PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2013

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN

BERBASIS TANAMAN TAHUNAN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dengan maksud untuk mengembangkan sistem pertanian berbasis Tanaman tahunan, lebih meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging, maka disamping berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsional, di DIPA sub-sektor Perkebunan sejak tahun 2007 telah dialokasikan kegiatan pengembangan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi dan dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka tahun 2014 dialokasikan kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan (kelapa sawit, kelapa dan karet) dengan terrnak sapi di 13 Provinsi dan 18 Kabupaten.

Disadari bahwa maksud tersebut akan dapat tercapai apabila dapat berkembang gerakan pengembangan integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi pada umumnya, dan pada perkebunan rakyat pada khususnya. Tumbuhnya gerakan dimaksud akan dapat berlangsung apabila secara teknis mudah dipahami dan terjangkau pelaksanaannya serta secara ekonomi cukup menguntungkan. Kondisi yang ada menggambarkan bahwa pilihan model yang paling menguntungkan belum sepenuhnya dapat diterapkan pelaksanaannya karena adanya berbagai keterbatasan, utamanya kecukupan

i

ketersediaan bibit unggul yang dipandang paling menguntungkan pada wilayah pengembangan.

Berkenaan dengan berbagai keterbatasan yang dimaksud, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis bagi semua pihak terkait di semua tingkatan, agar penyelenggaraan kegiatan tetap dalam kerangka tertib administrasi yang ditentukan dan tertib teknis yang harus dipedomani.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .. ...... .............................. i DAFTAR ISI ..... ..... ...... .............................. iii DAFTAR LAMPIRAN . ...... .............................. iv I. PENDAHULUAN ...... .............................. 1

A. Latar Belakang............. ..................... 1 B. Sasaran Nasional . . ............................. 7 C. Tujuan ..... ...... .............................. 7

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN .... ...... .............................. 9

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ... ...... .............................. 9

B. Spesifikasi Teknis .............................. 14

III. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................... 14 A. Ruang Lingkup .... .............................. 14 B. Pelaksana Kegiatan .......................... 19 C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan .......... 20 D. Simpul Kritis ..... .............................. 20

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN . ..... ...... .............................. 22

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .............. 22

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .... ...... . ............................. 23

VII. PEMBIAYAAN ... ...... .............................. 25 VIII. PENUTUP ..... ...... .............................. 25 LAMPIRAN ...... ..... ...... .............................. 27

Hal

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Integrasi Tanaman Tahunan- Sapi 2014 …............. 27

Halaman

iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Ciri umum usaha pertanian/perkebunan rakyat adalah: (i) Lahan usaha sempit; (ii) kurang memiliki akses keberbagai kemudahan yang diperlukan; (iii) tingkat produktivitas dibawah potensi normalnya; (iv) posisi tawar petani lemah, sehingga (v) kemampuannya sebagai sumber pendapatan keluarga cenderung terus menurun dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun terakhir ini diperkenalkan model pengembangan sistem agribisnis berbasis komoditas melalui pemanfaatan aset secara optimal.

2. Perkebunan rakyat kelapa sawit yang telah cukup berkembang dan akan terus dipacu kelanjutan upaya pengembangannya, berpotensi untuk pengembangan sistem agribisnis berbasis komoditi kelapa sawit dengan pengembangan cabang usahatani ternak intensif, mengingat: (i) tersedia limbah, hasil samping, dan hijauan secara berkelanjutan, (ii) uji coba paket teknologi pemanfaatan limbah dan hasil samping telah tersedia dan akan terus

1

berkembang; (iii) infrastruktur dan fasilitas penunjang relatif memadai, (iv) kelembagaan ekonomi petani telah cukup berkembang, (iv) bentuk pengusahaannya pada umumnya dalam bentuk hamparan dalam skala luas, karena harus terkait dengan unit pengolahan dengan kapasitas tertentu. Sedangkan faktor pembatas pengembangan ternak, khususnya sapi, adalah tersedianya pakan dan air secara cukup terjangkau dan berkelanjutan.

