKP, hasil temuan PPM, Monitoring pembukuan, Temuan Monev dll

c) Rekomendasi KMW berdasarkan pertimbangan‐pertimbangan pemahaman kondisi wilayah, sebaran di seluruh kota/kabupaten baik dari aspek geografis, budaya, dll.

Dari hasil penentuan wilayah desa/kelurahan wilayah sampel berdasarkan pada kriteria sampel, maka langkah selanjutnya penentuan desa/kelurahan sampel sesuai jumlah yang ditetapkan. Tatacara perhitungan sampel ditetapkan sesuai petunjuk teknis setriap aspek sasaran pengendalian.

Disamping kriteria tersebut hal‐hal sebagai berikut juga harus menjadi pertimbangan: a) Bahwa desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang belum

pernah dikunjungi dilakukan uji petik b) Lokasi‐lokasi yang bermasalah yang sumber datanya dapat dilihat dari: Hasil

misi supervisi Bank Dunia, Temuan BPKP, hasil temuan PPM, Monitoring pembukuan, Temuan Monev dll

c) Rekomendasi KMW berdasarkan pertimbangan‐pertimbangan pemahaman kondisi wilayah, baik dari aspek geografis, budaya, dll.

Dari hasil penentuan wilayah Desa/Kelurahan wilayah sampel berdasarkan pada kriteria sampel, maka langkah selanjutnya penentuan Desa/Kelurahan sampel sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu sesuai dengan rasio per KMW.

5) Kriteria Wilayah Sampel tingkat kota/kabupaten

Sama dengan kriteria penentuan sampel tingkat kota/kab data Sebagai batasan dan dasar penentuan lokasi kota/kab. uji petik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan basis data SIM dan QS adalah sebagai berikut : a) Kota/kab yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan cepat tetapi

capaian tidak sesuai (dibawah) indikator kinerja kuantitatif. b) Kota/kab yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan terlambat tetapi

capaian indikator sesuai/melebihi terhadap indikator kinerja kuantitatif. c) Kota/kab yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan tepat waktu dan

capaian indikator sesuai dengan/melebihi terhadap indikator kinerja kuantitatif.

d) Kota/kab yang mendapatkan predikat progress pelaksanaan terlambat dan capaian indikator tidak sesuai (dibawah) indikator kinerja kuantitatif.

Disamping kriteria tersebut hal‐hal sebagai berikut juga dapat menjadi pertimbangan: a) Bahwa kota/kab yang dimaksud adalah kota/kab yang belum pernah

dikunjungi dilakukan uji petik


b) Kota/kab yang sedang melaksanakan kegiatan Replikasi/Kemitraan c) Rekomendasi KMW berdasarkan pertimbangan‐pertimbangan pemahaman

kondisi wilayah, baik dari aspek geografis, budaya, dll.

Dari hasil penentuan wilayah Kota/kab wilayah sampel berdasarkan pada kriteria sampel, maka langkah selanjutnya penentuan Kota/kab sampel sesuai jumlah yang ditetapkan yaitu minimal 30% total jumlah kota/kab per KMW. Dengan demikian pada setiap sasaran uji petik, akan ada 43 kota/kab pada setiap bulan yang diuji petik oleh KMP. Dalam prakteknya pelaksanaan uji petik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien maka uji petik di tingkat Kab/kota dan desa/kelurahan secara operasional akan berjalan bersamaan.

6) Metode

Metode atau cara pelaksanaan uji petik secara umum adalah sebagai berikut : a) Wawancara Responden, metode ini dilaksanakan terhadap responden

dengan tatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan pertanyaan dalam lembar uji petik. Dalam proses wawancara ini perlu diperhatikan teknik komunikasi dalam bentuk tanya jawab, tidak bersifat interogatif, tetapi lebih bersifat dialogis. Untuk tingkat desa/kelurahan responden sebenarnya tergantung dari obyek yang akan di uji petik, tetapi secara umum jika menyangkut BKM diharapkan terdiri atas unsur‐unsur berikut :

NO UNSUR Jumlah

Responden 1. Unsur aparat 1 2. Anggota BKM 2 3. Representasi Kelompok Perempuan 2 4. Representasi Warga miskin 2 5. Unsur tokoh masyarakat 1 6. Unsur KSM 1 Total 9

Sedangkan untuk tingkat kota/kab responden uji petik secara umum adalah sebagai berikut:

NO UNSUR Jumlah

Responden 1. Unsur KMW 2 2. Unsur KBP 2 3. Unsur TKPKD 2 4. Unsur FKA BKM 2 5. Unsur Pemprov 1 Total 9


b) Penelitian Dokumen dilakukan untuk mengecek akurasi data SIM. Informasi diperoleh dengan memeriksa berbagai dokumen yang ada di masyarakat seperti: Berita Acara (BA) pelaksanaan kegiatan per Siklus, Data SIM KMW, daftar hadir pertemuan, media sosialisasi yang beredar di masyarakat, modul pelatihan, catatan pembukuan dll.

