Pajak-1-Pajak witholding 21 dan 26 021012

PPh Pasal 21 dan Pasal 26

Dwi MartaniSlide by: Jayu Pramudya

Departemen Akuntansi FEUI

Sistematika

2

PPh Pasal 211.

PPh Pasal 262.

3

Landasan Hukum:Pasal 21 UU PPh

PMK No. 252/ PMK.03/ 2008Peraturan Dirjen Pajak No. PER.57/ PJ./ 2009

PPh Pasal 21

Definisi

4

Pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan,

jasa, atau kegiatan.

Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain

dengan nama apapun.

Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.

Saat Terutang

5

Subjek Pajak

Pegawai.

Penerima uang pesangon, pensiun/ uang manfaat pensiun, THT/ JHT, berikut ahli waris.

Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Peserta kegiatan.

6

Subjek Pajak(Bukan Pegawai yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan)

Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas. Seniman. Olahragawan. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah,

penyuluh, moderator. Pengarang, peneliti, penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang. Agen iklan. Pengawas/ pengelola proyek. Pembawa pesanan. Penjaja barang dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Distributor MLM, direct selling atau sejenisnya.

7

Pengecualian SubjekPejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, berikut orang yang diperbantukan terhadapnya, dengan syarat:

Bukan WNI.Di Indonesia tidak menerima/ memperoleh penghasilan di luar jabatannya.Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik.Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

Bukan WNI.Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan.

8

Objek Pajak

Penghasilan pegawai tetap.

Penghasilan penerima pensiun

secara teratur.

Penghasilan terkait PHK dan pensiun yang

diterima secara sekaligus.

Penghasilan pegawai tidak tetap atau

tenaga kerja lepas.

Imbalan kepada bukan

pegawai.

Imbalan kepada peserta

kegiatan.

9

Pengecualian Objek

Pembayaran manfaat atau santunan asuransi.

Natura dan/ kenikmatan lain yang diberikan oleh

WP atau pemerintah.

Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang disahkan Menkeu.

Penerimaan atas zakat atau sumbangan

keagamaan lain yang bersifat wajib.

Penerimaan atas beasiswa.

Natura dan/ atau Kenikmatan Lain

10

Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan

khusus.

Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar.

Natura yang diberikan dalam mata uang asing dikonversikan berdasar kurs KMK pada saat pembayaran atau saat dibebankannya.

11

Objek PPh 21 Final

Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang

menjadi beban APBN atau APBD.

(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)

Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli

anuitas seumur hidup.(Kepdirjen No. 333/ PJ/

2001)

Uang tebusan pensiun.(PP No. 68 Tahun 2009)

Uang pesangon.(PP No. 68 Tahun 2009)

12

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Pemberi kerja. Bendaharawan pemerintah.

Dana pensiun.Orang pribadi yang

menjalankan kegiatan usaha.

Badan. Penyelenggara kegiatan.

13

Pengecualian Pemotong

Kantor perwakilan negara asing.

Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu.

Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

14

Alur Perpajakan WP Orang PribadiBeban Pajak

Terutang Sesuai SPT

(Tidak termasuk pajak final)

Dikurangi• Kredit PPh 21

Dikurangi• Kredit Pajak

Lain (PPh 22, 23, 24)

Dikurangi• Pajak yang

Dibayar Sendiri (Angsuran PPh 25)

Akhir Tahun• Pajak Kurang

(Lebih) Bayar

PPh 21 Lebih Bayar

15

Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun

pajak bersangkutan.

Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara

tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh.

16

Lapisan Tarif

No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5%

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15%

3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25%

4 Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Kepemilikan NPWP

17

Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi.

Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final.

Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, makaperubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan

tidak berlaku surut.

Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan

(mengurangi) pajak di periode setelahnya.

18

Dasar Pengenaan (1)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

• Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP• Pegawai tetap.• Penerima pensiun berkala

• Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP• Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan.• Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 1.320.000,00.

• Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan• Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun

bukan).

19

Dasar Pengenaan (2)

Penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 sehari

• Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan.

• Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 1.320.000,00.

50% dari Penghasilan bruto

• Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

Penghasilan bruto• Merupakan seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh

dalam suatu periode atau saat dibayarkan.• Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah

diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.

20

Elemen PTKP

No. Elemen PTKP

1 WP Sendiri Rp 15.840.000,00

2 Status Kawin Rp 1.320.000,00

3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.

Rp 1.320.000,00

4 PTKP bagi istri yang penghasilannnya digabung.

Rp 15.840.000,00

21

Tata Cara Penghitungan

Penerima

Penghasilan

Pegawai Tetap

Penghasilan di Akhir Masa Kerja

Pegawai Tidak Tetap dan

Tenaga Kerja Lepas

Bukan PegawaiPeserta Kegiatan

Penerima LainPenerima Atas Beban APBN/

APBD

22

Tata Cara Penghitungan (1)

Penghasilan Bruto • DikurangiBiaya Jabatan • Dikurangi

Iuran Dana Pensiun, JHT, THT Dibayar

Sendiri• Diperoleh

Penghasilan Netto

Senilai 5% dari penghasilan bruto.Maksimal senilai Rp 500.000,00 per bulan atau Rp 6.000.000,00

per tahun.

23

Tata Cara Penghitungan (2)

Penghasilan Netto

• DikurangiPTKP • Diperoleh

Penghasilan Kena Pajak

• Dikalikan Tarif

Pajak Terutang

24

Bentuk Penghasilan

Gaji Pokok

Tunjangan Berkesinambu

ngan

Uang Rapel

Imbalan Tahunan

Natura

25

Perspektif Pemberi Kerja

Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja

Diakui sebagai “Beban Gaji” di Laporan Laba Rugi

Memunculkan “Utang PPh 21” di Laporan Posisi Keuangan

26

Penghitungan Teknis

Gaji pokok XXXTunjangan, bonus, imbalan bulanan lain XXXIuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan XXX

Penghasilan bruto per bulan XXX(Biaya jabatan) (YYY)(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan) (YYY)

Penghasilan netto per bulan {x 12} XXXPenghasilan netto setahun XXX(PTKP) (YYY)Penghasilan Kena Pajak {x Tarif} XXXPajak terutang setahun {/12} ZZZPajak terutang per bulan ZZZ

27

Ilustrasi(Gaji Bulanan)

Kertarajasa pada tahun 2012 bekerja pada sebuah perusahaan manufaktur alutsista dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 125.000,00. Kertarajasa telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kertarajasa? Bagaimana jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja saat membayar gaji?

28


Jawaban :

Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 2.750.000

Utang Dana Pensiun 125.000Utang PPh 21 36.375Kas 2.588.625

Jika Kertarajasa tidak memiliki NPWP, maka pajak terutang per bulan= 120% x 36.375 = Rp 43.650,00

Gaji pokok 2,750,000Penghasilan bruto per bulan 2,750,000

(Biaya jabatan) (137,500)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (125,000) (262,500)

Penghasilan netto per bulan 2,487,500Penghasilan netto setahun 29,850,000(PTKP)

WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000)Tanggungan tiga anak (3,960,000) (21,120,000)

Penghasilan Kena Pajak 8,730,000Pajak terutang setahun

5% x 8,730,000 436,500 Rp436,500.00Pajak terutang per bulan Rp36,375.00

29


Kudungga adalah pegawai suatu perusahaan otomotif, menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 4.000.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari gaji. Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari gaji, sedangkan Kudungga membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Kudungga ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 110.000,00. Kudungga sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 85.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kudungga? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

30


Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 4.000.000Beban JKK 20.000Beban JKM 12.000Beban JHT 148.000Beban Dapen 110.000

Utang JKK 20.000 Utang JKM 12.000Utang JHT 228.000Utang Dana Pensiun 195.000Utang PPh 21 100.767Kas 3.734.233

Gaji pokok 4,000,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 20,000Iuran JKM yang dibayar perusahaan 12,000

Penghasilan bruto per bulan 4,032,000(Biaya jabatan) (201,600)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (80,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (85,000) (366,600)


WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000)Tanggungan dua anak (2,640,000) (19,800,000)

Penghasilan Kena Pajak 24,184,800Pembulatan PKP 24,184,000Pajak terutang setahun

5% x 24,184,000 1,209,200 Rp1,209,200.00Pajak terutang per bulan Rp100,766.67

31

Ilustrasi(Gaji Harian)

Hayam Wuruk adalah seorang pegawai tetap perusahaan dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 88.500. Dia berstatus kawin dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan 1% dan 0.3% dari gaji. Perusahaan membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 3.7% dari gaji, sedangkan Hayam Wuruk membayar iuran pensiun Rp 37.500 dan JHT sebesar 2% dari gaji. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Hayam Wuruk? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

32

Ilustrasi(Gaji Harian)

Jawaban: Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 2.301.000Beban JKK 23.010Beban JKM 6.903Beban JHT 131.157

Utang JKK 23.010 Utang JKM 6.903Utang JHT 177.177Utang Dana Pensiun 37.500Utang PPh 21 29.542Kas 2.187.938

Gaji pokok sebulan (26 x 88.500) 2,301,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 23,010Iuran JKM yang dibayar perusahaan 6,903



WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000)Tanggungan satu anak (1,320,000) (18,480,000)


5% x 7,090,000 354,500 Rp354,500.00Pajak terutang sebulan Rp29,541.67Pajak terutang per hari Rp1,136.22

Penghasilan Karyawati

33

Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas pengurangan elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 1.320.000,00.

Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas pengurangan elemen

PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 1.320.000,00.Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan

surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, minimal di tingkat kecamatan.

34

Ilustrasi(Karyawati)

Tribhuwanatunggadewi adalah seorang karyawati dengan status menikah dan memiliki anak tunggal. Dia bekerja di suatu perusahaan retail dengan gaji sebulan Rp 2.350.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00. Berdasarkan surat keterangan dari kecamatan tempatnya berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan apapun. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Tribhuwanatunggadewi? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

35

Ilustrasi(Karyawati)

Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 2.350.000


Jika suami Tribhuwanatunggadewi memiliki pekerjaan, maka PTKP yang diberikan kepadanya hanya PTKP WP sendiri sebesar Rp 15.840.000,00.




WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000) (17,160,000)



36

Ilustrasi(Tunjangan Pajak)

Mahendradatta selama tahun 2012 bekerja pada suatu perusahaan dengan memperoleh gaji sebulan Rp 3.150.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 145.000,00. Mahendradatta telah menikah dan memiliki seorang anak. Sepanjang tahun, Mahendradatta berhasil menunjukkan kinerja yang setara dengan pegawai yang lebih senior di tahun pertamanya bekerja. Atas prestasinya tersebut, perusahaan memutuskan untuk memberikan penghasilan lain kepada Mahendradatta berupa tunjangan pajak sebesar Rp 22.500,00 per bulan mulai tahun 2013. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Mahendradatta di 2013? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

37

Ilustrasi(Tunjangan Pajak)

Jawaban :Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 3.172.500


Atas selisih antara beban pajak dengan tunjangan pajak sebesar 43.941,67, pembayarannya dapat ditanggung oleh Mahendradatta atau perusahaan. Jika pembayarannya ditanggung perusahaan, maka pembayaran tersebut termasuk non deductible expense.

Gaji pokok 3,150,000Tunjangan pajak 22,500

Penghasilan bruto per bulan 3,172,500(Biaya jabatan) (158,625)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (145,000) (303,625)





38

Ilustrasi(PPh Ditanggung Perusahaan)

Mahendradatta, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi 3A.??? Ternyata berkeberatan dengan rencana pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan. Ia mengajukan permohonan agar penghargaan tersebut diganti bentuknya sebagai penanggungan pajak oleh perusahaan dengan nominal yang sama, yakni Rp 22.500,00 per bulan dan perusahaan menyetujuinya. Bagaimanakah implikasi permohonan yang diajukan Mahendradatta terhadap penghitungan PPh 21? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

39

Ilustrasi(PPh Ditanggung Perusahaan)

Jawaban :Pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan merupakan salah satu bentuk

natura, sehingga secara umum tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan pegawai dan termasuk non deductible expense bagi perusahaan. Jika ternyata perusahaan tempat Mahendradatta bekerja bukan merupakan wajib pajak, dikenai PPh final, atau menggunakan norma penghitungan khusus, maka natura ini akan menambah penghasilan Mahendradatta sebagaimana tunjangan pajak dan bersifat deductible bagi perusahaan.

Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 3.150.000








40

Ilustrasi(Tunjangan Penghasilan)

Ranggalawe (menikah dengan satu anak) merupakan seorang pegawai tetap perusahaan yang menerima gaji pokok sebesar Rp 5.250.000,00 per bulan. Di samping itu, Ranggalawe menerima pula tunjangan makan, tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan transportasi masing – masing sebesar 10%, 5%, 2% gaji pokok, Rp 125.000,00, dan Rp 215.000,00. Jika Ranggalawe mengikuti program pensiun dengan iuran Rp 112.500,00 per bulan, berapakah PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Ranggalawe? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

41

Ilustrasi(Tunjangan Penghasilan)

Jawaban :Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 5.250.000Beban tunjangan 1.232.500


Gaji pokok 5,250,000Tunjangan makan 525,000Tunjangan keluarga 262,500Tunjangan pendidikan 105,000Tunjangan kesehatan 125,000Tunjangan transportasi 215,000

Penghasilan bruto per bulan 6,482,500(Biaya jabatan) (324,125)(Iuran dana pensiun yang dibayar sendiri) (112,500) (436,625)




5% x 50,000,000 2,500,00015% x 4,070,000 610,500 Rp3,110,500.00

Pajak terutang per bulan Rp259,208.33

42

Ilustrasi(Uang Rapel)

Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi awal, menerima kenaikan gaji di bulan September 2012, sehingga gaji pokoknya menjadi Rp 3.750.000,00. Kenaikan tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2012 sehingga Kertarajasa menerima uang rapel sejumlah Rp 8.000.000,00 untuk kekurangan di periode Januari – Agustus. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas uang rapel Kertarajasa?

43

Ilustrasi(Uang Rapel)

Jawaban: Gaji pokok 3,750,000Penghasilan bruto per bulan 3,750,000





5% x 20,130,000 1,006,500 Rp1,006,500.00Pajak terutang per bulan Rp83,875.00Pajak yang seharusnya dipotong selama Jan - Aug (8 x 83.875) 671,000Pajak yang telah dipotong selama Jan - Aug) (8 x 36.375) 291,000PPh 21 atas uang rapel Rp380,000.00

44

Bentuk Imbalan Tahunan

Jasa Produksi Tantiem Gratifikasi

Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru Bonus Premi

Penghasilan Sejenis Lain

45

Penghitungan Teknis(Menerima Imbalan Tahunan)

Gaji pokok XXXTunjangan, bonus, imbalan bulanan lain XXXIuran JKK, JKM, JPK yang dibayar perusahaan XXX

Penghasilan sebelum bonus per bulan {x 12} XXXPenghasilan sebelum bonus setahun XXX

Bonus tahunan XXXPenghasilan bruto setahun XXX

(Biaya jabatan) (YYY)(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan) (YYY)

Penghasilan netto setahun XXX(PTKP) (YYY)Penghasilan Kena Pajak {x Tarif} XXXPajak terutang setahun {/12} ZZZPajak terutang per bulan ZZZ

Keterangan:Imbalan tahunan dapat berupa bonus, tantiem, THR, atau sejenisnya.

46

Ilustrasi(Imbalan Tahunan)

Ken Arok adalah pegawai suatu perusahaan leasing, menikah dengan satu anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 3.350.000. Perusahaan mengikuti program Jamsostek dan Iuran Pensiun, sehingga perusahaan harus membayar premi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan iuran pensiun dengan jumlah masing-masing 0.5%, 0.3%, dan 3.7% dari gaji, serta Rp 82.500,00 per bulan. Ken Arok sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Mengingat dua hari raya keagamaan tiba berdekatan di tahun berjalan, perusahaan memberikan THR lebih tinggi dari biasanya, yakni Rp 5.500.000,00 untuk setiap pegawai. Berapakah beban PPh 21 yang dikenakan atas THR Ken Arok? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

47

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji

Jawaban: Gaji pokok 3,350,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 16,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 10,050




Penghasilan Kena Pajak 18,431,520Pembulatan PKP 18,431,000Pajak terutang atas gaji

5% x 18,431,000 921,550 Rp921,550.00

48

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas Gaji dan THR

Jawaban: Gaji pokok 3,350,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 16,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 10,050

Penghasilan sebelum THR per bulan 3,376,800Penghasilan sebelum THR setahun 40,521,600THR 5,500,000Penghasilan bruto setahun 46,021,600

(Biaya jabatan) (2,301,080)(Iuran JHT yang dibayar karyawan) (804,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (780,000) (3,885,080)

Penghasilan netto setahun 42,136,520(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 23,656,520Pembulatan PKP 23,656,000Pajak terutang atas gaji dan THR

5% x 23,656,000 1,182,800 Rp1,182,800.00

49

Ilustrasi(Imbalan Tahunan): Penghitungan PPh Atas THR

Pajak atas THR = Pajak atas gaji dan THR - Pajak atas gaji= 1.182.800 - 921.550= Rp 261.250,00

50

Dialektika Pajak:Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (1)

PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan sejenisnya) dan uang rapel {dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan sebagai berikut.

