I. PENDAHULUAN

Sudah sewajarnya bahwa kita sebagai manusia memiliki perbedan dengan

manusia – manusia lainnya. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

yang memiliki akal. Sehingga tiap – tiap orang pasti memiliki latar belakang,

pengalaman, pola pikir, kebudayaan, dan keyakinan yang berbeda satu sama lain. Itu

memang manusiawi.

Untuk mengendalikan berbagai perbedaan tersebut, sangatlah dibutuhkan

suatu pengontrol. Di Negara Indonesia khususnya, kita memiliki Pancasila, yang

dijadikan sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum yang ada.

Didalam Pancasila pun sudah memuat semua nilai dan norma yang dianggap patut

untuk diterapkan. Seandainya setiap orang mengamalkan nilai- nilai Pancasila dengan

baik dan meningkatkan rasa kebersamaan, tentu kita akan dapat mempererat rasa

persaudaraan, meningkatkan kesejahteraan, serta hidup rukun dan damai.

II. MASALAH

1) Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai – nilai yang terkandung di dalam

Pancasila

2) Pemberian nilai – nilai Pancasila pada bidang pendidikan masih kurang gencar,

khususnya pada jenjang pendidikan usia dini

3) Pola pemikiran rakyat cendrung terkontaminasi oleh kebudayaan yang berasal dari

luar

4) Nilai – nilai kebudayaan yang berasal dari luar nyaris tanpa pertimbangan yang

matang, sehingga hal yang negatif bukan menjadi barang asing

5) Bahkan konstruksi politik dalam negeri pun tercemar oleh ambisi orang – orang yang

mengedepankan ego mereka

6) Demokrasi Pancasila dlm Budaya Politik & Etika Politik

III. ANALISIS MASALAH

1) Pancasila

Merupakan nilai nilai pancasila secara intrinsik bersifat filosofis, dan di dalam

kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi pancasila sekarang ini hanya sekedar

pembicaraan belaka dan hanya dibaca tanpa diketahui arti dari pancasila tersebut.

2) Kementrian Pendidikan Nasional

Departemen ini juga memiliki Fungsi untuk memajukan pendidikan di Negara

Indonesia ini . Tetapi Negara kita masih saja banyak pendidikan yang kurang

maju yang di karenakan kekurangan ekonomi & moral .

3) Partai politik

adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan

tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

4) Kementrian Sosial

Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat bisa

mengantisipasi diri mereka sendiri.

5) Pemerintah

Presiden harus lebih ketat dalam mengawasi kinerja kabinet – kabinetnya.

Apalagi jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh cabinet – kabinetnyamaka

harus diberlakukan sanksi yang tegas tana memandang pangkat pekerjaan.

6) Mahkamah Agung

Dalam hal ini MA menerapkan hukuman atau sanksi pada badan instansi serta

orang per orang pelaku penyimpangan

7) Masyarakat

Dalam hal ini masyarakat sebagai cikal bakal terbentuknya pemerintahanyang

berkualitas yang menjunjungtinggi nilai-nilai pancasila dan UU

8) Kementrian Agama

adalah departemen yang memberikan suatu binaan- binaan atau pembelajaran

tentang agama.

9) Rakyat

Merupakan kumpulan orang yang butuh sekali keadilan yang harus di tegakan di

Negara ini. Karena banyak sekali saat ini rakyat miskin di Negara kita.

10) Kementrian Keuangan

Berfungsi sebagai lambang utama suatu negara merdeka, serta sebagai alat untuk

memperkenalkan diri kepada khalayak umum.Tetapi banyak pejabat-pejabat

menyalah gunakan uang-uang rakyat untuk kepentingan mereka. Sehingga rakyat-

rakyat di Negara ini banyak yang jatuh miskin akibat tingkah laku para pejabat-

pejabat yang korup.

11) Kementrian Hukum dan HAM

Departemen ini berfungsi untuk Pelaksanaan penelitian dan pengembangan

terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-

undangan yang menjadi kewenangan. Tetapi Negara ini masih banyak orang-

orang yang melanggar hukum seharusnya departemen ini mampu menangani

kasus-kasus bagi orang yang masih suka melanggar hukum Negara.

