Patricia G. TalakuaK111 09 284

Tugas Manajemen Strategi Rumah SakitPendahuluanDalam penulisan ini saya mengacu pada

RPJMD : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013

Renstra : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi DIY, Nomor : 050/1687/I.3, Tentang Rencana Strategis, Dinas Kesehatan Provinsi DIY,Tahun 2009 – 2013

Visi dan Misi : Mengacu pada visi dan misi dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 (halaman 64)

Isu - isu strategis : Mengacu pada isu stretegis bidang kesehatan (point 5) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 (halaman 51 s/d 52)

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi DIY, Nomor : 050/1687/I.3, Tentang Rencana Strategis, Dinas Kesehatan Provinsi DIY,Tahun 2009 – 2013(Bab IV/Isu-isu straegis),

Gambaran

1. RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pengertian

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian RPJMD adalah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RJPPD memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi. Batasan waktu penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Isi RPJMD menyangkut kesehatanPeraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013/BAB VI (STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR)

o Berdasarkan strategi Ada pada point l /strategi/BAB VI“ l. Pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan. ”

o Berdasarkan kebijakan t. Menumbuhkembangkan pola dan bentuk jaminan sosial kepada

masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.u. Menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kapasitas

dan aksesibilitas kesehatan.v. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin.w. Mengembangkan sistem surveilans, sistem informasi, manajemen

dan administrasi kesehatan.x. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan serta informasi

kesehatan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk perbaikan gizi dan kesehatan lingkungan serta yang mendukung pembangunan kesehatan.

y. Meningkatkan kualitas dan pemahaman SDM bidang kesehatan terhadap pelayanan yang berkualitas dan beretika.

z. Meningkatkan sumberdaya meliputi ketersediaan obat dan perbekalan, kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendidikan dan pelayanan, serta pengembangan asuransi.

aa. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan kesehatan.

bb. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh ibu, calon ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

cc. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit dan dampak bencana.

o Berdasarkan program g. Kesehatan

1) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Makanan2) Program Pelayanan Kesehatan.3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.5) Program Kesehatan Keluarga.6) Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin.7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.9) Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan.10) Program Pengembangan Manajemen Kesehatan.11) Program Sistem Informasi Kesehatan.

12) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1) Program Keluarga Berencana.2) Program Pelayanan Kontrasepsi.3) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/ AIDS.5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

o Berdasarkan indikator

Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

2. Renstra (Rencana Strategi)Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi DIY, Nomor : 050/1687/I.3, Tentang Rencana Strategis, Dinas Kesehatan Provinsi DIY,Tahun 2009 – 2013

Pengertian Bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan; DEFENISI LAINRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Isi renstra Berdasarkan visi

Berdasarkan misi

Tujuan dan Sasaran pokok tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan di Propinsi DIY secara berhasil guna dan berdaya guna, responsif terhadap kebutuhan dan hak masyarakat serta selaras dengan azas keadilan, melalui :

pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pemantapan fungsi administrasi didukung sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum kesehatan.

peningkatan akses, mutu serta keamanan pelayanan kesehatan. peningkatan mutu dan kesejahteraan SDM kesehatan.

sasaran

Berdasarkan strategi, kebijakan, program dan idikatorStrategi, kebijakan, program dan indikator selanjutnya ditetapkan dan dikembangkan lebih detail sesuai dengan sasaran yang terlampir di atas.

3. Misi yang berhubungan dengan kesehatanMengacu pada visi dan misi dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 (halaman 64)

Visi“Pemerintah Daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:1. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional,

humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.2. Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah

berbasis pariwisata yang didukung potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance.

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.Penjelasan:dari hal di atas, maka misi yang ada kaitannya dengan kesehatan adalah misi no 1 adapun misi no.4 juga masih memiliki keterkaitan dengan penerapan pelayanan kesehatan sebagai pelayanan umum.

