Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Umum Tahun 2010.115225046

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIALPENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAANPAKET C UMUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2010

9 tahun baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa.Oleh karena itu pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perludikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif daninovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingatluas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan.Untuk itulah maka Pedoman Penyelenggaraan Program PaketA, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis PenyelenggaraanPendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemu-dahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakanpendidikan kesetaraan.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat danhidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

SAMBUTAN

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunanmanusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusiaIndonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, danberdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dankesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak ataskelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat(1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan dirimelalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkanpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitashidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhihak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu,Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari SistemPendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenakan mulaitahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah pesertadidik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiaptahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifikan telahmembantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikanpendidikannya melalui jalur formal. Dengan demikiankeberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalammeningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, danterutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar

Jakarta, Januari 2010Direktur Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal.

Hamid Muhamad, Ph.D

iv vPetunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, danseluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikannasional semakin mamahami arti penting dan strategisnyaPendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional.

KATA PENGANTAR

Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitasdan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan danketerampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapanbelajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancanguntuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiridan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. PendidikanKesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yangmungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembela-jaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas pesertadidik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk mening-katkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusiayang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja ataukinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, DirektoratPendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses PembelajaranPendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalampembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dankarakteristik peserta didik.

Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikanpegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahanajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layananterbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagiwarga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan

Jakarta, Januari 2010

Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.

vi viiPetunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

BAB IV. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN

PENGENDALIAN MUTU ................................. 17

A. Indikator Keberhasilan ................................ 17

B. Pengendalian Mutu .................................... 17

BAB V. PENUTUP .................................................. 19

LAMPIRAN .......................................................... 21

1. Sistematika Proposal Pendidikan Program

Paket C Umum ........................................... 22

2. Profil Lembaga ........................................... 27

3. Data Peserta Didik dan Tutor .......................... 28

4. Surat Rekomendasi ...................................... 29

5. Biodata Peserta Didik dan Tutor ...................... 30

6. Biodata Pendidik/Tutor dan Tenaga Kependidikan . 31

7. Format Laporan .......................................... 32

8. Matrik Succes Storry .................................... 36

9. Pembukuan Penggunaan Dana Bansos

Penyelenggaraan Paket C Umum ...................... 37

10. Kelengkapan Administrasi .............................. 39

11. Contoh Instrumen Penilaian Substansi ............... 40

12. Jadwal Kegiatan Penyaluran Dana Bansos ........... 42

13. Petunjuk Penggunaan Dana Keterampilan

Pendiidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan .. 43

DAFTAR ISI

SAMBUTAN .......................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................. vi

DAFTAR ISI ........................................................ viii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................ 1

A. Latar Belakang ........................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ...................................... 2

C. Dasar Hukum ............................................. 3

D. Pengertian ................................................ 3

BAB II. PENYELENGGARAAN ..................................... 5

A. Penyelenggara Program Paket C Umum ............. 5

B. Peserta Didik ............................................. 5

C. Proses Pembelajaran .................................... 6

D. Pemanfaatan Dana....................................... 8

BAB III. PROSEDUR PENGAJUAN, PENILAIAN

PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA ....................... 11

A. Penyusunan Proposal .................................. 11

B. Mekanisme Pengajuan Proposal ..................... 12

C. Tim Penilai .............................................. 12

D. Mekanisme Penilaian Proposal ....................... 13

E. Penetapan Lembaga Penyelenggara ................ 15

F. Penyaluran Dana ....................................... 15

G. Pelaporan Kegiatan .................................... 16

viii ixPetunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendi-dikan Nasional Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penye-lenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitujalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Melalui jalurpendidikan nonformal, salah satu program yang dikembangkanadalah program pendidikan kesetaraan.

Program pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi wargamasyarakat yang ingin memperoleh pendidikan setara SD, SMP,dan SMA/sederajat, yang oleh karena sesuatu hal tidak bisamenempuh melalui jalur pendidikan formal dan atau memangmereka memilih jalur pendidikan nonformal.

Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan mempunyai dua fungsistrategis yaitu: (1) menunjang suksesnya wajib belajar pendi-dikan dasar 9 tahun terutama bagi anak-anak usia 7-15 tahunyang tidak tertampung di sekolah; dan (2) memberi pelayananpendidikan kepada orang dewasa yang ingin memperoleh pendi-dikan setara SMA/MA/SMK.

Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendi-dikan Nonformal dan Informal, Direktorat Pendidikan Keseta-raan memberikan fasilitas berupa bantuan sosial untuk penye-lenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket C Umum me-lalui lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan ad-ministrasi dan teknis penyelenggaraan, agar sasaran pesertadidik terbantu mendapatkan layanan pendidikan program kese-taraan.

1Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

Visi Ditjen PNFI:

Menuju Masyarakat Pembelajar Sepanjang Hayat

Visi Direktorat Pendidikan Kesetaraan:

Terwujudnya Insan Belajar Berakhlak Mulia, Cerdas,

Terampil dan Berdaya

Misi Direktorat Pendidikan Kesetaraan:

Memberikan layanan Pendidikan Kesetaraan yang

merata, meluas, bermutu, relevan, dan menjangkau

sasaranyang tak terlayani dengan menyediakan

lingkungan belajar yang kondusif, menghargai

perbedaan, penuh perhatian, motivasi, dan inovasi

untuk mendorong peserta didik mencapai

kemampuan terbaiknya.

x Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan petunjuk bagi para pengelola dan lembagapenyelenggara Program Paket C Umum agar memahamikebijakan pemerintah di bidang pendidikan kesetaraan sertamampu membuat usulan/proposal sesuai dengan petunjukteknis.

2. Tujuan

a. Memberikan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Ke-setaraan kepada peserta Program Paket C Umum me-lalui lembaga/satuan PNF, yang memenuhi persyaratan.

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikappeserta didik Program Paket C Umum sehingga memilikihak yang sama dalam pelayanan pendidikan.

3. Sasaran

Sasarannya adalah peserta didik Program Paket C Umumyang antara lain berada di lembaga sebagai berikut:

a. PKBM

b. Pondok Pesantren,

c. Yayasan

d. Dan Lembaga lainnya yang melaksanakan programPaket C

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun2005 Standar Nasional Pendidikan.

3. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 Tentang ProgramPaket C.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indone-sia No.14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kese-taraan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indone-sia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses PendidikanKesetaraan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indone-sia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata KerjaDirektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan InformalDepdiknas.

7. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Infor-mal Nomor: 0249.0/023-05.1/-/2010, tertanggal 31 De-sember 2009.