12) Dewan Perwakilan Rakyat:

Lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesiayang merupakan

lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.

13) Dewan Perwakilan Daerah:

Lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang

anggotanyamerupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui

pemilihan umum.

14) KPK

Badan ini mengurusi bagi oarng-orang atau pejabat-pejabat yang korup di Negara

kita. Tetapi masih banyak sekali anggota yang melakukan tindakan tersebut dan

bebas dari hukum. Sehingga banyak sekali rakyat-rakyat di luar sana yang terjadi

kemiskinan.

15) BPK

Tugas dari BPK ini adalah memberantas korupsi-korpsi atau KKN di Negara kita,

namun kenyataannya BPK ini belum menjalankan tugasnya dengan baik,

sehingga banyak sekali rakyat jatuh miskin .

16) Kementrian Kesehatan

Seharusnya depkes ini dapat memberikan pengobatan gratis kepada rakyat-rakyat

yang kurang mampu di daerah pelosok-pelosok , akan tetapi depkes ini kurang

dalam hal tersebut sampai-sampai banyak rakyat yang miskin jatuh sakit dan

akhirnya meninggal dunia.

17) Kementrian Dalam Negeri

Departemen ini mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelanggarakan

sebagian tugas pemerintah di bidang urusan dan masalah dalam negeri. Termasuk

kemiskinan di Negara Indonesia . tetapi departemen ini belum mammpu

mengatasi kemiskinan di Negara kita ini .

18) Polisi

adalah pelindung bagi masyarakat banyak yang member layanan- layanan terbaik

untuk melidungi masyarakat banyak, sehingga masyarakatnya sendiri merasa

nyaman.

19) Undang-undang

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki

kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan

hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan

dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-

kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan

hubungan diantara keduanya.

20) Teknologi informasi

adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian

pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat,

lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

21) Budaya atau kebudayaan

berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak

dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi

dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang

berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan

juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang

diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

22) Partai politik

adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan

tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

23) Kementrian Pekerjaan Umum:

Kementrian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan

umum.

24) Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal:

Kementrian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan

pembangunan daerah yang tertinggal.

25) Kementrian Pemuda dan Olahraga:

Kementrian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan

olahraga.

26) Kementrian Perdagangan:

Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan.

27) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan

ketenagakerjaan dan transmigrasi.

28) Kementrian Sekretariatan Negara:

Kementerian Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan

administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan

kekuasaan Negara.

29) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional:

Suatu lembaga pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas

melaksanakan survei dan pemetaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

30) Kejaksaan Agung Indonesia:

Lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan daerah

hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia yang bertugas

menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakkan hukum dan keadilan

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

31) Lembaga Administrasi Negara:

Salah satu Lembaga Non Departemen yang didirikan pada tahun1957 untuk

melaksanakan tugas kepemerintahan dibidang administrasi Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

32) Lembaga Ketahanan Nasional:

Lembaga Pemerintahan Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan pendidikan di bidang strategik

ketahanan nasional.

33) Badan Standardisasi Nasional:

Lembaga Pemerintahan Non Departemen Indonesia dengan tugas pokok

mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Negara tersebut.

34) Badan SAR Nasional:

Lembaga Pemerintahan Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search and Rescue

/SAR).

35) Badan Pengawas Obat dan Makanan:

Sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan

dan makan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas

Food and Drugs Administration di Amerika Serikat.

36) Rukun Tetangga:

Pembagian Wilayah di Indonesia dibawah Rukun Warga. Yang bertugas menjaga

kerukunan antar tetangga agar tidak terjadi konflik.

37) Rukun Warga:

Bembagian wilayah di Indonesia dibawah dusun atau lingkungan, dan

pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka

pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan.

38) Kelurahan:

Pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang bertugas

menjaga kerukunan antar RW dan menjalin hubungan baik dengan kelurahan lain.

39) Kecamatan:

Pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota.

Kecamatan juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten

atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang

camat.

40) Bupati:

Kepala daerah untuk daerah kabupaten yang memiliki tugas dan wewenang

memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan

bersama DPRD kabupaten.

