Upload
dodung
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR:- KELAUTAN- PERTAMBANGAN- KEHUTANANAN & PERKEBUNAN
GERAKAN NASIONAL
TATA CARA PELAPORAN RENCANA AKSI GN-SDA OLEH PEMERINTAH PROVINSI
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
TUJUAN PELAPORAN?
Baseline data dan informasi
Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan rencana aksi
Bahan feedback perbaikan sistem
Ruang lingkup aktivitas pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, kehutanan dan perkebunan di setiap provinsi (kewenangan pemda dan masalah di setiap daerah)
Disiapkan oleh PIC GN SDA Pemda:• Kelautan : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
• Pertambangan : Dinas ESDM Provinsi
• Kehutanan dan Perkebunan: Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi
2
JENIS DAN WAKTU PELAPORAN
JENIS LAPORAN1. Laporan I:
• progres rencana aksi GN SDA (Pemerintah Provinsi) diisikan di dalam matriksrencana aksi – kolom Bukti Pendukung dan Penjelasan Pemda
2. Laporan II:• progres pelaksanaan kewajiban perizinan diisikan di dalam Tabel Monitoring
pelaksanaan kewajiban perizinan
WAKTU PELAPORAN: • Tahap I : 10 Maret 2015 (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan
kelautan)
• Tahap II: 10 Juni 2015 (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan kelautan)
• Tahap III: 10 Desember 2015 (kehutanan, perkebunan dan kelautan)3
REKAP RENAKSI DAERAH - PERTAMBANGAN
NO FOKUS AREA REKOMENDASIRENCANA
AKSIPEMDA
PELAPORAN RENAKSI PEMDA
1 Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 1 5
Laporan Berkala:
10 Mar 201510 Jun 2015
(Dari Gubernurditujukan kepada
KPK tembusanKESDM)
2Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
1 4
3Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4 18
4Pelaksanaan pengawasan pengolahan/pemurnianhasil tambang minerba
1 4
5Pelaksanaan pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang minerba
3 15
T O T A L 10 46
4
REKAP RENAKSI PUSAT-DAERAH-CSO - HUTBUN
NO FOKUS AREA REKOMENDASIRENCANA AKSI = 74 PELAPORAN
RENAKSI PEMDAPUSAT PEMDA CSO
1Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan
Ruang dan Wilayah Administratif3 20 7 2
Laporan Berkala:
10 Mar 2015
10 Jun 2015
10 Des 2015(Dari Gubernur
ditujukan kepada
KPK tembusan
KLHK dan Kemtan)
2 Penataan Perizinan Kehutanan dan Perkebunan 2 6 4 2
3 Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat 2 5 4 1
4 Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan 1 2 2 1
5Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam
Perlindungan Hutan2 4 0 0
6 Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi 6 9 3 2
T O T A L 16 46 20 8
5
REKAP RENAKSI PROVINSI – KELAUTAN
NO.FOKUS AREA REKOMENDASI
RENCANA
AKSI
PEMDA
INDIKATOR
OUTPUT PELAPORAN
1 Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut 4 6 6 Laporan Berkala
10 Mar 2015
10 Jun 2015
10 Des 2015
(Dari Gubernur
ditujukan kepada
KPK tembusan
KKP)
2 Penataan Izin 4 4 4
3 Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak 6 6 6
4Pemberian dan Perlindungan Hak-hak
Masyarakat5 5 5
TOTAL 19 21 21
6
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
LAPORAN I
Laporan Progres Pelaksanaan Rencana Aksi GN SDA
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA – KELAUTAN
8
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA –PERTAMBANGAN
9
LAPORAN 1 MATRIKS RENCANA AKSI GN-SDA –Kehutanan dan Perkebunan
Temuan Rekomendasi & TargetPenanggu
ngjawabInstansi Terkait Renaksi Indikator Output
Keterangan
(KPK & KemeLHK /Kemtan)
1 2 3 4 5 6STATU
S7
No DeskripsiN
oDeskripsi
Inst
ansiUnit Instansi Unit
N
oDeskripsi
N
o
.
Deskripsi
Tengg
at
Waktu
Bukti
Pend
ukun
g dari
PEM
DA
Penj
elas
an
(oleh
PEM
DA)
Verifi
kasi
(KPK
&
KemL
HK
/Kemt
an
O
PE
N
CL
OS
ED
I Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang dan Wilayah Administratif
1Tidak adanya
kepastian hukum
dalam kawasan
hutan dan ruang
bagi sektor
lainnya.
2Mendorong peran aktif pemerintah
daerah dalam proses pengukuhan
kawasan hutan, penataan ruang
dan batas wilayah administratif
termasuk menerima partisipasi
masyarakat
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
KemenLHK,
Kemendagri,
KemenAgraria
dan Penataan
Ruang,
Kementerian
Desa
Dtijen Planologi, Deputi
Pengaturan dan
Pengendalian Tanah,
Kanwil BPN, Kantah BPN
1
1
Membentuk Tim IP4T dengan
daerah dan mengumpulkan
informasi penguasaan tanah dalam
kawasan hutan (termasuk peta
penggunaan lahan, peta masy.
Adat)
(Lihat B.3.3.
B.3.4 B.6.2.
B.9.1. C.4.6.
