Upload
truongthuy
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
i
LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2013
NOMOR : LAP- 19/PW29/1/2014
TANGGAL : 29 JANUARI 2014
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
ii
I khitisar Eksekutif
Salah satu prinsip dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik
adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari
amanah atau mandat yang diterima suatu organisasi. Dengan landasan
pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 ini disusun berdasarkan
capaian kinerja dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selama tahun 2013 yang merupakan pelaksanaan dari amanah/mandat yang
diterima. Selain untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang
mensyaratkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun suatu laporan
akuntabilitas, maka laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam
melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka memperoleh umpan
balik untuk perbaikan peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2013 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan dalam bidang tugas yang diembannya.
Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada Tahun 2013 tersebar pada delapan sasaran strategis yaitu:
1. Sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95%
LKPD” dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 198,06%. Hal
ini didukung diantaranya oleh kegiatan pendampingan penyusunan
laporan keuangan dan evaluasi penyerapan anggaran.
2. Sasaran strategis ”Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar
87,50%” dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 111,11%. Hal
ini didukung oleh kegiatan audit PNBP.
3. Sasaran strategis ”Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan
terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD” dengan rata-rata capaian
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
iii
indikator kinerja sebesar 100%. Hal ini didukung oleh kegiatan evaluasi
kinerja Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima.
4. Sasaran strategis ”Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L,
Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi menjadi 80%” dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar
137,63%. Hal ini didukung oleh kegiatan sosialisasi anti korupsi,
pemberian keterangan ahli, audit investigasi dan audit hambatan
kelancaran pembangunan.
5. Sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%
K/L/Pemda” dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100%.
Hal ini didukung oleh kegiatan diklat SPIP kepada K/L/Pemda dan
pendampingan dalam implementasi SPIP.
6. Sasaran strategis ”Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan intern
Pemerintah yang Profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda”
dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 111,11%. Hal ini
didukung oleh pengiriman pegawai Perwakilan BPKP untuk mengikuti
diklat penjenjangan jabatan dan substansi.
7. Sasaran strategis ”Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan
sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” dengan
rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 150,27%. Hal ini didukung
oleh kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan manajemen dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.
8. Sasaran strategis ”Terselenggaranya 1 Sistem Dukungan Pengambilan
Keputusan bagi pimpinan” dengan capaian indikator kinerja sebesar
111,11%.
Secara umum, faktor pendorong tercapainya target kinerja
sebagaimana tersebut di atas adalah makin meningkatnya kepercayaan
stakeholders untuk mendapatkan jasa konsultatif maupun asurans dari
BPKP baik yang disampaikan melalui permintaan penugasan Direktorat
Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) maupun yang disampaikan
langsung kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
iv
Prestasi capaian kinerja tersebut di atas akan menjadi catatan bagi
seluruh jajaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga
kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat
maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.
Pangkalpinang, 29 Januari 2014
Kepala Perwakilan
Ramli Midian Sihombing
NIP 19590425 198612 1 001
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
v
D aftar Isi
Halaman HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .................................................................................................. vii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi .................................... 2
B. Aspek Strategis Organisasi .............................................................. 4
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ....................................... 5
D. Struktur Organisasi ......................................................................... 8
E. Sistematika Penyajian ...................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... 13
A. Perencanaan Strategis 2012-2014 ................................................... 13
1. Pernyataan Visi ..................................................................... 14
2. Pernyataan Misi ..................................................................... 21
3. Tujuan Strategis .................................................................... 22
4. Indikator Kinerja Utama ........................................................ 24
5. Program dan Kegiatan ........................................................... 27
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013........................................................ 30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 32
A. Capaian Kinerja ............................................................................... 32
B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................. 34
C. Informasi Tambahan atas Capaian Kinerja Tahun 2013 ................. 72
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
vi
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 75
A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...................................................................................... 75
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP .................................................................................. 76
D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP ............................................................................................... 76
E. Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan .......................................... 77
TIM PENYUSUN ................................................................................................. 79
LAMPIRAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
vii
D aftar Lampiran
Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran 3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
viii
D aftar Tabel
Tabel 1.1 Mutasi SDM selama Tahun 2013
Tabel 1.2 Mutasi Tambah/Masuk SDM selama Tahun 2013
Tabel 1.3 Mutasi Kurang/Keluar SDM selama Tahun 2013
Tabel 1.4 Komposisi SDM Menurut Jabatan dan Peran
Tabel 1.5 Pejabat Struktural di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 1.6 Komposisi SDM menurut Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1 Tujuan Strategis Berdasarkan Misi
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.3 Kegiatan Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 2.4 Kegiatan Generik Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.1.1
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang Perekonomian Tahun 2013
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Tahun 2013
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Output Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Tahun 2013
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Output Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Tahun 2013
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Output Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Tahun 2013
Tabel 3.9 Daftar Opini LHP PHLN Tahun 2013
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Tahun 2013
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
ix
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Perekonomian Tahun 2013
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian Tahun 2013
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD Tahun 2013
Tabel 3.19 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.1.2
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Tahun 2013
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan
Negara Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Tahun 2013
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Tabel 3.25 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.2.1
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Tahun 2013
Tabel 3.28 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.3.1
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Tahun 2013
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi
FCP Tahun 2013
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Tahun 2013
Tabel 3.32 Realisasi Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
x
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Laporan Hasil Audit Investigasi, PKKN, dan PKA atas Permintaan Instansi Penyidik Tahun 2013
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Tahun 2013
Tabel 3.35 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2.1.1
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Tabel 3.37 Realisasi Capaian Indikator Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Output Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tahun 2013
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Output Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2013
Tabel 3.40 Realisasi Anggaran DIPA Perwakilan BPKP Perprogram Tahun 2013
Tabel 3.41 Realisasi Anggaran DIPA Perwakilan BPKP Perjenis Belanja Tahun 2013
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
xi
D aftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gambar 2.1 Model Rencana Strategis
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
1
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
Terwujudnya suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance)
merupakan harapan semua pihak. Upaya untuk mewujudkan good
governance tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa
setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan
mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen
berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk
menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah,
terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Denganmenerapkan Sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah
tentunya akan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement), serta
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).
II
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
2
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
pogram dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013
dan juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun-tahun yang
akan datang.
A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi
Sesuai dengan Pasal 52, 53, dan 54 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non-Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas
Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan
dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan,
dan rumah tangga.
Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai
kewenangan:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
3
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan
supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu:
a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat
penimbunan, dan sebagainya;
b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya,
hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya
yang diperlukan dalam pengawasan;
c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-
lain;
d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik
hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.
Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKP tersebut di atas,
berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir
diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013, Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah instansi vertikal BPKP di
daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP
mempunyai tugas menyelenggarakan tugas BPKP di daerah, berdasarkan
kebijakan pengawasan yang telah digariskan Kepala BPKP.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
4
Fungsi BPKP sebagaimana tersebut di atas saat ini telah diperluas
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008
tanggal 28 Agustus 2008. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada
Presiden seperti dinyatakan dalam Pasal 49 PP tersebut, BPKP berperan
mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan negara melalui fungsiPengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam
pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau
pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga, provinsi,
atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan;
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus
dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan
kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi
kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya;
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden:
a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum
disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4);
b. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
B. Aspek Strategis Organisasi
Semangat reformasi telah mendorong BPKP untuk melakukan
reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka mendukung
terwujudnya tuntutan masyarakat agar Pemerintah memberikan perhatian
yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
5
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan dan
pembangunan merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus
ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyelenggaraan
tata pemerintahaan yang baik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas
pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai
tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai aparat pengawasan intern
pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga
memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi
daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka
mewujudkan good governance dan good coorporate governance, optimalisasi
penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN.
Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang
dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha
berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan
daerah.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti yang
dinyatakan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun
2008, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan
mendukung akuntabilitas Presiden di daerah dalam rangka pelaksanaan
pengelolaan keuangan negara/daerah melalui fungsi pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah.
Untuk mendukung perannya tersebut sebagaimana yang
diamanatkan oleh BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
6
negara/daerah sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
a. Audit Keuangan Pinjaman Luar Negeri (loan);
b. Audit Kinerja;
c. Audit Operasional;
d. Audit Operasional Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
e. Verifikasi dan Validasi Tagihan dan Piutang pada Instansi Vertikal;
f. Evaluasi Program;
g. Evaluasi Penyerapan Anggaran;
h. Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Laporan Keuangan Instansi
Pemerintah;
i. Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Negara;
j. Penugasan atas Permintaan UKP4 dan KPK;
k. Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Instansi Vertikal.
2. Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
a. Audit Kinerja;
b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah;
c. Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah;
d. Evaluasi Penyerapan Anggaran;
e. Monitoring Dana Alokasi Khusus;
f. Pendampingan Penyusunan RPJMD, Renstra, Tapkin dan LAKIP
Pemda;
g. Sosialisasi Good Governance di Pemda;
h. Manajemen Risiko Sektor Publik;
i. Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD);
j. Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemda;
k. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah;
l. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah;
m. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
n. Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan SPIP Pemerintah Daerah.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
7
3. Kegiatan Akuntan Negara
a. Audit Keuangan;
b. Audit Kinerja BUMD;
c. Asistensi Good Corporate Governance pada BUMN/D;
d. Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
e. Asistensi Penyusunan Corporate Plan (CP);
f. Asistensi Manajemen Asset BUMD;
g. Asistensi Key Performance Indicator/Balance Scorecard;
h. Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Badan Layanan Umum RSUD;
i. Asistensi Pengembangan Manajemen Risiko;
j. Bimbingan Teknis Pengembangan Pengendalian Intern Berbasis
COSO;
k. Asistensi dan Pendampingan Penerapan SAK ETAP pada PDAM.
4. Kegiatan Pengawasan Investigasi
a. Pemeriksaan Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan
adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan
penyimpangan lain;
b. Pemberantasan KKN;
c. Membantu pemerintah memerangi KKN dengan membentuk gugus
tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensic;
d. Membantu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
e. Pemberian Keterangan Ahli;
f. Bantuan Tenaga Auditor;
g. Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan KPK;
h. Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Program Anti
Korupsi/Fraud Control Plan (FCP);
i. Bimbingan Teknis Audit Investigasi bagi APIP;
j. Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP);
k. Sosialisasi Wilayah Tertib Administrasi/Zona Integritas menuju
wilayah bebas korupsi.