1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji.2. Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran

penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}.a. Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka:

PPKP = 95% x IT.{Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan}

b. Jika PBS < Rp 120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00 maka:PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00).

{Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal}c. Selama PBS > Rp 120.000.000,00 maka:

PPKP = IT.

51

Dialektika Pajak:Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (2)

3. Membandingkan PKP semula {dilambangkan PKPS} dengan batas bawah PKP lapisan tarif di atas lapisan tarif marginal semula {dilambangkan BBTM}.a. Selama PPKP < (BBTM – PKPS) maka:

PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula{Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal}

b. Jika PPKP > (BBTM – PKPS) maka:PPh atas IT = (((BBTM – PKPS) x Tarif marginal semula)

+ ((PKPS + PPKP – BBTM) x Tarif di atas lapisan tarif marginal semula))

d. Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat immaterial.

52

Ilustrasi(Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel)

Kertarajasa, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi 3A.1 dan Ilustrasi 3A.7, menerima uang rapel sejumlah Rp 8.000.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas uang rapel berdasar metode langsung? Jawaban :Langkah (1)







53

Jawaban :Langkah (2) PBS = 2.750.000 x 12

= 33.000.000PBS + IT = 33.000.000 + 8.000.000

= 41.000.000(PBS + IT) < 120.000.000, maka:PPKP = 95% x 8.000.000

= 7.600.000Langkah (3) BBTM – PKPS = 50.000.000 – 8.730.000

= 41.270.000PPKP < (BBTM – PKPS), maka:PPh atas IT = 5% x 7.600.000

= Rp 380.000,00Maka besaran PPH 21 atas uang rapel yang diterima Kertarajasa adalah Rp 380.000,00.

Ilustrasi(Penerapan Metode Langsung: Uang Rapel)

54

Ilustrasi(Penerapan Metode Langsung: THR)

Ken Arok, sebagaimana dideskripsikan dalam ilustrasi 3A.8, menerima THR sejumlah Rp 5.500.000,00. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas THR Ken Arok berdasar metode langsung? Jawaban :Langkah (1)

Gaji pokok 3,350,000Iuran JKK yang dibayar perusahaan 16,750Iuran JKM yang dibayar perusahaan 10,050




Penghasilan Kena Pajak 18,431,520Pembulatan PKP 18,431,000Pajak terutang atas gaji

5% x 18,431,000 921,550 Rp921,550.00

55

Jawaban :Langkah (2) PBS = 3.376.800 x 12

= 40.521.600PBS + IT = 40.521.600 + 5.500.000

= 46.021.600(PBS + IT) < 120.000.000, maka:PPKP = 95% x 5.500.000

= 5.225.000Langkah (3) BBTM – PKPS = 50.000.000 – 15.404.040

= 34.595.060PPKP < (BBTM – PKPS), maka:PPh atas IT = 5% x 5.225.000

= Rp 261.250,00Maka besaran PPH 21 atas THR yang diterima Ken Arok adalah Rp 261.250,00.

Ilustrasi(Penerapan Metode Langsung: THR)

56

Ilustrasi(Natura)

Udayana bekerja sebagai pegawai administratif pada suatu unit perwakilan dagang negara lain yang berdasar ketentuan Menkeu diperbolehkan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) dalam kegiatan perpajakannya. Udayana memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 2.150.000,00 dan menerima pembayaran lain dalam bentuk 20 kg sagu dan 5 kg gula setiap bulannya. Di daerah tempat tinggalnya, kedua komoditas tersebut rata – rata dihargai masing – masing Rp 7.500,00 per kg dan Rp 12.500,00 per kg. Jika Udayana telah menikah dan namun belum memiliki anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilannya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

57

Ilustrasi(Natura)

Jawaban :Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

2.362.500Utang PPh 21

40.717 Kas2.109.283

Persediaan 212.500

Gaji pokok 2,150,000Natura sagu (20 x 7.500) 150,000Natura gula (5 x 12.500) 62,500

Penghasilan bruto per bulan 2,362,500(Biaya jabatan) (118,125) (118,125)


WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000) (17,160,000)



58

Ilustrasi(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun)

Pati Unus melepaskan status pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah sejak akhir tahun 2011 atas keperluan merawat orang tuanya yang sakit. Di bulan Mei 2012, orang tuanya telah sembuh dan ia kembali bekerja di suatu perusahaan milik perseorangan. Gaji sebulan yang diterima Pati Unus adalah Rp 11.650.000,00, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 215.000,00. Pati Unus telah menikah dan memiliki dua orang orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Pati Unus? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

59

Ilustrasi(Bekerja Sejak Pertengahan Tahun, Kewajiban Sejak Awal Tahun)

Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 11.650.000Utang Dana Pensiun 215.000Utang PPh 21 644.000Kas 10.791.000


(Biaya jabatan) (582,500)(Maksimal biaya jabatan) (500,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (215,000) (715,000)

Penghasilan netto per bulan 10,935,000Penghasilan netto Mei - Desember 87,480,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 67,680,000Pajak terutang Mei - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 17,680,000 2,652,000 Rp5,152,000.00


60

Ilustrasi(Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun)

Trenggana merupakan seorang fresh graduate akademi pelayaran yang belum pernah menerima penghasilan sendiri sebelumnya. Selepas diwisuda di awal bulan Agustus 2012, ia langsung diterima bekerja sebagai pegawai Adpel. Gaji sebulan yang diterima Trenggana adalah Rp 7.350.000,00. Ia belum mengikuti program pensiun dikarenakan masih berada di tahap adaptasi. Hingga saat ini Trenggana masih melajang. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Trenggana? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

61

Ilustrasi(Bekerja & Kewajiban Sejak Pertengahan Tahun)

Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 7.350.000

Utang PPh 21 432.708Kas 6.917.292


(Biaya jabatan) (367,500) (367,500)Penghasilan netto per bulan 6,982,500Penghasilan netto Agustus - Desember 34,912,500Penghasilan netto disetahunkan 83,790,000(PTKP)

WP sendiri (15,840,000) (15,840,000)Penghasilan Kena Pajak 67,950,000Pajak terutang disetahunkan

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 17,950,000 2,692,500 Rp5,192,500.00

Pajak terutang Agustus - Desember Rp2,163,541.67Pajak terutang per bulan Rp432,708.33

62

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih

Berlaku)Fatahillah adalah seorang penyelia lapangan

yang bekerja bagi suatu perusahaan dengan gaji sebulan yang diterima sebesar Rp 8.575.000,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 170.000,00. Di akhir bulan Maret 2012, Fatahillah berhenti dari pekerjaannya akibat tuntutan fisik yang melebihi kemampuannya. Jika Fatahillah telah menikah dan memiliki tiga orang orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

63

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan di Awal Tahun

Jawaban : Gaji pokok 8,575,000




Penghasilan Kena Pajak 74,595,000Pajak terutang Mei - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 24,595,000 3,689,250 Rp6,189,250.00


64

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Masih Berlaku): Penghitungan Saat Berhenti

Jawaban :

Atas besaran pajaklebih bayar, perusahaan wajib mengembalikannya kepada Fatahillah.



Penghasilan netto per bulan 7,976,250Penghasilan netto Januari - Maret 23,928,750(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 4,128,750Pembulatan PKP 4,128,000Pajak terutang Januari - Maret

5% x 4,128,000 206,400 Rp206,400.00Pajak yang telah dipotong Jan - Feb (2 x 773,656.25) (Rp1,547,312.50)Pajak kurang (lebih) bayar (Rp1,340,912.50)

65

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti)

Tirtayasa adalah seorang store manager yang bekerja bagi suatu perusahaan dengan gaji sebulan yang diterima sebesar Rp 13.250.000,00. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 325.000,00. Atas penjualan di unitnya yang melebihi rerata regional, Tirtayasa menerima bonus pertengahan tahun di 2012 sebesar Rp 35.000.000,00. Malangnya, di akhir bulan Agustus 2012 Tirtayasa mengalami kecelakaan dalam suatu perjalanan dinas dan tidak dapat diselamatkan nyawanya. Jika Tirtayasa meninggalkan seorang istri dan seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 yang dikenakan terhadapnya di Agustus 2012?

