Embed Size (px)
Citation preview
0
PERSATUAN
PURNAWIRAWAN TNI ANGKATAN DARAT
(PPAD)
PEDOMAN PERJUANGAN
1
PEDOMAN PERJUANGAN PERSATUAN
PURNAWIRAWAN TNI-ANGKATAN DARAT
“Bhayangkari Negara baru berhenti
berjuang
jika tidak lagi mampu mendengar
tembakan salvo di samping telinganya”.
Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono
1. Pendahuluan.
a. Umum.
Rangkaian kata yang kerap
diucapkan salah satu Pendiri Persatuan
Purnawirawan TNI Angkatan Darat
2
(PPAD) – Jenderal TNI (Purn) Widjojo
Soejono, seperti dikutip (quote) di awal
naskah ini telah menjadi Motto
Perjuangan yang akan terus menjiwai
semangat perjuangan purnawirawan TNI-
AD pada umumnya dan anggota PPAD
pada khususnya, yang tidak pernah
lekang oleh waktu, dan tidak pupus oleh
perubahan zaman. Inilah quote - kata
bijak - yang memotivasi semangat
kejuangan purnawirawan TNI-AD demi
bangsa dan negara yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Semangat
kejuangan yang sudah menyatu dalam
kehidupan prajurit bhayangkari, wajib
dipelihara, ditumbuh-kembangkan dari
waktu ke waktu.
Untuk memelihara semangat
kejuangan tersebut, telah dikukuhkan ke
dalam Anggaran Dasar PPAD, yang
3
menyatakan : “bahwa dalam peng-
abdiannnya kepada negara dan
bangsa lndonesia, Purnawirawan TNI-
AD sebagai anggota TNI-AD yang telah
kembali kepada rakyat dari mana
mereka berasal, bertekad tetap
konsisten dan konsekuen dengan
hakikat perjuangan TNI-AD, untuk
menjaga dan mempertahankan tetap
tegaknya Negara Kesatuan Republik
lndonesia yang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945”. Sikapnya
sebagai pejuang dan prajurit Sapta
Marga, tidak akan pernah padam dan
tidak akan pernah terbelokkan dari nilai-
nilai perjuangan bangsa, dan tetap
menjiwai para purnawirawan TNI-AD
sepanjang hidupnya.
4
Perkembangan Lingkungan stra-
tegis baik internasional, regional maupun
nasional menunjukkan kecenderungan
berkembang-nya perang generasi ke IV
dengan metode war by proxy yang
bertujuan : 1) Membelokkan Sistem
sebuah Negara dan tujuan Nasional agar
sesuai dengan Kepentingan negara
Kolonialis/Imperialis. 2) Melemahkan
Ideologi serta Mengubah pola pikir
rakyat. 3) Menghancurkan Food Security
(Ketahanan Pangan) dan Menguasai
Energy Security (Jaminan Pasokan dan
Ketahanan Energi) agar terjadi
ketergantungan energi serta keter-
sediaan pangan, terhadap negara yang
melancarkan Perang generasi ke IV. 4)
Penghancuran diri sendiri (self
destruction) dari negara sasaran. Metode
war by proxy ini dilaksanakan dengan
tahapan sbb, pertama : menguasai
5
sumber daya energi dan pangan, kedua :
perang pikiran untuk merubah mindset
(pola pikir) bangsa untuk membelokkan
tujuan nasionalnya dan melemahkan
semangat kejuangannya dalam membela
kedaulatan dan keutuhan wilayah,
ketiga : pembusukan dari dalam dengan
cara menghancurkan sistem budaya dan
moral bangsa, keempat : menciptakan
suatu keadaan krisis kepercayaan dalam
segala bidang untuk meruntuhkan
kemampuan bangsa dalam membangun
diri dan masa depannya. Perang
generasi ke IV dengan metoda War by
Proxy ini telah terjadi diberbagai negara
dalam waktu yg lama dan berakibat
kepada hancurnya Sistem Budaya,
Sistem Kenegaraan dan membuat
ketergantungan ketahanan energi dan
pangan bahkan membuat berakhirnya
suatu negara bangsa.
6
Sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta dewasa ini belum mampu
menghadapi perang generasi ke IV
karena undang-undang yang diperlukan
belum memadai. Hal ini merupakan
kelemahan hukum yang harus segera
diatasi.
Perkembangan lingkungan stra-
tegis ini telah mendorong para
purnawirawan TNI AD untuk meneguh-
kan kembali semangat kejuangannya
dalam menjaga dan mempertahankan
tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik lndonesia yang diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945,
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mewujudkan tekad diatas maka
perlu dirumuskan suatu pedoman
perjuangan untuk digunakan bagi seluruh
purnawirawan TNI AD baik secara
individu maupun dalam hubungan
7
kelembagaan.
Pedoman Perjuangan Persatuan
Purna-wirawan TNI-AD (Pedoman
Perjuangan PPAD) ini berisi seperangkat
nilai instrumental dan nilai praksis
sebagai pedoman moral untuk
menegaskan landasan kejuangan dan
peran dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang konsisten
dengan nilai-nilai TNI 45 dan Sapta
Marga.
b. Maksud dan Tujuan.
Naskah Pedoman Perjuangan Persatuan
Purnawirawan TNI-AD dimaksudkan
untuk memberikan gambaran latar
belakang lahirnya sistem nilai
Kepejuangan Purnawirawan TNI-AD.
Naskah ini disusun dengan tujuan untuk
dijadikan pedoman moral bagi Persatuan
8
Purnawirawan TNI-AD baik secara
kelembagaan ataupun dalam hubungan
individu dalam melanjutkan perjuangan
demi bangsa dan negara Indonesia.
Naskah ini juga diharapkan dapat
dipedomani oleh seluruh purnawirawan
TNI AD.
c. Rujukan.
1) Landasan Ideologi :
Pancasila sebagai ideologi
Negara dan falsafah bangsa.
2) Landasan Konstitusional :
Undang-Undang Dasar Tahun
1945.
3) Landasan Konsepsional :
Wawasan Nusantara.
4) Landasan Instrumental :
a) Ketetapan Majelis Per-
musyawaratan Rakyat
9
Republik Indonesia Nomor
TAP-Vl/MPR/2001
Tentang Etika Kehidupan
Berbangsa.
b) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia Pasal 25
ayat (2); Pasal 68; dan
Pasal 100.
c) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara Pasal
2, 7, 8, 9, dan pasal 10.
d) Undang-undang Nomor 34
Tahun 2004 Tentang
Tentara Nasional
Indonesia, Pasal 2, 7, 20,
35, 37, dan 38 f.
e) Undang-undang Nomor 17
Tahun 2013 Tentang
10
Organisasi Kemasyara-
katan, Pasal 4, 5, dan 6.
f) Undang-undang RI Nomor
12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan
Republik indonesia pasal 1
dan 2.
g) Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga
PPAD Tahun 2016.
d. Ruang Lingkup dan Sistematika.