5. Peningkatan Kapasitas SDM berupa pemberian bantuan tenaga
instruktur dan narasumber di bidang:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
8
a. Akuntansi;
b. Auditing;
c. Manajemen Pengawasan;
d. Manajemen Anggaran dan Perbendaharaan;
e. Pengadaan Barang dan Jasa;
f. Fasilitator Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor bagi para
Pejabat Fungsional Auditor.
6. Kegiatan Lainnya
a. Asistensi Tata Kelola APIP;
b. Penyelenggaraan Diklat SPIP bagi Instansi Vertikal dan Pemerintah
Daerah;
c. Konsultasi pengadaan barang dan jasa.
D. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh
seorang Kepala Perwakilan (Eselon II A). Kepala Perwakilan dibantu Kepala
Bagian Tata Usaha (Eselon III A) yang membawahi tiga Pejabat Eselon IV A
yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan, Kepala
Subbagian Keuangan, serta Kepala Subbagian Umum. Untuk kegiatan
teknis pengawasan, Kepala Perwakilan juga dibantu oleh empat orang
Koordinator Kelompok JFA setara Eselon III A untuk Bidang Pengawasan
Intansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang
Akuntan Negara, dan Bidang Investigasi. Selain pejabat struktural dan
koordinator kelompok JFA, terdapat juga Pejabat Fungsional Auditor (PFA),
Pejabat Fungsional Tertentu Lainnya, dan Pejabat Fungsional Umum (PFU).
Gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada struktur organisasi di
bawah ini.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
9
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Total jumlah SDM pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung per 31 Desember 2013 sebanyak 58 orang. Mutasi jumlah pegawai
sejak selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1.1 Mutasi SDM Selama Tahun 2013
Uraian Jumlah (Orang)
Jumlah SDM per 31 Desember 2012 48
Penambahan selama tahun 2013 (mutasi masuk) 14
Pengurangan selama tahun 2013 (4)
Jumlah SDM per 31 Desember 2013 58
Mutasi tambah/masuk pegawai ke Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 sebanyak empat belas
orang, terdiri dari:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
10
Tabel 1.2 Mutasi Tambah/Masuk SDM Selama Tahun 2013
Uraian Jumlah (Orang)
Pejabat Struktural 2
Pejabat Fungsional Auditor 10
Pejabat Fungsional Umum 2
Jumlah 14
Mutasi kurang/keluar pegawai dari Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 sebanyak empat orang,
terdiri dari:
Tabel 1.3 Mutasi Kurang/Keluar SDM Selama Tahun 2013
Uraian Jumlah (Orang)
Mutasi antar unit kerja BPKP lainnya 3
Dipekerjakan ke Pemerintah Daerah 1
Jumlah 4
Sesuai dengan fungsi/perannya, komposisi SDM tersebut di atas
dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1.4 Komposisi SDM Menurut Jabatan dan Peran
Uraian Jumlah (Orang)
Pejabat Struktural 5
Pejabat Fungsional Auditor 48
Pejabat Fungsional Umum 5
Jumlah 58
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
11
Pejabat struktural sebanyak lima orang terdiri dari:
Tabel 1.5 Pejabat Struktural Di Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Uraian Jumlah (Orang)
Kepala Perwakilan 1
Kepala Bagian Tata Usaha 1
Kepala Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan 1
Kepala Subbagian Keuangan 1
Kepala Subbagian Umum 1
Jumlah 5
Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan disajikan sebagai
berikut:
Tabel 1.6 Komposisi SDM Menurut Tingkat Pendidikan
Uraian Jumlah (Orang)
S2 3
SI/DIV 20
DIII 32
SLTA 3
Jumlah 58
E. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selama tahun 2013. Capaian kinerja (performance results) 2013 tersebut
diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2013 dan
Penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2013 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
12
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 disusun dalam masing-masing bab sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIP,
gambaran umum Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung,dan sistematika penyajian LAKIP 2013.
Bab II – Perencanan Strategis
Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 2012-2014 dan Rencana
Kerja dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2013.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh dari Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 sebagai
hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam
periode tersebut.
Bab IV – Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013 ini dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
13
PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN
PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA
A. Perencanaan Strategis 2012-2014
Perencanaan Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2012-
2014 untuk periode tiga tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan
tahun 2014. Dokumen Renstra Perwakilan BPKP merupakan penjabaran
dari visi, misi, tujuan, dan program BPKP Pusat dengan mengacu kepada
Kebijakan Pengawasan Nasional berdasarkan kondisi Perwakilan.
Penetapan periode Renstra selama tiga tahun ini disesuaikan dengan
saat mulai beroperasinya secara penuh Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2012 dan periode Renstra
BPKP Pusat dan RPJMN yang berakhir pada tahun 2014.
Perencanaan Strategis dimaksud merupakan rencana jangka panjang
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibuat secara
bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi.
Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan, baik
yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.
IIII
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
14
Adapun model rencana strategis adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Model Rencana Strategis
Uraian ringkas komponen Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014 adalah sebagai
berikut:
1. PERNYATAAN VISI
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk
terbitnya mandat sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan
jati dirinya sebagai APIP yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi
yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan
mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi
pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu
KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP PUSAT
PERNYATAAN VISI
PERNYATAAN MISI
PENETAPAN TUJUAN
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN:
1. PROGRAM
2. KEGIATAN
ANALISIS
LINGKUNGAN
ASUMSI-ASUMSI
FAKTOR PENENTU
KEBERHASILAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
15
pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan
akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang
dapat diberikan BPKP kepada shareholder/stakeholder-nya.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memberikan penekanan pada pemberian bantuan kepada pihak
manajemen pemerintah. Meskipun demikian, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam bekerja tetap mempertahankan
independensinya.
Independensi ini sangat tepat untuk menggambarkan Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai suatu aparat
pengawasan intern yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah modal
utama dalam hubungan antara prinsipal dengan agen. Sebagai salah
satu Kantor Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam pernyataan visinya mengacu dan mengelaborasi
visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya dituangkan
dalam pernyataan visi yang sudah disetujui oleh jajaran Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata
kunci, yaitu:
1. Auditor Presiden
2. Responsif
3. Interaktif
4. Terpercaya
5. Akuntabilitas Keuangan Negara
6. Berkualitas
Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan
VVIISSII
AAUUDDIITTOORR PPRREESSIIDDEENN YYAANNGG RREESSPPOONNSSIIFF,, IINNTTEERRAAKKTTIIFF,, DDAANN TTEERRPPEERRCCAAYYAA
UUNNTTUUKK MMEEWWUUJJUUDDKKAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKEEUUAANNGGAANN NNEEGGAARRAA YYAANNGG
BBEERRKKUUAALLIITTAASS
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
16
memberikanpemahaman yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas
dari masing-masingkata kunci tersebut adalah sebagai berikut:
Auditor Presiden
Frasa Auditor Presiden yang merupakan turunan dari visi BPKP
sebagai Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan artikulasi dan
kesan yang kuat bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern
pemerintah yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh
Presiden untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan
khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai
Auditor Presiden di daerah, Perwakilan BPKP merupakan mata dan
telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta,
data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem
peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena
itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP
adalah hal-hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan
berskala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan
keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama yang pro
growth, pro job,dan pro poor.
Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP
mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut
mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom
kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara dan
mampu memberikan rekomendasi yang applicable kepada pemerintah,
khususnya Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam kurun waktu
sepuluh sampai dengan tiga puluh tahun mendatang diharapkan
Perwakilan BPKP memberikan peran yang cukup signifikan dalam
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara/daerah yang berkualitas.
Dalam konteks tersebut, Perwakilan BPKP harus konsekuen untuk
meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama lebih ditekankan
kepada upaya penciptaan proses governance, manajemen risiko, dan
penerapan sistem pengendalian guna mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas, meskipun fungsi atestasi terhadap
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
17
asersi manajemen masih dapat dilakukan.
Ciri khas dari BPKP sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan yang membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang
lain adalah dimilikinya kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas
keuangan negara. Kompetensi inti ini sejalan dengan kewenangan
Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
Visi Perwakilan BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi
yang strategis untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan
prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap
semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan
pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan informasi yang
dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh Auditor Presiden
bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain
yang menciderai penegakan prinsip independensi.
Responsif
Responsif berarti cepat memberikan respon (tanggapan), tidak
masa bodoh, dan bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang
atau suatu peristiwa. Auditor Presiden yang responsif mengandung
makna bahwa dalam menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap
terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera
memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan.
Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam
menentukan langkah-langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam
mengamankan dan menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan
oleh Presiden. Dalam konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu
penugasan dari Presiden, justru dengan sistem peringatan dini yang
dimiliki oleh BPKP maka BPKP dapat segera menentukan langkah-
langkah pengawasan yang efektif secara mandiri untuk mengawal
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
18
kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan segera mengusulkan
titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk suksesnya
kebijakan nasional.
Interaktif
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua
arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan
sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti
bereaksi setelah adanya suatu kejadian, kemudian berkembang menjadi
proaktif yang mengedepankan inisiatif untuk bertindak namun masih
melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan kini bersifat interaktif yang
mengandung nuansa bahwa BPKP memperhatikan/mendengarkan
kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan pengertian tersebut maka
komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan
haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu,
Perwakilan BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang
efektif, menjalinkemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam
menjalankan perannya.
Selain itu, Perwakilan BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-
hasil pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan
oleh para pengguna/stakeholders. Sifat interaktif ini mendorong
perlunya kemampuan dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor
Perwakilan BPKP untuk berperan sebagai guru, expert, maupun tempat
bertanya yang dapat diandalkan di bidang pengawasan.
Terpercaya
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan
dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang
diberikan. Perwakilan BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai
Auditor Presiden yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP memiliki
integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi,
sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang
berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan harapan shareholders dan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
19
stakeholders.
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang
akuntabilitas keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada
pihak lain membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam
melakukan pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan
terhadap kinerja BPKP telah tumbuh yang terbukti dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai
SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP untuk melakukan
pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina SPIP.
Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan
banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi
sistem dan tata kelola pemerintahan.
