Upload
dinhhanh
View
260
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT
2013
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
REKAM JEJAK PERUBAHAN
A PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
1. Latar Belakang....................................................................................................... 1
2. Tujuan ................................................................................................................... 1
3. Ruang Lingkup....................................................................................................... 1
4. Landasan Hukum ................................................................................................... 2
5. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Pedoman .............................................. 2
6 Pengertian Umum dan Istilah ................................................................................. 2
B ORGANISASI ............................................................................................................. 4
1. Komposisi .............................................................................................................. 4
2. Pengangkatan dan Pemberhentian ........................................................................ 4
3. Persyaratan Keanggotaan ..................................................................................... 5
4. Kedudukan ............................................................................................................ 6
5. Waktu dan Masa Kerja ........................................................................................... 6
6. Remunerasi dan Fasilitas Kerja ............................................................................. 7
C TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG ..................................................... 8
1. Tugas dan Tanggung Jawab .................................................................................. 8
2. Wewenang ........................................................................................................... 11
3. Mekanisme dan Hubungan Kerja ......................................................................... 12
D RAPAT DAN PELAPORAN ...................................................................................... 15
1. Rapat Komite Audit .............................................................................................. 15
2. Pelaporan ............................................................................................................ 16
3. Penilaian Kinerja Komite Audit ............................................................................. 16
E STANDAR ETIKA ..................................................................................................... 17
1. Standar Etika ....................................................................................................... 17
PENUTUP .................................................................................................................... 18
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
REKAM JEJAK PERUBAHAN
Rekam jejak perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah sebagai
berikut:
Versi Tanggal Ringkasan perubahan Persetujuan
01-06/2013 5 Juni 2013 - Dewan Komisaris
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -1-
A PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance (GCG) memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris diwajibkan
membentuk Komite Audit. Selain itu, peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut juga
mewajibkan komite memiliki suatu pedoman dan tata tertib kerja yang akan menjadi
acuan anggota komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Dewan Komisaris PT Bank Panin, Tbk (selanjutnya disebut “PaninBank” atau “Bank”)
membentuk Komite Audit sebagai bentuk kepatuhan terhadap PBI tersebut dan juga
untuk mendukung tugas Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan dan evaluasi
atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern
terutama pada proses pelaporan keuangan serta penerapan Good Corporate
Governance (GCG). Di samping itu, Komite Audit diharapkan juga dapat membantu
Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan
Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham.
2. Tujuan
Pedoman Komite Audit ini disusun sebagai arahan yang menjelaskan tugas, tanggung
jawab serta kewenangan Komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ
pendukung Dewan Komisaris PaninBank.
Pedoman ini dimaksudkan agar Komite Audit dapat bekerja dengan lebih optimal
sehingga penerapan pengendalian intern dan GCG Bank dapat lebih efektif.
3. Ruang Lingkup
Pedoman Komite Audit mencakup organisasi Komite, pelaksanaan tugas dan
wewenang yang dimiliki anggota Komite, standar etika dan mekanisme rapat Komite
serta pelaporan kepada Dewan Komisaris.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -2-
4. Landasan Hukum
Pedoman Kebijakan ini disusun dengan referensi beberapa peraturan sebagai berikut:
4.1 Landasan Hukum RI
4.1.1 Undang Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4.2 Landasan Hukum BI
4.2.1 Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009
tentang Bank Umum.
4.2.2 Peraturan Bank Indonesia No. 08/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.
08/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance pada Bank Umum.
4.2.3 Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.15/15/DPNP tanggal 29 April
2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank
Umum.
4.3 Kebijakan Internal
4.3.1 Anggaran Dasar
4.3.2 Code of Corporate Governance
4.3.3 Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
5. Pengesahan, Peninjauan dan Perubahan Pedoman
5.1 Pedoman dan perubahannya harus mendapat persetujuan dan pengesahan oleh
Dewan Komisaris.
5.2 Pedoman dan Tata Tertib Komite Audit akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan
apabila diperlukan.
5.3 Setiap perubahan pedoman ini dilakukan oleh Komite
6 Pengertian Umum dan Istilah
6.1 Bank adalah PT Bank Panin, Tbk.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -3-
6.2 Dewan Komisaris adalah Komisaris dan Komisaris Independen Bank.
6.3 Direksi adalah Direksi Bank.
6.4 Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang
saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang
mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris
Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu
(cooling off) selama 1 (satu) tahun.
6.5 Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertanggung
jawab membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji pengendalian intern,
penyiapan laporan keuangan serta penerapan GCG.
