Upload
phungque
View
233
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
DEPARTEMEN IKK - IPB
PAJAKTahun 2013
PAJAK
DEFINISI PAJAK
PAJAK adalah iuran rakyat kepada
negara berdasarkan Undang-Undang
Tanpa mendapatkan imbalan/balas
jasa secara langsung (kontra-
prestasi), yang hasilnya digunakan
untuk membiayai pembangunan danpenyelenggaraan negara
DEPARTEMEN IKK - IPB
MANFAAT PAJAK
PAJAK yang dibayarkan digunakan
untuk kegiatan penyelenggaraan
negara, dan membiayai pembangunan
seperti: pembangunan gedung-
gedung sekolah, sarana kesehatan
(rumah sakit), sarana umum,
pembangunan jalan raya, pertahanan
dan keamanan negara, sarana
penerangan, dll
DEPARTEMEN IKK - IPB
KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP
MULAI BERAKHIR
Saat dilahirkan Saat meninggal
Saat berada di Indonesia Saat meninggalkan
atau bertempat tinggal di Indonesia untuk
Indonesia selama-lamanya.
1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak;
3. badan; dan
4. bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang telah memenuhi
kewajiban subyektif
(berdasarkan pada subyeknya,
dalam arti memperhatikan
keadaan diri Wajib Pajak) dan
obyektif (berdasarkan pada
obyeknya, tanpa memperhatikan
keadaan diri
Wajib Pajak).
Cara Pemungutan Pajak
Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat Pajak) PBB
Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak sendiri) PPh ps 21
Withholding (Pemotongan dan /atau Pemungutan) PPh ps 22/23
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak
a. Pajak Daerah
Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame.
b. Pajak PusatDitetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Perpajakan yang Berlaku
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Materai
DEPARTEMEN IKK - IPB
(SIE
PA
JA
K/M
EL
A/2
00
10
)
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak yang dikenakan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak
Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
DEPARTEMEN IKK - IPB
PAJAK PENGHASILAN
A D A L A H
PAJAK YANG DIKENAKAN
• TERHADAP SUBJEK PAJAK
• ATAS PENGHASILAN YANG
• DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
• DALAM TAHUN PAJAK
ORANG PRIBADI
WAJIB PAJAK
BADAN
1 orang
1 keluarga dianggap sebagai
satu kesatuan ekonomis
• sekumpulan orang dan atau modal
• yang merupakan kesatuan
• baik yang melakukan usaha
maupun tidak melakukan usaha
Kewajiban NPWP = PPh
UNDANG
UNDANG
SUBJEK PAJAK
WAJIB PAJAK
NON - USAHA
NON - PEK. BEBAS
USAHA / KEGIATAN
PEK. BEBAS
OP
> PTKP
Ya
• Orang Pribadi
• Badan
NPWP
Tidak termasuk:
Badan perwakilan negara asing
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
Organisasi internasional
Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
DEPARTEMEN IKK - IPB
Obyek Pajak Penghasilan
Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Tidak termasuk obyek pajak: Bantuan atau sumbangan zakat
Harta hibahan dari keluarga sedarah
Warisan
Harta termasuk setoran tunai yang diterima olehbadan sebagai pengganti saham ataupenyertaan modal
Imbalan dalam bentuk natura dan ataukenikmatan, seperti mobil dan rumah dinas
Pembayaran dari perusahaan asuransi dan danapensiun, tunjangan hari tua (THT) dan jaminanhari tua (JHT) oleh perusahaan
Dll.DEPARTEMEN IKK - IPB
PRINSIP PEMOTONGAN PPh 21 Setiap pegawai yang memperoleh Penghasilan
(gaji dsb) wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja
Bagi pegawai, pemotongan pajak tersebut merupakan angsuran pembayaran pajak dalam tahun berjalan keculai yang bersifat final
Dilakukan setiap bulan / setiap pembayaran
Ada perbedaan penghitungan untuk pegawai tetap dan tidak tetap untuk dasar pengenaanya
Pajak yang dipotong ditambah 20% apabila pegawai tersebut tidak mempunyai NPWP
16
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh
Pemotong PPh ps 21:
1. Pemberi kerja
2. Bendaharawan pemerintah
3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen
4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi
DEPARTEMEN IKK - IPB
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN
HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA
PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGANDENGAN ADANYA KEGIATAN
DIPOTONG, DISETOR
DAN DILAPORKAN
PPh WP OP
DALAM NEGERI
PEMBERI KERJA
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
DANA PENSIUN
OP/BADAN YANG MEMBAYAR
PENYELENGGARA KEGIATAN
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21Pasal 21 ayat (1)
Penerima Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
Pegawai tetap
Tenaga lepas
Penerima pensiun
Penerima honorarium
Penerima upah
Tenaga ahli
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pembayaran Dipotong PPh 21
a. Yang diterima langsung :
Gaji, Tunjangan beras, tunjangan Pajak, tunjanganPerumahan. Tunjangan Istri dll
Bonus, THR, Gratifikasi, Tantiem dll
b. Yang diterima tidak langsung :
Asuransi yang dibayar perusahaan
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO
Biaya Jabatan (5% atau maks. 6.000.000 setahun.
Iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar pegawaimaksimal 5% atau 2.400.000 setahun.
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pemotongan PPh 21
Peg. Tetap(Pasal 14)
Peg. Tdk. Tetap
(Pasal 14, 15)
Bukan Pegawai
(Pasal 16)
Penerima Pesangon
(Pasal 19)
Penerima Pensiun(Pasal 14)
Peserta kegiatan(Pasal 19)
PER31/PJ/2009 jo. Per 57
Penghitungan Pemotongan Pensiun
(Pasal 14)
Gaji Bruto sebulan dikurangi
Bi. Pensiun,PTKP
(disetahunkan)
Pasal 17 (1) dibagi 12
Akhir tahun(Desember)
Setiap Bulan(Jan-Nov)
Gaji Bruto Setahun(Jan-Des)
dikurangi :Bi. Pensiun,
PTKP
Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov
Penghitungan Pemotongan Peg. Tetap
(Pasal 14)
Gaji Bruto sebulan dikurangi
Biaya Jabatan,Iuran Pensiun, PTKP
(disetahunkan)
Pasal 17 (1) dibagi 12
Akhir tahun(Desember)
Setiap Bulan(Jan-Nov)
Gaji Bruto Setahun(Jan-Des)
dikurangi :Biaya Jabatan,
Iuran Pensiun, PTKP
Pasal 17 (1) dikurangi Pembayaran Jan-Nov
Contoh: PPh 21 Pegawai tetap
2008 2012
Gaji sebulan 3,000,000 3,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan :
150,000 150,000 5% X Rp 3.000.000,00
Penghasilan neto sebulan 2,850,000 2,850,000
Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)
34,200,000 34,200,000 12 x Rp 2,850.000,00
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 13,200,000 15,840,000
- tambahan WP kawin 1,200,000 1,320,000
Jumlah PTKP setahun 14,400,000 17,160,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 19,800,000 17,040,000
Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 990,000 852,000
PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 82,500 71,000
PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 82,500 85.200
Contoh: PPh 21 Pegawai tetap
2013
Gaji sebulan 3,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan :
150,000 5% X Rp 3.000.000,00
Penghasilan neto sebulan 2,850,000
Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)
34,200,000 12 x Rp 2,850.000,00
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 24,300,000
- tambahan WP kawin 2,025,000
Jumlah PTKP setahun 26,325,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 7,875,000
Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 393,750
PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 32,800
PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 39,375
Contoh: Penghitungan Akhir TahunPegawai Tetap
Gaji + tunjangan + bonus (Jan s.d. Des) Rp 36,000,000
Pengurangan : 1
Biaya Jabatan :
Max = 6.000.000 Rp 1,800,000 5% X Rp 36.000.000,00
Penghasilan neto setahun sebenarnya Rp 34,200,000
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri Rp15,840,000
- tambahan WP kawin Rp1,320,000
Jumlah PTKP setahun Rp 17,160,000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 17,040,000
Pajak Penghasilan Harus dipotong (tarif OP) Rp 852,000
PPh 21 telah dipotong bulanan (Jan - Nov) misal : Rp 781,000
PPh Yang kurang dipotong Rp 71,000
Contoh Kasus: Budi Zaim, pegawai pada perusahaan PT Angin Mamiri (PT
AM), menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 4 juta. PT AM mengikuti program Jamsostek, premi jaminankecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar olehpemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.50% dan0.30% dari gaji. PT AM juga menanggung iuran Jaminan HariTua setiap bulan sebesar 3.70% dari gaji. Budi juga membayariuran jaminan Hari Tua sebesar 2.00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT AM juga mengikuti program pensiun untukpegawainya. PT AM membayar iuran pensiun untuk pak Budi ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan olehMenteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp 100,000, sedangkan Pak Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp50,000 . Pada bulan juli 2013, Pak Budi hanya menerimapembayaran berupa gaji. Berapa pajak yang harus dibayaruntuk bulan Juli 2013?
