Pedoman Penyelenggaraan Paket C 2011 Per 23 Mei.18410358

Kata PengantarPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat tersebut salah satunya diwujudkan oleh Direktorat Pembinaan SMA melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket C. Jenis bantuan tersebut disamping dikelola oleh Pusat juga dikelola oleh Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA di 33 provinsi melalui dana dekonsentrasi dan bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan program Paket C kepada 73.800 peserta didik. Dalam rangka penyaluran BOP Paket C, diterbitkan buku pedoman pelaksanaan bantuan ini yang dapat menjadi acuan pengelola Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA di 33 provinsi. Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina, penyelenggara, pengawas, dan stakeholder lainnya dalam memberikan layanan terbaiknya untuk program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat. Kami menyadari bahwa pedoman pelaksanaan bantuan ini, masih memerlukan penyempurnaan secara berkala, namun demikian kita berharap semoga apa yang kita citacitakan bersama, yaitu memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat dapat tercapai.

Jakarta, Mei 2011 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas,

TOTOK SUPRAYITNO, Ph.D NIP. 19601005 198603 1 005

Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ i

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR DAFTAR ISI i ii

BAB I PENDAHULUANA. B. C. E. LATAR BELAKANG DASAR HUKUM PRINSIP-PRINSIP BANTUAN PERAN INSTANSI TERKAIT 1. Pusat 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota 4. Lembaga Penyelenggara Paket C F. PENGELOLAAN BANTUAN 1. Pengelolaan Program 2. Pengelolaan Dana 3. Ketentuan Perpajakan 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6

BAB II BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAN (BOP) PAKET CA. B. C. D. PENGERTIAN TUJUAN BOP PAKET C SASARAN BOP PAKET C PERSYARATAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN 1. Administrasi 2. Teknik Operasional E. PERUNTUKAN DANA 1. Kelompok Belajar Setara Kelas X (Awal) dan Setara Kelas XI (Lanjutan I) 2. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan II) F. PENGELOLAAN BANTUAN OLEH LEMBAGA 8 8 9 10 10 10 10 10 11 13

BAB III MEKANISME PEMBERIAN BOP PAKET CA. PENGISIAN PRA-PROPOSAL (instrumen penilaian) B. TIM PENILAI C. SELEKSI PRA-PROPOSAL / INSTRUMEN PENILAIAN 15 16 16

Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ ii

D. E. F. G. H. I.

PENYUSUNAN PROPOSAL VERIFIKASI CALON LEMBAGA PENYELENGGARA WORKSHOP REVIEW PROPOSAL PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN PENYALURAN DANA REVISI PROPOSAL

17 17 17 18 19 19

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIANA. B. C. D. DAFTAR LARANGAN SANKSI MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN KEGIATAN 20 20 20 22

BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTUA. INDIKATOR KEBERHASILAN B. PENGENDALIAN MUTU 23 23

LAMPIRAN-LAMPIRANLampiran 1a Lampiran 1b Lampiran 1c Lampiran 1d Lampiran 1e Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6a Lampiran 6b Lampiran 6c Lampiran 7 : : : : : : : : : : : : : Format Pra-Proposal (Instrumen Penilaian) Format Surat Rekomendasi Format Surat Pernyataan Kesanggupan Format Biodata Calon Peserta Didik Format Biodata Tutor dan Tenaga Kependidikan Rambu Seleksi Pra-Proposal (Instrumen Penilaian) Sistematika Proposal Instrumen Verifikasi Format Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) Format Laporan Keuangan Format Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Format Berita Penutupan Kas Sistematika Penyusunan Laporan

Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __ iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Melalui jalur pendidikan nonformal, salah satu program yang dikembangkan adalah program pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan setara SD, setara SMP, dan setara SMA/MA yang oleh karena sesuatu hal tidak bisa menempuh jalur pendidikan formal dan/atau memang peserta didik bersangkutan memilih jalur pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan mempunyai dua fungsi strategis yaitu: (1) menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama bagi anakanak usia 7-15 tahun yang tidak tertampung di sekolah formal; dan (2) memberi pelayanan pendidikan kepada orang dewasa yang ingin memperoleh pendidikan setara SMA/MA. Pendidikan kesetaraan berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Merujuk pada Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan berorientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A, Paket B dan Paket C. Dalam proses pembelajaran Program Paket C dapat ditempuh dengan sistem pembelajaran regular, terbuka, dan intensif (percepatan). Dengan demikian diharapkan lulus paket C tidak hanya orientasi ijasah, tapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa lulusan paket C memiliki kompetensi keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal mencari nafkah. Disamping itu dalam proses pembelajaran, satu kelompok belajar minimal 30 peserta didik sesuai dengan Standar Proses No. 3 Tahun 2008.

Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __1 dari 24

Dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu dilakukan penguatan dan perluasan melalui kebijakan-kebijakan: a. Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Lembaga Pengelola Paket C. b. Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. c. Penguatan dan perluasan pendidikan kesetaraan untuk mengurangi disparitas antar gender. Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan SMA memberikan fasilitas berupa bantuan operasional pendidikan Paket C melalui lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan, agar sasaran peserta didik terbantu mendapatkan layanan pendidikan program kesetaraan. Pada tahun anggaran 2011, dialokasikan dana sebesar Rp 86,480,136,000 untuk 73.800 peserta didik yang dikelola melalui Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA di 33 dinas pendidikan propinsi seluruh Indonesia. Mengingat jumlah dana dan lembaga penyelenggara Paket C yang akan menerima bantuan cukup besar, maka perlu adanya sebuah pedoman pelaksanaan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket C. Pedoman pelaksanaan tersebut dapat menjadi acuan tidak hanya pengelola di propinsi dan kabupaten/kota tapi juga bagi lembaga penyelenggara Paket C penerima bantuan di seluruh Indonesia.

B. DASAR HUKUM1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0132/U/2004 tentang Program Paket C.Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __2 dari 24

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 tahun tentang Standar Kompetensi Lulusan. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 14 Tahun tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

2006 2007 2008 2010

C. PRINSIP-PRINSIP BANTUAN1. Swakelola dan PartisipatifPelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. TransparanPengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar peserta didik dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3. AkuntabelPengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, harus membuat revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan.

4. DemokratisPenyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

5. Efektif dan EfisienPemanfaatan dana bantuan harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh peserta didik dan masyarakat sekitar.

6. Tertib Administrasi dan PelaporanPedoman Penyelenggaran BOP Paket C __3 dari 24

Penerima bantuan harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. Saling PercayaPemberian bantuan berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima bantuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

E. PERAN INSTANSI TERKAITInstansi terkait dalam pengelolaan bantuan yaitu: (1) Pusat adalah Direktorat Pembinaan SMA c.q Subdit Program, (2) Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi c.q Bidang yang menangani SMA, (3) Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota c.q Bidang yang menangani SMA dan (4) Lembaga Penyelenggara Paket C.

1. Pusata. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan bantuan; b. Menetapkan kuota BOP Paket C per provinsi; c. Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan Paket C dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; d. Melakukan sosialisasi program dan mekanisme pelaksanaan bantuan; e. Mengolah, menganalisis dan menyusun laporan bantuan; f. Memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat (menampung dan menindaklanjuti) tentang pelaksanaan bantuan.

2. Provinsia. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Direktorat Pembinaan SMA tingkat pusat; b. Menetapkan kuota BOP Paket C per kabupaten/kota berdasarkan proporsi jumlah peserta didik per lembaga penyelenggara Paket C. c. Menginformasikan pelaksanaan program BOP Paket C kepada kabupaten/kota dan lembaga penyelenggara Paket C; d. Berhak menetapkan langsung kuota lembaga penyelenggara penerima BOP Paket C, apabila kabupaten/kota tidak mengirimkan data-data lembaga penyelenggara calon penerima BOP Paket C sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;


e. Melakukan penilaian administrasi, penilaian substansi dan verifikasi lapangan terhadap proposal bantuan yang masuk; f. Melakukan review proposal terhadap Rencana Penggunaan Dana BOP Paket C; g. Menerbitkan surat keputusan penetapan lembaga penyelenggara Paket C penerima BOP Paket C serta menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA; h. Mengidentifikasi, melakukan pendataan, menetapkan dan menyalurkan dana BOP Paket C; i. Menandatangani Pakta Integritas Pelaksanaan Bantuan dengan lembaga penyelenggara Paket C; j. Melaksanakan monitoring & evaluasi terhadap pelaksanaan BOP Paket C. k. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

3. Kabupaten/Kotaa. Mengikuti rapat koordinasi kegiatan pembinaan SMA tingkat provinsi; b. Melaksanakan pendataan seluruh lembaga penyelenggara Paket C di lingkungan kabupaten/kota setempat berdasarkan peta pendidikan; c. Menyusun daftar urutan prioritas lembaga penyelenggara Paket C calon penerima bantuan; d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dan melaporkan hasil evaluasi kepada provinsi dan ditembuskan ke Pusat.

