Panduan Peringatan Dini Di Masyarakat

PANDUANMEMBANGUN SISTEM

PERINGATAN DINIDI MASYARAKAT

PANDUAN MEMBANGUNSISTEM PERINGATANDINI DI MASYARAKAT

Tim Penyusun

1. Abidin (PMI Kab. Bogor) 14. Dwi Handoko (PMI Provinsi Jawa Tengah)

2. Achmad Djaelani (PMI Pusat) 15. Irvan Perdana (PMI Provinsi Lampung)

3. Akbar Eka Putra (PMI Pusat) 16. Lala Jalaluddin (PMI Kab. Bandung)

4. Ari Andriyanto (PMI Provinsi DKI Jakarta) 17. Lukman Dahlan (PMI Provinsi Sulawesi Barat)

5. Arifin Muh. Hadi (PMI Pusat) 18. Marbon Sani (PMI Kota Jakarta Barat)

6. Bevita Dwi M. (PMI Pusat) 19. Nuzlan Huda (PMI Provinsi Sumatera Barat)

7. Budi Suharjo (PMI Provinsi Bali) 20. Rano Sumarno (PMI Kota Jakarta Barat)

8. Deasy Sujatiningrani (PMI Pusat) 21. Ridha Warsa (PMI Kab. Pasaman Barat)

9. Deni Kurnia Rahman (PMI Kab. Sarolangun) 22. Ridwan (PMI Pusat)

10. Dewa Ayu Sri Cahyaningsih (PMI Kab. Gianyar) 23. Sumiyanto (PMI Provinsi Lampung)

11. Dewa Gede Rika Priantana (PMI Provinsi Bali) 24. Teguh Wibowo (PMI Pusat)

12. Dr. Jumatil Fajar (PMI Kab. Kapuas) 25. Thamalia Haristiani (PMI Kab. Tegal)

13. Drs. Imam Santoso (PMI Kab. Kudus)

Design Sampul, Illustrasi & Tata LetakeLBe Creative ([email protected])

Penyusunan Didukung oleh:Palang Merah AmerikaPalang Merah DenmarkPalang Merah KanadaFederasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC)

Penerbit:

Dicetak atas dukungan:

Copyright @2013Cetakan Pertama, Oktober 2013

ISBN : XXXXXX

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB IPENGETAHUANTENTANGRISIKO

8

Panduan Membangun SIstem Peringatan Dini di Masyarakat

PENGETAHUAN TENTANG RISIKO

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia. Wilayah Indonesia tepat berada pada cincin api (ring of fire) yakni pertemuan tiga lempeng tektonik besar yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasific. Tabrakan antar lempeng tektonik tersebut membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa yang menjadikan Indonesia sangat rawan gempa bumi. Wilayah Indonesia memiliki sabuk vulkanik sepanjang 7.000 km dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, NTB, serta NTT. Terdiri dari 129 gunung berapi aktif (70 di antaranya sangat aktif) serta 500 gunung tidak aktif. Gunung berapi aktif di Indonesia merupakan 13 % dari seluruh gunung berapi aktif di dunia. Selain itu, wilayah pantai Indonesia sepanjang 81.000 km dengan pemukiman padat merupakan wilayah dengan kerentanan dan berisiko terhadap bencana tsunami dan gelombang pasang.

Masyarakat yang hidup disekitar ancaman bencana terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana dapat terjadi kapan saja. Di samping itu, kerugian apapun yang ditimbulkan oleh bencana alam selalu mengakibatkan dampak yang berkepanjangan terhadap menurunnya kualitas hidup manusia, khususnya masyarakat yang paling rentan. Realita ini mendorong perlu adanya sistem peringatan dini yang terpadu dengan upaya kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana di masyarakat.

Dengan adanya peringatan dini dan prakiraan bencana pada masa pra bencana, masyarakat dapat melakukan aksi dini untuk mendukung upaya-upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko dalam penyampaian peringatan dini bencana dari sumber informasi terpercaya kepada anggota masyarakat lainnya. Di samping melakukan identifikasi, analisis, menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyadaran masyarakat, kesiapsiagaan tanggap darurat bencana masyarakat, mitigasi struktural maupun non struktural yang sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya.

Peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan untuk mempersiapkan tindakan tanggap darurat dan melakukan penyelamatan serta menghindari korban jiwa. Agar dapat berjalan efektif sistem peringatan dini harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan masyarakat secara aktif dan para pemangku kepentingan

9

Panduan Membangun Sistem Peringatan Dini di Masyarakat


terkait, terutama dalam hal pengambilan keputusan dalam melakukan respon awal pada kondisi emergency bencana.

Upaya pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana akan dapat terlaksana dengan efektif apabila didasarkan pada data yang akurat, tepat waktu dan memiliki derajat ketajaman yang tinggi, baik untuk maksud perkiraan maupun untuk menghitung risiko dan sebagainya. Melalui pendekatan people centered early warning, diharapkan masyarakat terlibat aktif dalam melakukan analisis risiko bencana, memantau tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, menyebar luaskan serta mengkomunikasikan peringatan dini, serta membangun kapasitasnya dalam melakukan aksi dini. Melalui pendekatan ini diharapkan sistem peringatan dini dapat dibuat lebih fleksibel dan adaptasi sesuai dengan kapasitas lokal dan berkelanjutan di masyarakat.

2. Tujuan.

Panduan ini bertujuan untuk:a. Memberikan panduan yang dapat digunakan PMI dalam membangun sistem peringatan

dini di masyarakat.b. Mengaplikasikan peringatan dini yang terpadu dengan sistem kesiapsiagaan dan

tanggap darurat bencana.c. Sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem peringatan dini di

masyarakat.

3. Dasar Pelaksanaan.

a. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.c. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2008 tentang BNPB.d. KEPPRES Nomor 25/1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan PMI.e. KEPPRES Nomor 246/1963 tentang Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.f. Pedoman Organisasi Pelayanan PMI tahun 2011.g. Juklak Penanggulangan Bencana PMI tahun 2011.h. Juknis Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana PMI tahun 2011.

4. Pengertian.

Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

10

Panduan Membangun SIstem Peringatan Dini di Masyarakat


Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan; baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kerentanan adalah karakteristik dan keadaan dari sistem, komunitas atau aset yang membuatnya rentan terhadap dampak yang merusak dari ancaman bencana.

Kapasitas adalah sumber daya atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu menghadapi dampak yang merusak dari ancaman bencana.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian upaya pengembangan dan penerapan secara luas kebijakan, strategi dan praktek-praktek untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana di masyarakat melalui pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko bencana dalam berbagai aspek.

Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini ini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

11



Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian kapasitas yang diperlukan untuk menghasil-kan dan menyebarkan peringatan secara cepat dan tepat serta memungkinkan individu, komunitas dan organisasi yang terancam oleh bencana untuk merespon bencana serta melakukan upaya pengurangan risiko atau dampak bencana.

BAB IIPEMANTAUANDAN LAYANANPERINGATAN

14


PEMANTAUAN DAN LAYANAN PERINGATAN

BENCANA DAN SISTEM PERINGATAN DINI

1. Bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Karakteristik dari keadaan masyarakat ataupun aset yang ada di lingkungan masyarakat dapat memicu terjadinya bencana, terlebih ketika keadaan masyarakat tersebut tidak didukung oleh sumber daya yang mampu meminimalisir dampak dari bencana tersebut.

Bencana sangat berpotensi menimbulkan kerugian, dapat berupa luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, gangguan kegiatan masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kematian. Potensi ini akan semakin besar jika masyarakat yang terancam atau yang terkena dampak tidak memiliki ketahanan dalam menghadapi ancaman ataupun bencana yang ada. Potensi kerugian

15



akibat bencana tersebut pada dasarnya dapat dimininalisir melalui peningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana dengan mekanisme yang tepat, seperti penguatan kapasitas masyarakat dalam menganalisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas di lingkungan mereka, serta mengaktifkan sistem peringatan dini.

Dalam penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana diartikan sebagai upaya dalam mengurangi risiko bencana dalam konteks yang luas, dimana seluruh elemen akan terlibat baik dari tingkat pengambil kebijakan hingga pada tingkat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut.

Pada tingkat pengambil kebijakan akan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya pengurangan risiko bencana, selain mengeluarkan kebijakan juga menentukan strategi-strategi untuk mengurangi kerentanan, risiko dan potensi dampak bencana yang ada di masyarakat melalui kajian dan pendekatan yang sistematis.

Di sisi lain, pada tingkat masyarakat yang paling berpotensi mengalami risiko bencana tersebut akan melakukan aksi dini untuk meningkatkan perilaku aman serta menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Peringatan dini memegang peranan penting dalam mengaktifkan kebijakan-kebijakan kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

2. Sistem Peringatan Dini.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada waktu dan tempat tertentu oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena dampak bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.

Tujuan dari pengembangan sistem peringatan dini di masyarakat adalah memberdayakan individu dan masyarakat serta elemen-elemen masyarakat yang terancam bencana untuk bertindak dalam waktu yang cukup dan dengan cara-cara yang tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korban luka, hilangnya jiwa, serta rusaknya harta benda dan lingkungan.

Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai sebuah sistem bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Sistem peringatan dini harus dilihat sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana serta meningkatkan upaya-upaya kesiapsiagaan dalam merespon bencana.

16



Sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari 4 elemen dasar: a. Pengetahuan tentang risiko. b. Pemantauan dan layanan peringatan. c. Penyebarluasan dan komunikasi.d. Kemampuan merespon bencana.

TanggapDaruratBencana

Kesiapsiagaan Bencana

Gambar 1. Elemen-Elemen Sistem Peringatan Dini

17



Elemen-elemen tersebut saling berhubungan, apabila salah satu elemen tidak berfungsi akan dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Masing-masing masyarakat, pemerintah maupun para pemangku kepentingan dapat memiliki peran dan tanggung jawab di elemen-elemen yang berbeda. Oleh karena itu sistem peringatan dini harus dilakukan secara terkoordinasi dan setiap elemen dari sistem peringatan dini membutuhkan informasi yang akurat, komprehensif, terkoordinasi, tepat waktu dan jelas.

1) Tingkat Pengetahuan Tentang Risiko dan Kerentanan dari Para Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

Sistem peringatan dini memfokuskan pada aksi dini sesuai dengan risiko bencana yang akan terjadi, maka perlu adanya kajian terhadap risiko bencana. Memperhatikan sifat ancaman dan kerentanan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu terutama yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lingkungan, perpindahan dan pertumbuhanpenduduk. Maka diperlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Informasi yang dibutuhkan meliputi; kondisi-kondisi yang mempengaruhi tingkat risiko bencana, termasuk perubahan penggunaan lahan dan sumber daya, iklim infrastruktur yang dibangun dan tingkat urbanisasi, indikasi peningkatan jumlah dan kepadatanvektor penular penyakit, terjadinya kerusakan hutan secara terus menerus, pemantauan kondisi kualitas lingkungan tertentu yang menurun, dan sebagainya. Kegiatan sistem peringatan dini dimulai dengan identifikasi pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, dapat diperoleh melalui asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment). Sebagai contoh dengan menggunakan peta risiko bencana, sehingga masyarakat dapat menvisualisasikan; (1) area-area yang terpapar ter-hadap ancaman bencana; (2) elemen-elemen yang berisiko terkena dampak bencana; (3) sumberdaya-sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana. Pengetahuan yang baik mengenai risiko bencana akan menjadi dasar bagi pengembangan elemen-elemen lainnya dalam sistem peringatan dini yang efektif.

2) Pemantauan dan Layanan Peringatan. Kegiatan pemantauan dan layanan peringatan sering dianggap inti dari sistem peringatan dini. Elemen ini melibatkan deteksi risiko serta membutuhkan pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap indikator risiko bencana serta perubahan kondisi rentan. Pemantauan ini dapat diperoleh melalui metode ilmiah seperti pemantauan dan prediksi cuaca, permodelan sungai dan estimasi produksi pertanian. Dapat pula berdasarkan pada pengetahuan lokal dan pengukuran sederhana seperti tingkah laku binatang, pemantauan ketinggian air sungai, penyadaran strategi kearifan lokal.

18



Jangka waktu pemantauan tergantung pada ancaman bencana yang bersangkutan. Sebagai contoh, sudden hazard (bencana yang datang tiba-tiba) memerlukan pemantauan 24-jam, sebaliknya slow-onset hazard (bencana yang datangnya secara perlahan) dapat dideteksi sejak awal. Sebagai elemen inti dari sistem peringatan dini, pemantauan dan layanan peringatan dini harus melibatkan semua aktor (individu, organisasi, lembaga) di berbagai tingkatan dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Pemantauan dan layanan peringatan dini sebaiknya dikembangkan secara terkoordinasi untuk ancaman bencana yang berbeda dalam mobilisasi sumberdaya yang efektif.

3) Penyebarluasan Komunikasi Informasi Risiko dan Peringatan Dini.

Peringatan dini harus dapat menjangkau semua orang yang terancam bencana. Dalam peringatan dini, pesan yang disebarluaskan harus jelas dan berisikan empat elemen dari sistem peringatan dini di masyarakat. Informasi yang sederhana namun berguna sangat-lah penting untuk mendorong melakukan tindakan dini yang tepat, dan akan membantu menyelamatkan jiwa dan kehidupan.

Dalam prakteknya penggunaan berbagai saluran komunikasi dalam diseminasi peringatan dini sangat diperlukan untuk memastikan agar dapat menjangkau sebanyak mungkin pihak yang diberi peringatan, memperkuat pesan peringatan dan menghindari terjadinya kegagalan. Komunikasi pesan yang disebarluaskan harus memperhitung-kan bagaimana pihak-pihak dapat mengakses informasi di tempat yang berbeda dan bagaimana mereka dapat memahami dan menterjemahkan isi pesan.

4) Kemampuan Masyarakat dalam Merespon Bencana.

Elemen-elemen dari kemampuan tanggap darurat sangat dinamik, membutuhkan informasi bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk melakukan aksi dini, baik dalam hal tanggap darurat bencana maupun mengurangi risiko dan dampak bencananya.

Pelibatan aktif komponen masyarakat dapat ditingkatkan melalui aksi dini dalam merespon bencana yang dihadapi dengan upaya-upaya sebagai berikut:a. Melaksanakan pemetaan ancaman bencana, mengidentifikasi kelompok masyarakat

rentan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

b. Meningkatkan kapasitas merespon bencana seperti asesmen tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, distribusi bantuan, dan lain lain.

c. Membuat rencana evakuasi serta peta evakuasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mendorong anggota masyarakat bertanggung jawab demi kesela-matannya sendiri.

19



d. Masyarakat juga berperan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk meningkat-kan pemahaman mengenai risiko bencana serta perubahan perilaku kesiapsiagaan bencana sesuai dengan peringatan dini yang diterimanya, melalui kegiatan penyuluhan, kampanye serta kunjungan relawan desa/ Kelurahan dari rumah ke rumah.

e. Masyarakat dapat memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya untuk melaksanakan mitigasi struktural dan non struktural dalam skala kecil yang meliputi bidang mata pencaharian, air dan sanitasi, lingkungan, kesehatan, dan lain lain, sehingga terbangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko dan dampak bencana.

f. Menyusun rencana kontijensi tanggap darurat dengan perlibatan seluruh unsur dari masyarakat dalam menentukan sistem tanggap darurat bencana dan pengerahan potensi bersama untuk mencegah, atau menanggulangi dalam situasi tanggap darurat bencana.

Masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan jalur evakuasi, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami ancaman bencana yang dihadapinya dan mematuhi layanan peringatan dini, serta masyarakat harus mendapat informasi selengkapnya tentang pilihan-pilihan untuk perilaku yang aman, ketersediaan rute penyelamatan diri, dan cara terbaik untuk menghindari kerusakan dan kehilangan harta benda.

3. Pentingnya Peringatan Dini dalam Bencana.

Sistem peringatan dini menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan bencana, karena peringatan dini dapat menjadi faktor kunci yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka suatu peristiwa yang dapat menimbulkan bencana dapat diperkecil dampak negatifnya.