3. Pengembangan sistem usahatani diversifikasi berbasis tanaman karet dapat merupakan peningkatan, pengutuhan atau koreksi dari usahatani tanaman karet yang telah ada cabang usahataninya atau berasal dari tanaman karet monokultur.Kerangka umum konsep sistem usahatani diversifikasi berbasis tanaman karet adalah memanfaatkan secara optimal sumberdaya lahan perkebunan karet petani. Melalui upaya pengembangan integratif ini diharapkan tanaman karet dapat memperoleh pupuk dari limbah kotoran ternak sapi akan terjadi perubahan yang cukup mendasar karena sebelumnya belum pernah dilakukan pemupukan terhadap tanaman karet. Disamping itu akan banyak manfaat lain yang akan diperoleh seperti; (i) kebutuhan pangan dapat berasal dari

2

produksi sendiri, (ii) dapat dikembannngkan cabang usahatani baru hortikultura yang berkualitas, (iii) mengurangi resiko apabila ada penurunan harga atau kegagalan panen, serta (iv) berbagai manfaat lainnya.

4. Tanaman kelapa banyak dibudidayakan di perkebunan rakyat. Pemeliharaan pada tanaman kelapa masih belum diterapkan intensif karena dianggap Tanaman kelapa tetap dapat tumbuh dan menghasilkan dengan pemeliharaan terbatas, bahkan tanpa pemeliharaan sekalipun. Tanaman kelapa juga merupakan salah satu tanaman yang meskipun sudah berumur tua masih tetap menghasilkan sehingga kurang mendorong terjadinya peremajaan. Dengan cara pengusahaan semacam ini lahan-lahan kosong di bawah tanaman kelapa ditumbuhi belukar tanpa memberikan hasil, bahkan merupakan pesaing usaha pokok tanaman kelapa dan pada wilayah-wilayah tertentu menjadi sarang hama. Pengembangan integrasi ternak –kelapa merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan usahatani tanaman kelapa. dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya lahan perkebunan kelapa petani. dengan masukan input minimal sesuai dengan hara yang terangkut melalui panen hasil

3

produksi. Masukan input produksi diharapkan berasal dari limbah ternak karenanya ternak perlu dikandangkan.

5. Dewasa ini pemenuhan kebutuhan konsumsi daging nasional masih belum tercukupi, sehingga masih perlu diimpor dalam bentuk sapi potong dan daging, , seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Impor Sapi dan

Daging serta Populasi Sapi, Tahun 2010 – 2012 (000)

Impor Populasi Sapi

Tahun Sapi (kg)

Daging (Kg)

(ekor)

2010 210.665,9 90.505,7 13.582 2011 122.459,5 65.022,5 14.824 2012 82.197,5 39.419,2 15.981

Sumber: Ditjen Peternakan, Tahun 2013

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa keragaan impor 3 tahun terakhir Indonesia masih melakukan impor daging, sedangkan populasi ternak sapi meningkat.

6. Usaha ternak sapi seperti keragaan tersebut di atas pada umumnya dilakukan oleh peternak skala kecil dan keberadaannya di sentra-sentra wilayah

4

pertanian rakyat tradisional (sekitar 60% populasi ternak sapi potong berada di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), sedangkan usaha perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa umumnya di wilayah bukaan baru (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku). Oleh sebab itu percepatan penerapan pengembangan cabang usahatani ternak sapi pada wilayah perkebunan rakyat yang berbasis kelapa sawit, kelapa dan karet perlu didorong dan dipacu bahkan dibantu melalui berbagai upaya terencana, baik oleh unit fungsional maupun berbagai pihak yang terkait. Keberhasilan berbagai upaya yang dimaksud pada waktunya akan memberikan berbagai manfaat, baik dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi, bahkan dalam jangka panjang berpotensi untuk ekspor, juga memperluas penyebaran pusat-pusat produksi ternak, serta mempertangguh usahatani perkebunan kelapa sawit.

7. Uji coba integrasi pengembangan usahatani ternak sapi potong pada perkebunan kelapa sawit sudah mulai banyak dilakukan, sehingga semakin tersedia pilihan model-model pengembangan. Sesuai peluang yang tersedia dan potensi manfaat dalam

5

jangka panjang, maka pengembangan yang dipandang sesuai tidak sebatas penggabungan usaha ternak sapi dengan usaha perkebunan kelapa sawit, melainkan pengembangan sistem agribisnis berbasis perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu yang perlu dicari adalah model yang paling sesuai untuk diterapkan pada perkebunan rakyat kelapa sawit di setiap wilayah dari berbagai pendekatan pengembangan yang ada begutu pula dengan komoditi perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa.

8. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2014 dilakukan kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan - ternak sapi di wilayah perkebunan rakyat pada khususnya. Kegiatan tahun ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan serupa pada tahun 2007-2013. Agar pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka disusun PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INTEGRASI TANAMAN TAHUNAN DENGAN TERNAK SAPI.