4. Lembaga Penyelenggara Paket Ca. Menyebarluaskan informasi penerimaan bantuan kepada peserta didik, antara lain dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman, menyampaikan informasi dalam forum rapat dengan tutor dan peserta didik; b. Mengelola dana bantuan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara; c. Melaksanakan program pendidikan keterampilan Paket C sesuai dengan kebutuhan peserta didik; d. Menggunakan dana BOP Paket C sesuai dengan peruntukan dalam proposal; e. Menyusun laporan pelaksanaan program bantuan dan pertanggungjawaban keuangan untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

F. PENGELOLAAN BANTUAN1. Pengelolaan Programa. Pengelola bantuan adalah pengelola program paket C di lembaga tersebut yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.


b. Kepala lembaga bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana bantuan. Apabila terjadi pergantian kepala lembaga pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program dan kegiatan sesuai ketentuan yang sudah disepakati dengan pemberi bantuan. c. Informasi pengelolaan bantuan harus mudah diketahui oleh peserta didik dan masyarakat melalui papan pengumuman dalam pengelolaan dengan menempelkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Pengelolaan DanaMemenuhi ketentuan pengelolaan dana bantuan antara lain: a. Pembukuan dana bantuan, disamping dibukukan dalam buku kas umum juga harus dibukukan tersendiri (buku kas pembantu). b. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi disertai bukti-bukti pembayaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh kepala lembaga bersama bendaharawan lembaga untuk bantuan yang diterima sekolah. c. Transaksi di atas Rp.1 juta harus menyertakan materai Rp 6.000 pada setiap kuitansi. d. Bukti pembayaran (kuitansi) mencantumkan harga pembelian, sudah termasuk pajak. e. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan ditandatangani kepala lembaga dan bendaharawan yang ditunjuk. f. Menyusun rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai dengan selesai seluruh pekerjaan. Contoh format: lampiran 6a, 6b, 6c.

3. Ketentuan PerpajakanSesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku bahwa Pencairan dan Penyaluran Subsidi/Bantuan/Block Grant, dana hibah tidak dipungut pajak. Sehingga jumlah dana bantuan yang diterima lembaga penyelenggara paket C besarnya sama dengan nilai yang tercantum pada surat perjanjian penggunaan dana (SP2D). Namun ketentuan perpajakan akan berlaku pada saat penerima bantuan melakukan transaksi pembayaran, seperti pembelian barang dan jasa, pembayaran honor/gaji/upah, sewa/gaji/lembur dan lain sebagainya, seperti contoh berikut: Pembelian > Rp. 1.000.000 barang PPn 10% dan PPh pasal (22) 1,5% dari total nilai transaksi. (contoh dilampiran) kuitansi pembelian barang Rp.1.200.000 sudah termasuk PPn dan PPh


pasal 22, maka pajak yang harus dibayarkan PPn = 10% x 100/110 x Rp. 1.200.000, PPh pasal 22 = 1,5% x (nilai kuitansi PPn). Pembayaran akomodasi dan Badan Usaha PT/CV/Firma/UD/Koperasi) dikenakan konsumsi pajak PPn 10% dan PPh pasal (22) 1,5% dari nilai pembayaran untuk badan usaha. Non badan usaha/peroragan hanya PPh Pasal (22) 1,5% dari nilai pembayaran


BAB IIBANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAKET C

A. PENGERTIAN1. Program Paket C Program Paket C adalah program pendidikan kesetaraan tingkat menengah setara SMA yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menuntaskan pendidikan menengahnya serta memiliki keterampilan untuk bekerja atau memasuki dunia usaha/industri. 2. Peserta Didik Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan kesetaraan. 3. Tutor Tutor adalah tenaga pendidik pada jalur pendidikan kesetaraan yang bersedia dan mampu membantu proses pembelajaran sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Diprioritaskan guru SMA. 4. Narasumber Teknis Narasumber Teknis adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai pembimbing sesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/vokasi. 5. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Paket C Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket C adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk membantu peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan.

B. TUJUAN BOP PAKET C1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik Program Paket C sehingga memiliki hak yang sama dalam pelayanan pendidikan. 2. Membantu lembaga penyelenggara Paket C menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket C.


C. SASARAN BOP PAKET CSasaran BOP Paket C adalah peserta didik Program Paket C yang terdaftar pada lembaga penyelenggaran Paket C, berupa: 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 2. UPTD atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); 3. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/Paguyuban dan Satuan Pendidikan sejenis.

D. PERSYARATAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN1. Administratif a. Lembaga Penyelenggara Paket C yang berbadan hukum (Akta Notaris); b. Memiliki NPWP atas nama lembaga; c. Memiliki rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga; d. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari dinas pendidikan setempat; e. Mendapatkan rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota;

2. Teknis Operasional a. Memiliki peserta didik minimal 1 kelompok pembelajaran, dimana setiap kelompok belajar minimal 30 peserta didik; b. Memiliki tutor minimal 7 orang dan penyelenggara minimal 1 orang; c. Mempunyai sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek; d. Diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki kemitraan dengan instansi lain untuk proses pembelajaran Paket C; e. Memiliki sekretariat lembaga yang jelas; f. Memiliki struktur organisasi penyelenggara; g. Memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) program Paket C; h. Sanggup melaksanakan program bantuan dan pembelajaran sampai mengikuti ujian nasional Paket C secara swakelola, dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala lembaga penyelenggara Paket C; i. Bagi lembaga penyelenggara Paket C penerima bantuan tahun sebelumnya, sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan pertanggungjawaban keuangan kepada pemberi bantuan. j. Lembaga penyelenggara Paket C yang peserta didiknya berasal dari golongan mampu dan hanya untuk mendapatkan ijazah, tidak diprioritaskan untuk memperoleh BOP Paket C.


E. PERUNTUKAN DANABantuan sosial Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket C dihitung per peserta didik per satu tahun pembelajaran. Rincian peruntukan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Belajar Setara Kelas X (Awal) dan Setara Kelas XI (Lanjutan 1) Program pembelajaran untuk kelompok belajar Setara Kelas XI (Lanjutan 1) mengikuti proses pembelajaran di kelas sebelumnya sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 3 Tahun 2008). Kedua jenis kelompok belajar, Setara Kelas X dan Setara Kelas XI ini masing-masing minimal berjumlah 30 orang, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut: NO 1 a b 2 a b c d 3 KOMPONEN BAHAN Modul/Bahan Ajar Penilaian tes semestes ALAT Alat tulis peserta didik Adm. pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan pembiayaan keterampilan TENAGA Transport tutor (7 org x 12 bln) PENGELOLAAN Transport penyelenggara (1 org x 12 bln) TOTAL PER PESERTA DIDIK PAKET C BIAYA 25.000 25.000 20.000 20.000 190.000 150.000

VOL 30 30 30 1 1 30

SAT Set OK Set Set Set Org

TOTAL 1.500.000 750.000 750.000 5.310.000 600.000 20.000 190.000 4.500.000 26.880.000 26.880.000 3.600.000 3.600.000 37.290.000 1.243.000

84

OB

320.000

4

12

OB

300.000

Dana bantuan kelompok belajar kelas awal harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan November tahun berjalan. Penjelasan komponen pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Bahan 1) Penggunaan dana modul/bahan ajar untuk pembelian buku modul/bahan ajar sebanyak 13 modul/bahan ajar untuk 30 orang peserta didik. 2) Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan penggandaan soal 2 (dua) semester untuk semua matapelajaran.


b. Alat 1) Alat tulis peserta didik meliputi buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar dan busur, untuk 30 orang peserta didik selama 2 (dua) semester. 2) Administrasi pembelajaran meliputi kelengkapan administrasi kelompok belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta didik, buku tamu, buku inventaris, buku kas dsb. 3) Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur/spidol, penggaris besar, penghapus papan tulis, dsb. 4) Bantuan pembiayaan keterampilan diperuntukkan bagi kegiatan pembelajaran keterampilan yang dapat menunjang ekonomi peserta didik. Pola penggunaannya ada pada Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Pembiayaan Keterampilan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan Berbasis Pra Koperasi. c. Tenaga Transport tutor harus dibayarkan ke 7 (tujuh) orang tutor (tidak dapat kurang) selama 12 bulan sebesar Rp 320.000 per bulan. d. Pengelolaan Penggunaan dana pengelolaan diperuntukkan bagi pengelola untuk kegiatan: 1) Rekruitmen peserta didik baru; 2) Motivasi Belajar; 3) Pelaporan. 2. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) Program pembelajaran untuk kelas lanjutan mengikuti proses pembelajaran di kelas sebelumnya sesuai dengan Standar Proses (Permendiknas No. 3 Tahun 2008). Kelompok belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) ini berjumlah minimal 30 s.d. 40 orang, dengan komponen pembiayaan sebagai berikut:


a. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) berjumlah minimal 30 orang NO 1 a b 2 a b c d 3 KOMPONEN BAHAN Modul/Bahan Ajar Penilaian tes semestes ALAT Alat tulis peserta didik Adm. pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan persiapan ujian nasional TENAGA Transport tutor (5 org x 12 bln) PENGELOLAAN Transport penyelenggara (1 org x 12 bln) TOTAL PER PESERTA DIDIK PAKET C BIAYA 15.000 10.000 10.000 10.000 140.000 50.000

VOL 30 30 30 1 1 30


TOTAL 750.000 450.000 300.000 1.950.000 300.000 10.000 140.000 1.5000.000 15.000.000 15.000.000 2.400.000 2.400.000 20.100.000 670.000