Akuntabilitas Keuangan Negara
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan
keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Keuangan negara ini meliputi:
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
20
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.
Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki
lingkup yang luas, yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang
dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan
negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar
pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya,
namun yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil
(outcome) atas pengelolaan keuangan negara.
Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden
selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan
keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan.
Selanjutnya, kekuasaan tersebut:
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan
Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan;
b. Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya;
c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala
Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
21
mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan;
Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat
dikuasakan, namun akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada
Presiden. Akuntabilitas keuangan negara oleh Presiden ini meliputi
kewajiban seorang Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Presiden
di bidang keuangan negara kepada pihak yang memiliki hak atau
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas
keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan keputusan
atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi.
Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat
ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dandapat diterima
secara logis (reasonableness). BPKP sebagai Auditor Presiden berperan
membantu pengawasan dalam bidang keuangan negara agar
akuntabilitas Presiden dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia.
Berkualitas
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan
dengan tiga ciri yaituakuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini
berarti bahwapertanggungjawaban keuangan negara harus dapat
diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material
dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai
pihak terkait. Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas
mendukung akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara.
2. PERNYATAAN MISI
Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi
pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi.
Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah
diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
22
dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudiandiperbarui dengan
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non-Departemen. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung
akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).
Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah sebagai berikut:
3. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang telah
ditetapkan dan bersifat lebih operasional yang merupakan hasil akhir
yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam batas waktu satu sampai
dengan lima tahun. Masing-masing tujuan dirumuskan dengan
mempertimbangkan keseimbangan empat perspektif yaitu dari perspektif
MMIISSII
11.. MMEENNIINNGGKKAATTKKAANN PPEENNGGAAWWAASSAANN IINNTTEERRNN TTEERRHHAADDAAPP AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS
KKEEUUAANNGGAANN NNEEGGAARRAA YYAANNGG MMEENNDDUUKKUUNNGG TTAATTAA KKEEPPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN YYAANNGG
BBAAIIKK DDAANN BBEEBBAASS KKKKNN DDII PPRROOVVIINNSSII KKEEPPUULLAAUUAANN BBAANNGGKKAA BBEELLIITTUUNNGG;;
22.. MMEENNIINNGGKKAATTKKAANN EEFFEEKKTTIIVVIITTAASS PPEEMMBBIINNAAAANN SSIISSTTEEMM PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN
IINNTTEERRNN IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDII PPRROOVVIINNSSII KKEEPPUULLAAUUAANN BBAANNGGKKAA
BBEELLIITTUUNNGG;;
33.. MMEENNGGEEMMBBAANNGGKKAANN KKAAPPAASSIITTAASS PPEENNGGAAWWAASSAANN IINNTTEERRNN PPEEMMEERRIINNTTAAHH YYAANNGG
PPRROOFFEESSIIOONNAALL DDAANN KKOOMMPPEETTEENN DDII PPRROOVVIINNSSII KKEEPPUULLAAUUAANN BBAANNGGKKAA
BBEELLIITTUUNNGG;;
44.. MMEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAKKAANN SSIISSTTEEMM DDUUKKUUNNGGAANN PPEENNGGAAMMBBIILLAANN KKEEPPUUTTUUSSAANN
YYAANNGG AANNDDAALL BBAAGGII PPEEMMEERRIINNTTAAHH DDII PPRROOVVIINNSSII KKEEPPUULLAAUUAANN BBAANNGGKKAA
BBEELLIITTUUNNGG..
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
23
manfaat bagi pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna
jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki
enam tujuan yang dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan empat
perspektif dan berdasarkan misi, dengan uraian sebagai berikut:
a. Tujuan berdasarkan empat perspektif manfaat bagi stakeholders
Pengelompokan enam tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berdasarkan pendekatan perspektif manfaat adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas program pemerintah dan
kebendaharaan umum negara;
2. Meningkatnya tata kepemerintahan daerah yang baik;
3. Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus
kerugian keuangan negara;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah;
5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah
yang profesional dan kompeten;
6. Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan
Presiden/pemerintah.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
24
b. Tujuan berdasarkan misi
Pengelompokan enam tujuan berdasarkan misi adalah
sebagaimanaterlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Tujuan Strategis Berdasarkan Misi
Misi Tujuan Strategis
Misi 1:
Meningkatkan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan
negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas Program Pemerintah dan Kebendaharaan Umum Negara
1.2 Meningkatnya Tata Kepemerintahan daerah yang baik
1.3 Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus Kerugian Keuangan Negara
Misi 2:
Meningkatkan efektifitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
Misi 3:
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah
yang profesional dan kompeten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.1 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang profesional dan kompeten
Misi 4:
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan
keputusan yang andal bagi
pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.1 Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/pemerintah
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam
suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan,
dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi
kelima karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program
dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur
dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
25
diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan
indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan
program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2009, pencapaian indikator hasil (outcome)
merupakan tanggung jawab unit Eselon I sedangkan pencapaian
indikator keluaran (output) merupakan tanggung jawab unit Eselon II
atau unit Eselon III mandiri. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagai sebuah unit kerja Eselon II mandiri yang
merupakan perpanjangan tangan BPKP Pusat di daerah bertanggung
jawab atas pencapaian indikator-indikator output sebagai dukungan
terhadap pencapaian indikator outcome BPKP Pusat.
Indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tujuan 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
1.1.1.1 Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal
WDP
1.1.1.2 Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
1.1.1.3 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
1.1.1.4 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
1.1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
1.1.1.6 BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Sasaran Strategis 1.1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar
87,50%
1.1.2.1 Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
1.1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan
keputusan oleh Menteri Keuangan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
26
Tujuan 1.2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 1.2.1 : Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
1.2.1.1 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
1.2.1.2 BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Tujuan 1.3 : Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
1.3.1.1 Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
1.3.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)
1.3.1.3 Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
1.3.1.4 Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Tujuan 2.1 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%
K/L/Pemda
2.1.1.1 Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Tujuan 3.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten
Sasaran Strategis 3.1.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
3.1.1.1 Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang
dibutuhkan
3.1.1.2 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Sasaran Strategis 3.1.2 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%
3.1.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
3.1.2.2 Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP
3.1.2.3 Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
3.1.2.4 Indeks Efektivitas Pengelolaan aset
3.1.2.5 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan
Tujuan 4.1 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah
Sasaran Strategis 4.1.1 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
27
keputusan bagi pimpinan
4.1.1.1 Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan
terpaduyang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna
mencapaitujuan. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program
kerja PerwakilanBPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:
a. Memperhatikan kepentingan masing-masing kelompok/gugus tugas.
b. Memperhatikan Program Kerja BPKP Pusat.
c. Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
d. Memperhatikan skala prioritas yang menunjang visi dan misi.
Program Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2013 disusun dengan memperhatikan:
a. Tugas Pokok dan Fungsi
b. Visi dan Misi yang telah ditetapkan
c. Penetapan Kinerja tahun 2013
Program kerja yang dimaksud terdiri dari:
a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP;
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.
Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun
kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program, dimana
pada level kantor Perwakilan dilaksanakan oleh koordinator pengawasan
yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa
personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa. Koordinator pengawasan bersifat memberikan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
28
pelayanan eksternal dengan melaksanakan kegiatan teknis. Sedangkan
kegiatan generik dilaksanakan oleh koordinator administrasi
ketatausahaan yang bersifat memberikan pelayanan internal, yaitu
Subbagian Tata Usaha.
Kegiatan-kegiatan Teknis BPKP yang merupakan pelaksanaan
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
terdiri atas:
Tabel 2.3 Kegiatan Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Uraian Outcome Kegiatan Teknis
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian
a. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
b. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang Perekonomian
c. Pengawasan Atas Penerimaan Negara
Bidang Perekonomian
d. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian
e. Pengawasan Atas Proyek PHLN
f. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Bidang Perekonomian
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polsoskam
a. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
b. Pengawasan BUN Bidang Polsoskam
c. Pengawasan Atas Permintaan Presiden
Bidang Polsoskam
d. Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang Polsoskam
e. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
f. Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam
g. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Bidang Polsoskam
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan
a. Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah
b. Pengawasan BUN bidang Keuangan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
29
No. Uraian Outcome Kegiatan Teknis
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah
Daerah
c. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
d. Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD
e. Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan
Publik Bidang Keuangan Daerah
f. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan JFA APIP Daerah
g. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
h. Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
i. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/daerah
a. Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Akuntan Negara
b. Pengawasan Atas Kinerja BUMD
c. Bimtek/Asistensi Penyusunan LK
BUMD
d. Pengawasan Atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
5. Meningkatnya kualitaspengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi
a. Sosialisasi Masalah Korupsi
b. Bimtek/Asistensi Implementasi FCP
c. Kajian Pengawasan
d. Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi
dan Klaim
e. Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli
Atas Permintaan Instansi Penyidik
f. Audit Investigasi Atas Permintaan Instansi Lainnya
g. Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
30
Sedangkan kegiatan-kegiatan generik adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Kegiatan Generik Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Uraian Kegiatan Generik
1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
a. Pelayanan Gaji Honorarium dan Tunjangan
b. Pelayanan Operasional Perkantoran
c. Penyusunan Rencana Kerja/Teknis
d. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
f. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
g. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
h. Peer Reviu Pengawasan Perwakilan
i. Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
j. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP
2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan. Dasar
hukum penyusunan Penetapan Kinerja adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk:
1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
31
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat
penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,
tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penetapan kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan
berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah ditetapkan
sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2013 tidak ada
perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2013. Subtansi yang ada dalam
Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja memuat tentang
indikator output pada program teknis dan program generik yang akan
dicapai pada tahun 2013 mengacu pada Rencana Strategis Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat
pada Lampiran 1.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
32
AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah
ditetapkan. Uraian akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2013 disajikan pada uraian berikut ini.
A. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi
atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis
lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target
untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi
peningkatan kinerja di tahun 2013 dan atau tahun-tahun selanjutnya
(performance improvement).
Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan
jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal
ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja
sasaran strategis BPKP.