Ruang Lingkup tulisan ini mencakup
sistem Nilai TNI 45, kecenderungan
lingkungan strategis, peran dan ikrar
Purnawirawan TNI-AD, yang disusun
dalam Tata Urut sebagai berikut :
1) Pendahuluan.
2) Pewarisan Nilai-nilai TNI 45.
3) Peranan Purnawirawan TNI-AD.
11
4) Ikrar Purnawirawan TNI-AD.
5) Petunjuk Pelaksanaan.
6) Penutup.
2. Pewarisan Nilai-nilai TNI 45.
Setiap golongan yang mempunyai tujuan
bersama yang ingin diwujudkan, tetapi yang
anggotanya amat beragam latar belakangnya
dan hidup tersebar dalam daerah yang luas,
memerlukan seperangkat nilai yang diterima
bersama – shared values – yang dirancang,
dirumuskan dengan baik, dituliskan, dan
disosialisasikan secara terus menerus dari
generasi demi generasi. Adanya seperangkat
nilai bersama ini bukan saja akan membantu
adanya arah yang jelas yang akan dituju, tetapi
juga akan memudahkan komunikasi dan
koordinasi dari seluruh kegiatan bersama yang
akan dilaksanakan.
12
Sebagai sarana perekat kebersamaan,
sistem nilai adalah tolok ukur tentang apa yang
dianggap baik dan apa yang dianggap buruk,
dan dijadikan rujukan dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal
yang dianggap baik diusahakan untuk
melaksanakannya dalam kenyataan, sedang-
kan yang dianggap buruk dihindari atau ditolak
dalam kehidupan. Menurut tatarannya,
umumnya dikenal tiga tingkatan nilai, yaitu : nilai
dasar (core values) pada tingkat tertinggi, yaitu
nilai-nilai yang bersifat tetap dan tidak akan
berubah lagi; nilai instrumental (instrumental
values) yang merupakan penjabaran umum dari
nilai dasar; dan nilai praksis yaitu penerapan
nilai dasar dan nilai instrumental dalam etika
kehidupan sehari-hari.
Dalam proses pembentukan Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
13
perumusan nilai-nilai dasar ini secara
berturut-turut dilakukan dalam Sumpah
Pemuda Tahun 1928, dan dalam sidang-sidang
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
yang menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan, Batang
Tubuh serta Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945.
Dalam proses pembentukan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) setelah Pengakuan
Kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, sangat
terasa adanya kebutuhan untuk merumuskan
nilai bersama ini. Oleh karena anggota TNI
pada saat itu bukan saja terdiri dari anggota
organik TNI dan lasykar-lasykar perjuangan,
tetapi juga terdiri dari mantan anggota tentara
Belanda – Koninklijk Nederlandsch Indische
Leger (KNIL) dan tentara-tentara negara-
14
negara bagian Republik Indonesia Serikat
(RIS).
Upaya merumuskan nilai bersama ini
berhasil dengan disahkannya Sapta Marga
pada Tahun 1951, yang berhasil menjaga
kesatupaduan dari anggota TNI yang
mempunyai latar berlakang yang beraneka-
ragam itu. Sapta Marga ini disebut dengan
berbagai nama, seperti : pedoman hidup dan
kode etik prajurit, atau Kepribadian prajurit atau
Jiwa keprajuritan. Dalam keseluruhan tatanan
sistem nilai nasional, Nilai-nilai TNI 45 dan
Sapta Marga ini merupakan nilai instrumental
dari Pancasila sebagai Nilai Dasar.
Selama berdinas, nilai-nilai yang ter-
kandung dalam marga-marga Sapta Marga ini
telah dihayati dan dilaksanakan secara terus
menerus oleh para prajurit, dan menjadi satu
dengan kepribadiannya.
Dari perjalanan sejarah perjuangan TNI sejak
15
merebut dan mempertahankan kemerdekaan
telah membentuk identitas TNI sebagai Tentara
pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional
yang melahirkan Nilai-nilai TNI yang
selanjutnya disebut Nilai-nilai TNI 45 :
1) TNI bertaqwa Kepada Tuhan YME.
2) TNI pembela Pancasila.
3) TNI pembela UUD 45.
4) TNI pendukung dan pembela, UUD
45 adalah politik tentara.
5) TNI berjiwa Sapta Marga.
6) TNI percaya pada kekuatan sendiri.
7) TNI pembela kebenaran kejujuran
dan keadilan.
8) TNI rela berkorban untuk Nusa dan
Bangsa.
9) TNI tak kenal menyerah.
10) TNI adalah milik nasional yang tetap
utuh dan tidak berubah-ubah.
16
11) Azas kepemimpinan TNI.
Selanjutnya dari sistem nilai yang
terkandung dalam Nilai-nilai TNI 45 dan Sapta
Marga ini telah dijabarkan menjadi Delapan
Wajib TNI, Sumpah Prajurit dan Kode Etik
Perwira.
Secara alamiah dan secara bertahap,
para anggota TNI yang pensiun kembali ke
masyarakat, dan berstatus sebagai
warganegara biasa. Adalah merupakan
kenyataan bahwa walaupun sudah menjadi
warga-negara sipil biasa, namun para
purnawirawan ini masih menghayati dan
mengamalkan sistem nilai Sapta Marga yang
ditanamkan sepanjang karir militernya.
Acapkali keberadaan Purnawirawan TNI
AD disebut; "ADA DIMANA MANA tetapi TIDAK
KEMANA MANA ". ADA DIMANA MANA,
17
karena keberadaan mereka di masyarakat,
sebagian purnawirawan ini hidup tenang
sebagai orang pensiunan, sebagian lagi aktif
dalam berbagai pengurus atau anggota
organisasi kemasyarakatan maupun organisasi
politik. TIDAK KEMANA MANA, mengandung
arti walaupun mereka berada di posisi yang
berbeda-beda dalam bidang pengabdiannya
kepada Masyarakat dan Bangsa, tetapi JIWA
SAPTA MARGA tetap MELEKAT DALAM
DIRINYA sampai akhir hayatnya. Jiwa Sapta
Marga tetap menjadi Bintang Dilangit sebagai
Penunjuk Arah dalam mengabdi kepada
bangsa dan negara di usianya yang senja.
Walaupun mereka berbeda-beda pilihan dan
aspirasi politiknya tetapi jiwa Sapta Marga tetap
mengikat dan mempersatukan tekad dan
semangat mempertahankan dan memelihara
tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.