Peringatan dini tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan aksi dini. Aksi dini yang terdiri dari upaya-upaya kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan bagian paling penting dari sistem peringatan dini. Jika sebuah peringatan dini diinformasikan dan tidak ada aksi yang dilakukan sesuai dengan peringatan dini yang diberikan, maka sistem peringatan dini belum berjalan secara optimal.

Peringatan dini dapat mengurangi dampak bencana dan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

a. Ketepatan peringatan.

20



b. Jarak waktu yang tersedia antara informasi peringatan hingga datangnya peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.

c. Kesiapan perencanaan pra bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk kemampuan masyarakat untuk menanggapi peringatan tersebut dan melakukan tindakan antisipasi/aksi dini secara tepat.

Dalam bencana tertentu, seperti banjir, tanah longsor, abrasi serta kekeringan, peringatan dini disampaikan dalam bentuk informasi tahunan, bulanan, mingguan maupun harian serta jam.

Peringatan dini yang disertai oleh aksi dini sangatlah sesuai jika diterapkan pada berbagai kerangka waktu (tahun, bulan, minggu, hari dan jam) untuk menghasilkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang strategis.

Sebagai contoh, pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi tahun maupun bulan, maka aksi dini dapat diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan rencana kontijensi tanggap darurat Bencana, penyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Demikian pula halnya pada situasi dimana informasi peringatan dini diperoleh dalam bentuk informasi hari dan jam, maka aksi dini akan lebih mengarah pada aksi koordinasi antar pelaku penggulangan bencana baik internal maupun eksternal di masyarakat dengan melakukan identifikasi sumber-daya dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggap darurat bencana seperti yang tergambar di bawah ini:

Gambar 2. Peringatan Dini dan Aksi Dini

Semakin banyak waktu untuk mengurangi risiko bencana melalui aksi dini

(kesiapsiagaan dan mitigasi).

21



Pada kondisi tanggap darurat bencana, peringatan dini yang diterima akan menstimulasi pengaktifan rencana kontinjensi melalui pelaksanaan SOP.

Pada jam pertama saat bencana terjadi, kegiatan tanggap darurat dilaksanakan dengan mengacu pada SOP ataupun aturan lain yang telah disiapkan sebelumnya. Pada masa ini sudah jelas siapa berbuat apa dan sumber daya apa yang harus diberdayakan saat tanggap darurat.

Setelah kejadian bencana, sistem peringatan dini masih tetap berjalan di masyarakat yang berupa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi diri dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakan- tindakan penyelamatan diri. Rencana Operasi sudah dapat disusun dengan asumsi telah dilakukan asesmen dan adanya data-data kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. Ini dilakukan pada bencana yang bersifat slow-onset, dimana bencana sudah bisa diprediksi sebelumnya, seperti banjir, tanah longsor, abrasi, tsunami dan lain-lain. Sedangkan untuk bencana yang bentuknya sudden-onset, SOP bisa berjalan setelah bencana tersebut terjadi seperti bencana gempa bumi. SOP akan terus berjalan di setiap tahapan-tahapan untuk mengevaluasi renops yang telah ada dan menyusun renops selanjutnya selain sebagai dasar untuk penyusunan tanggap darurat bencana selanjutnya.

Gambar 3. Hubungan antara Rencana Kontijensi, SOP danRencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dalam Sistem Peringatan Dini

BAB IIIPENYEBARLUASAN DAN KOMUNIKASI

24


PENYEBARLUASAN DAN KOMUNIKASI

SISTEM PERINGATAN DINI DI MASYARAKAT

Sistem peringatan dini merupakan elemen yang tidak terpisahkan dan harus dijalankan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat tercapai. Dengan adanya sistem peringatan dini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat, sebelum, saat maupun sesudah bencana terjadi. Pada bencana yang bersifat slow-onset (bencana yang datangnya secara perlahan), sistem peringatan dini akan sangat dibutuhkan untuk memperkecil dampak bencana dengan menyusun rencana tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi bencana. Sedangkan untuk bencana yang bersifat sudden-onset (bencana yang datang tiba-tiba), sistem peringatan dini dapat diaktifkan segera setelah bencana tersebut terjadi.

Ketika bencana terjadi sistem yang ada di masayarakat akan terganggu dan terdapat kerusakan serta korban jiwa sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan mengelola sistem peringatan dini kapasitas masyarakat dapat diperdayakan untuk meminimalkan gangguan sistem yang ada di masyarakat, sehingga setelah bencana terjadi masyarakat dapat segera pulih.

25



1. Masyarakat yang Aman dan Tangguh.

Masyarakat yang hidup di sekitar ancaman bencana dan kesehatan terkadang tidak menyadari bahwa ancaman dan tingkat risiko bencana serta kesehatan dapat terjadi kapan saja. Kegiatan pembangunan dan aktivitas kehidupan masyarakat yang tidak memperdulikan lingkungan dapat memicu timbulnya ancaman bencana dan kesehatan, risiko serta kerentanan masyarakat.

Bencana apapun yang terjadi pasti akan berakibat buruk dan menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat yang terdampak. Idealnya masyarakat memiliki kemampuan yang kuat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sehingga risiko-risiko yang diakibatkan oleh bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Situasi ini memaksa perlu terbentuknya masyarakat yang aman dan tangguh dalam pengurangan risiko bencana.

a. Masyarakat aman dan tangguh memegang teguh adat istiadat dan mempunyai aturan-aturan tidak tertulis dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya kebiasaan gotong royong bersih lingkungan, larangan menebang hutan desa dan lain-lain, masyarakat pun memahami dan patuh terhadap aturan tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempunyai sanksi yang disepakati bersama apabila terjadi pelanggaran atas aturan yang tidak tertulis tadi. Aturan-aturan ini secara turun temurun disampaikan melalui forum-forum adat dan berlaku menyeluruh baik terhadap penduduk asli maupun pendatang. Untuk terlaksananya aturan tersebut, masyarakat membentuk perangkat-perangkat yang menjamin aturan tadi dapat dilaksanakan, terdapat pembagian peran gender dalam penerapan aturan tersebut dan juga memilik tokoh kunci yang berperan dalam penegakan aturan misalnya; tetua adat, kepala dusun atau tokoh masyarakat.

b. Masyarakat aman dan tangguh memiliki pengetahuan dan keterampilan, tercermin dengan senantiasa berinisiatif untuk menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan diperoleh antara lain melaluipelatihan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Pengetahuan dan ketrampilan yang terus terasah menghadirkan budaya baru dan melahirkan norma atau peraturan baru. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang daerah rawan dan kelompok paling rentan terkena risiko bencana di lingkungannya, dan mampu melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana. Pengelolaan sumber daya di lingkungannya dilakukan dengan baik sehingga akses pelayanan kesehatan, transportasi, air bersih, pengelolaan sampah yang telah ada dapat terjaga dengan baik, mereka juga menyelenggarakan sistem peringatan dini dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan di lingkungannya.

c. Masyarakat aman dan tangguh dalam organisasi dapat dilihat dari adanya sistem pemerintahan yang baik, terstruktur, pembagian peran dan tugas yang jelas, serta adanya pemimpin yang mengatur sistem tersebut. Masyarakat ini pun mempunyai SDM yang memadai, kebijakan/ peraturan yang mendukung pelayanan serta standar pelayanan yang baik. Memiliki program kerja yang mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang diimplementasikan melalui pertemuan rutin antar

26



elemen masyarakat. Program kerja yang ada didukung pula oleh kemampuan menggalang dana swadaya dan menggali dana dukungan Pemerintah Daerah. Serta memiliki kemampuan melakukan jejaring dengan mitra terkait turut mendukung pengurangan risiko bencana dan kesehatan yang direncanakan oleh masyarakat.

d. Kepemimpinan dalam masyarakat aman dan tangguh ditandai dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin secara formal maupun non formal dan dipercaya oleh masyarakat, memiliki ketrampilan secara teknis dan non teknis, serta terjaganya mekanisme pengambilan keputusannya yang telah terbagi dengan baik. Para tokoh masyarakat ini juga mampu mengatur dan memobilisasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme yang jelas.

e. Masyarakat yang aman dan tangguh mampu mengidentifikasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, baik itu sumber daya manusia, alam, organisasi, ekonomi, fisik dan lain-lain. Masyarakatnya juga mampu menentukan sumber daya potensial untuk pengurangan risiko bencana dan mampu mengelola sumberdaya dengan baik. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tangguh dalam sumberdaya antara lain adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk upaya pengurangan risiko bencana secara terorganisir dengan baik dan dapat bertanggung jawab atas pemanfaatan sumberdaya tersebut.

f. Masyarakat aman dan tangguh memiliki kesadaran tentang pengetahuan berkaitan dengan komposisi penduduk, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tinggal di daerah berisiko, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia, tingkat pendidikan penduduk dan mengetahui jumlah penduduk difable. Dengan pengetahuan tentang komposisi penduduk tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan komposisi penduduknya.

g. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem hukum dan aturan yang menjamin kehidupan mereka, perangkat yang ada di masyarakat mensosialisasikan sistem hukum dan aturan yang berlaku serta sanksi yang diterapkan kepada masyarakat.

h. Masyarakat aman dan tangguh secara ekonomi telah memiliki kesadaran akan perlunya sumber mata pencaharian yang jelas dan tetap, kesadaran perlunya lembaga keuangan di masyarakat dan menjadi anggota lembaga keuangan tersebut, dan memiliki kesadaran dalam mendahulukan kebutuhan dengan menunda keinginan. Dengan demikian untuk menghadapi situasi di masa datang masyarakat memiliki kebiasaan menabung dan asuransi jiwa maupun harta, sehingga ketika terjadi bencana atau situasi darurat masyarakat sudah memiliki persiapan yang baik.

27



i. Masyarakat yang aman dan tangguh memiliki sistem sosial yang terlihat dari solidaritas tinggi di lingkungan sosial kemasyarakatannya dengan memelihara sistem kegotongroyongan, dan saling membutuhkan atau interaksi antar sesama, sehingga menjadikan mereka lebih aman dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dengan adanya sistem sosial tersebut, masyarakat secara otomatis akan memberikan bantuan baik berupa tenaga, waktu, pikiran, tempat, materi dan bentuk lainnya kepada masyarakat lain yang terdampak bencana. Selain itu, mereka akan membentuk sistem jaminan sosial di masyarakat serta membentuk kelompok- kelompok sosial di lingkungan masyarakat tersebut.

Untuk mendukung pencapaian masyarakat yang aman dan tangguh, intervensi apapun yang dilakukan harus memperhatikan sistem-sistem yang ada dan berlaku di masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan di masyarakat. Di sisi lain terjadinya bencana dapat mempengaruhi terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat sehingga mempengaruhi keamanan dan ketanggungannya. Bencana yang terjadi dapat dikelompokkan dengan memperhatikan dampak bencana yang terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan terganggunya sistem-sistem yang ada di masyarakat. Skala bencana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bencana Skala Kecil.Bencana yang terjadi di suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai bencana berskala kecil dengan melihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu:

(1) Organisasi.Daerah yang terkena bencana akan dapat dinyatakan bencana skala kecil pada saat seluruh organisasi yang ada di tingkat Desa/ Kelurahan, RW, RT dan organisasi pendukung lainnya masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kordinasi terhadap penanggulangan bencana yang ada di wilayah tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

(2) Kepemimpinan.Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan dari tingkat Desa/ Kelurahan hingga ke tingkat RT masih berfungsi dengan baik. Pada saat bencana datang, pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu dan bahkan bertambah dengan menjalankan fungsi-fungsi penanggulangan bencana. Pada situasi bencana kepemimpinan masih berfungsi, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak akan terlalu merasakan adanya bencana yang terjadi, karena fungsi pemerintah yang ada di lingkungannya masih berjalan dengan baik.

28



(3) Sumber Daya.Melihat dampak bencana dari sumber daya, pada bencana berskala kecil peranan sumber daya lokal sangat terlihat. Dampak yang ditimbulkan dari bencana akan ditangani langsung oleh sumber daya lokal, sehingga tidak banyak pihak- pihak/ sumberdaya eksternal yang memberikan perannya dalam penanggulangan bencana tersebut.

(4) Infrastruktur.Infrastruktur tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat suatu bencana. Sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan kesehatan tetap berjalan dengan normal. Dengan demikian aktivitas belajar mengajar, perdagangan dan pelayanan kesehatan yang menjadi aktivitas rutin tetap berjalan seperti biasa.

b. Bencana Skala Sedang.Bencana skala sedang juga dilihat dari beberapa aspek yang terkena dampak, yaitu: (1) Organisasi.

Secara organisasi bencana dikelompokkan pada skala sedang apabila saat bencana terjadi organisasi yang ada tidak berfungsi secara keseluruhan, sehingga koordinasi antar lembaga/ organisasi yang ada di masyarakat tidak dapat dilakukan. Akibatnya adalah, tidak ada tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada tersebut untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana.

(2) Kepemimpinan.Di tingkat Kabupaten/ Kota pelayanan pada saat bencana masih dapat dilakukan, namun di tingkat Kecamatan hingga Desa sudah tidak berfungsi. Pada situasi ini kepemimpinan akan dipandu ataupun akan diambil alih oleh tingkat Kabupaten/ Kota.

(3) Sumber daya.Pada kondisi bencana berskala sedang, sumber daya lokal yang ada tidak bisa di-fungsikan secara maksimal, karena beberapa sumber daya yang ada di tingkatan lokal tersebut juga terkena dampak bencana. Pada kondisi ini, sumber daya ter-dekat akan berperan untuk memberikan upaya penanggulangan bencana di daerah yang terkena dampak.

(4) Infrastruktur.Infrastruktur yang ada di masyarakat tidak mengalami kerusakan secara keseluruhan, akan tetapi sistem pendidikan, ekonomi, akses transportasi dan

29



kesehatan tetap mengalami gangguan. Adanya gangguan pada infrastruktur yang ada tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, baik aktivitas pendidikan, ekonomi maupun pelayanan transportasi dan kesehatan.

c. Bencana Skala Besar.Bencana skala besar biasanya identik dengan rusaknya infrastruktur, timbulnya korban jiwa, dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

(1) Organisasi.Pada kondisi bencana skala besar, organisasi yang ada di daerah setempat tidak berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan bencana. Tidak ada fungsi koordinasi yang berjalan pada kondisi ini, sehingga organisasi yang ada itu pun membutuhkan dukungan atau bahkan pertolongan untuk melakukan upaya penanggulangan bencana.

(2) Kepemimpinan.Sistem kepemimpinan yang ada di daerah terkena bencana ini tidak berfungsi sama sekali, situasi ini biasanya memperparah kondisi wilayah yang terkena dampak bencana dikarenakan tidak ada kebijakan ataupun arahan dari yang berwenang untuk melakukan tindakan respon dan lain-lain.

(3) Sumber daya.Sumber daya yang ada di daerah terkena dampak tidak berfungsi dan tidak mampu melakukan tindakan. Keterbatasan sumber daya yang ada memicu dikelompok-kannya bencana pada skala bencana besar, karena sumber daya tidak berimbang dengan bencana yang terjadi dalam penanganannya sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih parah.

(4) Infrastruktur.Seluruh sistem yang ada di masyarakat tidak akan berjalan dikarenakan infrastruktur yang ada tidak berfungsi. Sistem pendidikan, ekonomi dan akses transportasi serta kesehatan tidak berfungsi, sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana tidak mendapatkan pelayanan dan tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya.

2. Sistem Peringatan Dini di Tingkat Nasional.

Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada tingkat nasional, dimana sumber peringatan resmi berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan.

30



Pada beberapa wilayah yang tidak dapat menerima peringatan dini bencana dari lembaga nasional, gejala alam tanda akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebagai indikasi akan terjadinya bencana, sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bentuk peringatan dini yang akan dikeluarkan.