66

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban Berhenti):

PPh Atas Gaji

Jawaban:


(Biaya jabatan) (662,500)(Maksimal biaya jabatan) (500,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (325,000) (825,000)



Penghasilan Kena Pajak 130,620,000Pajak terutang atas gaji

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 80,620,000 12,093,000 Rp14,593,000.00

PPh 21 per bulan Rp1,216,083.33

67


PPh Atas Gaji dan Bonus


Penghasilan sebelum bonus per bulan 13,250,000Penghasilan sebelum bonus per tahun 159,000,000Bonus 35,000,000Penghasilan bruto setahun 194,000,000

(Biaya jabatan) (9,700,000)(Maksimal biaya jabatan) (6,000,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (3,900,000) (9,900,000)

Penghasilan netto setahun 184,100,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 165,620,000Pajak terutang atas gaji dan bonus

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 115,620,000 17,343,000 Rp19,843,000.00

68

Ilustrasi(Berhenti Pertengahan Tahun, Kewajiban

Berhenti):PPh Atas Bonus

Pajak atas bonus= Pajak atas gaji dan bonus - Pajak atas gaji

= 19.843.000 - 14.593.000

= Rp 5.250.000,00

69


Penghitungan Kembali

Jawaban: Gaji pokok 13,250,000Penghasilan sebelum bonus per bulan 13,250,000Penghasilan sebelum bonus Januari - Agustus 106,000,000Bonus 35,000,000Penghasilan bruto Januari - Agustus 141,000,000

(Biaya jabatan) (7,050,000)(Maksimal biaya jabatan) (6,000,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (3,900,000) (9,900,000)

Penghasilan netto Januari - Agustus 131,100,000Penghasilan netto disetahunkan 196,650,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 178,170,000Pajak terutang atas penghasilan disetahunkan

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 138,170,000 19,225,500 Rp21,725,500.00

Pajak terutang atas Januari - Agustus Rp14,483,666.67

70


Penghitungan di Masa Terakhir

Jawaban: Pajak terutang periode Januari - Agustus Rp14,483,666.67Pajak yang telah dipotong atas gaji Januari - Juli (7 x 1.216.083,00) (Rp8,512,583.31)Pajak yang telah dipotong atas bonus (Rp5,250,000.00)Pajak yang harus dipotong di Agustus 2012 Rp721,083.36

71

Penghitungan di Masa Pajak TerakhirMasa Pajak Terakhir

Bulan Desember(Bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun)PPh 21 = Pajak di bulan – bulan

sebelumnya(Ketika tidak ada perubahan

penghasilan)

PPh 21 deperhitungkan kembali(Ketika ada perubahan penghasilan)

Bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja.

72

Ilustrasi(Masa Terakhir)

Senapati pada tahun 2012 bekerja sebagai seorang IT analyst pada sebuah perusahaan multinasional dengan memperoleh gaji sebulan Rp 4.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 175.000,00. Di awal bulan April, Senapati mendapatkan promosi sehingga memperoleh peningkatan gaji pokok senilai Rp 3.500.000,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki seorang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di akhir bulan Desember?

73

Ilustrasi(Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Pertama

Jawaban:







74

Ilustrasi(Masa Terakhir): Penghitungan Paruh Kedua






5% x 50,000,000 2,500,00015% x 23,470,000 3,520,500 Rp6,020,500.00


75

Ilustrasi(Masa Terakhir): Penghitungan Akhir Masa

Jawaban : Penghasilan bruto per bulan Januari - Maret 4,750,000Penghasilan bruto Januari - Maret 14,250,000

Penghasilan bruto per bulan April - Desember 8,250,000Penghasilan bruto April - Desember 74,250,000Penghasilan bruto Januari - Desember 88,500,000

(Biaya jabatan) (4,425,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (2,100,000) (6,525,000)

Penghasilan netto setahun 81,975,000WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000)Tanggungan satu anak (1,320,000) (18,480,000)

Penghasilan Kena Pajak 63,495,000Pajak terutang Januari - Desember

5% x 50,000,000 2,500,00015% x 9,895,000 2,024,250 Rp4,524,250.00

Pajak yang telah dipotong Januari - Maret (3 x 139,875) (Rp419,625.00)Pajak yang telah dipotong April - Desember (9 x 501,708.33) (Rp4,515,375.00)Pajak kurang (lebih) bayar di Desember 2012 (Rp410,750.00)

76

Pemindahan Lokasi TugasPemindahan Lokasi Tugas

Besaran penghasilan mengalami perubahan.

PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru.

Di akhir periode di lokasi baru, dilakukan penghitungan pajak kurang

(lebih) bayar.

Besaran penghasilan mengalami perubahan.

PPh lokasi baru = PPh lokasi lama

77

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi)

Sura Agul Agul pada tahun 2012 bekerja sebagai seorang management trainee pada kantor pusat sebuah perusahaan yang berkedudukan di Makassar, dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.350.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 115.000,00. Di awal bulan November, Sura dipindahkan ke kantor cabang di Merauke sehingga memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan transportasi senilai Rp 2.150.000,00. Jika Senapati telah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 di masing – masing lokasi dan di akhir bulan Desember?

78

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Pertama







79

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Lokasi Kedua

Jawaban : Gaji pokok 5,350,000Tunjangan transportasi 2,150,000





5% x 50,000,000 2,500,00015% x 14,320,000 2,148,000 Rp4,648,000.00


80

Ilustrasi(Pemindahan Lokasi): Penghitungan Masa Terakhir

Jawaban : Penghasilan bruto per bulan Januari - Oktober 5,350,000

Penghasilan bruto Januari - Oktober 53,500,000Penghasilan bruto per bulan November - Desember 7,500,000

Penghasilan bruto November - Desember 15,000,000Penghasilan bruto Januari - Desember 68,500,000

(Biaya jabatan) (3,425,000)(Iuran dana pensiun yang dibayar karyawan) (1,380,000) (4,805,000)

Penghasilan netto setahun 63,695,000WP sendiri (15,840,000)Status kawin (1,320,000)Tanggungan dua anak (2,640,000) (19,800,000)

Penghasilan Kena Pajak 43,895,000Pajak terutang Januari - Desember

5% x 43,895,000 2,194,750 Rp2,194,750.00Pajak yang telah dipotong Januari - Oktober (10 x 165,875) (Rp1,658,750.00)Pajak yang telah dipotong November - Desember (2 x 387,333.33) (Rp774,666.67)

81

Penghasilan dalam Mata Uang Asing

Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan

terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasar Kurs Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan.

82

Ilustrasi(Penghasilan dalam Mata Uang Asing)

Kesselring adalah pegawai tetap pada sebuah perusahaan periklanan dengan memperoleh gaji sebulan $ 2,750 yang dibayarkan dalam mata uang asing. Di pekan berjalan, kurs yang berlaku di pasar meliputi kurs tengah BI senilai Rp 9.250,00/ $, kurs KMK senilai Rp 9.200,00/ $, kurs jual senilai Rp 9.300,00/ $, dan kurs beli senilai Rp 9.225,00/ $. Jika Kesselring talah menikah dan memiliki dua orang anak, bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Kesselring? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

83

Ilustrasi(Penghasilan dalam Mata Uang Asing)

Jawaban : Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji

25.300.000Utang PPh 21

3.262.500 Kas22.037.500

Gaji pokok berdasar kurs KMK 25,300,000Penghasilan bruto per bulan 25,300,000

(Biaya jabatan) (1,265,000)(Maksimal biaya jabatan) (600,000) (600,000)




5% x 50,000,000 2,500,00015% x 200,000,000 30,000,00025% x 26,600,000 6,650,000 Rp39,150,000.00

Pajak terutang per bulan Rp3,262,500.00

84

Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun

Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja.

Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang

di periode berjalan dan/ atau periode yang akan datang.

85

Ilustrasi(Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun)

Bahureksa merupakan pegawai baru di suatu perusahaan petrokimia, dengan memperoleh gaji sebulan Rp 6.300.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 155.000,00. Bahureksa baru dapat mengururs kepemilikan NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan di awal Oktober. Jika Bahureksa belum menikah dan memiliki seorang anak angkat, bagaimanakah penghitungan PPh 21 sepanjang tahun berjalan?