41) Guru:

Seorang pengajar suatu ilmu yang memiliki tugas utama mengajar, mendidik,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Agar peserta didik nantinya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari

pancasila.

42) Sekolah SD, SMP, SMA:

Suatu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bertugas memberikan ilmu-ilmu

pancasila yang harus diberikan kepada peserta didik sejak dini agar nantinya

peserta didik tidak melakukan penyimpangan terhadap pancasila.

43) Psikolog:

Seorang yang ahli dalam ilmu psikologi, yaitu ilmu pengetahuan yang

mempelajari tingkah laku dan proses mental.

44) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja:

Sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang memiliki fungsi

pelaksanaankebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia diluar negeri secaraterkoordinasi dan terintegrasi.

45) Badan Kepegawaian Negara:

Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.

IV. UPAYA

1) Dibutuhkan adanya kerjasama dari semua pihak demi terciptanya kedamaian,

ketentraman, dan kesejahteraan rakyat baik secara langsung maupun tidak.

2) Diciptakannya Pancasila sebagai dasar Negara adalah untuk mempersatukan

bangsa Indonesia, bukannya untuk dijadikan alasan pemberontakan atau

wewenang kekuasaan.

3) Dalam suatu organisasi maupun lembaga, hendaknya dipilih pemimpin yang

cakap dan bertanggungjawab.

4) Masyarakat mau bekerjasama untuk memahami dan menerapkan nilai – nilai yang

terkandung dalam Pancasila.

5) Tingkatkan rasa kebersamaan, peduli, tenggang rasa demi terciptanya kehidupan

yang harmonis dan sejahtera.

V. KESIMPULAN

Pancasila adalah dasar negara yang juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa

agar tidak terjadi perpecahan antar rakyat Indonesia. Pancasila sangat tepat dijadikan

sebagai dasar Negara kita, namun dalam pelaksanaan butir – butirnya belum

mendapatkan respon yang baik. Karena itulah kita semua harus bekerjasama untuk

mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Keragaman budaya dan

globalisasi memang identik bagi Negara kita, tapi seharusnya itu dijadikan sebagai

alat pemersatu bangsa. Berbagai media informasi dan komunikasi belum

dimanfaatkan secara efisien dalam rangka persatuan dan kesatuan rakyat. Sosialisasi

yang baik dan efektif kepada masyarakat tentang pendidikan nilai – nilai Pancasila

sangatlah penting. Agar mereka dapat mengetahui dan menerapkan nilai – nilai yang

terkandung dalam setiap butir Pancasila.

VI. REFERENSI

1. http://www.vivanews.com

2. http://www.primaironline.com

3. http://bataviase.co.id/node/224259

4. http://www.detiknews.com/read/2010/02/16/153817/1300713/10/?991102605

5. http://www.medicalera.com/index.php?

option=com_kunena&Itemid=355&func=view&catid=86&id=443

6. feeera22.blogspot.com/2009_08_7/archive.html

7. Ginting, Manik. Modul Pendidikan Pancasila. Jakarta. 2009

SOSIALISME BUKAN PUNAH, TETAPI KIPRAH

Sepertiga abad Suharto dan rezim orba mengharamkan sosialisme. Bukan hanya penyebaran

faham sosialisme dilarang, para penganutnya dibasmi, dibantai. Kini bagai jamur tumbuh seusai

hujan, suara memuja sosialisme mencuat. Demonstrasi menentang pemerintahan SBY pun

diwarnai dengan semboyan-semboyan mengidamkan sosialisme. Antara lain, Kongres Aliansi

Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengusung semboyan Sosialisme jalan sejati pembebasan

rakyat pekerja. Menghadapi kebangkitan pembela sosialisme, sampai-sampai Ketua MUI

bersuara yang menggelikan, bahwa sosialisme adalah sama dengan kapitalisme.