4. Isu Isu strategis terkait hal di atasBidang Kesehatan RPJMD(dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013 (halaman 51 s/d 52)

a. Peluang1. Ketersediaan prasarana sarana, dan sumberdaya kesehatan memadai.2. Sarana transportasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.3. Upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, polindes, desa

siaga, poskestren, dan lain-lain telah berkembang dan berjalan dengan baik.4. Ketersediaan balai pelatihan kesehatan yang telah berstandar ISO 9001:2000.5. DIY sebagai pusat pendidikan termasuk sebagai rujukan dalam pendidikan,

pelatihan dan konsultasi kesehatan.6. Peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan

pembiayaan kesehatan berkembang

b. Tantangan1. Tiga beban ganda penyakit di DIY yaitu masih tingginya penyakit menular,

munculnya, penyakit tidak menular sebagai pembunuh tertinggi serta munculnya penyakit - penyakit baru berpotensi wabah.

2. Meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kesehatan masyarakat3. Kesadaran masyrakat untuk berperilaku bersih dan sehat masih relatif rendah4. Belum meratanya SDM dan sarana pelayanan kesehatan5. Belum maksimalnya peranserta dan kemitraan LSM, lembaga pendidikan,

organisasi sosial kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kesehatan.

6. Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemnafaatan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan kesehatan.

c. Isu strategis

1. Derajat kesehatana. Keseteraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilayah di Asia

Tenggarab. Permasalahn kesehatan ibu di DIYc. Permasalahan status gizi balita di DIYd. Peningkatan kematian akibat penyakit tidak menular di DIYe. Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di DIY masih tinggi.

2. Aksesibilitas dan Mutu Pelayanana. Mutu pelayanan kesehatanb. Sinergisme dan harmonisasi pembangunan kesehatanc. Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatand. Pembiyaan kesehatan pemerintah untuk kesehatan masih rendahe. Kemandirian dan peranserta masyrakat masih belum optimal

3. DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan

Isu – isu strategis dalam renstra Dinkes

Dalam renstra yang disusun oleh Dinkes (Bab IV/Isu-isu straegis), maka analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Propinsi DIY serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan propinsi DIY adalah sebagai berikut (dengan pembahasan dan pokok pembahasan yang lebih rinci) :

4. 1 Derajad Kesehatan

4.2 Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan

4.3 Tujuan / Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

ANALISIS

Keterkaitan RPJMD, Renstra, Misi dan Isu Strategis

1. Analisis RPJMDRPJMD DIY berkaitan dengan bidang kesehatan pada pemaparan di atas memuat strategi yaitu adanya ” pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan “ jika kita lihat lebih detail maka penyusunan strategi ini disesuaikan dengan misi pertama dalam RPJMD tersebut yaitu “ Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung” selanjutnya dari strategi tersebut disusunlah berbagai kebijakan (10 kebijakan) menyangkut kesehatan yang secara garis besar mencakup peningkatan SDM dan fasilitas kesehatan serta masyarakat. Dari hal tersebut selanjutnya disusunlah dua program besar, yaitu: program ‘kesehatan’ serta program ‘Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera’ dimana dalam RPJMD ini dipaparkan berbagai subprogram mencakup 2 program tersebut.Selanjutnya untuk mampu mengukur keberhasilan program maka dirumuskanlah berbagai indikator dan target pencapaiannya dari tahun 2009 hingga tahun 2013, dengan 10 indikator terkait masalah kesehatan.

2. Analisis Renstra Dinkesrenstra dimaksudkan sebagai suatu dokumen berisi perencanaan indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakanmaka renstra Dinkes, yang mana mencakaup VISI

Visi menjadikan provinsi DIY sebagai :1. Provinsi dengan status kesehatan masyarakat tinggi sejajar dengan negara Asia Tenggara2. Pusat upaya yankes bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat3. pusat pendidikan,pelatihan dan konsultasi kesehatan di Indonesia. Analisis KeterkaitanKita dapat melihat dalam hal ini adanya kesesuaian antara strategi PRMJD (poin L. “pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan”) dengan visi yang dirumuskan oleh Dinkes.

MISI

Dalam renstra Dinkes maka terdapat 5 misi utama yaitu: 1. mencegah peningkatan penyakit dan masalah kesehatan, 2. menyediakan yankes secara merata, 3. meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat , 4.meninktakan mutu yankes pemerintah dan swasta, 5.meninkatkan mutu pendidikan, pelatihan nakes serta penelitian kesehatan.Analisis KeterkaitanMenurut penulis dari 5 misi yang dirumuskan leh Dinkes di atas kita dapat melihat adanya kesesuaian anatra misi tersebut dengan visi yang ditetapkan, jika kita tarik benang merh dengan RPJMD, maka diperoleh keterkaitan antara misi dinkes dengan misi dari RPJMD yaitu “ Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung “

TUJUAN dan SASARAN POKOKada 3 tujuan utama dari Dinkes yaitu: 1. pembinaan pelaksanaan dan pemntapan fungsi administrasi didukung oleh IPTEK dan hukum kesehatan, 2. peninkatan akses, mutu dan keamanan yankes, 3. peningkatan mutu dan kesejahteraan SDM kesehatan.Analisis KeterkaitanDari tujuan tersebut ditatapkan pula 14 sasaran utama dan target pencapaiannya dari tahun 2009 s/d 2013, sasaran utama yang ditampilkan oleh Dinkes secara mendetail memuat indikator yang ditampilkan dalam RPJMD Provinsi DIY. selanjutnya sasaran ini dikembangkan menjadi berbagai program dan indikator pengukurannya.

3. Analisis misi RPJMD dan renstra DinkesMisi dalam RPJMD yang berkaitan dengan kesehatan ada pada misi no.1 “Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung” dan no.4 “Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.” Analisis KeterkaitanDari misi RPJMD ini kita dapat melihat bagaimana misi ini menjadi landasan bagi Dinkes untuk mewujudkan renstra. Dapat kita lihat bahwa tujuan pengembangan SDM mencakup kesehatan, kemudian pada point ke-4 dirumuskan kembali mengenai pelayanan publik inilah yang menjadi landasan Dinkes dalam penyusunan renstra yang mencakup peningkatan pelayanan kesehatan itu sendiri

4. Analisis Isu strategis RPJMD dan Isu strategis DinkesDalam isu strategis yang diangkat dalam RPJMD maka dalam bidang kesehatan dibahas mengenai: peluang, tantangan dan isu strategis. Isu strategis dalam RPJMD terdiri dari 3 isu utama, yaitu: 1. Derajat kesehatan, 2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan, 3. DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.Sedangkan isu strategis yang diangakt oleh Dinkes sangat sinergis dengan isu strategis yang diangkat dalam RPJM (isu strategis Dinkes mengikuti RPJMD). ANALISIS KETERKAITAN

Dari hal di atas kita dapat melihat bahwa isu isu strategis yang diangkat oleh RPJMD yang membahas mengenai kesehatan diadopsi oleh Dinkes, dimana selanjutnya dinkes membahasnya menjadi lebih rinci.

5. Keterkaitan a. keterkaitan RPJMD dengan renstra

RPJMD sebagai dokumen rencana pembangunan jangka menengah (untuk periode 5 tahun) merupakan suatu penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sedangkan renstra (dalam hal ini Renstra Dinkes) merupakan dokumen indikatif memuat program program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakanoleh Dinkes. Dalam RPJMD djelasakan antara “Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)” dimana dijelskan bahwa renstra SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis lima tahunan dari RPJMD. dijelaskan pula bahwa RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan renstra dinkes ini.Dari analisis di atas kita dapat melihat bahwa penyususnan renstra Dinkes betu betul dilandaskan pada RPJMD. Dalam RPJMD misi pertama yaitu “Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung” menjadi landasan penyusunan visi dalam renstra Dinkes. Sedangkan strategi PRMJD pada poin L. “pemasaran pelayanan dan pendidikan kesehatan”juga menjadi landasan bagi penyusunan visi dan misi Dinkes.

b. keterkaitan renstra dengan misiRencana strategi dari Dinkes seperi dijelaskan pada pemaparan sebelumnya memiliki ketrkaitan dengan misi RPJMD dan misi RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Dinkes. Dalam kaitannya dengan misi RPJMD maka misi yang dilandaskan oleh Dinkes adalah misi 1 dan misi ke-4, yaitu Misi 1: Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas,

profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhungprogram yang ditetapkan dalam bidang kesehatan “program kesehatan” dan program “Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera”

Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik program yang ditetapkan dalam bidang kesehatan adalah “Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya” serta “Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.”. Kedua misi RPJMD inilah yang menjadi landasan yang dikembangkan oleh Dinkes dalam penyusunan tujuan serta sasaran pencapaian.