Tabel 1. Mekanisme Dukungan Informasi Peringatan Dini Bencana.

Sumber Jenis InformasiBNPB Informasi kebencanaan.

BMKG Peringatan dini cuaca, gempa bumi dan tsunami.

Kemenkes Informasi kesehatan.

Kementrian PU Info ketinggian air, peringatan dini banjir dan kekeringan.

PVMBG Gunung berapi.

BPPTK Penelitian gunung berapi.

Kemenhut Peringatan dini bencana kebakaran hutan.

PMI Laporan berkaitan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Kearifan lokal Informasi awal per ancaman yang ada.

Jika mekanisme dukungan informasi dapat dipahami oleh semua pihak, sistem peringatan dini yang dibangun dapat membantu pengambil keputusan di tingkat lokal dan masyarakat berisiko dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Untuk menunjang mekanisme dukungan informasi, perlu adanya sumber-sumber informasi untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima informasi. Setiap sumber informasi akan memberikan informasi-informasi yang berbeda dan spesifik, sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sumber informasi dapat berasal dari pemerintah dan lembaga lain yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Di luar pemerintah, sumber-sumber informasi haruslah yang telah diakui secara kelembagaan maupun yang diakui secara budaya setempat.

3. Dukungan Kebijakan Daerah Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat.

Sistem peringatan dini dibangun melalui pendekatan partisipatif masyarakat, karena itu memerlukan dukungan dalam langkah dan prosedur yang mudah dan aplikatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan perspektif ini, dukungan kebijakan, pedoman, standarisasi maupun hal lainnya yang bersifat teknis sangat membantu pelaku-pelaku dalam mengembangkan sistem peringatan dini secara optimal.

31



Jika kebijakan pendukung tidak dikeluarkan oleh pengambil kebijakan/pemerintah, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab pada saat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing elemen yang ada. Agar adanya peran dan tanggung jawab yang merata serta sesuai dengan kapasitas masing-masing elemen, pemerintah daerah harus mengidentifikasi stakeholder dan jaringan pendukung lainnya yang ada. Secara umum, pelaku pendukung memiliki tugas dan fungsi masing-masing dari masa kesiapsiagaan hingga masa tanggap darurat.

Tabel 2. Sumber Kebijakan dan Pedoman.

Sumber Kebijakan dan ProsedurBPBD PP, SK, PERKA Desa tangguh

BMKG Sistem peringatan dini

PVMBG Penentuan status gunung api

Kemenkes Desa siaga

PU Pengairan Kali bersih

PMI Pedoman organisasi, Juklak PB, Juknis PB, Juknis TDB, Juknis Kesiapsiagaan dan PRB

4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini Untuk memenuhi tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang paling rentan pada sebelum, saat, dan sesudah bencana, PMI berupaya agar dapat merespon bencana yang terjadi dengan pelayanan yang efektif, efisien dan tepat waktu. Upaya yang dilakukan adalah membantu pemerintah dalam hal memberikan informasi bencana dan peringatan dini kepada masyarakat dan membantu memobilisasi masyarakat agar setelah menerima informasi bencana segera melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan tanggap darurat maupun upaya-upaya penyelamatan.

Dalam pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat, peran dan tugas PMI adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan informasi situasi aktual dan potensi risiko yang mengikuti ancaman bencana dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang terpercaya.

b. Melakukan analisis dan kajian informasi bencana tersebut secara akurat, cepat dan tepat serta menterjemahkannya ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat.

c. Segera menyebarluaskan pesan dan informasi bencana kepada pihak terkait, khususnya kepada masyarakat yang paling rentan dan diprediksikan terkena dampak, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat.

32



d. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan.

PMI Pusat berkewajiban menyusun kebijakan dan pengembangan sistem peringatan dini serta pola pembinaan informasi bencana yang berlaku untuk seluruh PMI di wilayah Indonesia serta dukungan fasilitasi hardware dan software. PMI Provinsi menyiapkan wahana dan sarana pokok untuk pengumpulan dan pengolahan informasi dan diseminasi informasi tersebut di Provinsi.

Sedangkan PMI Kecamatan serta PMI Kabupaten/ Kota melakukan dan menjalankan sistem tersebut untuk mendukung sistem-sistem yang ada di masyarakat dengan peran sebagai berikut:

a. PMI Kecamatan.Dalam penanggulangan bencana di masyarakat, PMI Kecamatan sebagai pihak eksternal memiliki peranan penting dalam penguatan elemen-elemen masyarakat dan relawan desa di wilayahnya. Dalam sistem peringatan dini tugasnya adalah memberikan dukungan kepada komite penaggulangan bencana dan relawan desa dalam bentuk pelatihan, pendampingan, bantuan mitigasi serta bantuan relief dan advokasi.

b. PMI Kabupaten.PMI Kabupaten/ Kota sebagai lembaga eksternal 1 (satu) tingkat di atas PMI Kecamatan sangat berperan dalam kegiatan penaggulangan bencana yang dilakukan oleh PMI Kecamatan dan sebagai penyedia atau perantara atau penyambung

Gambar 4. Peran PMI dalam Sistem Peringatan Dini

33



informasi-informasi dari sektor-sektor pemerintah terkait dengan sistem peringatan dini. PMI Kabupaten/ Kota secara tingkatan akan memperoleh akses lebih cepat ke BNPB/ BPBD, BMKG, PVMBG, Kemenkes dan PU Pengairan terkait informasi-informasi awal terkait dengan kebencanaan. Informasi inilah yang akan diteruskan kepada PMI Kecamatan untuk selanjutnya didistribusikan kepada komite penaggulangan bencana serta relawan desa untuk diambil tindakan lanjutan. Selain penyambung informasi, PMI Kabupaten/ Kota juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengacu pada pedoman organisasi, Juklak penanggulangan bencana, Juknis tanggap darurat bencana dan Juknis kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana.

5. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Sistem peringatan dini akan berjalan dengan baik jika didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penguatan sistem peringatan dini. Elemen-elemen masyarakat tersebut nantinya akan menjadi pelaku sistem peringatan dini. Para pelaku ini akan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan sistem peringatan dini, baik dari segi kebijakan, sumber informasi maupun hal-hal pendukung lainnya untuk penguatan sistem peringatan dini.

Selain itu, dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berakar dari masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan dari pelaku-pelaku lainnya dalam penangulangan bencana, seperti Pemerintah Lokal, BPBD, PMI Kecamatan/ Kabupaten dan stakeholder penanggulangan bencana lainnya.

Tabel 3. Tugas dan Fungsi Pemangku Kepentingan.

Pelaku Tugas dan Fungsi

Pemerintah lokal (Kepala Desa/Lurah) Sebagai penanggung jawab dan pembimbing sistem peringatan dini.

Komite Penanggulangan Bencana (Komite PB) Beranggotakan: • Perwakilan pemerintah atau perangkat

yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

• Perwakilan tokoh masyarakat/ tokoh agama/ tokoh adat di Desa/ Kelurahan.

• Perwakilan elemen/ organisasi masyarakat yang ada di masyarakat Desa/ Kelurahan.

Dengan susunan kepengurusan: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota).

Sebagai penyelenggara dan kordinator pelaksanaan sistem peringatan dini di tingkat Desa/ Kelurahan yang berfungsi sebagai perumus, perencana, penganggaran dan pemantauan pelaksanaan sistem peringatan dini di masyarakat Desa/ Kelurahan.

34



Relawan Desa/ Kelurahan Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan.

PKKSebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan keluarga yang memiliki akses langsung ke masyarakat.

Karang Taruna

Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial sebagai mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan sosial.

Kader Posyandu Sebagai motivator, inisiator, fasilitator bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peringatan dini di Desa/ Kelurahan.

Linmas Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani masalah perlindungan dan keamanan di masyarakat.

6. Langkah-langkah Mengembangkan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Dalam pengembangan sistem peringatan dini perlu langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan sistem peringatan dini tersebut benar-benar terlaksana dan dipahami oleh masyarakat. Pada proses pengembangan sistem peringatan dini peran elemen masyarakat seperti Komite PB dan relawan desa sangat besar, karena sistem peringatan dini yang dibangun tersebut disusun berdasarkan mekanisme partisipatif dan melalui langkah-langkah yang sistematis.

Gambar 5. Langkah-langkah Pengembangan Sistem Peringatan Dini.

35



Tabel 4. Langkah-langkah Pengembangan Sistem Peringatan Dini.

Langkah Deskripsi Kegiatan Pelaku Sasaran

Sosialisasi dan advokasi.

Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan, dan kebijakan dari elemen pemerintah di masyarkat.

Lurah, BPBD, PMI Kecamatan.

Elemenmasyarakat.

Sosialisasi di masyarakat.Sebuah proses memberikan informasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, tindakan masyarakat.


Masyarakat Desa.

Pembentukan Komite PB.

Menggabungkan elemen-elemen masyarakat yang ada di Desa/ Kelurahan, tergabung dalam suatu wadah yang disebut dengan Komite Penanggulangan Bencana, dipimpin oleh Kepala Desa/ Lurah.


Elemenmasyarakat.

Orientasi.Memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya sistem peringatan dini di masyarakat.

Komite PB. Masyarakat Desa.

Rekruitmen relawan desa/ Kelurahan.

Setelah melaksanakan orientasi, Komite PB mulai dapat merekrut Relawan Desa. Dengan menentukan kriteria, syarat dan mekanismeperekrutan.

Komite PB. Masyarakat Desa.

Orientasi sistemperingatan dini.

Orientasi sistem peringatan dini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pentingnya sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat.

Komite PBRelawan Desa.

Masyarakat Desa.

Pembentukan sistem peringatan dini.

Masyarakat melakukan analisis lingkungan mereka terhadapancaman, risiko dan kapasitas. Dari hasil analisis tersebut masyarakat menyusun sistem peringatan dini untuk lingkungan Desa/ Kelurahan mereka

Komite PBRelawan Desa.

Masyarakat Desa.

Simulasi.

Sebagai upaya untuk memastikan apakah sebuah sistem peringatan dini yang disusun sudah dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Komite PB,Relawan Desa,

Masyarakat Desa.

Masyarakat Desa.

Evaluasi

Melakukan penilaian terhadap sistem yang dibuat dengan aplikasi yang diterapkan, guna melakukan perbaikan ataupun penguatan sistem peringatan dini yang dibentuk.

Komite PB.

Langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut menghasilkan dokumen sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat untuk bertindak sebelum bencana terjadi ataupun melakukan tindakan lanjutan setelah terjadinya bencana.

BAB IVKEMAMPUANMERESPONBENCANA

38


KEMAMPUAN MERESPON BENCANA

PENGELOLAAN SISTEM PERINGATAN DINI

Dalam membangun sistem peringatan dini di masyarakat, diperlukan pendekatan People Centered Early Warning System. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat yang rentan dapat membangun kapasitasnya untuk melindungi dirinya sendiri serta meningkatkan ketangguhannya dalam mengurangi kerentanan- kerentanannya terhadap bencana. Terdapat tiga persyaratan dasar dalam pendekatan People Centered Early Warning System, yaitu:

1. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana yang dihadapinya. 2. Masyarakat mampu mengkomunikasikan kepada anggota masyarakat lainnya mengenai

perubahan-perubahan yang terjadi pada ancaman bencana serta potensi dampak yang ditimbulkannya.

3. Masyarakat mampu melakukan aksi/ tindakan untuk merespon bencana.

Dalam praktiknya, pendekatan yang berpusat pada manusia untuk peringatan dini ini memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga ilmiah atau lembaga-lembaga perantara lainnya dalam memfasilitasi pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat dapat dilakukan dengan melalui proses di bawah ini:

Gambar 6. Proses Pengelolaan Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

39



PERSIAPAN

Asesmen merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan sistem peringatan dini di masyarakat serta membangun ketangguhannya dalam menghadapi risiko bencana. Melalui asesmen yang partisipatif diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan keterlibatan masyarakat di samping membangun kesadarannya akan ancaman bencana, risiko, kerentanan dan kapasitas yang dimilikinya serta potensi dampak atau risikonya terhadap kesejateraan hidupnya. Dengan menggunakan asesmen kerentanan dan kapasitas (Vulnerability and Capacity Assessment), diharapkan kapasitas masyarakat dapat dibangun untuk mengelola sistem peringatan dini dengan pelibatan seluruh komponen masyarakat.

Penggunaan tools VCA dengan pertanyaan kunci yang tepat dalam rangkaian membentuk sistem peringatan dini akan mempermudah masyarakat dalam memahami, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini yang akan diterapkan di lingkungannya. Dengan merujuk terhadap 4 elemen sistem peringatan dini, maka di dalam tahap persiapan, penting untuk mengkaji kembali: (1) Pengetahuan tentang risiko; (2) Pemantauan dan pelayanan peringatan; (3) Penyebarluasan dan komunikasi; (4) Kemampuan untuk merespon bencana sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

ElemenPengkajian Pertanyaan Kunci Tool VCA yang digunakan

1. Pengetahuan tentang Risiko.

• Apakah masyarakat mengetahui daerah yang rentan dan berisiko?

• Apakah masyarakat memahami dampak dari ancaman yang terjadi?

• Apa saja jenis-jenis kerentanan yang ada di wilayah tersebut?

• Berapa banyak jumlah penduduk yang terkena dampak dari masing-masing ancaman?

• Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang terjadi?

• Peta kerentanan dan kapasitas.

• Riwayat kejadian bencana. • Analisa kecenderungan dan

perubahan.• Kalendar musim dan

kegiatan.

1. Pemantauan dan pelayanan

peringatan.

• Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini?

• Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di masyarakat?

• Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat)

• Bagaimana mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat)

• Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat)

• Diagram kelembagaan.• Kajian analisa berbasis

gender.

40



1. Penyebarluasan dan komunikasi.

• Apakah ada analisa informasi peringatan dini?• Siapa yang bertanggungjawab melakukan analisa

informasi peringatan dini?• Sejauh mana informasi peringatan dini dapat

menjangkau masyarakat yang terancam?• Apakah informasi peringatan yang diberikan jelas

dan berguna? • Siapa yang memiliki wewenang menyebarluaskan

informasi peringatan dini?• Media apa saja yang dapat digunakan untuk

menyebarluaskan informasi peringatan dini? • Bagaimana peran PMI dalam menyebarluaskan

informasi peringatan dini? (4M-SPD)

• Diagram kelembagaan.

1. Kemampuan meresponbencana.

• Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini?

• Apakah tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi?

• Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat?

• Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini?

• Apakah ada peta dan jalur evakuasi?• Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap

wilayah berdasarkan jenis ancaman yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat?

• Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat?

• Bagaimana akses transportasi pada saat tanggap darurat bencana?

• Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko bencana? Jika iya, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti?

• Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan kesehatan? Jika ada, sebutkan?

• Bagaimana akses pelayanan kesehatan? (jarak, transportasi, alat, tenaga kesehatan, frekuensi, dan lain lain)

• Bagaimana akses mendapatkan air bersih? (kualitas, jarak, sumber air, dan lain lain)

• Riwayat kejadian bencana.• Kajian penangangan bencana

berbasis gender.• Peta kerentanan dan

kapasitas.• Diagram kelembagaan.

ANALISA

1. Penentuan Tingkat Risiko.

Penentuan tingkat risiko didasarkan pada pemantauan gejala-gejala atau tanda- tanda, dampak dan frekuensi dari terjadinya ancaman, setiap ancaman mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Penentuan tingkat risiko akan dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai wewenang seperti BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika), PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), Kementrian Kesehatan, dan lain sebagainya.

41



a. Gunung Api.

Pemetaan Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung api berisi informasi mengenai wilayah yang berpotensi terlanda bahaya erupsi gunung api yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) KRB I, wilayah yang terletak 11-15 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda aliran lahar dan hujan abu.

2) KRB II, wilayah yang terletak 6-10 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas dan lontaran material vulkanik dan hujan abu.

3) KRB III, wilayah yang terletak 0-5 Km dari puncak gunung dan berpotensi terlanda awan panas lontaran batu lava atau batuan pijar dan hujan abu.