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghitungan Pegawai Tidak Tetap
Upah sebulan Melebihi 1.320.000(Pasal 15 PER-31)
Upah sebulan Tidak Melebihi 1.320.000
(Pasal 1 PMK 254) Pasal 12 Per 31
Upah sebulan s.d. 6 jt
Upah sebulan > 6 jt
Upah sehari > 150 rb
Upah sehari s.d. 150 rb
Upah Bruto –PTKP sebulan
(disetahunkan)
Pasal 17 (1) dibagi 12
Upah Bruto –PTKP jumlah
hari
5%
Upah Bruto –150 rb.
(Perhari)
5% NIHIL
Upah Harian, Mingguan, Borongan, Satuan
Upah secara bulanan
Pasal 14 PER-31
Gaji Bruto –PTKP sebulan(disetahunkan)
Pasal 17 (1) dibagi 12
PEGHITUNGAN PEGAWAI TIDAK TETAPDENGAN GAJI BULANAN
Peg. Tetap
Peg. Tdk. Tetap
bulanan
Gaji bulanan 2,000,000 2,000,000
Pengurangan :
Biaya Jabatan :
100,000 -5% X Rp 2.000.000,00
Penghasilan neto sebulan 1,900,000 2,000,000
Penghasilan neto disetahunkan (perkiraan)
22,800,000 24,000,00012 x Pengh. Neto
PTKP setahun (K/-)
- untuk WP sendiri 15,840,000 15,840,000
- tambahan WP kawin 1,320,000 1,320,000
Jumlah PTKP setahun 17,160,000 17,160,000
Penghasilan Kena Pajak setahun 5,640,000 6,840,000
Pajak Penghasilan (Tarif PPh O P) Setahun 222,000 342,000
PPh 21 sebulan (/12) – punya NPWP 18,500 28,500
PPh 21 sebulan jika tdk Punya NPWP 22,200 34,200
PENGHITUNGAN PPH 21
PEGAWAI TIDAK TETAP (HARIAN, BORONGAN)
Budi (kawin) bekerja selama 15 hari dalam bulan Juni 2011.Total gaji yang diterima Rp. 2.000.000, karena upah sebulan melebihi 1.320.000, maka PPh 21 yang dipotong adalah :
Penghasilan bruto = 2.000.000
(15.840.000 + 1.320.000) X 15/360 = 715.000
PKP = 1.285.000
PPh 21 dipotong (5%) = 64.250
PPh 21 jika tdk berNPWP +20% = 77.100
Penghitungan PPh 21 Bukan Pegawai(Pasal 16 Per 57)
-Tidak Berkesinambungan Berkesinambungan
50% Upah Bruto
50%Komulatif Gaji Bruto –
PTKP sebulan
Pasal 17 (1)
- Punya NPWP, dan - Ph hanya dr pemotong Pjk, dan- Tdk ada penghasilan lain
50%Komulatif Upah
Bruto
Pasal 17 (1) Pasal 17 (1)
Komisaris /Pengawas yg tidak Pegawai
tetap
Mantan Pegawai(Pasal 16 PMK 252)
Komulatif Honor/imbalan Bruto
Yang tidak Teratur
Komulatif Japro, Tantiem,
Bonus, Gratifikasi, Imbalan lain
Pasal 17 (1) Pasal 17 (1)
YaTidak
PENGHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI YANG TIDAK BERSIFAT KESINAMBUNGAN
Tax Based = 50% X penghasilan bruto
Tarif pajaknya adalah tarif umum Misalnya : Adi Wijaya, SE, Ak. Melakukan Audit dan dibayar
Rp. 20.000.000, PPh 21 dipotong saat pembayaran adalah :
Penghasilan Bruto : 20.000.000
Dasar Pengenaan Pajak =50% : 10.000.000
PPh 21 dipotong (Pasal 17 (1)
= 5% X 10.000.000 : 500.000
Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi)