NKB 12 K/L)
10
Maret
2015
10 Juni
2015
10
Desem
ber
2015
Target 2016: (1) Kawasan hutan
yang berkepastian dan
berkeadilan melalui penyelesian
penetapan kawasan hutan; (2)
Tercapainya kepastian hukum
dalam wilayah administrasi
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
Kemendagri,
Kementerian
Desa
Ditjen BPD 1
2
Menyusun Perda Pengaturan dan
Penetapan Masyarakat/Desa Adat
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
BIG, LAPAN,
Kemdagri
1
3
Mengumpulkan data dan informasi
serta menyelesaikan batas wilayah
administrasi (citra satelit resolusi
tinggi untuk kebutuhan pengukuhan
kawasan hutan dan pemetaan batas
wilayah administrasi, peta dasar
yang berkualitas untuk pengukuhan
kawasan hutan dan batas wilayah
administrasi)
(Lihat B.5.3.
B.6.2. C.1.4.
NKB 12 K/L)
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
Kemendagri,
BIG, LAPAN
Ditjen PUM, Itjen 1
4
Menyelesaikan batas wilayah
administrasi
(Lihat B.5.3.
NKB 12 K/L)
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
KemenLHK,
Kemendagri,
KemenAgraria
dan Penataan
Ruang
Dtijen Planologi, Deputi
Pengaturan dan
Pengendalian Tanah
1
5
Melakukan evaluasi hak-hak atas
tanah masyarakat dalam kawasan
hutan
(Lihat C.1.2.
NKB 12 K/L)
3Mendorong penertiban terhadap
penggunaan kawasan hutan oleh
usaha perkebunan dan
pertambangan tanpa izin
PE
MD
A
Guber
nur/Bu
pati/W
alikota
KemESDM,
KemTan,
Kemdagri,
KemLHK,
Ditjen Planololgi, Ditjen
Minerba, Ditjen Otda,
Ditjen Tata Ruang
2
8
Melakukan pengumpulan data dan
informasi penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan non
kehutanan dan pemenuhan
(Lihat A.2.6.
A.2.5. A.2.4.
A.3.10. NKB 12
K/L)
10
TATA CARA PENGISIAN
• Menggunakan format Matriks Rencana Aksi Pemda
• Mengisi kolom bukti pendukung dan penjelasan pemda (kolom 6)
• Kolom bukti pendukung diisikan nama file yang relevan dengan
setiap renaksi dan indikator output yang harus disubmit bisa satu
renaksi terdiri dari beberapa file sebagai bukti dari indikator output
• Penjelasan pemda diisikan progres pelaksanaan kegiatan sampai
saat ini, target rencana selesai, kendala yang dihadapi, dan alternatif
solusi
11
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
• Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan denganrencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR;WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll)
• Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi• Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa
dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
12
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
• Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan denganrencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR;WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll)
• Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi• Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa
dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
13
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
• Target utama: RZWP3K tersusun dan diintegrasikan denganrencana penggunaan ruang laut dan pesisir lainnya; mis: RTWR;WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; dll)
• Terdiri dari 4 rekomendasi; 6 rencana aksi• Indikator output: mengikuti setiap rencana aksi; dan berupa
dokumen yang akan disampaikan sebagai bukti pendukung
14
Fokus Area 1: Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
Indikator output renaksi 1 (IO Ren-1) : Laporan identifikasi kebutuhan data tematikBukti Pendukung: file daftar data yang dibutuhkan; sumbernya; tujuan data; sumberdaya yang dibutuhkan; dll
IO-Ren2: database informasi tematikBukti Pendukung: file blueprint database; printscreen database; penjelasan sistem data yang digunakan; link database(jika berbasis web), dll
IO-Ren3: Laporan rencana tata ruang Wilayah LautBukti pendukung: file laporan atau draft laporan disertai dengan shape data spasial ; urut2an pelaksanaan kegiatan; dlltergantung progres ;
IO-Ren4: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektorBukti pendukung: file WIUP; DLKR/DLKP, ALKI; RTRW; jika memungkinkan disertai dengan shape file data spasial
IO-Ren5: Laporan rencana penggunaan ruang laut lintas sektor berbasis spasialBukti pendukung: File Shp (shape file) data RZWPK yang sudah dioverlay dengan WIUP; DLKR/DLKP; ALKI; RTRW; dll
IO-Ren6: Laporan penggunaan ruang—program—anggaranBukti pendukung: RZWPK/ALKI/DLKRT/DLKP/RTRW yang dilengkapi dengan informasi program dan alokasi anggarandari APBD/APBN
Petunjuk : pada kolom deskripsi indikator output sama pada 3 renaksi lainnya
15
FOKUS AREA 2, 3, 4
• Penataan Izin: semua izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi,
terkait dengan penggunaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil jika
memungkinkan; izin yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota juga didata
ulang untuk mengantisipasi UU 23/2004
• Pelaksanaan kewajiban para pihak: terutama kewajiban pelaku usaha yang
menggunakan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
• Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat: hak-hak publik yang
dijamin oleh UU atau peraturan daerah setempat: misal hak atas akses
sempadan pantai; hak nelayan/pembudidaya ikan kecil; hak masyarakat
adat; dll sebagainya sesuai dengan kondisi masing-masing daerah
16
BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI
LAPORAN II
MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN
II. PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN - KELAUTAN
A. KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
1 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
2 SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan)
3 SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)
B. KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1 Izin Lokasi Reklamasi
2 Izin Pelaksanaan Reklamasi
C. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
1 Izin Lokasi Pemanfaatan
2 Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
D. KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
2 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya
E. KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
2 Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan
F. KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
1 Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
CATATAN:• Kewajiban setiap pelaku usaha dirinci berdasarkan jenis kegiatan
yang dilakukan dan persyaratan/kewajiban yang harus dimilikioleh setiap pelaku usaha.
• Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pelaku usaha disampaikan kepemberi izin/pemerintah/instansi (self assessment) yang melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disertai denganbukti-bukti pelaksanaan kewajiban tersebut.