86





WP sendiri (15,840,000)Tanggungan satu anak (1,320,000) (17,160,000)


5% x 50,000,000 2,500,00015% x 2,800,000 420,000 Rp2,920,000.00

Pajak terutang per bulan Rp243,333.33Pajak terutang per bulan ketika tidak memiliki NPWP Rp292,000.00

87


Jawaban:PPh dipotong selama Januari – September Rp 292.000,00PPh lebih bayar untuk dikompensasikan

= 9 x (292.000 – 243.333,33) (Rp 438.000,00)PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp 243.333,33Kompensasi (Rp 243.333,33)PPh dipotong di Oktober Rp 0,00 PPh yang seharusnya dipotong di Oktober Rp 243.333,33Kompensasi (Rp 194.666,67)PPh dipotong di November Rp 48.666,67PPh dipotong di Desember Rp 243.333,33

88

Pola Pembayaran

Penghasilan di Akhir Masa Kerja

Diterima Sekaligus

Pesangon Pensiun

Diterima Berkala

Dana Pensiun

Dialihkan ke

Anuitas Seumur Hidup

Penghasilan di Akhir Masa KerjaDibayarkan Sekaligus

89

Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau

Jaminan Hari Tua.

Pemotongan pajak penghasilan bersifat final.

Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan

dikenai tarif yang berlaku khusus.

Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif

umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

90

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan(Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009)

No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

5%

3 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

15%

4 Di atas Rp 500.000.000,00 25%

Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

91

Ilustrasi(Pesangon Diterima Sekaligus)

Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) merupakan seorang manajer pemasaran di suatu perusahaan dan telah mengabdi semenjak perusahaan berdiri. Di akhir bulan Maret 2012, Abiyasa memasuki masa pensiun, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp 10.130.000,00 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2013, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

92

Ilustrasi(Pesangon Diterima Sekaligus)

Jawaban:

Jurnal Beban pesangon 400.000.000Utang PPh final 47.500.000Kas 352.500.000

Penghasilan bruto Rp10,130,000.00Iuran JKK dibayarkan perusahaan (1/ 101.3 x 10,130,000) (Rp100,000.00)Iuran JKM dibayarkan perusahaan (0.3/ 101.3 x 10,160,000) (Rp30,000.00)Gaji pokok Rp10,000,000.00Pesangon dibayarkan Rp400,000,000.00

Pajak terutang0% x 50,000,000 Rp0.005% x 50,000,000 Rp2,500,000.0015% x 300,000,000 Rp45,000,000.00 Rp47,500,000.00Pengenaan pajak bersifat final.

93

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan(Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009)

No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif 1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%2 Di atas Rp 50.000.000,00 5%


94

Ilustrasi(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)

Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak) merupakan seorang direktur keuangan di suatu perusahaan yang bergerak di industri strategis. Di akhir bulan November 2012, Bhisma mengajukan permohonan pensiun dini karena hendak mendirikan usaha pribadi sesuai keinginan masa kecilnya. Mempertimbangkan dedikasinya, CEO perusahaan menyetujui permohonan Bhisma dan perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp 475.000.000,00. Berhubung likuiditas perusahaan tidak terlalu baik, maka manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing masing senilai Rp 25.000.000,00 di November 2012, Rp 50.000.000,00 di April 2013, Rp 250.000.000,00 di Mei 2014, serta sisanya di Desember 2014. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya?

95

Ilustrasi(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)

Jawaban:

Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif Sifat

November ’12

25.000.000 0% x 25.000.000= 0

25.000.000 Final

April ’13 50.000.000 0% x 25.000.000 + 5% x 25.000.000

= 1.250.000

75.000.000 Final

Mei ’14 250.000.000 5% x 250.000.000 = 12.500.000

325.000.000 Final

Desember ‘14

150.000.000 5% x 50.000.000+ 15% x 100.000.000

=17.500.000

475.000.000 Tidak Final

96

Pensiun Diterima Berkala

Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal

tahun.

PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebeum

pensiun.

Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh

awal tahun.

Penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan netto yang

disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja.

Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp 200.000,00 per bulan atau Rp 2.400.000,00 per

tahun.

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

97

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada berstatus kawin dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan dengan gaji sebulan sebesar Rp 5.500.000,00. Gajah Mada setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 275.000,00 ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung mulai 1 Juni 2012, Gajah Mada akan memasuki masa pensiun. Bagaimanakah penghitungan pemotongan PPh 21 oleh perusahaan selama sisa masa kerja tersebut?

98

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Saat Masih Aktif

Jawaban: Gaji pokok 5,500,000Penghasilan bruto per bulan 5,500,000


Penghasilan netto per bulan 4,950,000Penghasilan netto Januari - Mei 24,750,000(PTKP)


Penghasilan Kena Pajak 3,630,000Pajak terutang Januari - Mei


99

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala)

Gajah Mada, sebagaimana dideskripsikan dalam Ilustrasi 3A.22, mulai bulan Juni 2012 benar – benar pensiun dari pekerjaannya dan memperoleh uang pensiun dari dana Pensiun sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Bagaimanakah penghitungan pajak terutang sebagaimana dilakukan oleh pihak dana pensiun atas uang pensiun tersebut di tahun 2012 dan tahun berikutnya?

100

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun Pertama

Jawaban:Penghitungan 2012

Penghasilan pensiun 2,750,000Penghasilan bruto per bulan 2,750,000

(Biaya jabatan) (137,500) (137,500)Penghasilan netto per bulan 2,612,500Penghasilan netto Juni - Desember 18,287,500Penghasilan netto Januari - Mei di perusahaan 24,750,000Penghasilan netto Januari - Desember 43,037,500(PTKP)



5% x 21,917,000 1,095,850 Rp1,095,850.00Pajak yang telah dipotong Januari - Mei (Rp181,500.00)Pajak terutang Juni - Desember Rp914,350.00Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun Rp130,621.43

101

Ilustrasi(Pensiun Diterima Berkala): Penghitungan Tahun

Kedua dan SeterusnyaJawaban: Penghitungan 2013, dan seterusnya.

Penghasilan pensiun 2,750,000Penghasilan bruto per bulan 2,750,000

(Biaya jabatan) (137,500) (137,500)Penghasilan netto per bulan 2,612,500Penghasilan netto setahun 31,350,000(PTKP)



5% x 10,230,000 511,500 Rp511,500.00Pajak terutang per bulan dipotong Dana pensiun Rp42,625.00

102

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan(Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup:

Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)

No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif

1 0 s/d Rp 25.000.00,00 0%

2 Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 5%

3 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

10%

4 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00

15%

5 Di atas Rp 200.000.000,00 25%


103

Pola Pembayaran

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas

Upah Harian

Upah Satua

n

Upah Borongan

Upah Harian yang Dibayarkan Bulan

an

104


Upah Harian, Satuan, Borongan

• Upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait.

• Atas upah harian hasil konversi, dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian.

Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan

• Upah disetahunkan.• Upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP.• Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).

105

Penghitungan Teknis(Upah Harian, Satuan, Borongan)

Upah Harian/ Upah Hasil KonversiPenghasilan kumulatif per bulan < Rp 1.320.000,00Penghasilan harian < Rp 150.000,00

Tidak dikenai pajak

Penghasilan harian > Rp 150.000,00DPP = Penghasilan yang melebihi Rp

150.000,00Tarif berlaku adalah tarif lapis

pertama (5%)Penghasilan kumulatif per bulan > Rp

1.320.000,00DPP = Penghasilan harian – PTKP harian

Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama (5%)

Penghasilan kumulatif per bulan > Rp 6.000.000,00DPP = Penghasilan disetahunkan - PTKP

Tarif berlaku adalah tarif progresif pasal 17.

106

Ilustrasi(Upah Harian)

Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum memiliki anak) selama bulan Januari 2012 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 180.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung?

