Upload
dinhhanh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI
RENCANA AKSI KORSUP PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
DI PROVINSI GORONTALo
PAPARAN PROGRESS
SEKTOR KEHUTANAN
KONDISI EKSISTING KAWASAN HUTAN PROVINSI
GORONTALO• Luas Kawasan Hutan Provinsi
Gorontalo + 824.668 ha atau sekitar68 % dari Luas Daratan (± 1.221.544Ha)
• Provinsi Gorontalo dengan kondisikawasan hutan saat ini adalahtutupan lahan dengan tingkatdeforestasi ± 17% ;
• Potensi Hutan Produksi ± 340.000Ha, dengan peruntukanpemanfaatan Hutan yang telahdibebani Izin Usaha Pemanfaatanyatu IUPHHK-HTI dan IUPHHK-HTR)dengan luas ± 70.000 Ha atau 20 %
• Memiliki kawasan konservasi (TamanNasional, Cagar Alam dan SuakaMargasatwa,) dengan kekayaanSatwa dan Flora, salah satudiantaranya memiliki Satwaendemik yaitu Babi Rusa, Anoa
• Potensi Kawasan hutan lindungdalam pengelolaannya dapatuntuk untuk pemanfaatan JasaLingkungan dan ekosturisme.
NO FUNGSI LUAS (Ha)
1 HUTAN KONSERVASI (KSA/KPA) 196.653
2 HUTAN LINDUNG (HL) 204.608
3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 251.097
4 HUTAN PRODUKSI TETAP 89.879
5 HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI 82.431
JUMLAH 824.668
SEKTOR
KEHUTANAN
GERAKAN AKSI KORSUP
1. Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan danpenataan ruang dan wilayah admintrasi
2. Pelaksanaan Penataan Perizinan3. Perluasan wilayah kelola masyarakat4. Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan5. Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup dalam
Perlindungan Hutan
6. Membangun sistem pengendalian anti korupsi
SASARAN 1
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN
PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINTRASI
Penyelesaian Batas dan
Penetapan Kawasan Hutan
Penataan Wilayah
Kawasan Hutan ,
Ruang dan
Administrasi
RENCANA AKSI PENYELESAIAN PENGUKUHAN
KAWASAN HUTAN
N
O
RENCANA SASARAN PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Penyelesaian
pengukuhan kawasan
hutan dan penataan
ruang dan wilayah
administrasi
• Total panjang
batas kawasan
hutan 3.472,12
KM (batas luar
2.210,89 KM dan
batas fungsi
1.261,23 KM).
• Telah ditata batas
3.178,12 KM
(91,54%) dan
belum tata batas
294 KM (8,46%).
• Per Desember
2014: 91,66%
kawasan hutan
telah ditetapkan.
• Tata batas TA
2015
sepajang 132
Km dan TA
2016
sepanjang
162 KM
• Target
penetapan
kawasan
hutan sd TA
2015 :
96,69% dan
sd TA 2016 :
100%.
SASARAN 2
Pelaksanaan Penataan Perizinan
Penataan Usaha
Pemanfaatan pada
Wilayah Perizinan
1. Penataan Pemanfaatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
• 2 (dua) Izin IUPHHK-HTI
2. Penataan Pemanfaatan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
• 92 (Sembilan Puluh Dua) Izin IUPHHK-HTR
3. Pemanfaatan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
(IUIPHHK)
• 24 (Dua Puluh Empat) Industri Penggergajian
4. Izin Penggunaan Kawan Hutan
• 17 (tujuh belas) izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN
N
O
RENCANA SASARAN PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Pelaksanaan Penataan
Perizinan
• Telah Diterbitkan Surat
keputusan Menteri
Kehutanan an. PT. Gema
Nusantara jaya dan PT.
Gorontalo Citra Lestari
Sebanyak : 2 Izin - HTI
• Telah diterbitkan Surat
Keputusan Bupati atas Nama
Menteri Kehutanan sebanyak
92 IUPHHK-HTR
• Telah Terbit Izin Usaha
Industri primer Hasil Hutan
Kayu sebanyak 28 IUIPHHK
• Telah terbit Keputusan
Menteri kehutanan tentang
Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan sebanyak 17 Izin
• Melaksanakan
Pengendalian dan
pengawasan
IUPHHK-HTI
• Melaksanakan
Pengendalian dan
Pengawasan atas
IUIPHHK-HTR
• Melaksanakan
Pengendalian dan
pengawasan
terhadap Izin
Usaha Industri
• Melaksanakan
Pengawasan dan
Pengendalian Izin
Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
Penataan Wilayah
Kelola Masyarakat
Telah diberikan hak kelola untuk masyarakat sekitar hutan:
- Hutan Tanaman Rakyat : 8.765 Ha
- Hutan Kemasyarakatan : 3. 545 Ha
- Hutan Desa : 1095 Ha
Total keseluruhan : 13.405 Ha
Kelola Masyarakat yang diberikan oleh Pemegang izin Hutan
Tanaman Industri (PT.GCL dan PT.GNJ):
- melaksanakan Program agroforestry/ Tumpang sari
sebesar = 400 Ha.
