Pedoman Penyusunan RAD - GRK

REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN

PENYUSUNAN

RENCANA AKSI DAERAH

PENURUNAN EMISI

GAS RUMAH KACA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2011

KATA PENGANTAR

Prof. Armida Salsiah AlisjahbanaMENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS

Pengendalian Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia

pada saat ini dan akan datang. Berbagai kejadian alam telah menunjukkan bahwa perubahan suhu,

kenaikan permukaan air laut, curah hujan, dan iklim ekstrim telah mengakibatkan berbagai dampak

buruk terhadap kehidupan termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan

perhatian yang serius dalam menghadapi dampak perubaan iklim tersebut dengan memberikan

komitmen untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri

dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut

konkrit dari komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 61

Tahun 2011. RAN GRK telah menjabarkan komitmen penurunan emisi GRK ke dalam:

(i) Alokasi target penurunan emisi ke dalam 5 (lima) bidang utama yaitu Kehutanan dan Lahan

Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri, dan Pengelolaan Limbah

(ii) Program Pemerintah untuk memfasilitasi terjadinya penurunan emisi GRK secara nasional,

baik di pusat maupun di daerah

Dengan demikian, RAN GRK merupakan pedoman nasional untuk penurunan emisi yang akan

dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat.

Sehubungan dengan pelaksanaan RAN GRK tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

berperan sangat penting dalam penurunan emisi GRK di daerah. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan

Presiden No. 61 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Gubernur harus menyusun Rencana Aksi

Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dalam rangka menurunkan emisi GRK di

masing-masing wilayah provinsi.

Untuk membantu penyusunan RAD GRK tersebut, maka disusunlah Buku Pedoman ini, yang

menjelaskan secara ringkas tentang substansi dan sistemastika RAD GRK, proses dan prosedur

penyusunannya, dan cara mengorganisasikan kegiatan dan kelembagaan yang diperlukan,

serta contoh-contoh penerapan dalam bentuk tabel-tabel sederhana agar mudah dipahami dan

dilaksanakan.

Buku Pedoman Penyusunan RAD GRK ini disusun melalui serangkaian diskusi dengan berbagai

pihak seperti para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/

Lembaga, dan terutama dengan perwakilan daerah. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan Buku Pedoman ini. Mari kita gunakan

Buku Pedoman ini untuk menyusun RAD GRK agar komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK

dapat dilakukan dalam langkah nyata, sehingga menuju pembangunan nasional yang rendah karbon

dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi GRK secara global.

Jakarta, Desember 2011

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Prof. Armida S. Alisjahbana

3PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

0

I

II

III

IV

V

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 3

Daftar Tabel 4

Daftar Gambar 4

Daftar Istilah 5

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 7

1.2. Tujuan 7

1.3. Ruang Lingkup 7

1.4. Landasan Hukum 7

BAB II. SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD GRK

2.1. Substansi RAD GRK 8

2.2. Struktur RAD GRK 9

BAB III. PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD GRK

3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan RAD GRK 11

3.2. Tahap Persiapan 12

3.3. Tahap Pengumpulan Data 13

3.4. Tahap Penghitungan 15

3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi 18

3.6. Tahap Penetapan 20

BAB IV. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD GRK

4.1. Pengorganisasian 22

4.2. Uraian Tugas 23

4.3. Mekanisme Kerja 24

4.4. Jadwal Penyusunan RAD GRK 24

BAB V. PENUTUP



LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Format Identi kasi Awal Sumber Emisi GRK 27

Lampiran 2. Contoh Format Pengumpulan Data Kebijakan dan Rencana Pembangunan 28

Lampiran 3. Contoh Format Matrik RAD-GRK 31

Lampiran 4. Contoh Format Matrik Skala Prioritas Aksi Mitigasi 33

Lampiran 5. Contoh Format Pendataan Kelembagaan Publik 34

Lampiran 6. Contoh Format Pendataan Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat/Pelaku Usaha 35

Lampiran 7. Contoh Format Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah 36

Lampiran 8. Contoh Data-Data yang Relevan dengan Perubahan Iklim 37

Lampiran 9. Alur Hubungan RAN GRK, RAD GRK, dan Pedoman 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD GRK 9

Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD-GRK 22

Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD GRK 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Substansi Inti RAD GRK 8

Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD GRK 11

Gambar 3.2. Tahap Persiapan 12

Gambar 3.3. Tahap Pengumpulan Data 13

Gambar 3.4. Tahap Penghitungan 15

Gambar 3.5. Contoh Baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan 16

Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi 17

Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi 18

Gambar 3.8. Proses PenentuanSkala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi 19

Gambar 3.9. Tahap Penetapan 21

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD-GRK 23



DAFTAR ISTILAH

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara

BAU : Business As Usual

Baseline : Garis Dasar

Base year : Tahun dasar yang digunakan untuk menyusun Baseline (2010)

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

BPS : Biro Pusat Statistik

Emisi (netto) : Tingkat emisi GRK dikurangi tingkat serapan GRK

GRK : Gas Rumah Kaca

ICCSR : Indonesia Climate Change Sektoral Roadmap

KAK : Kerangka Acuan Kerja

KLH : Kementrian Lingkungan Hidup

K/L : Kementrian/Lembaga

Kemendagri : Kementrian Dalam Negeri

MRV : Measurement Reporting Veri cation

NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PerPres : Peraturan Presiden

Penurunan Emisi GRK : Tingkat emisi (netto) Baseline dikurangi tingkat emisi aksi mitigasi

RAN GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

RAD GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

REDD+ : Reducing Emissions from Deforestations and Forest Degradation

Renstra K/L : Rencana StrategisKementerian/Lembaga

Renja K/L : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

RKP : Rencana Kerja Pembangunan

RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RPJP Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPJP Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RTRWP/K : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota

Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

TPA : Tempat Pembuangan Akhir

UNFCCC : United Nations Framework Convention on Climate Change



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RAD GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan

berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung

menurunkan emisi GRK dalam kurun waktu tertentu. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk

menyusun dokumen ini adalah Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN GRK yang menjabarkan

target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari pemerintah

daerah.

Dalam menyusun RAD GRK, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya menjadi masukan

dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti: Renstra SKPD, RPJMD, RKPD

dan APBD.

RAD GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan

karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintregasi dengan rencana pembangunan

daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah

menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD.

Proses penyusunan RAD GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat

nasional seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK dan Pedoman Pelaksanaan

Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan

nasional serta perkembangan yang ada.

1.2. Tujuan

Pedoman Penyusunan RAD GRK bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Provinsi dalam

menyusun RAD GRK, agar terjamin konsistensi secara nasional dalam upaya mengurangi emisi GRK.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman penyusunan RAD GRK meliputi :

a) Substansi dan Struktur RAD GRK

b) Proses dan Prosedur Penyusunan RAD GRK

c) Pengorganisasian berbagai kegiatan dan lembaga yang terkait dengan penyusunan RAD GRK,

termasuk jadwal penyusunan

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD-GRK antara lain adalah:

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN).

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat di Daerah.

f ) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.

g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunanan Emisi Gas

Rumah Kaca.



BAB II

SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD GRK

Bab ini secara ringkas menjelaskan tentang substansi inti yang terkandung di dalam RAD GRK, dan struktur

(sistematika) penulisan dokumen RAD GRK.

2.1. Substansi RAD GRK

Substansi inti dari RAD GRK terdiri dari 5 (lima) elemen1 , yaitu:

1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK

Identi kasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan

pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah.

2. Baseline BAU emisi GRK

Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah

diidenti kasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).

3. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan

pendukung.

a) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sub-

bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru).

b) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan.

c) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang

diusulkan.

d) Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidenti kasi.

4. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih.

5. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidenti kasi, pengukuran dan

pemantauan program/ kegiatan RAD GRK di daerah.

1. Sumber , Potensi dan Karakteristik Emisi GRK

3. Usulan Rencana Aksi Mitigasi

5. Kelembagaan dan Pendanaan

4. Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi

2. Baseline Emisi GRK

RAD GRK

Gambar 2.1. Substansi Inti RAD GRK

1Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub-Bab 3.1.



2.2. Struktur RAD GRK

RAD GRK terdiri dari 7 (tujuh) bab yang berisi elemen-elemen substansi inti RAD GRK seperti yang telah

dijelaskan di Bab 2.1 . Penjelasan secara rinci dari setiap Bab disampaikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Deskripsi Struktur dan Substansi RAD GRK

BAB RAD

GRKSUBSTANSI DESKRIPSI

REFERENSI

DAN ALAT BANTU

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Keluaran

1.4. Dasar Hukum

1.5. Kerangka waktu Penyusunan

Bab ini menguraikan latar belakang,

tujuan dari penyusunan RAD GRK,

keluaran yang diharapkan, dasar

hukum yang terkait dengan perubahan

iklim sebagai mandat bagi Pemerintah

Provinsi untuk menyusun RAD GRK,

serta kerangka waktu penyusunannya.

