Upload
rezki-wulandari
View
49
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KEWARGANEGARAAN. PARADIGMA SISTEM EKONOMI MUSTIKA
Citation preview
PARADIGMA SISTEM EKONOMI
A Pengertian Paradigm dan siytem Ekonomi
Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai kerangka pikir untuk melihat suatu
permasalahan. Pengertian paradigm berkembang dari definisi paradigma pengetahuan yang
dikembangkan oleh Thomas Kuhn dalam rangka menjelaskan cara kerja dan mengembangkan
ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu alam. Paradigm pengetahuan merupakan perspektif
intelektual dalam kondisi normal memberikan pedoman kerja terhadap ilmuwan yang
membentuk masyarakat ilmiah dalam disiplin tertentu. Paradigm ialah unit consensus yang
amat luas dalam ilmu pengetahuan yang dipakai untuk melakukan pemilahan masyarakat ilmu
pengetahuan (sub masyarakat) yang satu dengan masyarakat pengetahuan yang lain.
Paradigm juga membantu para ilmuwan dan teoritis intelektual untuk memandu ,
mengintegrasikan dan menafsirkan karya mereka agar terhindar dari penciptaan informasi yang
acak dan tidak beraturan.
Paradigma siytem ekonomi sangat bertentangan dengan kontras dengan paradigma
sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Sekularisme ini pula yang mendasari
paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan,
pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat.
Dalam system perekonomian yang berlainan ditandai oleh lembaga yang juga berlainan,
tapi suatu kumpulan lembaga tidak dapat membentuk suatu system perekonomian. Jelas dari
istilah “system” adalah sifat bahwa berbagai bagian dan komponen (unit dan agen ekonomi,
lembaga) tidak hanya saling berkaitan tetapi juga saling mempengaruhi sedemikian rupa
dengan suatu tingkat tertentu konsisten dan keeratan yang pasti. Dengan kata lain, sistem
harus suatu keseluruhan yang berfungsi walaupun dia tidak berfungsi dengan sempurna atau
menurut keinginan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian system ekonomi adalah suatu
aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi
untuk meraih suatu tujuan. Perbedaan mendasar antara sebuah system ekonomi dengan
system ekonomi lainnya adalah bagaimana cara system itu mengatur factor produksinya.
Dalam beberapa system, seorang individu boleh melihat semua factor produksi. Sementara
dalam system lainnya, semau faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan system
ekonomi di dunia berada diantara dua system ekstrem tersebut.
Mengenai system perekonomian Indonesia saat ini, melihat kenyataan seperti
banyaknya pengagguran, kaum pemodal semakin berkuasa, yang miskin semakin miskin,
eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial , dan seterusnya.
Pada kondisi masyarakat ini terjadi konsekuansi kita menganut ekonomi kapitalis,walaupun
pemerinta tidak secara gemblang menyatakan dalam system ekonomi liberal atau kapitalis
inilah yang sebenarnya dijalankan oleh pemerintah.
Berikut ini macam-macam system ekonomi yaitu:
sistem ekonomi kapitalis
Pengertian system ekonomi kapitalis adalah hak individu mutlak dan penuh terhadap
harta dan penggunaannya. Setiap individu mempunyai kebebasan serta hakpenuh dalam
mengambil manfaat atas hartasebagai alat produksi atau kekayaan sebagai alat produksi dan
usaha. Dalam sitem ekonomi kapitalis individu bebas melakukan pekerjaan sesuai dengan
keinginannya. Dengan demikian adanya kebebasan dalam melakukan tindakan ekonomi dan
persaingan antarpelaku ekonomi terjamin secara penuh untuk memperoleh mafaat sebesar-
besarnya bagi individuyang bersangkutan. Negara tidak berhak ikut campur tangan dan terlibat
langsung terhadap kebebasan tindakan ekonomi individu. Manusia bebas dalam berkreasi
secara optimal dalam melakukan produksi dan distribusi atau berusaha untuk memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri.