18
Sudah barang tentu, walaupun masih
menghayati dan mengamalkan nilai Sapta
Marga, namun tidak seluruh marganya dapat
diberlakukan dalam statusnya sebagai Sipil.
Kondisi inilah yang mendorong dirumuskannya
Pedoman Perjuangan Persatuan Purnawirawan
TNI-AD ini.
Pedoman Perjuangan Persatuan
Purnawirawan TNI-AD sebagai pedoman moral
bagi para purnawirawan TNI-AD disusun dalam
butir-butir Ikrar yang dijiwai dan disemangati
oleh empat marga pertama Sapta Marga. Hal ini
bukan saja untuk menunjukkan kesinambungan
Kepribadian Prajurit Sapta Marga, tetapi juga
untuk mempererat ikatan emosional dan untuk
memudahkan komunikasi dengan jajaran TNI-
AD di segala tingkatan.
Penyusunan Pedoman Perjuangan
Persatuan Purnawirawan ini menjadi semakin
mendesak dalam menghadapi berbagai
19
ancaman yang dihadapi oleh Bangsa dan
Negara. Selain itu juga untuk dapat
mendayagunakan potensinya guna mendukung
tugas-tugas pemberdayaan wilayah yang
diemban oleh TNI serta untuk ikut aktif dalam
kegiatan membangun Bangsa dan Negara.
3. Peran Purnawirawan TNI-AD.
Sebagai warga negara yang mempunyai
pengalaman militer, purnawirawan TNI memiliki
semangat keprajuritan dengan Jati-diri TNI
sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan
Tentara Nasional. Dengan semangat
keprajuritan tersebut para purnawirawan TNI-
AD beserta Keluarga Besar TNI (KBT) dapat
dipersiapkan dengan baik untuk membantu
pemerintah menghadapi berbagai ancaman.
Dalam konteks Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta (Sishankamrata), purnawira-
wan TNI-AD dapat diorganisir sebagai
komponen cadangan. Lebih khusus lagi dapat
20
digunakan untuk mendukung tugas-tugas TNI-
AD dalam pemberdayaan wilayah (kegiatan /
operasi Pembinaan Teritorial). Dalam
pelaksanaannya perlu dibangun dan
ditingkatkan keterpaduan antara purnawirawan
TNI-AD baik sebagai perorangan maupun
secara kelembagaan yang tergabung dalam
PPAD dengan jajaran Komando Teritorial,
sebagaimana diingatkan oleh Kasad pada
Munas III PPAD Tahun 2016 bahwa ; ‘Suara
purnawirawan adalah suara TNI-AD dan
suara TNI-AD adalah suara purnawirawan’.
Dalam membantu pemerintah meng-
hadapi berbagai permasalahan bangsa dan
negara, para purnawirawan TNI-AD secara
individual maupun dalam hubungan PPAD
harus bersikap kritis konstruktif dengan
menempatkan Pancasila, UUD 1945 sebagai
rujukan utama.
Dalam menghadapi permasalahan
21
bangsa dan negara tersebut purnawirawan TNI-
AD dapat berperan sebagai :
a. Pelopor.
1) Menginisiasi dan mem-pelopori
serta mengajak komponen bangsa
lainnya untuk bersama mewaspadai dan
mengkaji perubahan-perubahan ke-
hidupan berbangsa dan bernegara yang
dapat mengancam eksistensi NKRI yang
diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945.
2) Memprakarsai dan meng-gerakkan
komponen bangsa untuk menangkal
bangkitnya ancaman potensial menjadi
ancaman aktual kususnya yang ingin
mengganti ideolegi Pancasila dan NKRI.
b. Motivator.
1) Membangkitkan semangat sikap
22
waspada terhadap segala bentuk
ancaman yang mem-bahayakan
kehidupan berbangsa dan bernegara
yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
2) Membangkitkan semangat se-
genap komponen bangsa terutama
generasi muda dalam membangun negeri
di segala aspek kehidupan.
c. Komunikator.
1) Membangun komunikasi dan
mendaya-gunakan kemitraan strategis
dengan komponen bangsa lainnya.
2) Menjalin dan memelihara kemitraan
dengan TNI-AD dan organisasi kemasya-
rakatan lainnya yang se-azas dan se-
tujuan.
23
d. Dinamisator
1) Mendorong dan meng-
gerakan komponen bangsa dan
kewilayahan untuk bersama-sama
memecahkan berbagai perma-
salahan yang dihadapi.
2) Membangkitkan kesadaran
ber-masyarakat, berbangsa, dan
bernegara di kalangan masyarakat
dalam rangka ikut secara aktif
konstruktif mengisi kemerdekaan
dan menegakkan cita-cita kemer-
dekaan.
Implementasi Peran Purnawirawan TNI-AD.
a. Bidang Ideologi.
Perkembangan nasional me-nunjukkan
24
bahwa ancaman potensial dan aktual
terhadap Pancasila tetap bersumber dari
ideologi-ideologi yang tidak sejalan
dengan Pancasila dengan segala bentuk
dan perwujudannya.
1) Pancasila.
a) Walaupun secara formal
seluruh Bangsa Indonesia
menerima Pancasila sebagai Dasar
dan Ideologi Negara, namun masih
terdapat perbedaan pemahaman
tentang sejarah dan isinya, yaitu :
(1) Ada yang me-
mahaminya secara khusus
berupa pidato tanpa Teks
Ir Soekarno dalam sidang
Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia (BPUPKI)
25
tanggal 1 Juni 1945.
(2) Ada yang memahamiya
dalam wujud Rancangan
Mukaddimah Undang-Undang
Dasar 1945 yang dirumuskan
oleh Panitia Sembilan tanggal
22 Juni 1945, yang kemudian
dikenal sebagai “Piagam
Jakarta ”.
(3) Ada yang me-
mahaminya seperti tercantum
dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 yang
disahkan oleh Panitia
Persiapan Ke-merdekaan
Indonesia (PPKI) tanggal 18
Agustus 1945.
b) Sikap PPAD.
(1) Pendirian PPAD adalah
26
bahwa rumu-san Pancasila
tersebut meru-pakan suatu
proses yang tidak sekali jadi,
tetapi tumbuh dan berkem-
bang, bermula dari pidato Ir.
Soekarno tanggal 1 Juni 1945,
berlanjut dengan rumusan
Rancangan Muka-ddimah
Undang-Undang Dasar 1945,
dan diputuskan dalam sidang
PPKI dalam bentuk
Pembukaan Undang - Undang
Dasar 1945 yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) PPAD mendukung
Pancasila sebagai satu-
satunya azas dalam
kehidupan bermasyarakat,
ber-bangsa dan berne-gara.
