Pajak Penghasilan Pasal 21 - Integrasi Edukasi · Web viewPada SPT ini seluruh perhitungan awal tahun dihitung ulang. Seluruh komponen yang belum diketahui jumlahnya seperti uang

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong oleh NPO untuk pembayaran berupa gaji,upah,honor, tunjangan dan nama lainnya kepada individu sehubungan dengan pekerjaannya atau jasa yang diberikannya ke NPO.

Subyek dari PPH Pasal 21 sudah jelas yaitu NPO sebagai pemberi penghasilan dan Individu sebagai penerima penghasilan. Obyek pajak pasal 21 ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penghasilan yang diterima karena kegiatan/jasa/pekerjaan.

Tarif dan cara perhitungan pajak pasal 21 ini tergantung pada siapa penerimanya. Dari penerima ini kita dapat juga menduga seperti apa penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu penting untuk menggolongkan pembayaran atas jasa/kegiatan/pekerjaan dalam kategori penerima yang tepat agar kemudian perhitungan pajaknya juga tidak salah.

Obyek pajak pasal 21- apa saja penghasilan yang tergolong sebagai obyek pajak.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teraturBentuknya bisa berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan pengawas dan dewan pembina-bila ada) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pengasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teraturBentuknya bisa berupa gratifikasi, tunjangan cuti yg dibayar, tunjangan hari raya (THR), tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

(THT) uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, beasiswa, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak dalam negeri termasuk tenaga ahli, pembawa acara, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang,

| Pajak Penghasilan Pasal 21 1

peneliti, pemberi jasa dibidang teknik, peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Grafik 1 Alur Pemotongan Pajak Penghasilan

Bukan Obyek Pasal 21 Pemberian dari lembaga nirlaba yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberian berupa :

pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun

yang diterima sepanjang memenuhi syarat yaitu:o Fasilitas makan dan minum tidak dianggap sebagai penghasilan

yang dikenakan pajak bila diberikan di tempat kerja atau diberi dalam bentuk kupon.

o Alat keselamatan kerja atau seragam kerjao Diberikan di daerah tertentu (ada kriterianya dan biasanya daerah

terpencil yang tidak ada penjual makanan,perumahan,sekolah dll. Iuran pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada Badan Penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah


APembayaran Jasa bulan iniHitung besaran pajak pasal 21Pajak dipotong dari pembayaran

BPenyetoran Pajak pasal 21 tgl.10 bulan berikutperhitungan pajak gaji staffperhitungan pasal 21 non staff

CPenyampaian SPT Pasal 21 tgl 20 bulan berikutSPT dengan daftar pajak yangdipotong

DSampaikan ke non staff bukti potong pajakUntuk staff bukti potong nanti akhir desember

Bila kita sudah dapat memastikan bahwa penghasilan yang diberikan merupakan obyek pajak, maka kini kita teliti golongan penerimanya. Tarif dan cara perhitungan berbeda untuk masing-masing penerima.Berikut grafik jenis-jenis penerima penghasilan dan tarif-cara perhitungan pasal 21 nya.

Grafik 2 - Jenis-Jenis Penerima Penghasilan


Pegawai Tetap

Orang Pribadi yang bekerja di NPO menerima penghasilan berkala dalam jumlah tertentu atau pegawai kontrak yang bekerja full time untuk jangka waktu tertentu.

Pegawai Lepas

Orang Pribadi yang bekerja dan hanya menerima penghasilan ketika ia bekerja.

Penerima Upah

Orang pribadi yang menerima upah pekerjaan berdasarkan harian, satuan pekerjaan atau upah borongan

Penerima honor -bukan

pegawai

Orang pribadi menerima honor -bukan pegawai NPO sebagai imbalan atas pekerjaan,jasa atau kegiatan atas permintaan NPO

Peserta Kegiatan

Peserta yang terlibat dalam kegiatan rapat sidang seminar, pertunjukan dll

Mulai bulan januari 2013, penghasilan tidak kena pajak ( PTKP) telah berubah, untuk wajib pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp. 24.300.000 atau setara dengan Rp. 2.025.000,00 perbulan. Dengan adanya perubahan ini, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Penghitungan PPh pasal 21 menurut aturan yang baru, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu: PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja.