Dalam system ekonomi kapitalis, alokasi daya ekonomi menjadi tidak dapat optimal bagi
masyarakat karena adanya ketimpangan yang makin menajam antara kelompok usaha besar
dengan kelompok usaha kecil dan menengah. Hal ini dipicu oleh karakter yang khas didalam
system ekonomi kapitalis, yaitu: semangat bersaing antara peleku ekonomi sangat tinggi dan
kebersamaan sosial menjadi lemah di antara pelaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam system
ekonomi kapitalis, setiap individu mementingkan diri sendiri daripada masyarakat. Padahal
prinsip-prinsip pengolahan bisnis yang lebih professional justru harus memperhatikan
kepentingan pihak-pihak terkait dan saling mendukung untuk bermitra kerja dengan
lingkunganya. Jadi prinsip mengutamakan kepentingan diri sendiri di dalam system ekonom I
kapitalis justru mengalami reformasi atau penyesuaian yang cenderungan mengacu pda
aplikasi etika bisnis yang professional.
Kapitalisme juga dapat dikatakan sebagai suatu perkataan yang sering dipakai taoi
jarang diberikan batasan yang tepat untuk sementara biarlah kapitalisme diberikan batasan
sebagai suatu system ekonomi di mana kekayaan produksi terutama dilakukan untuk
penjualan. Perekonomian barat yang maju juga memuliki sektor yang di miliki oleh Negara baik
kecil maupun besar: ini dinamakan perekomian campuran.
Kapitalisme Yang masih Mudah
Pada masa permulaan kapitalisme, segi semangat yang sering mendapatkan penekanan
adalah semangat usaha, berani mengambil risiko, persaingan dan keinginan untuk
mengadakan inovasi. Tata niali yang memadai kapitalisme(terutama di Negara AngloSaxon)
adalah individualism, kemajuan material dan kebebasan politik. Para menulis seperti Weber dan
Sombart menekan rasionalisme sebagai suatu sikap yang membedakan kapitalisme dengan
abad sebelumnya. Dengan “rasionalitas” mereka maksudkan penempatan alat untuk mencapai
tujuan, terutama tujuan yang berbentuk keuntungan keuangan, menilai alternative dengan teliti
membuat catatan yang baik, segi negatifnya merombak tradisi. Sering juga dianggap bahwa
ideology kapitalisme yang msih muda adalah “Laissc z Faire tak ada campur tangan pemerintah
dalam kegiatan ekonomi, yang fungsinya terbatas sebagai penjaga malam” artinya semata-
mata pelindung jiwa dan kekeyaan dan pelaksanaan hukum. Negeri dengan kapitalisme yang
paling maju semenjak beberapa abad dan selama seperempat abad terakhir abad kesembilan
belas, ideology Lizzesz faire hanya terdapat dalam jangka waktu yang singkat., selama
setengah abad terakhir abad kesembilan belas.
Pertumbuhan kapitalisme, terutama industrialisasi oleh kapitalis, juga berarti melahirkan
kelas pekerja yang keras di Negara yang lebih maju. Sering berdesakan di daerah yang kotor di
kota-kota industry yang baru berkembang, jam kerja yang lama dengan upah yang rendah dan
dalam keadaan yang menyedihkan dan tidak sehat, kehilangan lembaga pengatur yang
terdapat di desa asalnya, dan untuk selama beberapa dekade disisikan sama sekali dari proses
politik – pekerja di eropa tak dapat diabaikan untuk keberhasilan kapitalisme dan juga merukan
persoalan sosial dan politik yang paling besar selama tingkat permulaan kapitalismae industry
ini. Untuk mereka dan diantara mereka, diilmahi oleh pemikiran intelektual, muncul ideology
dan gerakan politik yang radiakal, terutama sosialisme, untuk menantang susunan kapitalisme.
Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang
merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para
psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi.
Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-
komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih
menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa
ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar
harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya
bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.