Gejala tak tertahannya kebangkitan faham sosialisme juga ditunjukkan oleh pertukaran fikiran

yang hangat dalam internet. Akhir-akhir ini, bertampilan Alexander Tjaniago, Asahan,

Iwamardi, Tatiana, Roeslan, Hinu E.Sayono, A.Y.Taher, Chan Chung Tak, S.Manap, Djoko Sri

Moeljono, Lusi, Chalik Hamid, Arif Sadikin, Marcopolo, dan lain-lain …. menyuarakan

perhatiannya pada sosialisme. Kian banyak yang tertarik pada sosialisme dan Marxisme. Ini

pertanda baik, menunjukkan tak takluknya orang pada rezim fasis orba yang melarang

penyebaran ajaran sosialisme.

Sosialisme dapat ujian pada akhir abad keduapuluh dan awal abad ke duapuluhsatu. Akhir abad

ke-XX, Tembok Berlin runtuh. Bendera merah berpalu-arit dikerek turun dari puncak istana

Kremlin. Sesudah tujuhpuluh tahun berjaya, Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis (URSS)

lenyap dari peta politik dunia. Negara-negara sosialis Eropa Timur dan Tengah brantakan.

Gembong-gembong Washington, Bonn dan Tokio bergendang paha. Dalam pedato

kenegaraannya awal tahun 1992, Presiden George Herbert Walker Bush

memproklamirkan: Perang Dingin sudah usai. Komunisme sudah mampus. Dan kita

menang ! Francis Fukuyama tampil dengan kesimpulan:Dunia sampai pada akhir sejarah.

Liberalisme sudah mengungguli Marxisme. Dengan usainya Perang Dingin, Samuel

P.Huntington menyatakanpertarungan ideologi sudah selesai, liberalisme sudah unggul di

dunia dan menjadi ideologi universil dan dia tampil dengan ramalan: Masa depan dunia penuh

dengan bentrokan-bentrokan peradaban. Disamping melanjutkan strategi Perang

LAMPIRAN

Dingin, strategi the policy of containment, pandangan Huntington ini menjadi dasar politik

luarnegeri Amerika Serikat. Krisis menimpa gerakan sosialisme dunia. Timbul kekacauan di

kalangan penganut faham sosialisme.  Ada Partai Komunis yang membubarkan diri. Banyak

pula yang berganti nama. Masa depan sosialisme bagaikan gelap gelita.

Di Indonesia, Suharto dan gembong-gembong rezim orba menepuk dada. Merasa dibenarkan

sejarah, berjasa membasmi kaum komunis. Melarang Partai Komunis (PKI) dan ajaran

komunisme, Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia. Telah membasmi pendukung Bung

Karno yang bercita-citakan membangun sosialisme di Indonesia

Awal abad ke-XXI dari Wallstreet meledak krisis moneter dunia kapitalis. Maskapai-maskapai

raksasa dan badan-badan keuangan Amerika: ENRON ， General Motors, AIG, dan lain-lain

bangkrut. Krisis menimpa dunia moneter kapitalis. Krisis terhebat dalam sejarah. Harga saham-

saham kapitalis merosot dahsyat. Berbagai perusahaan raksasa tutup atau mengurangi jumlah

tenaga kerja.. Penganguran meningkat dahsyat. Dunia kapitalisme dilanda krisis terhebat dalam

sejarah.

Dalam pada itu, Tiongkok tampil dengan perkembangan ekonomi termaju dalam sejarah.

Selama tiga puluh tahun, perekonomian Tiongkok tumbuh teratur dengan rata-rata 9 % lebih

setahun. Tahun 2010, Tiongkok diakui sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia

sesudah Amerika, dengan mengungguli Jepang. Berbagai pandangan muncul dalam menilai

sebab musabab pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Para pemimpinnya sendiri menyatakan:

pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah suksesnya pembangunan sosialisme berkepribadian

Tiongkok.

Dalam keadaan kapitalisme dilanda krisis, sosialisme jadi mencuat. Sosialisme ilmiah hanya

dapat difahami dengan bersenjatakan Marxisme. Marxisme tidak cukup hanya dipahami sebagai

ajaran tentang perjuangan klas. Ajaran tentang perjuangan klas bukanlah penemuan Marx.