Definisi Pegawai tetap tidak sama pegawai tetap disini tidak persis sama dengan pengertian dalam UU tenaga kerja. Jadi dalam perpajakan, meskipun status seseorang adalah kontrak namun kalau ia menerima pendapatan teratur, bekerja penuh waktu pada jenis pekerjaan tertentu, kalau cuti atau sakit penghasilan tidak berkurang, maka ia tergolong dalam kategori pegawai tetap.

Tidak ada implikasi hak ketenagakerjaan dengan penggolongan ini. Misalnya seorang staff proyek yang dikontrak 1 tahun,karena menurut pajak ia tergolong sebagai pegawai tetap,maka ia akan dapat menuntut haknya sebagai pegawai tetap dari lembaga. Status pegawai tetap atau tidak tetap ini HANYA untuk kepentingan perhitungan perpajakan saja.


Cara perhitungan pajak dari pegawai tetap dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Grafik 3- Tata cara penghitungan pajak pasal 21


Termasuk seluruh gaji,honor,bonus,uang lembur,tunjangan transport, uang makan

Penghasilan Kotor/Bruto Setahun (1)

Hanya 5% dari Penghasilan Kotor maksimum Rp 6 Juta per tahunBiaya Jabatan (2)

Hanya yang dibayarkan kepada lembaga resmi seperti Taspen,Jamsostek atau Dana Pensiun yang disahkan Kementerian Keuangan

Iuran Pensiun/Tunjangan Hari Tua (THT)- (3)

(1) - (2) - (3)Penghasilan Bersih (4)

Tergantung Status Perkawinan tgl 1 Januari setiap tahunT/K = Tidak Kawin ; K/0 = Kawin Tidak Punya Anak/Tanggungan ; K/1 = Kawin Anak/Tanggungan satu ; K/2 = Kawin Anak/Tanggungan 2 ; K/3 = Kawin Anak/Tanggungan 3

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-(5)

(4) - (5)Penghasilan Kena Pajak (6)

Hingga 50 Juta/tahun tarif 5% ; Dari 50 Juta - 250 Juta, tarif 15%Dari 250 juta- 500 Juta, tarif 25%Diatas 500 Juta, tarif 30%

Tarif Pajak (7)-

(7) x Penghasilan Kena Pajak (6)Pajak yang terhutang (8)-Tambahkan 20% bagi yg tidak

memiliki NPWP

Berikut disampaikan contoh sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut.

Contoh 1- Pegawai tetap, punya NPWP,Menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang, premi asuransi dibayarkan, ikut program Tunjangan Hari Tua Jamsostek, ikut Dana Pensiun.Messi pegawai pada Yayasan Integrasi, menikah dan punya anak 3 (tiga) orang, memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000. Yayasan Integrasi mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Yayasan Integrasi menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Messi membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu Yayasan Integrasi membayar iuran pensiun untuk Messi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 100.000 sedangkan Messi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 4.000.000

2. Premi Jaminan Kecelakaan kerja 9.600

3. Premi Jaminan Kematian 12.000

4. Premi Jaminan Hari Tua dibayar perusahaan

148.000

5. Iuran pensiun 100.000 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 4.269.600PENGURANGAN

5. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN (5% dari

penghasilan bruto atau maksimal 6.000.000 pertahun)

201.080

-

6. Iuran pensiun 50.0007. Iuran Jaminan Hari Tua 80.0008. JUMLAH PENGURANGAN 343.410

PENGHITUNGAN PPh PASAL 219. JUMLAH PENGHASILAN NETTO Sebulan 3.926.12010.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

47.113.440

11.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Setahun Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin 3.000.000 Tanggungan Anak 1 3.000.000 Tanggungan Anak 2 3.000.000 Tanggungan Anak 3 3.000.000


Jumlah PTKP 48.000.00012.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

NIHIL

Tabel 1- Perhitungan Pajak Pasal 21 untuk contoh 1

Catatan:1. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat

dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak

Contoh 2: Pegawai tetap, punya NPWP,Status K/3, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT,ikut Dana Pensiun, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Lembur, Makan siang disediakan di kantor.