Kapitalisme Masa Kini
Prospek kapitalisme kelihatannya tidak begitu cerahseluruh negaranya segera sesudah
berakhirnya perang dunia kedua. Memang benar bahwa kapitalisme yang telah memunkinkan
kemajuan yang mengagumkan dalam produktivitas dan kemakmuran material dalam abad ke
sembilan belas dan decade permulaan abad kedua puluh. Tapi kapitalisme juga dikaitkan
dalam pikiran banyak orang dengan perang yang mengerikan,konjungtur yang memuncak
dengan depresi dunia dalam tahun tiga puluhan, perbedaan pendapatan yang menyolok,
kolonialisme dan banyak ketegangan sosial. Bagi komunisme, tujuannya hanya dapat dicapai
melalui revolusi dan perang, yang dipercepat oleh ketidakmampuan kapitalisme untuk
mengatasi persoalannya sendiri.
Dalam dua dekade sesudah perang dunia kedua, kapitalisme tidak hanya membuktikan
kemampuan untuk bertahan yang lebih besar dari sebelumnya, baik di Negara industry yang
telah maju maupun di sejumlah Negara yang kurang maju. Munkin pada gambaran kapitalisme
yang paling menarik sesudah perang adalah keseimbangan politik ekonomi dan pengakuan
bersama dari dunia usaha (terutama usaha besar), pemerintah, serikat buruh di Negara-negara
maju. Dalam kebanyakan hal, pada pola hidup bersama ini harus ditambahkan dua gambaran
lainnya: pertanian dan usaha kecil keduanya menerobos pada gambaran ekonomi nasional baik
melalui saluran politik maupun melalui saluran ekonomi.
Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian
malah memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para
borjuis, yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi
perdagangan yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya
mulai melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat.
Oleh sebab itu, kini saatnya kita mengembangkan sebuah sistem ekonomi baru berbasis sektor
riil yang mampu menyediakan kebutuhan dasar dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia
di dunia secara adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sektor riil yang dimaksud mencakup:
(1) sektor primer (pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, dan
pariwisata); (2) sektor sekunder (industri pengolahan, manufakturing, dan pengemasan); dan
(3) sektor tersier (jasa transportasi, konstruksi, informasi dan komunikasi, pemasaran,
keuangan, jasa boga, restoran, perhotelan, industri kreatif, jasa konsultan, dan lainnya). Sejak
tahap perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi; ketiga sektor ekonomi itu
mesti menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi: penataan ruang wilayah untuk kawasan lindung dan
pembangunan; proteksi kawasan lindung; konservasi biodiversity; pemanfaatan sumberdaya
hayati secara lestari; penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan manufakturing ramah
lingkungan; pengembangan bioteknologi dan nannotechnology untuk peningkatan produksi
pangan, minuman, farmasi, dan industri lainnya; pengembangan dan penggunaan energi
terbarukan (seperi biofuel, energi surya, angin, panas bumi, energi arus pasang-surut, energi
gelombang laut, dan Ocean Thermal Energy Conversion) untuk secara gradual mengganti
energi fosil; pengendalian pencemaran lahan, perairan, dan udara (termasuk gas-gas rumah
kaca penyebab global warming); dan modifikasi bentang alam (landscape) serta konstruksi
prasarana dan sarana pembangunan harus sesuai dengan karakteristik dan dinamika alam.
Sistem Ekonomi sosialis
Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis
yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah
kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada
mekanisme pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah
mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat.
Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik
dari yang lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya,
mulai dari politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi yang
menjadi pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pandangan sosialis mulai nampak pada abad ke sembilan belas, mereka telah mati-
matian memerangi pandangan-pandangan ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah
akibat kedzaliman yang diderita masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa
kekeliruan yang terjadi di dalamnya.
Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat produksi adalah
milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.
Sebuah sistem yang menyediakan kebebasan yang cukup untuk semua orang untuk
melakukan kegiatan ekonomi tetapi dengan intervensi pemerintah. Pemerintah mengatur
berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama
yaitu listrik, air, telekomunikasi, energi, industri berat dan sumber pertanian. Pihak swasta
hanya mengontrol dan perdagangan-commerce memiliki kecil dan tidak penting.
Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama, filosofi ekonomi
sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan, perkembangan sosialisme dimulai dari
kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kam kapitalis atau kam borjuis mendapat
legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Inilah yang menjadikan Karl Marx mengkritik
sistem kapitalis sebagai ekonomi yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan.
Sistem ekonomi sosialis/terpusat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
Negara menguasai semua alat produksi
Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
Kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur pemerintah secara terpusat
Hak milik individu tidak diakui
Pemerintah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi
Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis, yang
natara lain sebagai berikut :
Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesya Berencana Delapan Tahun
1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan seluruh wilayah
( semesta ), namun belum sempat dilaksanakan.
Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Hal ini akibat dari nasionalisasi
perusahaan-perusahaan swasta Belanda sekitar tahun 1957. Beberapa perusahaan-
perusahaan hasil nasionalisasi adalah usaha penerbangan, perusahaan kereta api,
perusahaan Bus Damri, perusahaan pelayanan Pelni, perusahaan perdagangan yang
bergerak di bidang ekspor impor, perusahaan perbankan, perusahaan perkebunan dan
sebagainya. Oleh karena nasionalisasi tersebut, perekonomian Indonesia baik dalam
maupun luar negerinya dilaksanakan/dikuasai oleh perusahaan milik negara dan koperasi.
Ini tidaklah berarti swasta sma sekali tidak berperan. Katakanlah pada perdagangan
eceran dan perusahaan kecil serta koperasi. Pasar-pasar tradisional masih tetap berperan
dan meskipun lambat, terus berkembang.
Sistem perbankan, semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah
dinasionalisasi menjadi milik pemerintah , kemudian diubah menjadi sistem perbankan
Rusia. Ini dikerjakan dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu
nama dengan unit-unit tertentu.
Sistem Devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai
oleh negara-negara sosialis, yakni Exchange Control. Pda sistem ini tidak diperkenankan
mata uang asing (devisa) beredar di masyarakat. Semua devisa dimiliki oleh negara.
Devisa hasil ekspor, pinjaman/bantuan negara luar kepada Indonesiadan hasil devisa
lainnya yang masuk ke Indonesia harus diserahkan/dijual kepada negara. Kemudian
negara menjual devisa yang dimiliki nya kepada importir atau siapa saja yang
memerlukan devisa. Pemerintah menentukan kurs devisa dan oleh karena itu sistem
devisa seperti ini juga disebut sistem devisa dengan harga tetap ( fixed Exchange Rate )
atau juga disebut dengan sistem devisa dengan harga dipakukan ( pegged Exchange
Rate ). Harga barang dan jasa dalam negeri, waktu itu selalu mengalami kenaikan yang
akibatnya nilai rupiah selalu menurun. Sebelum pemerintah melaksanakan devaluasi
Rupiah, dengan adanya kenaikan harga harga umum didalam negeri, para eksportir
merasa enggan (disinsetif) untuk melakukan ekspor, karena mereka merasa dirugikan
disamping itu, para importer makin bergairah untuk mengirimkan barang, karena harga
devisa (dolar) yang tetap dan relatif rendah.
Implementasi dalam system ekonomi sosialis
Pada implementasi system ekonomi sosialis adalah menciptakan sikap batiniah dan
lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
Namun, di era reformasi ini kesadaran demikian tidak malah membangkitkan semangat
di kalangan pemerintahan untuk mencari alternatife system perekonomian yang manusiawi dan
berkeadilan sosial, justru sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami berbagai dentumen arus
neoliberalisme yang terwujud dalam trio deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi
perdagangan.oportunis para politisi dan penyelenggara negara terhadap Ekonomi Kerakyatan
akhirnya melahirkan ambivalensi dalam memproduksi kebijakan.