Sebelum Marx, Adam Smith dan David Ricardo sudah mengungkap ajaran tentang perjuangan

klas. Yang merupakan penemuan Marx adalah ajaran tentangdiktatur proletariat. Mengenai in

Marx menulis dalam suratnya kepada J.Wedemeijer, 5 Maret 1852, bahwa tidak ada jasanya

dalam hal menemukan eksistensi klas dalam masyarakat modern, yang sudah saya lakukan

adalah membuktikan bahwa perjuangan klas tentulah menuju kepada terwujudnya diktatur

proletariat dan diktatur (kediktatoran) ini sendiri hanyalah merupakan peralihan menuju

kepada penghapusan semua klas-klas  dan menuju kepada suatu masyarakat tanpa klas.  Karena

itu, Marxisme tak bisa dilepaskan dari penemuan Marx, yaitu ajaran tentang diktatur proletariat,

hanyalah dengan mengakui keharusan membangun diktatur proletariat barulah seseorang

mencengkam Marxisme, menjadi Marxis. Ajaran Marx tentang diktatur proletariat sangat

ditakuti dan dibenci burjuasi, dan kaum sosial demokrat karena pelaksanaan diktatur proletariat

berarti lonceng kematian bagi kekuasaan burjuasi. Berbagai jalan dilakukan menentangnya. Ada

yang memvulgerkan dan memplesetkan istilah diktatur proletariat jadi diktator proletariat.

Adalah jelas, bahwa istilah diktatur dandiktator tidaklah sama.  Diktatur adalah kediktatoran,

penggunan kekuasaan atau kekerasan terhadap sesuatu. Sedangkan diktator adalah penguasa

lalim yang main kuasa.

PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Era reformasi memang telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi

dalam kehidupan sosial – ekonomi bahkan politik dinegeri ini termasuk dalam dunia pendidikan.

Perubahan tersebut yang sejatinya diharapkan mengarah kepada nillai-nilai konstruktif banyak

diyakini masyarakat sebagai upaya untuk merubah bangsa ini kearah yang lebih baik. Dan ketika

reformasi meggelinding begitu cepat, paradigma masyarakat juga begitu cepat menjustifikasi

nilai-nilai baru yang berkembang ditengah masyarakat sebagai pengganti nilai-nilai lama.

Persoalannya adalah tidak ada upaya penakaran yang obyektif apakah nilai-nilai lama tersebut

dianggap usang dan perlu dinegasikan. Sementara nilai-nilai baru tersebut juga tidak ada yang

mampu menjustifikasi sebagai nilai-nilai yang mesti dipegang. Implikasinya adalah banyak

produk ilmiah dan produk intelektual zaman orde baru yang sejatinya masih tetap relevan dan

obyektif justru dianggap keliru dan mesti dihapuskan. Contoh kongkrit dari artikel ini adalah

tentang realitas eksistensi mata kuliah pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan di

Perguruan Tinggi yang terautarki oleh paradigma “kekinian” yang keliru melihat konteks dan

nilai sejarah.

DEMOKRASI PANCASILA DALAM BUDAYA POLITIK & ETIKA

POLITIK

MOHAMMAD HATTA tanggal 11 Juni 1957 menegaskan:

"Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian

bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.... Krisis ini dapat

diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis

ini merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai

mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai

pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di

perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan

hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberikan harapan kepada

perbaikan nasib." (Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik, LPE3S, Jakarta, 1990,

halaman 504-505. Bandingkan, Mohammad Hatta, Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis,

Penerbit Mutiara, Jakarta, 1979, halaman 73-93)

Demokrasi? 

Berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein (kedaulatan). Rakyat adalah warga negara yang

merdeka. Pada masa awal, para budak belian tidak memperoleh hak dalam berdemokrasi di

Yunani. Demokrasi juga berasal dari kalangan borjuis, yakni kaum pedagang dan pemilik modal.

Mereka adalah kelompok yang menggerakkan ekonomi, termasuk para petualang ke seluruh

bagian dunia lain di luar batas-batas negaranya sendiri. Hanya saja, mereka tidak memiliki akses

terhadap kekuasaan.