6

B. Sasaran Nasional Perkebunan rakyat kelapa sawit, kelapa dan karet cukup berkembang dan akan dipacu terus yang berpotensi untuk pengembangan sistem agribisnis berbasis komoditi kelapa sawit, karet dan kelapa mengingat tersedianya limbah, hasil samping, dan hijauan secara berkelanjutan.

C. Tujuan

Kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi dilatar belakangi oleh pertimbangan untuk mempertangguh usaha perkebunan rakyat, sekaligus mendukung kebijakan swasembada daging, melalui pemanfaatan potensi yang tersedia pada perkebunan. Oleh sebab itu, kegiatan pengembangan integrasi perkebunan rakyat dengan ternak sapi ini dipandang masih perlu untuk memperkaya dan melengkapi berbagai kegiatan serupa yang telah dilakukan oleh unit fungsional, untuk mendukung tujuan jangka panjang, yaitu:

a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis tanaman tahunan;

b. Membudayanya gerakan pengembangan cabang usahatani ternak sapi;

7

c. Mendukung peningkatan populasi sapi untuk substitusi impor dan pada akhirnya untuk ekspor;

d. Mendukung kebijakan ketahanan pangan; e. Mendukung pengembangan wilayah;

8

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Konsepsi pengembangan integrasi tanaman tahuanan – sapi idealnya terdiri dari : 1 paket utuh untuk 1 kelompok tani dan setiap lokasi minimal 3 paket utuh. Setiap 1 paket utuh terdiri dari: 50 ekor sapi/kelompok tani, 2 ekor sapi/petani, kandang (kelompok/individu), obat-obatan, bantuan pakan, chopper (perajang pelepah dan daun), mesin pembuat pakan, mesin biogas untuk seluruh petani (untuk energi memasak dan penerangan), mesin pembuat pupuk, gerobak, studi banding, pelatihan ketrampilan teknis, fasilitasi timbulnya gerakan serupa secara swadaya.

Sesuai konsep pendekatan kegiatan, maka ruang lingkup paket bantuan meliputi :

(1). Paket dari sub-sektor perkebunan : alat pengolahan limbah & hasil samping kelapa sawit, alat pengolah kotoran sapi, sarana lain (gerobak dll), peningkatan ketrampilan teknis, studi banding dan pengawalan. (2). Paket dari sub-sektor peternakan : sapi, kandang, obat-obatan dll

9

Agar hasil uji coba masing-masing model pengembangan dapat menjadi acuan dalam langkah implementasi dalam bentuk gerakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, agar diperoleh gambaran pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu prinsip-prinsip pendekatan pelaksanaan kegiatan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui pendekatan kelompok, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing petani anggota kelompok atau dilaksanakan bersama secara kelompok;

2. Petani atau kelembagaannyanya dalam melaksanakan kegiatan perlu menerapkan paket teknologi anjuran (intensif) yang disampaikan melalui pelatihan;

3. Paket kegiatan uji coba masing-masing model diusahakan penyediaan komponen-komponennya secara lengkap;

4. Paket bantuan merupakan hibah dan pelaksanaan pengadaan kegiatan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan sapi mengacu kepada PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA LINGKUP SATKER DITJEN PERKEBUNAN

10

TAHUN 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;

4. Kelompok penerima bantuan bukan kelompok baru, tetapi kelompok yang sudah ada. Untuk propinsi yang karena kekhususannya, dapat ditempuh upaya modifikasinya sesuai karakteristik wilayah setempat;

5. Pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing model perlu dilakukan pencatatan secara tertib untuk dapat menjadi laporan akhir.

Dengan pertimbangan agar pelaksanaan kegiatan pengembangan masing-masing model keberhasilannya dapat menjadi acuan replikasi kelanjutan pengembangannya, penerapan pelaksanaan kegiatan ditempuh dengan kriteria:

1. Penentuan pilihan lokasi (mudah dijangkau, dukungan infrastruktur, kondisi kelembagaan petani dll);

2. Pilihan pendekatan kegiatan usaha (penggemukan atau usaha pembibitan);

3. Pilihan jenis sapi (pilihannya harus unggul, namun pada akhirnya tergantung ketersediaannya);

11

4. Pilihan pendekatan pemeliharaannya (kandang kelompok atau kandang individual);

5. Pilihan teknik pemeliharaan (pemanfaatan hasil samping dan limbah tanaman, penyediaan mesin pencincang pelepah dan daun, pilihan makanan penguat, ditambah hijauan dari luar kebun);

6. Pilihan pendekatan pemanfaatan limbah sapinya (pupuk, biogas);

7. Pilihan pendekatan bantuan kepada petani (bagi hasil, perhitungan tingkat bunga, perguliran pada diri sendiri, perguliran berjenjang dll).