Sistem Ekonomi Campuran
Ada banyak mengenai pertanyaan tentang sistem ekonomi campuran mulai dari arti, ciri-ciri,
keuntungan dan kerugian dari penggunaan sistem ekonomi campuran. Dari pertanyaan teman-teman,
maka kami memberikan informasi tentang sistem ekonomi campuran dengan point-point pembahasan
seputar pengertian sistem ekonomi campuran, ciri-ciri ekonomi campuran,
keuntungan/kelebihan/kebaikan dan kerugian/kelemahan/keburuhkan dari sistem ekonomi campuran.
Pertama-tama pengertian sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran adalah
sistem ekonomi yang berjalan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam memecahkan
masalah ekonomi. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat,
dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
o Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
o Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan
berbagai kebijakan ekonomi.
o Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.
o Kebaikan sistem ekonomi campuran
o Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.
o Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
o Harga lebih mudah untuk dikendalikan.
o Keburukan sistem ekonomi campuran
o Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
o Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor
produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.
Adanya campur tangan dari pemerintah dalam negara yang menganut sistem ekonomi
campuran bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari
sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat
tertentu terhadap sumber daya ekonomi. Apabila kita cermati sebagian besar negara di
dunia tidak ada lagi yang menggunakan salah satunya.
Meskipun sistem ekonomi yang mereka tetapkan berpaham liberal, namun pada
kenyataannya masih ada campur tangan pemerintah, misalnya dalam hal pembuatan
undang-undang antimonopoli. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem
ekonomi campuran, berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonami campuran.
1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-
kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan
ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan
kepentinganumum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang
ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya
dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan
kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap
negara dalam mengatur sistem ekonominya tersebut
Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi
pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini
hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada
adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa
barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah
Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis.
Kebanyakan negara-negara menerapkan sistem ekonomi campuran seperti Perancis, Malaysia dan
Indonesia. Namun perubahan politik dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi, seperti halnya yang
dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, kehancuran komunisme juga mempengaruhi
sistem ekonomi soviet, dari sistem ekonomi terpusat (komando) mulai beralih ke arah ekonomi liberal
dan mengalami berbagai perubahan positif.
Sistem Ekonomi Pancasila
Ekonomi pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (instructional economics) yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai idiologi Negara yang kelima silanya, secara
utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas,
maka semua substansi sila Pancasila (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4)
kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan social, harus di pertimbangkan dalam model ekonomi yang
disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai
caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila.
Di era glabalisasi ini arus perubahan Negara-negara di dunia telah mengarah kepada homogenisasi
paradigma kehidupan, yaitu universalisasi liberalisme. Di bidang politik, demokrasi liberal telah menjadi
wacana utama, sedangkan di di bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme
global menjadi arus utama.
Indonesia ebagai Negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme
global seiring dengan perekonomian era Orde baru yang menjadikan paradigma pertumguhan ekonomi
(economic growth) menjadi panglima. Krisis devaluasi rupiah yang lantas menjelma menjadi krisis
moneter sepanjang 1997-1998 telah membutakan mata bahwa pondasi perekomomian Indonesia yang
dibangun atas dasar hutang luar negeri tidaklah kokoh. Namun, di era reformasi ini, kesadran demikian
tidak malah membangkitkan semangat di kalangan pemerintahan untuk mencari alternative system
perekonomian yang manusiawi dan berkeadilan sosial, justru sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami
berbagai dentumen arus neoliberalisme yang terwujud dalam trio deregulasi, privatilasi, dan liberalisasi
perdagangan.
Di sisi lain, muncul perkembangan menariok dengan wacanakannya system Ekonomi Pancasila yang
merupakan sistem ekonmi yang belandasan dan dijiwai spirit nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem ini
yang bisa dilacak dari ide-ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI. Senada dengan pesan pasal 33
UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia.