PerPres 61/2011

PerPres 71/2011

II. PROFIL DAERAH DAN

PERMASALAHAN EMISI GRK

2.1. Pro l dan Karakteristik Daerah

2.2. Program prioritas daerah

2.3. Permasalahan Emisi GRK

Bab ini menjelaskan pro l dan

karakteristik umum daerah, kebijakan

dan rencana strategis, program

prioritas daerah, sumber emisi/potensi

serapan GRK yang terdapat di wilayah

provinsi, berikut dengan permasalahan

yang dihadapi.

RPJPD

RTRWP/K

RPJMD

Renstra SKPD

Lampiran 1

Lampiran 2

III. PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG

LINGKUP

3.1. Pembagian Urusan

3.2. Ruang Lingkup Daerah

Bab ini menjelaskan secara ringkas

pembagian urusan baik sektoral

maupun wilayah administratif sebagai

bahan masukan untuk menentukan

ruang lingkup daerah. Penentuan

ruang lingkup ini juga didasarkan pada

hasil analisis Bab 2.

Dalam Bab ini Pemerintah Provinsi

menetapkan bidang/sub-bidang dan

kegiatan , serta wilayah administratif

yang memiliki sumber emisi GRK dan

berpotensi menurunkan emisi GRK.

Pedoman Pelaksanaan

Rencana Aksi Penurunan

Emisi GRK (sub-bab 7.6)

Lampiran 1

Lampiran 2

IV. ANALISIS EMISI GRK

4.1 Penyusunan baseline emisi GRK

4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan

Perkiraan Penurunan

Emisi

4.3 Skala Prioritas

Bab ini menjelaskan tentang baseline emisi GRK, usulan penurunan emisi

GRK dan perkiraan penurunan emisi

sebagai hasil dari mitigasi. Berdasarkan

pertimbangan tingkat penurunan

emisi GRK dan biaya yang diperlukan,

serta kriteria lain yang disepakati

bersama, dilakukan penyusunan skala

prioritas .

Analisis ini didasarkan pada metodologi

sektoral yang ditetapkan oleh setiap

K/L terkait (Pokja) di tingkat nasional

(dan juga mengacu pada metodologi

internasional), serta Pedoman

Penyelenggaraan Inventarisasi GRK

yang akan ditetapkan oleh KLH (yang

mengacu kepada IPCC Guideline).

Dengan menggunakan hasil analisis

ini, Pemerintah Provinsi menetapkan

target jumlah penurunan emisi GRK

daerah (per bidang atau gabungan)

yang berkontribusi terhadap

pencapaian target penurunan emisi

GRK nasional.

Petunjuk Teknis K/L

Lampiran 3

Lampiran 4



BAB RAD

GRKSUBSTANSI DESKRIPSI

REFERENSI

DAN ALAT BANTU

V. STRATEGI IMPLEMENTASI RAD GRK

5.1 Pemetaan Kelembagaan dan

Pembagian Peran

5.2 Identi kasi sumber

pendanaan

5.3 Penyusunan jadwal

implementasi

Bab ini menjelaskan strategi

pelaksanaan aksi mitigasi terpilih,

meliputi: lembaga pelaksana, sumber

pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

VI. MONITORING DAN EVALUASI Pada Bab ini Pemerintah Provinsi

membuat rencana pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan aksi-aksi mitigasi

yang terdapat di dalam RAD GRK dan

melaporkan melalui Bappeda hasil

pemantauan tersebut kepada lembaga-

lembaga terkait baik ditingkat provinsi

maupun pusat .

VII. PENUTUP Bab ini merupakan kesimpulan, saran

dan kaidah-kaidah pelaksanaan RAD

GRK

Lampiran Matrik RAD GRK Matrik ini berisi tentang daftar aksi-aksi

mitigasi daerah per bidang, perkiraan

jumlah penurunan emisi GRK,

perkiraan biaya dan sumber biaya, jad-

wal waktu implementasi, dan penang-

gung jawab/pelaksana kegiatan.

Petunjuk Teknis K/L

Lampiran 3



BAB III

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD GRK

Bab III ini menjelaskan secara runtun tentang proses penyusunan RAD GRK dan beberapa prinsip penting serta

tahapan yang diperlukan agar dokumen RAD GRK dapat disusun oleh Tim Penyusun Provinsi.

3.1. Prinsip-prinsip penyusunan RAD GRK

Dalam upaya penyusunan RAD GRK, Pemerintah Provinsi harus mengacu kepada beberapa prinsip yang

sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu:

a) RAD GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan

berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah.

b) RAD GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,

serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

c) RAD GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan.

d) RAD GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia

dalam menurunkan emisi GRK.

e) RAD GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih

memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK.

f ) Penyusunan RAD GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai

unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD GRK, meningkatkan kepemilikan (ownership), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang

telah ditetapkan (participation).

g) Pelaksanaan kegiatan dalam RAD GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan

yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku2 dan bersifat dapat diukur, dilaporkan

dan diveri kasi.

Selanjutnya, tahapan proses penyusunan RAD terdiri dari: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengumpulan

Data; (3) Tahap Penghitungan ; (4) Tahap Perumusan Rencana Aksi; dan (5) Tahap Penetapan. Setiap tahap

memiliki berbagai kegiatan penting yang saling terkait satu sama lain. Keseluruhan tahapan ini diperlukan

untuk melengkapi dan menghasilkan dokumen kerja (buku) RAD GRK seperti yang telah dibahas di

dalam Bab II. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan ke-5 tahapan ini adalah 9 sampai

dengan 12 bulan yang sejalan dengan amanat PerPres 61/2011 pasal 6 ayat 2. Gambar 3.1 di bawah ini

merinci setiap tahapan tersebut disertai dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan.

1. PersiapanAwal

a. Pembentukan Tim

b. Sidang Pleno Tim

5. Data dan

Informasi Umum9. Penghitungan

Emisi Baseline

12. Konsolidasi

Hasil Pokja

a. Sidang Pleno Tim

b. Konsultasi Publik

16. Draft Naskah

Peraturan

Gubernur

17. Penetapan

Peraturan

Gubernur

Tentang RAD

GRK

18. Diseminasi RAD

GRK

10. Usulan Aksi

Mitigasi

13. Penetapan

Skala Prioritas

15. Formulasi

Strategi

Implementasi

RAD GRK

14. Penentuan

Target Reduksi

Emisi GRK

11. Pemetaan

Kelembagaan

Daerah

6. Data dan

Informasi Teknis

7. Pendataan

Kelembagaan Publik

8. Pendataan

Kelembagaan

Masyarakat dan

Pelaku Usaha

TAHAP PERSIAPAN TAHAP PENGHITUNGANTAHAP

PENGUMPULAN DATATAHAP PERUMUSAN

RENCANA AKSITAHAP

PENETAPAN

2. Identi asi Awal

3. Persiapan Teknis

4. Konsultasi Publik

1-2 Bulan 2-3 Bulan 2-3 Bulan 2-3 Bulan 1 Bulan

Gambar 3.1. Proses dan Perkiraan Waktu Penyusunan Dokumen RAD GRK

2 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



3.2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan RAD

GRK, karena pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis

antara lain seperti yang tertera pada Gambar 3.2. berikut ini.

1. Persiapan Awal

a. Pembentukan Tim

b. Sidang pleno Tim4. Konsultasi Publik

2. Identi! kasi Awal

Identi kasi pemahaman tim

Identi kasi kebutuhan tim

Identi kasi kegiatan penghasil emisi GRK

3. Persiapan Teknis

Penyimpulan Data Awal

Identi kasi Metodologi Penyiapan Perangkat

Survey

Penyusunan jadwal kerja

1-2 Bulan

Gambar 3.2. Tahap Persiapan

1) Persiapan Awal

a. Pembentukan Tim Penyusun RAD GRK Provinsi

Tim Penyusun terdiri dari Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja). Tugas-tugas yang harus

dilakukan oleh kedua Tim pada tahap awal dapat dilihat di Bab 4.1.4. tentang pengorganisasian

penyusunan RAD GRK.

b. Penyelenggaraan Sidang Pleno Awal

Sidang pleno atau rapat kerja pertama oleh tim penyusun untuk membahas persiapan-

persiapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pokja untuk penyusunan dokumen

RAD GRK. Sidang/rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi dan Pokja.