60

OB

250.000

4

12

OB

200.000

b. Kelompok Belajar Setara Kelas XII (Lanjutan 2) berjumlah minimal 40 orang NO 1 a b 2 a b c d 3 KOMPONEN BAHAN Modul/Bahan Ajar Penilaian tes semestes ALAT Alat tulis peserta didik Adm. pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan persiapan ujian nasional TENAGA Transport tutor (5 org x 12 bln) PENGELOLAAN Transport penyelenggara (1 org x 12 bln) TOTAL PER PESERTA DIDIK PAKET C BIAYA 25.000 25.000 25.000 25.000 175.000 50.000

VOL 40 40 40 1 1 40


TOTAL 2.000.000 1.000.000 1.000.000 3.200.000 1.000.000 25.000 175.000 2.000.000 18.000.000 18.000.000 3.600.000 3.600.000 26.800.000 670.000

60

OB

300.000

4

12

OB

300.000


Penjelasan komponen pembiayaan adalah sebagai berikut: a. Bahan 1) Penggunaan dana modul/bahan ajar untuk pembelian buku modul/bahan ajar sebanyak 13 modul/bahan ajar untuk 30 s.d. 40 orang peserta didik. 2) Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan penggandaan soal 2 (dua) semester untuk semua matapelajaran. b. Alat 1) Alat tulis peserta didik meliputi buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar dan busur, untuk 30 s.d. 40 orang peserta didik selama 2 (dua) semester. 2) Administrasi pembelajaran meliputi kelengkapan administrasi kelompok belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta didik, buku tamu, buku inventaris, buku kas dsb. 3) Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur/spidol, penggaris besar, penghapus papan tulis, dsb. 4) Bantuan persiapan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) digunakan bagi kegiatan pendalaman terhadap materi yang diujikan (soal-soal persiapan UNPK). c. Tenaga Transport tutor harus dibayarkan ke 5 (lima) orang tutor (tidak dapat kurang) selama 12 bulan, dengan rincian sebagai berikut: - Kelompok belajar minimal 30 orang, diterimakan sebesar Rp 250.000 per bulan. - Kelompok belajar minimal 40 orang, diterimakan sebesar Rp 300.000 per bulan. d. Pengelolaan Penggunaan dana pengelolaan diperuntukkan bagi pengelola untuk kegiatan: 1) Rekruitmen peserta didik baru; 2) Motivasi Belajar; 3) Pelaporan.

F. PENGELOLAAN BANTUAN OLEH LEMBAGAPengelolaan dana program BOP Paket C dilaksanakan berdasarkan tahun pelajaran terhitung 12 bulan sejak dana bantuan diterima lembaga. Laporan pertanggungjawaban dana BOP dilakukan sebanyak 3 kali dalam bentuk: 1) laporan awal, dibuat dua minggu setelah dana diterima; 2) laporan perkembangan, dibuat setelah enam bulan program berjalan; 3) laporan akhir, dibuat setelah berakhirnya penyelenggaran program. Agar pelaksanaan program berhasil dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, lembaga penyelenggara perlu mentaati hal-hal sebagai berikut:Pedoman Penyelenggaran BOP Paket C __13 dari 24

1. Pengelolaan Program a. Program kerja yang sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan. b. Utamakan kualitas pelaksanaan program. c. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan. 2. Pengelolaan Dana Bantuan a. Menggunakan rekening lembaga, bukan rekening pribadi. Harus rekening yang masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat bank; b. Pembukuan oleh bendahara dilakukan pada buku kas lembaga termasuk rincian pengeluaran secara detail; c. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi dan disertai bukti pembayaran pengeluaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh kepala lembaga dan bendaharawan; d. Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala lembaga dan bendahara lembaga; e. Menyimpan dokumen pengeluaran secara tertib, rapi dan lengkap; f. Mengelola dana bantuan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara serta membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh bukti penggunaan dana bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB III MEKANISME PEMBERIAN BOP PAKET C