• Pemberi Izin/Pemerintah melakukan verifikasi terhadappelaksanaan kewajiban pelaku usaha dan menetapkan status kepatuhan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha serta tindaklanjut atas pelaksanaan kewajiban tersebut.
• Peranan pelaku usaha : usulan kebijakan, pendidikan/kampanyeke masyarakat, corporate social responsibility, dll.
18
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan
Identitas Pemilik Identitas Kapal 1) SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
Nama
Perusah
aan/Per
orangan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alamat
Perus
ahaan
NPWP
Perusa
haan/P
eroran
gan
Nama
Pemilik
No.
KTP
Pemilik
Alamat
Pemilik
Nama
Kapal
Nama
Kapal
Sebelu
mnya
(Jika
Ada)
Jenis
Kapal
(Penan
gkap/P
engang
kut)
Tempat/
Nomor
Buku
Kapal
Tempat/
Nomor
Grosse
Akta
Keban
gsaan
Kapal
Tanda
Selar
Tanda
Penge
nal
Kapal
Panja
ng/LO
A
(Meter
)
Panj
ang
(Met
er)
Leba
r/B
(Met
er)
Dala
m/D
(Met
er)
Tonna
ge
Kotor
(GT)
Tonnag
e
Bersih
(NT)
Tempat
/Tahun
Pemba
ngunan
Call
Sign
Bah
an
Kap
al
Juml
ah
Palka
(Unit)
Kapas
itas
Palka
(m3)
Temp
eratur
Kapal
(oC)
Jenis
Alat
Penag
kapan
Ikan
Mesin
dan
Alat
Bantu
Merk
Mesin
Nomor
Mesin
Kekuata
n Mesin
(HP)
RPM
Pelab
uhan
Pangk
alan
Pelab
uhan
Singg
ah
No.
SIUP
Jenis
SIUP
Renc
ana
Usah
a
Surat
Ketera
ngan
Domisi
li
Usaha
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Memba
ngun,
Memiliki
, atau
Bermitr
a
dengan
UPI
Surat
pernyat
aan
kesedia
an
mematu
hi dan
melaks
anakan
semua
ketentu
an
peratur
an
perunda
ng-
undang
an
Surat
pernyataa
n
kebenaran
data dan
informasi
yang
disampaik
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. PT A ....
3. PT C
19
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
2) SIPI ( Surat Izin Penangkapan Ikan) 3) SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)Lapora
nPelaksanaan Kewajiban
Keuangan Pelaksanaan Kewajiban Terkait Operasional
Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan
Pelaksanaan Kewajiban Lingkungan
N
o.
SI
PI
Jeni
s
SIPI
Masa
Berla
ku
SIPI
Spesifi
kasi
Teknis
Alat
penan
gkapa
n Ikan
Gamb
ar
Renc
ana
Umu
m
Kapal
Data
Kapa
l
Recan
a
Target
Spesi
es
Penan
gkapa
n Ikan
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menerim
a,
Memban
tu
Kelancar
an
Tugas,
dan
Menjaga
Keselam
atan
Petugas
Pemanta
u
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjaga
Kelestar
ian
Sumber
daya
Ikan dan
Lingkun
gannya
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Mengisi
Log
Book
Sesuai
Ketentu
an
Peratur
an
Perund
ang-
undang
an
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menggun
akan
Nakhoda
dan ABK
Berkewar
ganegara
an
Indonesia
sesuai
Ketentua
n
Peratura
n
Perundan
g-
undanga
n
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupa
n
Memas
ang
dan
Menga
ktifkan
Trans
mitter
SPKP
Surat
Pernya
taan
Kapal
yang
Diguna
kan
Tidak
Tercan
tum
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melaku
kan
IUU
Fishing
Pelabu
han
Singga
h/Pang
kalan
WPP
No.
SIK
PI
Jeni
s
SIKP
I
Mas
a
Berl
aku
SIK
PI
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupan
Meneri
ma,
Memba
ntu
Kelanc
aran
Tugas,
dan
Menjag
a
Kesela
matan
Petuga
s
Peman
tau
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
mengg
unakan
satu
orang
tenaga
kualiti
kontrol
yang
memilik
i SKPI
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjag
a
Kelesta
rian
Sumber
daya
Ikan
dan
Lingkun
gannya
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Menggu
nakan
Nakhoda
dan ABK
Berkewa
rganegar
aan
Indonesi
a sesuai
Ketentua
n
Peratura
n
Perunda
ng-
undanga
n
Surat
Pernya
taan
Kesan
ggupa
n
Memas
ang
dan
Menga
ktifkan
Trans
mitter
SPKP
Surat
Pernyat
aan
Kapal
yang
Diguna
kan
Tidak
Tercant
um