Yayasan Integrasi ternyata memberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan gaji karena mematuhi peraturan perburuhan. Demikian juga Messi berhak atas uang lembur untuk bekerja lebih dari jam 5 sore. Sepanjang tahun 2014 tercatat ia mendapat uang lembur total 4 Juta. Yayasan juga menyediakan makan siang di kantor untuk semua staffnya. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Yayasan Integrasi menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Messi membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu Yayasan Integrasi membayar iuran pensiun untuk Messi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 100.000 sedangkan Messi membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000.

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 48.000.0002. Premi jaminan Kecelakaan kerja 115.2003. Premi jaminan Kematian 144.0004. Jaminan Hari Tua yang dibayar perusahaan 1.776.0005. Iuran Pensiun 1.200.0005. Uang lembur 4.000.0006. THR 4.000.000

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 59.235.200

PENGURANGAN7. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN (5% dari

penghasilan bruto atau maksimal 6.000.000 pertahun) 2.961.760

8. Iuran pensiun 600.0009. Iuran Jaminan Hari Tua 960.000

JUMLAH PENGURANGAN 4.521.760PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

10.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 54.713.440


11.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

54.713.440

12.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Setahun

Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin 3.000.000 Tanggungan Anak 1 3.000.000 Tanggungan Anak 2

3.000.000 Tanggungan Anak 3

3.000.000 48.000.000

13.


6.713.440

14.

Pembulatan 6.713.000

15.

PPh Terutang

5% * 6.713.000 335.65016.

PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

335.650


Dengan kondisi ini, dari seluruh penghasilan yang diterima plus THR dan Lembur selama setahun yayasan akan memotong pajak penghasilan sebesar Rp 335.650 setahun atau Rp. 27.971Catatan: makan siang disediakan di kantor adalah kenikmatan natura yang diberikan kepada pegawai dan memenuhi syarat untuk dikecualikan sebagai penghasilan staff.

Contoh 3: Pegawai tetap, punya NPWP,Status K/1, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT , bonus kinerja, bulan ke 7 naik gaji

Andik adalah program manager di cabang LSM internasional sudah memiliki NPWP. Status per 1 Januari adalah menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang dengan gaji kotor sebulan sebesar Rp. 25.000.000,- plus THR sebesar 25 Juta. Lembaga juga mengikuti program jamsostek, Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Lembaga juga menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Andik membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Ia didaftarkan. Karena prestasinya istimewa, pada bulan ke 7 ia mendapatkan bonus kinerja sebesar Rp 20 Juta sekaligus gajinya dinaikkan mulai bulan Juli menjadi 27 Juta per bulan


Perhitungan pajak yang harus dipotong dari Andik menggunakan perhitungan tahunan karena terjadi perubahan besaran gaji ditengah jalan.

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 312.000.000

2. Premi jaminan Kecelakaan kerja 748.800

3. Premi jaminan Kematian 936.000

4. Jaminan Hari Tua yang dibayar perusahaan 11.544.000

5. Bonus 20.000.000

6. THR 25.000.000

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 370.228.800

PENGURANGAN7. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN (5% dari penghasilan

bruto atau maksimal 6.000.000 pertahun) 6.000.00

08. Iuran pensiun9. Iuran Jaminan Hari Tua 6.240.00

0 JUMLAH PENGURANGAN 12.240.00

0

PENGHITUNGAN PPh PASAL 2110.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

357.988.800

11.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

357.988.800

12.


Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin 3.000.000 Tanggungan Anak 1 3.000.000

42.000.00013.


315.988.800

Pembulatan 315.988.00014.

PPh Terutang

5% * 50.000.000 2.500.000 15% * 250.000.000 37.500.000 25% * 15.988.000 3.977.000

43.977.000

15 PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK


. SETAHUN/DISETAHUNKAN 43.977.00016.

PPh PASAL 21 yang dipotong tiap bulan 43.977.000 : 12 = 3.666.417


Contoh 4 Pegawai tetap Perempuan menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang, Suami tidak bekerja namun tidak memiliki Surat Keterangan tentang Suami tidak memiliki penghasilan dari Kecamatan, punya NPWP, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT, THR dibayarkan.