Tidak memenuhi syarat komulatif : Punya NPWP, Hanya memperoleh penghasilan dari pemotong pajak, dan tdk punya penghasilan. Lain Komulatif Bruto dikurangi PTKP sebulan
Meliputi : Tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris), MLM, PDL Asuransi, Penjaja Barang, dll yang bukan pegawai tetapi menerima penghslan secr berkesinambungan.
Misalkan Supandi merupakan konsultan di PT S. Memperoleh honor sbb :- Januari 2009 = 90.000.000 - Februari 2009 = 100.000.000- Maret 2009 = 150.000.000
Penghitungan PPh 21 Bukan pegawai yang bersifat kesinambungan (syarat PTKP tidak terpenuhi)
Uraian Januari Februari Maret
Penghasilan Bruto 90,000,000 100,000,000 150,000,000
Akumulasi Penghasilan bruto 90,000,000 190,000,000 340,000,000
DPP (50%) 45,000,000 95,000,000 170,000,000
PPh 21 terutang
(tarif Pasal 17 (1)) 2,250,000 9,250,000 20,500,000
Telah dipotong masa sebelumnya - 2,250,000 9,250,000
PPh harus dipotong bulan tersebut 2,250,000 7,000,000 11,250,000
Apabila tidak punya NPWP + 20% 2,700,000 8,400,000 13,500,000
Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai
bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)
DPP Dihitung dari 50% kumulatif penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dikalikan tarif Pasal 17 (1)
Syarat dapat dikurangi PTKP: Punya NPWP, Hanya memperoleh pengh dari pemotong pajak, dan tdk punya pengh. Lain jika salah satu saja syarat tidak dipenuhi maka tidak ada PTKP. (Pasal 12)
Misalkan Pak Lamijan (K/-) anggotan MLM X Memperoleh penghasilan sbb :
- Januari 2009 = 30.000.000
- Februari 2009 = 60.000.000
- Maret 2009 = 70.000.000
Penghitungan PPh 21 adalah :
Uraian Januari Februari Maret
Penghasilan Bruto 30,000,000 60,000,000 70,000,000
Akumulasi Penghasilan bruto 30,000,000 90,000,000 160,000,000
Akumulasi 50% Penghasilan bruto 15,000,000 45,000,000 80,000,000
(-) PTKP (K/-)= (15.840.000+1.320.000)/12 1,430,000 1,430,000 1,430,000
Penghasilan kena pajak 13,570,000 43,570,000 78,570,000
PPh 21 terutang
(Tarif Pasal 17 (1)) 678,500 2,178,500 6,785,500
Telah dipotong masa sebelumnya - 678,500 2,178,500
PPh harus dipotong bulan tersebut 678,500 1,500,000 4,607,000
Apabila tidak punya NPWP + 20% 814,200 1,800,000 5,528,400
Penghitungan PPh 21 untuk penghasilan bukan pegawai
bersifat berkesinambungan (syarat PTKP terpenuhi)
Bulan Jumlah Jasa Dokter yang dibayar
Pasien (Rupiah)
Januari 30.000.000,00
Februari 30.000.000,00
Maret 25.000.000,00
April 40.000.000,00
Mei 30.000.000,00
Juni 25.000.000,00
Jumlah 180.000.000,00
Contoh dokter yang bekerja di RS Tirta Nusantara memperoleh honor sebagai berikut :
Penghitungan PPh 21 Dokter
Bulan
Jasa Doketr
yang dibayar
Pasien
(Rupiah)
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
(Rupiah)