Dari keragaan yang ada menunjukkan bahwa telah cukup beragam model pendekatan bantuan, baik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan, Pemerintah Daerah, Perbankan, ataupun penyandang dana/perusahaan ataupun kesepakatan masing-masing pelaku. Dengan pertimbangan dapat meningkatkan tumbuhnya keberlanjutan, disamping berbagai model pendekatan bantuan tersebut, pada usaha perkebunan kelapa sawit sesuai potensi yang tersedia dan budaya petani yang berorientasi keuntungan, dapat dipertimbangkan untuk menempuh pendekatan berjenjang untuk kegiatan usaha penggemukan.

12

Pendekatan berjenjang dimaksud dipandang lebih menarik dan menjamin keberlanjutannya dalam mengkondisikan kemandirian petani penerima bantuan untuk mampu memelihara ternak secara berkelanjutan serta tumbuhnya peran serta calon petani/kelompok penerima guliran dalam mengawasi kelancaran dan keberhasilan kegiatan, karena apabila gagal, calon petani/kelompok penerima tidak menerima. Pendekatan berjenjang prinsipnya, adalah: 1. Sejak awal kegiatan dipilih dan

ditetapkan petani/kelompok tani calon penerima bantuan awal dan petani/kelompok tani calon penerima;

2. Petani/kelompok tani penerima bantuan awal melaksanakan kegiatan sampai dengan keuntungan yang diperoleh cukup untuk membeli ternak sejumlah bantuan awal;

3. Ternak yang dibeli dari keuntungan menjadi paket bantuan untuk petani/kelompok tani penerima, sedangkan modal pokok juga dibelikan ternak untuk menjadi milik peternak penerima bantuan awal. Demikian seterusnya dengan pendekatan serupa.

13

B. Spesifikasi Teknis

Setiap paket bantuan terdiri dari alat pengolah limbah dan hasil samping (pencacah pelepah dan daun/alat biogas atau kelengkapan lainnya). Dengan tetap berpegang pada pendekatan kelompok, sesuai dengan tujuan pokok kegiatan, alat pencacah pelepah dan daun, biogas serta perlengkapan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Dengan pertimbangan keberhasilannya akan dapat mengkondisikan upaya pengembangan lebih lanjut, ruang lingkup kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi, idealnya untuk PUSAT, PROVINSI dan KABUPATEN masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pusat

Kegiatan Pusat adalah: a. Menyusun Pedoman Teknis; b. Melakukan sosialisasi dalam rangka

penyamaan persepsi tentang latar belakang dan konsep rencana kegiatan;

14

c. Memfasilitasi penyelenggaraan workshop pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada wilayah perkebunan rakyat untuk mencari pilihan model rencana kegiatan yang dipandang paling sesuai;

d. Memfasilitasi pelatihan keterampilan teknis dalam rangka pemantapan pilihan model rencana kegiatan;

e. Membahas penetapan kriteria calon lokasi dan calon petani sebagai bahan dalam identifikasi pilihan calon lokasi rencana kegiatan;

f. Memonitor proses pemilihan dan penetapan calon lokasi dan calon petani;

g. Melakukan konsultasi, bimbingan, pendampingan dan pengawalan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada wilayah perkebunan rakyat;

h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya;

i. Menyusun laporan.

15

2. Kegiatan Provinsi

Kegiatan Provinsi adalah: a. Mengikuti workshop pengembangan

integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi;

b. Mengikuti pelatihan keterampilan teknis;

c. Menetapkan Tim pembina Provinsi, melalui surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

d. Menjabarkan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kelapa (Peremajaan dan perluasan) yang dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sesuai kondisi daerah.

e. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama –sama Dinas Kabupaten yang membidangi Perkebunan .

f. Jika Kegiatan merupakan TP propinsi: maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya;

16

h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa secara berkala (triwulan) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan.

