Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar
Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari
Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Sedangkan Sumber hukum
ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan
perundang-undangan,baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar
nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan
kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan
termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan
dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila
merupakan Sumber dari segala sumber hukum , pancasila merupakan
sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur
Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu
rakyat wilatah, beserta pemerintah NegaraSebagai sumber dari segala
hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk
hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu
Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih
lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan
dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau
dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya.Pancasila
sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta
idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian
kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di
aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan
bermasarakat, berbangsa dan bernegara.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Sumber hukum PositifDalam
kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar negara sebagai negara
republik indonesia, maka kedudukan pancasila sebagai mana tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum indonesia. Dengan demikian seluruh peraturan perudang-
undangan di indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang
di dalamnya terkandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat
negara RI.Dalam alinia ke empat pembukaan UUD 1945, termuat unsur-
unsur yang menurut ilmu hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib
hukum di indonesia (rechts orde) atau (legai orde) yaitu suatu
kebulatan dan keseluruhan peraturan- peraturan hokumDengan di
cantumkanya pancasila secara formal didalam pembukaan UUD 1945,
maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum
positif, dengan demikian tata kehidupan benegara tidak hanya
bertopang pada asas- asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi
dalam perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya
yaitu panduan asas- asas kultural.Hubungan Kausal Organis Pembukaan
UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945Dalam sistem tertib hukum
indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu
meliputi suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara
Indonesia serta mewujudkan cita- cita hukum, menguasai hukum dasar
tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi),
selanjutnya Pokok Pikiran itu di jelmakan dalam pasal- pasal UUD
1945. Maka dapatlah disimpulkan bahw suasana kebatinan UUD 1945
tidak lain di jiwai atau bersumber pada dasar filsafat negara dan
fungsi pancasila sebagai dasar negara RI.Pembukaan UUD 45 mempunyai
kedudukan Lebih tinggi dibanding Batang Tubuh, alasannya Dalam
Pembukaan terdapat :Dasar Negara (Pancasila)Fungsi dan Tujuan
Bangsa IndonesiaBentuk Negara Indonesia (Republik)Baik menurut
teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen
dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang
fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi,
sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini
tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah
ini ditetapkan hanya sekali olehPendiri Negara.Sebagaikaidah negara
yang fundamental, sekaligus sebagaiasas kerokhanian negara dan jiwa
konstitusi, nilai-nilai dumaksud bersifatimperatif(mengikat,
memaksa). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan
suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan
membudayakannya. Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun
organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar
asas normatif ini, apalagi merubahnya.Pembukaan Undang- undang
Dasar 1945 Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga
Pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah, Pokok kaidah negara yang
fundamental tersebut menurut ilmu hukum mempunyai hakikat dan
kedudukan hukum yang tetap terletak pada kalangan tertinggi maka
secara hukum tidak dapat diubah. Karena mengubah pembukaan UUD 1945
sama halnya dengan pembubaran negara RI, sedangkan Batang Tubuh
bisa diubah (diamandeman)Dalam sistem tata hukum RI, Pembukaan UUD
45 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental dapat
di rinci sebagai berikut :Ditentukan oleh Pendiri Negara (PPKI) dan
terjelma dalam suatu pertanyaan lahir sebagai penjelmaan kehendak
Pendiri Negara.Pernyataan Lahirnya sebagai Bangsa yang
mandiriMemuat Asas Rohani (Pancasila), Asas Politik Negara
(Republik berkedaulatan Rakyat), dan Tujuan Negara (menjadi Negara
Adil Makmur)Memuat Ketentuan yang menetapkan adanya suatu UUD
NegaraDengan mengakui kedudukan dan fungsikaidah negara yang
fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 ialah
berwujud:Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Maknanya, PPKI sebagai
pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwaatas nama bangsa
Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila UUD 45.Asas
demikian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang terkandung di
dalamPembukaan UUD 45sebagaikaidah filosofis-ideologis Pancasila
seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak
dapat diubah. KarenaPembukaanditetapkan hanya 1 X olehpendiri
negara(the founding fathers, PPKI) yang memiliki legalitas dan
otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan
UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembukaan
dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula
mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru;
mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan
organisasi apapun yangtidak mengamalkandasar negara Pancasila
besertajabarannyadi dalam UUD negara,bermakna pula tidak loyal dan
tidak membela dasar negara Pancasila, maka sikap dan tindakan
demikian dapat dianggap sebagaimakar(tidak menerima ideologi negara
dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukanseparatisme
ideologidan ataumengkhianati negara.
Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum)
tercantum dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan
oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Republik
Indonesia.Memorandum DPR-GR disyahkan pula oleh MPRS melalui
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ( jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973
dan Ketetapan No. IX/MPR/1978 ) Dijelaskan bahwa pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah
sebuah pandangan hidup.Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum juga diatur dalam pasal 2 UUNo.10tahun 2004 tentang
pembentukan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara. Dilihat dari
materinya,Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia
yang merupakan jiwa dan kepribadian
bangsaIndonsiasendiri.DasarPancasila terbuat dari materi atau bahan
dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi
kebanggaanbangsa.Dasarnegara Republik Indonesia tidak diimpor dari
luar,meskipun mungkin sajamendapat pengaruh dari luar.Dalam ilmu
pengetahuan hukum,pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat
diartikan sebagai sumber pengenal ( kenbron van het recht ) dan
diartikan sebagai sumber asal,sumber nilai-nilai yang menjadi
penyebab timbulnya aturan hukum ( welbron van recht ).Maka
pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian
sumber hukum kenbron sumber tempat ditemukannya,tempat melihat dan
mengetahui norma hukum positif,akan tetapi dalam arti welbron
sebagai asal-usul nilai,sumber nilai yang menjadi sumber dari
hukumpositif.Jadi,Pancasilamerupakan sumber nilai dan nilai-nilai
yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma hukum oleh
negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan negara.konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara terutama segala perundang-undangantermasuk
proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan
diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Proklamasi kemerdekaan
merupakan norma yang pertama sebagai penjelmaan pertama dari sumber
dari segala sumber hukum yaitu pancasila yang merupakan jiwa dan
pandangan hidup bangsaIndonesia.Padatanggal 18 Agustus 1945 sumber
dari segala sumber hukum negara Indonesia itu dijelmakan dalam
pembukaan UUD 1945 dan pembukaan kecuali merupakan penjelmaan
sumber dari segala sumber hukum sekaligus juga merupakan pokok
kaidah negara yang fundamental seperti yang diuraikan oleh
Notonegoro.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proklamasi
kemerdekaan merupakan penjelmaan pertama dari Pancasila sumber dari
segala sumber hukum dan pembukaan merupakan UUD 1945 merupakan
penjelmaan kedua dari Pancasila sumber dari segala sumber hukum
yang memberi tujuan dasar dan perangkat untuk mencapai tujuan
itu.Karena pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamentalforms,yang
mengandung 4 pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu
sendiri,serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum,maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan
filsafat hukum Indonesia.Penjabaran tentang filsafat hukum
Indonesia terdapat pada teori hukumnya.Sesuai dengan bunyi kalimat
kunci dalam penjelasan UUD 1945 : Undang-Undang dasar menciptakan
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan
pasal-pasalnya. Jika UUD 1945 merupakan filsafat hukum
Indonesia,maka batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 adalah
teoorihukumnya.Teorihukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafat
hukum positif kita.
DASAR NEGARAPancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma
untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan.
Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan
Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan
Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses
reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan
diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan
Sumber dari segala sumber hukum , pancasila merupakan sumber kaidah
hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik
Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah,
beserta pemerintah Negara Dalam kedudukan dan fungsi pancasila
sebagai dasar negara sebagai negara republikindonesia, maka
kedudukan pancasila sebagai mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
adalah sebagai sumber dari segala sumber hukumindonesia. Dengan
demikian seluruh peraturan perudang- undangan diindonesiaharus
bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung asas
kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI. Dalam alinia ke
empat pembukaan UUD 1945, termuat unsur- unsur yang menurut ilmu
hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di indonesia
(rechts orde) atau (legai orde) yaitu suatu kebulatan dan
keseluruhan peraturan- peraturan hokum dengan di cantumkanya
pancasila secara formal didalam pembukaan UUD 1945, maka pancasila
memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif, dengan
demikian tata kehidupan benegara tidak hanya bertopang pada asas-
asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduanya dengan
keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu panduan asas- asas
kultural.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai
implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum,
terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana
kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi,
1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di
dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di
mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok
pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut
terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. [8] Barulah
dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke
dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya
ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain
sebagainya. Jadi selain tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea
4, Pancasila terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD
1945.
Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia
mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai
keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia
pertama menegaskan keyakinan bangsaIndonesiabahwa kemerdekaan
adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua
menggambarkan proses perjuangan bangsaIndonesiayang panjang dan
penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan
bangsaIndonesiake depan pintu gerbang negaraIndonesiayang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan
pengakuan bangsaIndonesiaakan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa,
yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk
memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga
rakyatIndonesiamenyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat
menggambarkan visi bangsaIndonesiamengenai bangunan kenegaraan yang
hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan
keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur dalam wadah NegaraIndonesia. Dalam alenia keempat
inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.
Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang
kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam
bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah
yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai Philosofische grondslag
atau dasar negara secara umum.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan
pengertian bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu
mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan
melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenai hal
itu,Kirdi Dipoyudo(1979:30) menjelaskan: Negara Pancasila adalah
suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan
tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak
azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan
beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia,
mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin
selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu
kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa (keadilan sosial).
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai
dasar negara sesungguhnya berisi:1. Ketuhanan yang mahaesa, yang
ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan
Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.2. Kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan
Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.3. Persatuan Indonesia, yang
ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang ber-Ketuhanan
yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang
ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
C. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaPancasila
sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan
bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada
Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam
Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa
Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.Rumusan Pancasila yang
dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan
UUD 1945 adalah:1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Kemanusiaan yang adil
dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan5. Keadilan
sosial bagi seluruh Rakyat IndonesiaKelima sila tersebut sebagai
satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara
Indonesia.Pancasila dalam kehidupannya ini sering disebut sebagai
dasar filsafat atau dasar falsafah negara (philosoficche Gronslag)
dari negara, idiologi negara atau (Staatsidee0. dalam pengertian
ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk
mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pencasila
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Konsekuensinya seluruh pelaksana dan penyelenggara negara segala
peraturan terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk
proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan
diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakn sumber kaidah
hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik
Indonesia berserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah,
serta pemerintahan negara.Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan
suatu asas kerokhanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita
hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah,
baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukumdasar baik yang
tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau
convensi. Dalam kehidupannya sebagai dasar negara, pancasila
mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Sebagai sumber dari segala
sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Uud
1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam
pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945,
yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau di jabarkan dalam
pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan
pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai
berikut :a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber
dan segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan
demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia
yang dalam pembukaan UUD 1945 di jelmakan lebih lanjut ke dalam
empat pokok pikiran.b. Meliputi suasana kebatinan
(Geislichenhintergrund) dari UUD 1945.c. Mewujudkan cita-cita hukum
bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak
tertulis).d. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi
yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain pennyelenggara negara
(termasuk para penyelenggara dan golongan fungsional) memegang
tegus cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana
tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut
........... Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusian yang adil dab beradab.e. Merupankan sumber
semangat dari UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana
pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan
finagsial). Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting
bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan
negara indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring zaman dan
dianmika masyarakat dan negara tetap diliputi dan di serahakan asas
kerohanian negara.Sebagaimana telah ditentukan pembentukan negara
bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar
negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok pancasila
adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai
dasar yuridis sebagaimana tercantum dlam UUD 1945, ketetapan No
XX/MPRS/1966. (ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No.
IX/MPR/1978. di jelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dan sumber
hukum atau sumber tertib hukum indonesia yang pada hakikatnya
merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum
serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak
dari negara indonesia selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita
tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu,
kemerdekaan bangsa, perikemanusian, keadilan sosial, perdamaian
nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan
tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan ke masyarakatan
dan keagamaan sebagai pengejawatanhan dari budi nurani
manusia.Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang
istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan pancasila sebagai
dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Tap. No.
XVIII/MPR/1998. oleh karena itu segala agenda dalam proses
reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain berdasarkan pada
kenyataan aspirasi rakyat (Sila IV) juga harus mendasar pada
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Reformasi tidak
mungkin menyimpan dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya.
D. Pancasila sebagai Sumber Hukum Republik IndonesiaUpaya
mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya
Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.
Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu
kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan
berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila
berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau
staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma
hukum di Indonesia.Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan
dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan,
ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program
pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan
nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar
pancasila.Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan
perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang
sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut.a.
Undang-Undang Dasar 1945b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesiac. Undang-undangd. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu)e. Peraturan Pemerintahf. Keputusan Presideng.
Peraturan Daerah
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan juga menyebutkan adanya jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:a. UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.b. Undang-undang/peraturan pemerintah
pengganti undang-undang (perpu)c. Peraturan pemerintahd. Peraturan
presidene. Peraturan daerah.Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2004
menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar
(filosofis) negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
Alinea IV.