D. PENGERTIAN

1. Program Paket C Umum adalah program pendidikan me-nengah pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dii-kuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendi-dikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C Umumberhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazahSMA/MA

2 3Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

BAB IIPENYELENGGARAAN

A. PENYELENGGARA PROGRAM PAKET C UMUMPenyelenggara program Program Paket C Umum ini adalah

lembaga berbadan hukum, yang memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

1. Memiliki ijin operasional penyelenggaraan PendidikanProgram Paket C Umum;

2. Memiliki tenaga pendidik yang dibutuhkan;

3. Memiliki fasilitas pembelajaran terutama untuk pembe-lajaran keterampilan, sesuai jenis keterampilan/vokasiyang diusulkan.

4. Memiliki NPWP dan rekening atas nama lembaga;

5. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atauKabupaten/Kota;

6. Memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan ProgramPaket C Umum;

7. Memiliki sekretariat dan alamat lembaga yang jelas;

8. Memiliki jaringan kemitraan.

B. PESERTA DIDIK

1. Kriteria Peserta Didik

Kriteria sasaran (peserta didik) Program Paket C Umumadalah:

1) Penduduk usia produktif (15-30 tahun), perempuan mau-

2. Peserta didik; adalah anggota masyarakat yang berusahamengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaranyang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikantertentu.

3. Tutor; adalah tenaga pendidik pada jalur pendidikan non-formal yang membantu proses pembelajaran sesuai de-ngan kompetensinya pada Program Paket C.

4. Nara Sumber Teknis; adalah tenaga pendidik yang berku-alifikasi sebagai pembimbing dan pelatih dengan sebutanlain sesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/vokasi.

5. Standar Nasional Pendidikan (SNP); adalah kriteria mini-mal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukumnegara kesatuan Republik Indonesia.

6. Standar isi; adalah ruang lingkup materi dan tingkat kom-petensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompe-tensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi ma-ta pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipe-nuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikantertentu.

7. Standar proses; adalah standar nasional pendidikan yangberkaitan dengan perencanaaan, pelaksanaan, penilaiandan pengawasan pembelajaran pada satu satuan pendi-dikan untuk mencapai standar lulusan.


pun laki-laki, yang tidak sekolah.

2) Minimal berpendidikan SMP/Paket B atau yang sederajat,drop out SMA/Sederajat.

3) Belum memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap sebagaimata pencaharian.

4) Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan dengan suratpernyataan kesanggupan untuk mengikuti program pendi-dikan Paket C sampai tuntas.

5) Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat pembelajaran.

2. Jumlah Peserta Didik

Jumlah peserta didik yang dibelajarkan adalah 20-30 or-ang/kelompok.

3. Rekruitmen dan Seleksi Peserta Didik

a. Dapat dilakukan langsung oleh lembaga penyelenggaraProgram Paket C Umum.

b. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti petu-gas desa/kelurahan;

c. Seleksi peserta didik dilakukan oleh lembaga penye-lenggara Program Paket C Umum.

C. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran yang direncanakan mencakup: peren-canaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pem-belajaran. Proses pembelajaran meliputi:

1. Pembelajaran Akademik

Kegiatan pembelajaran akademik harus dirancang olehlembaga penyelenggara dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran akademikdiperlukan untuk persiapan mengikuti Ujian Nasional Pen-didikan Kesetaraan (UNPK) pada Program Paket C Umum.Lembaga Penyelenggara harus menyusun perencanaan,pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembe-lajaran.

2. Pembelajaran Keterampilan/Bidang Studi Keahlian

Membelajarkan peserta didik Program Paket C Umumagar memiliki keterampilan/vokasi yang relevan dengankebutuhan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensilingkungan, sehingga dapat dijadikan bekal oleh pesertadidik untuk memperoleh pekerjaan atau berusaha mandiridalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.

a. Jenis Keterampilan/Bidang Studi Keahlian

Jenis keterampilan/Bidang studi keahlian harus sesuaidengan kebutuhan lapangan kerja dan atau kebutuhanmasyarakat dengan prioritas pada keterampilan/vokasiantara lain:

1) Teknologi dan Rekayasa;

2) Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3) Kesehatan;

4) Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

5) Agribisnis dan Agroteknologi;

6) Bisnis dan manajemen;

7) Jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan la-


pangan kerja.

b. Praktek Keterampilan

Praktek keterampilan merupakan kegiatan pembela-jaran yang mendukung pencapaian kompetensi keteram-pilan fungsional dan kepribadian profesional (kecakapanhidup).

Praktek keterampilan dapat dilakukan melalui:

1) Dilakukan langsung oleh penyelenggara Pendidikan Ke-setaraan yang memenuhi persyaratan teknis pembe-lajaran keterampilan;

2) Outsourcing, bekerja sama dengan lembaga pelatihanyang mampu membelajarkan peserta didik.

D. PEMANFAATAN DANA

Bantuan sosial biaya operasional penyelenggaraan ProgramPaket C Umum dihitung per peserta didik per satu tahun pembe-lajaran. Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah,satuan biaya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan, antara lainsebagai berikut:

a. Bahan

1) Modul/Bahan Ajar

2) Penilaian/Tes Semester

b. Alat

1) Alat Tulis Peserta Didik

2) Administrasi Pembelajaran

3) Sarana Pembelajaran

4) Bantuan Pembiayaan Keterampilan

c. Tenaga

1) Transport Tutor

2) Transport Penyelenggara

d. Pengelolaan

1) Rekruitmen Calon Peserta Didik

2) Motivasi Belajar

3) Pelaporan

e. Pembelajaran keterampilan peserta didik.

Dalam proposal dilampirkan rencana usulan biaya yangmencakup komponen-komponen sebagai berikut:

NO KOMPONEN PAKET C UMUMVOL SAT BIAYA TOTAL

1 BAHAN 10,500,000a Modul/Bahan Ajar 30 Set 250,000 7,500,000b Penilaian tes smester

(2 kali x 13 MP) 60 OK 50,000 3,000,000

2 ALAT 16,300,000a Alat tulis peserta didik 30 Set 100,000 3,000,000b Adm. pembelajaran 1 Set 700,000 700,000c Bantuan pembelajaran 30 Set 20,000 600,000d Sarana pembelajaran 1 Set 3,000,000 3,000,000e Bantuan pembiayaan

keterampilan 30 Org 300,000 9,000,000

3 TENAGA 33,000,000a Transpor tutor

(7 org x 12 bln) 84 OB 350,000 29,400,000b Transpor penyelenggara

(1 org x 12 bln) 12 OB 300,000 3,600,000

4 PELAPORAN 2 Kali 100,000 200,000

TOTAL 60,000,000


BAB IIIPROSEDUR PENGAJUAN, PENILAIAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA

A. PENYUSUNAN PROPOSAL

1. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikangambaran yang jelas tentang program yang akan dilak-sanakan, antara lain meliputi: analisis situasi, rencanaaksi, program aksi serta tindak lanjutnya. SistematikaProposal, lihat lampiran;

2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lem-baga pendidikan Program Paket C Umum;

3. Proposal harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pen-didikan Provinsi atau Kabupaten/Kota;

4. Proposal harus dilampiri:

a. Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C;

b. NPWP dan rekening Bank atas nama lembaga yang masihaktif (tidak boleh ada cq nama orang);

c. Nama calon Warga Belajar dan calon tutor, secara leng-kap;

d. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalamproses pembelajaran;

e. Surat Pernyataan Kesanggupan membelajarkan wargabelajar sampai mengikuti Ujian Nasional;

f. Fotokopi ijazah terakhir calon warga belajar;

g. Fotokopi ijazah terakhir tutor dan pengelola.

