PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN …etheses.uin-malang.ac.id/1975/8/09510081_Bab_4.pdf · 4.1.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kabupaten ... c. Pembinaan terhadap

59

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

Seluruh pendapatan yang ada di Kabupaten Tulungagung

sebelumnya yang mengurusi adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Namun terlalu besarnya beban

lingkup dari DPPKAD Kabupaten Tulungagung membuat pengelolaan

dalam hal pendapatan menjadi kurang diperhatikan.

Mengingat hal tersebut dan diperlukannya perhatian lebih untuk

mengoptimalkan potensi perekonomian Kabupaten Tulungagung yang dapat

dijadikan sumber pendapatan daerah, maka pada tahun 2008 berdirilah

Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. Dengan berdirinya Dinas

Pendapatan Kabupaten Tulungagung, pendapatan daerah Kabupaten

Tulungagung diharapkan semakin meningkat khususnya dari PAD. Karena

fokus Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sendiri adalah pada PAD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16

Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka

terbentuklah susunan organisasi Dinas Pendapatan. Kemudian untuk

menindak lanjuti Perda Nomor 16 Tahun 2011 tersebut, Bupati

Tulungagung mengeluarkan Peraturan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.

60

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

1. Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

Mewujudkan Dinas Pendapatan sebagai kontributor pemenuhan APBD

dibidang pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menuju

kemandirian keuangan daerah.

2. Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

a. Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan

asli daerah.

b. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perpajakan daerah

dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.

c. Meningkatkan profesionalisme SDM apartur untuk menuju

kemandirian keuangan daerah.

4.1.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Tulungagung No. 47 Tahun 2011 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung,

sebagai berikut:

1. Kedudukan

a. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.

b. Dinas Pendapatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris

daerah.

61

2. Tugas

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

sebagi berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

4.1.1.4 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 47 Tahun 2011

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten

Tulungagung, susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala dinas, mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta

merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan. Dalam

melaksanakan tugas kepala dinas pendapatan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan dinas.

62

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan

daerah.

c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis daerah.

d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

rumah tangga dinas, penyusunan program dan perencanaan dinas serta

pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana dinas.

3. Sub bagian umum, mempunyai tugas:

a. Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan

dinas, keprotokolan, rumah tangga.

b. Melakukan tatausaha dan administrasi kepegawaian.

c. Menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan

ketatalaksanaan dinas.

d. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.

e. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas:

a. Melakukan tatausaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan.

63

b. Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan

administrasi barang.

c. Melakukan pembayaran gaji pegawai.

d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

5. Sub bagian bina program, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan

dinas.

b. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program

dan kegiatan dinas.

c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

6. Bidang pendataan dan penetapan, mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pendataan dan

penilaian, penetapan dan pelayanan dan pegolahan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas bidang pendataan dan penetapan mempunyai

fungsi:

a. Merumuskan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak,

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

64

b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib

retribusi, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak

dan retribusi serta penilaian lokasi/ lapangan.

c. Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.

d. Penghitungan dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan

daerah lainnya.

e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat

perpajakan dan retribusi berkaitan dengan pendaftaran, pendataan

dan penetapan.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

7. Seksi pendataan dan penilaian, mempunyai tugas:

a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran/

SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi.

b. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dan

retribusi daerah.

c. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak dan retribusi daerah.

d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

8. Seksi penetapan dan pelayanan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penghitungan, penetapan secara jabatan dan

penetapan tambahan pajak/ retribusi serta menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD).

65

b. Melakukan pelayanan validasi surat setoran BPHTB.

c. Melakukan pelayanan pengaduan dibidang pajak, retribusi daerah

dan pendapatan daerah lainnya.



9. Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas:

a. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib

retribusi.

b. Memberikan kartu pengenal NPWPD dan Nomor Pokok Wajib

Retribusi Daerah (NPWRD)

c. Mengolah data formulir pendaftaran/ SPOP PBB, menerbitkan dan

mendistribusikan SPPT PBB ke wajib pajak.



10. Bidang pembukuan dan pelaporan, mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan

penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugas bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai

fungsi:

a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak dan retribusi kedalam

daftar jenis pajak dan retribusi serta DHKP PBB.

66

c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda

berharga.

d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

11. Seksi pembukuan penerimaan, mempunyai tugas:

a. Menerima dan mencatat tembusan semua SKPD/ SKRD serta

DHKP.

b. Melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah.

c. Melakukan penghitungan tunggakan pajak, retribusi daerah dan

pendapatan lainnya.



12. Seksi pembukuan benda berharga, mempunyai tugas:

a. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda

berharga.

b. Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.

c. Melakukan monitoring, pembinaan pembukuan benda berharga.



13. Seksi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

a. Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah.

67

b. Memberikan peringatan/ teguran kepada UPTD dan satuan kerja

perangkat daerah atas keterlambatan penyampaian laporan

pendapatan daerah.

c. Menyiapkan laporan tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan

daerah lainnya.

d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah

bulanan, tribulan dan tahunan.

e. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

14. Bidang penagihan dan keberatan, mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan,

keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan. Dalam melaksanakan

tugas bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan

keberatan.

b. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan

daerah lainnya.

c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonon banding serta

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan

atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas

kewenangannya.

68

d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan

peraturan perundang-undangan.

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

15. Seksi Penagihan, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi

yang berhubungan dengan penagihan.

b. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh

tempo.

c. Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan.



16. Seksi keberatan dan pengurangan, mempunyai tugas:

a. Menerima dan memproses surat keberatan dan surat permohonan

banding.

b. Menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

c. Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.



69

17. Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas:

a. Mengadakan pemeriksaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan

daerah lainnya.

b. Melakukan verifikasi lapangan atas keberatan dan pengurangan

pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

18. Bidang perencanaan dan pengendalian, mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan,

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pemantauan dan

pengendalian. Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan dan

pengendalian mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian

pendapatan daerah.

b. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah.

c. Pembinaan teknis operasional kepada satuan kerja perangkat

daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan

lain-lain.

d. Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD.

e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan

pajak dari pemerintah pusat dan provinsi.

f. Perumusan rancangan peraturan daerah dan keputusan Bupati

tentang pajak dan retribusi daerah.

70

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

19. Seksi perencanaan, mempunyai tugas:

a. Menyusun rancana anggaran pendapatan daerah.

b. Melakukan pengumpulan bahan dalam penyusunan kebijakan

perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan PAD.

c. Merencanakan program pengembangan dan pembangunan pasar

milik pemerintah daerah.



20. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan

daerah.

b. Menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah,

peraturan Bupati dan keputusan Bupati tentang perpajakan,

retribusi dan pendapatan lain-lain.

c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan

pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah.