Antini Surantiningsih pegawai tetap Perkumpulan Bangsa Mandiri, memiliki NPWP dengan gaji per bulan 5 Juta, setiap tahun mendapat THR sebesar 5 Juta, Tunjangan Transport per bulan 300 ribu, serta Tunjangan kesehatan 5 Juta per tahun, Premi asuransi dibayar perusahaan sebesar Rp. 212.000 dan premi yang dipotong dari gaji Antini sebesar Rp. 100.000.

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 60.000.0002. Premi jaminan Kecelakaan kerja 144.0003. Premi jaminan Kematian 180.0004. Jaminan Hari Tua yang dibayar perusahaan 2.220.0005. Tunjangan kesehatan 5.000.0006. Tunjangan transport 3.600.0007. THR 5.000.000

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 76.144.000PENGURANGAN

8. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN (5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6.000.000 pertahun)

3.807.200

9. Iuran pensiun -10. Iuran Jaminan Hari Tua 1.200.000


11. JUMLAH PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

71.136.800

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

71.136.800

13. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Setahun Wajib Pajak Sendiri 36.000.000

14. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

35.136.800

15. Pembulatan 35.136.00016 PPh Terutang

5% * 35.136.000 1.756.80016. PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA

PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 1.756.800

15 PPh PASAL 21 yang dipotong tiap bulan 146.400Tabel 4- Perhitungan Pajak Pasal 21 untuk contoh 4


Catatan: untuk wajib pajak perempuan, baik statusnya menikah dengan atau tanpa anak, menurut peraturan pajak statusnya adalah T/K (tidak kawin). Untuk dapat mengklaim status sebenarnya, maka ia harus menyertakan surat keterangan dari serendah-rendahnya Camat bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan. Logika dari aturan ini adalah suami sebagai pencari nafkah, sehingga status sebenarnya (menikah dan memiliki tanggungan) akan digunakan dalam perhitungan pajak suami. Bila ia dapat menunjukkan surat ini maka statusnya adalah K/3, sehingga PTKP meningkat dan pajak yang dipotong menurun.

Contoh 5. Pegawai tetap, punya NPWP,Status K/3, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT,ikut Dana Pensiun, THR dibayarkan setengah, berhenti bulan ke 7 dipecat, pesangon dibayarkan

Budi pegawai Yayasan Maju Mundur, memiliki NPWP, sudah menikah tetapi belum punya anak dengan gaji kotor sebulan sebesar Rp 8.000.000. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Lembaga juga menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Karena ketahuan mengajukan bukti perjalanan palsu, per 1 Agustus ia dipecat dari lembaga. Sesuai dengan peraturan kepegawaian di lembaga tersebut, ia berhak atas pesangon sebesar 20 Juta.

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 8.000.0002. Premi Jaminan Kecelakaan kerja 19.2003. Premi Jaminan Kematian 24.0004. Premi Jaminan Hari Tua dibayar perusahaan 296.000



402.160

6. Iuran pensiun 50.0007. Iuran Jaminan Hari Tua 160.0008. JUMLAH PENGURANGAN 612.160

PENGHITUNGAN PPh PASAL 219. JUMLAH PENGHASILAN NETTO Sebulan 7.431.04010.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh

PASAL 21 (Januari - Juli)

52.017.280

11.


Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin 3.000.000

39.000.00012.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 13.017.280

13.



14 PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK

SETAHUN/DISETAHUNKAN

650.850

15 PPh PASAL 21 yang dipotong tiap bulan 54.238Tabel 5- Perhitungan Pajak Pasal 21 untuk contoh 5

Catatan: Pajak penghasilan untuk pesangon diatur tersendiri. Perhitungannya lebih mudah, dimana pesangon hingga 50 juta tidak dikenakan pajak.

Contoh 6. Pegawai tetap, punya NPWP, Status K/3, premi asuransi dibayarkan, ikut program THT,ikut Dana Pensiun, THR dibayarkan, mendapatkan uang saku perjalanan dinas dan mulai bekerja bulan Maret.Sugi pegawai Yayasan Maju Mundur, memiliki NPWP, sudah menikah dan memiliki anak 3 (tiga) orang dengan gaji kotor sebulan sebesar Rp 7.000.000. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,24% dan 0,30% dari gaji. Lembaga juga menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Sugi membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap. Dana pensiun dibayar sendiri 140.000. Per 1 Maret ia mulai bekerja. THR dibayarkan prorata.