Tabel 4. Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia.

Tingkat Status Gunung Berapi di Indonesia

Status Makna Tindakan

NORMAL • Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma.• Tingkat aktivitas dasar • Aktivitas masyarakat normal.

WASPADA

• Getaran gempa vulkanik.• Tampak semburan kecil (asap disertai

material di sekitar puncak).• Suara gemuruh di gunung• Turunnya binatang dari gunung.

• Aktivitas masyarakat dibatasi di KRB II dan KRB III.

• Larangan mendaki.• Kewaspadaan terhadap debu asap/

material bagi masyarakat dan penerbangan.

42



SIAGA

• Intensitas letusan makin tinggi.• Daerah semburan material makin luas.• Terjadinya hujan debu.• Getaran gempa bumi vulkanik meningkat.• Air sungai mengering.

• Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam radius 4 Km dari kawah gunung api.

• Tidak mendekati daerah bahaya seperti sumber air, lembah, lereng bukit, dan sebagainya.

• Waspada awan panas.• Pengamanan harta benda, ternak dan

barang-barang berharga.• Keluar dari radius 4 Km menuju daerah

aman.

AWAS

• Diperkirakan dalam waktu 1x24 jam terjadi erupsi lahar.

• Awan panas, debu dan material lainnya menuju ke pemukiman.

• Intensitas letusan semakin tinggi.

• Tidak ada aktivitas masyarakat di KRB II dan KRB III.

• Menempati daerah aman (pengungsian).• Menunggu arahan berikutnya dari Pemerintah

Setempat.

b. Banjir.

Ancaman banjir dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda, diantaranya sebagai berikut:

1) Intensitas curah hujan yang cukup tinggi.Untuk intensitas hujan, mengacu pada Standar Internasional (WMO/World Metrological Organization) adalah sebagai berikut:

Kriteria Hujan Intensitas per Jam Intensitas per hariSangat RinganRinganSedang / NormalLebatSangat Lebat

< 0.1 mm– 5.0 mm

5.0 – 10 mm10 – 20 mm> 20 mm

< 5.0 mm5.0 – 20 mm20 – 50 mm50 – 100 mm> 100 mm

43



Keterangan: Curah hujan 1 milimeter artinya dalam luasan 1 meter persegi tertampung air hujan setinggi 1 milimeter atau 1 liter.

2) Debit air sungai yang sudah melebihi ambang batas.3) Terjadinya hujan lebat dan terus menerus di hulu sungai.Untuk memahami kondisi atau fenomena terjadinya hujan lebat dan atau sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung ialah sebagai berikut:• Musim apa yang sedang berlangsung saat ini (apakah musim hujan, transisi atau

pancaroba dan kemarau). Apabila musim yang sedang berlangsung saat ini adalah musim hujan atau transisi dan atau pancaroba maka langkah selanjutnya ialah ke poin 2).

• Amati dan cermati kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari. Bila cuacanya cerah atau cerah berawan dengan kondisi udara yang terik dan atau sangat terik pada siang harinya sehingga terasa sangat “kepanasan atau kegerahan”. Artinya radiasi matahari dan proses penguapan yang terjadi cukup bahkan sangat besar dan optimal.

• Amati dan cermati keadaan dan kondisi awan-awan yang terjadi saat diamati, terutama awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol).

• Amati dan cermati keadaan dan kondisi hembusan angin, apakah termasuk dalam kategori kriteria teduh atau lebih besar. Jika kondisinya masuk dalam kategori atau kriteria tersebut maka kemungkinan ada awan yang terlihat gelap (warna hitam pekat dan bergumpal berbentuk bunga kol).

• Cermati dan rasakan apakah terjadi perubahan cuaca baik suhu udara, angin dan pertumbuhan awannya yang cukup drastis pada siang menjelang sore hari.

• Jika semua hasil pengamatan sesuai dengan poin-poin diatas, maka ada peluang terjadinya hujan dengan intensitas sedang sampai sangat lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang atau puting beliung yang berdurasi singkat (pendek).

44



c. Gempa Bumi.

Penentuan tingkat risiko berdasarkan getaran dari gempa yang disebut dengan skala MMI (Modified Mercally Intensity) dengan penjelasan sebagai berikut:

Skala Makna

I Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang.

II Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

III Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaranseakan-akan ada truk lewat.

IVPada siang hari dirasakan oleh orang banyak didalam rumah, diluar getaran dirasakan oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu bergetar serta dinding berbunyi.

V

Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, jendela dan sejenisnya pecah, barang-barang terlempar, tiang-tiang dan barang besar dapat bergoyang, bandul atau lonceng dapat berhenti.

VIGetaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan berlari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak ringan.

VII

Setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik sedangkan pada bangunan dengan konstruksi yang kurang baik terjadi retak-retak bahkan hancur, cerobong asap pecah. Terasa oleh orang yang naik kendaraan.

VIII

Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat. Retak-retak pada bangunan dengan kontruksi yang kurang baik, dinding dapat lepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen-monumen roboh, air menjadi keruh.

IXKerusakan pada bangunan yang kuat, rangka-rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak retak-retak. Rumah tampak berpindah dari pondasinya. Pipa-pipa di dalam rumah putus.

XBangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam.

XI

Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa di dalam tanah tidak bisa dipakai sama sekali, tanah terbelah, rel melengkung sekali.

XIIHancur sama sekali. Gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan menjadi gelap. Benda-benda terlempar ke udara.

45



d. Tsunami.

Ancaman tsunami dapat diprediksi dengan melihat tanda-tanda diantaranya sebagai berikut:1) Terjadi gempa bumi berkekuatan 7 SR di kedalaman 10 Km dengan pusat gempa di

tengah laut.2) Gelombang air laut bergerak dengan cepat.3) Jika air surut lebih cepat dan lebih jauh dari pasang surut normal.4) Angin kencang atau terdengar suara menggelegar.5) Bau asin yang sangat menyengat.6) Dari kejauhan tampak gelombang putih dan terlihat sangat keras.

46



e. Gerakan Tanah.

Gerakan tanah dikenal juga dengan istilah tanah longsor. Tingkatan status gerakan tanah ialah sebagai berikut:

Status Makna Tindakan

Sangat rendahSangat jarang terjadi gerakan tanah.

Penempatan lokasi bangunan vital dan strategis.

Rendah

Gerakan tanah bisa terjadi jika ada gangguan lereng.

Tidak tinggal di daerah bantaran sungai.

Menengah

Gerakan tanah berpotensi terjadi jika curah hujan tinggi dan ada gangguan lereng.

• Tidak melaku-kan pemotongan lereng.

• Waspada jika curah hujan tinggi.

• Jangan tinggal di lereng terjal.

Tinggi

• Sering terjadi gerakan tanah jika musim hujan.

• Gerakan tanah lama bisa aktif kembali.

• Tidak membangun pemukiman di daerah lereng.

• Konservasi lahan.• Waspada jika

curah hujan tinggi.• Mengungsi jika

curah hujan tinggi.

2. Analisis Peran dan Mekanisme Koordinasi Stakeholders.

Analisis peran dan mekanisme koordinasi stakeholders perlu dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif serta memerlukan kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda.

Dalam hal ini, sistem peringatan dini dapat mengaplikasikan dua pendekatan; top down dan bottom up. Dengan pendekatan top down, maka informasi peringatan dini dapat disalurkan dari lembaga penyedia informasi peringatan dini yang credible sampai ke tingkat masyarakat. Di sisi lain, dengan pendekatan bottom up, masyarakat berkontribusi penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, pola kerentanan dan mengembangkan legitimasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa peringatan ditindaklanjuti.

47



Gambar 7. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Sebelum Bencana.

Gambar 8. Mekanisme Kelembagaan Informasi Peringatan Dini Saat dan Setelah Bencana.

48



Tabel 5. Peran Pelaku Kunci Informasi Peringatan Dini.

No Pelaku Kunci Sebelum Saat Bencana Sesudah Bencana

A. Informasi Peringatan Dini (Top – Down)

1.

BNPB/ BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan,dan Penyedia Informasi Eksternal.

• Memberikan informasi peringatan dini pada PMI/Lembaga Perantara.

• Mengumumkan informasi peringatan melalui saluran komunikasi seperti televisi, radio dan lain sebagainya.

• Memberikan informasi kejadian bencana kepada lembaga perantara dan institusi terkait lainnya.

• Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman.

• Melakukan pemantauan terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya suatu ancaman dan kemungkinan terjadinya ancaman susulan.

2. PMI/ Lembaga Perantara.

• Mengumpulkan informasi peringatan dini.

• Melakukan cek ulang informasi yang di terima.

• Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima.

• Menterjemahkan informasi peringatan dini yang diterima dengan menggunakan bahasa sederhana.

• Menyusun rencana kesiapsiagaan.

• Menyampaikan informasi peringatan dini kepada SIBAT dan Relawan Desa.

• Melakukan update informasi di DMIS (Disaster Management Information System).

• Berkoordinasi dengan stakeholders terkait.

• Menyusun rencana operasional tanggap darurat.

• Melakukan kegiatan tanggap darurat bencana berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan stakeholders terkait.

• Melakukan pemantauan informasi peringatan dini.

• Menyusun rencana pemulihan dini.


• Melakukan kegiatan pemulihan dini seperti promosi kesehatan, air sanitasi, penampungan darurat, dan lain sebagainya berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan stakeholders terkait.

3. Pemerintah Daerah.


• Mengumpulkan informasi terkait dengan peringatan dini yang diterima.

• Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat.

• Menginformasikan pesan-pesan kesiapsiagaan kepada masyarakat.

• Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini.

• Kepala Desa memberi-kan perintah evakuasi kepada masyarakat.

• Melakukan pertemuan koordinasi dengan stakeholders terkait

• Melakukan kegiatan tanggap darurat bencana.


• Pengaktifan surveilans1 terhadap angka kesakitan di masyarakat.


• Melakukan kegiatan pemulihan dini.

• Pengaktifan surveilans.

49



• Kepala Desa memberikan perintah evakuasi kepada masyarakat.

4.

Relawan Desa, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK.



• Menyampaikan informasi peringatan dini pada masyarakat.


• Menginformasikan tindakan yang sudah dilakukan kepada PMI/ Lembaga Perantara sebagai umpan balik informasi peringatan dini.

• Penguatan peran dan fungsi posko di masyarakat.

• Membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat.

• Memberikan informasi tindakan yang sudah dilakukan di lapangan sebagai umpan balik dari informasi yang diterima.

• Mendukung kegiatan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Pemerintah dan stakeholders terkait.



• Mendukung kegiatan pemulihan dini yang dilakukan oleh Pemerintah dan stakeholders terkait.



5. Masyarakat.


• Tetap waspada dan siaga.• Meneruskan informasi

peringatan dini kepada masyarakat sekitar.

• Melakukan tindakan awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan.

• Evakuasi berdasarkan instruksi dari Kepala Desa.

• Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan.

• Melaporkan kasus penyakit kepada petugas kesehatan.

• Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri.



B. Informasi Peringatan Dini (Bottom-Up)

1. Masyarakat.

• Menyampaikan tanda- tanda informasi peringatan dini pada relawan desa, petugas kesehatan dan aparatur desa.

• Tetap waspada dan siaga.• Melakukan tindakan

awal sebagai upaya kesiapsiagaan seperti evakuasi mandiri, merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan.

• Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa, petugas kesehatan dan aparatur desa.

• Melakukan evakuasi mandiri.

• Merujuk penderita ke unit layanan kesehatan dan petugas kesehatan


• Menyampaikan tanda-tanda informasi peringatan dini pada relawan desa, petugas kesehatan dan aparatur desa.

• Menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri.



50



2.

Relawan Desa, Komite PB, Kader Posyandu, Linmas, Karang Taruna, PKK.



• Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya.




• Menyampaikan informasi peringatan dini kepada Pemerintah dan PMI atau lembaga perantara lainnya.



• Melakukan kegiatan pemulihan dini berkoordinasi dengan BNPB/BPBD dan stakeholders terkait.



3. Pemerintah Daerah.




• Melakukan pertemuan koordinasi dengan stakeholders terkait.


• Pengaktifan surveillance terhadap angka kesakitan di masyarakat.


• Pengaktifan surveillance.

4. PMI/Lembaga Perantara.

• Mengumpulkan informasi peringatan dini.


• Melakukan analisa informasi peringatan dini yang diterima.

• Menterjemahkan informasi peringatan.

• Melakukan update informasi di DMIS (Disaster Management Information System).

• Berkoordinasi dengan stakeholders terkait.



5. BNPB/BPBD, BMKG, VSI, Kementrian Kesehatan, dan Penyedia Informasi Eksternal.

• Melakukan pengecekan lebih lanjut.

• Menginformasikan hasil pengecekan lebih lanjut kepada lembaga perantara dan media.

• Menyusun rencana kesiapsiagaan.

• Menyusun rencana operasional tanggap darurat berkoordinasi dengan stakeholders terkait.

• Melakukan pengkajian singkat terkait kondisi di lapangan.

• Menginformasikan hasil pengkajian kepada lembaga perantara dan media.

• Pengkajian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya ancaman susulan.

• Menyusun rencana pemulihan dini.

51



3. Analisis Pengetahuan Tentang Risiko.

Risiko akan muncul dari kombinasi adanya ancaman dan kerentanan di wilayah ter-tentu. Kajian terhadap risiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari ancaman dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses, seperti; urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim.

Kajian dan peta risiko bencana akan membantu memotivasi seluruh stakeholders dan masyarakat, sehingga mereka akan memprioritaskan pada kebutuhan informasi peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Untuk melakukan analisis tingkat pengetahuan ini, perlu dilakukan pengumpulan data yang sistematis dan melaksanakan penilaian risiko untuk mengetahui:

a. Apakah ancaman dan kerentanan sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat?b. Apakah masyarakat mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda dari ancaman yang

terjadi?c. Apakah risiko yang mungkin terjadi sudah dipahami oleh masayarakat?d. Bagaimana pola dan perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman dan

kerentanan tersebut?e. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas?

4. Analisis Pemantauan dan Layanan Peringatan.

Pemantauan dan layanan peringatan merupakan inti dari informasi peringatan dini. Oleh karena itu, diperlukan adanya dasar-dasar ilmiah yang kuat untuk dapat memprediksi dan memprakirakan terjadinya ancaman. Pemantauan yang terus- menerus terhadap parameter dan gejala-gejala terjadinya ancaman sangat penting untuk membuat informasi peringatan dini yang akurat secara tepat waktu.

Layanan peringatan untuk bahaya atau ancaman yang berbeda-beda sedapat mungkin harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada di semua tingkatan, termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling terancam terkena risiko atau dampak bencana.

Pemantauan dan layanan peringatan dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pemantauan tingkat ancaman bencana dan layanan peringatan dini, yang didasarkan atas:

52



a. Apakah parameter yang dipantau sudah benar?b. Apakah ada landasan ilmiah yang kuat untuk membuat informasi peringatan dini?c. Apakah data-data dan peta risiko tersedia secara luas?d. Apakah ada institusi yang menyediakan informasi peringatan dini?e. Apakah ada mekanisme peringatan dini berdasarkan kearifan lokal yang ada di

masyarakat?f. Siapa yang berperan dalam mekanisme peringatan dini? (institusi dan masyarakat)g. Apakah sudah ada mekanisme pemantauan peringatan dini? (institusi dan masyarakat)h. Siapakah yang bertugas melakukan pemantauan peringatan dini? (institusi dan

masyarakat)

5. Analisis Penyebarluasan dan Komunikasi.

Informasi yang sederhana dan jelas sangat penting sehingga masyarakat dapat waspada, siap siaga dan menentukan tindakan awal yang akan dilakukan berdasarkan informasi peringatan dini yang didapat. Hal ini akan membantu mengurangi dampak atau risiko bencana yang terjadi.