7) Laporan hasil Uji Petik

Hasil uji petik di setiap KMW oleh KMP dikompilasikan oleh KMP ke dalam format laporan sebagai berikut: Setiap penguji petik melaporkan hasil uji petik per KMW yang terdiri dari: a) Tabel kompilasi hasil uji petik per KMW b) Tabel kompilasi responden per KMW

Kedua tabel hasil konsolidasi KMP tersebut selanjutnya akan ditayangkan dan di update di website PNPM MP setiap tanggal 10 terutama pada periode uji petiknya. Laporan hasil uji petik selanjutnya juga menjadi bahan analisa KMP yang dituangkan dalam laporan bulanan dan triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut: a) Pada tingkat Korkot, analisis hasil uji petik dalam bentuk naratif, dibuat

Kokrot dalam laporan bulanan Korkot b) Pada tingkat KMW, analisis hasil uji petik dalam bentuk naratif, dibuat KMW

dalam laporan bulanan KMW c) Sedangkan analisis secara detail, yang menjelaskan analisis hasil uji petik

beserta tindak lanjut yang telah dilakukan setiap bulan ( selama tiga bulan ) harus dilaporkan dalam analisis laporan triwulan KMW.

d) Laporan bulanan dan laporan triwulan KMW dikirimkan ke Team Leader KMP e) Team Leader KMP melalui TA Monev menyusun hasil uji petik secara agregat,

dan dilakukan analisis. Hasil analisis uji petik keseluruhan oleh TA Monev KMP disampaikan ke TL KMP untuk dijadikan bahan telaah dalam penyusunan strategi fasilitasi lanjut dari beberapa temuan selama proses uji petik berlangsung.

f) KMP akan menindaklanjuti hasil analisis uji petik yang dikirimkan oleh KMW, dengan memberikan masukan dalam menyusun langkah strategis KMW maupun Korkot ( dilakukan dalam forum KBIK KMW, pada saat monitoring).

c. Evaluasi Kinerja Pelaku dan Review

Kegiatan Evaluasi kinerja pelaku serta refleksi dan assesment adalah serangkaian kegiatan untuk mengkaji ulang proses pelaksanaan PNPM MP paruh waktu yakni proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri. Dalam menghasilkan isu‐isu strategis yang akan dijadikan bahan kebijakan baik dalam penyempurnaan konsep PNPM MP, KMP melaksanakan kegiatan Evaluasi kinerja pelaku serta refleksi dan assesment yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan kegiatan Mid‐Term Review pelaksanaan PNPM MP


1) Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji ulang pelaksanaan PNPM MP dari kondisi masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri dan memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan intervensi lanjut dalam membangun masyarakat madani dan pelaksanaan penguatan kapasitas pemda.

2) Keluaran yang diharapkan

a) Capaian pelaksanaan PNPM MP dalam Pembelajaran BLM tridaya, Review PJM, Penguatan Pranata BKM, penyusunan PJM Pronangkis berbasis MDG’s, pelaksanaan kegiatan Kemitraan.

b) Capaian pelaksanaan PNPM MP di tingkat kabupaten/kota (fasilitasi KMW terkait dengan PJM berbasis MDG’s, KBP, TKPKD, dan dukungan BOP pemda, SPKD)

c) Kinerja pelaku dalam melaksanakan kegiatan PNPM MP sejak kondisi masyarakat berdaya sampai pendampingan program lanjutan.

d) Rekomendasi pelaksanaan PNPM MP untuk intervensi lanjut dalam membangun masyarakat mandiri.

