13
i PENGATURANIDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Disusun Oleh: Agung Barok Pratama S311308001 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KONSENTRASI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2017

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

i

PENGATURANIDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Agung Barok Pratama

S311308001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2017

Page 2: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

ii

Page 3: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

iii

Page 4: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

iv

PERNYATAAN

Nama : Agung Barok Pratama

NIM : S311308001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul: “PENGATURAN IDEAL

PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XII/2013” adalah benar-benar

karya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi citasi dan ditunjukan

dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari

tesis ini.Selanjutnya untuk melanjutkan keaslian saya, dengan ini saya bersedia di-

upload atau dipublikasi website Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas

Sebelas Maret.

Surakarta, 20 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

Agung Barok Pratama

Page 5: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

v

MOTTO

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS. An Nahl [16] : 90)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka

menyerah."

(Thomas Alva Edison)

Bercita-citalah menjadi orang hebat, karna prosesnya akan menjadikan kita orang yang hebat.

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Page 6: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

vi

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XII/2013” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun moril sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Furqon H, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Supanto, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Hari Purwadi, S.H, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Ketua Tim Penguji Sidang Tesis.

5. Bapak Dr. Mohammad Jamin S. H, M. Hum, selaku Pembimbing I yang sudah meluangkan waktunya untuk bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Ibu Aminah S. H, M. H, selaku Pembimbing II yang sudah memberikan waktunya untuk bimbingan, arahan, dan masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

8. Bapak dan Ibu Staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebalas Maret Surakarta yang telah membantu kelancaran administrasi selama penulis menempuh perkulihan sehingga penyelesaian penulisan tesis.

9. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang

Page 7: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

vii

telah membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum bagi kelancaran tesis ini.

10. Ayah H. Alfussalam dan Umi Hj. Alfi Rahmah, yang telah memberikan kasih sayang melimpah dan segala hal dalam kehidupan penulis baik materiil maupun immateriil,

11. Istriku tercinta Anindya Aryu Inayati yang senantiasa menemani langkah dan memberi motivasi tuk terus maju, bidadari kecilku Ashima Zahiya Jinan serta saudarari-saudariku Dani Villa Yani, Assyifauzzahro dan Shofa Siti Rahmah yang selalu memberikan senyum semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Megister Ilmu Hukum 2013 Fakultas Hukum Universita Sebelas Maret (UNS) Surakarta khususnya teman-teman kelas konsentrasi Hukum Kebijakan Publik 2013.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat rahmat dari Allah SWT.Penulis sangat penyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 20 Februari 2017.

Agung Barok PratamaS311308001

DAFTAR ISI

Page 8: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

viii

HALAMAN JUDUL ......................................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..........................................................................iii

PERNYATAAN ...........................................................................................................iv

MOTTO .........................................................................................................................v

KATA PENGANTAR..................................................................................................vi

DAFTAR ISI ..............................................................................................................viii

DAFTAR TABEL .........................................................................................................x

DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................x

LAMPIRAN ..................................................................................................................x

ABSTRACT ...................................................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah................................................................................1

B. Rumusan Masalah .......................................................................................10

C. Tujuan Penelitian.........................................................................................10

D. Manfaat Penelitian ......................................................................................10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori Hierarki Norma Hans Kalsen.............................................12

B. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia ...............................................15

C. Teori Tujuan Hukum...................................................................................20

D. Pengertian Peninjauan Kmenbali ................................................................28

E. Sejarah Peninjauan Kembali .......................................................................30

F. Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali........................................................35

G. Acara Peninjauan Kembali .........................................................................38

H. Tugas, Wewenang, Fungsi dan Kekuasaan Mahkamah Agung..................41

I. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) .................................46

J. Asal Mula dan Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung ..................50

Page 9: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

ix

K. Mekanisme Pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung ..........................52

L. Sifatdan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi ............................................53

M. Penelitian Relevan......................................................................................54

N. Kerangka Berfikir .......................................................................................56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ...........................................................................................58

B. Bentuk Penelitian ........................................................................................59

C. Pendekatan Penelitian .................................................................................60

D. Sumber Bahan.............................................................................................61

E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................................62