Dalam keterkaitan antara misi RPJMD dengan renstra yang disusun oleh Dinkes, misi 1 dan misi ke-4 RPJMD juga digunakan sebagai landasan dalam merumuskan visi 1 dan visi ke-3 Dinkes yaitu “ Visi 1 Dinkes: menjadikan status kesehatan DIY sejajar dengan negara Asia

Tenggara lainnya berkaitan dengan misi 1 RPJMD Pembahasan : Visi Dinkes ini sesuai dengan misi pertama RPJMD, dimana

jika kita analisis dengan mengembangkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, profesional, human, beretika dan berbudaya maka status kesehatan DIY akan terus meningkat, peningkatan ini jika terus dikontrol dan dikembangkan maka akan mampu disejajarkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang telah lebih dahulu unggul dibidang kesehatan

Visi 3 Dinkes : menjadi pusat pendidikan,pelatihan dan konsultasi kesehatan berkaitan dengan misi 4 RPJMD.

Pembahasan: Visi Dinkes ini sesuai dengan misi ke-4 RPJMD, dimana jika kita anlisis dengan melakukan pengembangan pada sarana prsaran dan program program untuk peningkatan puskesmas dan berbagai rumah sakit maka visi dikes agar DIY menjadi pusat pendidikan, pelatihan dan konsultasi kesehatan dapat terwujud. Pengembangan SDM yang ditunjang oleh kesiapan saran/prasaran akan membantu peningkatan dalam pelaksanaan peneltian, pendidikan dan konsultasi. Kesiapan dan kelengkapan sarana prasarana mampu menjadi suatu daya tarik dan kebutuhan sehingga orang akan datang ke DIY untuk melakukan konsultasi kesehatan maupun pelayanan kesehatan lainnya.

c. keterkaitan misi dengan isu strtegisJika kita melihat dari pemaparan gamabaran umum di depan, maka kita dapat melihat sinergisme antara isu strategis yang diangkat dalam RPJMD dan isu strategis yang diangkat oleh Dinkes. Dinkes mengadopsi dan mengembangkan isu isu strtegis yang sama dengan isu yang diangkat dalam RPJMD. Untuk mencapai apa yang menajdi misi di atas, yaitu : 2 misi utama RPJMD (misi terkait bidang kesehatan) dan 5 misi Dinkes sendiri yaitu: : 1. mencegah peningkatan penyakit dan masalah kesehatan, 2. menyediakan yankes secara merata, 3. meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat , 4.meninktakan mutu yankes pemerintah dan swasta, 5.meninkatkan mutu pendidikan, pelatihan nakes serta penelitian kesehatan.Maka kita perlu melihat apa yang menjadi isu strategis saat ini, hal ini untuk melihat kondisi kit, apa yang telah kita capai dan apa yang ingin kita capai selanjutnya. Isu strategis dalam hal ini membantu kita melihat peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan perkembangan.PEMBAHASAN:Keterkaitan isu strategis bidang kesehatan (dalam RPJMD)1. Derajat Kesehatan

a. Kesetaraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilaya di Asia Tenggara

b. Permasalahan kesehatan ibu di DIY

c. Permasalahn status Gizi Balita DIYd. Peningkatan kematian akibat penyakit tidak menular di DIYe. Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di DIY masih tinggiANALISIS: Dari hasil perumusan dan panatauan pada isu isu strategis ini maka kita dapat menetapkan renstra, termasuk dalam hal ini adalah misi. Isu mengenai derajat kesehatan ini menjadi landasan Dinkes dalam merumuskan misi 1 dan 2 yaitu mencegah penyakit dan masalah kesehatan serta penyediaan yankes secara merata. Analisis yang tajam pada isu isu ini membantu Dinkes mengambil langkah awal yang sesuai, sehingga selanjutnya dalam perumusan tujuan bahkan kegiatan akan berjalan beriringan.Sedangkan jika dihubungkan dengan misi RPJMD (secara umum), maka isu ini memiliki keterkaitan dengan misi 1 RPJMD, yaitu Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, profesional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung. Ini berarti misi yang dirumuskan dalam RPJMD telah mampu mengakomodir seluruh aspek (baik kesehatan, pertanian, perekonomian, dll)

2. Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatana. Mutu pelayanan kesehatanb. Sinergisme dan harmonisasi pembangunan kesehatanc. Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatand. Pembiayaan kesehatan pemerintah untuk kesehatan masih rendahe. Kemandirian dan peranserta masyarkat masih belum optimalANALISIS:Jika dihubungkan dengan misi Dinkes maka isu strategis ke-2 ini berkaitan dengan misi ke-2,3 dan 4, yaitu : “menyediakan yankes secara merata, meningkatkan pembiayaan kesehatan yang cukup untuk peningkatan status kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta”. Misi ini telah mampu menganalisis isu strategis diatas yang berkaitan denagn akses dan mutu.