Catatan: Bantuan dana penyelenggaraan Program PaketC tidak diperkenankan untuk membiayaiinvestasi lembaga seperti rehab gedung, peng-adaan peralatan yang tidak sesuai ketentuadan lainnya yang sejenis.

Untuk pembelajaran keterampilan peserta didik me-ngacu pada petunjuk penggunaan dana keterampilanPendidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahan (terlam-pir pada Lampiran 13).


B. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Proposal yang telah disusun harus disertai dengan suratpengantar dari pimpinan lembaga dan dikirim ke Direk-torat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PNFI,dengan alamat:

Kompleks DepdiknasDIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAANGedung E lantai 7Jln. Jenderal Sudirman - SenayanJakarta 10270

2. Semua proposal yang masuk akan diseleksi melalui tigatahap, yaitu seleksi administrasi, substansi, dan verifikasilapangan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh DirekturPendidikan Kesetaraan.

3. Penetapan lembaga penerima bantuan Program Paket CUmum dilakukan atas dasar Berita Acara hasil penilaiandan verifikasi lapangan.

C. TIM PENILAI

1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan dan bertang-gung jawab kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan, Direk-torat Jenderal PNFI;

2. Tim penilai terdiri dari unsur Direktorat Pendidikan Kese-taraan dan Lembaga Mitra/ instansi terkait.

3. Tim penilai minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan ang-gota serta didukung oleh tim sekretariat;

4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat surat ke-

putusan dan melaporkan hasil penilaian kepada DirekturPendidikan Kesetaraan.

D. MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pertama seleksi administratif :

a. Seleksi administratif meliputi :

1) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsiatau Kab/Kota;

2) Rekening atas nama lembaga;

3) Ijin operasional lembaga dari Dinas Pendidikan;

4) Surat pernyataan kesanggupan lembaga penye-lenggara Program Paket C Umum untuk melaksa-nakan Program Paket C Umum secara sungguh-sungguh bermaterai secukupnya;

5) NPWP atas nama lembaga.

Catatan: Proposal yang tidak lolos seleksi administra-tif dinyatakan gugur, sedangkan yang lolosseleksi administrasi akan dinilai pada tahapkedua.

2. Tahap kedua seleksi melalui penilaian substansi/isi pro-posal:

a. Penilaian substansi/isi proposal dilakukan denganmenggunakan instrumen yang dikembangkan berda-


sarkan indikator yang telah ditetapkan secara obyektifdan transparan, yang meliputi:

1) Kejelasan analisis situasi dan kondisi;

2) Ketepatan rencana aksi;

3) Ketepatan program aksi yang terdiri dari: meto-dologi pembelajaran yang akan dilakukan (teoridan praktek), penetapan sasaran, jaminan mutuatas keberhasilan program, daya dukung sarana danprasarana yang dimiliki, kemitraan dengan Instansilain;

4) Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut ter-hadap lulusan;

5) Kejelasan dan ketepatan tujuan, hasil dan indikatorkeberhasilan;

6) RAB atau proporsi anggaran yang realistis;

7) Kelengkapan data lembaga (profil).

b. Skor hasil penilaian selanjutnya diranking dari skorterbesar sampai dengan terkecil.

3. Tahap ketiga seleksi melalui verifikasi atau visitasi ke la-pangan.

a. Proposal lembaga yang lolos seleksi tahap kedua selan-jutnya diverifikasi/ visitasi ke lapangan;

b. Lembaga yang dipandang tidak layak berdasarkan hasilverifikasi/ visitasi lapangan akan dikeluarkan dari daf-tar usulan calon penerima dana penyelenggaraan, danakan digantikan oleh lembaga lain yang menempatiranking berikutnya dan lulus verifikasi.

E. PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA

1. Direktur Pendidikan Kesetaraan, Kasubdit yang mena-ngani, dan tim penilai, melaksanakan rapat untuk mene-tapkan lembaga calon penerima bantuan penyelenggaraProgram Paket C Umum.

2. Direktur Pendidikan Kesetaraan menerbitkan Surat Kepu-tusan penetapan lembaga penyelenggara Program PaketC Umum.

3. Direktur Pendidikan Kesetaraan c.q. Penanggung JawabKegiatan Pendidikan Kesetaraan segera memproses penca-iran dana ke KPPN.

F. PENYALURAN DANA

Mekanisme penyaluran dana Program Paket C Umum dilaku-kan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Akad Kerjasama antara Lembaga pene-rima bantuan (pihak kedua) dengan Direktur PendidikanKesetaraan (pihak pertama) setelah SK penetapan lem-baga diterbitkan.

2. PPK memproses usulan pencairan dana ke Biro KeuanganSekretariat Jenderal Depdiknas dan Kantor Pelayanan Per-bendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/meng-irimkan dana ke rekening lembaga penerima.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mem-bayarkan/mengirimkan dana penyelenggaraan melalui bankyang ditunjuk oleh KPPN ke rekening lembaga penerima.


BAB IVINDIKATOR KEBERHASILANDAN PENGENDALIAN MUTU

A. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dari program bantuan Program PaketC Umum adalah sebagai berikut:

a. Tersalurkannya dana bantuan Program Paket C Umumsecara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

b. Dana bantuan Program Paket C Umum dapat dimanfaatkansesuai dengan proposal yang diajukan serta ketentuanyang berlaku.

c. Adanya keberlanjutan jumlah peserta didik Program PaketC Umum sampai menyelesaikan program pendidikan danUjian Nasional Pendidikan Kesetaraan.

B. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pembe-rian dana subsidi pendidikan Program Paket C Umum perludilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik.Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan,evaluasi dan pelaporan.

Petugas pengendali/pemantau terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota;

2. Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen PNFI;

3. Inspektorat Jenderal Depdiknas.

G. PELAPORAN KEGIATAN

Sebagai penerima dana, Lembaga penyelenggara ProgramPaket C Umum diwajibkan untuk membuat dan menyampaikanlaporan (teknis dan keuangan) yang terdiri atas:

1. Laporan awal yang disampaikan paling lambat 14 hari ker-ja setelah dana cair. Laporan awal tersebut berisi ten-tang rencana penggunaan dana yang sesuai dengan propo-sal yang diusulkan. Apabila ada perubahan kegiatan, wajibmelaporkan kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan danmendapat persetujuan.