1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT 70.000.0002. Premi jaminan Kecelakaan kerja 168.0003. Premi jaminan Kematian 210.0004. Jaminan Hari Tua yang dibayar perusahaan 2.590.0005. Perdiem uang saku (Lumpsum) 8.000.0005. THR 5.833.000



4.340.050

8. Iuran pensiun 1.400.0009. Iuran Jaminan Hari Tua 1.400.000


10. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (Maret- Desember)

79.660.950

12.


Wajib Pajak Sendiri 36.000.000 Tambahan Wajib Pajak Kawin 3.000.000 Tanggungan Anak 1 3.000.000 Tanggungan Anak 2 3.000.000 Tanggungan Anak 3 3.000.000Jumlah PTKP 48.000.000

13.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 28.660.950

14.


15.

PPh Terutang


5% * 28.660.000 1.433.00016.

PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

1.433.000

17.

PPh PASAL 21 yang dipotong tiap bulan 1.433.000 : 10 143.300


Catatan: Meskipun bekerja tidak penuh yaitu hanya 10 bulan, penghasilan dikurangi PTKP untuk setahun namun untuk biaya jabatan hanya 10 bulan sesuai dengan bulan bekerja tahun pajak ini.

Uang saku untuk perjalanan dinas dapat terdiri dari:

A. Uang saku dengan penggantian (reimbursable) artinya berapapun biaya yang dikeluarkan (transport,akomodasi,makan-minum,komunikasi dll) sepanjang terkait dengan kepentingan dinas akan diganti oleh lembaga.

B. Uang saku dengan penggantian sebagian, artinya sebagian dari biaya akan diganti berdasar bukti aktual (akomodasi hotel,tiket pesawat dll) namun diberikan juga suatu jumlah tetap untuk biaya makan dan transport lokal misalnya.

C. Uang saku dengan jumlah tetap (lump-sum) artinya berapapun biaya yang dihabiskan oleh staff dalam perjalanan dinas, lembaga hanya memberikan suatu jumlah dikali dengan hari dinas. Jadi kalau aktual lebih besar,maka staff akan merugi, sebaliknya staff akan mendapat penghasilan tambahan.

Perlakuan pajak untuk perjalanan dinas tidak ada yang secara eksplisit diatur. Konsep dasarnya: bila itu penggantian biaya aktual maka bukan penghasilan bagi staff. Sebaliknya kalau bukan biaya aktual,maka dianggap penghasilan.

Dari contoh diatas, untuk kasus A, penghasilan staff tidak bertambah sama sekali. Jadi pajak dihitung hanya atas gaji dan premi asuransi saja.Kasus C, staff mendapat penghasilan tambahan sebesar uang saku lump-sum yang telah diterima selama setahun. Untuk kasus B, yang dianggap penghasilan hanya bagian lump-sum saja,selebihnya bukan penghasilan karena merupakan biaya aktual.

Pajak atas Pegawai Tidak Tetap ( Upah Harian/Mingguan/ Satuan/ Borongan)

Definisi; Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan bila bekerja, menurut jumlah unit hasil pekerjaan, dan menurut penyelesaian suatu pekerjaan. Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian, upah minggguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Berikut merupakan pengertian dari jenis pegawai tidak tetap:

1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian

2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan


3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

Teknis perhitunganDalam melakukan penghitungan pajak penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian, mingguan, satuan maupun borongan dapat dikenakan pajak dengan batas penghasilan lebih dari 200.000 dalam satu hari. Berikut adalah tabel yang menguraikan batas penghasilan yang dikenakan pajak.