6.6 Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan
untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset Bank, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6.7 Fraud Management Team (FMT) adalah tim yang berfungsi/ditunjuk/dibentuk
dan/atau ditetapkan oleh Manajemen Bank untuk melakukan penerapan atas
Kebijakan Anti-Fraud.
6.8 Pihak Independen adalah pihak di luar PaninBank yang tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
6.9 Pemilik Bank adalah Pemegang Saham termasuk di dalamnya adalah ultimate
shareholders.
6.10 Ultimate shareholders adalah perorangan atau badan hukum yang secara
langsung ataupun tidak langsung memiliki saham Bank dan merupakan
pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan
Bank.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -4-
B ORGANISASI
1. Komposisi
1.1 Komite Audit sekurang-kurangnya beranggota tiga orang dengan ketentuan
sebagai berikut:
1.1.1 Seorang Komisaris Independen;
1.1.2 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang
keuangan atau akuntansi; dan
1.1.3 Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum
atau perbankan.
1.2 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
1.3 Komposisi Komite Audit harus selalu disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan tidak adanya intervensi Pemilik Bank.
1.4 Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite
Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota
Komite Audit.
2. Pengangkatan dan Pemberhentian
2.1 Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi, berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
2.2 Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2.3 Ketua Komite berhak mengusulkan penggantian anggota Komite jika salah
seorang dari anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau
diberhentikan.
2.4 Dalam hal penggantian anggota Komite Audit, Ketua Komite Audit perlu
mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
2.5 Pengangkatan atau pemberhentian anggota Komite Audit wajib disampaikan
kepada Bapepam-LK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu,
Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam
website bursa dan/atau website Bank.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -5-
3. Persyaratan Keanggotaan
Persyaratan keanggotaan Komite dibagi menjadi persyaratan kompetensi dan
independensi. Persyaratan kompetensi merupakan keahlian maupun kapasitas yang
wajib dimiliki masing-masing anggota Komite. Persyaratan independensi merupakan
ketidakterikatan anggota Komite sebagaimana diatur dalam PBI, hal ini diperlukan
agar Komite dapat melakukan tugasnya secara obyektif dan tidak memiliki benturan
kepentingan.
3.1 Persyaratan Kompetensi
3.1.1 Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan
moral yang baik.
3.1.2 Anggota Komite Audit memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
peraturan-peraturan Bank Indonesia, Pasar Modal serta undang-undang
Republik Indonesia maupun peraturan lainnya yang terkait.
3.1.3 Anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian
keuangan atau akuntansi memiliki pengalaman kerja yang cukup sehingga
dapat memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi sekurang-kurangnya
pada area: pekerjaan audit intern dan ekstern; laporan keuangan;
pengendalian intern; dan penerapan GCG.
3.1.4 Anggota Komite Audit dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di
bidang perbankan atau hukum memiliki pengalaman kerja yang cukup
sehingga dapat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi sekurang-
kurangnya pada area: operasional Bank; rencana bisnis dan
pengembangan Bank.
3.2 Persyaratan Independensi
3.2.1 Anggota Direksi tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Audit.
3.2.2 Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite
paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
3.2.3 Anggota Komite Audit tidak berasal dari Kantor Akuntan Publik yang
menjadi Auditor Eksternal Bank, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak lain
yang memberi jasa audit, jasa non audit, jasa hukum dan/atau jasa
konsultasi lain pada Bank dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -6-
3.2.4 Anggota Komite Audit bukan orang yang memiliki wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan
kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh
Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
3.2.5 Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu
peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
3.2.6 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
3.2.7 Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
3.2.8 Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau
Pejabat Eksekutif yang berasal dari PaninBank dan tidak melakukan fungsi
pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank
yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah
menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan.
4. Kedudukan
Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara fungsional
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
5. Waktu dan Masa Kerja
5.1 Waktu kerja Komite disesuaikan dengan peraturan Bank dan kebutuhan Komite
atau berdasarkan perjanjian.
5.2 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan
Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih
kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Anggota Komite dapat dipilih
kembali setelah yang bersangkutan telah menjalani cooling off period.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -7-
5.3 Bagi anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota
Komite Audit, masa kerjanya sama dengan masa penunjukkannya sebagai
anggota Dewan Komisaris.
5.4 Penunjukkan dan berakhirnya tugas masing-masing anggota Komite Audit diatur
sedemikian rupa pada butir 5.2 sehingga tidak semua anggota yang
berpengalaman berhenti pada saat yang bersamaan untuk menjaga
kesinambungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.