2) Identi! kasi Awal

Pada tahap kajian awal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Tim

Penyusun RAD GRK), yaitu:

a. Identi kasi pemahaman terhadap perubahan iklim secara umum dan kaitannya dengan upaya-

upaya penurunan emisi GRK.

b. Persiapan pembentukan tim dalam penyusunan RAD GRK.

c. Identi kasi kegiatan penghasil/penyerap emisi GRK.

Contoh format identi kasi awal sumber emisi GRK untuk beberapa bidang/sub-bidang terkait

dapat dilihat di Lampiran 1.

3) Persiapan Teknis

Persiapan teknis oleh Pokja yang didasarkan pada hasil Identi kasi Awal (butir 2 di atas) diperlukan

untuk merumuskan rencana kerja yang lebih rinci dalam proses penyusunan RAD GRK. Hal-hal yang

tercakup ke dalam persiapan teknis adalah sebagai berikut:

1. Penyimpulan data awal dari hasil proses indenti kasi awal mengenai sumber-sumber emisi

GRK, dari hasil Inventarisasi GRK (jika tersedia), dan dari data/informasi umum tentang

pro l dan potensi sik daerah. Kesimpulan awal ini menggambarkan tentang pengenalan

potensi sik bidang dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK, cakupan wilayah emisi GRK,

dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian emisi GRK3. Informasi ini

digunakan untuk menulis Bab II dokumen RAD GRK.

3 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 7.7



2. Identi kasi metodologi, yakni metodologi penhitungan emisi untuk setiap bidang dan kegiatan

penghasil emisi GRK yang akan digunakan untuk pembuatan baseline, Skenario Aksi Mitigasi,

penghitungan penurunan emisi dan biayanya4 . Sebagai referensi dapat mengacu ke Pedoman

Teknis per bidang yang akan ditetapkan oleh Pokja Nasional atau yang sudah tersedia dii K/L

terkait, dan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi GRK yang akan ditetapkan oleh KLH5 .

3. Persiapan perangkat survey, yakni pembuatan dan penggandaan alat-alat (instrumen)

pengumpulan data primer untuk beberapa bidang dan kegiatan tertentu (bila diperlukan)

yang akan digunakan untuk penyusunan RAD GRK. Beberapa contoh jenis perangkat antara

lain terdiri dari lembar observasi, kuesioner, pedoman wawancara. Apabila survey untuk jangka

pendek tidak dapat dilakukan dapat menggunakan data yang saat ini tersedia sebagai proxy.

Sementara survey dapat diposisikan untuk penyempurnaan selanjutnya.

4. Penyusunan rencana kerja, yakni penyusunan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan oleh Pokja RAD GRK sampai dengan terumuskannya usulan kegiatan mitigasi daerah

(tersusunnya dokumen RAD GRK). Rincian kegiatan dapat berbeda dari satu provinsi dengan

provinsi lainnya, selama memenuhi tahapan-tahapan yang ada. Sebagai acuan lihat Tabel 4.2

di Bab IV.

4) Konsultasi Publik

Konsultasi publik mengenai adanya kegiatan penyusunan RAD GRK, melalui cara pemberitaan

yang lazim dilakukan oleh suatu provinsi. Konsultasi yang dilakukan secara langsung setidaknya

melibatkan unsur-unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/sejenis, Asosiasi Profesi

dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan penyusunan RAD GRK, serta untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak

terkait dan sekaligus untuk membuka komunikasi awal bagi pengumpulan data.

3.3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 bulan, tergantung dari kondisi,

ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan.

5. Data dan Informasi Umum

Pro l dan gambaran umum provinsi (SDM, Sosial,

Ekonomi, Fisik, Lingkungan)

Kebijakan dan program pembangunan tata ruang

yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK

Kebijakan dan program pembangunan bukan

tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi

emisi GRK

6. Data dan Informasi Teknis

Identi kasi bidang dan kegiatan sumber emisi

GRK

Hasil Inventarisasi Emisi GRK (jika ada)

Data dan asumsi per bidang untuk menyusun

BAU Baseline, skenario mitigasi, biaya

mitigasi, dst

7. Pendataan Kelembagaan Publik

Lembaga dan kegiatan publik yang menghasilkan

emisi GRK dan terkait dengan upaya mitigasi

8. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku

Usaha

Lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta

yang menghasilkan emisi GRK dan terkait

dengan upaya mitigasi

1 Bulan

Gambar 3.3 Tahap Pengumpulan Data

4 Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, Sub Bab 4.25 Peraturan Presiden No. 71/2011



Kebutuhan data dan informasi yang harus dikumpulkan setidaknya harus meliputi:

1) Data dan Informasi Umum

Data dan informasi umum adalah gambaran umum daerah beserta dengan kebijakan dan rencana

strategis daerah dan tata ruang provinsi yang akan digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan

untuk menyusun Bab II dan Bab III RAD GRK. Data yang dibutuhkan antara lain:

a. Pro l atau gambaran umum wilayah perencanaan, dalam hal ini wilayah provinsi, contohnya

sumber daya manusia, ekonomi, sik, dan lingkungan.

b. Kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan kegiatan/sumber penghasil emisi

GRK di daerah.

Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi (melalui Pokja) harus dapat mengindikasikan kegiatan

perencanaan tata ruang yang terkait dengan kegiatan penyumbang emisi GRK yang kemungkinan

dapat diintervensi. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi juga mengindikasikan substansi

kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan penghasil emisi, serta peluangnya

dengan usaha penurunan emisi GRK.

Contoh format untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan dan rencana

pembangunan strategis Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penghasil emisi/serapan GRK

dan berpeluang untuk dapat menurunkan emisi GRK dapat dilihat pada Lampiran 2. Data dan

informasi umum ini juga diperlukan oleh Pokja untuk membuat identi kasi awal tentang bidang

dan kegiatan yang menghasilkan emisi GRK dan yang berpeluang untuk dapat menurunkan emisi

GRK. Disamping itu, data dan informasi ini diperlukan juga sebagai masukan untuk membuat

usulan-usulan kegiatan dalam rencana aksi daerah.

2) Data dan Informasi Teknis

Data dan informasi teknis adalah data, informasi , dan asumsi per bidang yang dibutuhkan untuk

menyusun baseline, usulan-usulan aksi/kegiatan penurunan emisi GRK dan perhitungan biaya

mitigasi. Jenis data dan informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan

kegiatan yang mengasilkan emisi GRK. Data dan informasi ini diperlukan sebagai masukan untuk

menyusun Bab IV. dari dokumen RAD GRK.

Sebagai acuan dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK , serta di

Pedoman Teknis yang akan dikeluarkan oleh Pokja K/L terkait.

3) Pendataan Kelembagaan Publik

Pokja RAD GRK perlu mendata kelembagaan publik (yaitu lembaga dan peraturan Pemda) yang

terkait dengan upaya-upaya penurunan emisi GRK di wilayah administratif provinsi baik secara

langsung maupun tidak langsung. Informasi ini didapat dengan cara mendata: 1) Lembaga

pemerintah yang terkait dengan penurunan emisi, fungsi dan tugas pokoknya (Dinas/Badan/

Kantor), 2) Program kerja lembaga, 3) Peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kelestarian

lingkungan hidup, dan penghematan energi. Selanjutnya data dan informasi ini dikaji lebih lanjut

untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dan peluang untuk digolongkan sebagai lembaga/

peraturan/program yang dapat menurunkan emisi GRK, sebelum dimasukan ke dalam bab V

dokumen RAD GRK (Lampiran 5 sebagai contoh).

4) Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Untuk memperluas kerjasama dengan para pihak, Pemerintah Provinsi melalui Pokja perlu

mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang

memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi) ataupun

negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK). Untuk itu,

perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang ada (telah/sedang) dilakukan oleh para pihak



tersebut. Data dan informasi untuk melakukan kajian ini diperoleh dari Lembaga Masyarakat dan pelaku

usaha secara langsung (melalui pertemuan-pertemuan) atau secara tidak langsung dari laporan yang

telah dipublikasikan (melalui media cetak atau elektronik, serta website). Contoh format yang dapat

digunakan untuk mendata lembaga dan kegiatan masyarakat dan swasta dapat dilihat di Lampiran

6. Informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk melengkapi Bab V dokumen RAD GRK.

3.4. Tahap Penghitungan

Pokja masing-masing bidang melakukan penghitungan emisi GRK dengan menggunakan data dan

informasi umum dan teknis (per bidang) yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat menyusun

baseline dan skenario mitigasi, usulan penurunan emisi GRK, dan biaya serta jangka waktu pelaksanaanya.