Capaian atas 23 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran
strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis
sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:
IIIIII
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
33
Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013
No. Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Tujuan 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1.1 : Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
1.1.1.1 Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 90,00 100,00 111,11
1.1.1.2 Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
Persen 100,00 100,00 100,00
1.1.1.3 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang
dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 73,75 45,09 61,14
1.1.1.4 Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Persen 71,00 136,36 192,06
1.1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan
stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 50,00 0,00 0,00
1.1.1.6 BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 55,00 0,00 0,00
Sasaran Strategis 1.1.2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
1.1.2.1 Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
Persen 50,00 0,00 0,00
1.1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persen 30,00 66,67 222,23
Tujuan 1.2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 1.2.1 : Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
1.2.1.1 Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 2,00 4,00 200,00
1.2.1.2 BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Persen 55,00 0,00 0,00
Tujuan 1.3 : Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.3.1 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
1.3.1.1 Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok 1,00 1,00 100,00
1.3.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP)
Instansi 1,00 1,00 100,00
1.3.1.3 Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
Persen 84,00 100,00 119,05
1.3.1.4 Persentase penyerahan kasus kepada instansi
penegak hukum
Persen 40,00 92,59 231,48
Tujuan 2.1 : Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sasaran Strategis 2.1.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
2.1.1.1 Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persen 25,00 25,00 100,00
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
34
No. Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Tujuan 3.1 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten
Sasaran Strategis 3.1.1 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
3.1.1.1 Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Persen 90,00 100,00 111,11
3.1.1.2 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Persen 90,00 100,00 111,11
Sasaran Strategis 3.1.2 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%
3.1.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 85,00 182,00 214,12
3.1.2.2 Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
BPKP
Persen 100,00 100,00 100,00
3.1.2.3 Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Persen 82,00 100,00 121,95
3.1.2.4 Indeks Efektivitas Pengelolaan aset Persen 100,00 100,00 100,00
3.1.2.5 Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert
8,30 17,87 215,30
Tujuan 4.1 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Presiden/Pemerintah
Sasaran Strategis 4.1.1 : Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
4.1.1.1 Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas
Presiden (PASs)
Persen 90,00 100,00 111,11
Secara umum, faktor pendorong tercapainya target kinerja
sebagaimana tersebut di atas adalah makin meningkatnya kepercayaan
stakeholders untuk mendapatkan jasa konsultatif maupun asurans dari
BPKP baik yang disampaikan melalui permintaan penugasan Direktorat
Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) maupun yang disampaikan
langsung kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Analisis capaian masing-masing indikator akan diuraikan pada bagian
berikut ini.
B. Analisis Capaian Kinerja
Tahun 2013 merupakan LAKIP tahun kedua yang disusun oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah beroperasi
penuh sebagai unit mandiri pada awal tahun 2012. Penyajian analisis
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
35
capaian kinerja berikut ini disajikan secara komparatif antara tahun 2013
dan tahun 2012.
Atas capaian kinerja tahun 2013 ini, Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan analisis dan evaluasi untuk
mendapatkan umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja pada masa
yang akan datang sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Analisis capaian
kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan berikut ini.
Tujuan Strategis 1.1:
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.1.1: Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat,
kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP
sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan
dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan
yang intensif kepada para mitra kerja BPKP sehingga BPKP dapat
melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan
Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan
adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK
RI minimal WDP.
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan
95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh IKU
dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014
disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
36
Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.1.1
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Realisasi Target 2014
Realisasi 2013/
Target 2014 2012 2013 Naik/
(Turun)
1. Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 100,00 100,00 0,00 90,00 111,11%
2. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
Persen 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00%
3. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 50,00 45,09 (4,91) 75,00 60,12%
4. Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Persen 136,36 136,36 0,00 75,00 181,81%
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00%
6. BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00%
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran
yang sama di Tabel 3.1, terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis
tahun 2013 tercapai 100%. Secara keseluruhan, dengan enam IKU, rata-
rata capaian sasaran 75,50%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut:
1. Persentase IPP/IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal
WDP
Target IKU “Persentase IPP/IPD yang Laporan Keuangannya
Memperoleh Opini Minimal WDP” sebesar 90%. Dalam rangka mendukung
IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU)
untuk membantu pemerintah daerah, antara lain dengan melakukan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
37
pendampingan penyusunan laporan keuangan Instansi Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan kemampuan IPD menyusun laporan keuangan sesuai
dengan SAP.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah
IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam tahun 2013, IPD yang laporan keuangan memperoleh opini
minimal WDP adalah sebanyak 8 IPD atau 100% dari 8 IPD yang diasistensi
oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bila
dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU ini
tersebut adalah sebesar 111,11%.
Realisasi IKU jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra
tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.326.122.000,00 atau 133,75% dari anggaran sebesar
Rp.243.821.000,00; dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 1.574
OH atau 196,01% dari rencana sebanyak 803 OH. Realisasi capaian output
atas outcome ini dibagi menjadi enam output, yakni:
a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang
Perekonomian
Realisasi capaian output Laporan Hasil Bimbingan
Teknis/Asistensi LK K/L Bidang Perekonomian sebesar 300% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang Perekonomian
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 3 15,7 169
Realisasi 9 4,6 181
Capaian (%) 300 29,3 107,1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
38
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan
terlaksananya sinergi dengan pihak instansi vertikal dalam kegiatan
pendampingan penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga
sesuai dengan jadual yang ditetapkan oleh Direktorat Rendal melalui
PKP2T serta adanya tambahan kegiatan crash program berupa
pendampingan penyusunan laporan keuangan di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat
Statistik untuk tahun anggaran 2013 yang tidak direncanakan
sebelumnya dalam PKP2T.
b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang POLSOSKAM
Realisasi capaian output Laporan Hasil Bimbingan
Teknis/Asistensi LK K/L Bidang POLSOSKAM sebesar 300% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Bimibingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK K/L Bidang POLSOSKAM
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 6 21,7 146
Realisasi 18 9 267
Capaian (%) 300 41,7 182,88
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan
banyaknya permintaan jasa konsultansi dari instansi vertikal terkait
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara seperti bimbingan teknis
penyusunan laporan keuangan, pengelolaan keuangan, pendampingan
reviu laporan keuangan, penyusunan LAKIP, dan implementasi SPIP.
Instansi-instansi tersebut antara lain Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi/Negeri/Agama, Badan
Pengawas Pemilu, Kementerian Agama, Kepolisian Daerah, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pengawasan Obat dan
Makanan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Kantor Departemen Agama,
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
39
Pengadilan Tinggi/Negeri/Agama, Pengelola Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan, serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sedangkan
satuan kerja Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang direncanakan juga akan dilakukan bimbingan
teknis penyusunan laporan keuangan, seperti Politeknik Kesehatan
Pangkalpinang dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung selaku pengelola dana dekonsentrasi/tugas perbantuan
Kementerian Kesehatan, telah meminta BPKP untuk melakukan
pendampingan di tahun 2014.
c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Realisasi capaian output Laporan Hasil Hasil Bimbingan
Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebesar 650% dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada
tabel berikut ini:
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 8 153,1 411
Realisasi 52 270,2 1.051
Capaian (%) 650 176,4 255,7
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan
tingginya permintaan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk memperoleh jasa konsultasi dari BPKP terkait dengan
peningkatan kualitas akuntabiltas pengelolaan keuangan
negara/daerah. Hal ini merupakan dampak positif dari beroperasinya
secara penuh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
kerja sama yang terjalin baik dengan Pemerintah Daerah di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
40
d. Jumlah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan JFA APIP Daerah
Realisasi capaian output Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Penerapan JFA APIP Daerah sebesar 200% dari target yang ditetapkan
seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Output Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 2 16,6 10
Realisasi 4 25,6 20
Capaian (%) 200 153,9 200
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan karena
pendekatan aktif yang dilakukan oleh unit kerja pada tahun 2013. APIP
yang menjadi sasaran sosialisasi dan bimbingan teknis di tahun 2013
adalah unit kerja APIP di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur.
e. Jumlah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Tata Kelola APIP
Daerah
Realisasi capaian output Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Penerapan Tata Kelola APIP Daerah sebesar 100% dari target yang
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Output Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 2 25,6 49
Realisasi 2 8,4 27
Capaian (%) 100 32,9 55,1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
41
Capaian output yang mencapai target terutama disebabkan adanya
koordinasi yang baik dengan unit kerja APIP di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. APIP yang menjadi sasaran sosialisasi dan
bimbingan teknis di tahun 2013 adalah unit kerja APIP di lingkungan
Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.
f. Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Realisasi capaian output Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola
APIP Daerah sebesar 100% dari target yang ditetapkan seperti tersaji
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.8
Capaian Kinerja Output Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 1 10,7 18
Realisasi 1 8,0 28
Capaian (%) 100 74,6 155,5
Capaian output yang mencapai target terutama disebabkan adanya
koordinasi yang baik dengan unit kerja APIP di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. APIP yang menjadi sasaran evaluasi di
tahun 2013 adalah Inspektorat Kabupaten Bangka. Hasil penilaian
menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka berada pada level
1.
2. Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya
WTP
IKU “Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini
Auditnya WTP” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian Sasaran
Strategis pertama. IKU ini diukur dari jumlah perolehan opini WTP
dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan audit keuangan atas proyek
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
42
Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebanyak 9 atau sebesar 100,00
% dari 9 Laporan Hasil Audit (Tabel 3.9). Dengan demikian capaian IKU
tahun 2013 sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.
Realisasi IKU jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra
tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.68.142.000,00 atau 88,05% dari anggaran sebesar Rp.77.391.000,00,
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 549 OH atau 218,73% dari
rencana sebanyak 251 OH.
Tabel 3.9 Daftar Opini LHP PHLN Tahun 2013
No. Lender (Grant/Loan) Jumlah Laporan
Opini Audit
WTP WDP TMP TW
1. Grant UNDP - - - - -
2. Grant UNICEF - - - - -
3. Loan/Grant Wold Bank 3 3 - - -
4. Loan/Grant ADB 1 1 -
5. Loan JICA 3 3 - - -
6. Loan IDB 2 2 - - -
7. Loan IFAD - - - - -
8. Loan AUSAID - - - - -
Jumlah 9 9 - - -
Output kegiatan ini berupa Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dengan uraian capaian
seperti di bawah ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 153% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
43
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 4 77,3 251
Realisasi 9 68,1 549
Capaian (%) 225 88,0 218,7
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
perluasan sampel audit keuangan atas Indonesian Vocational Educational
Strengthening Project (INVEST), Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dan PNPM Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung atas permintaan Direktorat Rendal untuk memperkuat
kesimpulan secara nasional atas laporan keuangan program tersebut.
3. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders
IKU “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan
Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” diukur dengan
menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan lintas sektoral
dan membandingkannya dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan
dalam laporan hasil pengawasan dengan target kinerja 73,75%. Dalam
tahun 2013, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 46
rekomendasi dari total 102 rekomendasi. Persentase rekomendasi yang
telah ditindaklanjuti adalah sebesar 45,09%, dan jika dibandingkan dengan
targetnya, maka capaian IKU ini adalah sebesar 61,14%.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU ini
menggunakan dana sebesar Rp.287.594.000,00 atau 77,82% dari anggaran
sebesar Rp.369.549.000,00 dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak
2.047 OH atau 116,04% dari rencana sebanyak 1.764 OH.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
44
Realisasi capaian output atas outcome ini dibagi menjadi dua output,
yakni:
a. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Perekonomian
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan Lintas
Sektoral Bidang Perekonomian sebesar 33% dari target yang ditetapkan
seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Perekonomian Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 10 148,3 317
Realisasi 10 68,8 338
Capaian (%) 100 46,4 106,6
Capaian output yang mencapai target didukung oleh adanya
perencanaan kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya
manusia dan keuangan. Kegiatan pengawasan lintas sektoral yang
menjadi sasaran pengawasan pada tahun 2013 adalah Program
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
b. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang POLSOSKAM
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan Lintas
Sektoral Bidang POLSOSKAM sebesar 420% dari target yang ditetapkan
seperti tersaji pada tabel berikut Output ini:
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang POLSOSKAM
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 10 176,2 1.183
Realisasi 42 178,0 1.393
Capaian (%) 420 101,0 117,7
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
45
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
kegiatan pengawasan yang bersifat crash program atas permintaan
Direktorat Rendal untuk mengawal akuntabilitas kegiatan lintas
sektoral, dengan uraian sebagai berikut:
1) Pengawalan atas Proses Distribusi Naskah Ujian dan Proses Seleksi
CPNS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2) Monitoring Hibah Aset Belanja Bantuan Sosial dari Dana
Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2006
s.d. 2009.
c. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Keuangan Daerah
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan Lintas
Sektoral Bidang POLSOSKAM sebesar 533,33% dari target yang
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektoral Bidang Keuangan Daerah Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 3 44,9 264
Realisasi 16 40,7 316
Capaian (%) 533,3 90,5 119,7
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
perluasan sampel kegiatan koordinasi dan supervisi pelayanan publik
sesuai permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat
kesimpulan secara nasional atas jenis pelayanan publik yang
disupervisi.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
46
4. Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden
IKU “Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden” merupakan
indikator pencapaian Sasaran Strategis pertama dalam rangka pelaksanaan
tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan
lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal
49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase realisasi jumlah
laporan yang disampaikan kepada presiden dengan target jumlah laporan
yang terbit atas penugasan-penugasan berdasarkan permintaan Presiden.
Jumlah laporan yang disampaikan kepada presiden pada tahun 2013
adalah sebanyak 15 laporan atau 136,36% dari target laporan sebanyak 11
laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 71%, maka capaian IKU
tahun 2013 sebesar 192,05%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.161.782.000,00 atau 144,69% dari anggaran sebesar Rp.111.816.000,00
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 562 OH atau 154,40% dari
rencana sebanyak 364 OH.
Realisasi capaian output atas outcome ini terdiri atas dua output,
yakni:
a. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang POLSOSKAM
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas
Permintaan Presiden Bidang POLSOSKAM sebesar 133,33% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang POLSOSKAM
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 6 57,8 186
Realisasi 8 94,4 253
Capaian (%) 133,3 163,3 136,0
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
47
Capaian output yang melebihi target disebabkan adanya survei
pendahuluan untuk kegiatan monitoring atas Prioritas Pembangunan
Nasional Kementerian/Lembaga sesuai permintaan dari Unit Kerja
Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
melalui Direktorat Rendal. Survei pendahuluan tersebut dilakukan
untuk memperkuat informasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan
pengawasan.
b. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas
Permintaan Presiden Bidang Perekonomian sebesar 140% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.15
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 5 53,9 178
Realisasi 7 67,2 309
Capaian (%) 140 124,6 173,6
Capaian output yang melebihi target disebabkan adanya kegiatan
evaluasi atas pekerjaan fisik di lingkungan Pemerintah Daerah di
wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan
berdasarkan permintaan mitra kerja.
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan
bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders
yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders”
merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis pertama dengan
target sebesar 50,00%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
48
rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders dan membandingkannya
dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan.
Dalam tahun 2013, rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah
sebanyak 22 rekomendasi atau 33,33% dari jumlah rekomendasi yang
disampaikan sebanyak 66 rekomendasi. Dibandingkan dengan targetnya
sebesar 50,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 66,66%. Tidak
tercapainya target karena mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan atas
kegiatan yang dilaksanakan menganggap bahwa hasil pengawasan tersebut
hanya sebagai bahan evaluasi sehingga tidak harus ditindaklanjuti.
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.2.090.000,00 atau 23,79% dari anggaran sebesar Rp.8.785.000,00
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 70 OH atau 59,83% dari
rencana sebanyak 117 OH.
Realisasi capaian output atas outcome ini terdiri atas dua output,
yakni:
a. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas
Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian sebesar 100% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 0 31
Realisasi 1 0 31
Capaian (%) 100 0 100
Capaian output yang mencapai target didukung oleh adanya
perencanaan kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya
manusia dan keuangan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
49
b. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang POLSOSKAM
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas
Permintaan Stakeholder Bidang POLSOSKAM sebesar 300% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.17
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder Bidang POLSOSKAM
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 6,2 65
Realisasi 3 2,0 39
Capaian (%) 300 33,6 60
Capaian output yang melebihi target disebabkan adanya
permintaan dari mitra kerja agar BPKP melakukan verifikasi atas
tunggakan di lingkungan mitra kerja sebelum diajukan pembayarannya.
Mitra kerja yang bekerja sama dengan BPKP dalam kegiatan ini adalah
Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Satu kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang
POLSOSKAM tidak dapat dilaksanakan, yaitu Audit Dana Dekonsentrasi
Kementerian Lingkungan Hidup yang dikelola oleh Badan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan
karena berdasarkan informasi dari survei pendahuluan yang dilakukan
tidak terdapat obyek pengawasan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
6. BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP
Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1
Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna
anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
50
yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada
Pemerintah Daerah.
Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada
umumnya masih belum memadai, BPKP berperan aktif dalam
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini
dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “BUMD
yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh
opini minimal WDP dan membandingkannya dengan jumlah BUMD yang
laporan keuangannya diaudit atau diasistensi oleh BPKP.
Audit keuangan atau asistensi tahun 2013 terhadap empat BUMD,
menunjukkan hasil bahwa tidak ada BUMD yang memperoleh opini
minimal WDP atau dari target sebesar 65%.
Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 0% atau mencapai 0% dari target
tahun 2013 sebesar 50,00%.
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.83.519.000,00 atau 54,90% dari anggaran sebesar Rp.49.917.000,00
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 188 OH atau 65,28% dari
rencana sebanyak 288 OH.
Realisasi capaian output atas outcome ini dibagi menjadi satu output,
yakni Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan BUMD dengan uraian capaian seperti di bawah ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi
Penyusunan Laporan Keuangan BUMD sebesar 333,33% dari target yang
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
51
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Output
Laporan Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 3 152,1 288
Realisasi 10 83,5 188
Capaian (%) 333,3 54,9 65,2
Capaian output yang melebihi target disebabkan adanya permintaan
dari mitra kerja agar BPKP melakukan bimbingan teknis penyusunan
laporan keuangan dalam rangka pemenuhan persyaratan implementasi Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Mitra
kerja yang bekerja sama dengan BPKP dalam kegiatan ini adalah Rumah
Sakit Jiwa Daerah Sungailiat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Belitung.
Sasaran Strategis 1.1.2:
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50%
Sasaran strategis ke-2 atas tujuan Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan Negaran adalah ”Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara
Sebesar 87,50%”. Sasaran strategis ini diindikasikan oleh IKU Dominan
yang terkait dengan penerimaan negara yaitu Persentase Peningkatan
Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan. Realisasi IKU sasaran strategis
tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target
tahun 2014 disajikan dalam tabel 3.19 berikut:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
52
Tabel 3.19 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.1.2
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Realisasi Target 2014
Realisasi 2013/
Target 2014 2012 2013 Naik/
(Turun)
1. Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
Persen 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00%
2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persen 66,67 60,00 (6,67) 30,00 200,00%
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran
pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012
tercapai 0%. Secara keseluruhan, dengan dua IKU, rata-rata persentase
capaian sasaran adalah 100,00%. Uraian masing-masing capaian IKU
sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara,
BPKP menetapkan “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil
Pengawasan” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan
ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan
Negara dengan target 50%. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain
untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan
yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang
diharapkan.
Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah setoran sampai dengan
tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah temuan pemeriksaan dari
kegiatan optimalisasi penerimaan negara sampai dengan tahun berjalan.
Pada tahun 2013 IKU ini tidak terealisasi karena hasil pengawasan
terhadap PNBP Terminal Khusus KUPP Manggar belum ditindaklanjuti pada
tahun 2013.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
53
a. Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas
Penerimaan Negara bidang Perekonomian sebesar 100% dari target yang
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.20
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 13,7 28
Realisasi 1 31,7 63
Capaian (%) 100 230,95 225
Capaian output yang mencapai target didukung oleh adanya
perencanaan kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya
manusia dan keuangan. Sasaran kegiatan pengawasan tahun 2013 atas
Penerimaan Negara bidang Perekonomian adalah Terminal Khusus KUPP
Manggar.
b. Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang POLSOSKAM
Tidak terdapat realisasi atas output Laporan Hasil Pengawasan
atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian seperti tersaji pada tabel
berikut:
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 0 0
Realisasi - - -
Capaian (%) - - -
Tidak terealisasinya indikator ini terutama disebabkan karena
kegiatan pengawasan yang direncanakan berupa Audit Operasional
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
54
PNBP pada Kementerian/Lembaga bidang POLSOSKAM dibatalkan oleh
Direktorat Rendal.