21. Seksi pemantauan dan pengendalian pendapatan, mempunyai tugas:

a. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak dan

retribusi daerah.

71

b. Melakukan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana

perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

c. Menyusun dan menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah.



22. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas), mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas UPTD mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis dinas.

b. Pelaksanaan program kerja dinas dan kebijakan teknis dinas.

c. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi

daerah.

d. Pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan.

e. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian dilingkup UPTD.

f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan

pemungutan pajak dan retribusi daerah.

g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan

pelayanan pasar.

h. Pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar.

i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pembangunan pasar.

j. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah

kerjanya.

72

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

23. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 4.1Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011

72







72







73

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.2.1 Efektifitas Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa efektifitas

merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan,

yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Mardiasmo

(2009: 4) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian

hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas

merupakan perbandingan antara outcome dengan output.

Berdasarkan pengertian diatas efektifitas disini merupakan

perbandingan antara realisasi penerimaan daerah yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain PAD yang sah dengan target yang ditetapkan.

1. Efektifitas pajak daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak daerah Kabupaten

Tulungagung meliputi: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak

hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak mineral

bukan logam dan batuan, 7) Pajak parkir, 8) Pajak air tanah, 9) Pajak

sarang burung walet, 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan, dan 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Efektifitas pajak daerah adalah perbandingan antara realisasi

dengan target penerimaan pajak daerah selama setahun kemudian

74

diprosentase. Tingkat efektifitas pajak daerah Kabupaten Tulungagung

tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kabupaten TulungagungTahun Anggaran 2010-2012

No TahunTarget

Penerimaan (Rp)Realisasi

Penerimaan (Rp)Efektifitas

(%)1 2010 13.569.000.000,00 16.439.963.418,40 121,16%2 2011 19.425.510.499,00 22.086.869.272,74 113,70%3 2012 22.310.000.000,00 25.543.716.677,80 114,50%

Jumlah 349,36%Rata-rata 116,45%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi

penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-

rata mencapai 116,45% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa

tingkat efektifitas pajak daerah sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak

daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 121, 16% atau

pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 13.569.000.000,- realisasinya

sebesar Rp. 16.439.963.418,-.

2. Efektifitas retribusi daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun

2010, retribusi daerah Kabupaten Tulungagung meliputi: 1) Retribusi

jasa umum yang meliputi (a) retribusi pelayanan kesehatan, (b) retribusi

pelayanan persampahan/ kebersihan, (c) retribusi penggantian biaya

cetak ktp dan akte catatan sipil, (d) retribusi parkir ditepi jalan umum,

(e) retribusi pelayanan pasar, (f) retribusi pengujian kendaraan

75

bermotor, dan (g) retribusi penggantian biaya cetak peta dan naskah

dinas. 2) Retribusi jasa usaha yang meliputi: (a) retribusi pemakaian

kekayaan daerah, (b) retribusi pasar grosir/ pertokoan, (c) retribusi

tempat pelelangan, (d) retribusi terminal, (e) retribusi tempat khusus

parkir, (f) retribusi penyediaan/ penyedotan kakus, (g) retribusi rumah

potong hewan, (h) retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan (i)

retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3) Retribusi perizinan

tertentu yang meliputi: (a) retribusi izin mendirikan bangunan, (b)

retribusi izin gangguan/ keramaian, (c) retribusi izin trayek, (d) retribusi

pengendalian menara telekomunikasi, (e) retribusi izin usaha hotel dan

(f) retribusi izin menjual minuman berakohol.

Efektifitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi

dengan target penerimaan retribusi daerah selama setahun kemudian

diprosentase. Tingkat efektifitas retribusi daerah Kabupaten

Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.2Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah


No Tahun TargetPenerimaan (Rp)

RealisasiPenerimaan (Rp)

Efektifitas(%)

1 2010 10.497.915.000,00 13.002.271.090,50 123,85%2 2011 12.383.087.500,00 13.843.257.383,13 111,80%3 2012 14.335.429.800,00 15.585.227.854,58 108,72%



76

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi

penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2010 sampai 2012

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan

target rata-rata mencapai 114,79% setiap tahun, hal ini menunjukkan

bahwa tingkat efektifitas retribusi daerah sangat efektif. Tingkat

efektifitas retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu

sebesar 123,85% atau retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp.

10.497.915.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.002.271.090,-.

3. Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten

Tulungagung meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN dan bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha

masyarakat.

Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama setahun

kemudian diprosentase. Tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010

sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

77

Tabel 4.3Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Kabupaten TulungagungTahun Anggaran 2010-2012

No TahunTarget



(%)1 2010 831.649.623,00 1.147.153.688,40 137,94%2 2011 2,009,803,582.00 2.009.804.139,03 100,00%3 2012 1.855.404.287,87 2.154.072.487,87 116,10%



Dari tabel diatas secara keseluruhan realisasi penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2010

sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan

realisasi dengan target rata-rata mencapai 118,01% setiap tahun, hal ini

menunjukkan bahwa tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan sangat efektif. Tingkat efektifitas hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar terjadi pada

tahun 2010 yaitu sebesar 137,94% atau hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 831.649.623,-

realisasinya sebesar Rp. 1.147.153.688,-.

4. Efektifitas lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung meliputi hasil

penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, denda pajak,

pengembalian lain-lain, layanan umum daerah, sumbangan pihak

ketiga, kontribusi pengelolaan aset daerah, kontribusi pengelolaan

bendungan wonorejo, kontribusi atas penghematan Rek. PJU dan ikatan

kerjasama.

78

Efektifitas lain-lain PAD yang sah adalah perbandingan antara

realisasi dengan target penerimaan lain-lain PAD yang sah selama

setahun kemudian diprosentase. Tingkat efektifitas lain-lain PAD yang

sah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah


No TahunTarget



(%)1 2010 46.056.900.000,00 63.781.823.341,60 138,50%2 2011 73.135.800.573,00 86.932.939.208,17 118,86%3 2012 92.266.876.079,20 119.176.771.390,11 129,16%

Jumlah 386,52 %Rata-rata 128,84%


Dari tabel diatas realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah

tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-rata mencapai

128,84% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas

lain-lain PAD yang sah sangat efektif. Tingkat efektifitas lain-lain PAD

yang sah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 138,50% atau

lain-lain PAD yang sah yang ditargetkan sebesar Rp. 46.056.900.000,-

realisasinya sebesar Rp. 63.781.823.341,-.

79

4.1.2.2 Kontribusi Penerimaan Daerah terhadap PAD Kabupaten

Tulungagung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi

adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah

sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya,

atau kerugian tertentu atau bersama.

Berdasarkan pengertian diatas kontribusi disini merupakan

perbandingan antara realisasi penerimaan daerah yang meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain PAD yang sah dengan realisasi PAD.