Tahap penghitungan ini dilakukan untuk setiap bidang dan kegiatan yang telah dipilih melalui proses

identi kasi awal sumber-sumber emisi GRK, yang hasilnya akan menjadi masukan utama untuk penulisan

Bab IV dan Bab V dari dokumen RAD GRK. Pada tahap ini, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan

dalam jangka waktu 2 (dua) 3 (tiga) bulan.

9. Penghitungan emisi BAU Baseline

Penyusunan BAU Baseline

Penyusunan Skenario Mitigasi

11. Pemetaan Kelembagaan Daerah

Peran sebagai penghasil emisi

Peran sebagai pelaku mitigasi emisi

10. Usulan Aksi Mitigasi

Aksi yang terdapat di dalam RAN GRK

Aksi yang terdapat di dalam Rencana

Pembangunan Daerah

Aksi Daerah yang baru

Penghitungan :

Jumlah emisi GRK yang dihasilkan /

diturunkan dari setiap aksi mitigasi

Perkiraan biaya setiap aksi mitigasi

Perkiraan jangka waktu implementasi

2-3 Bulan

Gambar 3.4. Tahap Penghitungan

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu:

1) Penghitungan emisi baseline

Penghitungan emisi baseline bertujuan untuk menghitung tingkat emisi GRK sebelum adanya

kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa depan (lihat gambar 3.5). Penghitungan

ini dilakukan untuk beberapa bidang dan kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh

pemerintah daerah melalui identi kasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah.

Secara teknis, penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung tingkat (jumlah) emisi yang

dihasilkan dari suatu bidang /kegiatan berdasarkan pada: 1) Data historis (hasil inventarisasi emisi

GRK) dan 2) Data/informasi masa depan tanpa adanya intervensi kebijakan/teknologi mitigasi

perubahan iklim. Meskipun tahun dasar adalah tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun

2020, akan tetapi data historis sebelumnya misalnya data sejak tahun 2005 dapat digunakan sebagai

referensi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa:

baseline = proyeksi emisi GRK (data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi)



45,000

Emisi GRK setiap Skenario di Pedesaan

40,000

35,000

30,000

25,000

Buang dimana saja (BAU)

Reduksi sumber

3R+ Pengomposan

20,000

15,000

10,000

5,000

2010 2015 2020 2025 2030

0

Gambar 3.5. Contoh baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan

Sejalan dengan penyusunan baseline adalah penyusunan tingkat emisi GRK dengan skenario mitigasi,

yaitu menghitung jumlah emisi/serapan GRK yang akan dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan pada

suatu kurun waktu yang panjang (misal 2010-2020) berdasarkan: 1) Data historis (hasil inventarisasi

GRK); dan 2) Data proyeksi emisi/serapan GRK dengan asumsi data/informasi masa depan yang

sudah mengikutsertakan/setelah penerapan kebijakan/teknologi penurunan emisi GRK. Informasi

mengenai metodologi penghitungan emisi GRK dengan baseline dan skenario mitigasi, serta data/

informasi yang diperlukan untuk beberapa bidang terkait dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan

Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK .

2) Usulan Aksi Mitigasi

Pada bagian ini, Pokja masing-masing bidang mulai dapat memilah dan memilih beberapa kegiatan

mitigasi yang akan diusulkan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK. Pada dasarnya

penetapan usulan aksi mitigasi ini menggabungkan usulan-usulan kegiatan yang sudah ada dan

yang baru baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun dari

masyarakat. Berikut adalah ilustrasi dari proses pengusulan tersebut:



a)Kegiatan yang

tercantum di

dalam RAN GRK

b) Kegiatan yang

sudah ada di

dalam Rencana

Strategis Daerah

Dokumen

RAD GRK

c) Usulan Kegiatan

baru

Gambar 3.6. Ilustrasi Proses Pengusulan Kegiatan Mitigasi

Secara terinci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Pokja per bidang dalam melakukan

penetapan usulan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai mana yang diilustrasikan pada Gambar

3.6. di atas.

1. Mengidenti kasi aksi mitigasi yang terdapat pada Dokumen RAN GRK. Berdasarkan hasil

identi kasi tersebut, apabila terdapat kegiatan penurunan emisi GRK yang sudah tercantum

yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Pemda

mendukung kegiatan yang tercantum dalam RAN GRK dan dapat melaksanakan kegiatan

yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk

di wilayah provinsinya) dari kegiatan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan-kegiatan

tersebut direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga

terkait. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, Pemerintah Pusat akan

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

2. Langkah berikutnya, mengidenti kasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada

(existing actions) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah

untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi pada proses identi kasi

awal. Apabila program/kegiatan tersebut diperkirakan memiliki peran menurunkan emisi GRK,

maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK.

3. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta

dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK, sepanjang usulan-usulan

tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diseleksi lebih lanjut.

Contoh-contoh usulan aksi mitigasi untuk setiap bidang dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan

Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK.

Selanjutnya , penghitungan perkiraan jumlah emisi yang dihasilkan (dalam satuan CO2 eq) dari setiap

usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dilakukan dengan menggunakan metodologi

penghitungan reduksi emisi GRK yang akan ditetapkan dalam panduan teknis oleh K/L terkait.

Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan perkiraaan biaya mitigasi yang diperlukan (dalam

satuan Rupiah) dari setiap usulan kegiatan mitigasi (yang lama dan yang baru) dengan menggunakan

metodologi penghitungan biaya mitigasi sektoral yang tersedia.



Pokja juga harus memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap

usulan kegiatan mitigasi dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap operasionalisasi. Semua

informasi ini digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV dan Lampiran dokumen RAD

GRK. Contoh-contoh format penghitungan tersebut di atas dapat dilihat di Lampiran 3 dan 4.

3) Pemetaan Kelembagaan Daerah

Pemetaan kelembagaan (stakeholder mapping) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang

peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok

masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku

penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pokja dengan menggunakan

data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identi kasi kelembagaan publik,

swasta dan masyarakat. Contoh format pemetaan kelembagaan daerah dapat dilihat di Lampiran

7. Informasi dari tabel ini digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Bab V

dokumen RAD GRK.

3.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi

Pemerintah Provinsi melalui Tim Penyusun RAD GRK dapat menetapkan dan memilih usulan-usulan

mana yang akan diprioritaskan untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK. Penetapan tersebut

menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya

ekonomi, sosial, politis, dll. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan

pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kriteria umum yang

dapat digunakan adalah: technically feasible (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), economically/

! nancially feasible (dimungkinkan secara ekonomis/pembiayaan), politically/socially viable (diterima

secara politis dan sosial), serta administratively operable (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi

yang ada).

Tahap perumusan rencana aksi setidaknya terdiri dari beberapa kegiatan dan berlangsung dalam jangka

waktu 2-3 bulan. Prosesnya dapat dilihat dalam Gambar 3.7.

12. Konsolidasi Hasil Pokjaa. Sidang Pleno IIb. Konsultasi Publik

13. Skala Prioritas

Usulan Aksi

Mitigasi

14. Penentuan Target

Penurunan Emisi

GRK

15. Formulasi

Strategi

Implementasi

RAD GRK

2-3 bulan

Gambar 3.7. Tahap Perumusan Rencana Aksi Mitigasi

1) Konsolidasi hasil Pokja

Tahap perumusan rencana aksi diawali dengan mengadakan Sidang pleno Tim yang ke-2 untuk

mengkonsolidasikan hasil kerja dari setiap Pokja, dan menyusun daftar usulan kegiatan penurunan

emisi setiap bidang berikut dengan hasil penghitungan penurunan emisi GRK, biaya mitigasi dan

jangka waktu implementasi.



2) Skala Prioritas Usulan Aksi Mitigasi

Tim Penyusun RAD GRK dalam sidang pleno dapat melakukan penentuan skala prioritas dari

berbagai usulan aksi mitigasi yang telah dihitung perkiraan jumlah penurunan emisi, biaya mitigasi,

serta perkiraan waktu implementasinya (Sub Bab 3.4.2).

Secara bersama-sama, Tim penyusun dapat memilih dan menyusun daftar prioritas kegiatan inti

mitigasi sektoral yang beremisi rendah atau efektif menghasilkan penurunan emisi dan berbiaya lebih

rendah (e siensi biaya) untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK. Gambar 3.8. mengilustrasikan

mengenai proses tersebut berdasarkan 2 (dua) kriteria utama yaitu: 1) Tingkat Kelayakan Biaya,

dan 2) Tingkat Kelayakan Pelaksanaan. Untuk kriteria yang lebih rinci dapat dilihat di Lampiran 4

mengenai contoh format matrik penentuan skala prioritas aksi mitigasi.