3) Ruang Lingkup

Untuk mencapai keluaran di atas dikembangkan melalui kegiatan sebagai berikut : a) Melakukan evaluasi kinerja BKM /UP‐UP dan KSM; b) Melakukan evaluasi kinerja fasilitator sebagai pelaku pemberdaya masyarakat

serta menemukenali pendorong dan penghambat aktivitasnya sebagai dasar peningkatan kapasitasnya sebagai pemberdaya masyarakat maupun untuk dampingan kemandirian masyarakat;

c) Melakukan evaluasi kinerja KMW dan Korkot serta menemukenali pendorong dan penghambat pelaksanaan kegiatannya sebagai dasar penentuan kebutuhan performance KMW dan Korkot dalam pendampingan phase lanjutan;

d) Melakukan review review pendampingan di tingkat kabupaten/kota; e) Melakukan Lokakarya baik di tingkat Propinsi/KMW dan ditingkat Nasional.

4) Alur Kegiatan dan Metodologi

Adapun alur kegiatan Mid‐Term Review ini terdiri dari sebagai berikut : a) Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja meliputi evaluasi BKM/UP‐UP BKM, KSM, Fasilitator, dan Koordinator Kota dilaksanakan oleh KMW dan evaluasi kinerja KMW oleh ‐ KMP.


Gambar 3.2. Jenis dan Alur Kegiatan Review Program

Kinerja konsultan (KMW, Korkot, Faskel)

Kinerja BKM, UP, KSM

Kinerja Pemda Kinerja Pelaksanaan Peta perkembangan BKM

Peta perkembangan pemda

Adanya peta permasalahan eksternal & Internal

Didapatkannya issue‐issue strategis rencana pendampingan selanjutnya

Adanya masukan kegiatan‐kegiatan yang harus dilakukan KMW

Adanya rekomendasi kepada stakeholder tingkat pusat untuk pendampingan selanjutnya

Adanya rencana kerja lokakarya propinsi

Teridentifikasinya pemahaman dan persepsi stakeholder thd PNPM MP saat ini

Teridentifikasinya komitmen para pihak tingkat propinsi terhadap upaya mnuju masyarakat mandiri

Teridentifikasinya peluang‐peluang kemitraan dengan para pihak tingkat propinsi

Adanya rekomendasi kepada stakeholder tingkat pusat untuk pendampingan selanjutnya

Terpetakannya pencapaian & permasalahan PNPM‐MP secara nasional

Rumusan kebijakan utk pendampingan selanjutnya secara nasional

Teridentifikasinya peluang‐peluang kemitraan dengan berbagai pihak

D IF A S IL I TA S I O L E H K M P

E VAL U ASI PA RT IS IP AT IF O L EH KM W

P e la ku (K on su l ta n ) K e le m b ag a an (BK M , UP , K SM ) P em d a P e la ksa na a n PN P M -M P scr u m u m

P NP M - M P

Su p er vis i ol eh KM P

L O K AK A R YA tk K M W R EF L E KS I & A SSE SM E N T

R e vi ew Pe nc ap a ia n

An a lis is M as al ah

A na l is i s SW O T

L o g fra m e m a t ri k An al is i s

M ID T E R M R E V IE W P R O V IN S I

M ID T ER M R E V IE W N A SI ON A L

D I FA S I L IT AS I OLE H K M P d iha d i r i o leh s tak e ho lde r

N as i ona l

D I FA S IL IT AS I O LE H O C /O S P

d iha d i r i o leh s ta k eho ld e r p ro v ins i

EVALUASI PARTISIPATIF KMW LOKAKARYA TK KMW MIDTERM REVIEW PROVINSI MIDTERM REVIEW NASIONAL


b) Lokakarya Tingkat Propinsi/KMW Lokakarya Tingkat Propinsi membahas hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja dengan melibatkan Tim Fasilitator, KMW, KMP, PMU/Proyek pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi.

c) Lokakarya Tingkat Nasional

Kegiatan di tingkat pusat merumuskan isu strategis dari hasil di setiap KMW melalui Lokakarya Mid‐Term Review di tingkat pusat , dengan menghadirkan para pemangku tingkat nasional (WB, Kementerian PU, Kemendagri, Bappenas) kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan kegiatan dan design pendampingan phase lanjutan.

d. Monitoring Stakeholders Pusat

1) Latar belakang Selain daripada sistem monitoring internal konsultan yang secara reguler menjadi alat pengendalian, sebagaimana tersebut diatas. Ada kegiatan monitoring yang dilakukan pihak lain sebagai stakeholders PNPM MP dan dilaksanakan secara resmi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing‐masing. Dalam PNPM MP setidaknya ada 3 (tiga) kegiatan monitoring yang juga dilakukan oleh stakeholders secara langsung kepada masyarakat ataupun pelaku PNPM MP, yaitu : Misi Supervisi Inter kementerian dan Bank Dunia/IDB Pengawasan rutin BPKP Konsultan Evaluasi

2) Fungsi Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh stakeholders ini mempunyai fungsi yang sangat penting, antara lain: Sebagai alat pengendalian pihak luar kepada pelaku PNPM MP khususnya

konsultan. Hasil‐hasilnya menjadi referensi bagi semua pihak untuk ditindaklanjuti dan

dilaporkan secara periodik oleh konsultan.