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melaku
kan IUU
Fishing
Pelabu
han
Singga
h/Pang
kalan
Lapora
n
Produk
si/Pena
ngkapa
n/Peng
angkuta
n
Pemb
ayara
n
Kewaj
iban
PPP
Pemba
yaran
Kewaji
ban
PHP
Pemb
ayara
n
Kewaji
ban
Perpaj
akan
Pemba
yaran
Kewajib
an
Retribu
si
Daerah
Memba
ngun,
Memiliki
, atau
Bermitra
dengan
UPI
yang
telah
memiliki
Sertifika
t
Kelayak
an
Pengola
han
(SKP)
Meneri
ma,
Memb
antu
Kelanc
aran
Tugas,
dan
Menja
ga
Kesela
matan
Petug
as
Pema
ntau
Mengi
si Log
Book
Sesua
i
Keten
tuan
Perat
uran
Perun
dang-
undan
gan
Mengg
unakan
Nakho
da dan
ABK
Berkew
argane
garaan
Indone
sia
sesuai
Ketent
uan
Peratur
an
Perund
ang-
undan
gan
Mema
sang
dan
Meng
aktifka
n
Trans
mitter
SPKP
Kapal
yang
Digun
akan
Tidak
Terca
ntum
Dalam
Daftar
Kapal
yang
Melak
ukan
IUU
Fishin
g
Mengg
unaka
n Alat
Tangk
ap
Sesuai
denga
n yang
Tertera
dalam
SIPI
Berop
erasi
dala
m
WPP-
NRI
yang
suda
h
diteta
pkan
Kepe
milika
n
Doku
men
Untuk
Setiap
Trip
Penan
gkapa
n
(SLO;
SPB;
SIPI/S
IKPI;
dll)
Pend
aratan
Pada
Pelab
uhan
Pangk
alan
Sesua
i SIPI
dan
SIKPI
Pela
pora
n
Hasil
Tang
kapa
n
Penyam
paian
LKU
setiap
enam
bulan
yang
dilengka
pi
dengan
realisasi
investas
idan
permod
alan
Penya
mpaia
n LKP
Setiap
3
Bulan
Penya
mpaia
n
inform
asi
terkait
perbai
kan/do
cking
ke luar
negeri
kepad
a
syahb
andar
di
pelabu
han
perika
nan
Melakuk
an
tindaka
n
konserv
asi
terhada
p jenis
spesies
tertentu
yang
terkait
secara
ekologi
dengan
tuna,
yang
ditetapk
an oleh
RFMO
Melaku
kan
Tindak
an
Konser
vasi
Terhad
ap ikan
hasil
tangka
pan
sampin
gan
(bycatc
h)
Melak
ukan
tindak
an
konse
rvasi
terhad
ap
non
ikan
yang
tertan
gkap
secar
a
tidak
senga
ja
(incid
ental
catch)
Penghe
ntian
Penang
kapan
ikan
pada
waktu
penangk
apan
ikan
ditutup
dan
atau
wilayah
penangk
apan
ikan
yang
ditutup
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9019
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Izin Lokasi Reklamasi 2) Izin Pelaksanaan Reklamasi
Nama
Perusa
haan/P
erorang
an
No.
Akta
Perusa
haan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perusah
aan/Pero
rangan
Surat
Keterang
an
Penangg
ung
Jawab
Kegiatan
Surat
Izin
Usaha
Perdag
angan
Surat
Keteranga
n Domisili
Usaha
Bukti
Kesesuai
an Lokasi
Reklamas
i dengan
RZWP-3K
dan atau
RTRW
dari
instansi
yang
berwenan
g
Peta
Lokasi
Reklama
si
dengan
Skala
1:1.000
dengan
sistem
koordina
t lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Peta
Lokasi
Sumber
Material
Reklama
si
dengan
Skala
1:10.000
dengan
sistem
koordina
t lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Propos
al
Reklam
asi
Permo
honan
Izin
Lokasi
Reklam
asi oleh
Gubern
ur atau
Bupati
Walikot
a
kepada
Menteri
Dokum
en
Hasil
Pemeri
ksaan
Lapang
an
Nomor
Izin
Lokasi
Reklam
asi
Status
Hak
Tanah
Luasan
Rekla
masi
Surat
Ketera
ngan
Penan
ggung
Jawab
Kegiat
an
Fotoc
opy
Izin
Lokasi
Rekla
masi
Fotoco
py Izin
Lingku
ngan
Renca
na
Induk
Lokasi
Reklam
asi
Studi
Kelaya
kan
Dokum
en
Rancan
gan
Detail
Reklam
asi
Metode
Pelaks
anaan
dan
Jadwal
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Bukti
Kepemilik
an dan
atau
Penguas
aan
Lahan
Surat
Pernyata
an
Kesangg
upan
Untuk
Menjaga
dan
Menjamin
Keberlanj
utan
Kehidupa
n dan
Penghidu
pan
Masyarak
at
Surat
Perjan
jian
antara
Pemo
hon
dan
Pihak
Pema
sok
Materi
al
Fotoc
opy
Surat
Izin
Perta
mban
gan
dari
Daer
ah
Pem
asok
Mate
rial
Fotoc
opy
Izin
Lingk
unga
nUntu
k
Lokas
i
Sumb
er
Mater
ial
Surat
Permo
honan
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Kepada
Menteri
Dokum
en
Hasil
Pemeri
ksaan
Lapang
an
Nomor
Izin
Pelaks
anaan
Reklam
asi
Koordi
nat
Lokasi
Lokasi
Rekla
masi
Statu
s Hak
Tana
h
Luasa
n
Rekla
masi
Renca
na
Perunt
ukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1. PT A ....