2. Laporan perkembangan kegiatan dibuat paling lambat 3bulan setelah kegiatan berjalan. Laporan perkembanganberisi proses dan kemajuan serta permasalahan yang diha-dapi dan upaya pemecahannya.

3. Laporan akhir dibuat paling lambat setelah 1 bulan kegi-atan berakhir. Laporan akhir berisi hasil kegiatan yangtelah dicapai dan keberhasilan program (success story).


BAB VPENUTUP

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat men-jadi pedoman, rujukan dan petunjuk bagi pengelola dan lem-baga penyelenggara pendidikan kesetaraan agar memahamikebijakan pemerintah di bidang pendidikan kesetaraan sertamampu membuat usulan/proposal sesuai dengan petunjuk tek-nis yang berlaku.

Untuk itu diharapkan lembaga calon penerima bantuan sosialprogram Paket C Umum perlu membangun koordinasi yang lebihbaik dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerahagar program bantuan pendidikan kesetaraan dapat dilaksa-nakan tepat waktu, tepat sasaran dan mencapai indikator kiner-ja yang maksimal.

Aspek pengendalian mutu meliputi:

1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu:

a. Manajemen Program Paket C Umum.

b. Pengelolaan dana oleh lembaga Program Paket CUmum.

c. Mutu layanan pembelajaran Program Paket C Umum.

d. Mutu lulusan Program Paket C Umum.

e. Program tindak lanjut terhadap lulusan Program PaketC Umum.

2. Laporan kegiatan, meliputi:

a. Laporan Teknis, berisi minimal:

1) Tingkat keberhasilan Program Paket C Umum.

2) Masalah dan kendala yang dihadapi.

3) Upaya penanggulangan permasalahan.

b. Laporan Keuangan

1) Pembukuan pengeluaran dan pemasukan.

2) Tanda bukti pengeluaran anggaran.

3) Tanda bukti pembayaran pajak.

c. Success Story (jika ada), berisi:

1) Identitas peserta didik.

2) Tempat kerja/usaha.

3) Penghasilan.

4) Kontak person.

Contoh sistematika laporan dan sukses story, terlampir.


LAMPIRAN-LAMPIRAN


2. Isi

A. KATA PENGANTAR

B. HALAMAN REKOMENDASI

Berupa surat rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi atauKabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa proposal yangdiajukan layak dipertimbangkan mendapatkan kesem-patan untuk menjadi penyelenggara Program Paket CUmum.

C. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 3 halaman)

1. Gambaran profil lembaga, pengalaman-pengalamanlembaga terkait dengan penyelenggaraan ProgramPaket C Umum, dan potensi yang mendukung lembagabaik internal maupun eksternal dalam melaksanakanProgram Paket C Umum.

2. Internal: Sarana prasarana, tenaga pendidik/instrukturyang dimiliki yang relevan, dan informasi lain yangdiperlukan.

3. Eksternal: lembaga mitra yang kompeten, kerja samadengan instansi terkait, baik dalam proses pembela-jaran maupun dalam penyaluran lulusan. Tujuan pe-laksanaan Program Paket C Umum.

4. Rumusan tujuan; singkat, padat dan terukur serta re-levan dengan pembelajaran yang akan diselengga-rakan.

BAB II RENCANA AKSI

A. Sasaran; karakteristik sasaran dan teknik rekrutmen.

Lampiran 1

SISTEMATIKA PROPOSAL PENDIDIKAN

PROGRAM PAKET C UMUM

1. Judul

a. Judul program,

Berisi informasi tentang :

1) Program yang diusulkan

2) Karakteristik umum warga belajar/peserta didik

3) Nama, alamat, identitas dan lembaga

Contoh:

PROPOSAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM

PAKET C UMUM

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN ARGOWILIS,

DESA CILONGOK, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH

TELP:.............


BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaranProgram Paket C Umum berakhir, seperti :

A. Penempatan dan pendampingan lulusan yang bekerja.

B. Pembinaan lulusan bagi yang berkeinginan untuk usahamandiri, misalnya: dukungan pendanaan modal usaha,pendampingan teknis, dan advokasi lainnya yang diper-lukan.

BAB V INDIKATOR HASIL

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan Pro-gram Paket C Umum secara kuantitatif dan kualitatif,menjelaskan tentang:

A. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikankegiatan pembelajaran sampai tuntas.

B. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik.

C. Persentase peserta didik yang disalurkan bekerja.

D. Persentase peserta didik (lulusan) yang diorientasikanberusaha/bekerja mandiri.

BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA

Anggaran Program Paket C Umum harus dikelola denganbaik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta lebihbanyak berpihak kepada kebutuhan belajar masyarakat/peserta didik, maka penggunaan anggaran pendidikanProgram Paket C Umum secara umum harus mengacu padapetunjuk teknis.

B. Materi pelajaran yang akan diajarkan.

C. Tutor/NST/instruktur, yang memiliki pengalaman de-ngan kompetensi masing-masing.

D. Pembelajaran terdiri dari:

1. Strategi pembelajaran; persentase pembelajaranteori dan praktek serta mekanisme/strateginya.

2. Persentase pembelajaran praktek dan mekanisme/strateginya. Jika dilaksanakan dengan mitra kerjalembaga, agar dijelaskan bentuk kerja sama/ke-mitraannya.

E. Uji kompetensi meliputi penilaian peserta didik melaluiteori dan praktek.

BAB III PROGRAM AKSI

A. Lokasi penyelenggaraan.

B. Tahapan pelaksanaan:

1. Perencanaan;

2. Proses pembelajaran teori;

3. Proses pembelajaran praktek;

4. Jadwal pembelajaran/pelatihan;

5. Tahapan evaluasi;

6. Uji kompetensi meliputi penguasaan teori danpraktek.


Lampiran 2

PROFIL LEMBAGA

1. Nama Lembaga : ........…………......................

2. Alamat Lengkap : .…………………….....................

.…………………….....................

3. No. Telp/HP : ..……………………....................

4. Nama Ketua : …..…………………....................

5. Nama Bank : ..……………………....................

6. No. Rek. Bank A.n Lembaga : ..……….....................

7. Pemegang Rekening Bank : 1. ............................

2. ............................

8. NPWP : …..…………………....................

9. Program yang dilaksanakan saat ini:

Pendidikan Kesetaraan :

Paket A ( ...... )

Paket B ( ...... )

Paket C ( ...... )

Program Lain :

1. .................................................

2. ................................................, dst

BAB VII PENUTUP

Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian ke-giatan yang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulandan saran-saran.

LAMPIRAN:

· Ijin operasional dari Dinas Pendidikan.

· Copy buku rekening atas nama lembaga (tidak bolehada c.q. nama orang).

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.

· Nama calon peserta didik dan calon tutor.

· Nomor telepon yang dapat dihubungi:

No. Telp. pimpinan lembaga;

No. Telp. sekretariat lembaga.