3) Memanfaatkan Hasil Temuan Misi Interkementerian & Lembaga Donor biasanya dilakukan secara periodik dan khusus (tematik). Dalam pelaksanaannya misi supervisi juga melibatkan seluruh stakeholders PNPM MP termasuk di dalamnya konsultan. Dari misi supervisi ini WB dan PAR/PIAR (IDB) lembaga donor (Bank Dunia, IDB, dll.) akan mengeluarkan Aide Memoire yang di dalamnya terdapat pernyataan‐pernyataan yang perlu ditindaklanjuti baik oleh semua pihak dari mulai PMU sampai dengan KMW dan faskel. Pemeriksaan BPKP biasanya dilakukan terutama pada akhir tahun Anggaran, sebagai sebuah kegiatan rutin BPKP sebagai instansi resmi pemerintah yang berkewenangan menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepada program‐program maupun proyek‐proyek dari pemerintah. PNPM MP adalah salah satu obyek pengawasan BPKP. Dalam pelaksanaannya BPKP melaksanakan pengawasan secara mandiri dan untuk hal‐hal yang bersifat teknis melibatkan KMW. Untuk menindaklanjuti hasil temuan BPKP tersebut.


Konsultan Evaluasi (KE) adalah konsultan yang direkrut oleh PMU untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara kualitatif untuk melihat dampak kegiatan PNPM MP secara keseluruhan dan diharapkan berlangsung secara independen. Dalam pelaksanaannya Konsultan Evaluasi mempunyai kegiatan dan metode tersendiri. Hasil daripada studi dari KE ini menjadi salah satu referensi dalam kegiatan Pengendalian PNPM MP. Untuk menindaklanjuti temuan‐temuan tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, terutama jajaran konsultan PNPM MP,yaitu: Mencermati hasil temuan untuk kemudian menindaklanjuti hasil temuan

tersebut dengan memberikan tanggapan secara tertulis dan kemudian melakukan tindakan korektif di lapangan

Tindakan korektif yang dilakukan harus dilaporkan perkembangannya secara periodik dan berjenjang dari mulai Faskel, KMW dan KMP kepada PMU dan juga Bank Dunia setidaknya dalam 2 minggu sekali.

Tindakan korektif menjadi tanggung jawab utama dari TA SIM/Monev dan kompilasi datanya akan dilakukan di tingkat Regional Manager yang dikoordinasikan oleh TA Monev KMP

4) EVALUASI

Forum evaluasi dilakukan melalui rapat‐rapat koordinasi inter‐kementerian maupun koordinasi dengan misi supervisi Bank Dunia.

Forum evaluasi juga dilakukan melalui rapat‐rapat koordinasi intern‐PNPM MP maupun koordinasi dengan Pemda. – Tim Fasilitator (di tingkat Fasilitator)

Setiap minggu, Tim Fasilitator melakukan evaluasi internal atas proses pendampingan yang telah dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang dihadapi serta mencari pemecahannya dan hasil evaluasinya langsung diimplementasikan dalam kegiatan lapangan.

– Koordinator Kota (di tingkat Korkot) Setiap dua minggu, Koordinator Kota melakukan Pertemuan dengan para Senior Fasilitator untuk mengevaluasi kemajuan dan kendala yang dihadapi di lapangan serta upaya pemecahannya. Sedangkan dengan seluruh Fasilitator, pertemuan Evaluasi dilakukan di setiap awal bulan. Setiap bulan dilakukan pertemuan evaluasi bersama Pemda Berdasarkan kemajuan kegiatan di tingkat Koordinator Kota.