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah adalah besarnya kontribusi realisasi

penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan realisasi PAD selama

setahun kemudian diprosentase. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Tulungagung

Tahun Anggaran 2008-2012

No Tahun Pajak Daerah(Rp)

PAD (Rp) Kontribusi(%)

1 2010 16.439.963.418,40 94.371.211.538,90 17,42%2 2011 22.086.869.272,74 124.872.870.003,07 17,69%3 2012 25.543.716.677,80 162.459.788.410,36 15,72%



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah

terhadap PAD mengalami naik turun, dimana pada tahun 2010

80

kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 17,42%. Pada tahun

2011 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan menjadi 17,69%.

Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 15,72%.

Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi PAD rata-

rata mencapai 16,94% setiap tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap

PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,69%.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah adalah besarnya kontribusi realisasi

penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi PAD selama

setahun kemudian diprosentase. Kontribusi retribusi daerah terhadap

PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD


No Tahun Retribusi Daerah(Rp)


1 2010 13.002.271.090,50 94.371.211.538,90 13,78%2 2011 13.843.257.383,13 124.872.870.003,07 11,08%3 2012 15.585.227.854,58 162.459.788.410,36 9,60%



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi

daerah terhadap PAD mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010

kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 13,78%, namun pada

tahun 2011 kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan menjadi

11,08%. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah kembali

mengalami penurunan menjadi 9,60%. Perbandingan realisasi

81

penerimaan retribusi daerah dan realisasi PAD rata-rata mencapai

11,48% setiap tahun. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terbesar

terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 13,78%.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap

PAD

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

adalah besarnya kontribusi realisasi penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan dengan realisasi PAD

selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD tahun anggaran 2010

sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

terhadap PAD Kabupaten TulungagungTahun Anggaran 2010-2012

No Tahun

Hasil PengelolaanKekayaan Daerahyang Dipisahkan

(Rp)


1 2010 1.147.153.688,40 94.371.211.538,90 1,21%2 2011 2.009.804.139,03 124.872.870.003,07 1,61%3 2012 2.154.072.487,87 162.459.788.410,36 1,32%



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD

mengalami naik turun, dimana pada tahun 2010 kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sebesar

1,21%, pada tahun 2011 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

82

yang dipisahkan mengalami peningkatan menjadi 1,61%. Namun pada

tahun 2012 kembali menurun menjadi 1,32%. Perbandingan realisasi

penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

realisasi PAD rata-rata mencapai 1,38% setiap tahun. Kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD terbesar

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,61%.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Kontribusi lain-lain PAD yang sah adalah besarnya kontribusi

realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan

realisasi PAD selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi lain-

lain PAD yang sah terhadap PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah

terhadap PAD Kabupaten TulungagungTahun Anggaran 2010-2012

No Tahun Lain-lain PADyang Sah (Rp)


1 2010 63.781.823.341,60 94.371.211.538,90 67,59%2 2011 86.932.939.208,17 124.872.870.003,07 69,62%3 2012 119.176.771.390,11 162.459.788.410,36 73,36%



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi lain-lain PAD

yang sah terhadap PAD mengalami peningkatan, dimana pada tahun

2010 kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 67,59%,

pada tahun 2011 kontribusi lain-lain PAD yang sah menjadi 69,62%.

Dan pada tahun 2012 menjadi 73,36%. Perbandingan realisasi

83

penerimaan lain-lain PAD yang sah dan realisasi PAD rata-rata

mencapai 70,16% setiap tahun. Kontribusi lain-lain PAD yang sah

terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 73,36%.

4.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual model

regresi yang di teliti berdistribusi normal atau tidak. Model yang di gunakan

dalam menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil kolmogorov-smirnov > 0,05 (5%),

maka asumsi normalitas terpenuhi (Widarjono, 2010: 112).

Tabel 4.9Hasil Uji Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

UnstandardizedResidual

N 36

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation .01320939

Most ExtremeDifferences

Absolute .140

Positive .140

Negative -.099

Kolmogorov-Smirnov Z .837

Asymp. Sig. (2-tailed) .485a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji normalitas pada tebel diatas diperoleh signifikansi 0,485 >

0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi dikarenakan nilai signifikansi dari

hasil kolmogorov-smirnov lebih lebih kecil dari 0,05 (5%).

84

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali, (2009: 25) uji multikolineritas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi

atau sempurna antara variabel independen. Adanya multikolineritas atau

korelasi yang tinggi antara variabel independen dapat dideteksi dengan cara

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh

variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel

independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel

independen lainnya. Jadi tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

tinggi (karena VIF= 1/tolerance) nilai cutoff yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolineritas adalah tolerance < 0,10 atau sama

dengan VIF > 10. Hasil dari uji multikolineritas ditunjukkan pada tabel

berikut:

Tabel 4.10Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolineritas

Variabel Tolerance VIF KeteranganPajak Daerah (X1) 0,515 1,943 Bebas MultikolineritasRetribusi Daerah (X2) 0,505 1,980 Bebas MultikolineritasHasil PengelolaanKekayaan Daerahyang Dipisahkan (X3)

0,805 1,242 Bebas Multikolineritas

Lain-lain PAD yangSah (X4) 0,457 2,186 Bebas Multikolineritas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian

multikolineritas menunjukkan bahwa tidak ada nilai tolerance dibawah

85

0,10, nilai tolerance berkisar antara 0,457 sampai 0,805. Begitu juga dengan

nilai VIF tidak ada yang diatas 10, nilai VIF berkisar antara 1,242 sampai

2,186. Hal ini membuktikan tidak ada multikolineritas atau bebas

multikolineritas.

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu

pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara

satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut

hiteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan

koefisien korelasi rank spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute

residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil

korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut

mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedas-

tisitas atau homoskedastisitas (Widarjono, 2010: 89). Hasil dari uji

heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.11Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Variabel Signifikansi KeteranganPajak Daerah (X1) 0,357 HomoskedastisitasRetribusi Daerah (X2) 0,778 HomoskedastisitasHasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan (X3)

0,169 Homoskedastisitas

Lain-lain PAD yang Sah (X4) 0,454 HomoskedastisitasSumber: Data diolah

86

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel diatas

menunjukkan bahwa signifikansi hasil korelasi keseluruhan variabel lebih

besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi

tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas yang berarti non-

heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengatahui apakah dalam sebuah

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada tidaknya

autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson d test. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk

menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan cara melihat nilai

Durbin-Watson, dimana jika nilai statistik Durbin-Watson dekat dengan 2,

maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi (Gudono, 2011: 139). Hasil

dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error ofthe Estimate

Durbin-Watson

1 .996a .992 .991 .01404 1.929a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (RetribusiDaerah+1)

b. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)Sumber: Data diolah

87

Dari pengujian autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa

nilai Durbin-Watson sebesar 1,929. Sesuai dengan kriteraia nilai Durbin-

Watson sangat dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi

terpenuhi.