3. Kegiatan Kabupaten

Kegiatan di Kabupaten adalah: a. Mengikuti workshop pengembangan

integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi;

b. Mengikuti pelatihan keterampilan teknis;

c. Menjabarkan Pedoman Teknis kedalam Petunjuk Teknis (Juknis).

d. Melakukan sosialisasi, identifikasi dan seleksi CP/CL, pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi.

e. Jika Kegiatan merupakan TP Kabupaten : maka penetapan calon petani dan calon lahan (CP/CL) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

f. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan teknis;

17

g. Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan oleh petani;

h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya;

i. Membuat dan melaporkan hasil kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelapa secara berkala (triwulan) dan tahunan sesuai form yang telah ditetapkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Tanaman Tahunan.

Untuk tahun 2014, paket pengadaan ternak disediakan dana melalui APBN DIPA Sub Sektor Peternakan dan tidak dialokasikan pengadaan ternak pada DIPA Sub Sektor Perkebunan. Sedangkan paket untuk pengadaan alat pencacah pelepah, alat biogas, peningkatan ketrampilan petugas dan petani serta kelengkapan lainnya, disediakan dana melalui APBN sub-sektor Perkebunan. Biaya sosialisasi, pengawalan dan operasional lainnya ditingkat propinsi disediakan dana melalui APBN sub-sektor Perkebunan, sedangkan ditingkat Kabupaten diharapkan dapat bersumber dari dana APBN tingkat propinsi, APBD dan atau swadaya petani dan sumberdana lain yang memungkinkan.

18

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana langsung kegiatan pengembangan integrasi tanaman tahunan dengan ternak sapi adalah petani/kelompok tani terpilih yang telah ditetapkan melalui proses seleksi, dengan mengacu pedoman teknis yang telah ditetapkan.

Dengan maksud agar penyelenggaraannya dapat berlangsung sesuai tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan, maka pelaksanaan kegiatan oleh petani/ kelompok tani dibawah bimbingan, pendampingan dan koordinasi:

a. Dinas Kabupaten/Propinsi setempat yang mebidangi perkebunan sebagai penanggung jawab kegiatan;

b. Petugas Dinas Kabupaten/Propinsi yang membidangi perkebunan yang ditunjuk untuk menangani administrasi kegiatan;

c. Petugas unit fungsional terkait untuk konsultasi kelancaran pelaksanaan kegiatan;

d. Petugas teknis yang ditunjuk untuk memberikan pembekalan ketrampilan, bimbingan dan pendampingan teknis pelaksanaan.

Dengan pertimbangan dana paket bantuan berasal dari berbagai sumber, kerjasama dan

19

peran aktif dari masing-masing pelaksana kegiatan sangat mendukung keberhasilan.

Organisasi pelaksanaan kegiatan lingkup unit fungsional pada semua tingkatan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sedangkan organisasi pelaksanaan tingkat kelompok tani diatur sesuai musyawarah kelompok.

C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan

Lokasi dan volume kegiatan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong integratif pada perkebunan rakyat tahun 2014 seperti pada Lampiran 1 . Setiap paket bantuan terdiri dari bantuan alat biogas serta kelengkapan lainnya, pelatihan ketrampilan teknis dan studi banding. Dengan tetap berpegang pada pendekatan kelompok, sesuai dengan tujuan pokok kegiatan, idealnya setiap paket bantuan ternak sapi potong dapat mencapai 50 ekor/ kelompok.

D. Simpul Kritis

1. Koordinasi antara Direktorat Tanaman Tahunan, Ditjen Bun, Direktorat Pakan Ternak, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Petugas Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, Petugas Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten, Puslit/ Balit/ Instansi terkait, dan petugas lapang.

20

2. Pemilihan lokasi/ CPCL/CPBB diusahakan lokasi yang mudah dijangkau dan dimonitor oleh petugas sehingga memudahkan pengadaan dan pengiriman alat serta evaluasi kegiatan ke daerah tersebut.

3. Ketepatan waktu pengadaan dan pengiriman alat pengolah limbah dan hasil samping (biogas, generator, chopper, appo, dan lain-lain) untuk pengembangan kegiatan integrasi tanaman tahunan - ternak, sehingga tidak menyebabkan keterlambatan.

4. Teknologi integrasi tanaman tahunan - ternak harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan kondisi di lapangan.

5. Penetapan waktu, frekuensi, parameter pengamatan untuk memantau perkembangan ternak dan kondisi alat pengolah limbah dan hasil samping (biogas, generator, chopper, appo, dan lain-lain).