5.5 Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi untuk memberhentikan
anggota Komite Audit sewaktu-waktu jika yang bersangkutan dinilai tidak
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
5.6 Anggota Komite Audit yang merupakan Pihak Independen dapat mengundurkan
diri sebelum masa kerjanya berakhir dengan mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
waktu pengunduran diri.
6. Remunerasi dan Fasilitas Kerja
6.1 Anggota Komite Audit diberikan remunerasi atas beban Bank yang besarannya
ditetapkan oleh Direksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau
Komite Remunerasi dan Nominasi.
6.2 Anggota Komite Audit mendapatkan fasilitas kerja sesuai dengan kebijakan Bank.
6.3 Anggota Komite Audit yang baru diangkat akan mendapatkan program
pengenalan/induksi mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan/atau hal-hal
terkait bisnis dan operasional Bank.
6.4 Anggota Komite Audit berhak mendapatkan program peningkatan kapasitas,
dengan persetujuan Dewan Komisaris.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -8-
C TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
1. Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam membantu tugas Dewan Komisaris,
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi
serta memberikan rekomendasi atas:
a. Pelaksanaan audit intern dan ekstern;
b. Pengendalian intern dan penyiapan laporan keuangan; dan
c. Kepatuhan dan penerapan Good Corporate Governace.
Di samping ketiga tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit wajib untuk:
a. Menyusun program kerja tahunan Komite Audit.
Program kerja dimaksud adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite
yang sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite
Audit beserta target kinerja. Program kerja ini wajib diserahkan kepada Dewan
Komisaris untuk ditelaah dan disetujui sebelum tahun buku Bank disahkan.
b. Mengevaluasi dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite apabila
diperlukan sesuai dengan perkembangan yang ada dan/atau terdapat perubahan
ketentuan dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.
c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Komite Audit.
e. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) berdasarkan kajian atas didasarkan pada independensi, ruang lingkup
penugasan, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -9-
1.1 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Pelaksanaan Audit Intern
dan Ekstern
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait
penerapan fungsi audit intern, maka sekurang-kurangnya Komite Audit
menjalankan hal-hal sebagai berikut:
1.1.1 Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit jangka panjang Satuan Kerja
Audit Intern (SKAI).
1.1.2 Mengevaluasi kecukupan rencana kerja audit tahunan SKAI.
1.1.3 Memantau bahwa dalam melaksanakan tugasnya, SKAI tidak mendapat
larangan atau pembatasan.
1.1.4 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil audit termasuk kertas
kerja audit (bila diperlukan) dan kinerja SKAI.
1.1.5 Memonitor kinerja SKAI dengan membandingkan rencana kerja audit
tahunan dengan aktual.
1.1.6 Memantau bahwa SKAI telah menjalankan fungsi audit dengan objektif,
independen dan memenuhi standar profesional yang berlaku.
1.1.7 Mengevaluasi Pedoman Komite Audit sekurang-kurangnya satu kali dalam
masa jabatannya, serta mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk
memperbaharui apabila diperlukan.
1.1.8 Mengevaluasi kecukupan metodologi audit SKAI, sekurang-kurangnya
satu kali dalam masa jabatannya, serta mengusulkan kepada SKAI untuk
memperbaharui apabila diperlukan.
Tim pengadaan Komite Audit
Menyusun
kerangka acuankerja
Mengundang KAP
yang telahterdaftar di Bank
Indonesia
Memeriksa dan
menyetujuikerangka acuan
kerja
Pemilihan akuntan publik dan kantor akuntan publik
Menganalisis dan
memberikanrekomendasi
Dewan Komisaris
Menyampaikan
usulan akuntanpublik dan KAP
kepada RUPS
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -10-
1.1.9 Mengevaluasi bahwa SKAI memiliki sumber daya yang memadai untuk
memenuhi pedoman audit intern dan melaksanakan rencana audit tahunan
maupun jangka panjang.
1.1.10 Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan
Satuan Kerja Audit Intern.
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait
penerapan fungsi audit ekstern, maka sekurang-kurangnya Komite Audit
menjalankan hal-hal sebagai berikut:
1.10.11 Mengevaluasi kriteria pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik.
1.10.12 Mengevaluasi cakupan audit dan hal-hal lain terkait dengan perencanaan
audit laporan keuangan.
1.10.13 Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
1.10.14 Memastikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menyampaikan
hasil audit dan management letter kepada PaninBank tepat waktu.
1.10.15 Mengkaji tambahan cakupan audit yang diajukan Bank atau Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik.
1.10.16 Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan
akuntan publik, hasil pengawasan Bank Indonesia maupun regulator
lainnya.