- Melaksanakan Perekrutan untuk Tenaga Kerja lokal
dalam Rangka penanaman /pembibitan sebanyak =
2.154 Orang.
- Pelatihan/Bimbingan kelembagaan Kelompok Petani = 20
Kelompok
SASARAN 3
PERLUASAN WILAYAH KELOLA
MASYARAKAT
RENCANA AKSI KELOLA MASYARAKAT
N
O
RENCANA SASARAN PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Pelaksanaan Perluasan
wilayah kelola
Masyarakat
• Telah Melaksanakan
Sosialisasi dan pendampingan
kepada Masyarakat Sekitar
Hutan dalam rangka
Pembangunan Hutan
Tanaman Rakyat/Hutan
kemsarakatan dan Hutan
Desa
• Pemegang Izin PT.Gorontalo
Citra Lestari dan PT. Gema
Nusantara Jaya telah
menyediakan lahan untuk
kelola masyarakat berupa
sistem tumpang sari dalam
areal izin, perkerutan tenaga
kerja lokal dan bimbingan
Peningkatan SDM kepada
masyarakat lokal
• Tahun 2015
berada pada 2
Desa ( Desa
Tohupo-
Kabupaten
Gorontalo dan
Desa Padengo
Kab-Pohuwato
• Melaksanakan
Pengendalian
Terhadap
Pemegang Izin –
Hutan Tanaman
Industri untuk
menyediakan
lahan untuk
kelola
masyarakat
SASARAN 4
Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan
Penguatan terhadap
Penyelesaian Konflik
Kawasan Hutan
a. Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian
Konflik
b. Sosialisasi kepada Masyarakat Sekitar Hutan terutama
Pada Daerah Konflik Kawasan Hutan
RENCANA AKSI PENYELESAIAN KONFLIK
KAWASAN HUTAN
N
O
RENCANA
SASARAN
PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Penyelesaian
Konflik Kawasan
Hutan
• Dalam proses pembentukan Tim
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan Dan Pemanfaatan
Tanah (IP4T) oleh Kantor Pertanahan
• Desa-desa definitif yang berada dalam
kawasan hutan akan diakomodir
dalam usulan perubahan tata ruang
wilayah
• Pembentukan Tim Terpadu yang
melibatkan Unsur TNI,Polri, dan
Kejaksaan
• Telah dilaksanakan Sosialisasi kepada
Masyarakat Sekitar terutama pada
Daerah-Daerah Konflik Kawasan
Hutan khususnya rawan perambahan
hutan dan illegal logging
• Pemerintah
Provinsi Gorontalo
akan mendorong
penyelesaian
tenurial melalui
mekanisme kajian
Tim IP4T maupun
diusulkan dalam
usulan perubahan
tata ruang wilayah
• Rapat Koordinasi
dengan Kabupaten
Kota dalam rangka
pengendalian
Penyelesaian Koflik
• Melaksanakan
Pengawasan dan
Pengendalian
dengan efektifitas
Tim Terpadu
Penguatan Regulasi
dan Pencegahan
Perlindungan Hutan
a. Deseminasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Hutan
tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Perambahan Hutan
b. Pembentukan Tim Gabungan Operasi Perlindungan Hutan
c. Mobilisasi gelar operasi pengamanan dan perlindungan hutan
SASARAN 5
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
RENCANA AKSI INSTRUMEN LH DAN PERLINDUNGAN
HUTAN
N
O
RENCANA SASARAN PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Penguatan
Instrumen
Lingkungan Hidup
dalam Perlindungan
Hutan
• Sosialiasi Peraturan
Menteri Kepada
Masyarakat sekitar Hutan
tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan
Perambahan
• Operasi Pengamanan
Hutan Fungsional dan
Operasi Gabungan yang
Melibatkan Tim TNI, Polri
• Melaksakan
Pengawasan
dan
Pengendalian
terhadap
kesadaran
masyarakat
• Melaksanakan
Pengawasan
dan
Pengendalian
terhadap
daerah-darah
rawan illegal
logging dan
kebakaran
Hutan
Tata Kelola sisten
Penatausahaan dan
Perizinan
a. Pengendalian standart operasional (SOP) Sistem Peredaran Hasil