Dalam penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini diperlukan suatu strategi komunikasi sehingga ada persamaan persepsi dan langkah dalam melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Penggunaan strategi komunikasi disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Beberapa strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebarluasan dan komunikasi informasi peringatan dini sebagai berikut:

a. Sosialisasi.b. Advokasi.c. Partisipasi.

6. Analisis Kemampuan Merespon Bencana.

Informasi peringatan dini yang dikeluarkan dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat individu dan kelembagaan. Dimana dengan adanya informasi tersebut, dapat diidentifikasi tindakan atau aksi awal yang dilakukan sehingga dapat mengurangi kerentanan dan risiko ancaman yang terjadi.

Dengan adanya kajian ini, individu dan kelembagaan dapat mengidentifikasi kemampuan tanggap darurat berdasarkan atas:

53



a. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setelah menerima informasi peringatan dini?b. Apa tindakan yang dilakukan masyarakat setelah menerima informasi?c. Bagaimana peran PMI dalam membantu Pemerintah memobilisasi masyarakat?d. Penguatan kearifan lokal di masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini?e. Apakah ada peta dan jalur evakuasi?f. Apakah ada mekanisme tanggap darurat di setiap wilayah berdasarkan jenis ancaman

yang telah disetujui oleh Pemerintah setempat?g. Apakah ada rencana aksi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di masyarakat?h. Apakah masyarakat pernah menerima pelatihan terkait dengan pengurangan risiko

bencana? Jika pernah, apa saja jenis pelatihan yang pernah diikuti?i. Apakah ada sarana dan prasarana kesiapsiagaan, pencegahan dan pelayanan

kesehatan? Jika ada, sebutkan!

PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN

1. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana.

Dalam menghadapi ancaman bencana, seluruh elemen-elemen masyarakat perlu diberdayakan untuk mempersiapkan sektor-sektor kehidupan masyarakat yang mungkin terkena dampak pada saat bencana terjadi. Setelah asesmen dan analisis ancaman, risiko, kerentanan dan kapasitas dilakukan, sangat penting untuk menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab seluruh elemen-elemen masyarakat, untuk memastikan mobilisasi sumberdaya secara efektif dan efisien jika Bencana terjadi.

54



Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat bencana, maka pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing elemen-elemen masyarakat dapat dijabarkan sebagaimana contoh di di bawah ini:

Tabel 6. Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana.

Sektor Tugas dan Tanggung Jawab Elemen Masyarakat

Komunikasi dan Diseminasi.

• Penyediaan dan pemeliharaan perangkat serta sistem peringatan dini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

• Menyediakan data terkini perihal ancaman dan risiko bencana yang berasal dari lembaga penyedia informasi yang terpercaya.

• Mendiseminasikan informasi peringatan dini kepada masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang sudah disepakati bersama.

Komite PBRelawan Desa/

Kelurahan.

Pencarian dan Penyelamatan.

• Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan pencarian dan penyelamatan sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

• Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban pada saat terjadi bencana.

Relawan Desa/ Kelurahan Linmas.

Evakuasi.

• Identifikasi rute evakuasi dan ditandai dengan jalur evakuasi.

• Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

• Mengidentifikasi tempat-tempat evakuasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.

• Perekrutan dan Pelatihan bagi elemen-elemen masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola evakuasi.

• Memobilisasi elemen-elemen masyarakat dalam upaya evakuasi korban bencana.

Relawan Desa/ Kelurahan Linmas.

Pertolongan Pertama.

• Pembentukan pos-pos kesehatan Desa/ Kelurahan dan penyediaan pelayanan pertolongan pertama.

• Perekrutan dan pelatihan kepada Tim Pertolongan Pertama.

• Penyediaan dan pemeliharaan kotak pertolongan pertama.

• Membangun sistem rujukan dengan pusat pelayanan kesehatan terdekat.

PKKKader PosyanduKarang Taruna.

Dapur Umum.

• Perekrutan dan Pelatihan kepada tim dapur umum.• Mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pendirian

dapur umum. • Penyediaan dan pemeliharaan peralatan dapur umum.• Mengidentifikasi menu serta kebutuhan gizinya untuk

memenuhi kebutuhan pangan dalam masa tanggap darurat bencana.


55



Air dan Sanitasi.

• Mengidentifikasi sumber-sumber air yang aman untuk dikonsumsi pada saat kejadian bencana.

• Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air supaya layak dikonsumsi pada saat bencana.

• Melakukan pembersihan saluran air sebagai tindakan pengurangan risiko bencana.

• Pengaturan pengelolaaan air pada saat bencana.


Transportasi.

• Mengidentifikasi tipe-tipe kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan tanggap darurat bencana.

• Memobilidasi kendaraan yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana.

LinmasKarang Taruna.

Shelter.

• Mengidentifikasi daerah penampungan darurat yang aman.• Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan yang

dibutuhkan untuk penampungan darurat.• Persiapan pengelolaan penampungan darurat.


Logistik.

• Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan (barang dan jasa) yang diperlukan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.

• Pengelolaan dan penyimpanan bahan pangan dan non pangan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.


Asesmen. • Pengembangan prosedur pengumpulan data serta pelaporan. Relawan Desa/ Kelurahan.

Dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut, maka akan mempermudah penyusunan rencana kontijensi tanggap darurat bencana, dimana masing-masing pihak/ pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian dan kompetensinya serta menyumbangkan/ menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kewenangannya pada saat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana. Di samping itu, akan mempertegas SOP atau alur tugas dan wewenang dari masing-masing elemen masyarakat tersebut.

2. Penguatan Peran dan Fungsi Posko Kesiapsiagaan di Tingkat Desa/ Kelurahan.

a. Pengertian Umum Posko di Masyarakat.Ruang atau tempat yang mempunyai fungsi/difungsikan sebagai tempat untuk mengatur informasi komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pihak luar terkait dengan kebencanaan dan kesehatan yang terjadi di masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi. 1. Menerima dan mengumpulkan informasi, situasi aktual dan potensi risiko yang

mengikuti ancaman bencana maupun terkait dengan masalah kesehatan dari berbagai institusi pemerintah maupun organisasi yang dapat dipercaya.

2. Segera menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi bencana dan wabah/ KLB penyakit kepada berbagai pihak terkait:

56



• Secara vertikal: apabila informasi didapat dari masyarakat maka peran posko meneruskan informasi ke pihak terkait.

• Secara horizontal: menyebarluaskan informasi yang didapat dari institusi (sumber yang dapat dipercaya) ke masayarakat.

3. Membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam mengantisipasi risiko bencana dan melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penyelamatan setelah mendapatkan instruksi dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.

3. Rencana dan Peta Evakuasi.

Mengacu pada hasil pemetaan ancaman, kerentanan, risiko dan kapasitas serta dapat ditambahkan komponen lain berupa pemetaan pada saluran-saluran komunikasi yang tersedia. Sebagai pelengkap dalam peta evakuasi disusun juga tata aturan penggunaan jalur evakuasi dengan mengacu pada pembagian wilayah kependudukan. Komponen pokok dalam pembuatan rencana dan peta evakuasi:

a. Menentukan daerah berisiko dan daerah aman.b. Mengidentifikasi kelompok masyarakat rentan.c. Mengidentifikasi akses masyarakat terhadap jalur evakuasi.d. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana evakuasi.e. Menyusun rencana standar operasi. f. Pembangunan jalur evakuasi. g.Pemasangan rambu evakuasi.

4. Uji Coba dan Simulasi.

Sistem peringatan dini akan lebih efektif jika masing-masing elemen masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukannya setelah menerima informasi peringatan dini. Oleh karena itu, untuk menguji apakah sistem peringatan dini yang telah dibangun dapat bekerja secara efektif, maka dapat dilakukan simulasi sistem peringatan dini.

Simulasi dilaksanakan untuk menguji sistem peringatan dini yang telah dikembangkan. Sebuah simulasi diselenggarakan setidaknya sekali dalam setahun dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.

Dengan dilaksanakannya simulasi, sistem peringatan dini yang sudah dibangun dapat diujicobakan untuk menguji reaksi dan tanggapan dari masyarakat terhadap peringatan dini yang diterimanya. Di samping itu, simulasi dilakukan untuk menguji

57



rencana kontijensi tanggap darurat Bencana dan SOP tanggap darurat bencana yang telah disusun untuk mendukung operasionalisasi sistem peringatan dini tersebut.

Setelah simulasi selesai dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat untuk meninjau kembali proses simulasi secara keseluruhan termasuk peringatan dini, diseminasi informasi peringatan dini, aksi dini dan respon tanggap darurat yang dilaksanakan serta mekanisme koordinasi dan komunikasi antar elemen masyarakat. Berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan, seluruh elemen masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap sistem yang dibuat dengan aplikasi yang diterapkan, guna melakukan perbaikan ataupun penguatan sistem peringatan dini yang dibentuk.

5. Strategi Komunikasi Informasi Peringatan Dini.

Sistem peringatan dini harus menjangkau ke seluruh anggota masyarakat. Oleh karena sistem peringatan dini dapat menggunakan alternatif metode ataupun media untuk dapat memastikan penyebarluasan informasi peringatan dini ini.

Pada dasarnya strategi komunikasi informasi peringatan dini yang berbeda dapat diterapkan untuk mendiseminasikan informasi peringatan dini dari lembaga penyedia informasi peringatan dini kepada Komite PB; elemen-elemen masyarakat serta anggota masyarakat.

Adapun komponen dalam penyusunan strategi komunikasi informasi peringatan dini adalah sebagai:a. Bersifat partisipasi.b. Adanya dialog.c. Berbagi informasi.d. Merangsang adanya perubahan perilaku.

Elemen kunci penyusunan strategi komunikasi antara lain ialah:a. Target sasaran (umur, gender, etnis, Pendidikan dan geografis).b. Pesan yang disampaikan (jelas, singkat, informatif dan sopan).c. Siapa yg menyampaikan (narasumber yang dipercaya).d. Media (bersifat umum).e. Efek yang diharapkan (evaluasi secara rutin).

58



Tabel 7. Strategi Komunikasi.

No Ancaman Tingkat Resiko Pesan Media Aksi

1. Gunung Api.

Normal. Apa itu gunung api?Apa bahaya gunung api?

Poster, buku, film, leaflet.

Sosialisasi dan diseminasi.

Waspada.

Saat ini ada peningkatan keaktivan gunung api, diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan hendaknya jangan mendekati gunung tersebut.

Media masa,Radio,SMS.

Peningkatan Kesiagaan di masyarakat.

Siaga.

Gunung api semakin aktif, diharapkan masyarakat untuk melakukan kesiap siagaan dan tidak mendekati areal dekat gunung.

SMS,Pengeras suara,Radio.

Masyarakat melakukan persiapan evakuasi.

Awas. Masyarakat di sekitar KRB II dan III diharapkan segera evakuasi.

Pengeras Suara RadioKomunikasi.

EVAKUASI (merujuk pada peta BKRK).

2. Banjir.

Hujansangatringan.

Diharapkan masyarakat untuk tetap menjaga saluran air/got tetap berfungsi, tidak mem-buang sampah sembarangan.

Poster, Leaflet. Sosialisasi, dan diseminasi.

Intensitas curah hujan cukup tinggi.

Diharapkan masyarakat agar waspada terhadap banjir dengan melihat debitair disungai.

PengerasSuara Radio,Radio Komunikasi.

Peningkatan kewasapadaan di Masyarakat.

Debit air sungai sudah

melebihi ambang batas.

Diharapkan masyarakatmengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang aman.

PengerassuaraRadio, RadioKomunikasi.

Masyarakat mengevakuasi barang berharga ke tempat yang aman.

Terjadi hujan lebat dan

terus menerus di hulu sungai.

Diharapkan masyarakat mewaspadai datangnya banjir kiriman yang berasal dari hulu sungai.

Pengeras suara Radio,Radio Komunikasi.

Peningkatan kewasapadaan di Masyarakat.

3. Gempa Bumi.

1 - 3 MMI. Peningkatan kewaspadaan. Poster, buku, film, leaflet

Diseminasi dan sosialisasi

4 – 6 MMI.

Telah terjadi gempa dengan intensitas ringan diharapkan masyarakat tenang dan bersiaga menghadapi kemungkinan gempa susulan.

Media Masa, Radio, SMS.

Peningkatan kesiapsiagaan.

7 - 12 MMI.

Lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja, dan lain lain.Jangan panik dan jangan lupa selalu berdoa.

Pengeras suara,SMS.

Evakuasi ke tempat yg aman.

59



4. Gerakan Tanah.

Sangat rendah.

Informasi lokasi aman untuk pemukiman.

Poster, buku, film, leaflet.

Penempatan lokasi bangu-nan vital dan strategis

Rendah.Sosialisasi peraturan pelarangan utk bertempat tinggal di daerah yang rentan.

Poster, buku, radio, televisi, film, leaflet

Pembuatan peraturan pemanfaatan lahan

Menengah.

Tidak melakukan pemotongan lereng, waspada jika curah hujan tinggi,jangan tinggal di lereng terjal.

Rambu-rambu Informasi,Poster,Radio,Televisi,Leaflet.

Penerapan peraturan tata ruang, tidak mendekati daerah lereng.

Tinggi.

Pelarangan Pendirian bangunan vital, penghijauan kembali,peningkatan kewaspadaan ter-utama saat curah hujan tinggi, segera evakuasi jika keadaan menunjukkan kearah berbahaya, pemasangan rambu bahaya.

Rambu-rambu Informasi,Poster,Radio,Televisi,Leaflet.

Tidak dibangun permukiman, bangunan vital strategis, konservasi lahan, pelarangan memasuki areal berbahaya.

5. Tsunami.

Saat Tidak ada gempa atau gempa di rasa kecil.

Membangun penahan/ pelemah tsunami, menanam pohon pena-han/ peredam tsunami,membuat bangunan tahan tsunami, membangun sistem pengamatan tsunami,membangun sistem peringatan dini tsunami.Sosialisasi pengetahuan tentang tsunami dan cara-cara menye-lamatkan diri, keluarga dan lingkungannya.Membangun prasarana dan sarana evakuasi.

Poster,Radio,Televisi,Leaflet.

Upayapengurangan resiko ancaman tsunami.

Saat adanya gempa yang berpotensi Tsunami.

Segera tinggalkan daerah pantaimenuju wilayah evakuasi,perhatikan dan dengarkaninformasi dari pemerintah.

Pengeras suara, Serine,Kentongan.

Evakuasi dan mobilisasi.

6. Rencana Lembaga Perantara dalam Mendukung Sistem Peringatan Dini di Masyarakat.

Mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif memerlukan kontribusi dan koordinasi dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda. Perencanaan yang dapat disusun lembaga perantara dalam mendukung sistem peringatan dini di Masyarakat adalah sebagai berikut:

60



a. Mengidentifikasi dan memperkuat pengetahuan lokal mengenai peringatan dini melalui pelatihan di masyarakat.

b. Membangun sistem informasi dari penyedia informasi di masyarakat.c. Mengidentifikasi alat komunikasi yang sesuai dengan kondisi geografis.d. Membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah atau pemangku kepentingan lain

yang memiliki perhatian dalam sistem peringatan dini.e. Mengintegrasikan peralatan dan sistem komunikasi di lembaga perantara dengan

pemerintah setempat dan masyarakat.f. Menerjemahkan pesan peringatan dini dalam aksi, termasuk pelatihan dan simulasi.g. Mengidentifikasi hambatan dalam penyampaian pesan peringatan dini kepada

masyarakat yang membutuhkan. h. Meningkatkan kapasitas staf dan relawan dalam menyusun pesan kunci yang sederhana

kepada masyarakat untuk dapat merespon terhadap pesan peringatan dini (Media KIE).i. Bekerjasama dengan instasi pemberi informasi (provider) dalam peningkatan

kemampuan relawan desa dalam peningkatan pengetahuan mengenai sistem peringatan dini dan adaptasi perubahan iklim sehingga dapat bertindak proaktif pada potensi terjadinya bencana.

j. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan peta rawan bencana yang ter-update berdasarkan dari peta yang telah ada sekaligus dengan pembuatan rencana kontijensi desa.

k. Mengadakan sosialisasi dan advokasi di masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat.

l. Melibatkan masyarakat dalam membangun sistem informasi potensi bencana. m. Membangun kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga dan masyarakat.