2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan
keputusan oleh Menteri Keuangan
Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara
atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk
memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat
tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase
Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”.
Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah rekomendasi
yang ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dibandingkan dengan jumlah
rekomendasi yang disampaikan.
Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah sebanyak 3
rekomendasi atau 60% dari 5 rekomendasi yang disampaikan kepada
Menteri Keuangan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 30,00%, maka
capaian IKU tahun 2013 sebesar 200%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.182.808.000,00 atau 267,17% dari anggaran sebesar Rp.68.425.000,00
dan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 714 OH atau 136,52% dari
rencana sebanyak 523 OH.
a. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Tidak terdapat realisasi atas output Laporan Hasil Pengawasan
BUN Bidang Perekonomian seperti tersaji pada tabel berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
55
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 0 0
Realisasi - - -
Capaian (%) - - -
Tidak terealisasinya indikator ini terutama disebabkan karena
berdasarkan kriteria pemilihan sampel dari Direktorat Rendal, tidak
terdapat obyek pengawasan untuk kegiatan Evaluasi Penyerapan
Anggaran bagi Instansi Pemerintah bidang Perekonomian di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
b. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang POLSOSKAM
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang
POLSOSKAM sebesar 560% dari target yang ditetapkan seperti tersaji
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang POLSOSKAM Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 5 32,0 285
Realisasi 28 17,8 220
Capaian (%) 560 55,8 77,1
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
perluasan sampel evaluasi penyerapan anggaran pada Kementerian
Agama, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM,
serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai
dengan kriteria pemilihan sampel ditetapkan oleh Direktorat Rendal.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
56
c. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang
Keuangan Daerah sebesar 135% dari target yang ditetapkan seperti
tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.24
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 20 36,3 238
Realisasi 27 164,9 494
Capaian (%) 135 453,4 207,5
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
perluasan sampel monitoring atas Pengelolaan Dana Perimbangan sesuai
permintaan Direktorat Rendal serta adanya kegiatan tambahan berupa
validasi hasil monitoring atas Pengelolaan Dana Perimbangan.
Tujuan Strategis 1.2:
Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik
Sasaran Strategis 1.2.1:
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75%
BUMN/BUMD
Sasaran strategis atas tujuan strategis “Meningkatnya Tata
Pemerintahan yang Baik” yaitu “Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan
terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Sasaran strategis ini
diindikasikan oleh IKU Dominan yang terkait dengan tata pemerintahan
yang baik, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel
3.25 berikut:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
57
Tabel 3.25 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.2.1
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Realisasi Target 2014
Realisasi 2013/
Target 2014 2012 2013 Naik/
(Turun)
1. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 4 4 0,00 2,00 200%
2. BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Persen 200 0 (200) 60,00 0%
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran
yang sama di Tabel 3.25 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis
tahun 2013 tercapai 200% dari target tahun 2014. Secara keseluruhan,
dengan dua IKU, rata-rata persentase capaian sasaran adalah 120,83%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
1. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
Minimal/Pelayanan Prima
Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang
mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal.
Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang
mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator
SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta
pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun
2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh
kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1
butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara
lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda
yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3
dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
58
SPM/Pelayanan Prima”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD
yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan.
Dalam tahun 2013, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam
dokumen perencanaan adalah sebanyak 4 IPD dari target sebanyak 2 IPD,
sehingga capaian IKU ini pada tahun 2013 sebesar 200%
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.217.633.000,00 atau 102,17% dari anggaran sebesar
Rp.213.030.000,00, dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 650
OH atau 82,28% dari rencana sebanyak 790 OH. Output kegiatan ini berupa
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan
Daerah, dengan uraian capaian seperti berikut ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja
Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah sebesar 287,5% dari target yang
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.26
Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp)
SDM
(OH)
Target 8 213,0 790
Realisasi 23 217,6 650
Capaian (%) 287,5 102,6 82,2
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan hal sebagai
berikut:
a. Tingginya permintaan Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk memperoleh jasa konsultasi dari BPKP terkait dengan
peningkatan kinerja pelayanan pemerintah.
b. Adanya permintaan dari Direktorat Rendal agar BPKP melakukan
Evaluasi LAKIP tahun 2011 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
59
Kondisi ini juga didorong oleh upaya proaktif dari Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memberikan atensi kepada
para bupati dan/atau walikota dengan materi antara lain berupa current
issue, action plan tindak lanjut atas laporan hasil audit BPK RI,dan kualitas
laporan keuangan, LAKIP, maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD). Selanjutnya atas atensi tersebut dilakukan jasa konsultasi
kepada Pemerintah Daerah berupa bimbingan teknis peningkatan kualitas,
LAKIP, dan standar pelayanan minimal (SPM).
2. BUMD yang Kinerjanya Memeproleh Predikat Minimal Predikat Baik
Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh
Minimal Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat
pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata
kelola BUMD.
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang memperoleh
kinerja minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya
diaudit oleh BPKP.
Dalam tahun 2013, telah dialakukan audit kinerja terhadap BMUD
yaitu empat dari enam PDAM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Hasil audit menunjukkan bahwa tidak ada BUMD yang
memperoleh kinerja minimal baik atau 0% dari target tahun 2013 sebesar
55%.
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.70.039.000,00 atau 70,57% dari anggaran sebesar Rp.99.246.000,00,
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 263 OH atau 78,51% dari
rencana sebanyak 335 OH. Output kegiatan ini berupa Laporan Hasil
Pengawasan atas Kinerja BUMD, dengan uraian capaian seperti berikut ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja
BUMD sebesar 200% dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel
berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
60
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 2 99,2 335
Realisasi 6 70,0 263
Capaian (%) 300 70,5 78,5
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
tambahan kegiatan koordinasi pendahuluan dalam rangka Evaluasi Kinerja
BLUD pada RSUD Sungailiat pada tahun 2013.
Tujuan Strategis 1.3:
Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan
Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara
Sasaran Strategis 1.3.1:
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80%
Sasaran strategis atas tujuan strategis “Terciptanya Iklim yang
Mencegah Kecuarangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang
Merugikan Keuangan Negara” yaitu “Meningkatkan Kesadaran dan
Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi menjadi 80%”. Realisasi IKU sasaran strategis
tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target
tahun 2014 disajikan dalam tabel 3.28 berikut:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
61
Tabel 3.28 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.3.1
No. Indikator Kinerja
Utama Satuan
Realisasi Target 2014
Realisasi 2013/
Target 2014 2012 2013 Naik/
(Turun)
1. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok 1,00 1,00 0,00 2,00 50,00%
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan Fraud Control Plan
Instansi 1,00 1,00 0,00 14,00 7,14%
3. Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
Persen 0,00 100,00 100,00 84,00 119,05%
4. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Persen 333,33 92,59 (240,74) 40,00 231,48%
Secara keseluruhan, dengan dua IKU, rata-rata persentase capaian
sasaran adalah 416,67%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran
strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Sosialisasi Anti Korupsi merupakan upaya preemptive dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat atas keberadaan bahaya laten
korupsi. Meningkatnya kesadaran masyarakat berkorelasi dengan
pemberantasan korupsi di tingkat nasional. Jumlah kelompok masyarakat
yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi ditetapkan sebagai
salah satu IKU yang harus dicapai.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan persentase kelompok
masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi dari BPKP
di tahun 2013 dari target yang ditetapkan pada tahun 2013. Pada tahun
2013, kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti
Korupsi adalah sejumlah satu kelompok, atau 100,00% dari satu kelompok
yang ditargetkan di tahun 2013.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
62
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.42.161.000,00 atau 84,46% dari anggaran sebesar Rp.49.917.000,00,
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 96 OH atau 114,29% dari
rencana sebanyak 84 OH. Output kegiatan ini berupa Laporan Hasil
Sosialisasi Masalah Korupsi, dengan uraian capaian seperti di bawah ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
sebesar 100% dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 5 49,9 84
Realisasi 8 42,1 96
Capaian (%) 160 84,4 114,2
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan oleh
adanya perencanaan kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya
manusia dan keuangan. Pencapaian target juga didukung oleh koordinasi
yang baik dengan mitra kerja masyarakat untuk sosialisasi dan dengan
mitra kerja penegak hukum untuk penelaahan kasus-kasus berindikasi
tindak pidana korupsi.
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mengimplementasikan Fraud
Control Plan (FCP)
Fraud Control Plan merupakan upaya preventif dalam mengendalikan
risiko korupsi di instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Pengendalian risiko korupsi berkorelasi
dengan pemberantasan korupsi di tingkat nasional. Jumlah instansi
pemerintah/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP
ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
63
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah instansi
pemerintah/BUMN/BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
mengimplementasikan FCP di tahun 2013. Pada tahun 2013, instansi yang
mendapatkan sosialisasi Fraud Control Plan di wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berjumlah satu instansi, atau 100% dari satu instansi
yang ditargetkan di tahun 2013.
Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp.2.380.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp.2.380.000,00,
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 4 OH atau 100,00% dari
rencana sebanyak 4 OH. Output kegiatan ini berupa Laporan Hasil
Bimtek/Asistensi Implementasi FCP, dengan uraian capaian seperti di
bawah ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
sebesar 100% dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Bimtek/Asistensi FCP
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 2,3 4
Realisasi 1 2,3 4
Capaian (%) 100 100 100
Pencapaian output terutama disebabkan oleh adanya perencanaan
kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia dan
keuangan. Pencapaian target juga didukung oleh koordinasi yang baik
dengan mitra kerja FCP. Instansi yang menjadi mitra kerja dalam
pencapaian output tahun 2013 adalah Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
64
3. Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan Ekskalasi
Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian
harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap
peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut
berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase
terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan
sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyelesaian tindak lanjut
dari rekomendasi yang tertuang dalam laporan audit maupun HKP atas
kasus yang bersangkutan.
Pada tahun 2013, IKU ini terealisasi sebanyak satu tindak lanjut atau
100% dari satu rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi yang
ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil Evaluasi HKP Pembebasan Lahan
untuk Pembangunan Jalan Lingkar Pantai Timur Bangka Paket 01
Selindung Lama-Batu Rusa III-Air Anyir Tahun 2012. Output kegiatan ini
berupa Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Hambatan Kelancaran
Pembangunan (HKP), Eskalasi, dan Klaim, dengan uraian capaian seperti di
bawah ini.