– Konsultan Manajemen Wilayah (di tingkat OC/OSP) Setiap bulan KMW mengadakan evaluasi yang diikuti oleh semua TA dan Koordinator Kota. Data dasar sebagai bahan evaluasi adalah data SIM, analisis TA monev atas data SIM dan QS serta laporan bulanan Koordinator Kota. Hasil evaluasi KMW menjadi bahan untuk laporan bulanan KMW kepada KMP.

– KMP (di tingkat Pusat) Setiap bulan KMP mengadakan pertemuan evaluasi yang diikuti secara lengkap oleh TL, Co TL , TA KMP. Data dasar untuk bahan evaluasi adalah SIM, hasil analisa TA Monev atas data SIM dan QS, laporan Uji Petik KMW atas tahapan siklus dan laporan bulanan Korkot. Hasil evaluasi KMP digunakan sebagai dasar penyusunan laporan bulanan KMP kepada PMU/proyek dan Umpan Balik atas laporan KMW.


– Satker Setiap bulan Satker membahas kemajuan pelaksanaan lapang bersama KMP dan mengirimkan laporan ke interdep dan Worldbank tentang capaian kemajuan proyek.

Executing Agency menugaskan Konsultan Evaluasi (KE) untuk melakukan survey Base line data, Mid‐term review, dan Evaluasi dampak PNPM MP. Hasil‐hasilnya menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah RI dan juga pihak Bank Dunia, serta Islamic Development Bank (IDB)

PMU / Pimpro melakukan evaluasi kinerja internal PNPM MP berdasarkan masukan data/informasi hasil monitoring dan supervisi teknis PNPM MP, yang sumbernya: – SIM / Web dan Quick Status PNPM MP serta informasi dari UPM – Laporan bulanan dari konsultan (KMP/KMW) – Laporan TA Monitoring dan Evaluasi – Hasil supervisi teknis PMU dan Konsultan

Kegiatan Evaluasi Bersama di lakukan setiap kwartal melibatkan semua pihak secara partisipatif dari mulai tingkat masyarakat sampai dengan tingkat nasional.

5) ARUS PELAPORAN MONITORING

Secara berjenjang dan periodik setiap pelaku terkait baik dari jajaran pemerintah maupun konsultan pelaksana PNPM MP memberikan laporan kemajuan pelaksanaan di lapangan, hambatan/persoalan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian (agenda tindak lanjutnya). Data dan informasi melalui SIM / Web dan QS PNPM MP secara menerus

mengalir dari tingkat kelurahan, kota/kab, ke pusat Informasi PNPM MP. Tim Fasilitator berkewajiban memberikan laporan kemajuan pelaksanaan di

lapangan secara periodik pada tanggal 25‐29 bulan yang dilaporkan. Secara on line, data langsung di‐entry ke aplikasi SIM dan QS serta laporan tertulis diserahkan ke Koordinator kota.

Korkot memberikan Laporan bulanan pada tanggal 2‐3 bulan berikut dari bulan yang dilaporkan, tri‐wulan, Mid‐term, hingga akhir proyek, ke KMW dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Korkot juga memberikan laporan intrepretasi data SIM dan QS dengan basis analisis profile Fasilitator di wilayah penugasannya untuk diserahkan kepada KMW.

Setiap bulan pada tanggal 5 bulan berikut dari bulan yang dilaporkan, TA monev/SIM KMW membuat laporan hasil analisis data SIM dan QS dengan basis data profile Tim Fasilitator kepada TA monev KMP, dan TL KMW. Hasil analisis TA monev ini akan menjadi dasar laporan bulanan, tri‐wulan, Mid‐term, laporan akhir dan laporan khusus KMW kepada KMP.

Setiap bulan, Sub TA monev KMW pada tanggal 10‐12 bulan berikut dari bulan yang dilaporkan membuat analisis data SIM dan QS dengan basis data Koordinator Kota untuk dikirimkan kepada TA monev KMP. Analisis data SIM dan QS dan hasil Uji Petik Sub TA monev ini juga akan menjadi dasar laporan bulanan, tri‐wulan, dan mid‐term KMW kepada KMP.

Pada tanggal 12‐14 bulan berikut dari bulan yang dilaporkan, KMP mengeluarkan daftar lokasi uji petik


Kemudian KMP, KMW dan Korkot melakukan uji petik dari tanggal 15‐20 bulan berikut dari bulan yang dilaporkan,yang akan dilaporkan hasilnya pada tanggal 21‐22

KMP memberikan laporan bulanan pada setiap tanggal 22‐30, tri‐wulan, mid‐term dan akhir tahun kepada PMU/Proyek berdasarkan laporan analisis TA Monev KMP dan laporan KMW.

