PowerPoint Presentation

PADA ACARA :KUNJUNGAN KERJADI PROVINSI DI. YOGYAKARTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 11 JUNI 2012PENGARAHANSEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Penerapan e-KTP di 300 Kab/KotaPemutakhiran Data di semua Kab/KotaPenerbitan NIK di 330 Kab/KotaPenerbitan NIK di 167 Kab/KotaPenerapan e-KTP di 197 Kab/KotaI.TIGA PROGRAM STRATEGIS NASIONALDALAM JANGKA WAKTU 3 TAHUN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI3II.PROGRAM e-KTP DI PROVINSI DI. YOGYAKARTAIII.KEMAJUAN PENERAPAN e-KTP NASIONAL& DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI4TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PARA CAMAT SE-PROVINSI DI. YOGAYAKARTA YANG TELAH MEMEGANG KOMITMEN BERSAMA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (e-KTP)UCAPANPenerapan e-KTP di 197 Kab/Kota di 33 Provinsi, yang sudah menyelesaikan perekaman secara keseluruhan ada 5 Provinsi yaitu : Provinsi, Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI. Jakarta dan Provinsi DI. Yogyakarta.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI5IV.BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENERAPAN e-KTPDI PROVINSI DI. YOGYAKARTANo.KABUPATEN/KOTAJUMLAH PEREKAMAN WAJIB KTP1.KOTA YOGYAKARTA261.6252.KAB KULON PROGO279.3393.KAB. BANTUL594.1014.KAB. GUNUNG KIDUL479.9695.KAB. SLEMAN619.672T O T A L2.234.7065V. MANFAAT DATA KEPENDUDUKAN & e-KTP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI612346Lanjutan. V. MANFAAT DATA KEPENDUDUKAN & e-KTP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI7PERPRES NO. 67 TAHUN 2011 MENGATUR NORMA KETERKAITAN FUNGSI DAN MANFAAT E-KTP DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENDUDUKE-KTP berlaku Secara Nasional di seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI;Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP sebagai bukti jati diri;Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar e-KTP dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan e-KTP;Tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup Kabupaten/Kota tempat penerbitan KTP non eletronik s/d 31 Desember 2012.7AGARVI.PELAYANAN REGULER E-KTP TAHUN 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI8DILAKSANAKAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (PINDAH - DATANG) DAN PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI) PARALELDengan selesainya perekaman e-KTP secara massal di 5 Kabupaten/Kota se-Provinsi DI. Yogyakarta, wajib dilanjutkan dengan pelayanan e-KTP secara reguler.

DATA KEPENDUDUKAN TETAP MUTAKHIR DAN TERJAMINNYA AKURASI DATA KEPENDUDUKANDAPAT DIPEDOMANI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI9AGAR PELAYANAN E-KTP DAPAT EFEKTIF KHUSUSNYA BAGI PENDUDUK YANG SUDAH BERDOMISILI DILUAR DOMISILI ASALNYA (MAHASISWA, KARYAWAN SWASTA, PEDAGANG) TELAH DITERBITKAN KEBIJAKAN DISPENSASI PELAYAN E-KTP YAITU TDK DIPERLUKAN SURAT KETERANGAN PINDAH (SKP) DARI DAERAH ASAL

SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 471.13/5266/SJ TANGGAL 31 DESEMBER 2011Lanjutan VI. PELAYANAN REGULER E-KTP PADA TAHUN 20129

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI10UNTUK MEMAKSIMALKAN PELAYANAN MASSAL DI 300 KAB/KOTA DIMINTA KEPADA 197 KAB/KOTA YANG SUDAH SELESAI MELAKSANAKAN PEREKAMAN E-KTP SECARA MASSAL UNTUK MEMINJAMKAN 1 (SATU) SET PERALATAN E-KTP PER-KECAMATAN KEPADA 300 KAB/KOTA YANG SEDANG MELAKSANAKAN PEREKAMAN E-KTP SECARA MASSAL DI TAHUN 2012, UTAMANYA DI PROVINSI JAWA TENGAH YANG JUMLAH PENDUDUKNYA CUKUP BESAR

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 471.13/2076/SJ TANGGAL 31 MEI 2012Lanjutan VI. PELAYANAN REGULER E-KTP PADA TAHUN 201210

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI11VII. PENUTUPDemikian hal-hal penting yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan taufik an hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam bekerja untuk Negara, Pemerintah, Nusa dan Bangsa 11Terima Kasih