4.1.5 Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dan untuk

melengkapi analisis sejauh mana hubungan yang kuat antara variabel dependen

dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen. Adapun hasil

analisis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel KeofisienRegresi B

Beta t Hitung Sig. t

Konstanta 0,113 0,864 0,394Pajak Daerah (X1) 0,173 0,132 5,884 0,000Retribusi Daerah (X2) 0,169 0,074 3,281 0,003Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan (X3)

0,017 0,099 5,537 0,000

Lain-lain PAD yang Sah (X4) 0,727 0,882 37,011 0,000NRR SquareAdjusted R SquareF HitungSig. F

= 36= 0,996= 0,992= 0.991= 955,604= 0,000

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data hasil regresi pada tabel diatas, maka dapat diperoleh

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0,113 + 0,173X1 + 0,169X2 + 0,017X3 + 0,727X4

88

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,113. Artinya

jika Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan (X3) dan Lain-lain PAD yang Sah (X3) nilainya

adalah 0 (nol), maka PAD (Y) nilainya adalah 0,113.

2. Koefisien variabel Pajak Daerah (X1) sebesar 0,173. Artinya jika pajak

daerah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah 0,173.

Koefisien pajak daerah bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif

antara pajak daerah terhadap PAD.

3. Koefisien variabel Retribusi Daerah (X2) sebesar 0,169. Artinya jika

retribusi daerah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan

bertambah 0,169. Koefisien retribusi daerah bernilai positif, artinya terjadi

hubungan positif antara retribusi daerah terhadap PAD.

4. Koefisien variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(X3) sebesar 0,017. Artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah

0,017. Koefisien hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.

5. Koefisien variabel Lain-lain PAD yang Sah (X4) sebesar 0,727. Artinya

jika lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y)

akan bertambah 0,727. Koefisien lain-lain PAD yang sah bernilai positif,

89

artinya terjadi hubungan positif antara lain-lain PAD yang sah terhadap

PAD.

4.1.6 Pengujian Koefisiensi Persamaan Regresi

Pengujian Koefisiensi Persamaan Regresi dilakukan dengan cara uji

signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas secara simultan

mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui

signifikansi variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Sementara itu melalui nilai R2 (koefisien determinasi) dapat diketahui

kemempuan variabel independen secara prosentase kumulatif mampu

menjelaskan variabel dependen.

4.1.6.1 Uji F (uji simultan)

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan

dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung > F

tabel dengan df pembilang = k dan df penyebut = (n-k-1) sigifikasi F dibawah

0,05 (5%), maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya

(Widarjono, 2010: 24).

90

Tabel 4.14Hasil Uji Regresi Linier Berganda Secara Simultan (Uji F)

ANOVAb

ModelSum ofSquares Df

MeanSquare F Sig.

1 Regression .753 4 .188 955.604 .000a

Residual .006 31 .000

Total .759 35a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (Retribusi Daerah+1)b. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)

Sumber: Data diolah

Melalui uji F ditemukan adanya pengaruh simultan yang signifikan

dari semua variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

PAD yang sah terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan F

sebesar 0,000 < 0,05 (5%) dan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar

955,604 > 2,678. Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai

berikut: Ho diterima : Jika t hitung < t tabel atau sig t > 0,05

Ha diterima : Jika t hitung > t tabel atau sig t < 0,05

Gambar 4.2Uji F-Statistik (Uji Simultan)

2,678 955,604

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa F hitung lebih besar

dari F tabel, yaitu sebesar 955,604 > 2,678. Dengan demikian Ho ditolak dan

Ha dapat diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen

90


ANOVAb


MeanSquare F Sig.

1 Regression .753 4 .188 955.604 .000a

Residual .006 31 .000


Sumber: Data diolah










2,678 955,604




90


ANOVAb


MeanSquare F Sig.

1 Regression .753 4 .188 955.604 .000a

Residual .006 31 .000


Sumber: Data diolah










2,678 955,604




91

yang terdiri dari pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4)

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PAD (Y).

4.1.6.2 Uji t (uji parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t

tabel, dengan df = (n-k) dan dengan signifikasi dibawah 0,05 (5%), maka

secara parsial atau individual variabel bebas berpengaruh signifikan

terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2009: 17).

Tabel 4.15Hasil Uji Regresi Linier Berganda Secara Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model

UnstandardizedCoefficients

StandardizedCoefficients

t Sig.Correlations

B Std.Error

Beta Zero-order

Partial Part

1 (Constant) .113 .131 .864 .394

LG10 (PajakDaerah+1)

.173 .029 .132 5.884 .000 .725 .726 .095

LG10 (RetribusiDaerah+1)

.169 .051 .074 3.281 .003 .675 .508 .053

LG10 (HasilPengelolaanKekayaan DaerahyangDipisahkan+1)

.017 .003 .099 5.537 .000 -.244 .705 .089

LG10 (Lain-lainPAD yangSah+1)

.727 .020 .882 37.011 .000 .987 .989 .596

a. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)

Sumber: Data diolah

92

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t < 0,05 (5%), yaitu

untuk variabel pajak daerah (X1) nilai signifikan t sebesar 0,000 < 0,05,

variabel retribusi daerah (X2) nilai signifikan t sebesar 0,003 < 0,05,

variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) nilai

signifikan t sebesar 0,000 < 0,05 dan variabel lain-lain PAD yang sah (X4)

nilai signifikan 0,000 < 0,05. Adanya pengaruh secara parsial juga dapat

dilihat dari t hitung > t tabel = 2,037.

1. Variabel pajak daerah

Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut:

Ho diterima: Jika t hitung < t tabel atau sig t > 0,05


Gambar 4.3Uji t-Statistik Variabel Pajak Daerah

-2,037 0 2,037 5,884

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa t hitung 5,884 > t

tabel 2,037. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha dapat diterima, artinya

variabel Pajak daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).

92















-2,037 0 2,037 5,884




92















-2,037 0 2,037 5,884




93

2. Variabel retribusi daerah




Gambar 4.4Uji t-Statistik Variabel Retribusi Daerah

-2,037 0 2,037 3,281



variabel Retribusi daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap PAD

(Y).

3. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan




Gambar 4.5Uji t-Statistik Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

-2,037 0 2,037 5,537

93






-2,037 0 2,037 3,281




(Y).






Dipisahkan

-2,037 0 2,037 5,537

93






-2,037 0 2,037 3,281




(Y).






Dipisahkan

-2,037 0 2,037 5,537

94



variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)

berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).