Disinilah perlunya menengok ulang pemikiran Adam Smith yang 17 tahun sebelum menulis karyanya
Inquiry Into Nature and Causes Of The Wealth of Nations (1776) yang kemudian menjadi “kitab suci”
ideology kapitalisme, telah menulis The teory of Moral Sentiments (1759). Di dalam karya terdahulunya,
terdapatlah ajaran asli Bapak Ilmu Ekonomi ini bahwa ekonomi sama sekali tidak lepas dari factor-faktor
etika. Dalam buku ini. Smith mencoba mengembangkan ilmu ekonomi yang tidak saja bermoral namun
jga mendesain aspek kelembagaannya. Dari sinilah keberadaan Ekonomi Pancasila parallel dengan
pemokiran Smith.
Menurut Boediono (mantan Menkeu RI), Sistem Ekonomi Pancasila dicarikan oleh lima hal sebagai
berikut :
1. Koperasi adalah sokoguru rekonomian nasional
2. Manusia adalah “economic man” social and religions man”
3. Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan kemerataan sosial.
4. Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyususnan perekonomian nasional yang tangguh.
5. Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi
dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang
dicerminkan dalam cita-cita koperasi.
Meskipun dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, namun ironisnya sistem perekonomian yang
selama ini berlangsung tidaklah bersumber darinya. Setelah dicengkrami sistem ekonomi komando di
era Orde Lama yang bercorak sosialisme, berikutnya perekonomian Indonesia menganut sistem
ekonomi pasar yang bercorak kapitalisme di era Orde Baru. Jeratan kapitalisme pun semakin menguat
seiring derasnya paham ekonomi neoliberal yang datang melalui agen-agen kapitalisme global seperti
World Bank dan IMF setelah Indonesia mengalami krisis moneter.
Dalam perjalanan republik ini, bisa dikatakan telah terjadi penelikungan sitem ekonomi nasional
sehingga Pancasila sebagai dasar Negara belum sepenuhnya menjiwai sistem perekonomian Negara ini,
baik oleh faktor eksternal yang dimotori oleh World Bank dan IMF maupun oeh faktor internal yang
bersifat neoliberal dan kalangan intelektual ekonomi dengan pemikiran-pemikirannya.
Dalam prakteknya, menurut Mubyanto (Kepala PUSTEK UGM), fakultas ekonomi sebagai gedung
pemikiran ilmu ekonomi telah menyumbsng 3 dosa dalam pengajarannya yang berperan memperparah
marginalisasi Ekonomi Pancasila, yaitu :
1. Bersiat parsial dalam mengajarkan ajaran ekonomi kalsik Adam Smith. Konsep Smith tentang Manusia
Sosial (homococius, tahun 1759) dilupakan atau tidak diajarkan, sedangkan ajaran berikutnya pada
tahun 1776 (manusia sebagai homoeconomicus) dipuja puji secara membabi buta.
2. Metode analisis deduktif dari teori ekonomi neoklasik di ajarkan secara penuh, sedangkan metode
analis induktif diabaikan. Hal demikian bertentangan dengan pesan Alfred Marshall dan gustave
Schmoler, dua tokoh ekonomi neoklasik, untuk memakai dua metode secara serentak laksana dua kaki.
3. Ilmu ekonomi menjadi spesialistis dan lebih iarahkan untuk menjadi ilmu ekonomi matematika.
Menurut Kenneth Boulding dalam Economic as A Sciense. Ilmu ekonomi dapat dikembangkan menjadi
salah satu atau gabungan dari cabang-cabang ilmu berikut : (a) ekonomi sebagai ilmu sosial (social
science); (b) ekonomi sebagai ilmu ekologi (ecological science); (c) ekonomi sebagai ilmu prilaku
(behavioral science); (b) ekonomi sebagai ilmu politik (political science); dan (f) ekonomi sebagai ilmu
moral (moral science).