107


Jawaban :Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp 1.320.000,00

= 1.320.000/ 180.000= 7,33 hari

a. Penghitungan di hari ke – 1 s/ d hari ke – 7DPP = 180.000 – 150.000

= 30.000PPh dipotong per hari = 5% x 30.000

= Rp 1.500,00b. Penghitungan di hari ke – 8

Penghasilan selama 8 hari = 1.440.000PTKP selama 8 hari = 8 x (15.840.000/ 360)

= 352.000

108

Jawaban :b. Penghitungan di hari ke – 8

DPP = 1.440.000 – 352.000= 1.088.000

PPh terutang s/ d hari ke – 8 = 5% x 1.088.000= Rp 54.400,00

PPh yang telah dipotong s/ d hari ke – 7 = 7 x 1.500= Rp 10.500,00

PPh dipotong di hari ke – 8 = 54.400 – 10.500= Rp 43.900,00

c. Penghitungan di hari ke – 9 dan seterusnyaDPP = 180.000 – (17.160.000/ 360)

= 132.333,33PPh dipotong per hari = 5% x 132.333,33

= Rp 6.616,65


109

Dursasana (berstatus lajang) bekerja secara tidak tetap sebagai pengecat rangka sepeda dengan menerima upah satuan. Upah senilai Rp 22.500,00 untuk setiap rangka sepeda yang dibayarkan setiap dua pekan (12 hari kerja). Secara rata – rata untuk setiap periodenya Dursasana dapat mengecat 100 rangka sepeda. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan setiap periode pembayaran upah? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban :Upah per periode (100 x 22.500) Rp 2.250.000,00 JurnalUpah per hari Rp 187.500,00 Beban gaji 2.250.000DPP = 187.500 - (15.840.000/ 360) Utang PPh 21 86.100

= 187.500 - 44.000 Kas 2.163.900

= 143.500PPh 21 tiap periode = 5% x 12 x 143.500

= Rp 86.100,00

Ilustrasi(Upah Satuan)

110

Citraksa adalah tukang bangunan serba bisa yang sedang mengerjakan pembersihan gorong – gorong dengan sistem borongan. Atas pekerjaaan tersebut, warga akan membayar Citraksa sebesar Rp 950.000, di mana diperkirakan pekerjaan akan selesai dalam waktu 5 hari. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan atas pekerjaan borongan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban: Upah per periode Rp 950.000,00

Upah per hari Rp 190.000,00DPP = 190.000 - 150.000

= 40.000PPh 21 = 5% x 5 x 40.000

= Rp 10.000,00Jurnal Beban gaji 950.000

Utang PPh 21 10.000Kas 940.000

Ilustrasi(Upah Borongan)

111

Aswatama bekerja sebagai pegawai tidak tetap yang mengerjakan penyolderan sirkuit elektronik bagi suatu perusahaan. Selama bulan Januari 2012, Aswatama bekerja selama 18 hari dengan upah harian sebesar Rp 135.000,00 yang dibayarkan secara bulanan. Jika Aswatama berstatus menikah dengan seorang anak, berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadapnya?

Ilustrasi(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

112

Jawaban:Upah selama Januari (18 x 135.000) Rp

2.430.000,00Penghasilan netto setahun Rp 29.160.000,00PTKP:WP sendiri Rp 15.840.000,00Status kawin Rp 1.320.000,00Tanggungan satu anak Rp 1.320.000,00 (Rp

18.480.000,00)Penghasilan Kena Pajak Rp 10.680.000,00Pajak terutang setahun Rp 534.000,00Pajak terutang per bulan Rp 44.500,00

Ilustrasi 3A.27(Upah Harian Dibayarkan Bulanan)

113

Tata Cara PenghitunganPenghasilan Bukan Pegawai

Bersifat BerkesinambunganMemiliki NPWP dan berpenghasilan

hanya dari satu pemberi kerja.DPP = 50% x Penghasilan

bruto – PTKP Bulanan

Berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

DPP = 50% x Penghasilan bruto

Bersifat Tidak Berkesinambungan

DPP = 50% x Penghasilan bruto

Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Ketentuan Khusus (1)

114

Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai dipekerjakan

Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka:

Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang

Ketentuan Khusus (1)

115

Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka:Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum

dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik.

Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi

surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga.

Bima Sp.Og. merupakan seorang dokter yang hanya membuka praktik di klinik milik suatu LSM dengan memperoleh penghasilan setiap bulan berdasar prinsip bagi hasil berdasar proporsi 85% : 15%. Bima Sp.Og. telah memiliki NPWP dan di tahun 2012 menerima bagi hasil dari klinik sebagai berikut.

Bagaimanakah perlakuan perpajakan atas penghasilanYang diterima oleh Bima Sp.Og.?

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Satu Sumber Penghasilan)

116

Periode Bagi Hasil Diterima

Jan 46,750,000 Feb 38,250,000 Mar 41,225,000 Apr 45,475,000 Mei 45,900,000 Jun 41,650,000 Jul 44,625,000 Aug 39,950,000 Sep 36,550,000 Okt 43,775,000 Nov 39,525,000 Des 48,875,000

Jawaban :


117

Periode Bagi Hasil Diterima

Penghasilan Bruto (100/ 85 x Bagi Hasil)

50% Penghasilan Bruto PTKP PKP

Jan 46,750,000 55,000,000 27,500,000 1,320,000 26,180,000 Feb 38,250,000 45,000,000 22,500,000 1,320,000 21,180,000 Mar 41,225,000 48,500,000 24,250,000 1,320,000 2,640,000

20,290,000 Apr 45,475,000 53,500,000 26,750,000 1,320,000 25,430,000 Mei 45,900,000 54,000,000 27,000,000 1,320,000 25,680,000 Jun 41,650,000 49,000,000 24,500,000 1,320,000 23,180,000 Jul 44,625,000 52,500,000 26,250,000 1,320,000 24,930,000 Aug 39,950,000 47,000,000 23,500,000 1,320,000 22,180,000 Sep 36,550,000 43,000,000 21,500,000 1,320,000 20,180,000 Okt 43,775,000 51,500,000 25,750,000 1,320,000 24,430,000 Nov 39,525,000 46,500,000 23,250,000 1,320,000 13,700,000

8,230,000 Des 48,875,000 57,500,000 28,750,000 1,320,000 27,430,000

Total 512,550,000 603,000,000 301,500,000 15,840,000 285,660,000

Jawaban :


118

Periode PKP PKP Kumulatif Tarif PPh TerutangJan 26,180,000 26,180,000 5% 1,309,000 Feb 21,180,000 47,360,000 5% 1,059,000 Mar 2,640,000 50,000,000 5% 132,000

20,290,000 70,290,000 15% 3,043,500 Apr 25,430,000 95,720,000 15% 3,814,500 Mei 25,680,000 121,400,000 15% 3,852,000 Jun 23,180,000 144,580,000 15% 3,477,000 Jul 24,930,000 169,510,000 15% 3,739,500 Aug 22,180,000 191,690,000 15% 3,327,000 Sep 20,180,000 211,870,000 15% 3,027,000 Okt 24,430,000 236,300,000 15% 3,664,500 Nov 13,700,000 250,000,000 15% 2,055,000

8,230,000 258,230,000 25% 2,057,500 Des 27,430,000 285,660,000 25% 6,857,500

Total 285,660,000 41,415,000

Bratasena merupakan seorang pelukis lepas yang memajang hasil karyanya di galeri seni klasik dan galeri seni kontemporer untuk diperjualbelikan. Atas setiap lukisan yang terjual, Bratasena akan menerima permbayaran tunai di bulan berikutnya. Selama tahun 2012, Bratasena menerima penghasilan dari galeri seni kontemporer dengan rincian sebagai berikut.

Bratasena telah menikah dengan memiliki dua anak,serta masih belum terdaftar sebagai wajib pajak diKPP tempat domisilinya. Bagaimanakah perlakuanperpajakan atas penghasilan yang diterima oleh Bratasena dari galeri seni kontemporer?

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)

119

Periode PenghasilanJan 17,000,000 Feb 15,500,000 Mar 16,750,000 Apr 19,000,000 Mei 14,500,000 Jun 13,250,000 Jul 16,000,000 Aug 15,250,000 Sep 13,000,000 Okt 18,000,000 Nov 18,500,000 Des 20,000,000

Jawaban :

Ilustrasi (Penghasilan Berkesinambungan: Beberapa Sumber Penghasilan, Tanpa NPWP)

120

Periode Penghasilan Bruto50% x Penghasilan Bruto (DPP) DPP Kumulatif Tarif Tarif

Tanpa PPh TerutangJan 17,000,000 8,500,000 8,500,000 5% 120% 510,000 Feb 15,500,000 7,750,000 16,250,000 5% 120% 465,000 Mar 16,750,000 8,375,000 24,625,000 5% 120% 502,500 Apr 19,000,000 9,500,000 34,125,000 5% 120% 570,000 Mei 14,500,000 7,250,000 41,375,000 5% 120% 435,000 Jun 13,250,000 6,625,000 48,000,000 5% 120% 397,500 Jul 16,000,000 2,000,000 50,000,000 5% 120% 120,000

6,000,000 56,000,000 15% 120% 1,080,000 Aug 15,250,000 7,625,000 63,625,000 15% 120% 1,372,500 Sep 13,000,000 6,500,000 70,125,000 15% 120% 1,170,000 Okt 18,000,000 9,000,000 79,125,000 15% 120% 1,620,000 Nov 18,500,000 9,250,000 88,375,000 15% 120% 1,665,000 Des 20,000,000 10,000,000 98,375,000 15% 120% 1,800,000

Total 196,750,000 98,375,000 11,707,500

Permadi merupakan seorang praktisi sekaligus pengamat lepas. Secara khusus, dia mendalami ilmu ekonomi yang terkait dengan aspek demografi, mulai dari teori kependudukan dasar hingga realita trend perkembangan kependudukan di berbagai belahan dunia. Atas pengetahuannya tersebut, Permadi diundang sebagai pembicara dua rangkaian pelatihan pegawai Dispendukcapil tingkat provinsi selama tiga bulan penuh di tahun 2012 dengan honorarium masing – masing Rp 95.000.000,00 dan Rp 115.000.000,00. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Permadi?