4. Variabel lain-lain PAD yang sah




Gambar 4.6Uji t-Statistik Variabel Lain-lain PAD yang Sah

-2,037 0 2,037 37,011

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa t hitung 37,011 >

t tabel 2,037. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha dapat diterima, artinya

variabel Lain-lain PAD yang Sah (X4) berpengaruh signifikan terhadap

PAD (Y).

4.1.6.3 Koefisien determinasi (R2)

Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel

independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) dan variabel dependen

(PAD) dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi berikut:

94










-2,037 0 2,037 37,011




PAD (Y).






94










-2,037 0 2,037 37,011




PAD (Y).






95

Tabel 4.16Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk Melihat

Koefisien Determinasi (Uji R2)Model Summary

Model R R SquareAdjusted R

Square Std. Error of the Estimate

1 .996a .992 .991 .01404a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (RetribusiDaerah+1)

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan Koefisien Determinan (Adjusted R

Square) sebesar 0,991 atau 99,1%, koefisien determinasi ini digunakan

untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen, artinya besarnya pengaruh variabel independen

(pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4)) terhadap variabel

dependen (PAD (Y)) adalah sebesar 99,1%. Sedangkan sisanya sebesar

0,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Penerimaan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 menunjukkan

tingkat efektifitas yang sangat baik. Adapun penjelasan tingkat efektifitas dari

penerimaan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

96

1. Efektifitas pajak daerah

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten

Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan

setiap tahun. Realisasi penerimaan pajak daerah juga lebih tinggi dari

target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah

Kabupaten Tulungagung sangat baik, perbandingan realisasi dengan target

penerimaan pajak daerah rata-rata mencapai 116,45% setiap tahun. Halim

(2007: 234) mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila tingkat efektifitas yang

dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

Efektifnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung ini

dikarenakan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk selalu

berkomitmen dalam mancapai target-target yang telah ditetapkan. Selain

itu pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung

kepada wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pajak

daerah. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dengan

mendatangi tempat-tempat wajib pajak untuk memberikan pengarahan

tentang perpajakan yang baik dan benar, seperti contoh ada sebuah usaha

yang seharusnya membayar pajak tapi ternyata mereka tidak membayar

pajak pada pemerintah. Setelah ditanya oleh pengawai pemerintah mereka

mengatakan sudah ada yang menarik pajak, namun yang menarik pajak ini

bukan dari pemerintahan melainkan ada oknum lain diluar pemerintahan,

97

bahkan oknum tersebut melarang wajib pajak untuk membayar langsung

pada pemerintah.

Dengan adanya pengarahan tentang perpajakan yang baik dan

benar tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya kebocoran dari

penerimaan pajak daerah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Efektifitas retribusi daerah

Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah

Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahun, namun

tingkat efektifitasnya mengalami penurunan. Walaupun tingkat

efektifitasnya mengalami penurunan namun tingkat efektifitas penerimaan

retribusi daerah Kabupaten Tulungagung masih menunjukkan angka yang

sangat baik. Rata-rata perbandingan realisasi dengan target penerimaan

retribusi daerah mencapai 114,79% setiap tahun. Ini berarti tingkat

efektifitas penerimaan retribusi daerah setiap tahun masih di atas 100%.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ulum (2009: 32) yang mengemukakan

bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif

apabila tingkat efektifitas yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1

(satu) atau 100%.

Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten

Tulungagung yang sangat baik ini disebabkan kerena sistem pemungutan

retribusi daerah Kabupaten Tulungagung yang sudah cukup baik, sistem

pemungutan retribusi daerah ini menggunakan karcis/ nota, sehingga hal

ini dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir adanya kebocoran

98

dari penerimaan retribusi daerah. Selain itu sama seperti pajak daerah dan

pendapatan yang lain pemerintah selalu berkomitmen dalam mencapai

target-target yang telah ditetapkan.

3. Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Secara keseluruhan realisasi penerimaan hasil pengelolaan

kekayaan daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap

tahun, namun jika dilihat tingkat efektifitas selama tahun anggaran 2010

sampai 2012 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mengalami fluktuasi. Walaupun demikian tingkat efektifitas hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu diatas 100% setiap

tahunnya. hal ini dapat dilihat dari rata-rata perbandingan realisasi dan

target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten

Tulungagung yang mencapai 118,01% setiap tahun. Menurut Halim (2007:

234) semakin tinggi tingkat efektifitas menggambarkan kemampuan

daerah yang semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Efektifnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena adanya upaya efektif dan

efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalin

kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung seperti Perusahaan

Daerah Aneka Usaha (PDAU), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank

Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR Bank Jatim. Tingkat efektifitas

penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang

99

menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.17Tingkat Efektifitas Penerimaan Bagian Laba pada Perusahaan yangMenjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Tahun Anggaran 2010-2012

No Perusahaan Tahun

TargetPenerimaanBagian Laba

(Rp)

RealisasiPenerimaanBagian Laba

(Rp)

Efektifitas(%)

1 PDAU 2010 25.153.622 63.414.700 252,11%2011 95.915.500 95.915.500 100,00%2012 - - -

2 BPR 2010 196.496.001 213.398.491 108,60%2011 259.850.317 259.850.317 100,00%2012 - - -

3 BPD 2010 300.000.000 855.958.497 285,32%2011 1.639.655.765 1.639.656.322 100,00%2012 1.844.654.287 2.143.322.487 116,19%

4 PT. BPRJatim

2010 10.000.000 14.382.000 143,82%2011 14.382.000 14.382.000 100,00%2012 10.750.000 10.750.000 100,00%

Sumber: Data diolah

Dari tebel diatas dapat dilihat tingkat efektifitas penerimaan bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang menjalin kerjasama

dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai

2012 sudah cukup baik. Tingkat efektifitas perusahaan yang menjalin

kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut minimal

mencapai 100% setiap tahunnya.

Bagian laba dari PDAU pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya

mencapai 252,11%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%. Untuk tahun

2012 penerimaan dari PDAU tidak ditargetkan, sehingga realisasinya juga

tidak ada. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5

100

tahun 2010 penyertaan modal (investasi) daerah pada PDAU dimaksud

untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola

oleh PDAU. Penyertaan modal ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan daya saing PDAU dalam perkembangan ekonomi

nasional

b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan

produk PDAU

c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAU dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

d. Meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat serta

mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAU dilaksanakan

dalam bentuk uang dan selain uang. Penyertaan modal dalam bentuk selain

uang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Penyertaan

modal ini sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU maupun

penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian. Nilai penyertaan

modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang sudah dilaksanakan

sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut:

Tempat Wisata Pantai Popoh : Rp 2.936.800.000,-

Pesanggrahan Argowilis : Rp 2.331.175.000,-

Balai Rakyat : Rp 2.931.780.000,-

Kantor PDAU : Rp 118.659.000,-

Percetakan : RP 166.626.000,-

Jumlah Rp 8.485.040.000,-

101

Penyertaan modal berupa uang bersumber pada APBD Kabupaten

Tulungagung sebesar Rp 2.000.000.000,-. Besarnya penyertaan modal ini

akan dibayarkan pada 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010

dan tahun 2011.