27
c) Peran PPAD.
(1) Sangat menganjurkan
kepada para purnawirawan
TNI membaca, menghayati,
dan menyebarluaskan wa-
cana para Pendiri Negara
yang tercan-tum dalam
Risalah Sidang-sidang
BPUPKI - PPKI 28 Mei 1945 -
22 Agustus 1945 yang
diterbitkan Sekretariat Negara
Republik Indonesia, Jakarta,
Tahun 1998, atau edisi cetak-
ulangnya.
(2) Mengajak dan men-
cerahkan masya-rakat luas
agar memahami, meng-hayati
dan melaksanakan imple-
menttasi Pancasila seba-
gaimana terkandung dalam
28
Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945.
2) Ajaran Marxisme – Lenin-isme /
Komunisme.
a) Salah satu ideologi yang
secara mendasar ber-tentangan
dengan Pancasila adalah Marxisme-
Leninisme/ Komunisme, yang telah
dilarang dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Semen-
tara Nomor : TAP-XXV/MPRS/1966
ten-tang Pembubaran Partai
Komunis Indonesia, pernyataan
sebagai organisasi terlarang di
seluruh wilayah negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis
Indonesia dan larangan setiap
kegiatan untuk menyebarkan atau
me-ngembangkan faham atau
29
ajaran Komunis/ Marxisme-
Leninisme yang telah ditindaklanjuti
dengan Tap MPR No.I/2003 yang
dinyatakan tetap berlaku dengan
ketentuan bersyarat “ke depan
diberlakukan dengan berkeadilan
dan menghormati hukum, prinsip
demokrasi dan hak asasi manusia”.
Jaminan pelaksanaan juga
dinyatakan pada Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berkaitan
dengan kejahatan terhadap
keamanan negara pada Pasal 107
ayat a sd e.
Ajaran ini sangat ber-tentangan
dengan Pancasila karena
pandangannya bahwa : (1) agama
adalah candu rakyat, menghalalkan
30
segala cara termasuk kekerasan
dan bukan sebagai pegangan
masya-rakat religus ; (2) masyarakat
terdiri dari dua kelas yang saling
bertentangan sampai akhir zaman,
yaitu kelas borjuis dan kelas
proletar, sehingga tidak ada tempat
bagi semangat kebangsaan ; dan (3)
untuk mencapai kemenangan kelas
proletar, segala cara dihalalkan,
termasuk melakukan keke-rasan,
pembunuhan, dan pemberontakan
bersenjata , dan konnspirasi untuk
merebut kekuasaan.
Dalam melaksanakan ajaran-
nya ini para penganut Marxisme-
Leninisme/Komu-nisme tidak mem-
bedakan antara negara jajahan dan
negara merdeka. Mereka telah
melakukan pembe-rontakan Tahun
31
1926 terhadap negara kolonial
Hindia Belanda dan pem-
berontakan PKI Madiun pada Tahun
1948 dan Pembe-rontakan
G30S/PKI tahun 1965 terhadap
Negara Kesa-tuan Republik
Indonesia.
Akhir-akhir ini terlihat
meningkatnya kegiatan para
penganut ajaran Marxisme-
Leninisme/Komunisme ini untuk
mencabut Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Sementara Nomor TAP-
XXV/MPRS/1966, serta untuk
memberi peluang bagi pengikut-
pengikut sisa dan simpatisan Partai
Komunis Indonesia untuk mem-
pengaruhi berbagai bidang
kehidupan berbangsa dan
32
bernegara. Demi meng-amankan
Pancasila sebagai Dasar dan
Ideologi Negara, kegiatan ini harus
dilawan.
PPAD memperhatikan secara
khusus adanya pernyataan
sementara pihak bahwa dirinya
korban peristiwa G30S/PKI dan
menuntut antara lain Pemerintah
atau negara meminta maaf kepada
keluarga korban ; Mengem-balikan
hak-hak sipil, memberikan
kompensasi dan merehabilitasi
korban peristiwa; proses peradilan
pelaku peristiwa G30S/PKI;
dibentuknya komisi kebe-naran dan
rekonsiliasi.
Terhadap tuntutan agar
pemerintah atau negara meminta
maaf kepada keluarga korban,
33
Presiden Joko Widodo selaku
Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan pada saat berbuka
puasa bersama dengan Keluarga
Besar TNI di Mabes TNI tahun
2016, dengan tegas menyatakan
bahwa pemerintah atau negara
tidak akan pernah meminta maaf
kepada PKI.
Terhadap tuntutan untuk
mengembalikan hak-hak sipil dan
merehabilitasi, negara telah
mengembalikan hak-hak mereka
sebagai warga negara seperti yang
lainnya.
Terhadap tuntutan untuk
melakukan rekonsiliasi nasi-onal,
sesuai dengan keputusan
Mahkamah Kon-stitusi yang meng-
34
abulkan permohonan para
pemohon untuk membatalkan
Undang-Undang nomor 27 tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi. Keputusan ini
berlaku mulai tanggal 24 Februari
tahun 2015.
Komnas HAM sedang berusaha
keras untuk menindak lanjuti
laporan temuan-temuan fakta yang
menyatakan bahwa PKI melakukan
pelanggaran HAM berat.
b) Sikap PPAD
(1) PPAD menolak se-cara
tegas ajaran Marxisme-
leninisme / komunisme karena
bertentangan dengan Panca-
sila dan UUD 45 serta
35
mengancam ke-langsungan
hidup ber-bangsa dan ber-
negara.
(2) PPAD mendukung per-
nyataan Pe-merintah yang
disam-paikan Presiden Joko
Widodo pada saat buka puasa
bersama tahun 2016 di Mabes
TNI bahwa Negara atau peme-
rintah tidak akan pernah
meminta maaf kepada PKI.
(3) PPAD mendukung langkah
- langkah negara mengembali-
kan hak-hak warga negara
yang dimiliki oleh ber-
sangkutan.
(4) PPAD menganggap usul-
an untuk dilakukan rekonsiliasi
36
nasional tidak tepat, PPAD
berpendirian penye-lesaian
yang terbaik adalah melalui
proses rekon-siliasi secara
alamiah sebagaimana yang
telah dilaksanakan selama ini.
(5) PPAD mendu-kung segala
upaya Komnas HAM untuk
menindak lanjuti temuan-
temuan pe-langgaran HAM
berat oleh PKI dan PPAD
berpendirian bahwa Peristiwa
Gerakan 30 September 1965
adalah pemberon-takan PKI
sebagai kelanjutan dari Pembe-
rontakan PKI Madiun.