A. PENGISIAN PRA-PROPOSAL (instrumen penilaian)1. Pra-Proposal (format lampiran 1a) adalah seperangkat instrumen yang sudah dibakukan dan digunakan untuk menjaring informasi lembaga calon penyelenggara Program Paket C tahun 2011. Pra-Proposal yang berfungsi langsung sebagai Instrumen Penilaian ini harus diisi oleh lembaga penyelenggara sesuai kondisi nyata dan kesiapan lembaga untuk menerima BOP Paket C. 2. Pengisian Pra-Proposal/Instrumen Penilaian ini bertujuan: (a) memudahkan provinsi melakukan seleksi lembaga calon penerima BOP Paket C, dan (b) meringkaskan upaya lembaga penyelenggara dan kabupaten/kota mengirimkan informasi lembaga calon penerima BOP Paket C kepada provinsi. 3. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian yang sudah diisi lembaga penyelenggara kemudian diajukan oleh kabupaten/kota kepada dinas pendidikan provinsi. 4. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara Paket C. 5. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 6. Pra-Proposal/Instrumen Penilaian harus dilampiri dengan: a. Fotocopy Akta Notaris b. Fotocopy Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota; c. Fotocopy NPWP; d. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif (tidak boleh ada cq nama orang) yang dilegalisir oleh bank bersangkutan; e. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat (lampiran 1b); f. Surat Pernyataan Kesanggupan membelajarkan peserta didik sampai mengikuti Ujian Nasional Paket C (lampiran 1c); g. Rekapitulasi Daftar Nama Calon Peserta Didik (lampiran 1d); h. Rekapitulasi Daftar Calon Tutor (lampiran 1e);


B. TIM PENILAI1. Tim penilai bertugas menilai pra-proposal dan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominator penerima BOP Paket C. Tim dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; 2. Komposisi tim penilai proposal terdiri dari unsur birokrasi pada Satker yang bersangkutan dan mitra terkait; 3. Susunan organisasi tim penilai terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota atau sesuai kebutuhan; 4. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan beban objek sasaran penilaian.

C. SELEKSI PRA-PROPOSAL/INSTRUMEN PENILAIANDinas Pendidikan Provinsi melakukan seleksi calon lembaga penerima BOP Paket C berdasarkan isian pra-proposal/instrumen penilaian yang sudah dikirim secara kolektif oleh kabupaten/kota ke dinas pendidikan provinsi dengan menggunakan format lampiran 2. Penilaian berdasarkan nilai terbesar sampai terkecil. Toleransi diberikan selama pertanyaan nomor 3,4,5,6,7 terisi dengan lengkap, yaitu berkaitan dengan Akta Notaris; Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari Dinas Pendidikan Kabupatan/Kota; NPWP atas nama lembaga; Fotocopy rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif (tidak boleh ada cq nama orang) yang dilegalisir oleh bank bersangkutan; dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat (lampiran 1b). Jika salah satu tidak dilengkapi, maka dianggap GUGUR dan tidak dapat ditindaklanjuti. Jika pada saat seleksi, calon lembaga penyelenggara dinyatakan memenuhi kriteria, maka akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Namun jika lembaga penyelenggara yang diajukan di suatu kabupaten/kota tidak ada yang memenuhi kriteria, maka Dinas Pendidikan Provinsi berhak mengganti calon lembaga penyelenggara dengan calon lembaga penyelenggara di kabupaten/kota lain. Hasil penilaian pra-proposal/instrumen penilaian ini akan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam Surat Keputusan Lembaga Penyelenggara Calon Penerima BOP Paket C Tahun 2011. Berdasarkan surat keputusan tersebut, maka lembaga penyelenggara dapat segera menyusun proposal sesuai dengan sistematika penyusunan proposal yang sudah ditetapkan (lampiran 3).


D. PENYUSUNAN PROPOSAL1. Proposal BOP Paket C hanya disusun oleh lembaga penyelenggara yang menerima Surat Keputusan Calon Penerima BOP Paket C Tahun 2011 dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan menggunakan format lampiran 3. 2. Proposal harus disiapkan lembaga penyelenggara calon penerima BOP Paket C, sebelum petugas datang ke lokasi untuk melakukan verifikasi. 3. Proposal yang telah disusun harus disertai dengan surat pengantar dari kepala lembaga dan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi. 4. Semua proposal yang masuk akan dilakukan penilaian secara kompetitif, terutama untuk setara kelas X (awal). Untuk setara kelas XI dan XII diberikan atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

E. VERIFIKASI CALON LEMBAGA PENYELENGGARA1. Lembaga penyelenggara yang lulus seleksi, kemudian akan diverifikasi ke lokasi, dengan menggunakan format lampiran 4. 2. Dasar penilaian dalam proses verifikasi adalah memvalidasi isian pra-proposal terdahulu dan melakukan mengecekan terhadap proposal yang sudah disusun oleh lembaga penyelenggara. Dengan demikian, dalam pelaksanaan verifikasi petugas harus membawa isian pra-proposal (lampiran 1a) dan format lampiran 4 ke lokasi. 3. Proses verifikasi akan melibatkan petugas dari dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. 4. Jika hasil verifikasi merekomendasikan bahwa ada lembaga penyelenggara yang tidak memenuhi kriteria, maka Dinas Pendidikan Provinsi, pada saat itu meminta penggantian calon lembaga penyelenggara kepada kabupaten/kota sesuai daftar prioritas sebelumnya. 5. Hasil penilaian dan verifikasi dari tim penilai dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Direktur Pembinaan SMA.