Jawaban:PPh terutang pelatihan 1 = 5% x 50% x 95.000.000

= Rp 2.375.000,00PPh terutang pelatihan 2 =5% x (50% x100.000.000) + 15% x (50% x 15.000.000)

= Rp 2.875.000,00

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan)

121

Abilawa merupakan seorang penyedia jasa penerjemahan yang kerap melayani segmen perusahaan berskala kecil dan menengah yang memiliki hubungan bisnis dengan pelaku pasar luar negeri. Di bulan Februari 2012, suatu perusahaan perseorangan meminta jasa Abilawa untuk menerjemahkan, mengetik dan mencetak 1.000 lembar dokumen rencana pengembangan bisnis demi keperluan pengajuan diri sebagai mitra ekspor suatu perusahaan multinasional. Abilawa meminta pembayaran sejumlah Rp 15.000.000,00, telah termasuk di dalamnya honor dua orang asisten pengetik sebesar Rp 1.000.000,00 dan biaya pembelian kertas cetak khusus sebesar Rp 500.000,00.

a. Berapakah pajak terutang atas penghasilan Abilawa jika ia dapat menyerahkan dokumen pemesanan kertas cetak khusus dan bukti pembayaran honor asisten?

b. Bagaimana jika dokumen dimaksud tidak dapat disediakan Abilawa?

c. Bagaimana jika Abilawa ternyata belum memiliki NPWP?

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan: Mempekerjakan Karyawan &

Menyerahkan Barang)

122

Jawaban :a. PPh terutang = 5% x 50% x (15.000.000 – (2 x 1.000.000) – 500.000)

= 5% x 50% x 12.500.000= Rp 312.500,00

b. PPh terutang = 5% x 50% x 15.000.000= Rp 375.000,00

c. Jika terdapat dokumen pendukung, PPh terutang= 120% x 312.500= Rp 375.000,00

Jika tidak terdapat dokumen pendukung, PPh terutang= 120% x 375.000= Rp 450.000,00

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Berkesinambungan:

Mempekerjakan Karyawan & Menyerahkan Barang)

123


124

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan

tidak dipecah

Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.

Batara merupakan seorang mahasiswa yang mengikuti kejuaraan catur terbuka yang diselenggarakan oleh PB Percasi di tingkat nasional. Kejuaraan tersebut diikuti oleh pecatur terbaik dari setiap daerah, sehingga PB Percasi memberikan penggantian biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi berdasar prinsip at cost. Selama kejuaraan, Batara melakukan pengeluaran untuk ketiga pos biaya masing – masing Rp 2.250.000,00, Rp 1.000.000,00, dan Rp 500.000,00. PB Percasi melakukan penggantian di akhir kegiatan, bersamaan dengan pemberian hadiah Rp 50.000.000,00 atas raihan Batara sebagai juara pertama. Berapakah pajak penghasilan yang terutang oleh Batara?

Jawaban:PPh terutang = 5% x 50.000.000 + 15% x (2.250.000 + 1.000.000 + 500.000)

= 2.500.000 + 562.500= Rp 3.062.500,00

Ilustrasi (Peserta Kegiatan)

125

Bentuk Pembayaran

Penerima Penghasilan Lain

Jasa Produksi, Tantiem,

Gratifikasi Diterima Mantan Pegawai

Honorarium Komisaris

Non Perangkap

Jabatan

Penarikan Dana

Pensiun oleh Pegawai Aktif

126


127

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang

diterima selama satu tahun kalender.

128

Dewabrata merupakan seorang mantan pegawai dari suatu perusahaan perikanan nasional yang baru saja pensiun dari pekerjaannya di bulan April 2012. Atas pensiunnya Dewabrata, perusahaan berencana memberikan pembayaran tantiem senilai Ro 275.000.000,00 di bulan Juni 2012. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Dewabrata atas penghasilan tersebut? Bagaimana penjurnalan oleh perusahaan?

Jawaban:Pajak terutang = 5% x 50.000.000+ 15% x 200.000.000+ 25% x 25.000.000

= 2.500.000 + 30.000.000 + 6.250.000= Rp 38.750.000,00

Jurnal Beban tantiem 275.000.000Utang PPh 21 38.750.000Kas 236.250.000

Ilustrasi (Penghasilan Diterima Mantan Pegawai)

129

Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan ekspedisi, tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai Rp 135.000.000,00. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut?

Ilustrasi (Honorarium Komisaris)

130

Jawaban :

Ilustrasi (Honorarium Komisaris)

Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif

Kuartal I 135.000.000 5% x 50.000.000 + 15% x 85.000.000

= 15.250.000

135.000.000

Kuartal II 135.000.000 15% x 115.000.000 + 25% x 20.000.000

= 22.250.000

270.000.000

Kuartal III 135.000.000 25% x 135.000.000 = 33.750.000

405.000.000

Kuartal IV 135.000.000 25% x 95.000.000 + 30% x 40.000.000

=35.750.000

540.000.000

Samiaji bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan katering, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok senilai Rp 4.000.000,00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp 500.000,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2012 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp 535.000,00 per bulan.

Samiaji berstatus belum menikah, namun berencana untuk menyelenggarakan pesta pernikahan di bulan Mei 2012. Atas keperluan tersebut, Samiaji melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing senilai Rp 10.000.000,00 di Bulan Januari, Rp 12.500.000,00 di Bulan Februari, Rp 17.500.000,00 di Bulan Maret, dan Rp 25.000.000,00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut?

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

131

Jawaban :

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)

132

Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif

Januari 10.000.000 5% x 10.000.000= 500.000

10.000.000

Februari 12.500.000 5% x 12.500.000= 625.000

22.500.000

Maret 17.500.000 5% x 17.500.000 = 875.000

40.000.000

April 25.000.000 5% x 10.000.000 + 15% x 15.000.000=2.750.000

65.000.000

133

PPh 21 Terkait APBN/ APBD

Penggunaan

APBN/ APBD, PPh 21 Dipoton

g Bendaharawan

Pola Pembayaran

Penghasilan Dibebankan ke APBN/ APBDBersifat Tetap dan TeraturDPP = Penghasilan Netto -

PTKPBerlaku tarif umum Pasal 17

Ayat (1) Huruf (a)Bersifat Tidak Tetap dan Tidak

TeraturDPP = Penghasilan Bruto

Berlaku tarif khusus, bersifat final.

134

Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan.

135

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)

136

Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur)

Kolonel Narada (berstatus menikah dengan dua anak) merupakan perwira menengah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setiap bulan, ia menerima penghasilan berupa gaji pokok sebesar Rp 4.450.000,00, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, tunjangan jabatan sebesar Rp 1.350.000,00, dan tunjangan beras sebesar Rp 425.000,00. Kolonel Narada mengikuti pula program pensiun dengan iuran bulanan sebesar 4,75% dari gaji pokok. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas penghasilan Kolonel Narada? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?

137

Ilustrasi (Penghasilan Tetap dan Teratur)

Jawaban :Jurnal Pemberi KerjaBeban Gaji 2.750.000Beban tunjangan 2.160.000


Gaji pokok 2,750,000Tunjangan istri 275,000Tunjangan anak 110,000Tunjangan jabatan 1,350,000Tunjangan beras 425,000

Penghasilan bruto per bulan 4,910,000(Biaya jabatan) (245,500)(Iuran dana pensiun yang dibayar sendiri) (130,625) (376,125)





138

Ilustrasi (Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur)

Ismaya (berstatus menikah dengan tiga anak) merupakan seorang PNS golongan IV B dan eselon II. Ismaya diberikan penugasan sampingan untuk memberikan materi dalam tiga rangkaian pelatihan mengenai akuntabilitas pelaksanaan fungsi keuangan SKPD terhadap SKPD – SKPD lain. Atas tugas tersebut, Ismaya menerima honor sebesar Rp 3.000.000,00 per pelatihan Bagaimanakah perlakuan PPh 21 atas penghasilan Ismaya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban:PPh terutang = 15% x 3 x 3.000.000

= Rp 1.350.000,00Pemotongan atas honor bersifat final.Jurnal Beban honor 9.000.000

Utang PPh final 1.350.000Kas 7.650.000

Pencatatan Transaksi PPh 21

Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja Jumlah yang ditanggung pemberi kerja

Menambah beban gaji. Jumlah yang ditanggung pegawai

Mengurangi kas yang diterima pegawai. Jumlah komitmen pada pihak lain

Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan asuransi).