Lampiran 4

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan.............................. menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : ...............................................

Alamat : ..............................................

No. Tlp./Hp./Fax : ..............................................

Telah disetujui untuk diajukan ke Direktorat PendidikanKesetaraan ..................... untuk memperoleh dana BantuanSosial Penyelenggaraan Program Paket C Umum Tahun Anggaran2010.

..........................., 2010

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala ............*)

............................

*) diisi oleh pejabat eselon III yang membidangi PendidikanNonformal dan Informal

*) untuk lembaga yang berada di luar negeri, rekomendasidapat berasal dari Atase Pendidikan pada konsulat jen-deral RI pada negara tersebut

Lampiran 3

A. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR

a. Data peserta didik Pendidikan Kesetaraan (PerincianNama, Jenis Kelamin, Tempat/Tgl Lahir, dan alamatdilampirkan):

b. Data Tutor Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama,Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Lulusan Bidang Studi, MataPelajaran yang diajarkan, dan alamat dilampirkan):

No Program Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Paket A

2 Paket B

3 Paket C

Jumlah

No Program Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Paket A

2 Paket B

3 Paket C

Jumlah


LAM

PIRA

N 6

BIO

DATA

PEN

DIDI

K/TU

TOR

& T

ENAG

A KE

PEN

DIDI

KAN

PRO

GRA

M P

ENDI

DIKA

N K

ESET

ARAA

NN

AMA

LEM

BAG

A ..

....

....

....

....

....

....

....

....

..…

……

……

LOKA

SI :

……

……

……

……

……

……

…..

....

..TA

HU

N 2

010

Lam

pira

n 5

BIO

DATA

PES

ERTA

DID

IK

DAN

TU

TOR

NAM

A LE

MBA

GA

:……

……

……

……

……

.……

……

…LO

KASI

……

……

……

……

……

……

……

....

....

...

TAH

UN

201

0

Tgl

Bln

Thn

NoNa

ma

Pese

rta

Didi

kNa

ma

Oran

gtu

aTa

ngga

l Lah

irTe

mpa

tLa

hir

L/P

Agam

aIja

zah

Tera

khir

Tahu

nLu

lus

Tahu

n M

asuk

Kese

tara

anKe

t

Tgl

Bln

Thn

NoNa

ma

Tuto

rTa

ngga

l Lah

irTe

mpa

tLa

hir

L/P

Agam

aIja

zah

Tera

khir

Tahu

nLu

lus

Juru

san

Ket

Peng

alam

ansb

g tu

tor

(th)

Bida

ngM

atpe

l


Bab II Pelaksanaan Program, berisi:

A. Program yang dilaksanakan: menguraikan secara rincitentang jenis keterampilan/vokasi yang dikembangkan,kompetensi yang ingin dicapai dari peserta didik, kuri-kulum dan materi belajar, dan informasi lain tentangprogram yang telah dilaksanakan.

B. Proses Pelaksanaan Program: menjelaskan tentangrangkaian kegiatan yang telah terjadi dalam melak-sanakan program yang meliputi tahap persiapan, tahappelaksanaan, evaluasi, dan sertifikasi, serta penem-patan kerja. Pada bagian ini juga perlu menguraikantentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja), baik da-lam program pendidikan dan pelatihan maupun dalampenyaluran lulusan program.

C. Masalah dan Solusinya: menjelaskan tentang berbagaimasalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi se-lama menyelenggarakan program serta solusi peme-cahan permasalahan yang dilakukan sehingga ham-batan-hambatan tersebut dapat dikurangi.

Bab III Hasil yang Dicapai, menjelaskan secara rinci hasil-hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan.Bab ini memuat:

A. Peserta Didik yang Berhasil Menyelesaikan Program

Menjelaskan berapa banyak peserta didik di awal danberapa banyak yang berhasil menyelesaikan program,serta berapa persentase keberhasilan yang dicapai. Pa-da bagian ini, dijelaskan pula penyebab keberhasilanmaupun kegagalan yang dialami peserta didik dalammengikuti program.

Lampiran 7

FORMAT LAPORAN

Penyajian laporan kegiatan, mengikuti sistematika sebagaiberikut:

1. Halaman Depan (sampul) memuat:

a. Judul laporan (sesuai proposal awal).

b. Nama lembaga penyelenggara Program Pendidikan Pro-gram Paket C Umum.

c. Alamat lengkap lembaga penyelenggara Program PaketC Umum: nama jalan, nomor, desa/kelurahan, keca-matan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, dan no-mor fax.

3. Halaman Kata Pengantar.

4. Halaman Daftar Isi.

5. Isi Laporan.

Bab I Pendahuluan: memuat:

A. Latar Belakang: menyajikan uraian mengapa laporankegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas(bisa dipertanggungjawabkan), transparansi (terbuka),dan pencitraan publik (meyakinkan masyarakat) dariprogram yang diselenggarakan.

B. Tujuan: menyajikan tujuan dari penyusunan laporan.

C. Manfaat Program: menguraikan manfaat yang dihasil-kan baik bagi lembaga maupun bagi peserta program.


Catatan:

Uraian pada tiap bagian dapat disertai dengan tabel, grafik,gambar, dan foto kegiatan yang relevan, sehingga penjelasanmenjadi lebih lengkap dan menarik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Minimal terdiri atas:

1. Matrik Success Story

2. Laporan Keuangan

3. Dokumen-dokumen kegiatan termasuk sertifikat kom-petensi.

B. Lulusan yang Bekerja

Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yangbisa ditempatkan bekerja (sebutkan bidang tugas dannama perusahaannya). Pada bagian ini, dijelaskan pulapenyebab keberhasilan maupun kegagalan penyeleng-gara menempatkan lulusan bekerja.

C. Lulusan yang Membuka Usaha Mandiri

Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yangberhasil membuka usaha mandiri (sebutkan jenis danalamat tempat usahanya). Pada bagian ini, jelaskanpula penyebab keberhasilan maupun kegagalan penyel-enggara membimbing dan mendampingi lulusan dalammembuka usahanya.

D. Lulusan yang Masih dalam Proses Penempatan/Me-ngembangkan Usaha Mandiri

Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yangmasih belum bisa ditempatkan bekerja atau membukausaha mandiri, faktor-faktor penyebabnya, serta ren-cana tindak lanjut yang akan dilakukan bagi mereka.

Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi:

A. Kesimpulan

Berisi simpulan-simpulan rasional dari keseluruhankegiatan yang telah dilakukan.

B. Rekomendasi

Berisi upaya pemecahan masalah untuk perbaikan pro-gram di masa yang akan datang.


Lam

pira

n 9

Cont

oh:

PEM

BUKU

AN

PEN

GG

UN

AAN

DAN

A BA

NSO

S PE

NYE

LEN

GG

ARA

PAKE

T C

UM

UM

Lam

pira

n 8

....