Tabel 1 Penjelasan tentang Batas Pajak Penghasilan

Penghasilan sehari Penghasilan kumulatif sebulan

Tarif dan DPP

< 200.000 < 3.000.000 Tidak dilakukan pemotongan PPh 21

200.000 < 3.000.000 5% x (Upah – 200.000) 200.000 atau < 200.000 < 3.000.000 5% x (Upah-PTKP/360) 200.000 atau < 200.000 < 7.000.000 Tarif pasal 17 x jumlah PKP

yang disetahunkan

1. Jika total upah sebulan lebih dario 3.000.000

Upah Upah

< 200.000 > 200.000

Tidak dipotong Dikurangi 200.000

Dipotong 5%

Jika upah sebulan > 3.000.000Upah sehari dikurangi PTKP sehari

Dipotong 5% (tarif pasal 17)

Gambar 1: Skema penghitungan PPh jika upah sebulan lebih dari 3.000.000


2. Jika total upah sebulan lebih dari 7.000.000

Upah Upah

< 200.000 > 200.000

Tidak dipotong Dikurangi 200.000

Dipotong 5%

Jika upah sebulan > 7.000.000

Upah sebulan dikalikan 12 dikurangi PTKP setahun

Dikenakan tarif pasal 17

PPh pasal 21 setahun dibagi 12

PPh Pasal 21 sebulan

Gambar 2 Skema penghitungan PPh jika upah sebulan lebih dari 7.000.000

Contoh perhitungan dengan upah harian:

Ristanto dengan status belum menikah pada bulan Januari 2014 bekerja sebagai buruh harian di Lembaga Madani, ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp. 200.000

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang sbb:Upah Sehari Rp. 200.000

Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp. 200.000

Penghasilan kena pajak sehari Rp 0

PPh Pasal 21 dipotong atas upah sehari Rp. 0

Sampai dengan hari ke 10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp. 2.025.000 maka PPh pasal 21

terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah sampai dengan hari ke 11 (Rp. 200.000 x 11) Rp. 2.200.000

PTKP sebenarnya

11 x (36.000.000/360) Rp. 1.100.000


Penghasilan kena pajak s.d hari ke 11 Rp. 1.100.000

PPh pasal 21 terutang s.d hari ke 11

5% x 1.100.000 Rp. 55.000

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke -10 Rp. 0

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp. 55.000

Sehingga pada hari ke 11 upah bersih yang diterima Ristanto sebesar :

Rp. 200.000 – Rp. 55.000 = Rp. 145.000

Misalkan Ristanto bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke -12 adala

sebagai berikut:

Pada hari ke-12 jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp. 200.000

PTKP Sehari untuk WP Sendiri (36.000.000:360) Rp. 100.000

Penghasilan kena pajak Rp. 100.000

PPh Pasal 21 Terutang 5% x 100.000 Rp. 5.000

Sehingga pada hari ke-12 Ristanto menerima upah bersih sebesar 200.000 – 5.000 = 195.000

1. Tenaga tidak tetap (Tenaga ahli)

Tergolong sebagai tenaga ahli adalah Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris. Dari contoh ini terlihat bahwa mereka dari kelompok profesi.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009, perhitungan pajak PPh 21 untuk jasa tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris) sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : 50% x Penghasilan Bruto PPh 21 : Tarif Pasal 17 x DPP kumulatif

Contoh :Bulan Maret 2012, Yayasan membayar seorang arsitek untuk merancang bangunan yang akan dibangun oleh Yayasan sebagai kantor pusat. Jasa tenaga ahli sebesar 80 juta. DPP : 80 juta x 50% = 40 juta; DPP kumulatif : 40 juta

PPh 21 yang harus dipotong : 5% x 40 juta = 2.000.000

Bulan Mei 2012, dibayarkan lagi fee untuk arsitek tersebut sebesar 60 juta.

DPP : 60 juta x 50% = 30 jutaDPP kumulatif : 40 juta + 30 juta = 70 juta

PPh 21 : 5% x 10 juta = 500.00015% x 20 juta = 3.000.000

PPh 21 yang harus dipotong : 3.500.000


Jika si pemberi jasa tidak punya NPWP, maka akan dipotong sebesar 120%

2. Golongan peserta pendidikan

Peserta kegiatan yaitu orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang diselanggarakan lembaga nirlaba, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olah raga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Prinsip pengenaannya sama dengan uang saku untuk perjalanan dinas. Sepanjang peserta diberikan uang saku untuk penggantian biaya aktual, misalnya transport, akomodasi untuk datang dan hadir ke tempat pelatihan, maka penggantian itu bukan penghasilan baginya dan tidak dikenakan pajak.