1.2 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Pengendalian Intern dan
Penyiapan Laporan Keuangan
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait
penyiapan laporan keuangan, maka sekurang-kurangnya Komite Audit
menjalankan hal-hal sebagai berikut:
1.2.1 Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti
laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
1.2.2 Menelaah laporan keuangan untuk meyakini kesesuaian penyajian dengan
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1.2.3 Meyakini bahwa laporan keuangan tahunan Bank disajikan secara wajar,
didasarkan pada materialitas dan risiko yang signifikan, serta bebas dari
salah saji material.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -11-
1.2.4 Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Bank.
1.2.5 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat
antara Manajemen dan Akuntan Publik dan KAP.
Dalam membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terkait
penerapan pengendalian intern, maka sekurang-kurangnya Komite Audit
menjalankan hal-hal sebagai berikut:
1.2.6 Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern melalui hasil pemeriksaan
SKAI maupun auditor ekstern, untuk meyakini bahwa Bank telah memiliki
rancangan pengendalian yang efektif serta kecukupan pengendalian intern
dalam memitigasi risiko-risiko yang signifikan, dalam rangka tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset Bank, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
1.2.7 Meyakini bahwa Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur akuntansi
dan memutakhirkan kebijakan dan prosedur tersebut untuk disesuaikan
terhadap standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
1.2.8 Mengevaluasi penghitungan estimasi yang signifikan, termasuk asumsi-
asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
1.2.9 Memberikan saran kepada Dewan Komisaris bila terdapat potensi
benturan kepentingan dalam pelaksanaan operasional Bank.
1.3 Tugas dan tanggung jawab Komite Audit terkait Kepatuhan dan Penerapan
Good Corporate Governace
Memantau kepatuhan bank dalam penerapan GCG sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2. Wewenang
2.1 Memperoleh akses secara penuh terhadap catatan atau informasi tentang
karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya.
2.2 Memperoleh akses untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan
Karyawan Bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -12-
internal, manajemen risiko, dan Akuntansi maupun pihak-pihak intern dan ekstern
lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank.
2.3 Menugaskan tenaga profesional untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik,
bilamana dipandang perlu, dengan beban Bank. Penugasan tenaga profesional ini
wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal Bank dan dengan dasar
penugasan yang jelas dalam hal jangka waktu, kompensasi maupun tugas dan
tanggung jawabnya.
2.4 Memiliki waktu untuk mendiskusikan pelaksanaan tugas audit intern dan ekstern
tanpa kehadiran manajemen. Hal ini termasuk memantau pelaksanaan
pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko.
2.5 Memiliki garis fungsional dengan SKAI sehingga dapat berkomunikasi langsung
dengan SKAI.
2.6 Memberikan rekomendasi atas rencana audit jangka panjang dan rencana kerja
audit tahunan SKAI.
2.7 Memberikan informasi kepada Fraud Management Team (FMT) untuk melakukan
investigasi atas adanya indikasi kelemahan pengendalian intern maupun
pelanggaran atas nilai-nilai, etika dan perilaku Bank.
2.8 Memberikan rekomendasi penunjukkan maupun pemberhentian Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan
Bank.
3. Mekanisme dan Hubungan Kerja
Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mekanisme kerja Komite Audit
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan penelaahan / evaluasi dokumen / informasi / kebijakan dan
pemantauan;
b. Menyelenggarakan Rapat intern;
c. Melakukan Rapat/Komunikasi dengan pihak terkait baik intern maupun ekstern;
dan
d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Agar Komite Audit dapat bekerja dengan lebih efektif, maka perlu untuk melakukan
koordinasi beberapa pihak, yaitu Akuntan Publik dan KAP, SKAI, Komite Pemantau
Risiko dan Manajemen.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -13-
3.1 Hubungan Kerja Komite Audit dengan Akuntan Publik dan KAP
Komite Audit berkomunikasi dengan Akuntan Publik dan KAP dalam hal rencana
dan cakupan audit laporan keuangan tahunan, kemajuan pekerjaan, temuan
hasil audit laporan keuangan Bank serta hambatan dalam pelaksaan tugasnya.
Menyediakan waktu untuk membahas rencana audit, pelaksanaan audit dan
tindak lanjut yang telah dilakukan manajemen atas management letter dari
Akuntan Publik dan KAP serta membahas laporan keuangan Bank.
3.2 Hubungan Kerja Komite Audit dengan SKAI
Komite Audit berkoordinasi dengan SKAI dalam hal evaluasi rencana kerja
tahunan, cakupan audit dan temuan hasil pelaksanaan audit intern Bank.