3. DIY sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatanANALISIS:Kita dapat melihat sinergisme anatara isu strategis ke-3 ini dengan misi ke-5 yang dirumuskan Dinkes “peningkatan mutu pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan serta penelitian”. Ini berarti dalam penyusunan misi, Dinkes mengamati isu-isu strategis apa saja yang diangkat dalam RPJMD. Hal ini seperti kita lihat dapat membantu dalam perencanaan selanjutnya(seperti: perumusan tujuan, saran, program dan kegiatan).

6. Benang Merah Antara RPJMD, Renstra, Misi Dan Isu Strtegis RPJMD adalah suatu kerangka besar yang menjadi landasan bagi

berbagai renstra SKPD (baik DINKES maupun Dinas lainnya).

kegiatann

VISI

RENSTRA

MISI

ISU ISUSTRATEGIS

Renstra adalah suatu bentuk sistematika (rencana teknis) 5 tahunan yang berlandaskan RPJMD. Memaparkan bentuk perencanaan dari pelaksanaan dalam RPJMD

Misi menjadi suatu bentuk landasan ketetapan ketetapan dari penyusunan kegiatan, program, sasaran dan tujuan. Yang dirumuskan dengan berlandaskan akan visi yang telah ditetapkan. Dimana visi tiap SKPD bersinergisme dengan visi RPJMD.

Isu strtegis adalah suatu landasan yang harus dipertimbangkan dalam perumusan visi dan misi (serta renstra secara keseluruhan). Isu strategis mampu menjadi acuan dalm pencapaian harapan yang memaparkan mengenai suatu keadaan yang akan dihadapi

7. Kerangka Pikir

TUGAS TAMBAHAN1. BPJS

Dalam UU ini mengatur kewajiban negara untuk memberi lima jaminan dasar bagi rakyat. untuk melaksanakan hal tersebut UU ini akan di bagi menjadi dua tahapan yaitu : BPJS I akan mengatur tentang jaminan kesehatan dan PT Askes nantinya akan di jadikan sebuah badan hukum baru yang bersifat nirlaba. Selain itu ada BPJS II yang akan mengatur tentang kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan tunjangan hari tua. untuk melaksanakan itu nantinya akan di berikan kepada tiga BUMN, yakni Jamsostek, ASABRI dan Taspen. untuk BPJS I akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS II badan hukumnya dibentuk pada 1 Januari 2014 dan selambat-lambatnya pada Juli 2015

2. Undang-undang Pelayanan PublikUndang –undang pelayanan publik tercaku dalam Undang undang no. 25 NOMOR 25, TAHUN 2009, TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan,

maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;

f. peran serta masyarakat;g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; danh. sanksi.

3. Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy (BOS), yang ditulis oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne adalah bagian dari proses strategi bisnis. Dari segi definisi BOS adalah strategi bisnis yang menerapkan penguasaan ruang pasar yang tidak diperebutkan (uncontested market space) sehingga membuat persaingan menjadi tidak relevan. Pasar yang tidak diperebutkan tersebut dianalogikan sebagai Blue Ocean (Samudera Biru) dimana suatu organisasi bermain sendirian tanpa ada pesaing. Sebaliknya kondisi dimana ruang pasar saling diperebutkan oleh berbagai pihak dengan cara apapun seakan-akan sampai berdarah-darah, maka kondisi ini dianalogikan sebagai Red Ocean atau Samudera Merah.

Analisa Blue Ocean Strategy Menentukan business strategy dalam lingkungan yang sarat perubahan harus menciptakan inovasi yang harus mempertimbangkan tiga hal: who, what dan how . Who adalah siapa, yaitu sasaran segmentasi yang sesungguhnya ingin di capai, What adalah value apa yang akan diberikan dengan inovasi tersebut, dan How adalah bagaimana caranya menciptakan inovasi tersebut. Blue Ocean Strategy (BOS) adalah sebuah proses management strategic yang mampu mengubah paradigma pelaku bisnis dalam menghadapi persaingan. BOS adalah mengenai bagaimana menguasai ruang pasar yang tidak diperebutkan sehingga dengan demikian persaingan menjadi tidak relevan. Pasar yang bebas dari kompetisi ini disebut sebagai Blue Ocean atau samudera biru sementara yang sarat dengan persaingan adalah Red Ocean.