Usulan-usulan Aksi Mitigasi

Usulan-usulan Potensi Aksi

Usulan-usulan Potensi Aksi

Tingkat Kelayakan Biaya Usulan-usulan Potensi Aksi

Karakteristik dan potensi daerah

Kebijakan/Perda Kelembagaan /SDM Pendanaan Pengembangan

Kapasitas

Gambar 3.8. Proses Penetuan Skala Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi

3) Penentuan target penurunan emisi GRK

Penentuan perkiraan target penurunan emisi GRK per bidang atau gabungan beberapa bidang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan hasil penghitungan emisi dari aksi-aksi

mitigasi sektoral (Sub Bab 3.4.2). Secara spesi k, Pokja menghitung jumlah penurunan emisi GRK

dari baseline untuk setiap kegiatan/aksi penurunan emisi GRK, kemudian menjumlahkan semua

perkiraan penurunan emisinya (lihat Lampiran 3).

Proses penentuan target ini harus dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan di daerah

dalam suatu pertemuan khusus (konsultasi publik), serta dikoordinasikan dengan K/L dan Sekretariat

RAN GRK di Bappenas/Kementerian PPN.

Informasi yang dihasilkan (penentuan target) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab IV

dokumen RAD GRK.

4) Formulasi strategi implementasi RAD GRK

Pokja dengan arahan dari Tim Pengarah merumuskan (menetapkan) kebijakan dan strategi umum

yang diperlukan untuk melaksanakan RAD GRK di daerah. Untuk itu diperlukan beberapa langkah

berikut ini:

1. Pemetaan kelembagaan publik dan swasta yang akan terlibat baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam upaya penurunan emisi GRK daerah, menggunakan hasil pemetaan

kelembagaan pada Sub Bab 3.4.3. (Lihat Lampiran 7)



2. Mengidenti kasi sumber-sumber pendanaan baik yang berasal dari daerah (APBD),

nasional(APBN), swasta serta bantuan hibah untuk membiayai kegiatan penurunan emisi yang

tercantum dalam RAD GRK .

3. Menyusun waktu/jadwal pelaksanaan dari rencana aksi yang telah dibuat untuk keperluan

pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

4. Sosialisasi rencana implementasi RAD GRK agar mendapat tanggapan yang sesuai dari

masyarakat dan pelaku usaha atau lembaga/organisasi yang mewakilinya.

Informasi ini (poin 1-4) digunakan oleh Tim Penyusun untuk menyusun Bab V dokumen RAD GRK.

Secara khusus, untuk mendukung kebijakan dan strategi implementasi RAD GRK yang telah

dirumuskan tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dapat memfungsikan lembaga pemerintah

daerah yang telah ada untuk terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan RAD GRK di

masa yang akan datang, misalnya antara lain :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berperan sebagai koordinator umum pelaksanaan, pemantaun dan pelaporan seluruh bidang/

kegiatan RAD GRK

2. Instansi daerah yang menangani bidang Lingkungan Hidup

Berperan sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan penyelengaraan

Inventarisasi GRK

3. Instansi daerah yang menangani bidang Industri

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang industri

4. Instansi Daerah yang menangani pengelolaan Limbah Padat dan Cair

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang limbah

padat dan cair domestik

5. Instansi Daerah yang menangani bidang Perhubungan

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang transportasi

6. Instansi Daerah yanng menangani bidang Energi dan Pertambangan

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang energi/

pembangkit listrik

7. Instansi Daerah yang menangani bidang Kehutanan

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang kehutanan

dan lahan gambut

8. Instansi Daerah yang menangani bidang Pertanian

Berperan sebagai koordinator pelaksana dan pelaporan aksi mitigasi daerah bidang pertanian

3.6. Tahap Penetapan

Pada tahap ini Pokja RAD GRK bertugas menyusun Rancangan Naskah Peraturan Gubernur mengenai

RAD GRK Provinsi. Rancangan ini selanjutnya akan ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 12 bulan

sejak diterbitkannya Perpres 61/2011. Setelah itu, RAD GRK ini diserahkan kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat diintegrasikan ke

dalam upaya-upaya pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

Penetapan RAD GRK Provinsi tersebut perlu diikuti oleh kegiatan sosialisasi kepada publik, untuk

meningkatkan koordinasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RAD GRK

sesuai jadwal yang telah ditentukan bersama.



16. Draft Naskah

Peraturan Gubernur

17. Penetapan Peraturan

Gubernur Tentang RAD

GRK

18. Sosialisasi RAD

GRK

1 bulan

Gambar 3.9. Tahap Penetapan



BAB IV

PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK

4.1. Pengorganisasian

Organisasi penyusunan RAD-GRK terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan

RAD-GRK, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi

Tim Koordinasi terdiri atas:

Penanggung Jawab : Kepala Daerah

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala Bappeda

Anggota : Kepala SKPD Terkait

2. Kelompok Kerja

Kelompok kerja (Pokja) terdiri atas:

Tabel 4.1. Pembagian Kelompok Kerja untuk Penyusunan RAD GRK

NAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI

Pokja I

Bidang Pertanian

Penyusunan substansi inti RAD GRK

bidang Pertanian

Ketua:

Dinas Pertanian/ SKPD terkait bidang Pertanian

Anggota:

Dinas Penataan Ruang/ SKPD terkait Penataan

Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN,

SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait

Kehutanan, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi,

Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja II

Bidang Kehutanan dan Lahan

Gambut

Penyusunan substansi inti RAD GRK

bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Ketua :

Dinas Kehutanan/ SKPD terkait bidang Kehu-

tanan

Anggota:


Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, BPN,

SKPD terkait sumber daya air, SKPD terkait Per-

tanian, SKPD terkait Perkebunan, Pelaku Usaha /

Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga

Penelitian/LSM

Pokja III

Bidang Energi

Penyusunan substansi inti RAD-GRK

bidang Energi

Ketua:

Dinas ESDM/ SKPD terkait bidang ESDM

Anggota:


Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, SKPD

terkait sumber daya air, SKPD terkait Kehutanan,

PLN, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Pergu-

ruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja IV

Bidang Transportasi


bidang Transportasi

Ketua:

Dinas Perhubungan/ SKPD terkait bidang

Perhubungan

Anggota:


Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS, PU

Bina Marga, SKPD terkait Energi, Pelaku Usaha /

Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga

Penelitian/LSM



NAMA POKJA TANGGUNG JAWAB KOMPOSISI

Pokja V

Bidang Industri


bidang industri

Ketua:

Dinas Perindustrian/ SKPD terkait bidang

Perindustrian

Anggota:


Ruang, Bappeda, BLHD/BAPEDALDA, BPS,

Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan

Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM

Pokja VI

Pengelolaan Limbah


bidang pengelolaan limbah padat dan

cair

Ketua:

Dinas PU Cipta Karya atau BLHD/BAPEDALDA

atau SKPD terkait bidang Pengelolaan Limbah

Anggota:


Ruang, Bappeda, BPS, Pelaku Usaha /Organisasi

Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/

LSM

KETERANGAN:

1) Pemerintah provinsi dapat menggunakan kelompok kerja yang telah ada/terbentuk di daerah yang terkait program/kegiatan

penanganan perubahan iklim.

2) Susunan ketua dan anggota pokja masing-masing bidang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-

masing.

Penanggung JawabTIM KORDINASI

KELOMPOK

KERJA

Ketua

Sekretaris

dst

dst

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Pokja I Pokja II Pokja IV

Ketua

..............................

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Penyusunan RAD GRK

4.2. Uraian Tugas

1. Tim Koordinasi bertugas:

a. Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD GRK.

b. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas

pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD GRK.



c. Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana

Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD GRK.

d. Menyampaikan draft akhir dokumen RAD GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN GRK

di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya.

e. Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD GRK yang sudah ditinjau , untuk

selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

f. Menyampaikan Pergub RAD GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam

Negeri.

2. Kelompok Kerja bertugas:

a. Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD GRK sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Melakukan identi kasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi

yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti

RAD GRK sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk

penyusunan substansi inti RAD GRK sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Menyusun substansi inti dokumen RAD GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang

ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua

melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil

pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RADGRK Provinsi.

4.3. Mekanisme Kerja

1. Tim Koordinasi mengadakan sidang pleno dan rapat kerja sesuai keperluan selama penyusunan RAD

GRK.

2. Kelompok kerja mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan

RAD GRK.

3. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi mengkonsolidasikan penyusunan dokumen RAD

GRK yang disusun oleh setiap Pokja.