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam
Pemberian Akses Kepada Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Reklamasi Dalam
Mempertahankan Mata Pencaharian
Pelaksanaan
Kewajiban Pelaksana
Reklamasi Terkait
Pemberian
Kompensasi/Ganti
Kerugian
Pelaksanaan
Kewajiban
Pelaksana
Reklamasi Terkait
Relokasi
Pemukiman
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana Reklamasi
Terkait Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pemberian
Akses
Masyaraka
t Untuk
Memanfaa
tkan
Sempadan
Pantai
Pemberian
Akses
Masyarakat
Menuju
Pantai
Dalam
Menikmati
Keindahan
Alam
Pemberian
Akses
Kepada
Nelayan
dan
Pembudida
ya Ikan
Dalam
Kegiatan
Perikanan
Pemberia
n Akses
Kepada
Pelayaran
Rakyat
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Kegiatan
Keagamaan
dan Adat di
Pantai
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Penangkapan
Ikan
Penyediaan
Lokasi dan
Prasarana
Untuk
Budidaya Ikan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Usaha
Kelautan dan
Perikanan
Lainnya
Penyediaa
n Mata
Pencahari
an
Alternatif
yang
Berkelanju
tan
Pemberian
kompensasi
sebagai
bentuk ganti
kerugian
(uang tunai)
Perbaika
n
Lingkun
gan
Penyedia
an
Pemukim
an
Penggant
i Yang
Layak
Pelengka
pan
Sarana
dan
Prasaran
a Pada
Lokasi
Pemukim
an
Penggan
ti
Pemberi
an
Fasilitas
Pendampi
ngan
Pelatih
an
Pembaya
ran
Kewajiba
n PNBP
Pembay
aran
Kewajiba
n
Perpajak
an
Pembay
aran
Kewajiba
n
Retribusi
Daerah
Pembay
aran
Kewajiba
n Pajak
Daerah
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
20
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Izin Lokasi Pemanfaatan 2) Izin Pelaksanaan Pemanfaatan
Nama
Perusaha
an/Perora
ngan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perusa
haan/P
erorang
an
Surat
Keteran
gan
Penang
gung
Jawab
Kegiata
n
Surat
Izin
Usaha
Perdag
angan
Status
Perus
ahaan
(PMA
atau
PMD
N)
Surat
Keteran
gan
Domisili
Usaha
Bukti
Kesesua
ian
Lokasi
Pemanf
aatan
dengan
RZWP-
3K dan
atau
RTRW
dari
instansi
yang
berwena
ng
Peta
Lokasi
Peman
faatan
denga
n
Skala
1:1.00
0
denga
n
sistem
koordin
at
lintang
(longitu
te) dan
bujur
(latitute
) pada
lembar
peta
PetaLokasi
Sumber
Material
Pemanf
aatande
ngan
Skala
1:10.00
0
dengan
sistem
koordin
at
lintang
(longitut
e) dan
bujur
(latitute)
pada
lembar
peta
Propo
sal
Pema
nfaata
n
Permo
honan
Izin
Lokasi
Pema
nfaata
noleh
Guber
nur
atau
Bupati
Waliko
ta
kepad
a
Mente
ri
Doku
men
Hasil
Pemer
iksaan
Lapan
gan
Nomor
Izin
Lokasi
Pema
nfaata
n
Status
Hak
Tanah
Luasa
n
Pema
nfaata
n
Surat
Ketera
ngan
Penan
ggung
Jawab
Kegiat
an
Fotoco
py Izin
Lokasi
Peman
faatan
Fotoco
py Izin
Lingku
ngan
Renca
na
Induk
Lokasi
Peman
faatan
Studi
Kelaya
kan
Doku
men
Ranca
ngan
Detail
Pema
nfaata
n
Metod
e
Pelaks
anaan
dan
Jadwa
l
Pelaks
anaan
Pema
nfaata
n
Bukti
Kepemil
ikan dan
atau
Pengua
saan
Lahan
Surat
Pernyat
aan
Kesang
gupan
Untuk
Menjag
a dan
Menjami
n
Keberla
njutan
Kehidup
an dan
Penghid
upan
Masyar
akat
Surat
Permo
honan
Pelaks
anaan
Peman
faatan
Kepad
a
Menteri
Doku
men
Hasil
Pemer
iksaan
Lapan
gan
Nomor
Izin
Pelak
sanaa
n
Pema
nfaata
n
Koordi
nat
Lokasi
Lokasi
Pema
nfaata
n
Status
Hak
Tanah
Luasa
n
Pema
nfaata
n
Renc
ana
Perun
tukan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1. PT A ....
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam Pemberian
Akses Kepada Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Pelaksana Pemanfaatan Dalam
Mempertahankan Mata Pencaharian
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana
Pemanfaatan Terkait
Pemberian
Kompensasi/Ganti
Kerugian
Pelaksanaan
Kewajiban Pelaksana
Pemanfaatan Terkait
Relokasi Pemukiman
Pelaksanaan Kewajiban
Pelaksana
PemanfaatanTerkait
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kewajiban Keuangan
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Memanfaatk
an
Sempadan
Pantai
Pemberian
Akses
Masyarakat
Menuju Pantai
Dalam
Menikmati
Keindahan
Alam
Pemberian
Akses
Kepada
Nelayan
dan
Pembudida
ya Ikan
Dalam
Kegiatan
Perikanan
Pemberian
Akses
Kepada
Pelayaran
Rakyat
Pemberian
Akses
Masyarakat
Untuk
Kegiatan
Keagamaan
dan Adat di
Pantai
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Penangkapan
Ikan
Penyediaan
Lokasi dan
Prasarana Untuk
Budidaya Ikan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Usaha Kelautan
dan Perikanan
Lainnya
Penyediaan
Mata
Pencaharian
Alternatif yang
Berkelanjutan
Pemberian
kompensasi
sebagai
bentuk ganti
kerugian
(uang tunai)
Perbaika
n
Lingkung
an
Penyediaa
n
Pemukima
n
Pengganti
Yang
Layak
Pelengkap
an Sarana
dan
Prasarana
Pada
Lokasi
Pemukima
n
Pengganti
Pemberi
an
Fasilitas
Pendamping
an
Pelatih
an
Pembayar
an
Kewajiban
PNBP
Pembayar
an
Kewajiban
Perpajaka
n
Pembayar
an
Kewajiban
Retribusi
Daerah
Pembayar
an
Kewajiban
Pajak
Daerah
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
21
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN BUDIDAYA PERIKANAN
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
Nama
Perusahaan/Peror
angan
No. Akta
Perusaha
an
Alamat
Perusahaa
n
NPWP
Perusahaa
n/Perorang
an
Surat
Keteranga
n
Penanggu
ng Jawab
Kegiatan
Surat
Keteranga
n Domisili
Usaha
Jenis
SIUP
No.