7. Rencana Aksi Masyarakat.

Dengan memperhatikan peringatan dini, maka aksi dini di masyarakat harus direncanakan sesuai dengan ancaman bencana, serta upaya-upaya kesiapsiagaan dan mitigasi yang dapat dilakukan pada berbagai kerangka waktu (tahun, bulan, minggu, hari dan jam) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan contoh sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Aksi masyarakat menghadapi Ancaman Bencana Banjir.

Hujan ContohPeringatan Dini

Contoh Aksi Dini

Kegiatan Pelaksana

Tahun Meningkatnya curah hujan,

Secara berkala meng-update peta risiko, mengidentifikasi perubahan kelompokmasyarakat rentan,

Komite PB,Relawan Desa/Kelurahan,Linmas,

61



Peningkatan penebangan hutan yang meningkatkan risiko banjir, Meningkatnya populasi di daerah kumuh yang berisiko tinggi terhadap banjir.

kegiatan di tingkat masyarakat untuk mengurangi risiko banjir seperti penanaman kembali, penguatan konstruksi rumah.

Karang Taruna,Kader Posyandu,PKK.

Bulan.Prakiraan curah hujan di atas rata-rata untuk musim mendatang.

Meninjau kembali rencana kontijensi, memeriksaketersediaan logistik, memberikan informasikepada masyarakat tentang peningkatan risiko dan apa yang harus dilakukan, contoh; pembersihan saluran air.

Komite PB,Relawan Desa/Kelurahan,Linmas,Karang Taruna,Kader Posyandu,PKK.

Minggu

Berkurangnya tingkat penyerapan tanah yang dapat mengakibatkan tinggi kemungkinanbanjir bandang pada masa penghujan yang akan datang.

Menyiagakan relawan dan masyarakat, kordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, monitor curah hujan dengan rutin.

Komite PB,Relawan Desa/Kelurahan,Linmas.

HariPrakiraan hujan lebat akan mengakibatkan banjir bandang.

Persiapan untuk evakuasi,mobilisasi relawan, memberikan instruksi/ peringatan kepada masyarakat yang berisiko.

Komite PB,Relawan Desa/Kelurahan,Linmas.

JamCurah hujan sangat lebat yang sudah pasti mengarah pada banjir.

Melakukan evakuasi.Komite PB,Relawan Desa/Kelurahan,Linmas.

MEKANISME REVIEW DAN UPDATE

Melakukan tahapan-tahapan dalam review terhadap sistim peringatan dini yang ada serta melakukan pembaharuan yang diperlukan. Beberapa hal penting terkait review dan update:

a. Review dilakukan untuk meninjau validitas dan pemanfaatan sistem peringatan setelah situasi nyata, ketika bencana terjadi. Dengan adanya review, akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peringatan dini serta menjaga agar sistem peringatan dini aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah elemen serta kajian yang perlu di-review dalam pengelolaan sistem peringatan dini.

62



Elemen Review

Pengetahuan Mengenai Risiko.

• Peta risiko bencana.• Riwayat kejadian bencana.• Diagram kelembagaan/analisis stakeholder.

Pemantauan dan Pelayanan Peringatan.

• Pemantauan ancaman bencana.• Operasionalisasi dan pemeliharaan alat dan

perangkat untuk pemantauan dan monitoring peringatan dini.

Penyebarluasan danKomunikasi.

• Komunikasi efektif.• Operasionalidasi dan pemeliharaan alat dan

perangkat untuk komunikasi dan diseminasi informasi peringatan dini.

• Penggunaan media KIE secara efektif.

KemampuanMerespon Bencana.

• Simulasi secara berkala.• Rencana kontijensi tanggap darurat bencana.• SOP Tanggap Darurat Bencana.• Peta dan jalur evakuasi.• Peraturan desa tentang penanggulangan bencana.• Pertemuan koordinasi antara elemen-elemen

masyarakat.• Peran dan tanggung jawab komite PB serta

elemen-elemen masyarakat (contoh: pertolongan pertama, pencarian dan penyelamatan, evakuasi, dan lain lain).

• Dan lain lain.

b. Update dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan kemajuan dari kegiatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan, seperti:1) Untuk mengetahui perkembangan secara berkala.2) Untuk mengetahui tingkat keakuratan sistim peringatan dini yang sudah disusun.3) Lebih menyempurnakan sistim dengan pendekatan-pendekatan yg baru (jika ada).

c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem peringatan dini dilaksanakan pada masing-masing tahapan persiapan, analisis, penyusunan hingga pelaksanaan sistem peringatan dini.

LAMPIRAN

64


LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA KONTIJENSI DI MASYARAKAT (DESA/ KELURAHAN)

1. Pengertian.

Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan yang tidak menentu dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Melalui perencanaan kontijensi, akibat dari ketidak-pastian dapat diminimalisir melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

2. Tujuan.

Untuk dijadikan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana (sesuai hazard). Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terkordinasi dengan baik.

Komponen Rencana Kontinjensi:a. Sekenario (Apa yang akan terjadi).b. Strategi dan tujuan (Apa yang perlu kita lakukan).c. Rencana operasi (Bagaimana seharusnya kita melakukannya).d. Sumber daya (Apa yang diperlukan).e. Rencana kesiapsiagaan (Apa yang dapat kita persiapkan).f. RAB/ budget (Berapa biayanya).

3. Unsur yang Terlibat dalam Penyusunan.

Rencana kontijensi disusun bersama dengan berbagai pihak/ unsur/ komponen masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya kesiapsiagaan semua pihak, mengingat penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat. Dimana pemerintah sebagai penanggung-jawab utamanya. Masing-masing pihak/ pelaku dapat berperan aktif sesuai dengan kemampuan, keahlian, kompetensi dan kewenangannya serta menyumbangkan/ menggunakan sumberdaya yang ada dalam lingkup kekuasaan/kewenangannya.

65


LAMPIRAN

Unsur/ pelaku penyusunan rencana kontinjensi antara lain:a. Instansi/ lembaga pemerintah.b. TNI/ POLRI.c. Lembaga usaha/ swasta.d. Organisasi kemasyarakatan.e. Palang Merah Indonesia (PMI).f. Relawan penanggulangan bencana.g. ORARI/RAPI.h. Tokoh masyarakat/Agama.f. PKK.g. LINMAS.h. Organisasi pemuda/ Karang Taruna.i. Pihak-pihak/ para pelaku lainnya yang berkaitan dengan jenis ancamannya.

4. Kriteria Pelaku.

Para pelaku penyusunan rencana kontinjensi adalah mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan/ kompetensi dan otoritas dalam pengambilan keputusan untuk mewakili instansi/ lembaga/ organisasinya. Dalam hal penentuan pelaku tidak ada diskriminasi dan perlu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

FORMAT RENKON

Kerangka Renkon Elaborasi/Pengembangan/Review1. Pendahuluan.

• Konteks Desa/ Kelurahan (ancaman, kerentanan

dan kapasitas).

• Tujuan (umum/khusus).

• Apakah sudah ada update data ancaman, risiko,

kerentanan dan kapasitas?

2. Skenario.

• Apa yang akan terjadi.

• Asumsi (mengapa dibutuhkan pelayanan).

• Faktor pemicu (apa yang mendorong/

menghambat aktivasi skenario).

• Apakah sudah dikoordinasikan, disosialisasikan

dengan pihak-pihak terkait?

• Apabila ada perubahan dalam sistim peringatan

dini apakah sudah dievaluasi?

3. Rencana Tanggap Darurat.

• Strategi, tujuan.

• Rencana kegiatan tanggap darurat.

• Dukungan sumber daya (yang diperlukan untuk

melaksanakan rencana kegiatan tanggap darurat).

• Apakah pelayanan Masyarakat tidak tumpang

tindih dengan yang lain?

• Spesialisasi relawan desa.

• Target keluarga sasaran.

• Simulasi, sudah/ belum dilakukan.

66


LAMPIRAN

4. Mekanisme Koordinasi (internal/ eksternal).

• Adakah perbaikan kerjasama, jejaring antara

elemen masyarakat setempat?

• Adakah peraturan desa tentang penanggulangan

bencana?

5. Kapasitas yang Tersedia di Masyarakat.• Adakah perubahan dalam peningkatan sumber

daya masyarakat dalam Penagulagan Bencana?

6. Rencana Kesiapsiagaan.• Sudah dilaksanakan/ belum?

• Evaluasi?, revisi rencana?

7. Anggaran. Alokasi anggaran, sudah/ belum?

8. Lampiran.

• Struktur organisasi Komite PB dan otoritas saat

bencana.

• SOP.

• Peta, analisa ancaman dan resiko, VCA, rencana

evakuasi.

• Daftar kontak.

• Dokumen referensi yang relevan (MoU, dan lain

lain).

Rencana Aksi Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Dalam Keluarga.

Renkon

Anggota Keluarga

Ayah Ibu AnakLaki-Laki

AnakPerempuan

Sebelum Bencana

Saat Terjadinya Bencana



67


LAMPIRAN

Contoh Rencana Kontingensi Sederhana di Tingkat Masyarakat (Desa/ Kelurahan).

Skenario.

• 300 orang / 85 KK warga terkena dampak akibat banjir dan

tidak bisa mendapatkan akses bahan pokok seperti beras dan

lauk-pauk.

Strategi Respon. • Menyediakan kebutuhan natura untuk 300 orang/ 85 KK.

Kebutuhan Respon.

• Distribusi natura untuk masyarakat terkena dampak selama

1 minggu.

• Membentuk tim distribusi dari Relawan Desa, mendistribusikan

natura ke rumah - rumah warga yang terkena dampak banjir.

Dukungan

Operasional.

• Menugaskan 15 orang Relawan Desa untuk menjalankan

pelayanan tersebut.

• Mendirikan posko lapangan dekat area banjir.

Tahapan Dalam

Rencana

Kesiapsiagaan.

• Kordinasi dengan Kecamatan, BPBD atau Stakeholder terkait

tentang ketersediaan natura yang akan didistribusikan.

• Membuat kesepakan dengan Kecamatan, BPBD atau

Stakeholder terkait.

• Persiapan peralatan.

Budget. Rp. 500.000.

68


LAMPIRAN

Lampiran 2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)KESIAPSIAGAAN DI DESA/ KELURAHAN

1. Pengertian.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesiapsiagaan merupakan suatu standar/ pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk membangun sistem peringatan dini dan menjadi bagian dari rencana kontijensi.

2. Tujuan.

Adapun tujuan dibentuknya SOP Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:a. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi setiap elemen yang ada di masyarakat

dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat.b. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari masing-masing elemen

masyarakat pada saat kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.c. Untuk menghindari kesalahan, keraguan, pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.3. Proses Penyusunan SOP.

Tahapan penyusunan SOP di desa/ Kelurahan secara garis besar adalah sebagai berikut:

NO KEGIATAN KETERANGAN

1.

Mengumpulkan perangkat desa dan

elemen-elemen yang ada di masyarakat

untuk pembuatan SOP (RT, RW, SIBAT,

Karang Taruna, PKK, dan lain lain).

2.Membuat sebuah panduan (rencana

kontijensi) sebelum menyusun SOP.

Membuat daftar topik

yang harus dibicarakan,

kemudian dikelompokan.

3. Merumuskan tugas.

Membagi tugas pokok

dan fungsi dari

masing – masing elemen

masyarakat untuk

berjalannya tanggap

darurat bencana

tersebut.

69


LAMPIRAN

4.

Identifikasi

a. Bencana yang terjadi di wilayah

tersebut.

b. Masalah ancaman (Hazard).

c. Data.

d. Kapasitas.

e. Kebutuhan.

5.

Pembuatan Juklak dan Juknis kelompok

tugas

a. Menampung usulan.

b. Menindak lanjuti usulan.

c. Selalu bayangkan siapa pengguna SOP.

d. Menggunakan prinsip cerita untuk

pembuatan SOP di masyarakat.

e. Review anggota.

6. Membuat SOP.

4. Contoh SOP.

Berikut ini salah satu contoh dari SOP di Desa/ Kelurahan dalam bentuk tabel.

70


LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)/ PROSEDUR TETAP (PROTAP)“SIAPA MELAKUKAN APA, KAPAN, DI MANA, MENGAPA DAN BAGAIMANA”

DESA : Sigedong.KECAMATAN : Bumijaya.KABUPATEN : Tegal.

NOWHO WHAT WHEN WHERE WHY HOW

KETSIAPA APA KAPAN DIMANA MENGAPA BAGAIMANA

1.

Kepala Desa/ Sek-

retaris Desa.

- Menyalakan early warning system/ tanda peringatan dini.

Paska bencana (Angin puting beliung)

Kantor/ wilayah Desa

- Tanda evakuasi komuni-tas ke titik kumpul.

- Mengantisipasi kepan-ikan komunitas.

- Kemungkinan adanya kerusakan ruangan/ bangunan.

- Mengantisipasi kemungkinan terjadinya angin puting beliung susulan.

Bel/ kentongan

- Mengarahkan komunitas Desa tetap tenang, jangan panik dan keluar dari rumah.

- Mengarahkan komunitas menuju titik kumpul sesuai wilayah Dusun/ RT/ RWdengan tertib, jangan berdesakan dan saling mendahului serta lindungi kepala.

Paska an-gin puting beliung

Wilayah Desa

- Biasanya dalam situasi darurat terjadinya kepanikan.

- Titik kumpul adalah zona evakuasi/ zona aman yang memenuhi kreiteria tertentu yang disepakati komunitas Desa sebagai lokasi titik kumpul.

- Melindungi kepala ada-lah tindakan pencega-han dari kemungkinan adanya reruntuhan bagian bagunan pada saat komunitas menuju titik kumpul.

Megaphone

- Mengarahkan Kepala Dusun/ Ketua RW/ RT untuk memeriksa kelengkapan warga.

- Mengarahkan Kepala Dusun/ Ketua RW/ RT tetap mendampingi warga hingga titik aman.

Paska Bencana

Wilayah Desa

- Untuk mengetahui jum-lah warga desa sebelum dan setelah bencana.

- Menjaga situasi dan kondisi warga desa tetap kondusif, aman dan terkendali.

Megaphone

- Mengarahkan Kepala Dusun/ Ketua RW/ RT tetap mendampingi warganya masing- masing.

- Mengarahkan komunitas desa tidak memasuki rumah sebelum adanya tanda aman.

Paska Bencana

Wilayah Desa




Megaphone

71


LAMPIRAN

- Mengarahkan Sekretaris Desa sebagai Koordina-tor tim tanggap darurat untuk mengumpul-kan anggota tim dan melakukan tindakan tanggap darurat.

PascaBencana

Wilayah Desa

- Mengantisipasi adanya anggota komunitas Desa yang mengalami cidera dan atau gangguan medis.

- Mengantisipasi adanya Anggota komunitas Desa yang masih tertinggal di rumah, ruangan Desa/ bangunan kompleks Desa/ tidak diketahui keberadaannya.

Megaphone

- Mengambil kebijakan Untuk menghubungi pihak terkait sehubungan dengan perkembangan kegiatan tanggap darurat.

- Mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan tanggap darurat apabila situasi dan kondisi aman terkendali (tanggap darurat dinyatakan berakhir).

- Mengambil kebijakan apakah tanggap darurat masih tetap dilanjutkan atau dihentikan.Dan apakah komunitas Desa diperkenankan untuk pulang atau membubar-kan diri.

2.

Kepala Desa, Sek-

retaris Desa, BPD.

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tanggap darurat.

Tanggap darurat

Kompleks Desa

- Untuk mengetahui jalannya kegiatan dan mengambil kebijakan diperlukan atau tidak-nya meng-hubungi pihak terkait sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dari situasi dan kondisi emergency/ darurat yang terjadi.

3.

Sek-retaris Desa

Sebagai kordi-nator lapan-

gantanggap darurat

ben-cana.