(6) PPAD menuntut peme-
rintah dan aparat penegak
37
hukum untuk melaksanakan
dengan tegas dan konsekwen
TAP MPRS : Nomor
XXV/MPRS/1966 dan TAP
MPR Nomor I/MPR/2003 serta
Undang-Undang No-mor 27
tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang berkaitan dengan
kejahatan terhadap keamanan
negara pada Pasal 107 ayat a
sd e.
c) Peran PPAD.
(1) Bersama-sama kekuatan
Sosial politik serta segenap ke-
kuatan masyarakat lainnya,
mendorong, me-ngingatkan dan
meng-ajak masyarakat untuk
tetap mewaspadai adanya
38
Bahaya Laten Komunis.
(2) Mendorong Peme-rintah
dan Aparat Penegak Hukum
untuk dapat bersikap dan
bertindak tegas menegakkan
peraturan perundang undangan
yang berlaku.
(3) Bersama sama komponen
bangsa lainnya PPAD ingin
mencari jalan penye-
lesaiannya secara tuntas dan
jalan terbaik adalah "Rekon-
siliasi alamiah" seperti yang
selama ini sudah dan sedang
berlangsung.
3) Individualisme-Neolibera lisme-
Kapitalisme-Nekolonial isme.
a) Adalah serangkaian ideologi
yang bertitiktolak pada kepentingan
dan keuntungan diri dan kelompok
39
sendiri, yang selain mengabaikan
kepen-tingan masyarakat. Bangsa,
dan Negara, juga tidak ragu untuk
merusak dan meng-hancurkan
semangat kebersamaan ; mengadu
domba satu golongan dengan
golongan lain; memperdagangkan
manusia dan narkotika; menyogok
politisi dan pejabat pemerintah;
memanipulasi proses pemilihan
umum, proses legislasi dan
penyusunan kebijakan Pe-merintah;
memutarbalikkan pendapat umum
melalui penguasaan media massa;
memonopoli seluruh sumber daya
ekonomi melalui penguasaan
keuangan dan lembaga perbankan;
dan mengeksploitir sumber daya
alam serta lingkungan. Bahaya dari
rangkaian ideologi sudah
diperingatkan oleh seluruh Perintis
40
Kemerdekaan dan Pendiri Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, rangkaian ideologi
ini selain bertolak belakang dengan
seluruh Dasar dan Ideologi Negara
yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, juga
membahayakan kepentingan ma-
syarakat, Bangsa dan Negara.
b) Sikap PPAD.
(1) Menolak secara tegas
Individualisme - Neoliberalisme
- Kapitalisme - Neokolonialisme
karena bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 serta mengancam
kelang-sungan hidup Bangsa
dan Negara;
41
(2) Mendukung sepenuhnya
Rencana Pemerintah untuk
membentuk Unit Kerja Presiden
untuk Pe-mantapan Ideologi
Pancasila atau lembaga Negara
yang disebut Badan Peman
tapan Ideologi Negara
Pancasila.
c) Peran PPAD.
(1) Bersama dengan kom-
ponen Bangsa lainnya
mendalami penghayatan dan
pengamalan Pancasila sebagai
Dasar dan Ideologi Negara, juga
mendorong, meng-ingatkan,
dan meng-ajak masyarakat
untuk tetap konsisten menolak
dan mewaspadai akibat buruk
faham tersebut terhadap semua
aspek kehidu-pan berma-
42
syarakat, berbangsa, dan
bernegara;
(2) Mendorong orpol dan
ormas dan komponen Bangsa
lainnya untuk meneliti,
menginventarisasi dan merevisi
atau mengajukan peninjauan
kembali ke Mahkamah
Konstitusi terhadap semua
undang-undang yang ber-
tentangan dengan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
(3) Menghimbau para politisi
dan anggota lembaga legislatif,
lem-baga eksekutif, dan
lembaga yudikatif, serta para
pejabat penegak hukum untuk
mewaspadai dan menolak aksi-
aksi lobi dari para pendukung
43
faham Individualisme-Neoli-
beralisme-Kapitalisme-
Neokolonialisme ini.
(4) Menyadarkan dan meng-
ingatkan para pemilih awam
untuk mewaspadai besarnya
kerugian pada massa datang
Bangsa dan Negara dari penyo-
gokan yang dilakukan oleh
penyandang dana tim sukses
para calon yang akan
menduduki jabatan dalam lem-
baga legislative dan lembaga
eksekutif;
(5) Bersama dengan kom-ponen
Bangsa lainnya ikut aktif mengeritisi
adanya kepentingan para pen-
44
dukung faham Indivi-dualisme
Neoliberalisme – Kapitalisme - Neo
kolonialisme ini dalam setiap
rancangan undang-undang dan
kebijakan Pemerintah.
4) Ajaran Transnasional dan ideologi
Radikal
a) Di dalam masyarakat juga
terdapat ajaran-ajaran transnasional
yang meng-anut Ideologi Radikal,
yang ingin memberlakukan hukum
Syariat (hukum agama tertentu)
serta memberlakukan kesetiaan
kepada Satu Pemerintahan didunia
yg berdasarkan sistem ajaran
agama tertentu (Khilafiah). Jelas
bahwa Ideologi Transnasional ini
tidak sesuai dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945,
45
menolak eksistensi Negara
Kesatuan Republik Indo-nesia dan
ingin mendirikan negara sendiri
berdasar agama, atau menghalalkan
segala cara dan penggunaan
kekerasan untuk mencapai tujuan
politiknya.
b) Sikap PPAD.
PPAD menolak ideologi trans-
nasional dan ideologi Radikal dalam
segala bentuk dan perwujudannya
karena bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 45 serta NKRI.
c) Peran PPAD.
Bersama Ormas keagamaan dan
Tokoh Agama serta Tokoh
masyarakat berusaha untuk
mencegah meluasnya ideologi
46
transnasional dan ideologi Radikal
lainnya, dan mengupayakan
membina se-mangat Bhinneka
Tunggal Ika serta membumikan
Pancasila kepada seluruh warga
masyarakat .
b. Konstitusi.
1) Sejak awal Reformasi 1998 telah
terlihat kegiatan berencana untuk
merombak pasal-pasal Undang-Undang
Dasar 1945 yang bersemangatkan
Pancasila, dan selain meniadakan peran
aktif Pemerintah Negara yang tercantum
dalam Pembukaan Undang dasar 1945
juga menggantinya dengan pasal-pasal
baru yang memberi peluang pada
kebijakan yang memuat kepentingan
kekuatan pasar yang dikuasai oleh para
pemodal. Kenyataan menunjukkan bahwa
47
pelaksanaan pasal-pasal baru Undang-
Undang Dasar 1945 ini telah menimbulkan
serangkaian masalah ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan yang memerlukan pembenahan
secara mendasar.