F. WORKSHOP REVIEW PROPOSALSetelah melewati proses seleksi dan verifikasi, lembaga penyelenggara calon penerima BOP Paket C diundang oleh Dinas Pendidikan Provinsi mengikuti workshop review proposal. Pada tahap ini, lembaga penyelenggara harus benar-benar menyiapkan proposal dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disusun mengacu pada syarat dan sistematika yang ditentukan.


Workshop bertujuan: (1) Menjelaskan tentang mekanisme dan aturan dalam pengelolaan BOP, (2) Menyamakan persepsi tentang pemanfaatan bantuan dan implementasinya di lembaga penyelenggara, (3) Menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab pada lembaga penyelenggara untuk melaksanakan program bantuan secara efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab, dan (4) Mendorong lembaga penyelenggara untuk melaksanakan MBS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan dalam workshop ini meliputi: 1. Diskusi tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 2. Diskusi tentang peruntukan pemanfaatan dana BOP dan implementasinya di lembaga penyelenggara. 3. Diskusi tentang prinsip-prinsip bantuan dan hal-hal yang dilarang dalam pengelolaan dana BOP. 4. Review proposal oleh masing-masing kepala lembaga penyelenggara dibantu fasilitator/narasumber oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 5. Pelatihan tatacara pengelolaan keuangan BOP dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. 6. Materi monitoring dan evaluasi program BOP. 7. Penyelesaian administrasi untuk keperluan penyaluran dana BOP berupa: penyerahan fotocopy rekening atas nama lembaga yang sudah dilegalisir (stempel asli) oleh pejabat bank bersangkutan. Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D) BOP Paket C (format lampiran 5). 8. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang penting untuk menumbuhkan motivasi dan rasa tanggung jawab lembaga penyelenggara dalam melaksanakan program BOP Paket C secara sungguh-sungguh, efisien, transparan dan penuh dedikasi terhadap kemajuan pendidikan.

G. PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Bidang yang menangani program bantuan dan Tim Penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan lembaga calon penerima BOP Paket C. 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C, dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur Pembinaan SMA beserta seluruh fotocopy isian Pra-Proposal (lampiran 1a). 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi c.q. Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Provinsi segera memproses pencairan dana ke KPPN.


H. PENYALURAN DANAMekanisme penyaluran dana BOP Paket C dilakukan sebagai berikut: 1. Penandatanganan MoU antara Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C (pihak kedua) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi c.q. Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Provinsi (pihak pertama) setelah SK Penetapan dimaksud diterbitkan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA Provinsi memproses usulan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan atau mengirimkan dana ke rekening lembaga penerima. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) membayarkan/mengirimkan dana bantuan melalui bank yang ditunjuk oleh KPPN ke rekening lembaga penerima.

I. REVISI PROPOSALApabila terjadi perubahan terhadap proposal yang sudah disepakati karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, lembaga penyelenggara penerima BOP Paket C diperkenankan untuk merevisi peruntukan dana tersebut dengan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan dan kebutuhan riil di lapangan. Revisi peruntukan BOP Paket C dianggap sah apabila ditandatangani dan distempel asli oleh Ketua Lembaga Penyelenggara dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. DAFTAR LARANGANPemberian bantuan adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati. 2. Korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun, dan untuk kepentingan apapun. 3. Membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari APBD kabupaten/kota, dan APBD provinsi atau jenis bantuan pendidikan lainnya. 4. Memindahkan dana bantuan dari rekening lembaga ke rekening pribadi/lainnya untuk tujuan dan alasan apa pun. 5. Digunakan untuk simpan pinjam. 6. Untuk membiayai investasi lembaga yang tidak sesuai ketentuan, seperti rehab gedung dan pengadaan peralatan.

B. SANKSIApabila berdasarkan hasil evaluasi institusi pemeriksa (Inspektorat Jenderal/BPK/ BPKP), penerima bantuan terbukti secara syah melakukan kekeliruan/kesalahan/ kesengajaan dalam melaksanakan program dan pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara, Dinas Pendidikan Provinsi memberi peringatan/teguran secara lisan atau tertulis dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dan apalabila terjadi penyelewengan keuangan (penggunaan fiktif) akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