SIUP
Lokasi
Usaha
Renca
na
Usaha
Izin
Lokasi
Izin
Lingkunga
n
Surat
Pernyataa
n
Kebenaran
Data dan
Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. PT A
PELAKSANAAN KEWAJIBAN
2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya Pelaksanaan Kewajiban Operasional SIUP
Jenis
SIKP
I
No.
SIKPI
SIUP
AL
Gross
Akta
Kapal
Buku
Kapal
Surat
Ukur
Internasio
nal
Surat
Tanda
Kebang
saan
Kapal
Gamb
ar
Renca
na
Umum
Kapal
Surat
Perjanjian
Kerjasam
a
Pengangk
utan
Dat
a
Kap
al
Surat
Pernyataa
n Kapal
tidak
tercantum
dalam
daftar
kapal
yang
melakuka
n IUU
Fishing
Surat
Pernyata
an
kesanggu
pan
memasa
ng dan
mengaktif
kan
transmitt
er SPKP
Surat
Pernyata
an
Kebenar
an Data
yang
Disampai
kan
Paspor,
Buku
Pelaut,
dan Foto
Nakhoda
Rencan
a
Pelabuh
an Muat
dan
Pelabuh
an
tujuan
Kewajib
an
Keuang
an
Kewajiba
n
Operasio
nal
Kewajiba
n
Adminsitr
atif
Kewajib
an
Lingkun
gan
Kewajib
an
Lainnya
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
22
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan 1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan
Nama
Perusaha
an/Perora
ngan
No.
Akta
Perus
ahaan
Alama
t
Perus
ahaan
NPWP
Perus
ahaan
/Peror
angan
Surat
Keter
angan
Pena
nggun
g
Jawa
b
Kegiat
an
Surat
Keter
anga
n
Domi
sili
Usah
a
Nam
a
Sura
t Izin
No.
Sura
t Izin
Lok
asi
Usa
ha
Mak
sud
dan
Tuju
an
Nam
a
Ilmia
h
dan
Nam
a
Dag
ang
Jenis
(Kode
HS 10
Digit)
Jumlah/
Volume
dan
Spesifik
asi
Neg
ara
Asal
Sara
na
Pen
gan
gkut
an
Temp
at
Pema
sukan
/Tepa
t
Perun
tukan
Jadw
al
Pema
sukan
Sumb
er
Baha
n
Baku
Hasil
Perik
anan
Fotoc
opy
SKP
Fotoco
py
Sertifik
at
Pener
apan
HACC
P
Surat
Rekom
endasi
dari
Provins
i
Dokum
en
Analisi
s
Importa
si Ikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. PT A
2) Surat Izin Ekspor Hasil Perikanan PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Nama
Surat
Izin
No.
Surat
Izin
Loka
si
Usa
ha
Maks
ud
dan
Tujua
n
Nama
Ilmiah
dan
Nama
Dagang
Jenis
(Kode
HS 10
Digit)
Jumlah/V
olume
dan
Spesifika
si
Neg
araT
ujua
n
Sarana
Pengang
kutan
Tempat
Pengiri
man
Jadwal
Pengiri
man
Sumber
Bahan
Baku
Hasil
Perikana
n
Fotoc
opy
SKP
Fotoco
py
Sertifik
at
Pener
apan
HACC
P
Surat
Rekome
ndasi
dari
Provinsi
Dokum
en
Analisis
Eksport
Ikan
Kewaji
ban
Keuan
gan
Kewaji
ban
Operas
ional
Kewajib
an
Adminsi
tratif
Kewaji
ban
Lingku
ngan
Kewajib
an
Keseha
tan/Kes
elamat
an
Kewaji
ban
Lainny
a
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
23
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
No.
Identitas Perusahaan/Perorangan
Nama
Perusahaan/Perorangan
No. Akta
Perusahaan
Alamat
Perusahaan
NPWP
Perusahaan/Peroranga
n
Surat
Keterangan
Penanggung
Jawab
Kegiatan
Surat
Keterangan
Domisili Usaha
1 2 3 4 5 6 7
1. PT A
1) Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan PELAKSANAAN KEWAJIBAN
Jenis
SIUP
No.
SIUP
Lokasi
Usaha
Rencana
Usaha
Izin
Lokasi
Izin
Lingkungan
Surat
Pernyataan
Kebenaran
Data dan
Informasi
Kewajiban
Keuangan
Kewajiban
Operasional
Kewajiban
Adminsitratif
Kewajiban
Lingkungan
Kewajiban
Lainnya
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
24
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERIZINAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN
25
NO
NAMA PERUSAHAA
N
PROVINSI /
KABUPATEN/KOTA
NO DAN
TAHUN SK
LUAS WILAYAH (HA)
TAHAPAN KEGIATAN
TGL MULAITGL
BERAKHIR
STATUS NPWP
INDIKASI TUMDIH
KAWASAN HUTAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
KEWAJIBAN
ROYALTI
KEWAJIBAN LANDRENT
PELUNASAN KEWAJIBAN PNBP
PELUNASAN KEWAJIBAN
JAMREK
CnC Non-CnC ADA TIDAK ADA * TIDAK ADA TIDAK RPH RPH USD LUNASKURANG
BYRBELUM
BYRADA TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 PT. XYZPROV.
……/….… 13,590.00 EKSPLORASI
11/May/2009
11/May/2014
2PT. ABC
KAB./KOTA ….