Menyediakan waktu untuk membahas pelaksanaan audit, temuan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan manajemen atas laporan audit intern.
Komite Audit dapat memberikan penugasan khusus, dengan persetujuan Dewan
Komisaris, agar SKAI melakukan audit khusus.
3.3 Hubungan Kerja Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko
Berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dalam hal penerapan
manajemen risiko di Bank termasuk kecukupan rencana mitigasi untuk risiko-
risiko yang signifikan. Komite Audit dapat memberikan penugasan khusus,
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan setelah berkoordinasi dengan Komite
Pemantau Risiko, agar SKAI melakukan audit khusus berdasarkan rekomendasi
Komite Pemantau Risiko.
Memberikan rekomendasi bagi Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil
temuan Akuntan Publik, eksternal auditor lainnya dan SKAI.
3.4 Hubungan Kerja Komite Audit dengan Manajemen
Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan terkait
dengan laporan fungsi kepatuhan dan penerapan GCG dalam operasional Bank.
Komite Audit dapat berkomunikasi dengan Tim Self Assessment CG terkait
Laporan Self Assessment CG Bank.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -14-
Berkoordinasi dengan direktorat lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan
pengendalian intern, penerapan GCG dan manajemen risiko, berdasarkan ijin
tertulis dari Dewan Komisaris.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -15-
D RAPAT DAN PELAPORAN
1. Rapat Komite Audit
1.1 Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, minimal
satu kali dalam tiga bulan sekurang-kurangnya untuk membahas:
1.2.1 Perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan dari Akuntan
Publik dan KAP;
1.2.2 Rencana kerja dan ruang lingkup SKAI;
1.2.3 Hasil audit SKAI dan pelaksanaan tindak lanjut manajemen;
1.2.4 Hasil pemantauan corporate governance;
1.2.5 Pembahasan mengenai pelaksanaan anti-fraud.
Jumlah rapat tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kepentingan dan
pertumbuhan bisnis Bank.
1.2 Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan apabila
sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% (limapuluh satu per seratus) dari jumlah
anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
1.3 Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan
baik serta ditandatangani oleh Ketua dan seorang anggota dan dapat diakses
oleh seluruh anggota Komite.
1.4 Apabila diperlukan, Komite Audit dapat meminta pihak lain untuk menghadiri
rapat/pertemuan dan memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan materi
rapat Komite.
1.5 Apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions) dalam rapat Komite wajib
dicantumkan secara jelas dalam berita acara rapat beserta alasan perbedaan
pendapat tersebut.
1.6 Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan
mengikat seluruh anggota Komite.
1.7 Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
1.8 Dalam hal anggota Komite Audit memiliki benturan kepentingan (conflict of
interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut
wajib diungkapkan dan dicatat dalam Risalah Rapat.
1.9 Komite Audit dapat meminta rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sesuai
kebutuhan, bila diperlukan.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -16-
1.10 Penyusunan dan pendokumentasian Risalah Rapat dilakukan oleh Komite.
2. Pelaporan
2.1 Membuat laporan periodik pelaksanaan kegiatan Komite Audit untuk diberikan
kepada Dewan Komisaris yang akan digunakan dalam rapat Dewan Komisaris
dengan Komite Audit.
2.2 Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan
dalam Laporan Tahunan Bank.
2.3 Dalam hal pelaporan hasil dari tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris,
Komite Audit menyerahkan laporan tersebut hanya kepada Dewan Komisaris
maksimal satu bulan setelah penugasan.
3. Penilaian Kinerja Komite Audit
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya 1
(satu) kali menjelang masa kerja Komite berakhir, baik secara kesatuan Komite
maupun individual.
Penilaian kinerja (key performance indicator - KPI) Komite Dewan Komisaris antara
lain sebagai berikut:
3.1 Pencapaian program kerja Komite;
3.2 Tingkat kehadiran dalam rapat Komite;
3.3 Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -17-
E STANDAR ETIKA
1. Standar Etika
1.1 Anggota Komite Audit wajib mematuhi Peraturan Perusahaan serta Pedoman
Etika dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
1.2 Anggota Komite Audit wajib bersikap profesional, yaitu memiliki komitmen untuk
melaksanakan tanggung jawab secara optimal dan mampu menyediakan waktu
yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
1.3 Anggota Komite Audit harus menjaga independensi, yaitu melaksanakan tugas
secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
1.4 Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang
diperolehnya sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
1.5 Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk
kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi
Bank.
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT
KAU/06/2013 (versi 01-06/2013) -18-
PENUTUP
Dengan berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ini, maka pedoman
sebelumnya tanggal 16 Juli 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.