Amandemen UUD 45 juga telah
menurunkan status Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari
Lembaga Tertinggi Negara menjadi
Lembaga Tinggi Negara biasa, dan
ditiadakannya Kewe-nangan MPR
membuat Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN).
2) Sikap PPAD.
PPAD berpendirian bahwa banyak hasil
amandemen yang pertama sampai
dengan keempat terhadap UUD 45
48
bertentangan dengan jiwa Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 45,
Pembukaan dan Batang Tubuh serta
Penjelasan UUD 45, oleh karena itu perlu
dilakukan kaji ulang.
3) Peran PPAD.
a) PPAD mendorong dilakukannya kaji-
ulang secara menyeluruh terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, yang telah
mengalami empat kali amandemen antara
Tahun 1999 sampai Tahun 2002 tersebut,
dengan mengembalikan roh, jiwa dan nilai-
nilai Pancasila yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 ke dalam
Pasal-Pasal Batang Tubuh UUD 1945,
sehingga :
(1) Pembukaan dan Batang Tubuh
UUD 1945 kembali ke dalam bentuk
aslinya;
49
(2) Menghidupkan kembali Pen-
jelasan UUD 1945 sebagai bagian
integral dari UUD 1945;
(3) Setiap melakukan perubahan
Pasal-Pasal UUD 1945 dilakukan
dengan cara adendum.
b) Mendorong dicantum-kannya Pasal
Ideologi dalam UUD 45 yang berbunyi :
(1) “Lima Sila Pancasila seperti
tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 adalah “Dasar dan Ideologi
Negara”.
(2) “Seluruh partai politik dan
organisasi kemasyarakatan harus
mencantumkan Pancasila sebagai
azas ideologinya yang diatur dengan
undang-undang”.
(3) “Dasar dan Ideo-logi Negara
yang bertentangan dengan Pancasila
50
harus dilarang dengan undang -
undang”.
c. Politik.
1) Pada dasarnya hak untuk berpolitik
merupakan hak asasi setiap warganegara
yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945. Hak untuk berpolitik ini antara lain
mencakup hak untuk menyatakan
pendapat dengan lisan dan tulisan; hak
untuk mendirikan, menjadi anggota dan
pengurus partai politik dan organisasi
kemasya-rakatan, serta hak untuk memilih
dan untuk dipilih. Purnawirawan TNI-AD
sebagai warga negara juga mempunyai
hak politik tersebut.
2) Sikap PPAD.
a) Menghormati hak politik setiap
Purnawirawan TNI-AD.
51
b) Pengurus PPAD harus Non
Partisan sebagaimana ditegaskan
dalam AD/ART PPAD.
3) Peran PPAD.
Secara maksimal menghimbau
anggota PPAD yang menjadi anggota
partai politik untuk :
a) Ikut menjaga dan menanamkan
sema-ngat Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 untuk mencegah
terjadinya penyim-pangan dan pelang-
garan ideologis.
b) Memperjuangkan kepentingan
bangsa dan negara sesuai Pancasila
dan UUD 1945 melalui program partai
politiknya.
d. Sosial Ekonomi.
1) Sistem ekonomi Indonesia telah
tumbuh menjadi ekonomi kapitalis-
52
liberalistik yang tidak sesuai dengan cita-
cita Nasional yang terkandung dalam
pem-bukaan UUD 1945. Ekonomi yang
seharus dikeloala atas azas
kekeluargaan untuk kepentingan
bersama ternyata dikembangkan
berdasar azas individualistik-liberalistik,
sehingga mengakibat-kan kesenjangan
sosial yang semakin melebar. Yang
menjadi korban utama dari kesalahan
kebijakan yang salah ini adalah
masyarakat-hukum adat, yang mem-
punyai hak asal usul , termasuk hak atas
tanah ulayat, yang diakui oleh Pasal 18 B
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Besarnya kesenjangan sosial antara
segolongan kecil yang kaya dan
menguasai sebagian besar sumber daya
alam, sedangkan sebagian besar
golongan masyarakat hidup dalam
53
kemiskinan. Golongan masyarakat
miskin ini hanya menguasai sebagian
kecil sumber daya alam, yang
seharusnya sesuai pasal 33 UUD 1945,
bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keadaan tersebut di atas terjadi oleh
kesalahan kebijakan dari lembaga-
lembaga negara sendiri, baik dalam
membuat peraturan perundang-
undangan, menegak-kan hukum secara
tidak adil, mengeluarkan perizinan yang
menguntungkan golongan tertentu,
maupun oleh karena kolusi, korupsi, dan
nepotisme. Kesen-jangan sosial
ekonomi tersebut apabila tidak dapat
diatasi akan menimbulkan terjadinya
54
peningkat-an kriminalitas, huru hara,
bahkan pemberontakan yang mem-
bahayakan kelangsungan hidup Bangsa
dan Negara.
2) Sikap PPAD.
a) Mendukung dikem-bangkannya
sistem eko-nomi kerakyatan yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
b) Menolak semua Peraturan
Perundang-undangan yang berten-
tangan dengan UUD 45 yang
menyebabkan terjadinya kesenja-
ngan sosial .
3) Peran PPAD.
PPAD bersama komponen bangsa
lainya mendorong Pemerintah dan
DPR RI untuk :
55
a) Membangun kembali sistem
ekonomi kerakyatan berdasarkan
Pancasila dan UUD 45.
b) Melakukan evaluasi dan revisi
terhadap semua perundang-
undangan yang tidak berpihak
kepada kepentingan rakyat banyak.
c) Mendukung perjuangan masya-
rakat hukum adat yang tergabung
dalam Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara Untuk bekerja sama
dengan Pemerintah dan DPR dalam
rangka Menyusun dan menerbitkan
Undang Undang tentang pengakuan
dan pemulihan hak asal usulnya
termasuk hak atas tanah ulayat -
sesuai amanat Pasal 18 B ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945.
56
e. Sosial Budaya.
1) Secara alamiah masyarakat dan
Bangsa Indonesia adalah bersifat
majemuk, baik dari segi ras, suku,
agama, dan golongan, yang hidup
berdampingan secara damai dan saling
harga menghargai di daerah dan
kampung halamannya sendiri di
kepulauan Indonesia. Sesuai dengan
sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” yang
terdapat pada Lambang Negara Republik
Indoesia, masing-masing warga ras,
suku, agama dan golongan ini
mempunyai potensi dan kemampuan
khas yang dapat disumbangkan untuk
kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Kehidupan damai dan saling harga
menghargai ini harus dipelihara dengan
57
sungguh-sungguh secara berkelanjutan,
dicegah terjadinya konflik horizontal
(SARA).