4. Draft akhir RAD-GRK yang telah disusun oleh Tim Koordinasi RAD GRK di tingkat Provinsi akan

dikonsultasikan dengan Sekretariat RAN GRK di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

4.4. Jadwal Penyusunan RAD GRK

Jadwal kerja penyusunan dokumen RAD GRK yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Pokja

penyusunan RAD GRK, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jadwal Penyusunan Dokumen RAD GRK

NO KEGIATAN TUGASBULAN KE -

1-2 3-4 5-6 7-8 9

I. TAHAP PERSIAPAN

1 Persiapan Awal

a. Pembentukan Tim TK

b. Sidang Pleno I : Arahan dan Persiapan TK, Pokja

2 Identi kasi Awal Pokja

3 Persiapan Teknis Pokja

4 Konsultasi Publik : Persiapan Penyusunan RAD GRK TK,Pokja,PM



NO KEGIATAN TUGASBULAN KE -

1-2 3-4 5-6 7-8 9

II. TAHAP PENGUMPULAN DATA

5 Data dan Informasi Umum Pokja

6 Data dan Informasi Teknis Pokja

7 Pendataan Kelembagaan Publik Pokja

8 Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku

UsahaPokja

III. TAHAP PENGHITUNGAN

9 Penghitungan Emisi BAU Baseline Pokja

10 Usulan Aksi Mitigasi Pokja

11 Pemetaan Kelembagaan Daerah Pokja

IV. TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI

12 Konsolidasi hasil Pokja TK, Pokja

a.Sidang Pleno II : Hasil Pokja TK, Pokja

b.Konsultasi Publik : Masukan untuk Perumusan

Rencana AksiTK, Pokja, PM

13 Penetapan Skala Prioritas TK, Pokja

14 Penentuan Target Reduksi Emisi GRK TK, Pokja

15 Formulasi Strategi Implementasi RAD GRK TK, Pokja

V. TAHAP PENETAPAN

Draft Naskah Peraturan Gubernur TK

Penetapan Peraturan Gubernur TK

Diseminasi RAD GRK TP,TT,PM

Keterangan: TK: Tim Koordinasi; Pokja: Kelompok Kerja; PM: Perwakilan Masyarakat



BAB V

PENUTUP

Pedoman penyusunan RAD GRK merupakan panduan bagi setiap pimpinan daerah untuk menghasilkan

rancangan RAD GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK yang mengatur

Pedoman Penyusunan RAD GRK.

Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri

bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan

Hidup.

Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun RAD GRK yang bersifat multi

sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi

dan kerja sama dengan para pihak terkait.

Penyusunan RAD GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan

pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Dokumen RAD GRK yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional

serta perkembangan yang ada.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI AWAL SUMBER EMISI GRK

Karakteristik Provinsi : (aspek sik, lingkungan, ekonomi, sosial)

Misalnya luas wilayah , jumlah kabupaten/kota, jumlah penduduk, luas hutan, luas lahan pertanian dan perkebunan, jenis dan

jumlah industri/badan usaha, jumlah pegawai dan SKPD Pemda , APBD ,dst

BidangPemerintah Daerah Masyarakat/Pelaku Usaha

Potensi sumber emisi Potensi sumber emisi

Kehutanan dan lahan gambut

Sumber data:

Dinas Kehutanan, Pusat penelitian

Kehutanan,Asosiasi Pengusaha Hutan,

Provinsi dalam angka, BPS

Misalnya:

Kebakaran hutan

Alih fungsi lahan gambut

Penebangan hutan

Misalnya:

Pembukaan lahan hutan untuk

pengembangan perkebunanPeladan-

gan berpindah

Pertanian

Sumber data:

Dinas kehutanan, Fakultas/Pusat pe-

nelitian Pertanian, asosiasi pengusaha

pertanian, BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya:

Perluasan lahan pertanian

Penggunaan lahan untuk persawahan

Misalnya:

Pembakaran lahan untuk persiapan

lahan pertanian

Energi

Sumber Data:

Dinas ESDM, PLN, Asosiasi pengusaha

pembangkit listrik, BPS, Provinsi dalam

angka

Misalnya: jumlah dan kapasitas

pembangkit listrik yang dioperasikan

oleh Pemda yang tidak terkoneksi

ke jaringan PLN (o! -grid); jumlah

pemakaian energi listrik dan bahan

bakar fosil (fosil fuel) untuk pembangkit

listrik yang dikelola oleh Pemda

Misalnya jumlah dan kapasitas pem-

bangkit listrik swasta yang terkoneksi

dan tidak terkoneksi ke jaringan PLN;

jumlah pemakaian energi listrik dan

bahan bakar fosil oleh pelaku usaha dan

masyarakat

Transportasi

Sumber data:

Dinas perhubungan, Kantor Samsat,

Asosiasi dealer kendaraan, Pertamina,

BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi

bahan bakar dari alat-alat transportasi

darat yang dioperasikan oleh Pemda.

Misalnya jumlah, jenis dan konsumsi

bahan bakar dari alat-alat transpor-

tasi darat yang dioperasikan oleh

masyarakat dan pelaku usaha

Industri

Sumber data:

Dinas perindustrian, Asosiasi industri,

PLN, Pertamina, BPS, Provinsi dalam

angka.

Misalnya energi (jumlah, jenis dan

konsumsi), limbah (jumlah dan

jenisnya) yang berasal dari industri kecil

menengah (IKM); Badan Usaha Pemda

yang mempunyai kontribusi dalam

emisi GRK (industri pulp dan kertas,

industri gula)

(IKM) yang dikelola oleh masyarakat/

swasta (misalnya industri pakian jadi,

tahu tempe, dll)

Pengelolaan Limbah

Sumber data:

Dinas Pekerjaan Umum, BPLHD, LSM,

BPS, Provinsi dalam angka

Misalnya volume dan jenis sampah yang

diproduksi oleh kegiatan Pemda

Misalnya volume, jenis sampah yang

diproduksi oleh masyarakat dan swasta

Permasalahan:

Terbatasnya program sosialisasi mitigasi emisi GRK ke masyarakat dan pelaku usaha

Belum tersedianya sistem dan prosedur pelaporan kegiatan mitigasi antara Pemda dan masyarakat

Dll



LAMPIRAN 2 CONTOH FORMAT PENGUMPULAN DATA KEBIJAKAN

DAN RENCANA PEMBANGUNAN

Nama Dokumen Bidang/BagianIsi Dokumen*

Kebijakan Program Kegiatan

RPJPD Provinsi

Kalimantan Timur

2005 - 2025

Kehutanan

Strategi 1: Penjaminan

keberadaan sumberdaya

hutan dalam luasan

yang mencukupi dan

menjamin pengelolaan

hutan secara lestari dan

intensif guna men-

dukung peningkatan

kualitas ekosistem.

a. Pemberantasan

pembalakan illegal

(illegal logging).

b. Penegakan hukum

dan meningkatkan

partisipasi para pihak

kehutanan.

c. Pemantapan kawasan

hutan.

d. Perlindungan hutan

adat.

e. Penjagaan kawasan

hutan lindung dengan

tidak melakukan alih

fungsi lahan.

f. Perluasan informasi

dan pendidikan

tentang manfaat

kelestarian hutan bagi

masyarakat.

RPJMD KALTIM

2009 2013

Pembangunan Daerah

Perbatasan

Strategi 1: Peningkatan

Pembangunan Wilayah

Perbatasan dalam upaya

Percepatan Pemban-

gunan.

Meningkatkan

pertumbuhan simpul

ekonomi untuk

mengembangkan

sektor perkebunan,

tanaman pangan

dan peternakan yang

disesuaikan dengan

keunggulan komparatif

wilayah melalui Green

Belt dengan tetap

memperhatikan

kelestarian lingkungan

di sekitarnya.

Memanfaatkan fungsi

hutan lindung sebagai

isu global dengan

mencanangkan

fungsi hutan lindung

di kawasan kayan

mentarang sebagai

bagian paru-paru dunia,

sehingga Negar-negara

maju mempunyai

kewajiban memberikan

kompensasi bagi

pemerintah daerah.

Pembangunan

infrastruktur jalan,

jembatan.

Pembangunan

perkebunan /

pertanian di sepanjang

perbatasan (GREEN

BELT)

Penyusunan

perencanaan

pengembangan

perbatasan.

Percepatan

pembangunan

perekonomian rakyat

kawasan perbatasan

Percepatan

pembangunan

infrastruktur.





Perkebunan

Strategi 1:

Pengembangan

Perkebunan yang

Berpotensi dan Bernilai

Ekonomis Tinggi.

Pemanfaatan lahan-

lahan tidur untuk

diubah sebagai

pengembangan

yang produktif guna

terwujudnya lahan

perkebunan sejuta

hektar.

1. Peningkatan produksi

hasil perkebunan.

2. Peningkatan

penerapan teknologi

perkebunan dan

industri pengolahan.

3. Peningkatan

kesejahteraan petani

kebun.

4. Pemberdayaan

penyuluh perkebunan

lapangan.