C. MONITORING DAN EVALUASIMonitoring bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Penyelenggaran BOP Paket C yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, administrasi serta mengetahui seberapa besar peran dan partisipasi masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program Penyelenggaran BOP Paket C berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Hasil monitoring


dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. 1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi a. Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C Ketua Lembaga Penyelenggara Penerima BOP Paket C melakukan Monitoring dan Evaluasi (ME) internal terhadap program-program yang dilaksanakan di lembaganya secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pertengahan dan laporan akhir program/kegiatan serta untuk bahan konsultasi ketika ada ME dari instansi lain yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, atau Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan ME sebagai bagian tugas fungsional pembinaan sekolah. Dengan demikian ME yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota mencakup seluruh lembaga penerima BOP Paket C yang menjadi sasaran pelaksanaan program. c. Dinas Pendidikan Provinsi Dinas pendidikan provinsi melakukan ME dalam rangka mendampingi Direktorat Pembinaan SMA untuk melihat keterlaksanaan/ketercapaian program/kegiatan lembaga penyelenggara. d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan ME ke lembaga penyelenggara. e. Masyarakat dan Media Massa Monitoring dan evaluasi juga melibatkan unsur masyarakat yang diwakili oleh orangtua peserta didik, dewan pendidikan atau melibatkan unsur dari lurah/kepala desa. Media massa akan dilibatkan secara independen untuk melakukan peliputan pelaksanaan program BOP Paket C. 2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi a. ME internal oleh ketua lembaga penyelenggara dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian diharapkan ketua lembaga penyelenggara menyadari dan mengetahui betul perkembangan pelaksanaan program yang sedang berjalan dan sedini mungkin mengetahui kendala yang muncul sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan yang ada. b. ME oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, selama waktu pelaksanaan program/kegiatan Paket C.


c. ME dinas pendidikan provinsi dilaksanakan pada saat program kegiatan sedang berlangsung dan pada akhir kegiatan agar dapat mengetahui proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. d. ME oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas atau instansi lain dari Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan. 3. Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi a. Observasi atau pengamatan langsung. b. Studi dokumentasi. c. Wawancara dengan responden. d. Pengisian kuesioner/instrumen oleh responden.

D. PELAPORAN KEGIATAN1. Dinas Pendidikan Provinsi a. Laporan bulanan menjelaskan perkembangan daya serap yang disampaikan pada minggu ketiga setiap bulan ke Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional. b. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola. Lembaga Penyelenggara Penerima Bantuan a. Laporan awal yang disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah dana cair. Laporan awal tersebut berisi tentang rencana penggunaan dana yang sesuai dengan proposal yang diusulkan. Apabila ada perubahan kegiatan, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan mendapat persetujuan. b. Laporan perkembangan kegiatan dibuat paling lambat 3 bulan setelah kegiatan berjalan. Laporan perkembangan berisi proses dan kemajuan serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. c. Laporan akhir dibuat paling lambat setelah 1 bulan kegiatan berakhir. Laporan akhir berisi hasil kegiatan yang telah dicapai dan keberhasilan program (success story) dengan menggunakan lampiran 7. d. Penyusunan rekapitulasi laporan penggunaan dana yang didukung bukti-bukti transaksi sejak dana diterima sampai dengan selesai seluruh program/kegiatan. Contoh format: lampiran 6a, 6b, 6c.

2.


BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

A. INDIKATOR KEBERHASILANIndikator keberhasilan dari program bantuan adalah sebagai berikut: 1. Sejumlah 73.800 peserta didik yang yang terkendala masuk ke sekolah formal yang tersebar 33 propinsi seluruh Indonesia mendapatkan layanan pendidikan tingkat menengah setara SMA. 2. Dana bantuan kelompok belajar Setara Kelas X (awal) harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan November tahun berjalan. 3. Dana bantuan kelompok belajar Setara Kelas XI (lanjutan 1) dan XII (lanjutan 2) harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan September tahun berjalan. 4. 100% lembaga penyelenggara penerima bantuan membayar transport tutor sesuai dengan RAB.

B. PENGENDALIAN MUTUPengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pemberian dana bantuan pendidikan Program Paket C perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas. Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Petugas pengendali/pemantau terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Provinsi; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. Direktorat Pembinaan SMA; 4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional. Aspek pengendalian mutu meliputi: 1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: a. Manajemen Program Paket C; b. Pengelolaan dana oleh lembaga Program Paket C; c. Mutu layanan pembelajaran Program Paket C; d. Mutu lulusan Program Paket C; e. Program tindak lanjut terhadap lulusan Program Paket C;


2. Laporan kegiatan, meliputi: a. Laporan Teknis, berisi minimal: 1) Tingkat keberhasilan Program Paket C. 2) Masalah dan kendala yang dihadapi. 3) Upaya penanggulangan permasalahan. b. Laporan Keuangan: 1) Pembukuan pengeluaran dan pemasukan. 2) Tanda bukti pengeluaran anggaran. 3) Tanda bukti pembayaran pajak.


Documents

Pedoman Penyelenggaraan Paket C 2011 Per 23 Mei.18410358