PMU meneruskan laporan KMP kepada Pemerintah Pusat (Tim Pengarah Interdep, Tim Pelaksana Interkementerian, Tim Pokja Nasional) dan World Bank)

Laporan hasil Konsultan Evaluasi (KE), dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Executing Agency dan pihak lembaga donor.


Gambar 3.3 Alur Pelaporan Pengendalian


6) TINDAK LANJUT MONITORING & SUPERVISI

Hasil‐hasil monitoring dan supervisi menjadi dasar bagi pengendalian, melalui penyempurnaan kebijakan, atau penyesuaian strategi operasional PNPM MP, yang berupa; Penyesuaian Strategi Operasional Penyempurnaan Petunjuk Teknis, Panduan pelaksanaan. Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Surat Instruksi PMU/Pimpro kepada konsultan (KMP/KMW) Tindak Lanjut pengendalian dan supervisi


LAMPIRAN


Lampiran 1 Indikator Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan

URAIAN INDIKATOR Pengumpulan Data dan Pelaku

Frekwensi Instrumen Penanggung-jawab

I. INDIKATOR DAMPAK (OUTCOME)

1. Peningkatan angka pengeluaran keluarga atau perbaikan akses ke pelayanan ekonomi dan sosial di 80% kelurahan pada tahun 2011.

Baseline survei & dampak (Awal,

pertengahan)

Baseline survey dan

survei dampak

Tim Koordinasi Nasional,

Bappenas, and WB; survei oleh

KE

2. Prasarana lebih murah 20% dibandingkan dengan yang dibangun dengan pola tidak bertumpu pada masyarakat, di 80% kelurahan.

Tahunan

SIM, Cek lapangan, dan survei

KMW/NMC, KE

3. Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap perbaikan pelayanan dan tata kepemerintahan setempat mencapai 80%

Tahunan

SIM, Cek lapangan, dan survei

KMW/NMC, KE

II. INDIKATOR HASIL

Komponen 1 Min. 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan rentan dalam

pertemuan2 perencanaan dan pengambilan keputusan Min. 40% tingkat kehadiran perempuan dalam pertemuan2

perencanaan dan pengambilan keputusan Min. 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan LKM

ditingkat RT/komunitas basis. LKM terbentuk di minimum 90% kelurahan. Min. 90% dari kelurahan telah menyelesaikan PJM

Pronangkis dan telah di ratifikasi dalam musyawarah warga. Min. 80% Pemerintah Kota/kab. menyediakan dana

pendukung: 20% untuk Pemkot/Kab. dengan kapasitas fiscal rendah dan 50% untuk Pemkot/Kab. dengan kapasitas sedang, tinggi dan sangat tinggi

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

Tahunan

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

Komponen 2: Jumlah dari setiap kegiatan prasarana, ekonomi dan sosial

yang diselesaikan di 80% kelurahan Min 70% dari prasarana yang dinilai memiliki kwalitas baik Min 70% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki

pinjaman beresiko ≥ 3 bulan < 10% Min 90% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki

rasio pendapatan dan biaya >125% Min 90% kelurahan dengan program dana bergulir memiliki

tingkat pengembalian modal >10%. Min 30% anggota KSM adalah perempuan.

Bulanan

Tahunan

Triwulan

Triwulan

Triwulan

Bulanan

SIM

Cek lapangan,

survey SIM

SIM

SIM

SIM

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

KMW/KMP

Komponen 3: 90% KMW menyediakan data secara akurat dan tepat

waktu melalui SIM. 70% LKM telah menyelesaikan audit keuangan tahunan.

Tahunan

Tahunan

Laporan

SIM

KMW/KMP

KMW/KMP


Lampiran 2

Logical Framework

PNPM Perkotaan – ICDD Project a. Phase I

Hasil yang Diharapkan

1. Setidaknya 1/3 dari 4.871 desa perkotaan (kelurahan) ditargetkan akan lulus dari daftar 'desa kurang‐berkembang', dua tahun setelah proyek selesai. Dari 4.871 kelurahan paling tidak terdapat sudah mencapai 20% dari pembangunan

infrastruktur utama (jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi, sekolah, pusat‐pusat kesehatan, pasar dll), 1 tahun setelah proyek selesai.