139

PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3.500.000,00, dengan iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan PPh 21 sebesar Rp 42.250,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika:

a. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.b. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai.c. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan

oleh perusahaan.

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)

140

Jawaban :

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)

141

a. Beban gaji 3,500,000 Beban tunjangan iuran pensiun 65,000

Kas 3,457,750 Utang iuran pensiun 65,000 Utang PPh 21 42,250

b. Beban gaji 3,500,000 Kas 3,457,750 Utang PPh 21 42,250

c. Beban gaji 3,500,000 Kas 3,392,750 Utang iuran pensiun 65,000 Utang PPh 21 42,250

Fa. Wirata membayarkan gaji bruto sebesar Rp 2.275.000,00 dan iuran pensiun sebesar Rp 35.000,00, dengan PPh 21 sebesar Rp 21.450,00. Pegawai membayar sendiri asuransi kecelakaan dan kematian, masing – masing sebesar Rp 15.000,00 dan Rp 17.500,00 melalui perusahaan. Bagaimanakah Fa. Wirata melakukan penjurnalan?

Jawaban:

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Asuransi)

142

Beban gaji 2,275,000 Beban tunjangan iuran pensiun 35,000

Kas 2,221,050 Utang iuran pensiun 35,000 Utang PPh 21 21,450 Utang asuransi kecelakaan 15,000 Utang asuransi kematian 17,500

PT. Saptarengga melakukan pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan bagi akturaris yang secara insidental dipekerjakan oleh perusahaan. Pembayaran diberikan dalam bentuk honorarium sebesar Rp 17.500.000,00. Bagaimanakah Perusahaan melakukan penjurnalan?

Jawaban :

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Imbalan Tidak Berkesinambungan)

143

PPh 21 yang dipotong : 5% x 5% x 17.500.000: Rp 437.500,00

PencatatanBeban gaji 17,500,000

Kas 17,062,500 Utang PPh 21 437,500

Aradea memiliki gaji pokok sebesar Rp 4.550.000,00. Iuran pensiun yang dibayar sendiri dan dibayar perusahaan masing – masing sebesar Rp 55.000,00 dan Rp 95.000,00. Perusahaan mengikutkan program asuransi kematian, kecelakaan, dan JHT masing – masing sebesar 0,5%, 0,3 % dan 3,7% dari gaji pokok. Iuran JHT yang dibayar pegawai melalui perusahaan sebesar 2% dari gaji pokok. Pajak untuk bulan tersebut adalah Rp 33.950. Bagaimanakah penjurnalan dilakukan?Jawaban :

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Jamsostek)

144

Beban gaji 4,550,000 Beban tunjangan iuran pensiun 95,000 Beban tunjangan asuransi JKM 22,750 Beban tunjangan asuransi JKK 13,650 Beban tunjangan asuransi JHT 168,350

Kas 4,370,050 Utang iuran pensiun 150,000 Utang asuransi JKM 22,750 Utang asuransi JKK 13,650 Utang asuransi JKK 259,350 Utang PPh 21 33,950

145

Landasan Hukum:Pasal 26 UU PPh

PPh Pasal 26

Definisi

146

Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP

luar negeri selain BUT.

Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional.

Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemenuhan sendiri oleh WP atau pemotongan

oleh pemberi penghasilan.

Cara Pemenuhan

147

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Badan Pemerintah. Subjek pajak dalam negeri.

Penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap.

Perwakilan perusahaan luar

negeri.

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

148

PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan

diperolehnya penghasilan.

Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah saat

terutang.

Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Atas PPh 26 yang dipenuhi sendiri, wajib disetorkan paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak

atau bagian tahun pajak berakhir.

149

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1)

20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas:

• Dividen• Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang.• Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta.• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.• Hadiah dan penghargaan.• Pensiun dan pembayaran berkala lain.• Premi swap dan transaksi lindung nilai lain.• Keuntungan atas pembebasan utang.

150

Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2012, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $ 2.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 6,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 9.100,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur?Jawaban:Pajak terutang = 20% x (6,5% x 2.000.000 x 9.100)

= 20% x 1.183.000.000= Rp 236.600.000,00

Jurnal Beban bunga 1.183.000.000Utang PPh 26 236.600.000Kas 946.400.000

Ilustrasi

151

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2012 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 22.750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal januari adalah Rp 9.350,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?Jawaban :Pajak terutang = 20% x (22.750 x 9.350)

= 20% x 212.712.500= Rp 42.542.500,00

Jurnal Beban gaji 212.712.500Utang PPh 26 42.542.500Kas 170.170.000

Ilustrasi

152

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2)

20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas:

• Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2).• Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.• Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan

istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas:

• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.• Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali

di Indonesia.

153

Perkiraan Penghasilan Netto

Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri.

• Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi

• Atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi

• Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negerikepada perusahaan asuransi luar negeri• Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi

Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia.

• Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual

154

Von Bleucher merupakan seorang direktur pemasaran WNA bagi perusahaan leasing internasional yang didirikan dan bertempatkedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya selama masa adaptasi terhadap iklim tropis. Atas keperluan tersebut, Von Bleucher mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ 650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 9.300,00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika:

a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di

Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Ilustrasi

155

Jawaban :a. Pajak terutang = 20% x (50% x 650 x 9.300)

= 20% x 3.022.500= Rp 604.500,00

b. Pajak terutang = 20% x (10% x 650 x 9.300)= 20% x 604.500= Rp 120.900,00

Ilustrasi

156

PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing yang bergerak di bidang manufaktur barang – barang kerajinan. Di tahun 2012, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 24.000.000.000,00 serta total biaya operasi dan non operasi sesuai laporan finansial sebesar Rp 18.350.000,00. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp 585.000.000,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal melakukan penjurnalan?

Ilustrasi

157

Jawaban :Peredaran bruto Rp 24.000.000.000Biaya operasi dan non operasi (Rp 18.350.000.000)Koreksi fiskal positif Rp 585.000.000Penghasilan Kena Pajak Rp 6.235.000.000

Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E= 4.800.000.000/ 24.000.000 * 6.235.000.000= Rp 1.247.000.000

PPh badan atas penghasilan BUT= 50% x 25% x 1.247.000.000 + 25% x (6.235.000.000 -

1.247.000.000)= 12,5% x 1.247.000.000 + 25% x 4.988.000.000= 155.875.000 + 1.247.000.000= Rp 1.402.875.000

Ilustrasi

158

Jawaban :Penghasilan sebelum pajak Rp 6.235.000.000PPh badan (Rp 1.402.875.000)Penghasilan setelah pajak Rp 4.832.125.000

PPh 26 atas penghasilan setelah pajak= 20% x 4.832.125.000= Rp 966.425.000,00

JurnalIncome Summary 5.650.000.000

Laba Ditahan 5.650.000.000Beban pajak 2.369.300.000

Utang PPh 29 1.402.875.000Utang PPh 26 966.425.000

Ilustrasi

159

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final

Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT.

Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan.

Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT.

160

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

WP luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara

asal.

161

Zheng He merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI Zheng He dan membayarkan royalti sebesar Rp 115.000.000,00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?

Jawaban :Pajak terutang = 10% x 115.000.000

= 11.500.000Jurnal oleh perusahaan

Beban royalti 115.000.000Utang pajak 11.500.000Kas 103.500.000

Ilustrasi

Referensi

Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang

Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Kieso, Weygandt, and Warfield. 2010. “Intermediate Accounting

IFRS Edition”. New York: Wiley and Sons.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat.

162

163

Dr. Dwi MartaniDepartemen Akuntansi FEUI

[email protected] atau [email protected]/ 08161932935

http:/staff.blog.ac.id/martani/ atau dwimartani.com

Terima Kasih

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Pajak-1-Pajak witholding 21 dan 26 021012