1. Peningkatan

kemampuan lembaga

petani.

2. Penyuluhan dan

bimbingan penerapan

teknologi tepat guna.

3. Pelatihan petani dan

pelaku agribisnis.

4. Pengembangan bibit

unggul perkebunan.

5.Penyuluhan

dan bimbingan

pemanfaatan dan

produkti tas lahan

tidur

Pertambangan

Strategi 1: Penetapan

Kebijakan dan Peraturan

serta Sistem Pertam-

bangan yang

Beroreintasi pada

Pembangunan yang

Berkelanjutan

1. Percepatan Rencana

Tata Ruang Wilayah

Pertambangan

Batubara.

2. Peningkatan sistem

pengawasan

terpadu

pengelolaan

pertambangan

batubara.

3. Penerapan sistem

Good Minning

Practice

1. Pembinaan dan

pengawasan bidang

pertambangan.

2. Pengawasan

dan penertiban

kegiatan rakyat yang

berpotensi merusak

lingkungan.

1. Pembinaan dan

pengawasan

pertambangan umum.

2. Evaluasi good mining

pratice

Renstra SKPD

Dinas KehutananProduksi dan

Pemanfaatan Hasil

HutanMeningkatkan

peran serta

seluruh pemangku

kepentingan

(stakeholder

kehutanan) untuk

mempercepat

pelaksanaan

rehabilitasi hutan dan

lahan

Penataan dan

Pemanfaatan Kawasan

Hutan

1. Inventarisasi Hutan

2. Pembuatan Peta

Sebaran Ijin

Perkebunan

3. Pembuatan peta

sebaran KP/IUP

Pembinaan

Perlindungan Hutan

Perlindungan dan

Konservasi Sumber daya

Hutan

1. Perlindungan dan

pengamanan hutan

2. Pembinaan dan

pengendalian

kebakaran hutan dan

lahan

3. Pengembangan

ekowisata dan jasa

lingkungan.

Perencanaan dan Tata

Guna Hutan

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

1. Perencanaan

rehabilitasi hutan lahan

2. Pembinaan dan

pengendalian

rehabilitasi hutan dan

lahan

Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

1. Pengembangan

perencanaan

pembangunan

kehutanan tingkat

provinsi

2. Pemberdayaan

masyarakat desa hutan

3. Pengembangan usaha

masyarakat sekitar

hutan mangrove





Rancangan RKPD

Provinsi Kaltim

2012

Prioritas 2 : peningkatan

upaya mitigasi &

adaptasi perubahan

iklim

Fokus 1 : penekanan laju

deforestasi

Prog. Langit Biru Penanaman Pohon

Prog. Perlindungan Dan

Konservasi SDA

1)Penertiban

Penambangan Liar

2)Pengawasan Lahan

dan Ilegal Logging

Fokus 3 : pengendalian

kerusakan lingkungan

Prog. Carbon Trade Pengendalian

Ilegal Logging dan

Kebakaran hutan



LAMPIRAN 3CONTOH FORMAT MATRIK RAD-GRK

1. Bidang : Energi dan Transportasi

2. Sub-bidang : Transportasi Darat

3. Penanggung Jawab: Dinas Perhubungan Provinsi

4. Perkiraan tingkat emisi GRK BAU Baseline pada tahun 2020: 0.88 Juta Ton CO2eq

No Kegiatan Inti

Jumlah

Penurunan Emisi

dari Baseline

tahun 2020

(tonCO2eq)*

Perkiraan Biaya Mitigasi**

Perkiraan Biaya

Penurunan

Emisi

(Rp/ton CO2eq)

Perkiraan Waktu

P e n y e l e s a i a n

Kegiatan***

(tahun)

Mulai Pelaksan-

aan

(tgl/bln/th)Pelaksana

Rp (juta) Sumber

(1) (2) (3) (4a) (4b) (5) (6) (7) (8)

1 Smart/Eco

Driving

0,0192 Juta 343.050 APBN/

APBD 17.867.188 2020 2012Dinas Per-

hubungan

Provinsi

2

3

Total= target

Sumber : Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan ( BSTP), Dinas Perhubungan Provinsi, 2011.

Keterangan :

* Rumus pengurangan emisi CO2 pertahun = (Jumlah pengemudi smart driving pertahun X Jumlah konsumsi bahan bakar X %

pengurangan emisi CO2 X faktor emisi CO2 x Jumlah Hari operasi dalam setahun)

** Komponen biaya mitigasi antara lain terdiri dari: penyiapan kerangka hukum, persiapan pelaksanaan, pelatihan TOT untuk instruktur,

pelatihan smart driving untuk pengemudi, pengadaan alat dan unit center, dan monitoring dan evaluasi.

*** Kegiatan ini diselenggarakan selama 8 tahun (2012-2020) dan diasumsikan akan diikuti oleh 50.000 pengemudi per tahun (kendaraan

pribadi dan angkutan umum) di 12 kota di Indonesia

Penjelasan Cara Pengisian Matrik RAD-GRK

A. Kelompok Baris :

1) Bidang diisi dengan nama bidang yang telah diidenti kasi.

2) Sub-bidang diisi dengan sub-bidang yang telah diidenti kasi.

3) Penanggung Jawab diisi dengan identitas Lembaga Publik yang bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan dari aksi-aksi mitigasi.

4) Perkiraan tingkat emisi GRK dari BAU Baseline di tahun 2020 adalah angka proyeksi emisi GRK yang

dihitung dengan menggunakan metodologi, data dan asumsi tertentu untuk setiap bidang dan

kegiatan terpilih.

B. Kelompok Kolom:

1) Diisi dengan nomor kegiatan inti.

2) Diisi dengan kegiatan inti (kegiatan yang dapat diukur angka penurunan emisinya dan yang sudah

diseleksi).

3) Diisi dengan angka penurunan emisi yang dihasilkan dari setiap kegiatan inti terhadap emisi BAU

Baseline ( yaitu selisih antara tingkat emisi BAU Baseline dengan tingkat emisi kegiatan inti pada

tahun 2020 dalam satuan CO2eq).

Catatan: Jumlah total penurunan emisi dari semua kegiatan dapat dijadikan dasar untuk penetapan

target per bidang.



4) a. Diisi dengan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap kegiatan inti

(komponen biayanya antara lain terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan

dalam satuan Rupiah).

b. Diisi dengan informasi tentang sumber dana ( APBN, APBD, Swasta, Patungan, dll).

5) Diisi dengan biaya penurunan emisi per ton CO2 (kolom 4a dibagi dengan kolom 3).

6) Diisi dengan perkiraan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengimplentasikan setiap kegiatan

inti (mulai dari tahap persiapan, konstruksi dan operasi, dalam satuan tahun/bulan).

7) Diisi dengan waktu dimulainya pelaksanaan setiap kegiatan (tanggal, bulan, tahun).

8) Diisi dengan identitas lembaga pelaksana untuk setiap kegiatan inti.



LAMPIRAN 4CONTOH FORMAT MATRIK SKALA PRIORITAS AKSI MITIGASI

Contoh Kriteria SatuanAksi Mitigasi 1

(Smart Driving)

Aksi Mitigasi 2

(............)

Aksi Mitigasi 3

(.............)

Potensi Mitigasi

(jumlah penurunan

emisi)*

Ton CO2eq 0.0192 Juta

Biaya Mitigasi** Rp (Juta) 343,050

Biaya Mitigasi

(biaya penurunan

emisi per ton CO2eq)

Rp/Ton 17,867,188

Konsisten Dengan

Tujuan Lingkungan

Hidup, misalnya:

-Berpotensi

mengurangi polusi

udara, dll.