....

..,.

....

....

....

.201

0

Pem

impi

n/Le

mba

ga

Stem

pel l

emba

ga

(...

....

....

....

....

....

...)

MAT

RIK

SUCC

ESS

STO

RY

NoFo

toNa

ma

L/P

Lam

aPe

mbe

laja

ran

Jeni

s Ket

r/vo

kasi

Nam

a &

ala

mat

tem

pat k

erja

/us

aha

Ket

Peng

hasi

lan

Kont

akpe

rson

NoSu

mbe

r Pen

erim

aan

(1)

Jum

lah

(Rp)

No.

Urai

an P

enge

luar

anJu

mla

h (R

p)Ba

nyak

nya

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.Da

ri D

irek

tora

tKe

seta

raan

tgl

....

.

Dari.

....

. tg

l ...

.

Jum

lah

Pem

belia

n AT

Ka.

Ker

tas

b. d

ll

Hono

rari

um in

stru

ktur

Jum

lah

1. 2.

Sald

o


Lampiran 10

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Rekomendasi Tim Penilai (beri cek list)

Lanjut ke penilaian substansi

Gugur

....………., ................... 2010

Penilai 1 Penilai 2 Penilai 3

NO. KELENGKAPANADMINISTRAS

ADA TIDAKADA

KETERANGAN

1. Rekomendasi dari DinasPendidikan Provinsi atauKabupaten/Kota

2. Nomor Rekening BankA.n. Lembaga Pengusul

3. Ijin Operasional lembagadari Dinas PendidikanProvinsi atauKabupaten/Kota

4. NPWP atas namalembaga

5. Akte Notaris Lembaga/Keterangan BadanHukum Lainnya

6. Surat pernyataankesanggupan

.............. .............. ..............

Keterangan:

1) Diisi dengan nomor urut penerimaan dana bantuansosial.

2) Diisi dengan uraian penerimaan disertai tanggal pene-rimaan/penarikan dana bantuan sosial dari bank,secara bertahap sesuai kebutuhan.

3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima/ditarik daribank.

4) Diisi dengan nomor urut pengeluaran/penggunaandana, sekaligus sebagai nomor bukti pengeluaran yangharus dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisah-kan dengan laporan keuangan.

5) Diisi dengan uraian pengeluaran/penggunaan dana,disertai tanggal pengeluaran.

6) Diisi dengan banyak/atau jumlah pembelian/pemba-yaran, seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dan seterusnya

7) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan.

8) Saldo diisi dengan selisih antara jumlah kolom (3)dengan jumlah kolom (7).


Lam

pira

n 11

(La

njut

an)

Lam

pira

n 11

CON

TOH

IN

STRU

MEN

PEN

ILAI

AN S

UBS

TAN

SI

a. K

etep

atan

jeni

s ba

ntua

n ya

ng d

iaju

kan

b.

Kel

engk

apan

ala

mat

dan

iden

tita

s le

mba

gac.

Kej

elas

an d

an k

eses

uaia

n

a.

Gam

bara

n pr

ofil

lem

baga

b. P

enga

lam

an le

mba

ga

c.

Pot

ensi

yan

g m

endu

kung

inte

rnal

mau

pun

ekst

erna

l

a.

Ket

epat

an s

asar

an

b.

Tek

nik

Rekr

uitm

en

c.

Bah

an a

jar

yang

aka

n di

ajar

kan

d. K

ompe

tens

i Tut

or/N

ST/I

nstr

uktu

r

a. P

eren

cana

an

b.

Pro

ses

Pem

bela

jara

n

c.

Pra

ktek

lapa

ngan

d.Ja

dwal

Pem

bela

jara

n/pe

lati

han

e. E

valu

asi

a. P

enem

pata

n da

n pe

ndap

inga

n lu

lusa

n

b. P

embi

naan

yan

g be

rkel

anju

tan

Judu

l

Pend

ahul

uan

Renc

ana

Aksi

Prog

ram

Aks

i

Tind

ak L

anju

t

1 2 3 4 5NoKo

mpo

nen

yang

din

ilai

Sub

kom

pone

n1

23

4Sk

or P

enila

ian

Bobo

tSk

orTo

tal

NoKo

mpo

nen

yang

din

ilai

Sub

kom

pone

n1

23

4Sk

or P

enila

ian

Bobo

tSk

orTo

tal

a.Ju

mla

h pe

sert

a di

dik

yang

ber

hasi

lm

enye

lesa

ikan

keg

iata

n pe

mbe

laja

ran

sam

pai t

unta

sb.

Ting

kat

kom

pete

nsi y

ang

dapa

t di

capa

ipe

sert

a di

dik

c.

Per

sent

ase

pese

rta

yang

dis

alur

kan

beke

rja

Kese

suai

an re

ncan

a pe

nggu

naan

dan

a de

ngan

pedo

man

Indi

kato

rKe

berh

asila

n

Renc

ana

Angg

aran

Bel

anja

6 7


Lam

pira

n 12

JADW

AL K

EGIA

TAN

PEN

YALU

RAN

DAN

ABA

NTU

AN S

OSI

AL

(BAN

SOS)

KES

ETAR

AAN

PRO

GRA

M P

AKET

C U

MU

MTA

HU

N 2

010

Lampiran 13

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA

KETERAMPILAN PENDIDIKAN KESETARAAN

INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN

JAKARTA, 2010

123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345

1

Pene

rim

aan

Prop

osal

Ba

nsos

2Kl

asif

ikas

i Pr

opos

al

3Pe

nila

ian

Prop

osal

4Ve

rifi

kasi

/Vis

itas

i Pr

opos

al

5Pe

nete

pan

Lem

baga

6Pe

nyal

uran

Dan

a

12

34

56

78

910

1112

NoKe

giat

anKe

tBu

lan

123456123456123456123456123456123456

123456123456123456123456123456123456

123451234512345123451234512345

1234512345123451234512345

123123123

123123123


KATA PENGANTAR

Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kese-taraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber-daya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang kreatif danproduktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik,secara perorangan atau kelompok. Pendidikan dapat berperanuntuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaliguspenguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengandunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat.

Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan penga-kuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yangdiperoleh di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan Keseta-raan menguatkan kreativitas, produktivitas dan mengoptimal-kan potensi diri pada seseorang melalui pembelajaran kecakap-an hidup.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan, DirektoratPendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonfor-mal dan Informal menyediakan dana keterampilan bagi peser-ta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C yang memberi-kan rujukan teknis dalam pengelolaan keterampilan dalampengalokasian dana dekonsentratrasi pendidikan kesetaraan.