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Kumulatif
(Rupiah)
Tarif
Pasal 17
ayat (1)
huruf a
UU PPh
PPh
Pasal 21
terutang
(Rupiah)
(1) (2) (3)=50% x (2) (4) (5) (6)=(3) x (5)
Januari 30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5% 750.000,00
Februari 30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 5% 750.000,00
Maret 25.000.000,00 12.500.000,00 42.500.000,00 5% 625.000,00
April 15.000.000,00
25.000.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
50.000.000,00
62.500.000,00
5%
15%
375.000,00
1.875.000,00
Mei 30.000.000,00 15.000.000,00 77.500.000,00 15% 2.250.000,00
Juni 25.000.000,00 12.500.000,00 90.000.000,00 15% 1.875.000,00
Jumlah 180.000.000,00 90.000.000,00 8.500.000,00
PESERTA KEGIATAN DAN PENERIMA PESANGON(PASAL 16 PER 57)
Peserta KegiatanPasal 16 (2) PER-57
Penerima Pesangon(Pasal 19, PER-31)
KMK 112/KMK03/2001
Imbalan Bruto
Tarif Progresif :0-25 Juta : nihil25-50 juta : 5%50-100 juta : 10%100-200 juta : 15%200 - : 25%
Pasal 17 (1) Final
KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK (PEMBERI KERJA)
Menghitung dan memotong PPh 21 setiap Pegawai/ pembayaran
Membuat bukti pemotongan untuk setiap pegawai
Membayarkan total Pajak (PPh 21) yang telahdipotong setiap bulan ke kas negara maks. Tgl. 10bulan berikutnya
Melaporkan penghitungan, pemotongan, danpembayaran tsb ke Kantor Pajak setiap bulan makstgl. 20 bln berikutnya.
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK
HAK :
- Meminta Bukti pemotongan
- Bukti pemotongan sebagai kredit pajak (angsuran
pajak) yang telah dibayar
KEWAJIBAN
Melaporkan dalam SPT tahunan PPh Orang Pribadi (setiap tahun)
Tax Planning
No. Jenis PembayaranObyek
PPh 21
Biaya
Perusahaan
1 Gaji, tunjangan, Bonus, THR, Gra.dll Ya Ya2 Asuransi (kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa) yang
dibayar perusahaan
Ya Ya
3 Pembayaran langsung kepada dana pensiun,
jamsostek berupa iuran pensiun, THT & JHT oleh
perusahaan
Tidak Ya
4 Bea siswa (kecuali kepada pemilik, komisaris, Direksi,
pengurus)
Tidak Ya
5 Pemberian dalam bentuk Natura/kenikmatan seperti
mobil dinas, rumah dinas, termasuk PPh ditanggung
perusahaan
Tidak Tidak
Tax Planning Bea siswa
Apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan dari pada diberikan dalam bentuk tunjangan, maka berikan dalam bentuk bea siswa karena bisa mengurangi PPh Badan tetapi bukan obyek PPh 21sehingga bisa menghemat jumlah pajak 5 – 30% tergantung jumlah Penghasilan kena pajak pegawai yang diberikan beasiswa tadi.
Tax Planning Pemberian Natura
1. Untuk pegawai dengan gaji s.d. 500 juta/th
Jangan berikan bentuk natura karena tidak mengurangi biaya perusahaan shg dikenakan PPh badan lebih besar.