Bagian laba dari BPR pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya

sebesar 108,60%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%. Sama seperti

bagian laba dari PDAU tahun 2012 penerimaan bagian laba dari BPR tidak

ditargetkan.

Bagian laba dari BPD pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya

mencapai 285,32%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%, tahun 2012

kembali meningkat menjadi 116,19%. Tujuan penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada BPD adalah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD dalam

rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal pada BPD dilaksanakan dalam bentuk pembelian

saham. Sebelum menyertakan modal pada BPD, terlebih dahulu

dialokasikan dananya dalam APBD Kabupaten Tulungagung. Penyertaan

modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada BPD adalah sebagai

berikut:

a. Pada tahun anggaran 2010 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.

2.392.000.000,-.

b. Pada tahun anggaran 2011 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.

2.892.000.000,-. Tanggal 10 oktober melakukan penambahan

102

penyertaan modal sebesar Rp. 820.000.000,- sehingga menjadi Rp.

3.712.000.000,-

c. Pada tahun anggaran 2012 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp.

Rp. 3.712.000.000,-. Tanggal 5 april melakukan penambahan

penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga menjadi Rp.

13.712.000.000,-. Kemudian tanggal 25 april kembali melakukan

penambahan modal sebesar Rp. 3.962.493.750 sehingga menjadi Rp.

17.674.493.750,-.

Bagian laba dari PT. BPR Jatim pada tahun 2010 tingkat

efektifitasnya mencapai 143,82%. Tahun 2011 dan 2012 mengalami

penurunan masing-masing menjadi 100,00%. MenurutPeraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung Nomor 14 tahun 2011 dalam rangka

meningkatkan kinerja PT. BPR Jatim perlu dilakukan penyertaan modal

yang dimaksud untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPR

Jatim. Penyertaan modal ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan PAD

b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman

modal UMKM

c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jatim dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di

daerah.

Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim ditetapkan dalam bentuk

uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulungagung. Penyertaan

103

modal ini sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PT. BPR Jatim maupun

penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian. Penyertaan modal

daerah pada PT. BPR Jatim ditetapkan sebagai berikut:

a. Sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-

b. Untuk tahun selanjutnya (tahun anggaran 2012) akan ditambah

sebesar Rp. 100.000.000,-

4. Efektifitas lain-lain PAD yang sah

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten

Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 secara keseluruhan

mengalami peningkatan setiap tahun. Sama seperti pendapatan lain tingkat

efektifitas lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung juga sangat

baik. Perbandingan realisasi dan target penerimaan lain-lain PAD yang sah

Kabupaten Tulungagung rata-rata mencapai 128,84% setiap tahun. Halim

(2007: 234) mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila tingkat efektifitas yang

dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi

tingkat efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik,

begitu juga sebaliknya.

Efektifnya penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten

Tulungagung ini disebabkan karena sumber-sumber penerimaan lain-lain

PAD yang sah Kabupaten Tulungagung pengelolaannya sangat baik.

Sehingga realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah jauh lebih tinggi

dari target yang telah ditetapkan. Seperti contoh dari penerimaan jasa giro,

104

pendapatan dari badan layanan umum daerah dan pendapatan dari

kontribusi pengelolaan aset daerah. Tingkat efektifitas beberapa sumber

penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18Tingkat Efektifitas Beberapa Sumber Penerimaan Lain-lain PAD

yang Sah Kabupaten TulungagungTahun Anggaran 2010-2012

No SumberPenerimaan

TahunTarget

Penerimaan(Rp)

RealisasiPenerimaan

(Rp)

Efektifitas(%)

1 Jasa giro 2010 3.000.000.000 4.144.643.831 138,15%2011 5.000.000.000 7.667.036.089 153,34%2012 5.000.000.000 9.782.186.813 195,64%

2 Badanlayananumum

2010 41.500.000.000 55.943.910.853 134,80%2011 59.000.000.000 75.223.797.575 127,50%2012 70.000.000.000 91.998.791.135 131,43%

3 Kontribusipengelolaanaset daerah

2010 1.378.973.000 1.474.398.878 106,92%2011 1.661.896.575 2.009.011.210 120,89%2012 1.635.933.939 1.672.087.914 102,21%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat tingkat efektifitas dari beberapa

contoh sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah sudah sangat

baik. Penerimaan jasa giro secara keseluruhan realisasinya meningkat

setiap tahun, begitu juga tingkat efektifitasnya. Pada tahun 2010 tingkat

efektifitas penerimaan jasa giro mencapai 138,15%, tahun 2011

mengalami peningkatan menjadi 153,34%. Pada tahun 2012 kembali

mengalami peningkatan menjadi 195,64%.

Pendapatan dari badan layanan umum daerah realisasinya juga

mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan realisasinya mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya mencapai 134,80%, tahun

2011 mengalami penurunan menjadi 127,50%, tahun 2012 kembali

105

mengalami peningkatan menjadi 131,43%. Pendapatan dari kontribusi

pengelolaan aset daerah realisasi dan tingkat efektifitasnya mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya sebesar 106,92%, tahun

2011 mengalami peningkatan menjadi 120,89%. Dan pada tahun 2012

mengalami penurunan menjadi 102,21%.

4.2.2 Kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Tulungagung

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah semua mempunyai kontribusi dalam

meningkatkan PAD. Namun, kontribusi yang diberikan penerimaan daerah

tersebut tentu berbeda.

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 kontribusi pajak daerah

dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi.

Walaupun realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung

mengalami peningkatan setiap tahun, namun kontribusinya dalam

meningkatkan PAD masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan

antara realisasi PAD dengan realisasi pajak daerah selama tahun anggaran

2010 sampai 2012 yang rata-rata hanya sebesar 16,94% setiap tahun.

Kurangnya kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan penerimaan sumber-sumber

pajak daerah sendiri juga masih sedikit, bahkan masih ada sumber-sumber

penerimaan pajak daerah yang belum terealisasi, salah satunya adalah

106

pajak sarang burung walet. Belum terealisasinya jenis pajak ini selain

dikarenakan pajak sarang burung walet yang masih tergolong jenis pajak

baru juga dikarenakan dalam penarikannya pemerintah mengalami

kesulitan. Salah satu bentuk kesulitannya adalah tidak diketahuinya

pemilik pasti dari sarang burung walet tersebut.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Tulungagung selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami

penurunan setiap tahunnya. Kotribusi yang diberikan dalam meningkatkan

PAD Kabupaten Tulungagung juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari

perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi retribusi daerah selama

tahun anggaran 2010 sampai 2012 yang rata-rata hanya sebesar 11,48%

setiap tahun.