Hutan
b. Pengendalian standart operasional (SOP) Pemberian pelayanan
perizinan Penerbitan Industri Kayu
SASARAN 6
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN
KORUPSI
RENCANA AKSI INSTRUMEN LH DAN PERLINDUNGAN
HUTAN
N
O
RENCANA SASARAN PROGRESS TINDAK LANJUT
1. Membangun Sistem
Pengendalian
Korupsi
• Penyusunan Standart
Operasional sistem
Penatausahaan Peredaran
Hasil Hutan
• Penyusunan Standart
Operasional sistem
Pemberian Penerbitan Izin
Industri Kayu gergajian
• Melaksakan
Pengawasan
dan
Pengendalian
SEKTOR
PERTAMBANGAN
5 (LIMA) SASARAN KOORDINASI DAN SUPERVISI
1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan
2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha
pertambangan minerba
3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan
minerba
4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil
tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan
pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba
SASARAN 1
PELAKSANAAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
- 18 IUP YANG SUDAH CnC
- 8 IUP DALAM PROSES CnC- 12 IUP BELUM MENGAJUKAN PROSES CnC
IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI PROVINSI
GORONTALO- 2 KONTRAK KARYA
- 35 IUP EKSPLORASI LOGAM
- 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM- 1 IUP OPERASI PRODUKSI BATU GAMPING
No
.
Sasaran Bidang Minerba Tindak Lanjut Progress
1. Pelaksanaan penataan
izin usaha
pertambangan
1. Penyerahan Dokumen oleh Dirjen Minerba ESDM ke Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dan IPR
2. Melakukan Rekonsiliasi IUP dengan Mengundang SKPD Teknis Kabupaten/Kota yang mengurusi Pertambangan dan Minerba
3. Melakukan Evaluasi dan Verifikasi IUP Non CnC
dalam rangka evaluasi CnC
4. Rekomendasi Ke Dirjen Minerba bagi IUP yang telah memenuhi persyaratan CnC
5. Tindak lanjut BPKH
Gorontalo Penelaahan BPKH terhadap IUP dalam Kawasan Hutan
Jumlah IUP yang CnC
sebanyak 18 IUP
sampai dengan tahun
2014, tahun 2015 ada
8 IUP yang masih
dalam proses dari 36
IUP yang ada di
Provinsi Gorontalo
TARGET PENERIMAAN PNBP (IURAN TETAP ) TAHUN 2012-2015
- 35 IUP EKSPLORASI LOGAM Rp 23.787.503.520
- 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM Rp 70.400.000
REALISASI PENERIMAAN PNBP (IURAN TETAP) TAHUN 2012-2015
- 35 IUP EKSPLORASI LOGAM Rp 7.099.339.107
(29%)
- 2 IUP OPERASI PRODUKSI LOGAM Rp 47.974.873
(68.14%)
Catatan
1 US $ = Rp 11.000
SASARAN 2PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA
PERTAMBANGAN MINERBA
SASARAN 3,4 DAN 5
Belum dilaksanakan karena Pemegang
IUP Operasi Produksi belum
melaksanakan kegiatan operasi produksi
di lapangan
N
o.
Sasaran Bidang
Minerba
Tindak Lanjut Progress
2. Pelaksanaan
kewajiban keuangan
pelaku usaha
pertambangan
minerba
1. Evaluasi Gubernur terhadap kewajiban –kewajiban yang belum dilaksanakan pemegang IUP
2. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Bupati
dan Dinas Pertambangan di Kabupaten
Target penerimaan
negara terhadap
kewajiban
pemengang IUP
antara Iuran Tetap
atau Landrent
3. Pelaksanaan
pengawasan produksi
pertambangan
minerba
Poin 3,4,5
Belum dilaksanakan karena
2 (dua) Pemegang IUP Operasi Produksi
belum melaksanakan kegiatan di
lapangan
4. Pelaksanaan
kewajiban
pengolahan/pemurnia
n hasil tambang
minerba
5. Pelaksanaan
pengawasan
penjualan dan
TERIMA KASIH