Realisasi capaian output Laporan Hasil Audit Oinvestigasi atas
Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi, dan Klaim sebesar
100% dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi, dan Klaim Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 1 18,3 60
Realisasi 1 - 15
Capaian (%) 100 - 25
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
65
Capaian output yang mencapai target terutama disebabkan oleh
adanya perencanaan kegiatan yang memadai dan ketersediaan sumber daya
manusia dan keuangan. Pada tahun 2013 tidak terdapat realisasi dana
karena laporan yang dihasilkan merupakan penyelesaian dari kegiatan
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang dimulai pada tahun
2012.
4. Persentase Penyerahan Kasus Kepada Instansi Penegak Hukum
Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara
lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi
KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan
kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase
Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu
IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan penyerahan/pelimpahan
kasus melalui penerbitan dan penyerahan laporan yang ditangani BPKP
kepada instansi penegak hukum.
Dalam tahun 2013, penyerahan kasus berindikasi Tindak Pidana
Korupsi kepada instansi penegak hukum sebanyak 25 kasus atau sebesar
92,59% dari 27 kasus yang ditangani BPKP. Bila dibandingkan dengan
targetnya sebesar 40%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 231,48%.
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 3.32.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
66
Tabel 3.32 Realisasi Penyerahan Kasus kepada
Instansi Penegak Hukum
No. Jenis Audit Laporan Diterima
Realisasi Diserahkan
ke APH
% Outcome
Capaian kinerja
Outcome
1. Audit Investigatif 2 0
2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
5 5
3. Pemberian Keterangan Ahli 15 15 92,59 231,48%
Jumlah 27 25
Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar
Rp.107.211.000,00 atau 66,77% dari anggaran sebesar Rp.160.574.000,00
dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 383 OH atau 73,80% dari
rencana sebanyak 519 OH.
a. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
(PKKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) atas Permintaan Instansi Penyidik
Realisasi capaian output Laporan Hasil Audit Investigasi,
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Pemberian
Keterangan Ahli (PKA) atas Permintaan Instansi Penyidik sebesar 176,9%
dari target yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Audit Investigasi, PKKN, dan PKA atas Permintaan Instansi Penyidik Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 13 160,5 519
Realisasi 23 107,2 383
Capaian (%) 176,9 66,7 73,8
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan oleh
meningkatnya koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dengan aparat penyidik terutama Kepolisian dan Kejaksaan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
67
dalam menangani kasus-kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
dalam bentuk audit investigasi, bantuan PKKN, maupun PKA.
b. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
Realisasi capaian output Laporan Hasil Audit Investigasi atas
Permintaan Instansi Lainnya sebesar 50% dari target yang ditetapkan
seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Output
Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 2 42,8 248
Realisasi 1 37,2 25
Capaian (%) 50 87,0 10,0
Capaian output yang di bawah target terutama disebabkan karena
hanya ada satu permintaan audit investigasi dari instansi selain penegak
hukum pada tahun 2013. Instansi yang menjadi mitra kerja BPKP dalam
pencapaian output adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
Tujuan Strategis 2.1:
Terciptanya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Sasaran Strategis 2.1.1:
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Sasaran strategis atas tujuan strategis “Terciptanya Efektivitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” yaitu
“Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”. Realisasi IKU
sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan
dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel 3.35 berikut:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
68
Tabel 3.35 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2.1.1
No. Indikator Kinerja
Utama Satuan
Realisasi Target 2014
Realisasi 2013/
Target 2014 2012 2013 Naik/
(Turun)
1. Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persen 25 25 0,00 25 100
Secara keseluruhan, dengan satu IKU, persentase capaian sasaran
adalah 100%, dengan uraian capaian IKU sasaran strategis seperti di bawah
ini.
Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui
tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan
SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase K/L/Pemda yang
menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung
jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah
seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat
mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam
PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh
BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian
K/L/Pemda.
Dalam tahun 2012, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini
WTP adalah sebanyak 2 IPD atau 25% dari 8 IPD. Bila dibandingkan
dengan targetnya sebesar 25%, maka capaian IKU ini tersebut adalah
sebesar 100%.
Kegiatan untuk mendukung IKU ini pada tahun 2012 menggunakan
dana sebesar Rp.140.456.000,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar
Rp.142.081.000,00 dengan menggunakan kapasitas SDM sebanyak 252 OH
atau 110,04% dari rencana sebanyak 229 OH. Output kegiatan ini berupa
Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan
Daerah, dengan uraian capaian seperti di bawah ini.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
69
Realisasi capaian output Laporan Dukungan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah sebesar 155,5% dari target
yang ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Output
Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 9 142,0 229
Realisasi 14 140,4 252
Capaian (%) 155,5 98,8 110,0
Capaian output yang melebihi target terutama disebabkan adanya
upaya proaktif dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di Wilayah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Upaya tersebut antara lain dengan
memberikan atensi kepada para bupati dan/atau walikota terkait dengan
action plan tindak lanjut atas laporan hasil audit BPK RI khususnya
menyangkut peningkatan kualitas SPIP.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP merupakan program generik yaitu program yang bersifat
pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau
administrasi pemerintahan. Program ini memiliki sasaran yaitu
meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Realisasi capaian kinerja atas program
ini dapat dilihat dalam tabel 3.37 berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
70
Tabel 3.37 Realisasi Capaian Indikator
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Utama Satuan
Outcome Dana %
Capaian
OH Realisasi %
Capaian Realiasi (Jutaan)
% Capaian
1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Persen 100,00 111,11
3.974 92,70% 785
Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Persen 100,00 111,11
2.
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 182,00 214,12
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP
Persen 100,00 100,00
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP
Persen 100,00 121,95
Indeks
Efektivitas Pengelolaan aset
Persen 100,00 100,00
3. Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
Persen 100,00 111,11
Capaian indikator kinerja output pada program ini sebesar 168,3%
dari target yang direncanakan. Output ini berupa Laporan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP seperti tersaji pada tabel berikut ini:
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
71
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Output
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 60 4.284,7 3.038
Realisasi 101 3.974,0 2.445
Capaian (%) 168,3 92,7 80,4
Output di atas merupakan laporan-laporan berkala yang relevan
dengan kegiatan-kegiatan dukungan manajemen, antara lain:
a. Pelayanan Gaji Honorarium dan Tunjangan;
b. Pelayanan Operasional Perkantoran;
c. Penyusunan Rencana Kerja/Teknis;
d. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian;
e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan;
f. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi;
g. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan;
h. Peer Reviu Pengawasan Perwakilan;
i. Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional;
j. Pengumpulan data untuk mendukung Dashboard Kepala BPKP;
k. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP.
Capaian realisasi anggaran sebesar 92,7% untuk output dukungan
manajemen, juga dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013. Penyesuaian pagu
anggaran ini diberlakukan ke seluruh Kementerian/Lembaga termasuk
BPKP untuk realokasi anggaran secara nasional.
Capaian realisasi OH sebesar 80,4% untuk output dukungan
manajemen, terutama disebabkan karena masih terdapat kegiatan-kegiatan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang belum dapat direkam dalam
sistem pelaporan kinerja berbasis komputer melalui aplikasi Simonev RKT
karena dilaksanakan tanpa menggunakan media surat tugas atau media
lain yang dipersamakan dengan surat tugas, seperti kegiatan pelayanan
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
72
pembayaran gaji, belanja perjalanan dinas, penelaahan surat masuk,
penyusunan konsep surat keluar, penggandaan laporan, dan layanan
kepegawaian.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP
memiliki sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
aparatur BPKP. Sasaran ini dicapai melalui kegiatan pengingkatan sarana
dan prasarana pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Capaian indikator kinerja output pada program ini sebesar 1900%
dari target yang direncanakan. Output ini berupa Jumlah Sarana dan
Prasarana seperti tersaji pada tabel berikut ini:
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Output
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2013
Uraian Output Dana
(Jutaan Rp) SDM (OH)
Target 5 253,7 93
Realisasi 5 249,2 70
Capaian (%) 100 98,2 75,2
Capaian output Sarana dan Prasarana mencapai jumlah yang
ditargetkan, berupa 5 unit Peralatan dan Mesin. Sarana dan Prasarana
yang diperoleh pada tahun 2013 berupa 1 unit genset, 1 unit penangkal
petir, 1 unit perangkat komunikasi, 1 unit alat pengolah data, dan 1 unit
kendaraan roda dua.
C. Informasi Tambahan Atas Capaian Kinerja Tahun 2013
Selama tahun anggaran 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menerima anggaran belanja sebesar Rp.6.294.127.000,00.
Jumlah pagu anggaran ini kemudian direvisi menjadi Rp.6.240.183.000,00
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
73
sesuai dengan kebijakan realokasi anggaran secara nasional.
Realisasi belanja tahun anggaran 2013 sebesar Rp.6.023.495.832,00
atau 96,53% dari jumlah yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.40
Realisasi Anggaran DIPA Perwakilan BPKP Perprogram
Tahun 2013
Kode Uraian Pogram Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
01.01.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 4.203.136.000 3.974.080.523 94
01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BPKP 253.750.000 249.266.450 98
01.01.06 Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah 1.744.950.000 1.714.168.759 97
JUMLAH 6.240.183.000 6.023.495.832 96
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran terendah ada
pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP sebesar 94%. Hal ini terutama disebabkan oleh:
1. Pengalihan kegiatan konsinyering penyusunan laporan ketatausahaan
yang semula akan dilaksanakan di luar kota, akhirnya dilaksanakan di
kantor sendiri di luar jam kantor untuk mengantisipasi kebutuhan
tenagauntuk kegiatan pengawasan;
2. Penghematan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor,
mengingat Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung relatif masih baru.