Kualitatif

1. Mengendalikan penggunaan

bahanbakar, mengurangi subsidi,

dan emisi GRK

2. Mengurangi tingkat kecelakaan

3. Menghemat biaya

4. Lebih hemat bahan bakar

karena bekerja pada gigi tinggi,

jarang mengerem, tidak sering

mempercepat dan menggunakan

tekanan ban yang sesuai

4. Lebih nyaman bagi pengemudi

karena pengendaraan lebih

lembut dan penuh antisipasi

Menurunkan kebisingan karena

bekerja pada RPM rendah

5. Lebih selamat karena pengemudi

lebih sabar dan memiliki

kewaspadaan yang lebih tinggi

serta menurunkan stress sehingga

menurunkan resiko kecelakaan

6. Mengurangi emisi yang berarti

mengurangi dampak terhadap

lingkungan dan kesehatan

7. Membuat suku cadang kendaraan

lebih awet

Keberlanjutan

pilihan secara jangka

panjang

Kualitatif Layak

Kelayakan :

Teknik,

ekonomi,

sosial

Kualitatif Layak

Hasil PenilaianTinggi/sedang/

rendah



LAMPIRAN 5CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN PUBLIK

Komponen Kelembagaan Nama Institusi/ PeraturanBagian Terkait Inisiatif RAD

GRK

Keterkaitan dengan Usaha

Penurunan Emisi GRK

Institusi Pemerintah (misal: Dinas Perhubungan)

(Misal: Program kerja

pemeriksanaan tingkat emisi

kendaraan)

Dapat ditingkatkan untuk

implementasi kegiatan

mitigasi:

Pengendalian jumlah dan

usia kendaraan

Pemeriksaan standard emisi

kendaraan

(misal: Dinas Kebersihan)

(Misal: Program kerja

pembangunan TPA dengan

sistem open dumping)

Perlu penyesuaian program

dalam bentuk pembangunan

TPA dengan sistem sanitary

land ll

Peraturan (Misal: Peraturan Walikota B)

Peraturan Lokasi Parkir Khusus

untuk Kendaraan Lulus Uji

Emisi

Berpotensi untuk ditingkatkan

menjadi peraturan di tingkat

provinsi dalam rangka

mendorong uji emisi



LAMPIRAN 6CONTOH FORMAT PENDATAAN KELEMBAGAAN

DAN KEGIATAN MASYARAKAT/PELAKU USAHA

No Nama Lembaga Uraian kegiatan Lokasi kegiatanPeluang keterkaitan

dengan RAD GRK (+ / -)

1 Pengelola Hutan adatKeikutsertaan hutan adat

pada kegiatan REDD(misal: Kabupaten A)

(+)Dapat dimasukkan

sebagai salah satu usulan

kegiatan dari bidang

Kehutanan.

2 LSM Pembuatan Kompos (misal: Kota B)

(+)Dapat dimasukkan


kegiatan dari sektor

Persampahan.

3 Bank NasionalPenghijauan bantaran

sungai(misal: Kabupaten A)

(+)Dapat dimasukan


kegiatan dari bidang

berbasis lahan

4 Perusahaan SwastaPenyediaan tempat sampah

basah dan kering(misal: Kota A)

(+)Dapat dimasukan sebagai

salah satu usulan kegiatan

bidang persampahan

5Kelompok

masyarakat desa

Pembakaran lahan untuk

perluasan lahan pertanian(misal: Kabupaten A)

(-) Tidak dapat dimasukan


kegiatan bidang pertanian

Keterangan : Keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi), keterkaitan negatif (tidak memiliki

peluang untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi GRK)



LAMPIRAN 7CONTOH FORMAT PEMETAAN PERAN KELEMBAGAAN DAERAH

Bidang : Transportasi

Sub-Bidang: Transportasi Darat

No Nama LembagaKegiatan-kegiatan yang

menghasilkan emisi GRK

Upaya-upaya untuk

menurunkan emisi GRKKeterangan tambahan*

1 Perusahaan swasta A

Penggunaan BBM untuk

kendaraan dinas dan alat

transportasi perusahaan

Pemakaian BBG dan bio-

solar

Tambahan biaya perusahaan

untuk pembelian converter

kit BBG dan untuk

pembelian bio-solar;

Jaminan ketersediaan BBG

dan Bio-solar.

Kaji ulang pemakaian ken-

daraan; sistem dan supervisi

pemakaian kendaraan

Tambahan tenaga

pengawas; tambahan biaya

untuk pembuatan sistem

pengawasan

2 Dinas Kebersihan

Penggunaan BBM untuk alat

transportasi pengangkut

sampah

Penggunaan BBG, Bio-solar

Tambahan anggaran dinas


kit, bio -solar

Tambahan anggaran dinas


kit, bio -solar

Tambahan tenaga pengawas

Alih moda transport :

gerobak,becak sampah ke

TPS

Tambahan tenaga

pengangkut sampah

Reduksi di sumber sampahTambahan anggaran untuk

progam insentif

Keterangan: * Perkiraan kebutuhan SDM, biaya, sumber dana (APBN, APBD, Swasta, patungan/kerjasama)



LAMPIRAN 8CONTOH DATA-DATA YANG RELEVAN DENGAN PERUBAHAN IKLIM

Provinsi

Populasi Pen-

duduk tahun

2010

(Sumber: BPS)

Luas Area Hutan

(ha) Tahun 2010

(Sumber: BPS)

Penjualan Listrik

(Gwh) Tahun 2009

(Sumber: DJLPE

ESDM)

Luas Area Sawah

(ha) Tahun 2008

(Sumber: BPS)

Jumlah Kend-

araan Bermotor

Tahun 2009

(Sumber: BPS)

Aceh 4.494.410 3.335.713 1.082,25 323.010 1.813.895

Sumatera Utara 12.982.204 3.742.120 5.512,65 478.521 4.005.078

Sumatera Barat 4.846.909 2.600.286 1.850 224.442 1.285.132

Riau 5.538.367 9.456.160 1.933,14 122.255 1.846.794

Jambi 3.092.265 Termasuk di Riau 547,37 116.212 2.459.898

Sumsel 7.450.394 2.179.440 2.445,99 569,659 2.610.909

Bengkulu 1.715.518 920.964 351,32 89.315 552.915

Lampung 7.608.405 3.742.327 1.884,92 348.732 1.280.679

Kepulauan Bangka

Belitung1.223.296 657.510 367,72 3.506 578.591

Kepulauan Riau 1.679.163 1.004.735 1.933,14 113 699.938

DKI Jakarta 9.607.787 475,45 28.260,59 1.200 1.327.5981

Jawa Barat 43.053.732 816.602,7 27.523,57 945.544 3.527.683

Jawa Tengah 32.382.657 201.787 12.460,76 990.652 8.484.785

DIY 3.457.491 647.133 1.486,46 55.332 2.569.268

Jawa Timur 37.476.757 16.819.52 19.801,83 1.108.578 9.892.190

Banten 10.632.166 1.357.206,3 5.934 195.583 765.060

Bali 3.890.757 127.271 2.615,3 80.873 2.886.402

NTB 4.500.212 1.035.838 618,43 230.986 1.170.632

NTT 4.683.827 1.555.068 327,89 124.161 744.037

Kalimantan Barat 4.395.983 9.101.760 1.058,12 292.687 1.435.294

Kalimantan Tengah 2.212.089 15.300.000 469,4 157.406 783.264

Kalimantan Selatan 3.626.616 14.651.053 1.140,29 477.336 1.391.957

Kalimantan Timur 3.553.143 1.566.697 1.552,21 84.235 1.656.639

Sulawesi Utara 2.270.596 725.514 735,18 61.133 755.159

Sulawesi Tengah 2.635.009 647.668 374,04 129.016 1.472.056

Sulawesi Selatan 8.034.776 4.394.932 2.442,54 567.4081.791.677 (ter-

masuk Sulbar)*

Sulawesi Tenggara 2.232.586 2.518.337 313,25 88.635 734.655

Gorontalo 1.040.164 2.118.992 159,43 31.327 242.561

Sulawesi Barat 1.158.651 1.185.666 94,68 53.220 *Lihat Sulsel

Maluku 1.533.506 7.146.109 230,95 11.461 260.448

Maluku Utara 1.038.087Termasuk dalam

Maluku133,16 13.630 30.728

Papua 760.422 40.546.360 578,31 29.549

472.566 (ter-

masuk Papua

Barat)*

Papua Barat 2.833.381Termasuk dalam

Papua

Termasuk dalam

Papua9.116 *Lihat Papua



LAMPIRAN 9ALUR HUBUNGAN RAN GRK, RAD GRK, DAN PEDOMAN

Pedoman Pelaksanaan

Rencana Aksi Penurunan GRK

Pedoman Penyusunan RAD

GRK GRK

RAD GRK

Pedoman Teknis K/L

1. Bidang Pertanian2. Bidang Kehutanan

dan Lahan Gambut3. Bidang Energi dan

Transportasi4. Bidang Industri 5. Bidang Pengelolaan

Limbah

RAN GRK



Masukan dan Saran disampaikan kepada:

1. Sekretariat RAN/RAD GRK

c/o Bappenas, Wisma Bakrie II Lantai 6 Jl. HR Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920

Email: [email protected]

2. Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Gedung TS.2A Lantai 4

T/F. (021) 3900412. Email: [email protected]

3. Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Gedung TS.2A Lantai 5

T. (021) 31934671, F. (021) 3144131, email: [email protected].

Pengerjaan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca didukung oleh Deutsche Gesellschaft

fuer Internationale Zusammenarbaeit (GIZ) melalui Proyek Study and Expert Fund (SFF) for RAN GRK and ICCTF Support.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2011

Documents

Pedoman Penyusunan RAD - GRK