Sebaliknya, bila uang saku diberikan bukan atas dasar biaya aktual atau bukan penggantian biaya aktual, maka uang saku tadi merupakan penghasilan bagi penerimanya. Misalnya peserta pelatihan akan mendapatkan uang saku per hari 150 ribu selama pelatihan 3 hari, maka pajak yang harus dipotong adalah 5% (tarif pasal 17) x 450,000 = Rp 22.500

Pelaporan Bulanan

Perhitungan diatas dilakukan setiap bulan Januari sebagai dasar untuk memotong pajak bagi setiap pegawai tetap. Untuk mereka yang bergabung di tengah tahun, maka perhitungan seperti tabel diatas perlu dibuat segera dan mencakup periode hingga desember atau satu tahun.

Dasar perhitungan tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan. Staff tetap tidak menerima bukti bahwa pajak sudah dipotong setiap bulannya. Namun staff tidak tetap, tenaga ahli dan sebagainya yang bukan pegawai tetap akan selalu menerima bukti potong ketika pada bulan yang bersangkutan pajaknya dipotong.

Bila demikian, apa yang terjadi ketika pegawai tetap mendapat kenaikan gaji ditengah periode, menerima uang lembur yang besarnya tidak tetap setiap bulan, berhenti di tengah periode ? Tentu perhitungan yang dibuat di awal tahun harus disesuaikan. Pada awal tahun tidak ada yang tahu berapa uang lembur yang akan diterima oleh staff. Demikian juga uang saku perjalanan dinas, kenaikan gaji, keluar dari tempat kerja sebelum desember dan sebagainya.Penyesuaian dilakukan pada SPT bulan DESEMBER. Pada SPT ini seluruh perhitungan awal tahun dihitung ulang. Seluruh komponen yang belum diketahui jumlahnya seperti uang lembur misalnya akan diperhitungkan sebagai penghasilan aktual.

Perhitungan ulang ini akan menghasilkan jumlah pajak yang seharusnya untuk setahun. Selisih antara perhitungan awal tahun dengan perhitungan Desember ini kemudian akan menghasilkan jumlah


kurang potong atau kelebihan potong. Penyesuaian ini dilakukan dan dilaporkan pada SPT bulan Desember.

Contoh: Yayasan Mitra Mandiri memiliki staf 7 (Tujuh) orang dengan daftar penghasilan sebagai berikut:

No Urut Nama S.PTK

P Masa Kerja

Gaji sebulan

Ph. Sthn/diSThn

Pengurang Perhitungan

B. Jabatan 1

Ph. Netto PTKP PKP PPh Terhutang

PPh Dipotong perbulan

1 12 20.000.000 240.000.000 45.000.000 189.000.000 23.350.000Asrizal K2 6.000.000 234.000.000 1.945.833

2 Chadijah Yasmin 12 6.000.000 72.000.000 36.000.000 32.400.000 1.620.000 TK0 3.600.000 68.400.000 135.000

3 12 3.500.000 42.000.000 36.000.000 3.900.000 195.000Diah TK0 2.100.000 39.900.000 16.250

4 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000 0 0Rizky TK0 1.800.000 34.200.000 0

5 12 5.500.000 66.000.000 36.000.000 26.700.000 1.335.000Santi TK0 3.300.000 62.700.000 111.250

6 12 7.500.000 90.000.000 45.000.000 40.500.000 2.025.000Sugiarto K2 4.500.000 85.500.000 168.750

Daftar penghitungan pada awal tahun


Perhatikan bagaimana pada bulan Desember, sebagai bulan terakhir pemotongan pajak seseorang, dilakukan perhitungan ulang pajak penghasilan pasal 21. Karena pajak penghasilan pasal 21 tidak mengenal pelaporan tahunan.

Jadi hanya bulan Desember sajalah koreksi perpajakan dapat dilakukan berdasarkan jumlah pajak yang sudah dipotong selama Januari-November dan berapa jumlah yang sebetulnya harus dilaporkan. Koreksi pelaporan pajak bisa saja berupa kurang potong atas penghasilan seseorang atau kelebihan

potong. Ketika membuat SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Desember inilah dilakukan perhitungan dan kompensasi lebih/kurang bayar.