Petunjuk pengelolaan dana keterampilan ini diharapkan da-pat dijadikan pegangan bagi para pengelola, penyelenggaraProgram Pendidikan Kesetaraan dalam memberikan layananterbaiknya kepada peserta didik memiliki keterampilan untukmemenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Paket A), untuk meme-nuhi tuntutan dunia kerja (Paket B) dan keterampilan berwi-rausaha (Paket C). Dengan adanya petunjuk pengelolaan ini,diharapkan semakin memahami arti penting program keteram-

pilan bagi peserta didik dalam membekali keterampilan berwi-rausaha melalui Pra Koperasi pendidikan kesetaraan.

Jakarta, Januari 2010

Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.


PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN BANTUAN

PEMBIAYAAN KETERAMPILAN KESETARAANINTEGRASI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama an-tara pemerintah dan masyarakat. Sektor pendidikan sebagaipenggerak untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakatmempunyai tanggung jawab untuk membentuk menusia yangberkualitas, mandiri, kreatif, inovatif dan mampu mengolahpotensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupmasyarakat disekelilingnya. Sesuai dengan 3 (tiga) pilar strategipembangunan yang telah di canangkan oleh Presiden RI 2009-2014 yaitu: pemberdayaan (empowerment), kewirausahaan(entrepreuneurship) dan pengembangan ekonomi kreatif. Pen-didikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjen-jang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga ma-syarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsisebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikanformal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensiwarga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuandan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dankepribadian professional. Salah satu ruang lingkup pendidikannonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan keseta-raan adalah program pendidikan nonformal yang menyeleng-garakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yangmencakup program paket A, paket B, dan paket C. Merujukpada Permen Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kom-

petensi Lulusan yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraanberorentasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keteram-pilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A,Paket B dan Paket C.

Maka tidak salah bila seluruh lembaga pendidikan mengem-bangkan kewirausahaan sebagai salah satu kompetensi yangharus dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu Direktorat Pendi-dikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal danInformal tahun 2010 memulai merintis pendidikan kesetaraanberbasis pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian pe-serta didik dalam wadah pra koperasi. Pendidikan kesetaraanmelalui pendidikan kecakapan hidup telah dimulai oleh DitjenPNFI dalam kurun waktu lima tahun kedepan diharapkanpendidikan kecakapan hidup (PKH) sudah dapat meningkatkankualitas lulusannya. Perencanaan program dan pelaksanaan dilapangan yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakatsebagai satuan PNFI harus diorientasikan untuk membangunkemandirian peserta. Ukuran sukses pelaksanaan program dimasyarakat sebagai dampak dari investasi pemerintah adalahdihasilkannya kemandirian masyarakat baik dengan bekerjamaupun usaha mandiri. Secara spesifik, Pendidikan KecakapanHidup (Life Skills) yang dikembangkan melalui jalur pendidikannonformal memiliki sasaran peserta didik yang berasal dariwarga masyarakat yang membutuhkan keterampilan untukbekerja, khususnya mereka yang tidak mampu, tidak sekolah,menganggur, dengan menitikberatkan pada pendidikan danpelatihan keterampilan (vocational) sesuai dengan kebutuhanpasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi lokal yanglayak untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi.


B. TUJUAN

1. Umum

Memberikan/meningkatkan keterampilan dan kewirau-sahaan peserta didik kesetaraan untuk kemandirian dalamberusaha serta kesejahteraannya dalam kelompok usahabersama (Pra Koperasi).

2. Khusus

a. Mengembangkan kemampuan wirausaha peserta didik.

b. Meningkatkan kesejahteraan peserta didik.

c. Mengurangi pengangguran dengan mendorong usahamandiri peserta didik.

d. Mendorong pembentukan wadah usaha bersamapeserta didik dalam bentuk pra-koperasi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945.

a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pe-menuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkanpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu penge-tahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi mening-katkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia (UUD 45 Pasal 28C ayat 1).

b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-

bangun masyarakat, bangsa dan negaranya (UUD 45Pasal 28C Ayat 2).

c. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (UUD45, Pasal 31 Ayat 1).

d. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi-siensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling-kungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseim-bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD45 pasal 33 Ayat 4).

2. Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional No 20tahun 2003.

a. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pem-budayaan dan pemberdayaan peserta didik yangberlangsung sepanjang hayat (USPN Pasal 4 ayat 3).

b. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan po-tensi peserta didik dengan penekanan pada penguasa-an pengetahuan dan keterampilan fungsional sertapengembangan sikap dan kepribadian profesional (US-PN Pasal 26 Ayat 2).

D. SASARAN

1. Sasaran peserta adalah peserta didik pendidikan kese-taraan Paket A, Paket B dan Paket C.

2. Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan keteram-pilan dan kemampuan peserta didik dengan wirausahadan kemandiriannya.


3. Sasaran hasil adalah dapat digunakan sebaik-baiknyausaha mandiri peserta optimalisasi dana untuk usaha man-diri dan pembentukan lembaga usaha bersama (menujuke koperasi).

4. Bentuk kegiatan adalah bantuan (intervensi) pembiayaanuntuk mendukung kewirausahaan peserta agar mandiridan sejahtera.

E. ALOKASI PEMBIAYAAN

1. Komponen biaya dimasukan ke dalam komponen biaya dimasing-masing paket pendidikan kesetaraan yang ada didana dekonsentrasi, sedangkan besarnya dana per-pesertaatau per-kelompok adalah sebagai berikut:

a. Paket A sebesar Rp. 200.000 /per-peserta atau sebe-sar Rp. 4.000.000/kelompok (20 peserta) pada setiaplembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraanPaket A.

b. Paket B sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebe-sar Rp. 7.500.000/kelompok (25 peserta) pada setiaplembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggara-an Paket B.

c. Paket C sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebe-sar Rp. 9.000.000/kelompok (30 peserta) pada setiaplembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggara-an Paket C.

2. Untuk kelas baru, alokasi dana yang digunakan untukketerampilan peserta didik dimasing-masing paket digunakan dengan pembagian sebagai berikut:

a. Paket A 60 % untuk pelatihan keterampilan, dan 40 %untuk modal usaha produktif sebagai usaha bersama.

b. Paket B 40 % untuk pelatihan keterampilan, dan 60%untuk modal usaha produktif secara bersama, atau di-gunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yangmau berusaha mandiri.

c. Paket C 30% untuk pelatihan keterampilan, dan 70%untuk modal usaha produktif secara bersama, ataudigunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yangmau berusaha mandiri.

3. Ketentuan penggunaan dana

a. Alokasi pembagian peruntukan pembiayaan kete-rampilan ini, digunakan untuk kelas baru, sedangkanuntuk kelas lanjutan alokasi biaya keterampilan 100%digunakan untuk modal usaha produktif secara bersa-ma, maupun digunakan untuk modal bergulir bagi pe-serta didik yang mau usaha mandiri.

b. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan ini bu-kan hanya untuk berproduksi, tetapi juga dapat digu-nakan untuk keterampilan manajemen, pemasaran, dll.