F. Teknik Analisa data .....................................................................................62

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalamSistemPeraturan

Perundang-undangan di Indonesi ................................................................64

B. Kekuatan hokum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014.......75

C.Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 ............................................88

1. Peninjauan Kembali Pasca Putusan Makamah Konstitusi No. 34/PUU-

XI/2013 .....................................................................................................88

2. Analisis Terbitnya SEMA Nomor 7 Thaun 2014 .................................92

3. Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan

MK No. 34/PUU-XI/2013 ........................................................................97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...............................................................................................119

B. Implikasi....................................................................................................120

C. Saran..........................................................................................................121

Page 10: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

x

DAFTAR TABEL

Tabel I. .........................................................................................................................19

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. ....................................................................................................................58

LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014

ABSTRAK

Page 11: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

xi

Agung Barok Pratama, S311308001, 2017, Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam sistem peratiran perindang-undangan di Indonesia, mengetahui kekuatah hukumnya serta merumuskan pengaturan ideal Peninjauan Kembali perkara pidana pasca terbitnya putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan).Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan telaah kepustakaan (library research) dan pengumpulan informasi yang didapatkan dengan media internet (virtual research).Analisa data menggunakan metode deduktif.

Hasil Penelitian ini menunjukan: Pertama, berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedudukan SEMA bukan merupaka peraturan perundang-undangan melainkan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan; Kedua, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kekuatan mengikat SEMA hanyalah bentuk ketaatan subjek hukum yang menjadi sasaran dari SEMA tersebut, yakni lingkungan peradilan yang berada di bawah MA; Ketiga, Pengaturan Ideal PK perkara pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan PK harus disesuaikan dengan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, dengan formulasi: (1) Peninjauan Kembali atas peninjauan kembali dapat dilakukan dengan syarat limitasi sebagaimana tercantum pada Pasal 263 ayat 2 KUHAP; (2) Peninjauan Kembali atas putusan peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan ataupun menghentikan eksekusi; (3) menunjukan novum yang berbeda dengan novum yang dijadikan dasar pengajuan PK sebelumnya.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Page 12: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

xii

Agung Barok Pratama, S311308001, 2017, The Ideal Regulation of Judicial Review of Criminal Case after the Constitutional Court decision No. 34 / PUU-XII / 2013.Thesis: Law Science Master Study Program of Surakarta Sebelas Maret University.

This thesis discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34 / PUU-XII / 2013. The purpose of this thesis is to determine the position and strength of SEMA, SEMA particularly binding legal force No. 7 in 2014, as well as providing input idyllic setting in reviewing the criminal case after the publication of the decision of the Court 34 in 2013.

This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. Data collection techniques using literature study (library research) and the collection of information obtained by the internet media (virtual research). Analyze data using deductive method.

The results of this study showed that based on Law Number 12 Year 2011 on Regulations for Formation of Legislation and the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 271 / KMA / SK / X / 2013 on Guidelines for Policy Formulation Supreme Court of the Republic of Indonesia, SEMA was not laws -constitution but policy rules issued by the leadership of the Supreme Court justice to the whole range. SEMA No. 7 2014 does not have binding legal force, its binding strength of SEMA only for subject obedience law, which is the target of the SEMA, the courts under the Supreme Court. In other words, SEMA is only binding internally (within the judiciary under MA) does not bind the public, this implies that SEMA No. 7 2014 can not be relied upon by the judge to reject the applicant's request for PK filed either convict or their heirs. To realize an ideal regulatory application for review should be conducted, First, the MA should withdraw SEMA No. 7 of 2014 and regulations poured PK in various laws related to setting up the PK. Second, the next regulations of PK must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34 / PUU-X / 2013. By reformulating the (reform) on PK provisions: (1) Reconsideration on the review to be carried out on condition limitations as set forth in Section 263 subsection (2) Criminal Procedure Code; (2) Reconsideration of the decision reconsideration can not suspend or stop the execution; (3) showed a different Novum as the basis of the submission of the previous PK.

Keywords: Judicial Review, the Supreme Court Circular, Justice, Rule of Law, Supreme Court Decisions.

Page 13: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU … · F. Teknik Analisa data ... Ketiga, Pengaturan Ideal PK pidana adalah MA harus menarik kembali SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan pengaturan

13