Koreksi atau perhitungan ulang untuk bulan Desember setiap tahun perlu dilakukan untuk menghindari lembaga kelebihan setor pajak. Kalau terlalu kecil atau kurang setor dari pemotongan pajak malah lebih baik, karena pada bulan Desember dapat diperbaiki dalam bentuk penyetoran kekurangan bayar.

Contoh berikut ini menggambarkan posisi pemotongan pajak, penyetoran serta perhitungan pajak per November 2015 dan perhitungan final yang dilakukan untuk Desember 2015 oleh Yayasan Mitra Mandiri.

Tabel 2- Contoh Perhitungan Pasal 21 oleh Badan

Hingga bulan November 2015, Lembaga telah memotong dan menyetorkan ke kas Negara untuk pasal 21 sejumlah Rp. 28.265.417. Ketika akan memotong/menyetor bulan Desember dan karena paham bahwa harus dihindarkan kelebihan pembayaran ke kas negara, maka Slamet selaku akuntan segera membuat perhitungan menyeluruh hingga bulan Desember dan memasukkan seluruh komponen penghasilan yang aktual sebagaimana pada kolom kurang bayar. Ternyata selama tahun


Pengurang

Asuransi ditanggung perusahaan

B. Jabatan 1 Iuran Pensiun dibayar olehTK

Jumlah pengurangan

Ph. NettoSebulan

Ph. NettoSetahun

PTKP PKP Pembulatan PPh Terhutang

setelah perhitungan

bulan Desember

2015

PPh Dipotong sampai dengan

bulan November 2015

Kurang/lebih

Tindakan Koreksi

Asrizal K2 848.000 500.000 400.000 900.000 19.948.000 239.376.000 194.376.000 21.404.167 2.752.233

TK0 254.400 312.720 120.000 432.720 5.821.680 69.860.160 33.860.000 1.485.000 208.000 Diah TK0 148.400 182.420 70.000 252.420 3.395.980 40.751.760 4.751.000 178.750 58.800 Rizky TK0 127.200 156.360 60.000 216.360 2.910.840 34.930.080 0 Santi TK0 233.200 286.660 110.000 396.660 5.336.540 64.038.480 28.038.000 1.223.750 178.150 Sugiarto K2 318.000 390.900 150.000 540.900 7.277.100 87.325.200 42.325.000 1.856.250 260.000 Putu Adi K2 339.200 416.960 160.000 576.960 7.762.240 93.146.880 48.146.000 2.117.500 289.800

Perhitungan

Desember dipotong sejumlah

kurang bayar

2.116.250

12 8.000.000 8.339.200 45.000.000 48.146.880 2.407.300

12 7.500.000 7.818.000 45.000.000 42.325.200

0

12 5.500.000 5.733.200 36.000.000 28.038.480 1.401.900

12 3.000.000 3.127.200 36.000.000 0

1.693.000

12 3.500.000 3.648.400 36.000.000 4.751.760 237.550

45.000.000 194.376.000 24.156.400

Chadijah Yasmin 12 6.000.000 6.254.400 36.000.000 33.860.160

Gaji sebulan Ph. Sthn/diSThn

12 20.000.000 20.848.000

Nama S.PTKP Masa Kerja

2015, lembaga harus memotong dan menyetor sejumlah 32.012.400. Untuk itu terjadi kekurangan potong/setor sejumlah Rp. 3.746.983

Tindak Lanjut: Pada tanggal 10 Januari 2016 lembaga menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara Pada tanggal 20 Januari 2016, lembaga menyampaikan SPT Pasal 21 untuk Desember 2015

dengan menyertakan bukti setor kekurangan bayar 8.655.913 Pada akhir Desember 2015 dilakukan pemotongan pajak untuk masing-masing staff sejumlah

kurang bayar pajak



Documents

Pajak Penghasilan Pasal 21 - Integrasi Edukasi · Web viewPada SPT ini seluruh perhitungan awal tahun dihitung ulang. Seluruh komponen yang belum diketahui jumlahnya seperti uang