Menurunnya kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan adanya perubahan peraturan

daerah pada tahun 2010 sehingga ada beberapa jenis retribusi daerah yang

dihapus. Jenis retribusi daerah Kabupaten Tulungagung yang dihapus

antara lain retribusi izin usaha industri (IUI), surat izin usaha perdagangan

(SIUP), surat izin pemakaian gedung (SIPG), izin mendirikan kursus, izin

bidang kesehatan, dll. Dengan dihapusnya jenis-jenis retribusi daerah

tersebut, masyarakat yang memiliki kegiatan atau usaha di bidang

perijinan tersebut masih tetap harus mengajukan izin dilengkapi dengan

persyaratannya, namun tidak diharuskan lagi membayar retribusi.

107

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap

PAD

Kontribusi yang diberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan terhadap PAD selama tahun anggaran 2010 sampai 2012

mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan juga sangat kurang, hal ini

dapat dilihat dari rata-rata kontribusi yang diberikan dalam meningkatkan

PAD Kabupaten Tulungagung hanya sebesar 1,38% setiap tahun. Hasil ini

sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010: 26) yang mengemukakan bahwa

kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum

memberi hasil yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Kurangnya kontribusi yang diberikan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan PAD ini disebabkan karena

kerjasama pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan perusahaan-

perusahaan baik BUMD, BUMN dan BUMS masih sedikit. Pemerintah

Kabupaten Tulungagung tercatat hanya melakukan kerjasama dengan 4

perusahaan. Keempat perusahaan tersebut 2 diantaranya dengan BUMD

(PDAU dan PBPR), 1 dengan BUMN (BPD) dan 1 dengan BUMS (BPR

Bank Jatim).

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Kontribusi lain-lain PAD yang sah dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2010 sampai 2012

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lain-lain PAD yang sah juga

memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten

108

Tulungagung, rata-rata kontribusinya mencapai 70,16% setiap tahun. Hal

ini menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah sangat baik.

Mahmudi (2010: 27) mengemukakan bahwa pendapatan yang berasal dari

dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan

pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup

signifikan.

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan pendapatan daerah diluar

pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan ini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam

meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan secara

keseluruhan sumber-sumber penerimaan dari lain-lain PAD yang sah

Kabupaten Tulungagung merupakan sumber pendapatan yang

berhubungan dengan aset daerah. Sehingga menjadikan penerimaan lain-

lain PAD yang sah mempu berkontribusi sangat baik dalam meningkatkan

PAD Kabupaten Tulungagung.

Untuk meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah

pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan sumber-sumber

penerimaan lain-lain PAD yang sah itu sendiri, salah satunya adalah

pendapatan dari kontribusi pengelolaan bendungan Wonorejo. Bendungan

Wonorejo merupakan objek wisata yang berpotensi dalam meningkatkan

pendapatan daerah, namun penerimaan dari objek wisata ini masih belum

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

109

Salah satu kendala kurangnya pendapatan dari kontribusi

pengelolaan bendungan wonorejo terhadap PAD adalah akses jalan yang

masih sulit dijangkau. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tulungagung

diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan objek wisata bendungan

Wonorejo, misalnya dengan membuat jalan pintas dari Tulungagung ke

Trenggalek. Dengan adanya jalan pintas tersebut akan dapat meningkatkan

pendapatan dari kontribusi pengelolaan bendungan wonorejo yang

tentunya akan meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung.

4.2.3 Pengaruh penerimaan daerah terhadap PAD Kabupaten

Tulungagung

4.2.3.1 Pengaruh penerimaan daerah secara simultan terhadap PAD


Untuk menguji hipotesis secara simultan (bersama-sama) antara

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan

menggunakan uji F. Melalui uji F ditemukan adanya pengaruh simultan

yang signifikan dari semua variabel independen yang digunakan meliputi

pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4) terhadap PAD (Y).

Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai

signifikan F sebesar 0,000 < 0,05 (5%). Artinya bahwa secara bersama-sama

variabel independen yang terdiri dari pajak daerah (X1), retribusi daerah

(X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-lain

110

PAD yang sah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

PAD (Y).

Adanya pengaruh secara simultan ini dikarenakan pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain PAD yang sah mempunyai peran penting dalam meningkatkan

penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung. PAD merupakan salah satu

modal utama dalam mendukung proses pembangunan di daerah, sehingga

hal ini akan sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Mahmudi

(2010: 18) mengemukakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam

menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk

menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas

pembangunan daerah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan

Rahmani (2008) yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah secara

bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Anggraeni (2010) menyatakan

pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama pengaruh terhadap

PAD. Selanjutnya Kurniawan (2010) juga menyatakan bahwa pajak daerah

dan retribusi daerah keduanya berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

4.2.3.2 Pengaruh penerimaan daerah secara parsial terhadap PAD


Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t, yaitu

menguji secara sendiri-sendiri variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji

parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel bebas

111

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap PAD. Keempat variabel

tersebut adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-lain PAD yang sah (X4).

Hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t < 0,05 (5%) dan dilihat dari t

hitung > t tabel = 2,037 maka variabel independen secara parsial berpengaruh

terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap PAD (Y)

Berdasarkan hasil análisis menunjukkan bahwa variabel Pajak

daerah (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD tentu akan

memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD, sehingga pajak

daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Hal ini sesuai dengan

pendapat Mahmudi (2010: 21) yang menyatakan bahwa secara umum,

pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD.

Adanya pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten

Tulungagung ini disebabkan karena penerimaan pajak daerah mampu

memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Tulungagung. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka

PAD Kabupaten Tulungagung juga akan semakin tinggi, begitu juga

sebaliknya jika penerimaan pajak daerah mengalami penurunan maka

PAD Kabupaten Tulungagung juga akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan Rahmani (2008) yang menyatakan bahwa tingkat efektifitas

112

pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Ruswandi (2009)

menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif

terhadap nilai PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah (X2) terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel

Retribusi Daerah (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

PAD (Y). Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan kedua

penyumbang PAD, sehingga retribusi daerah akan mempengaruhi

peningkatan dan penurunan PAD. Hal ini sejalan dengan teori yang

menyatakan bahwa retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber

pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan

untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari

pada pajak daerah (Mahmudi, 2010: 25).