Kekuasaan yang seperti apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh kaum feodal (pemilik tanah) dan

kekuasaan yang dimiliki oleh kalangan bangsawan (darah biru) dan kelompok-kelompok

keagamaan.  Feodal, bangsawan dan agamawan sama-sama memiliki keistimewaan dalam ranah

masing-masing, sehingga menempatkan diri sebagai elite masyarakat, termasuk elite politik.

Sementara kelompok borjuis, hanya sibuk mencari keuntungan lewat perniagaan. Lama-

kelamaan, kelompok ini merasa bukanlah pihak yang menjadi bagian dari elite di masyarakat.

Untuk masuk ke lingkaran elite, maka demokrasi menjadi jargon baru. Kemunculan lembaga-

lembaga demokrasi tentu membutuhkan pembiayaan. Jika semula kelompok borjuis menjadi

semacam “cukong” bagi elite-elite pemerintahan, lama-kelamaan malah menceburkan diri ke

dalam kehidupan politik.

Demokrasi mengalami banyak perkembangan, variasi dan defenisi. Begitu juga penerapannya,

baik di negara asal, maupun di Indonesia. Namun, sebagian besar negara-negara di dunia sedang

bergerak ke arah demokrasi.

Lawan Demokrasi? 

Kalau demokrasi berarti kedaulatan rakyat, bagaimana dengan lawan-lawannya? Perdebatan soal

ini terjadi di media-media massa, ketika tokoh-tokoh sekaliber Muhammad Hatta

mempopulerkan kata “demokrasi” ini. Dengan beragam cara, kalangan lain mencoba untuk

menggugurkan keinginan membangun demokrasi itu.

Lalu, apa lawan demokrasi?

Pertama: teokrasi atau kedaulatan berada di tangan Tuhan. Kelompok teokrasi ini menjadikan

kitab-kitab suci keagamaan sebagai sandaran dalam menjalankan kehidupan publik, termasuk

negara. Pandangan ini dimanifestasikan lewat kelompok agamawan. Sampai sekarang, negara

yang menjalankan teokrasi adalah negara Vatikan.

Kedua: monarki atau kedaulatan di tangan keturunan. Monarki sering juga disebut sebagai darah

biru. Genetik menjadi bagian penting dari monarki. Perseteruan kepentingan terjadi di dalam

lingkaran kekuasaan. Dalam perkembangannya, monarki ini dibatasi oleh konstitusi dengan

istilah monarki konstitusional.  Negara penganut monarki konstitusional adalah Inggris,

Malaysia, Jepang, Thailand, dan lain-lain.

Demokrasi Pancasila menjadi masih ideal, paling tidak dalam pandangan sejumlah member di

facebook dan twitter yang coba penulis tanyakan. Pandangan-pandangan filosofis itu terkait

dengan bingkai Pancasila dalam demokrasi. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa demokrasi

Pancasila dikaitkan dengan kelima Sila dalam pancasila. Sementara yang lain berpandangan

cukup dikaitkan dengan sila keempat saja. Pendapat lain, mengaitkan sila keempat dengan sila

kelima.

Terus terang, terasa indah sekali defenisi atau perspektif masyarakat Indonesia tentang

demokrasi Pancasila. Dari yang sudah dipahami, terlihat masyarakat belum bisa menjangkau

secara spesifik apa yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tentu

dikaitkan dengan penggalinya, yakni Soekarno. Tanggal kelahiran juga disebut, yakni I Juni

1945. Demokrasi Pancasila bahkan dikaitkan dengan kultur bangsa Indonesia yang berdemokrasi

berbeda dengan cara-cara Barat (dalam hal ini Eropa dan Amerika Serikat).

Namun, pandangan ideal tentang Demokrasi Pancasila menjadi gugur ketika melihat dan

mengikuti pelaksanaannya bahkan di tangan Soekarno. Dalam keadaan terdesak akibat himpitan

perang dingin antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat, Soekarno muncul dengan pandangan-

pandangan baru yang mencoba menyatukan bangsa-bangsa Asia Afrika dengan membentuk

Gerakan Non Blok. Soeharto meneruskan apa yang dilakukan Soekarno, yakni dengan beberapa

kali menghadiri pertemuan-pertemuan Gerakan Non Blok ini.