F. PENGGUNAAN BIAYA

1. Paket A

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 60%antara lain untuk :

a. Pembelian bahan praktek


b. Transportasi narasumber

c. Materi dan ATK kelompok

d. Pelaporan

Penggunaan dana modal usaha sebesar 40% antara laindigunakan untuk:

a. Kartu anggota

b. Modal usaha produktif

2. Paket B

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 40 %antara lain digunakan untuk




d. Pelaporan

Penggunaan dana modal usaha 60% antara lain untuk

a. Kartu anggota


3. Paket C

Penggunaan dana pelatihan keterampilan 30% antara laindigunakan untuk:




d. Pelaporan

Penggunakaan dana modal usaha 70% antara lain untuk

a. Kartu anggota


4. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program diatas, maka diperlukan adanya:

a. Anggaran dasar dan rumah tangga usaha bersama

b. Mekanisme pengelolaan usaha bersama produktif

c. Mekanisme pembagian keuntungan usaha

d. Struktur pengelola dan pembagian tugas masing-masing

e. Jaringan kerja sama dengan stakeholders

G. PERINTISAN USAHA DARI BANTUAN BIAYA

Untuk menjamin keberhasilan membentuk kemandirian pe-serta maka, setiap kelompok belajar pendidikan kesetaraanharus melakukan upaya perintisan usaha yang dibimbing olehpenyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

1. Seluruh peserta didik mendapatkan bimbingan intensifdari lembaga penyelenggara dalam menyusun rencanaperintisan usaha dan pengelolaanya

2. Rumusan bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pe-serta disesuaikan dengan potensi ekonomi yang dapat di-lakukan di daerah masing-masing


3. Rencana rintisan usaha peserta diajukan ke lembaga de-ngan menggunakan formulir usulan kegiatan usaha pe-serta sebagai bahan untuk pencairan dana disertai dengankwitansi dan berita acara serah terima dana dari lembagake peserta.

4. Kelompok peserta yang berusaha bersama menyusun pe-ngurus untuk menjalankan usaha bersama tersebut.

5. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis dan trans-paran (direncanakan dan dilaksanakan oleh, dari dan un-tuk seluruh peserta dimasing-masing lembaga)

6. Pembinaan rintisan usaha dilakukan oleh lembaga penye-lenggara dan/atau kerjasama dengan instansi lain terkait

7. Rintisan usaha yang dilakukan diarahkan untuk memben-tuk wadah usaha ekonomi bagi semua anggota dan disa-rankan berbentuk koperasi (karena memudahkan aksesdan dukungan dari instansi lain yang relevan)

H. MODEL PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DIKSETARA

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kemandirianmelalui pengembangan kewirausahaan yang telah dicanangkanoleh Presiden RI, maka dalam pelaksanaan pembelajaran pen-didikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan me-lalui dana dekonsentrasi di setiap provinsi, maka perlu dilaku-kan model pelaksanaan seperti pada bagan berikut.

Ketentuan pelaksanaan model pendidikan kesetaraan ber-basis pengembangan kewirausahaan tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Pembelajaran peserta didik paket A, B dan C, dilakukanintegratif dengan pembelajaran keterampilan kepada

peserta yang disesuaikan dengan potensi dan serta kebu-tuhan pasar atas barang dan jasa

2. Penambahan pembelajaran keterampilan selama prosespembelajaran peserta didik menyelesaikan program pa-ket A, B dan C

3. Pelatihan kewirausahaan dilakukan bersamaan denganpembelajaran masing-masing paket.

4. Perintisan usaha peserta didik dapat dilakukan selamaproses pembelajaran paket A, B dan C

PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PRA-KOPERASI)

Alur Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan

PenyelengggaraDiksetara

MotivasiKewirausahaan

Pembentukan KelompokUsaha Bersama

Pemilihan CalonPengurus

PeningkatanPendapatan &KesejahteraanPeserta Didik

PesertaDidik

PenyusunanAD/ART

Menjalankanperintisan

usahabersama atau

mandiri

Membuat AturanMain Usaha dan

Organisasi

MenetapkanSimpanan Peserta

MenetapkanPengurus UB

Menentukan jenisUsaha Bersama

PelatihanManajemen

Usaha Bersama


I. INDIKATOR KEBERHASILAN

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pendi-dikan kesetaraan paket A, B dan C berbasis kewirausahaan iniadalah sebagai berikut:

1. Minimal 60% peserta didik mendapatkan penghasilan

2. Adanya usaha mandiri peserta atau kelompok usaha ber-sama

3. Peserta didik mampu mengembangkan modal usahanya

4. Berputarnya bantuan pembiayaan keterampilan sebagaimodal bergulir (revolving fund)

5. Lembaga penyelenggara mampu membina peserta didikkesetaraan berbasis kewirausahaan (membentuk pra-ko-perasi)

J. SISTEM REVOLVING FUND

Sacara umum pengembangan kewirausahaan peserta didikkesetaraan, untuk perintisan usaha maka dana yang ada dapatdigunakan untuk modal bergulir dengan sistem sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta didik secara mandiri atau berke-lompok dapat meminjam dari dana modal usaha sesuaidengan kelayakan usaha yang diajukan.

2. Peminjam mengembalikan dana sesuai dengan ketentuanyang disepakati dalam anggaran dasar.

3. Setiap peserta didik secara mandiri atau kelompok yangmeminjam modal usaha bersama melakukan perjanjianpenggunaan dana.

4. Pengembalian dana usaha ditambah dengan jasa yang be-

sarnya ditentukan oleh anggota (maksimal 2%).

5. Anggota yang meminjam apabila terlambat melakukanpelunasan sesuai dengan perjanjian dikenakan denda yangbesanya ditentukan anggota (maksimal 5%) dari pinjaman.

6. Seluruh pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prin-sip tertib, transparan, akuntabel dan terus bertambah.

K. PENGUATAN RINTISAN USAHA PESERTA MENGGUNAKANINKUBASI BISNIS

Untuk memperkuat kemampuan berusaha peserta didik pen-didikan kesetaraan, maka sistem inkubasi bisnis dapat dilaku-kan dengan langkah sebagai berikut:

1. Lembaga penyelenggara melakukan pendampingan mana-jemen, finansial, pasar, dan produksi untuk menjamin ke-berlangsungan program

2. Peserta didik terus melatih diri dan kelompoknya untukterus berusaha untuk memutar dana belajar usaha danmendapatkan keuntungan

3. Lembaga penyelenggara melakukan upaya untuk mendu-kung kemitraan usaha dengan pengusaha lokal yang telahjadi dengan model sub-kontrak, sub-agen, sub-selling(usaha plasma dan inti).

L. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan untuk penggunaanbantuan pembiayaan keterampilan dalam rangka melaksanakanpendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan (pra-koperasi)ini disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan program didaerah.


Documents

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Umum Tahun 2010.115225046