- Mengarahkan tim tanggap darurat Desa:

1. Keamanan desa2. PKK3. Karang Taruna4. Relawan Desa

Tanggap darurat

Zona aman

- Mengkoordinasikan kegiatan tanggap darurat sesuai dengan job discribtion dari kapasitas masing-masing anggota tim.


- Mengantisipasi adanya warga komunitas Desa yang masih tertinggal di rumah/ bangunan sekitar Desa.

- Tandu- Tas PP dAN Peralatan PP

- Megaphone - Alat pelindung diri

72


LAMPIRAN

- Mengantisipasi adanya anggota komunitas Desa yang mengalami cidera/ trauma dan atau gangguan medis baik di jalur keselamatan maupun di dalam ruangan Desa/ bangunan kompleks termasuk yang tidak dapat berjalan sendiri.

- Mengarahkan komunitas tetap tenang dan jangan panik.

- Mengarahkan komunitas menuju zona aman dengan tertib, jangan berdesakan dan saling mendahului serta lindungi kepala.

Tanggap darurat

Kompleks Desa

- Biasanya dalam situasi emergency/ darurat terjadi kepanikan.

- Titik kumpul adalah zona evakuasi/ zona aman yang memenuhi kriteria tertentu yang disepakati komunitas Desa sebagai lokasi berkumpul.

- Melindungi kepala adalah tindakan pencegahan dari kemungkinan adanya reruntuhan bagian bangunan pada saat komunitas menuju titik kumpul.

Megaphone

- Mengarahkan Kepala Dusun/ RW/ RT segera setelah melakukan pengecekan warga Desa melakukan koordinasi dengan tim tanggap darurat.

- Mengarahkan Kepala Dusun/ Ketua Suku/ RW/ Rt tetap men-dampingi warga Desa sampai situasi dan kondisi aman dan ter-kendali sampai tanggap darurat dinyatakan berakhir.

Tanggap darurat

Kompleks Desa

- Untuk mengetahui Jumlah kehadiran warga Desa Sebelum dan sesudah angin puting beliung. Dan mengetahui apakah Ada anggota warga Desa yang masih tertinggal di ruangan Desa/ bangunan kompleks dan atau tidak diketahui keberadaannya.

- Menjaga situasi dan kondisi warga Desa tetap kondusif, aman dan terkendali.

Megaphone

- Mengarahkan komunitas Desa tidak memasuki ruangan Desa/ bangunan di wilayah Desa hingga keadaan dinyatakan aman.

Tanggap darurat

Wilayah Desa


- Mengantisipasi kemun-gkinan rerjadinya angin puting beliung susulan.

Megaphone

- Mengumpulkan anggota tim tanggap darurat dan membuat laporan kegiatan masing- masing.

Pasca tanggap darurat

Posko tanggap darurat

- Mendata hasil kegiatan untuk dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai bahan kajian/ evaluasi.

73


LAMPIRAN

- Membuat laporan tertulis hasil kegiatan tanggap darurat kepada Kepala Desa:

1. Analisa kerusakan bangunan.

2. Jumlah anggota komunitas Desa yang mengalami cidera/ trauma dan atau gangguan medis.

3. Jumlah anggota komunitas Desa yang dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat.

4. Dan lain lain.

Wilayah Desa

Untuk dikaji/dievaluasi.

4.

Koman-dan

SIBAT sebagai leader team

evakua-si.

- Mengarahkan tim evakuasi menuju sumber suara kentongan/EWS.

Tanggap darurat

Lokasi korban ke zona aman

- Melakukan tindakan Rescue dan evakuasi. Tandu

5.

Tim Evakua-si:1. SIBAT

PMI2. Ka

rang Taru-na

- Mendekati anggota komunitas Desa, melakukan pertolongan pertama cepat/ triage dan mengevakuasi ke zona aman.

Tanggap darurat

Wilayah Desa


- Mengantisipasi kemun-gkinan terjadinya angin susulan.

- Untuk segera diberikan perawatan pertolongan pertama yang lebih baik di zona aman.

Tandu, tas PP dan pera-latan PP

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa melalui kordinator lapangan bila lokasi anggota komunitas Desa tidak memungk-inkan untuk dievakuasi oleh tim.

Tanggap darurat

Wilayah Desa

- Lokasi anggota komuni-tas desa tidak diketahui secara pasti/ diperlu-kannya pihak terkait yang memiliki keter-ampilan dan peralatan yang lebih lengkap.

Telephone /HT/ Emer-gency

Kepala Desa menghubungi pihak terkait.

6. SIBAT PMI

- Menyiapkan Tas per-tolongan pertama dan peralatan PP

- Menyiapkan lokasi zona pertolongan pertama/ zona aman.

Pasca bancana

Wilayah Desa

- Zona aman/ zona Perto-longan Pertama didiri-kan di tengah lapangan untuk mengantisipasi:1. Kemungkinan adanya

kerusakan ruangan/ bangunan.

2. Mengantisipasi kemu-ngkinan terjadinya angin susulan.

- Mengantisipasi adanya anggota komunitas Desa yang mengalami:

1. Cidera/ trauma2. Gangguan medis

Terpal Tas PP dan peralatan PP pendukung

74


LAMPIRAN

- Leader zona triage Mengarahkan tim evakuasi dari tanda kasus/ Triage yang diberikan pelaku Triage yang bergabung dalam tim evakuasi di lapangan.

- Leader Zona Triage Mengarahkan Pelaku PPUntuk Memberikan Perawatan PPPp Sesuai Tanda Kasus/Triage.

Tanggap darurat

Zona triage

- Zona Triage terbagi menjadi dua: 1. Zona merah2. Zona kuning

- Pelaku PP terbagi dalam 3 tim: 1. Team patah tulang.2. Team luka dan

perdarahan.3. Team gangguan

medis.

Tas PP dan peralatan PP pendukung

- Leader zona perto-longan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi melalui kordinator lapangan untuk kasus-kasus yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan/ kedaruratan lebih lan-jut di sarana kesehatan terdekat.

Tanggap darurat

Zona per-tolongan

- Anggota komunitas Desa yang mengalami cidera/ trauma dan atau ganggu-an medis mendapatkan pelayanan kesehatan/ kedaruratan medis den-gan penanganan tenaga medis/ paramedis yang lebih terampil dan pera-latan lebih lengkap.

Tandu, kendaraan bermotor roda empat/ ambulance

7.

Kepala Dusun/ Kepala Suku/ RT/ RW

- Mengarahkan evakuasi warga berjalan tertib dan teratur.

- Menyakinkan tidak ada warga Desa yang tertinggal.

- Menyakinkan tidak ada peralatan listrik meny-ala sebelum meninggal-kan rumah.

- Kepala dusun/ Ketua RW/ RT adalah warga Desa yang memimpin warga ke zona Aman

Pasca angin puting beliung

Rumah warga/ bangunan Desa

- Mengantisipasi kepanikan warga Desa.


- Mengantisipasi kemungkinan terjadinya puting beliung susulan.

- Mengantisipasi terjadinya hubungan arus pendek/ korsleting.

8.

Kepala Urusan DesaStaf Desa

- Merujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat.


Zona evakua-si ke fasilitas kesehatan

- Cukup Jelas

9.

Bidan Desa

- Memberikan pertolongan kepada para korban

- Merujuk korban apabila membutuhkan penanga-nan yang lebih lanjut.


Pusk-esmas Pembantu (Pustu)/ zona aman

- Mengantisipasi korban agar tidak bertambah parah/ hal yang akan membahayakan korban lebih lanjut.

Obat- obatan dan peralatan medis yang ada

Babin-sa/ Babin-mas/ Linmas

- Mengamankan akses keluar masuk ke komplek Desa.

Pascaangin puting beliung

Wilayah Desa

- Mengantisipasi adanya kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab atau berkepent-ingan dengan komunitas Desa.

- Biasanya dalam situasi emergency/ darurat ter-jadi Kepanikan sehingga penggunaan akses kelu-ar masuk harus dipantau keamanannya.

Bel/ kentongan/ pentungan/ senjata pi-hak berwajib

75


LAMPIRAN

10 Komu-nitas Desa

- Menuju titik kumpul dengan tertib dan teratur, tidak berdesakan dan saling mendahului.

- Mengikuti jalur evakuasi dan mentaati rambu-rambu keselamatan.

- Menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan.

- Komunitas Desa tidak memasuki ruangan Desa/ bangunan di kompleks Desa.

Pascaangin puting beliung

Dari rumah, bangu-nan dan menuju zona aman



- Mengantisipasi kemun-gkinan terjadinya angin puting beliung susulan.

Melindungi kepala Tandu

- Membubarkan diri dengan tertib.

Pasca tanggap darurat

Titik kumpul

- Situasi dan kondisi dinilai kondusif, aman, terkendali dan tanggap darurat dinyatakan berakhir.

Ditetapkan di : DESA SIGEDONGTangal : 14 DESEMBER 2012

KOMUNITAS DESAKETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA KOMANDAN Relawan Desa

H.MF. IMAM ARIFIN SUWONDO SURONO

76


LAMPIRAN

Lampiran 3

RENCANA EVAKUASI

1. Pengertian.

Rancangan atau konsep pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang terkena dampak ancaman bencana.

2. Tujuan.

Melibatkan masyarakat serta semua pemangku kepentingan dari awal proses hingga pelaksanaan evakuasi untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan dari dampak terjadin-ya bencana. 3. Alur Proses Penyusunan Rencana Evakuasi:

77


LAMPIRAN

4. Contoh Produk Rencana Evakuasi (hazard Tsunami):

Peta evakuasi adalah peta yang dibuat guna menunjukkan arah atau rute yang harus dilalui apabila terjadi keadaan darurat bencana.

78


LAMPIRAN

Lampiran 4

POSKO KESIAPSIAGAANTINGKAT DESA/ KELURAHAN

1. Pengertian.

Pos Komando (POSKO) kesiapsiagaan di tingkat desa/ kelurahan adalah ruang atau tempat yang mempunyai fungsi/ difungsikan sebagai tempat untuk mengatur informasi komunikasi dan kerjasama antara masyarakat dan pihak luar terkait dengan kebencanaan dan kesehatan yang terjadi di masyarakat.

2. Tujuan.

Meningkatkan kesiapsiagaan, memberikan komando, memobilisasi sumberdaya dan melaksanakan aksi pada saat kesiapsiagaan maupun tanggap darurat bencana.

3. Tugas dan Fungsi.

a. Memantau keadaan maupun kondisi perkembangan ancaman bencana.b. Berperan aktif dalam persiapan kemungkinan terjadinya bencana.c. Melakukan kordinasi dengan stakeholder/ pihak terkait tentang informasi ter-update

berkaitan dengan keadaan di wilayah tersebut.d. Sebagai pusat informasi dan kordinasi.

4. Contoh Struktur Posko Kesiapsiagaan Bencana.

79


LAMPIRAN

Lampiran 5

PETUNJUK SIMULASI BENCANA

1. Pengertian.

Simulasi bencana merupakan satu rangkaian aksi kegiatan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mendekati kondisi sesungguhnya pada saat bencana terjadi, dengan melibatkan seluruh komponen yang akan berperan dalam tanggap darurat bencana. 2. Tujuan.

a. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang penanggulangan bencana.b. Memberikan pemahaman tahapan penanggulangan bencana.c. Memberikan pemahaman teknik–teknik pelaksanaan penanggulangan bencana.d. Sebagai sarana evaluasi rencana kontijensi, rencana evakuasi dan SOP tanggap

darurat.

3. Langkah – Langkah Pelaksanaan Simulasi.

a. Persiapan Simulasi.1) Sosialisasi Kegiatan Simulasi.

Meliputi kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat di tempat simulasi akan dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi simulasi, serta untuk mengindari salah paham dan kepanikan pada saat simulasi dilaksanakan.

2) Koordinasi Pihak Terkait.Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang akan terlibat dalam kegiatan simulasi.

3) Peta Kapasitas dan Kerentanan Desa.Membuat peta lokasi rawan, lokasi aman, infrastruktur serta sarana prasarana dan fasilitas umum bersama dengan masyarakat dan Komite PB.

4) Membuat Skenario.Skenario simulasi meliputi jenis bencana yang akan disimulasikan, tanda pemicu simulasi, peserta, lokasi dan waktu.

5) Membentuk Tim Pelaksana Teknis.Tim/ Regu yang akan berperan dalam simulasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan skenario yang akan disimulasikan.

6) Peralatan Pendukung.Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam simulasi, sedapat mungkin

80


LAMPIRAN

menggunakan atau memaksimalkan peralatan yang tersedia di lingkungan sekitar agar simulasi menggambarkan situasi sesungguhnya di lapangan.

7) Gladi Bersih.Gladi bersih merupakan persiapan akhir sebelum pelaksanaan simulasi. Gladi Bersih penting untuk memeriksa kesiapan alat dan tim yang akan terlibat dalam pelaksanaan simulasi.

b. Pelaksanan Simulasi.Melaksanakan seluruh rangkaian skenario yang telah dibentuk, sebagai bentuk pembelajaran dengan praktek langsung bagaimana proses penanggulangan bencana dilakukan.

c. Evaluasi Simulasi.Setelah simulasi selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian simulasi. Evaluasi dapat dilaksanakan dalam forum diskusi kelompok atau dengan lembar isian yang akan diisi oleh peserta simulasi.

d. Contoh Skenario Simulasi.1) Kasus : Peringatan Dini Banjir2) Waktu Pelaksanaan : Minggu, 05 Mei 20133) Tempat Pelaksanaan : Desa Monang-Maning, Denpasar Timur 4) Aktor yang terlibat :

• Kepala Desa/Kelurahan 1orang• Ketua RW 1 orang• Ketua RT 5 orang• PMI Kabupaten 1 orang• PMI Kecamatan 1 orang• LINMAS 2 orang• BINMAS 2 orang• BABINSA 2 orang• Tokoh Masyarakat 5 orang• Tokoh Agama 2 orang• Relawan Desa 10 orang• PKK 2 orang• Karang Taruna 2 orang• Kelompok Pendatang 10 orang• Yayasan 3 orang• Masyarakat 24 orang

5) Alur Skenario adalah sebagai berikut:• Kepada Desa mendapatkan informasi bulanan dari BMKG tentang perubahan iklim

di daerah Denpasar. Tercatat di daerah Denpasar Timur terjadi peningkatan curah hujan pada bulan Mei.

• Kepala Desa dan perangkat desa yang lain mengadakan rapat terkait informasi

81


LAMPIRAN

yang diterima dari BMKG, mengingat daerah Denpasar Timur berpotensi terjadinya banjir apabila curah hujan cukup tinggi. Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua RW, LINMAS, BABINSA, BINMAS, Relawan Desa, PKK, dan Tokoh Masyarakat.

• Dalam rapat tersebut dibahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apa-bila informasi curah hujan yang disampaikan oleh BMKG benar terjadi. Selain itu juga dibahas beberapa hal yang harus dipersiapkan apabila bencana tersebut benar akan datang.

• Setelah rapat dengan Kepala Desa, Ketua RW akan mengadakan rapat bersama Ketua RT di wilayahnya. Ketua RW meneruskan hasil rapat kepada Kepala Desa.

• SIBAT meneruskan hasil rapat dengan Kepala Desa kepada PMI Kecamatan atau Kabupaten.

• Kepala Desa kembali mendapatkan informasi harian dari BMKG tetang peningkatan curah hujan pada hari Minggu, 05 Mei 2013. Kepala desa kembali mengadakan rapat untuk menginformasikan hal tersebut. Informasi tersebut diteruskan ke RT dan PMI Kecamatan/ Kabupaten. Dalam rapat ini juga ditentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing elemen, dan juga dilakukan beberapa persiapan terkait isu tersebut.

• Kemudian mengumpulkan RT, mengumpukan semua warganya, tokoh agama dan kelompok pendatang untuk meneruskan informasi tersebut kepada mereka. Mereka dianjurkan untuk melakukan persiapan terkait bencana yang mungkin akan terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi. Serta disampaikan juga rencana evakuasi apabila bencana banjir itu terjadi.