Hanya saja, kelima paham dalam Pancasila itu kadung menghadapi masalah jika dikaitkan

dengan universalisme atau internasionalisme. Gempuran paham-paham yang menderas masuk ke

Indonesia berasal dari ideologi-ideologi internasional, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah

kanan. Dari sebelah kiri adalah komunisme, sementara dari sebelah kanan adalah teologi.

Tentu variasi-variasi ideologis, baik kiri atau kanan, bahkan campuran keduanya, juga

mempengaruhi pola pikir para penyusun Pancasila. Pengaruh itu ikut masuk ke dalam konstitusi.

Namun, pergulatan pemikiran yang intensif di kalangan pendiri bangsa menyebabkan terjadinya

proses “naturalisasi” dengan konteks Indonesia. Walaupun begitu, konstitusi Indonesia termasuk

yang paling moderen di zamannya, sehingga hanya bisa dibandingkan dengan konstitusi

Amerika Serikat.

Demokrasi Deliberatif 

Prinsip demokrasi deliberatif  adalah menjunjung hak satu kelompok ataupun individu, sekaligus

juga melindungi hak kolektivitas. Demokrasi ini mensyaratkan keadilan, kesetaraan (equality)

atau distribusi yang merata. Artinya, setiap institusi sosial tergabung dalam sistem sosial, hingga

mereka menjalankan tanggung jawab dan haknya yang kemudian membentuk pembagian

keunggulan-keunggulan masing-masing yang muncul melalui kerjasama dalam kehidupan sosial.

[1]

Demokrasi Pancasila dalam Budaya dan Etika Politik

Budaya politik mencakup banyak hal, tetapi ide dasarnya adalah apa yang sudah berkembang di

masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Demokrasi Pancasila dalam konteks

budaya politik lebih banyak menjadi impian, ketimbang praktek. Dan hal ini menjadi justru

dimunculkan oleh elite-elite yang tidak otentik. Elite-elite inilah yang selalu mempertengkarkan

kekuasaan hanya sebatas pengaruh dan ajang untuk mencapai kesenangan duniawi. Pelanggaran

terhadap undang-undang justru dilakukan oleh elite-elite ini, sehingga masyarakat menjadi

kehilangan ketauladanan.

Basis budaya politik adalah pengetahuan. Pertanyaannya, apakah elite politik yang menjalankan

demokrasi memiliki pengetahuan cukup tentang Pancasila dan seluruh filsafat dasarnya?

Seberapa jauh pengetahuan itu bisa diuji dalam mengambil kebijakan? Sampai sejauh ini, tidak

ada mekanisme yang bisa memastikan bahwa seseorang yang terjun ke dalam kompetisi dan

kontestasi demokrasi memiliki pengetahuan yang cukup tentang Pancasila. Padahal, untuk

memasuki sekolad taman kanak-kanan atau sekolah dasar saja sejumlah ujian masuk digelar

dengan cermat.

Budaya politik kita pada prinsipnya mengalami proses liberalisasi yang mengarah kepada

individualisasi. Dalam konteks ini, warna demokrasi tergantung kepada parameter individual

kalangan pelaku-pelakunya, terutama elite-elite. Sehingga, tidak ada saringan atau benteng yang

cukup, kapan sebuah persaingan politik layak diakhiri dan pada level mana dihentikan sama

sekali. Akhirnya yang terjadi adalah campur-baur antara masalah publik dengan masalah pribadi.

Dengan budaya politik yang lemah dalam memunculkan demokrasi Pancasila, etika politik juga

menjadi rendah. Sasaran sebuah etika politik adalah standar tertinggi yang dimiliki oleh seorang

manusia untuk mempertanggungjawabkan langkah dan kebijakan politik yang ditempuh. Dari

sini, ukurannya di atas peraturan. Dalam bentuk paling ekstrim adalah tindakan bunuh diri ketika

gagal menjalankan kewajiban. Yang paling sederhana adalah mengundurkan diri atas kekeliruan

kebijakan yang diambil.