Sebagai sebuah gagasan besar, Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi bukan-bukan, bukan
kapitalisme juga sosialime, menawarkan garapan berupa sistem perekonomian alternative yang bersifat
komprehensif integral bagi jutaan masyarakat Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa
sebagaimana termaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Sejak repormasi, terutama sejak SI-MPR 1998, menjadi populer istilah Ekonomi Kerakyatan sebagai
sistem ekonomi yang harus diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi yang demokrasi yang
melibatkan seluruh kekuatan ekonomi rakyat. Mengapa ekonomi rakyat bukan ekonomi rakyat atau
ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah karena kata ekonomi rakyat dianggap berkonotasi komunis seperti
di RRC (Republik Rakyat Cina). Sedangkan ekonomi Pancasila dianggap telah dilaksanakan selama Orde
Baru yang terbukti gagal.
Pada bulan Agustus 2002 bertepatan dengan peringatan 100 tahun Bung Hatta, UGM
mengmumkan berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) yang akan secara serius mengadakan
kajian-kajian tentang Ekonomi Pancasila dengan penerapan di Indonesia baik di tingkat nasional maupun
di daerah-daerah. Sitem Ekonomi Pancasila yang bermoral, manusiawi, nasionalistik, demokratis dan
berkeadilan, jika diterapkan secara tepat pada setiap kebijakan dan program akan membantu
terwujudnya keselarasan dan keharmonisan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.
Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sitem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada
(kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemeralatan sosial dalam kemakmuran dan
kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratais yang melibatkan semua orang dalam
proses produksi dan hasilnya dinikmati oleh semua warga orang dalam proses produksi dan hasilnya
dinikmati oleh semua warga masyarakat.
Aturan main sitem ekonomi Pancasila yang lebih ditekankan pada sila ke 4 (Kerakyatan yang
dipimpin olek hikmat kebuijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan) menjadi selogan baru yang di
perjuangakan sejak eformasi. Melalui gerakan reformasi banyak kalangan terhadap hukum dan moral
dapat dijadikan landasan pikir dan landasan kerja. Sitem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi
yang memihak pada dan melindungi kepentingan ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah
sub-sistem dari ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam akses kehidupan ekonomi yang
liberal.
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah
amandemen
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Dasar dari Sistem Ekonomi Pancasila adalah UUD 1945 Pasal 33 yang memuat ayat-ayat sebagai berikut.
Ayat(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh Negara.
Ayat(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipengaruhi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efesien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasam lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan UUD 1945, bentuk usaha yang memilih ikatan kekeluargaan dan paling sesuai dengan
masyarakat Indonesia ialah koperasi. Namun, tidak berarti bahwa semua uasah di Indonesia harus
dijalankan dalam bentuk koperasi. Begitu juga dengan bidang yang penting bagi Negara serta menguasai
hajat hidup orang banyak, tidak harus selalu dikuasai oleh Negara. Dalam perkembangannya, ada
beberapa bidang yang semula dikuasai oleh Negara, sekarang sudah mulai dikelola sebagian oleh
swasta. Contohnya di bidang stasiun televise. Dahulu, kita hanya mempunyai satu stasiun televise milik
pemerintah. Akan tetapi, sejak dihapusnya monopoli TVRI, berkembang stasiun-stasiun televise milik
swasta. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, kita memperoleh sumber informasi yang semakin luas.
Implementasi/penerapan pada system ekonomi pancasila yaitu:
Peranan Negara tetap penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian komando.
Seperti halnya peranan Negara, peranan swasta juga cukup besar meskipun tidak terlalu mendominasi,
seperti halnya di perekonomian liberal. Sistem Ekonomi Pancasila menyeimbangi antara peranan swasta
dan peranan pemerintah sehingga masing-masing dapat maju dan berkembang.
Sistem ekonomi tidak didomonasi dengan buruh (seperti sosialis) maupun modal (seperti kapitalis)
melainkan didasarkan atas asas kekeluargaan.
Produksi dikerjakan oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat.
Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk
menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Jika, dalam Sistem Ekonomi Pancasila harus dihindarkan system ekonomi liberal yang bebas maupun
system komando. System ekonomi yang liberal akan menyebabkan eksploitasi atau pemerasan kepada
manusia. Selain itu, dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan
kegiatan ekonomi hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan
mematikan sector swasta karena peran Negara yang terlalu besar.