Sama seperti pajak daerah adanya pengaruh retribusi daerah

terhadap PAD ini disebabkan karena retribusi daerah mampu

memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Tulungagung. Sehingga semakin tinggi penerimaan retribusi daerah

maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan semakin tinggi, begitu

juga sebaliknya jika penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan

maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan mengalami penurunan.

Saragih (2003: 65) mengemukakan bahwa semakin banyak pelayanan

publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh

113

pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan

perolehan dana retribusi akan semakin besar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan Anggraeni (2010) yang menyatakan bahwa retribusi daerah

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kurniawan (2010)

menyatkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan

PAD.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)

terhadap PAD

Berdasarkan hasil análisis menunjukkan bahwa variabel Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung merupakan sumber

penerimaan yang memberikan kontribusi terkecil dalam meningkatkan

PAD Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan pendapat

Mahmudi (2010: 26) yang mengemukakan bahwa kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil

yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Adanya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena adanya

upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung

seperti Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Bank Perkreditan

114

Rakyat (BPR), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR Bank

Jatim. Sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Tulungagung, walaupun kontribusi yang diberikan sangat kecil.

Dengan adanya pengaruh yang signifikan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten

Tulungagung, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk lebih

meningkatkan PAD yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar dan Bonni

Siregar (2001: 396) yang mengemukakan bahwa undang-undang

mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD).

Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi

pembangunan. Kontribusi tersebut berwujud dau bentuk, yaitu deviden

yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran

daerah. Selain itu daerah juga dapat memanfaatkan kekayaannya untuk

menambah penerimaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan

milik daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan memperbanyak

kerjasama dengan perusahaan-perusahaan guna meningkatkan

pendapatan daerah, semakin besar penerimaan bagian laba atas

penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung

maka akan meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung.

115

4. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah (X4) terhadap PAD

Berdasarkan hasil análisis menunjukkan bahwa variabel Lain-

lain PAD yang Sah (X4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

PAD (Y). Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung merupakan

sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam

meningkatkan PAD. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah

diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga. Hasil ini mendukung

teori yang mengemukakan bahwa pendapatan yang berasal dari dari

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan

pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup

signifikan (Mahmudi, 2010: 27).

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan sumber penerimaan

daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD

Kabupaten Tulungagung, menjadikan lain-lain PAD yang sah sebagai

sumber penerimaan yang paling berpengaruh terhadap PAD Kabupaten

Tulungagung. Artinya semakin tinggi penerimaan lain-lain PAD yang

sah makan akan meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten

Tulungagung, begitu juga sebaliknya jika penerimaan lain-lain PAD

yang sah mengalami penurunan maka penerimaan PAD juga kan

mengalami penurunan.

116

4.2.4 Pembahasan hasil penelitian berdasarkan prespektif Islam

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa secara

bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pajak daerah (X1), retribusi

daerah (X2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) dan lain-

lain PAD yang sah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

PAD (Y). Maka pemerintah daerah Kabupeten Tulungagung dalam penelitian

ini harus lebih memperhatikan potensi perekonomian daerahnya yang dapat

dijadikan sumber pendapatan daerah.

Dalam pandangan islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal

pendapatan utama daerah berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan

kedalam tiga kelompok, yaitu Ghanimah, Shadaqah dan fay’i (Gusfahmi,

2007: 83). Selanjutnya Gusfahmi (2007: 84) mengemukakan bahwa

pendapatan daerah berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan

menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi daerah dan pendapatan tidak

resmi daerah.

Pendapatan resmi daerah, yang terangkum dalam satu kesatuan nama

fay’i, terdiri dari jizyah, kharaj dan ‘ushr-bea cukai. Maksud pendapatan resmi

disini adalah pendapatan dimana daerah berhak membelanjakannya untuk

kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan,

transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan tidak

resmi daerah terdiri dari ghanimah dan shadaqah. Maksud dari pendapatan

tidak resmi adalah pendapatan yang diperuntukkan hanya untuk manfaat

tertentu. Meskipun daerah bertanggungjawab atas pengumpulannya, namun

117

daerah wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut

dipungut.

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati

oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan, yaitu sebagai

berikut (Gusfahmi, 2007: 146):

1. Nash yang memerintahkannya

Setiap pendapatan harus diperoleh sesuai dengan hukum syara’ dan

juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’. Prinsip

kebijakan penerimaan yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Quran

dan Hadits) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah SWT

dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain harta yang telah difardhukan oleh Allah SWT sebagai

pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan

118

sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak

menurut syara’. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیب نفسھ Artinya:

“Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan

darinya”

2. Harus ada pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak Muslim dan non-

Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya

digunakan untuk kepentingan kaum Muslim.

3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa

sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan

makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Sesuai

dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

. . .

Artinya:

“. . . dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-

Baqarah: 219)

119

Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari

kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahawatnya.

Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan

hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim. Jizyah

misalnya, tidak dipungut dari orang yang betul-betul mampu. Jizyah tidak

diambil selain dari kaum prianya, sehingga tidak wajib bagi kaum wanita,

anak-anak dan orang gila. Hal ini menunjukkan keadilan islam dalam

pembebanan kepada masyarakat, sekalipun terhadap non-Muslim.

4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan penerimaan keempat adalah adanya tuntutan

kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan.

Dalam keadaan tertentu, Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat di

saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar

kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar

tuntutan umum inilah pemerintah boleh mengadakan suatu jenis

pendapatan tambahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan

(rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap

rakyatnya” (HR. Muslim/ 3408)

Diantara tanggung jawab seorang pemimpin yang dimaksud dalam

Hadits diatas adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat

secara keseluruhan seperti keamanan, pengobatan dan pendidikan.

120

Sehingga dengan adanya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan tersebut

kemaslahatan umat dapat tercapai.

Mengenai pajak daerah, dalam ekonomi Islam pajak sering dikaitkan

dengan zakat, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli

fiqih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta

selain zakat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain

atas harta selain zakat (Gusfahmi, 2007: 173). Selanjutnya Gusfahmi (2007:

179) mengemukakan bahwa jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini

adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang

kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan

ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk

membayar pajak karena mempunyai kewengan untuk menarik pajak. Dan

sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh

pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat

59:

. . . . .

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu . . . . .” (QS .An-Nisa’: 59)

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati

selain kepada Allah dan Rasul-Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin).

121

Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintahan) yang membawa

kearah kebaikan dan kemaslahatan umat.

Diperbolehkannya memungut pajak dalam islam alasan utamanya

adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut

dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban

kaum muslim yang dipikulkan kepada pemerintah.

Documents

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN …etheses.uin-malang.ac.id/1975/8/09510081_Bab_4.pdf · 4.1.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kabupaten ... c. Pembinaan terhadap