…/…./…../……
1,686.00OPERASI
PRODUKSI3/Nov/2009 3/Nov/2011
3dstnya
NO
JUMLAH KEWAJIBAN
JAMINAN REKLAMASI
PELUNASAN KEWAJIBAN
PASCA TAMBANG
JUMLAH KEWAJIBAN
PASCA TAMBANG
PELUNASAN KEWAJIBAN
JAMINAN KESUNGGUHA
N
PELUNASAN KEWAJIBAN PAJAK
JUMLAH KEWAJIBAN PAJAK
LAPORAN REALISASI PRODUKSI (sejak awalproduksi)
LAPORAN REALISASI Penjualan
(sejak awalproduksi)
REKOMENDASI ETFASILITAS PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN
SPASIAL TUKS/TERSUS
STATUS PEMBERIAN
SANKSI
RPH USD ADA TIDAK RPH USD ADA TIDAK ADA TIDAK RPHVOLUME (MT)****
VOLUME (MT)****
ADA TIDAKADA
(SENDIRI/KERJASAMA) **
TIDAK ADA ** TIDAKADA**
*TIDAK
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1
2
3
dstnya
25
PELAPORAN KEWAJIBAN PERIZINAN HUTBUN
NO JENIS IZIN
A. KEHUTANAN1 IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE)
2 IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
3 IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH)
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPPKH Survey/Eksplorasi *
IPPKH Operasi Produksi/Eksploitasi
4 IZIN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN DESA, HUTAN TANAMAN RAKYAT
B. PERKEBUNAN1 IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)
26
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN
ALAM (IUPHHK-HA dan RE)
No.NAMA
IUPHHK-HA
SK IUPHHK-HA Luas Areal
Kabupaten
Pemenuhan
Kewajiban Tata Batas
RKU Berbasis IHMB RKT Terakhir Sertifikat PHPL
Nomor
TanggalBerakh
ir
Sesuai Izin
PHPL VLKNomor
SKTanggal
Areal Efektif
Nomor SK
Tanggal
LP-PHPL
Nomor Sertifik
at
Berlaku Mulai
Sampai dengan
Predikat
(Ha) (Ha) (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A.Provinsi Sumatera Barat
1
PT. Salaki Summa Sejahtera
413/Menhut-II/04
10/19/2004 48,420 48,420 -
Kep. Mentawai
1 SK. 138/VI-BUHA/2011
13/10/2011 35,939
PT. AyamaruCertification
27/A-SERT-PHPL/XI/2013
11/11/2013
10/11/2018
Baik
Sertifikat VLK Kinerja IUPHHK-HAPemenuhan Kewajiban
Finansial
LP-PHPLNomor
Sertifikat
Berlaku Mulai
Sampaidengan
KriteriaTanggal Bedah Kinerja
Manajemen
Akses Luasan PotensiJarak
AngkutKonflikLahan
Sosial LainnyaAction Plan
PSDH DR PNT *)LAIN-LAIN
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
27
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(IUPHHK-HTI)
No.NAMA
IUPHHK-HTI
SK IUPHHK-HTI Luas Areal
Kabupaten
PemenuhanKewaji
banTata
Batas
Pemenuhan Kewaji
ban Penanaman
RENCANA KERJA USAHA
RENCANA KERJA TAHUNAN Terakhir
Sertifikat PHPL
Nomor
Tanggal
Berakhir
SesuaiIzin
PHPL
VLK Nomor SK
Tanggal
Areal Efektif
Nomor SK
Tanggal LP-PHPLNomor
SertifikatBerlakuMulai
Sampaidengan
Predikat
(Ha)(Ha)
(Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19A. Provinsi Riau
PT. ........
Sertifikat VLK Kinerja IUPHHK-HTIPemenuhan Kewajiban
Finansial
LP-PHPLNomor
SertifikatBerlaku Mulai
Sampai dengan
KriteriaTanggal
Bedah KinerjaManajemen Akses
Luasan
Potensi
Jarak Angku
t
Konflik
LahanSosial
Lainnya
Action Plan
PSDH DR *)PNT *)
LAIN-LAIN
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39
28
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH (1)
No Uraian Keterangan1. Susunan pengurus perusahaan
(instansi/badan usaha/yayasan)
Nama Direktur, Nama Direksi , Nama Komisaris
2. Kantor Pusat, Kantor Cabang Alamat, No. Telpon, No.Fax, Email
3. No NPWP Perusahaan, Terdaftar (tgl/bln/thn), berlaku hingga (tgl/bln/thn)
4. No. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya Tanggal
5. Kepemilikan Saham (untuk Badan Usaha) Nama, Persentase, Kewarganegaraan, No. NPWP, No. NIK / No. Paspor (*WNA), berlaku hingga (tgl/bln/thn)
6 Nilai Investasi No Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, No Persetujuan Rencana Kerja Tahunan dan Teknik Lingkungan
7. Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) :Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Rehabilitasi dan Reklamasi Pertambangan (GANISPHPL-REHAREKTAM):Tenaga Teknis Pengelola Hutan Produksi Lestari Kelola Sosial (GANISPHPL-KESOS) :Policy Advisor Bidang Kehutanan:
- Nama & No Telpon - No SK/Kontrak Penunjukan
8. Penyerapan Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja tetap, Jumlah tenaga kerja kontrak
I. Data Pemegang Izin
No Uraian Keterangan
1. IUP Eksplorasi / IUP Operasi Produksi / Perizinan/Perjanjian Lain
Jenis (PKB2B/KK/Lainnya...)(*coret salah satu): - Komoditas, Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
2. Rekomendasi Bupati Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
3. Rekomendasi Gubernur Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn), Luas, Lokasi
4. AMDAL/UKL/UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenangIzin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
Nomor, Tanggal, berlaku hingga (tgl/bln/thn)
II. Data Perizinan IPPKH
29
LAPORAN II: TABEL MONITORING PELAKSANAAN KEWAJIBAN IPPKH (2)
No Uraian Keterangan1. Reklamasi Luas Areal dibuka (ha), Luas Areal direklamasi (ha)
2. RevegetasiLuas (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam; Kesehatan Tanaman (berdasarkan hasil verifikasi BPDAS-PS)
3. Reboisasi Lahan KompensasiLuas penanaman (ha); Nama Jenis Tanaman Lokal, Fast Growing; Jumlah Tanaman (Batang); Jarak Tanam
4. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Objek Pinjam Pakai untuk Pertambangan, Obyek pinjam pakai bukan pertambangan
5. Penanaman di wilayah DASDalam Kawasan(Ha): Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi; Luar Kawasan(Ha): Luas (Hutan Kota), Luas (Tahura), Luas (APL Lindung); Nama Jenis Tanaman, Jumlah Tanaman (Batang)
6. Pemenuhan Kewajiban Laina. Tata Batas Pemeliharaan batas IPPKH (km)
b.PSDH-DR-Nilai Tegakan-Nilai Investasi; Fasilitas Penggunaan Bersama
Tahun sebelumnya.....; Tahun sekarang .....
c. Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan masyarakat: Tujuan, Jenis kegiatan, Stakeholders, Lokasi, Jumlah anggaran, Hasil
d. Perlindungan HutanPerlindungan Hutan: Marka (rambu/papan pengumunan), Menara Pemantau, Patroli Bersama
e.Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi dan atau Hutan Lindung
Pengamanan Kws. Htn Konservasi &/ Htn Lindung: Nama Kelompok Hutan, Menara Pemantau, Patroli Bersama, Berkoordinasi dengan
f. Kemudahan bagi AparatMemberikan kemudahan bagi aparat untuk melakukkan monev: Instansi, Kegiatan/Tujuan, Frekuensi
III. DATA KEWAJIBAN
30
NO.
DATA PERUSAHAAN
KABUPAT
EN
PEMBERI
IUP
IUP-B/IUP-
P/IUP
NO/TGL
KOMODITASLUAS
(Ha)
TITK
KORDIN
AT IZIN
NO HGU
LUAS (HA)
NAMA
PERUSAHAANNPWP ALAMAT
NO.
AKTE
PENDIRI
AN
NO. AKTE
TERAKHI
R
NAMA
PEMEGA
NG
SAHAM
NAMA
PENGUR
US
GRUP
PERUSA
HAAN
KEBUN
INTI
KEBUN
MASYARA
KAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
REALISASIUNIT
PENGOLAHAN
PENGENDALIAN
KEBAKARANPENGENDALIAN OPT KEMITRAAN
PENER
APAN
AMDAL,
UKL &
UPL
PENYAMPAIA
N PETA
DIGITAL
LOKASI IUP-
B/IUP
PELAPOR
AN KE
PEMBERI
IZIN 1
TAHUN
SEKALI
PENYELES
AIAN
PROSES
PEROLEHA
N HAK
ATAS
TANAH
KELAS
KEBUN
PERMASALA
HAN
KEBUN
INTI
KEBUN
MASYA
RAKAT
UNITKAPAS
ITAS
PROD
UKSDM
SARAN
A &
PRASA
RANA
SISTEM
PEMBUKAAN
LAHAN TANPA
BAKAR &
PENGENDALIA
N KEBAKARAN
SDM
SARAN
A &
PRASA
RANA
SISTEM
PENGEN
DALIAN
OPT
PEKE
BUN
KARYA
WAN
MASYA
RAKAT
SEKITA
R
DITJEN
BUNBIG
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
LAPORAN II: TABEL MONITORING PENERIMA IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP-B, IUP-P, DAN IUP)PROVINSI ..........................
31
TATA CARA PENGISIAN
• Mengisi setiap kolom yang ada pada file format
tabel pelaporan izin
• Setiap tabel kewajiban dimulai dari daftar nama
perusahaan/perorangan pemegang izin
• Setiap jenis izin, memiliki kolom masing-masing
sesuai dengan jenis kewajiban
32
CONTOH
• Tabel Monitoring Pelaksanaan Kewajiban
Perizinan di Bidang Perikanan Tangkap
- Terdiri dari 90 kolom
- Mencakup identitas perusahaan/perorangan sampai
dengan pelaksanaan kewajiban lingkungan
- Diisikan setiap kolomnya sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya jika tidak ada data dituliskan saja di
dalam setiap kolom
33
PENYAMPAIAN LAPORAN
NO. Pelaporan
KPK KEMESDMKLHK/
KEMTANKKP
PERTAMBANGAN
ABDUL AZIZ SUHENDRA: 0811-
990210
KEHUTANAN/PERKEBUNAN
M.IBNUSSOIM:0852-13472703
KELAUTAN
DWI INDRIASTUTI:0813-86317923
M. Dwinugroho0813-49196731
KLHK: Kustanta Prihatno
0812 9421 431
KEMTAN: MIDIATI 0813-17605826
ONO JUARNO 0877-81773050
1Softcopy ke KPK dan KESDM/KLHLK/KEMTAN/KKP
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected]
m
2
HARDCOPY berserta suratPengantarGubernur/Wagub/Sekda/Kadinas dan dokumenpendukung
Deputi Bidang Pencegahan Dirjen MinerbaDirjen
Planologi/DirjenPerkebunan
Inspektur Jenderal
Bahan-bahan dapat diunduh di
http://acch.kpk.go.id/gn-sda34