• Mendengar informasi tersebut, beberapa yayasan menghubungi Kepala Desa untuk memberikan bantuan apabila benar terjadi banjir.

• Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersiap-siap meng-hadapi banjir yang akan terjadi, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya. Ketua RT dan RW menghimbau warganya untuk selalu siaga menghadapi banjir.

• Apabila terjadi tanggap darurat maka jalankan SOP tanggap darurat yang telah dibuat dan disepakati bersama.

• Simulasi peringatan dini banjir selesai.

82


LAMPIRAN

Lampiran 6

LOGISTIK KESIAPSIAGAAN BENCANA

1. Pengertian.

Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan (barang dan jasa) yang diperlukan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kebutuhan logistik keluarga dan masyarakat untuk menghadapi bencana, persiapan barang/ kebutuhan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

2. Tujuan.

Terpenuhinya kebutuhan dasar di tingkat keluarga dan masyarakat pada saat bencama dapat terpenuhi dengan cepat.

3. Contoh.

a. Kebutuhan logistik keluarga dalam kesiapsiagaan bencana:1)Tas Siaga Bencana.2) Makanan tinggi kalori (misalnya cokelat).3) Beras.4) Makanan siap saji (misalnya; mie

instan, sarden, kornet).5) Air Mineral.6) Obat-obatan ringan.

7) Uang/ tabungan siaga bencana.8) Senter dan baterai cadangan.9) Pakaian secukupnya.10) Alas tidur.11) Alat komunikasi .12) Alat memasak.

b. Kebutuhan logistik Masyarakat Dalam Rangka Kesiapsiagaan Bencana1) Stok beras (lumbung beras).2) Stok Obat-obatan dalam jumlah besar.3) Stok air bersih dalam jumlah besar.4) Peralatan memasak/ dapur umum.5) Sarana Transportasi untuk evakuasi.

6) Pengeras suara.7) Penerangan (senter/ lampu minyak

tanah).8) Tarpauline. 9) Alat Komunikasi.10) Radio/ Televisi (sumber informasi).

83


LAMPIRAN

Lampiran 7

AKSI DINI MITIGASI BENCANA

1. Pengertian.

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapsiagaan dan tindakan–tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan pengurangan risiko, baik secara fisik maupun penyadaran dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana.

2. Tujuan.

a. Mempersiapkan respon terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi.b. Mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi

penduduk. Seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakaan sumber daya alam.c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awarenes dalam menghadapi serta

mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

3. Contoh Mitigasi Bencana.

“Pembuatan Jalan Tembus Sebagai Jalur Evakuasi Tsunami”Desa Rantau Panjang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera-Provinsi Sumatera Barat, posisi pesisir timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia ber-potensi tsunami bila terjadi gempa di laut. Desa Rantau Panjang terletak pada belokan Sungai Batang Pasaman yang membentang lurus sejauh 800 meter dan bermuara di laut. Bentuk Sungai Batang Pasaman yang lurus menuju laut dengan lebar sungai 30 – 50 m bila terjadi tsunami akan menyebabkan gelombang air akan langsung menuju Desa Rantau Panjang yang berada di ujung kelokan sungai.

Desa Rantau Panjang dikelilingi oleh perkebunan sawit dengan kontur tanah rawa yang landai tanpa ada daerah perbukitan yang dapat dijadikan tempat evakuasi bila terjadi tsunami. Akses jalan yang dapat dilalui untuk akses keluar masuk desa terletak dalam posisi sejajar dengan garis pantai dan hanya berjarak sekitar 600 meter dari pantai. Letak jalan yang demikian tentu saja tidak dapat digunakan untuk jalur evakuasi karena posisinya dekat garis pantai.

84


LAMPIRAN

Proses evakuasi yang dapat dilakukan oleh warga Desa Rantau Panjang bila terjadi tsunami adalah pergi sejauh mungkin dari garis pantai ke arah Barat. Sekitar 500 meter arah barat Desa Rantau Panjang terdapat jalan komplek perkebunan yang dapat di gunakan untuk jalur evakuasi menjauh dari garis pantai.

Komite PB Desa Rantau Panjang melalui rapat Komite PB yang ditindak lanjuti dengan musyawarah warga menyepakati untuk membuat jalur evakuasi tsunami, jalur evakua-si yang akan dibuat berupa jalan tembus yang menghubungkan Desa Rantau Panjang den-gan jalan komplek Perkebunan di sebelah barat. Rencananya jalur evakuasi akan berupa jalan setapak dengan lebar 2 meter sepanjang 500 m kearah barat hingga terhubung dengan jalan kompleks perkebunan. Pihak Desa akan berperan dalam perijinan alokasi tanah yang akan digunakan untuk jalan tembus, warga Desa akan berpartisipasi untuk mengadakan gotong royong membuat jalan tembus tersebut setiap hari sabtu dan minggu, diperkirakan jalan tembus tersebut akan selesai dalam waktu dua bulan dan akan digunakan sebagai jalur alternatif keluar masuk desa agar tidak kembali tertutup ilalang.

85


LAMPIRAN

Lampiran 8

AKSI DINI MITIGASI LINGKUNGAN

1. Pengertian.

Mitigasi lingkungan adalah upaya–upaya untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif perubahan lingkungan yang disebabkan kerusakan lingkungan oleh manusia atau bencana, yang dilakukan dengan cara peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan fisik, maupun rehabilitasi lingkungan.

2. Tujuan.

a. Mencegah kerusakan ataupun penurunan kualitas lingkungan.b. Mengurangi dampak negatif bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan.c. Mempertahankan daya dukung lingkungan terhadap masyarakat yang ada diwilayah

tersebut.

3. Contoh Aksi Dini Mitigasi Lingkungan:

Rehabilitasi Hutan MangroveKondisi hutan mangrove di wilayah pesisir Bondi luas tutupannya sudah berkurang sekitar 70 % akibat masyarakat menggunakan kayu hutan mangrove untuk kebutuhan memasak. Awalnya masyarakat kembali menggunakan kayu untuk memasak karena kesulitan mendapatkan minyak tanah akibat konversi minyak tanah ke LPG. Tetapi setelah beberapa waktu masyarakat tetap menggunakan kayu bakar meskipun pendistribusian kompor gas sudah dilakukan, masyarakat beralasan takut untuk menggunakan kompor gas karena banyak berita mengenai ledakan tabung gas sehingga tetap memilih menggunakan kayu bakar dari hutan mangrove.

Akibat berkurangnya luas hutan mangrove di Desa Bondi mulai muncul sejumlah masalah, gelombang laut pada waktu–waktu tertentu mulai mencapai pemukiman warga dan mengakibatkan rumah warga tertimbun pasir setinggi 20 -30 cm. Kondisi air di sumur warga juga mulai menurun kualitasnya, air mulai menjadi payau akibat tercampur air laut saat gelombang mencapai pemukiman, jumlah ikan di sekitar pantai juga mulai berkurang sehingga nelayan harus melaut lebih jauh yang berdampak pada biaya melaut yang lebih besar karena harus membeli solar lebih banyak untuk mesin perahu.

86


LAMPIRAN

Menghadapi situasi seperti ini, Komite PB di Desa Bondi mengadakan pertemuan untuk membahas situasi di Desa Bondi. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, Komite PB telah memiliki sejumlah opsi untuk ditawarkan kepada warga dalam musyawarah warga yang akan diadakan di Balai Desa Bondi. Dari musyawarah warga dihasilkan kesepakatan untuk mengadakan kembali sosialisasi dan pelatihan bagi warga untuk menggunakan kompor gas dan mengatasi bahaya kebakaran di rumah yang akan didukung oleh pihak Kecamatan yang akan meyediakan tenaga penyuluh. Haji Hasan sebagai pemilik toko kelontong terbesar di Desa akan menambah jumlah stok gas LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas LPG untuk memasak.

Untuk mengatasi gelombang laut yang mencapai pemukiman warga pihak Desa Bondi bersama masyarakat membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek pihak desa akan menyediakan karung dan bronjong, masyarakat bertugas untuk mengisi karung pasir dan batu ke bronjong untuk membuat tanggul sementara pada saat musim gelombang tinggi. Untuk rencana jangka panjang akan dilakukan rehabilitasi hutan mangrove melaui penanaman bakau. Pihak desa akan menyediakan polybag kecil untuk menyemai bibit bakau, masyarakat bertugas untuk mengumpulkan bibit bakau, melakukan penyemaian dan penanaman bakau.

87


LAMPIRAN

Lampiran 9

MITIGASI KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pengertian.

Mitigasi kesehatan masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan dasar seperti pencegahan KLB, pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, kegiatan surveilans epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.2. Tujuan.

a. Meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat.b. Penyadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pemukiman.c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan penyakit di

lingkungannya.d. Mencegah wabah penyakit yang disebarkan oleh vektor.e. Mengurangi jumlah penderita penyakit di masyarakat.

3. Contoh Mitigasi Kesehatan Masyarakat.

“Pencegahan Wabah Demam Berdarah Dengue dengan pembentukan Kader JUMANTIK”Demam berdarah adalah penyakit yang disebarkan oleh vektor serangga nyamuk, jumlah kejadian demam berdarah dengue biasanya meningkat pada saat musim pancaroba. Penyakit demam berdarah dengue dapat dicegah dengan memutus siklus perkembang biakan vektor serangga nyamuk.

Untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang demam Berdarah Dengue dan cara pencegahannya, dibentuklah kader JUMANTIK. Kader JUMANTIK diberi pelatihan dan pembekalan mengenai hal–hal yang terkait dengan demam berdarah dengue, kader JUMANTIK memiliki tugas sebagai tenaga penyuluh dan surveilans epidemiologi.

JUMANTIK menyuluh masyarakat tentang kegiatan 3M+ yaitu; menutup tempat penampungan air, menguras bak penampungan air terbuka, mengubur barang– barang bekas yang dapat menampung air hujan, ditambah menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air. JUMANTIK berperan aktif dalam pengawasan epidemiologi dengan cara mengunjungi rumah–rumah yang ada di lingkungannya untuk memeriksa apakah pada tempat–tempat potensial nyamuk berkembang biak ditemukan adanya jentik–jentik nyamuk dengue. Kader JUMANTIK juga berperan aktif untuk melaporkan kejadian demam berdarah dengue di Puskesmas kelurahannya, yang dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan foging lingkungan.

88


LAMPIRAN

Lampiran 10

AKSI DINI – TABUNGAN SIAGA BENCANA

1. Pengertian.

Tabungan siaga bencana adalah tabungan yang dipersiapkan sebagai sumber keuangan cadangan yang dapat digunakan sewaktu–waktu apabila diperlukannya dana tambahan yang diakibatkan oleh kejadian bencana.

2. Tujuan.

a. Menyediakan dana yang mudah digunakan dalam keadaan darurat.b. Meringankan beban keuangan bila terjadi bencana.c. Mendisiplinkan diri untuk menyisihkan penghasilan untuk kesiapsiagaan bencana.d. Menghindari dari terlibat hutang akibat bencana.e. Melatih diri untuk siap siaga.

3. Contoh Aksi Dini Tabungan Siaga Bencana.

“Membuka Tabungan Siaga Bencana”Ibu Marbun membuka tabungan siaga bencana di Koperasi Simpan Pinjam Melati di wilayahnya. Untuk membuka tabungan siaga bencana di Koperasi Melati, Ibu Marbun menjadi anggota Koperasi Melati dengan membayar setoran wajib anggota, untuk tabungan siaga bencana Ibu Marbun diwajibkan untuk menyetorkan tabungan minimal Rp. 20.000,- setiap bulannnya.

Tabungan siaga bencana dapat dicairkan apabila memenuhi syarat penarikan tabungan siaga bencana yang telah ditentukan pada saat membuka tabungan, yaitu tabungan dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan darurat yang disebabkan oleh kejadian bencana. Persyaratan seperti itu dibuat agar nasabah hanya menarik tabungannya untuk keperluan yang mendesak terkait bencana.

Tabungan siaga bencana dapat juga menggunakan tabungan biasa di Bank yang tidak dikhususkan untuk bencana dengan cara mendisiplinkan diri untuk menabung dengan jumlah tertentu setiap bulan dan berkomitmen untuk tidak menarik tabungan tersebut bila tidak ada kebutuhan terkait bencana. Yang perlu diperhatikan bila menggunakan tabungan biasa adalah besaran biaya administrasi yang dipotong dari tabungan kita setiap bulannya oleh pihak Bank, agar dana minimal yang kita tabungkan setiap bulannya memperhitungkan besaran biaya administrasi tabungan.

Daftar Istilah

BMKG : Badan Meteorologi Klimatologi dan GeofisikaBNPB : Badan Nasional Penanggulangan BencanaBPBD : Badan Penanggulangan Bencana DaerahBPPTK : Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi KegunungapianKemen PU : Kementrian Pekerjaan UmumKemen Hut : Kementrian KehutananKemen Kes : Kementrian KesehatanKIE : Komunikasi Informasi EdukasiKLB : Kejadian Luar BiasaKRB : Kawasan Rawan BencanaLinmas : Perlindungan MassaMMI : Modified Mercally IntensityPKK : Pembinaan Kesejahteraan KeluargaPB : Penanggulangan BencanaPMI : Palang Merah IndonesiaPosko : Pos KomandoPosyandu : Pos Pelayanan TerpaduPP : Peraturan PemerintahPVMBG : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana GeologiSK : Surat KeputusanSMS : Short Messaging SystemSOP : Standard Operating Procedure VCA : Vulnerability and Capacity Assessment (Asesmen Kerentanan dan

Kapasitas)VSI : Volcanology Survey Indonesia

Daftar Pustaka

IFRC. 2013. Community Early Warning Systems : Guiding Principles. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

IFRC. 2012. Contingency Planning Guide. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

IFRC. 2012. Key determinants of a successful CBDRR programme. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

IFRC. 2009. World Disaster Report 2009 : Focus on Early Warning Early Action. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Mercy Corps and Practical Action. 2010. Establishing Community Based Early Warning System : Practitioner’s Handbook. Kathmandu : Mercycorps and Practical Action

Palang Merah Indonesia. Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. 2012. Jakarta : Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia. Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Bencana. 2012. Jakarta : Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Pola Komunikasi Informasi Darurat Bencana Palang Merah Indonesia. 2009. Jakarta : Palang Merah Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Mas-yarakat. 2012. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. KEMANUSIAANGerakan Palang Merah dan Bulan sabit Merah (Gerakan) lahir dari keinginan

untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran

tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi

penderitaan sesama manusia yang terjadi di mana pun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta

menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan menumbuhkan saling pengertian, kerjasama dan perdamaian

abadi antar sesama manusia.

2. KESAMAANGerakan memberikan bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda

bedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial atau

pandangan politik. Tujuannya semata- mata ialah mengurangi penderitaan orang

per orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang

paling parah.

3. KENETRALANGerakan tidak memihak atau melibatkan

diri dalam pertentangan politik, ras, agama, atau ideologi.

4. KEMANDIRIANGerakan bersifat mandiri.

Setiap Perhimpunan Nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus mentaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, namun Gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya

agar sejalan dengan Prinsip Dasar Gerakan.

5. KESUKARELAANGerakan memberi bantuan atas dasar sukarela tanpa unsur keinginan untuk

mencari keuntungan apapun.

6. KESATUANDidalam satu negara hanya boleh ada satu

Perhimpunan Nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang

digunakan: Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Gerakan bersifat terbuka dan

melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang

bersangkutan.

7. KESEMESTAANGerakan bersifat semesta. Artinya,

Gerakan hadir di seluruh dunia. Setiap Perhimpunan Nasional mempunyai status yang sederajat, serta memiliki hak dan

tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam

membantu satu sama lain.

7 PRINSIP GERAKAN

Dalam melakukan kegiatan dan pelayanan, PMI berpegang pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu:

Documents

Panduan Peringatan Dini Di Masyarakat