6. Ketersediaan ternak, dan alat pengolah limbah dan hasil samping (biogas, generator, chopper, appo, dan lain-lain) yang akan digunakan sebagai paket teknologi integrasi tanaman tahunan – ternak diusahakan tepat waktu dan tepat sasaran.

21

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Proses pengadaan dan penyaluran bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme swakelola dan proses lelang

b. Prosedur pengadaan dan penyaluran mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 berikut perubahannya serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Lingkup Satker Ditjen. Perkebunan Tahun 2014.

c. Kontrak pengadaan bantuan telah ditandatangani paling lambat akhir triwulan I tahun 2014.

d. Penyaluran bantuan kepada petani paling lambat pertengahan bulan November 2014.

e. Penyaluran bantuan tersebut kepada petani dengan dibuat berita acara serah terima barang sebagaimana format yang telah ditetapkan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN

DAN PENDAMPINGAN

Pengendalian, pengawasan dan pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan kegiatan dapat

22

menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 31/Permentan/OT.140/3/2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Pedoman sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian. Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis pelaporan

a. SIMONEV yang meliputi: • Kemajuan pelaksanaan kegiatan

sesuai indikator kinerja; • Perkembangan kelompok sasaran

dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;

• Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi;

• Format laporan menggunakan format yang telah ditentukan;

23

b. Laporan perkembangan fisik yang

sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dengan materi meliputi: nama petani/kelompok tani, desa/kecamatan/kabupaten, luas areal (target dan realisasi), waktu pelaksanaan, perkembangan, kendala dan permasalahan, upaya pemecahan masalah. (Format terlampir).

c. Laporan Akhir Kegiatan yang menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan ini.

2. Waktu penyampaian laporan:

a. SIMONEV dibuat per bulan dengan ketentuan: • Pelaporan dinas yang membidangi

perkebunan kabupaten ditujukan kepada provinsi, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan.

• Pelaporan dinas yang membidangi perkebunan provinsi ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 7 bulan laporan.

24

b. Laporan Perkembangan Fisik dibuat per triwulan, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan laporan.

c. Laporan Akhir ditujukan kepada Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan, disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Tahunan-Ternak Tahun anggaran 2014 dibiayai oleh dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi atau Kabupaten.

VIII. PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit, karet dan kelapa baik Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta pihak-pihak terkait lainnya dari perencanaan,

25

pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Dalam rangka lebih memberikan kejelasan penyelenggaraan pelaksanaannya agar tertib teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu mencapai hasil sesuai yang diharapkan, maka Propinsi menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Kabupaten menerbitkan Petunjuk Teknis.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat berperan dalam membudayakan pengembangan cabang usahatani ternak sapi potong pada wilayah perkebunan rakyat kelapa sawit, karet dan kelapa, yang pada tingkat usahatani akan merupakan implementasi dari kebijakan pengembangan sistem pertanian berbasis komoditas tanaman tahunan (kelapa sawit, karet dan kelapa) yang akan meningkatkan produktivitas usahatani dan secara nasional akan mendukung kebijakan peningkatan populasi sapi untuk substitusi impor dan ekspor, dan ketahanan pangan. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, Desember 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan

26

Lampiran 1 Kegiatan Integrasi Tanaman Tahunan – Sapi Tahun 2014

PROVINSI KABUPATEN VOLUME

1 ACEH 1 Nagan raya 1.00 Klp

2 SUMUT 2 Batubara 1.00 Klp

3 SUMBAR 3 Pasaman barat 1.00 Klp

4 RIAU 4 Kampar 1.00 Klp 5 Rokan Hulu 1.00 Klp 5 JAMBI 6 Batanghari 1.00 Klp

7 Tanjung Jabung Barat 1.00 Klp

8 Muaro Jambi 1.00 Klp 6 SUMSEL 9 OKI 1.00 Klp 7 BENGKULU 10 Bengkulu Utara 1.00 Klp 8 BANTEN 11 Lebak 1.00 Klp 9 KALBAR 12 Sanggau 1.00 Klp 13 Sambas 1.00 Klp

10 KALTENG 14 Kota Waringin Barat 1.00 Klp

11 KALSEL 15 Kotabaru 1.00 klp

16 Tanah Laut 1.00 klp

12 MALUT 17 Halmahera Utara 1.00 Klp 13 SULUT 18 Minahasa Selatan 1.00 Klp JUMLAH 18.00 Klp

27