http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Pancasila sebagai Sumber

Segala Sumber Hukum di

Indonesia

Bagus Oktafian Abrianto

hukum hanyalah alat, pengendalinya

adalah nurani

Bagus Oktafian A

Materi Perkuliahan

03Dasar Hukum Pancasila sbg Sumber

segala sumber hukum

01Indonesia sebagai Negara Hukum

Pancasila

02Hubungan antara UUD dengan

Pancasila

04Hubungan antara Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan dengan

Pancasila

UUD NRI Tahun 1945 tidak in expressis verbis menyatakanIndonesia adalah Negara Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak kita temukan suatu rumusan yang in

expressis verbis menyebutkan atau merumuskan “negara hukum”. Hanya

penjelasan umum UUD sebelum amandemen yang mengatakan bahwa Indonesia

negara berdasar atas hukum (rechsstaat).

Negara Hukum dalam konsep “rechstaat” ataukah “the rule of

law”?

Baik konsep “the rule of law” maupun konsep “rechsstaat” lahir dari suatu

usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan

Negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas

menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme. Oleh karena itu jiwa

dan isi Negara Hukum Pancasila seyogianya tidaklah dengan begitu saja

mengalihkan konsep “the rule of law” atau konsep “rechsstaat”.

Baik konsep “the rule of law” maupun konsep “rechsstaat” menempatkan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik

sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia pada waktu pembahasan

Undang-Undang Dasar (yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar

1945) tidak dikehendaki masuknya rumusan hak-hak asasi manusia ala Barat

yang individualistis sifatnya. Bagi negara Republik, Indonesia, yang menjadi titik

sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat

berdaarkan asas kerukunan.

Negara Hukum Pancasila

The Rule of Law

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dalam konsep “the rule of law”

mengedepan prinsip “equality before the law”

Rechstaats

Dalam konsep “rechsstaat” mengedepan prinsip “wetmatigheid” kemudian

menjadi “rechtmatigheid”.

Negara Hukum Pancasila

Untuk negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian

hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepan adalah asas

kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini

akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu

terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah

sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak

asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atas kewajiban tetapi

terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip yang dikedepankan dalam Negara Hukum Pancasila

Dengan dasar hubungan yang demikian

tidaklah berarti bahwa tidak mungkin akan lahir

sengketa antara Pemerintah dan rakyat. Dalam

setiap kehidupan bersama pasti akan muncul

sengketa, demikian juga halnya dalam hubungan

antara Pemerintah dan rakyat yang berdasarkan

asas kerukunan. Yang penting dalam hal ini ialah

sarana dan cara penyelesaian sengketa dalam

batas-batas yang tetap menjaga keserasian

hubungan antara Pemerintah dan rakyat.

Kehadiran sarana perlindungan hukum bagi rakyat

tidaklah dipandang sebagai senjata ampuh untuk

memukul pemerintah, tetapi justru harus dipandang

sebagai sarana yang berfungsi untuk memulihkan

hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Sengketa antara Pemerintah vs Rakyat

dalam Negara Hukum Pancasila

Hubungan antara UUD dengan Pancasila

Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945,

terdapat lima sila Pancasila. Pancasila di dalam

Pembukaan UUD 1945, ditetapkan sebagai dasar

negara. Pancasila sebagai dasar negara pada

hakikatnya mengandung pengertian sebagai sumber

dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila

sebagai sumber dari segala sumber hukum negara

adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea

keempat yang menyatakan segala aspek

penyelenggaraan negara berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

0

Dasar Hukum Pancasila sebagai

Sumber Segala Sumber Hukum

di Indonesia

“Dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.

XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR-RI No.

V/MPR/1973 dan No. IX/MPR/1978. Kemudian mengenai

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini

dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR

No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan

peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3)

yang menyatakan bahwa ”sumber hukum dasar nasional

adalah Pancasila.” Selanjutnya, UU No.10 tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2

menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari

segala sumber hukum negara”. Kemudian dalam Pasal 2

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga

disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber

hukum negara”. Oleh karena itu, materi muatan peraturan

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hubungan dan Kedudukan antara UUD dengan Pancasila

Kedudukan pembukaan UUD dibanding batang

tubuh UUD

Kedudukan dari Pembukaan UUD 1945

adalah lebih utama daripada Batang Tubuh UUD

1945, oleh karena Pembukaan UUD 1945 itu

mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain

adalah Pancasila. Apabila pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut

mencerminkan Pancasila yang menciptakan pasal-

pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan

demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental

Negara (staatfundamentalnorm) yang menjadi dasar

dan sumber bagi Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok

Negara (verfassungnorm) yaitu Batang Tubuh UUD

1945

Hubungan Pembukaan UUD dengan Pancasila

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan

Pancasila bersifat timbal-balik seperti terlihat berikut ini.

Pertama, hubungan yang bersifat formal. Dengan

dicantumkan Pancasila secara formal dalam Pembukaan

UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai

norma dasar hukum positif.

Kedua, hubungan secara material. Bila ditinjau

proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945,

secara kronologis materi yang dibahas pertama oleh BPUPKI

adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian dibahas

Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tertib hukum

pembukaan UUD 1945 adalah tertib hukum tertinggi,

sedangkan tertib hukum Indonesia berdasarkan pada

Pancasila. Dengan kata lain Pancasila adalah sumber tertib

hukum Indonesia.

Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila

Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD

1945 berkedudukan dan berfungsi, selain

sebagai mukadimah dari UUD 1945 dalam

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga

berkedudukan sebagai suatu yang

bereksistensi sendiri, yang hakikat

kedudukan hukumnya berbeda dengan

pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD

1945 yang intinya adalah Pancasila adalah

tidak tergantung pada batang tubuh UUD

1945, bahkan sebagai sumbernya.

3

Bahwa rumusan Pancasila sebagai

Dasar Negara Republik Indonesia

adalah seperti yang tercantum dalam

pembukaan UUD 1945 alinea IV.

1

Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan

pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah

negara yang fundamental dan terhadap tertib

hukum Indonesia mempunyai dua macam

kedudukan yaitu:

a) Sebagai dasarnya, karena Pembukaan

UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-

faktor mutlak bagi adanya tertib hukum

Indonesia.

b) Memasukkan dirinya di dalam tertib

hukum tersebut sebagai tertib hukum

tertinggi.

2

Bahwa Pancasila dengan demikian dapat

disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, fungsi

dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara

yang fundamental, yang menjelmakan dirinya

sebagai dasar kelangsungan hidup negara

Republik Indonesia yang diproklamirkan

tanggal 17 Agustus 1945.

4

Bahwa Pancasila sebagai inti

pembukaan UUD 1945, dengan

demikian mempunyai kedudukan yang

kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan

terlekat pada kelangsungan hidup

Negara Republik Indonesia

5

Semua materi muatan peraturan

perundang-undangan harus

berdasarkan Pancasila dan tidak boleh

bertentangan dengan Pancasila

Jadi

Sebuah materi Peraturan

Perundang-undangan

Namun, bagaimana bila

Bertantangan dengan Pancasila,

bagaimana mekanisme pengujiannya dan

siapa yang berwenang menguji materi

tersebut?

MA MK MPR

Tantangan

Pertanyaan…

THANK YOUSalam Sehat Selalu