Sebagai akibat dari pengaruh buruk
kolonialisme, imperialisme dan
feodalisme, telah timbul sifat buruk
seperti menyerah pada nasib, perasaan
rendah diri, tidak berani mengambil
prakarsa, tidak mau bertanggung-jawab,
takut dan kagum kepada segala hal yang
berbau asing. Sifat-sifat negatif ini sangat
tidak menguntungkan dalam upaya
membangun karakter bangsa.
Dampak negatip globalisasi ekonomi,
ilmu pengetahuan dan teknologi serta
penetrasi kebudayaan asing telah me-
munculkan sifat-sifat buruk hedonisme,
individualisme, tran-saksional, apatisme,
dan segala macam sifat yang
bertentangan dengan kepribadian
bangsa Indonesia.
58
2) Sikap PPAD.
a) Menghormati kemajemukan
masyarakat Indonesia dalam aspek
ras, etnik, agama, budaya dan
golongan.
b) Mendukung upaya pemerintah
dalam menyelesaikan konflik
horisontal dan vertikal yang
bernuansa SARA tidak harus di-
selesaikan dengan jalur hukum tetapi
melalui jalur non yudisial.
3) Peran PPAD.
PPAD bersama komponen
bangsa lainnya :
a) Memelopori terwujudnya Politik
dan Strategi Kebudayaan Nasional
untuk mengembalikan harga diri dan
martabat sebagai Bangsa pejuang
59
yang merdeka dan berdaulat.
b) Mendorong revitalisasi
Kepribadian Bangsa Indonesia yang
berjiwa Pancasila dengan meng-
hapuskan sifat-sifat negatip dan
membangun sifat-sifat positip yang
dimiliki bangsa Indonesia.
f. Pertahanan Keamanan.
1) Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta yang tercantum pada
Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945
merupakan sistem Pertahanan yang
bersifat semesta, berdasarkan
pengalaman sejarah perjuangan yang
kita alami dalam menghadapai segala
bentuk ancaman.
Sesuai dengan prinsip Sishankamrata,
60
seyogyanya doktrin dan sistem tersebut
di atas harus disiapkan. Namun
demikian, peraturan perundang-
undangan yang diperlukan, dan
lembaga-lembaga yang diperlukan
untuk mewujudkan ketentuan tersebut
di atas belum disusun, sehingga
sesungguhnya Sistem Pertahanan dan
Keamanan Rakyat Semesta tersebut di
atas belum siap untuk dioperasikan.
Setelah reformasi 1998 dalam bidang
pertahanan dan keamanan telah terjadi
kemunduran konseptual sejak
ditetapkannya TAP MPR Nomor VI dan
Nomor VII Tahun 2000 yang secara
diametris memisahkan peran dan tugas
TNI dengan Polri dimana keamanan
menjadi tanggung jawab Polri dan tugas
pertahanan menjadi tanggung jawab
61
TNI. Akibatnya timbul berbagai masalah
pada tataran pelaksanaan dalam
menghadapai ancaman keamanan
dalam negeri yang berdasarkan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia dan
menghadapi ancaman pertahanan yang
menggunakan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI. Selain itu tidak siapnya
pemerintah sipil dan aparatur keamanan
lainnya dalam menghadapi ancaman
perang generasi ke IV.
Keadaan tersebut di atas adalah
merupakan kerentanan dan kerawanan,
yang dapat dieksploitir oleh pihak
lawan, untuk melakukan penyusupan ke
dalam berbagai bidang kehidupan
62
berbangsa dan bernegara, seperti :
a) Memasukkan narko-tika ke
dalam negeri untuk merusak moral
dan fisik generasi muda harapan
bangsa.
b) Mengadu domba antar unsur
aparatur keamanan ; antar SARA.
c) Melakukan invasi demografis –
demographic invasion–berupa
memasukkan tenaga kerja asing
dalam jumlah besar dalam rangka
program “turnkey projects” ke dalam
berbagai proyek yang dibangun
dengan biaya negara kreditor, yang
sangat sulit diawasi dan dikendali-
kan.
d) Pencurian kekayaan alam.
e) Meningkatnya Terorisme dan
63
Kejahatan Cyber dan human
traficking (perda-gangan manusia).
2) Sikap PPAD.
a) Mendukung revisi Undang-
undang No 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara dan Undang-
undang No 3 tahun 2003 tentang
Pertahanan negara dan Undang-
undang No 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.
b) Menolak serbuan tena-ga kerja
asing dan migrasi melalui program
kerjasama ekonomi yang me-
nyebabkan terjadinya goncangan
kependudukan.
3) Peran PPAD.
a) Membantu memberikan sum-
64
bangan pemikiran dalam rangka
revisi Undang Undang Terorisme,
Undang Undang Pertahanan
Negara dan Undang-undang TNI
serta terwujudnya Undang Undang
Keamanan Nasional yang
mewadahi Sistem Pertahanan
Keamanan Rakyat Semesta sesuai
dengan UUD 45.
b) Membantu memeli-hara sejarah
dan tradisi kejuangan bangsa baik di
pusat maupun di daerah.
c) Membantu aparatur teritorial
TNI-AD dalam pemberdayaan
wilayah untuk persiapan
menghadapi berbagai macam
bentuk perang.
4. Ikrar Perjuangan PPAD.
Untuk membekali para purnawirawan TNI
65
AD dalam memenuhi peran dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
seperti telah diuraikan di atas, maka
dirumuskan empat butir Ikrar Perjuangan
PPAD. Butir-butir Ikrar ini diilhami dan
dikembangkan dari marga pertama sampai
dengan marga keempat Sapta Marga.
Ikrar Purnawirawan TNI-AD tidak lain
adalah janji suci sebagai kristalisasi semangat
untuk menegaskan kembali landasan ideologi,
status, komitmen, serta peran kebangsaan dan
kenegaraan dari para purnawirawan TNI-AD
yang diyakini merupakan suatu kebenaran
dalam melanjutkan perjuangannya demi
bangsa dan negara Indonesia. Kebenaran
dalam ikrar ini adalah kebenaran tunggal yang
tidak mendua sebagaimana diungkapkan oleh
sesanti Tan Hana Dharmma Mangrwa dalam
serat Sutasoma karya Mpu Tantular.
66
IKRAR Purnawirawan TNI-AD adalah :
Pertama.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BER-
SENDIKAN PANCASILA.
Kedua.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH PATRIOT INDONESIA, PEN-
DUKUNG SERTA PEMBELA IDEOLOGI
NEGARA, YANG BERTANGGUNGJAWAB
DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH.
67
Ketiga.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH KESATRIA INDONESIA YANG
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA, SERTA MEMBELA KEJUJURAN,
KEBENARAN DAN KEADILAN.