Kajian ini menitikberatkan pada Blue Ocean Strategy karena strategi ini menyeimbangkan value antara customer dan keuntungan perusahaan yang diakomodasi dalam strategi bisnis. Yang ingin ditekankan adalah apa yang dibutuhkan oleh industri penyiaran adalah inovasi yang menciptakan value, bukan inovasi saja dan keluar dari persaingan tetapi lebih dari itu, bagaimana menciptakan value bagi konsumen industri ini yang tidak didapatkan dari pesaing. Selain itu juga untuk mempertimbangkan keberlangsungan bisnis penyiaran dalam jangka panjang, inovasi dan value yang diciptakan harus mempertimbangkan faktor economic dan provitable. Artinya pelaku bisnis harus sangat mempertimbangkan inovasi yang dilakukan yaitu berapa biaya yang di keluarkan harus feasible secara ekonomis dan mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang. Berikut ini gambar yang menjelaskan hubungan antara inovasi dan tingkat permintaan. Analisa Blue Ocean Strategy Menentukan business strategy dalam lingkungan yang sarat perubahan harus menciptakan inovasi yang harus mempertimbangkan tiga hal: who, what dan how

1. Menciptakan ruang pasar baru2. Membuat kompetisi menjadi tidak relevan3. Menciptakan dan menjangkau demand baru

Pendekatan yang sistematis yang dirancang oleh Kim dan Mauborgne dalam membuat Blue Ocean Strategy secara garis besar terdiri dari enam prinsip strategi yang terkelompok dalam dua prinsip yaitu Prinsip Perumusan dan Prinsip Pelaksanaan.Prinsip Perumusan1. Merekonstruksi batasan-batasan pasar. Caranya dengan melakukan kerangka kerja “six path” yaitu:

a. Mencermati industri-industri alternatif.b. Mencermati kelompok-kelompok strategis dalam industri.

c. Mencermati rantai pembeli.d. Mencermati Penawaran Produk dan Jasa Pelengkap.e. Mencermati daya tarik emosional atau fungsional bagi pembeli.f. Mencermati waktu.g. Fokus pada gambaran besar bukan pada angka.

2. Menjangkau melampaui permintaan yang ada.3. Melakukan rangkaian strategis dengan tepat dengan melakukan urutan sebagai berikut:

a. Utilitas, sejauh mana produk memiliki utilitas atau kemanfaatan bagi konsumennya.b. Harga. Yaitu menerapkan harga strategis yang tepat sehingga menarik massa pembeli sehingga mereka mempunyai kemampuan membeli produk yang ditawarkan.c. Biaya. Apakah perusahaan bisa mencapai biaya sasaran sehingga perusahaan bisa mendapatakan keuntungan pada level harga yang strategis.d. Pengadopsian. Apakah ada rintangan atau hambatan dalam pengadopsian ide.

Prinsip Eksekusi atau Pelaksanaan 1. Mengatasi hambatan-hambatan utama dalam organisasi.2. Mengintegrasikan Eksekusi ke dalam Strategi. Organisasi harus mengintegrasikan eksekusi ke dalam strategi sejak awal. (Sumber:Rusidi, blog wordpress, Blue ocean Strategy)

4. Perbedaan Tujuan dan sasaranPerumusan tujuan (goals) dan sasaran (objectives) merupakan salah satu tahap dalam siklus perencanaan. Dalam siklus perencanaan, tujuan perencanaan dirumuskan lebih dulu, dan kemudian rencana dikembangkan berdasar tujuan tersebut. Karakter hubungan yang pertama menunjukkan bahwa "tujuan" bersifat luas dan umum (broad and general), sedangkan "sasaran" bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan. Karakteristik ini terjadi karena: (1) biasanya tujuan dibuat atau dirumuskan oleh para "politisi", dan (2) sasaran dibuat rinci dan terukur dalam arti dapat untuk mengukur ketercapaian tujuan (yang penting untuk keperluan pengarahan implementasi dan pengendalian). Agar lebih jelas, di bawah ini disajikan dua contoh hubungan tujuan dan sasaran.