2. Untuk pegawai dengan gaji di atas 500 juta/th
Berikan natura karena tarif tarif PPh badan lebih kecil dari PPh 21 (OP)
Tarif dan Penerapannya
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s/d Rp 50 juta 5%
Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta 15%
Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta 25%
Diatas Rp 500 juta 30%
Tarif Deviden 10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang
seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut
/potong(Untuk PPh Pasal 23)
100% lebih tinggi dari yang
seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis
DEPARTEMEN IKK - IPB
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Keterangan 2009-2012
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,-
Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami.
Rp. 15.840.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keturunan
sedarah semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat yang diatnggung
sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap
keluarga
Rp. 1.320.000,-
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Keterangan 2013
Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 24,300,000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 2,025,000
Tambahan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami.
Rp. 24,300,000
Tambahan untuk setiap anggota keturunan
sedarah semenda dalam garis keturunan lurus
serta anak angkat yang diatnggung
sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap
keluarga
Rp. 2,025,000-
DEPARTEMEN IKK - IPB
Jenis SPT Tahunan
1770 S(sederhana)
17711770
ORANG PRIBADI BADAN
WP yg menerima :
ph hanya dari 1 pemberi
kerja,
dikenakan PPh Final,
dikenakan PPh tersendiri,
bukan Objek
WP yg
melakukan usaha
/ pekerjaan bebas
WP Badan
WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S
PENGHASILAN
PEKERJAAN
DARI SATU
PEMBERI KERJA
DIKENAKAN
PPh FINAL
DIKENAKAN
PAJAK
TERSENDIRI
WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu
Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi)
• Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto
SBI
• Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek
• Penjualan Saham di Bursa Efek
• Hadiah Undian
• Dll
(akan disampaikan kemudian)
• Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja
• Penghasilan anak dari pekerjaan
BUKAN
OBJEK
• Bantuan/sumbangan/hibah
• Warisan
• Bagian laba anggota CV tidak atas
saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi
• Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan,
jiwa, dwiguna, beasiswa
1
2
3
4
Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak penghasilan yang dipungut oleh:
1.Bendaharawan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang
2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha di bidang lain
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
Contohnya:
Deviden, bunga royalti: 15%
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan Hadiah undian: 25%
Hadiah atau penghargaan perlombaan:
PPh ps 21 (WPOP dalam negeri)
PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri
Penghargaan atas prestasi
Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Pertambahan Nilai: dikenakan atas: Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah
pabean yang dilakukan pengusaha
Impor barang kena pajak
Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha
Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau
Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
DEPARTEMEN IKK - IPB
Barang yang tidak dikenakan PPN Barang hasil pertambangan
Barang kebutuhan pokok
Makanan dan minuman yang disajikan di resto, hotel, dll.
Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
DEPARTEMEN IKK - IPB
Jasa yang tidak dikenakan PPN Jasa bidang pelayanan kesehatan medis Jasa bidang pelayanan sosial Jasa bidang pengiriman surat berperangko Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha Jasa bidang keagamaan Jasa bidang pendidikan Jasa bidang kesenian Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial Jasa bidang angkutan umum Jasa bidang tenaga kerja Jasa bidang perhotelan Jasa yang disediakan oleh pemerintah
DEPARTEMEN IKK - IPB
Tarif PPN dan PPN-BM
Tarif PPN = 10%
Tarif PPnBM = 10 – 200%
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh:
PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada
PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang
terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x
Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt
Contoh lain
PKP D mengimpor barang kena pajak X yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp 50.000.000. Barang X tergolong mewah sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan pajaknya:
1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt
2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt
3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pajak Bumi dan Bangunan Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau
bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994
Obyek:
1. Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia
2. Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
Kecuali:
a. Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum
b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya
c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll
d. Digunakan untuk perwakilan diplomatik
e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional
DEPARTEMEN IKK - IPB
PBB P2
Per 31 Desember 2013 berubah menjadi pajakdaerah kabupaten/kota untuk perdesaan dan
perkotaan, kecuali PBB untuk sektorperkebunan, perhutanan, danpertambangan
Pemerintah Pusat akan mengalihkan semuakewenangan terkait pengelolaan PBB-P2 kepada kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan
DEPARTEMEN IKK - IPB
DEPARTEMEN IKK - IPB
Pengertian
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan
Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota:
a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadiPajak Daerah)
c. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggarandan pengaturan pada daerah
DEPARTEMEN IKK - IPB
Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2
menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD):
Dasar Pengenaan PBB
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu dengan pertimbangan dari gubernur, dengan memperhatikan:
- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar
- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama dan telah diketahui harganya
- Nilai perolehan baru- Penentuan NJOP pengganti
DEPARTEMEN IKK - IPB
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan
yang tidak kena pajak
Besarnya berbeda menurut kab/kotasetinggi-tingginya Rp 12 juta
Diketentuan baru UU PDRD NJOPTKP paling rendah Rp 10 juta setahun.