Paling tidak 20% dari masyarakat miskin dan keluarganya yang ada di kelurahan sasaran telah memiliki akses kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejumlah persentase anak yatim yang menerima bea siswa telah lulus SMP, 2 tahun setelah penyelesaian proyek.

Terdapat tenaga kerja langsung 2,4 juta orang (50% perempuan) dan secara tidak lansung tercipta 5 juta orang tenaga kerja dari jumlah penduduk, 1 tahun setelah penyelesaian proyek

Terdapat peningkatan volume perdagangan di wilayah sasaran sebesar 10%, satu tahun setelah proyek selesai

Tercipta tenaga kerja terampil dan peningkatan usaha mikro sebesar 15%, dua tahun setelah proyek selesai.

2. Paling tidak terdapat 3000 kegiatan usaha KSM yang berusaha dalam masyarakat dengan nilai 2,5 juta USD yang disediakan dengan fasilitas pinjaman mikro, dua tahun setelah proyek selesai.

3. Ada penguatan terhadap Kapasitas Kelembagaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengimplementasikan program‐program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, setelah proyek selesai.

Keluaran yang diharapkan

1. Terdapat 2785 orang fasilitator yang telah dilatih sebagai “Pelatih Utama” sampai bulan ke 6 dan 4871 BKM terbentuk dan dilatih oleh fasilitator pada bulan ke 4 sampai ke 5.

2. Semua desa kelurahan melakukan pemetaan swadaya dan menghasilkan PJM pronangkis pada bulan ke 5 – 6.

3. Semua desa kelurahan telah menyerahkan 'Open Menu' Final, yang diterima oleh masyarakat pada bulan 6 ‐8.

4. BLM disampaikan pada tiga tahapan yaitu 30% (sesuai dengan Renta Open Menu), 50% (setelah mencapai kemajuan 20%) dan 20% sisanya (setelah ada kemajuan sebesar 60%) dan harus diserap seluruhnya pada tahun 2010.

5. Semua desa kelurahan yang melaksanakan harus telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan Open Menu pada tahun 2011.

6. Sebanyak 3000 KSM telah dibentuk dan diberi pelatihan pada 24 bulan semenjak proyek dimulai.

7. PMU dan konsultan yang mempunyai kemampuan dan dapat bekerja secara efisien telah dibentuk dan bekerja baik ditingkat nasional, provinsi maupun di tingkat


kabupaten/kota pada bulan ke 2, tenaga ahli Monitoring dan Evaluasi telah ditempatkan pada bulan ke 2.

b. Phase II

Hasil yang Diharapkan

1. Setidaknya 1/3 dari 4.811 desa perkotaan (kelurahan) ditargetkan akan lulus dari daftar 'kurang‐berkembang daerah', dua tahun setelah proyek selesai. lapangan kerja langsung bagi 1,0 juta orang (wanita 35%) dan lapangan pekerjaan tidak

langsung bagi 1,0 juta orang dari target jumlah penduduk, yaitu satu tahun setelah proyek selesai.

volume perdagangan di wilayah proyek meningkat sebesar 10%, satu tahun setelah proyek selesai

terdapat peningkatan pada jumlah tenaga kerja terampil dan kegiatan usaha mikro sebesar 15%, dua tahun setelah proyek selesai.

2. Setidaknya 3000 kegiatan usaha kelompok mandiri akan bekerja secara berkelanjutan di dalam masyarakat; dan sedikitnya terdapat kegiatan keuangan mikro senilai USD20 juta yang diberikan kepada masyarakat, dua tahun setelah proyek selesai.

3. Kapasitas Kelembagaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah diperkuat dalam mengelola dan melaksanakan program‐program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat, setelah proyek selesai.

Keluaran yang diharapkan

1. Semua desa kelurahan telah menyerahkan 'Open Menu' Final, pada bulan 4. 2. Semua desa kelurahan telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang ada pada

Open Menu sampai dengan bulan ke 30. 3. Para KSM di 596 Kelurahan menerima USD 7 juta guna pengembangan keuangan mikro

dalam kurun waktu 12 bulan. 4. Pengembangan Sistem M & E yang komprehensif dan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) telah

dilaksnankan sampai dengan bulan 12. 5. Terdapat PMU dan Tenaga Konsultan yang mempunyai kemampuan dan bekerja secara

efisien, baik pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten pada bulan pertama.

KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org

PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 48048e-mail : [email protected]

www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org

Documents

Pedoman Teknis Pengendalian Mutu