5. Key Performance IndicatorKPI (singkatan bahasa Inggris: key performance indicators), atau indikator

kinerja utama (IKU) dalam bahasa Indonesia, adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. KPI digunakan dalam intelijen bisnis untuk menilai keadaan kini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan, dan kepuasan. KPI umumnya dikaitkan dengan strategi organisasi yang contohnya diterapkan oleh teknik-teknik seperti kartu skor berimbang (BSC, balanced scorecard).

KPI berbeda tergantung sifat dan strategi organisasi. KPI merupakan bagian kunci suatu sasaran terukur yang terdiri dari arahan, KPI, tolok ukur, target, serta kerangka waktu. Sebagai contoh: "meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan dari 10 ribu ke 15 ribu rupiah pada akhir tahun 2008". Dalam contoh ini, 'pendapatan rata-rata per pelanggan' adalah suatu KPI. (Sumber : Wikipedia)

6. Teori Balanced Score Card dan PerkembangannyaPengertian Balanced Score Card menurut Atkinson, Banker, Kaplan dan Young (1997) dalam buku Manajemen, Accounting, Balanced Score Card

“SCORECARD” adalah Kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan.

Balanced Scorecard pertama kali diperkenalkan di USA yang pada awalnya ditujukan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus pada aspek keuangan. Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG di USA yang diketuai oleh David P. Norton, mensponsori studi tentang “Pengukuran kinerja dalam organisasi masa depan”, studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu ukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja eksekutif di masa depan, diperlukan suatu ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif, agar keberhasilan keuangan yang diwujudkan perusahaan bersifat sustainable (jangka panjang). Kinerja keuangan yang dihasilkan eksekutif harus merupakan akibat dari pelaksanaan proses bisnis intern yang produktif dan, cost effective serta pembangunan personil yang produktif dan berkomitmen. Empat perspektif tersebut adalah :

Penjelasan perspektif1. Perspektif Finansial / Keuangan:Perspektif keuangan menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan mrupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan2 yang ada dalam tiga perspektif lainnya (Customer, Int.Bis.Process, Learning & Growth)

Sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing2 tahap dalam siklus bisnis yaitu: Growth (tumbuh berkembang), Sustain (bertahan), Harvest (panen) 2. Perspektif Pelanggan (Customer) :- Kelompok Inti : pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan - Kelompok penunjang : atribut atribut produk ( fungsi,harga dan mutu), hubungan dengan pelanggan, dan citra serta reputasi perusahaan/organisasi beserta produk-produknya.3. Perspektif Proses Bisnis Internal :Proses bisnis internal mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth):Mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya, dengan memperhatikan faktor:- Kepuasan karyawan : Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan, akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif serta dukungan dari atasan - Kemampuan sistem informasi : informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut.

Setelah keberhasilan penerapan Balanced Scorecard sebagai perluasan pengukuran kinerja eksekutif, Balaced Scorecard kemudian diterapkan pada tahap manajemen yang lebih strategik sebelum penilaian kinerja. Pada tahun 1996 Kaplan dan Norton kembali membuat artikel di Harvard Business Review dengan judul “Using the Balanced Scorecard as Strategic Management System” (Edisi Januari 1996) artikel ini mendorong penulisan artikel lain dalam Journal of Cost Management berjudul “Why does a Business Need a Balanced Scorecard ?”(Edisi Mei 1997) dan artikel lain seperti yang diterbitkan di Harvard Business Review dengan judul “Having Trouble With Your Strateg ? Then Map It“ (Edisi September 2000). Balanced Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan impelementasi konsep tersebut. Pada tahun 2000 telah menjadi inti sistem manajemen strategik, tak hanya eksekutif, namun bagi seluruh karyawan perusahaan terutama dalam perusahaan yang telah memanfaatkan secara intensif teknologi informasi dalam bisnisnya.(Sumber: Esteban Chang, Blog, all about akuntansi)

REFERENSI

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2013

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi DIY, Nomor : 050/1687/I.3, Tentang Rencana Strategis, Dinas Kesehatan Provinsi DIY,Tahun 2009 – 2013

USAID, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Kesehatan, Local Governance Support Program Participatory Planning Team, December 2008