Wajib pajak memperoleh penguranganNJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun pajak
Tidak bisa digabung dengan obyek pajaklainnya
DEPARTEMEN IKK - IPB
Dasar Penghitungan PBB Nilai jual kena pajak (NJKP):
Obyek pajak perkebunan : 40%
Obyek pajak kehutanan : 40%
Obyek pajak pertambangan : 20%
Obyek pajak pedesaan/pertanian:
NJOP > Rp 1M : 40%
NJOP < Rp 1M : 20%
Pada ketentuan baru TIDAK mengenal NJKP
Tarif PBB : 0.5%
Pada ketentuan baru paling tinggi 0.3%
DEPARTEMEN IKK - IPB
Artinya:
Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka PBB =
0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP)
0.2% x (NJOP – NJOPTKP)
Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP)
maka PBB =
0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP)
0.1% x (NJOP – NJOPTKP)
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh
Obyek Perumahan:
- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar Rp 802.000/m2
- Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga standar Rp 968.000/m2)
DEPARTEMEN IKK - IPB
Penghitungan PBB: (lama)
NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp 802.000.000
NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 387.200.000
NJOP total = Rp. 1.189.200.000 NJOPTKP = Rp 12.000.000 NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000 NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000 PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp
2.354.400
DEPARTEMEN IKK - IPB
Contoh Penghitungan denganketentuan baru
Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :
Tanah seluas 800 m2 dengan harga jualRp300.000,00/m2
Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jualRp350.000,00/m2
Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2
DEPARTEMEN IKK - IPB
DEPARTEMEN IKK - IPB
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp 240.000.000,00
NJOP Bangunan:
Rumah dan garasi: 400 x Rp350.000,00 = Rp 140.000.000,00
Taman 200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00
Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.000.000,00 (+)
Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00
NJOPTKP = Rp 10.000.000,00 (-)
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,00
Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
0,2% PBB terutang : 0,2% x Rp 411.500.000,00 = Rp 823.000,00
DEPARTEMEN IKK - IPB
Tugas: Pak Bagus, pegawai pada perusahaan PT Mendung Sekali (PT MS),
menikah dan memiliki dua anak, memperoleh gaji sebulan Rp 5 juta. PT MS mengikutikan Pak Bagus dalam program Jamsostek danmembayar premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi JaminanKematian sebesar masing-masing 0.50% dan 0.30% dari gaji. PT MS juga menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar3.50% dari gaji. Pak Bagus juga membayar iuran jaminan Hari Tuasebesar 2.00% dari gaji setiap bulan. Di samping mengikutkan Pak Bagus dalam program pensiun, PT MS juga membayar kan iuranpensiun untuk Pak Bagus ke dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulannya sebesar Rp100,000, sedangkan Pak Bagus membayar iuran pensiun sebesar Rp50,000. Pada bulan juni 2013, Pak Bagus hanya menerima pembayaran berupa gaji.
Berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Juni 2013?
Kalau Pak Bagus menambah iuran pensiun menjadi Rp 100.000 per bulan, berapa pajak yang harus dibayar untuk bulan Juni 2013?
Sumber: dari berbagai pustaka/bahan presentasi
END
DEPARTEMEN IKK - IPB