Keempat.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH BHAYANGKARI NEGARA DAN
BANGSA INDONESIA.
Penjelasan Butir-butir Ikrar.
Ikrar Pertama.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
68
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH WARGA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERSENDI-
KAN PANCASILA.
a. Warga Negara indonesia adalah orang-
orang bangsa indonesia asli dan orang bangsa
lain yang di sahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.
b. Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah negara yang dibentuk berdasarkan
semangat kebangsaan oleh bangsa indonesia,
yang wilayah dan batas-batasnya ditetapkan
secara hukum unclos 1982, bentuk negara
adalah kesatuan dan republik yang sistem
pemerintahan negara dan sistem hukum
nasionalnya berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1945 yang bertujuan untuk melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
69
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melak-sanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
c. Bersendikan Pancasila adalah Pancasila
menjadi sendi penggerak dan penghubung
segala aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara diantaranya penghubung antar suku
yang ada di nusantara sebagaimana telah
menjadi tekad dalam Sumpah Pemuda 1928,
Satu Nusa-Satu Bangsa, dan mengakui satu
bahasa Persatuan, bahasa Indonesia. Juga
meng-gambarkan adanya hubungan antar
aneka budaya di Indonesia sebagaimana
terungkap dalam sasanti Bhineka Tunggal Ika.
Ikrar Kedua.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA
70
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
ADALAH PATRIOT INDONESIA,
PENDUKUNG SERTA PEMBELA IDEOLOGI
NEGARA, YANG BERTANGGUNGJAWAB
DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH.
a. Patriot adalah seorang yang mencintai
Bangsa dan Tanah Airnya, dan bersedia
membelanya dengan jiwa dan raganya.
b. Pendukung dan Pembela Ideologi
Negara adalah seorang yang secara sadar
mendukung dan membela isi dan kandungan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Bertanggungjawab dan Tidak Mengenal
Menyerah adalah tekad, sikap, dan perbuatan
yang bertujuan untuk menyelesaikan seluruh
tugas dan kewajiban yang diamanatkan dengan
segala resiko yang akan dihadapi.
71
Ikrar Ketiga.
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT ADALAH
KESATRIA INDONESIA YANG BERTAQWA
KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SERTA
MEMBELA KEJUJURAN, KEBENARAN DAN
KEADILAN.
a. Kesatria adalah sikap batin seseorang yang
dalam kehidupannya menjunjung tinggi moral
dan etika yang berani dan bertanggungjawab,
yang setiap saat siap membela negara dan
bangsa, dan rela mengorbankan jiwa dan
raganya.
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
adalah suatu sikap yang mempercayai dan
menjunjung tinggi keluhuran ajaran agama serta
kepercayaan, serta menjadikannya sebagai
72
pegangan batin dan akhlak dalam kehidupan
sehari-hari.
c. Membela Kejujuran, Kebenaran dan
Keadilan adalah sikap perilaku dan perbuatan
untuk menegakkan dan melindungi prinsip-
prinsip moral dalam segala bidang kehidupan.
Ikrar Keempat
KAMI PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN DARAT ADALAH
BHAYANGKARI NEGARA DAN BANGSA
INDONESIA.
a. Bhayangkari adalah peran keprajuritan
yang diemban seseorang untuk membela bangsa
dan negara.
b. Negara dan Bangsa Indonesia.
Negara adalah Negara Kesatuan Republik
73
Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
1945.
Bangsa Indonesia adalah warganegara
Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras,
dan etnik, baik yang merupakan penduduk asli
maupun yang dinaturalisasikan menjadi
warganegara berdasarkan Undang-undang RI
Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Petunjuk Pelaksanaan.
a. Ikrar Purnawirawan TNI-AD
dibacakan dalam acara resmi PPAD yang
didahului dengan pembacaan Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.
b. Dalam melaksanakan Pedoman
Perjuangan Persatuan Purnawirawan TNI-
74
AD ini para purnawirawan dapat
memperkaya kandungan moralnya dengan
nilai-nilai lokal masyarakat setempat.
c. Setiap acara penerimaan anggota
baru PPAD wajib diacarakan pengucapan
ikrar.
6. Penutup.
Hal-hal yang belum tercantum dalam
Pedoman Perjuangan Persatuan Purnawirawan
TNI-Angkatan Darat ini akan diatur lebih lanjut
sesuai dengan kebutuhan.
Jakarta, Mei 2017 Ketua Umum PPAD
Kiki Syahnakri Letjen TNI (Purn)
75
KATA PENGANTAR
Dalam tahun-tahun belakangan ini kita bagaikan tersentak sewaktu menyaksikan kenyataan bahwa berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah jauh menyimpang dari Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaian penyimpangan ini disebabkan oleh karena sikap abai kita sendiri, sebagian lagi ternyata merupakan akibat dari serangan dari luar secara terencana, sistematis, dan massif dari apa yang dinamakan sebagai Perang Generasi Keempat.
Keadaan ini tidak boleh dibiarkan dan harus dikoreksi. Sebagai Bhayangkari Negara dan
i
76
Bangsa, kita harus ikut mengoreksi penyimpangan ini, baik ke dalam jajaran PPAD sendiri maupun kehidupan bersama dengan golongan-golongan lainnya-kedalam masyarakat dan Bangsa secara menyeluruh.
Buku Saku ini disiapkan dan dimasyarakat-kan dengan maksud memberikan bekal dan pedoman moral bagi jajaran PPAD pada khususnya dan para purnawirawan TNI-AD pada umumnya dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara untuk membela dan mempertahan-kan tetap tegaknya NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Jakarta, Mei 2017 Ketua Umum PPAD
Kiki Syahnakri Letjen TNI (Purn)
ii
77
DAFTAR ISI
NO. (Hal)
1. Kata Pengantar ………………………….. i
2. Pendahuluan …………………………….. 1.
3. Pewarisan Nilai-Nilai TNI 45 …………... 11.
4. Peran Purnawirawan TNI-AD ………….. 19.
5. Implementasi Peran Purnawirawan TNI-
AD :
23.
a. Bidang Ideologi …………………….. 23.
b. Konstitusi ……………………………. 46.
c. Politik ………………………………… 50.
d. Sosial Ekonomi …………………….. 51.
e. Sosial Budaya ……………………… 56.
f. Pertahanan Keamanan ……………. 59.
6. Ikrar Perjuangan PPAD ……………….. 64.
7. Petunjuk Pelaksanaan ………………… 73.
8. Penutup …………………………………. 74.
78
PEDOMAN PERJUANGAN
PERSATUAN PURNAWIRAWAN
TNI-ANGKATAN DARAT
Jakarta, Maret 2017
79
80
Mayjen TNI
(Purn)