Selain sumber pembiayaan yang tertuang dalam DIPA Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 seperti yang
diuraikan di atas, terdapat juga pembiayaan dari mitra kerja terutama
untuk kegiatan pendampingan/asistensi pada instansi vertikal dan
Pemerintah Daerah serta pembiayaan dari BPKP Pusat untuk kegiatan-
kegiatan crash program dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
74
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selain dari perspektif program rencana strategis di atas, maka
realisasi anggaran DIPA tahun 2013 dapat disajikan berdasarkan jenis
belanja sebagai berikut:
Tabel 3.41
Realisasi Anggaran DIPA Perwakilan BPKP Perjenis Belanja Tahun 2013
Kode Jenis Belanja Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
51 Belanja Pegawai 2.735.296.000 2.504.717.571 91
52 Belanja Barang 3.160.217.000 3.177.438.261 99
53 Belanja Modal 344.670.000 341.340.000 99
JUMLAH 6.240.183.000 6.023.495.832 94
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
75
PPEENNUUTTUUPP
Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah
ditetapkan.
Uraian akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
A. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Capaian kinerja output pada Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Tahun 2013 sebesar 182% menunjukkan bahwa target yang telah
ditetapkan dalam dokumen Tapkin 2013 dapat dicapai. Hal ini terutama
disebabkan oleh masih tingginya permintaan stakeholders untuk
mendapatkan jasa konsultasi maupun asurans dari BPKP dalam rangka
peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.
Faktor lain adalah adanya upaya proaktif dari Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sebagai pembina penyelenggaraan SPIP di
Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan memberikan atensi
kepada para kepala daerah terkait dengan action plan peningkatan
kualitaspengelolaan dan pelaporan akuntabiltas keuangan negara
sebagaimana disarankan dalam laporan hasil audit BPK RI.
Namun demikian beberapa hambatan yang masih mengemuka di
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain
komposisi tenaga auditor yang tidak seimbang. Jumlah auditor ketua tim
IIVV
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
76
dan pengendali teknis proporsinya jauh di bawah kondisi ideal satu gugus
tugas yang seharusnya terdiri dari satu pengendali teknis membawahi tiga
ketua tim serta sembilan anggota tim. Tenaga auditor yang ada sebagian
besar didominasi oleh tenaga ajun akuntan eks penerimaan DIII STAN
tahun 2012.
Untuk sementara, hambatan tersebut diatasi dengan melakukan
pelimpahan tugas ketua tim kepada anggota tim senior dan dibarengi
frekuensi pelaksanaan program pelatihan mendiri (PPM) yang lebih intensif.
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP
Capaian kinerja output pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Tahun 2013 sebesar 168,33%
menunjukkan bahwa ketatausahaan sebagai penanggung jawab program ini
dapat memberikan dukungan maksimal atas pelaksanaan kegiatan
pengawasan selama tahun 2013 dan dengan konsisten menyampaikan
laporan-laporan kegiatan dukungan ke BPKP Pusat.
Namun demikian hambatan yang masih mengemuka di Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama keterbatasan jumlah
tenaga fungsional umum dibandingkan dengan kebutuhan tenaga yang
diperlukan untuk memberikan layanan ketatausahaan secara maksimal
kepada seluruh pegawai.
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Capaian kinerja output pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara Tahun 2013 sebesar 100% menunjukkan
bahwa jumlah belanja modal sebesar Rp.344.670.000,00 dapat
dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada
kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
77
Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya kebutuhan sarana
prasarana ini dapat terus dipenuhi untuk menunjang operasional
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
D. Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan
Penyempurnaan yang dapat dilakukan untuk pencapaian kinerja
yang lebih baik pada masa yang akan datang antara lain:
1. Terus meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan terutama
dalam rangka mengisi peran BPKP sesuai PP 60 Tahun 2008 antara lain
dengan mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat, meningkatkan
kuantitas dan kualitas PPM, menyelenggarakan atau mengikuti forum-
forum diskusi, seminar, workshop, dan berbagai metode peningkatan
kompetensi lainnya;
2. Memperbaiki komposisi pegawai dengan penambahan tenaga Auditor
Muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga Ketua Tim serta Fungsional
Umum untuk memperkuat kegiatan dukungan manajemen di
ketatausahaan;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, antara lain dengan
menyempurnakan secara terus menerus berbagai pedoman dan SOP
yang dibutuhkan, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas satgas-
satgas yang telah ada, meningkatkan kualitas pemanfaatan formulir-
formulir kendali mutu, mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi, meningkatkan kualitas kertas kerja dan hasil
pengawasan, serta melakukan pembenahan administrasi;
4. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk bekerja secara profesional,
berintegritas dan berdedikasi tinggi, mematuhi aturan perilaku dan etika
profesi, serta meningkatkan kualitas budaya kerja dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
78
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kehumasan serta menjalin dan
menjaga kerja sama yang baik dengan stakeholders secara profesional;
6. Meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern dan good
governance di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dan berupaya menjadi contoh bagi para stakeholders;
7. Berperan aktif dalam pengembangan pengawasan dengan
mengembangkan knowledge management dan melakukan koordinasi
yang lebih efektif dengan organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) dan Asosiasi Auditor Internal (AAI).
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Lapor
an Ak
untabil
itas Kin
erja In
stansi P
emerint
ah Ta
hun 20
13
79
0
PENYUSUN
Narasumber:
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Bagian Tata Usaha
Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Koordinator Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Koordinator Akuntan Negara
Koordinator Investigasi
Tim Kerja:
Agust Yulian
Yuspiardi
Bella Rifaldi
Amani Masykur
Muhammad Umar Gumai
Anik Mustarikah
Lampiran 1/1‐2
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Anggaran(Rp)
1 2 3 4 5Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal
WDPPersen 90.00 243,821,000
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Persen 100.00 77,391,000
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 73.75 369,549,000
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden Persen 71.00 111,816,000 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 50.00 8,785,000
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persen 55.00 152,134,000 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan Persen 50.00 13,759,000 Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persen 30.00 68,425,000
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 2.00 213,030,000
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik Persen 55.00 99,246,000 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Kelompok 1.00 49,917,000
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan Fraud Control Plan Instansi 1.00 2,380,000 Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi Persen 84.00 18,302,000 Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum Persen 40.00 160,574,000 Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
Persen 20.00 42,822,000
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persen 25.00 142,081,000
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80%
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Persen 90.00 4,212,401,000
Lampiran 1/2‐2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Anggaran(Rp)
K/L/Pemda Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Persen 90.00
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persen 85.00Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP Persen 100.00Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Persen 82.00Indeks Efektivitas Pengelolaan aset Persen 100.00
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) Persen 90.00
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert 8.30 253,750,000
Jumlah 6,240,183,000
Lampiran 2/1‐2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %Capaian
Program Keuangan SDM (OH)Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %
1 2 3 4 5 6=5/6 7 8 9 10=9/8 11 12 13=12/11Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 90.00 100.00 111.11 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
243,821,000 326,122,000 133.75 803 1,574 196.01
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
Persen 100.00 100.00 100.00 77,391,000 68,142,000 88.05 251 549 218.73
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 73.75 45.09 61.14 369,549,000 287,594,000 77.82 1,764 2,047 116.04
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Persen 71.00 136.36 192.06 111,816,000 161,782,000 144.69 364 562 154.40
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 50.00 33.33 66.66 8,785,000 2,090,000 23.79 117 70 59.83
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 55.00 0.00 0.00 152,134,000 83,519,000 54.90 288 188 65.28
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
Persen 50.00 0.00 0.00 13,759,000 31,777,000 230.95 28 72 257.14
Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persen 30.00 66.67 222.23 68,425,000 182,808,000 267.17 523 714 136.52
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 2.00 4.00 200.00 213,030,000 217,663,000 102.17 790 650 82.28
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Persen 55.00 0.00 0.00 99,246,000 70,039,000 70.57 335 263 78.51
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok 1.00 1.00 100.00 49,917,000 42,161,000 84.46 84 96 114.29
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan Fraud Control Plan
Instansi 1.00 1.00 100.00 2,380,000 2,380,000 100.00 4 4 100.00
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
Persen 84.00 100.00 119.05 18,302,000 - 0.00 60 15 25.00
Lampiran 2/2‐2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %Capaian
Program Keuangan SDM (OH)Anggaran Realisasi % Rencana Realisasi %
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Persen 40.00 92.59 231.48 160,574,000 107,211,000 66.77 519 383 73.80
Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
Persen 20.00 0.00 0.00 42,822,000 37,282,000 87.06 248 25 10.08
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persen 25.00 25.00 100.00 142,081,000 140,456,000 98.86 242 252 104.13
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Persen 90.00 100.00 111.11 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
4,212,401,000 4,013,203,832 95.27 3,038 2,445 80.48
Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Persen 90.00 100.00 111.11
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 85.00 182.00 214.12
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP
Persen 100.00 100.00 100.00
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Persen 82.00 100.00 121.95Indeks Efektivitas Pengelolaan aset Persen 100.00 100.00 100.00
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
Persen 90.00 100.00 111.11
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert 8.30 17.87 215.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
253,750,000 249,266,000 98.23 93 70 75.27
Jumlah 6,240,183,000 6,023,495,832 96.53 9,551 9,979 104.48
Lampiran 3/1‐2
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama SatuanRealisasi
2012Realisasi
2013
Kenaikan/(Penurunan)
Realisasi
Target2014
Realisasi 2013Dibandingkan 2014
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9=6/81 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL,
dan 95% LKPDPersentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 100.00 111.11 11.11 90.00 123.46%
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
Persen 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00%
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 50.00 61.14 11.14 75.00 81.52%
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
Persen 136.36 192.06 55.70 75.00 256.08%
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 100.00 66.66 (33.34) 50.00 133.32%
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00%
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
Persen 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00%
Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
Persen 66.67 222.23 155.56 30.00 740.78%
3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 4.00 200.00 196.00 2.00 10000.00%
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
Persen 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00%
4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya
Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kelompok 1.00 100.00 99.00 2.00 5000.00%
Lampiran 3/2‐2
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama SatuanRealisasi
2012Realisasi
2013
Kenaikan/(Penurunan)
Realisasi
Target2014
Realisasi 2013Dibandingkan 2014
1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9=6/8Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan Fraud Control Plan
Instansi 1.00 100.00 99.00 14.00 7.14%
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi
Persen 0.00 119.05 119.05 84.00 141.72%
Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
Persen 333.33 231.48 (101.86) 40.00 578.69%
Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
Persen 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00%
5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Persen 25.00 100.00 75.00 25.00 400.00%
6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan
Persen 400.00 111.11 (288.89) 90.00 123.46%
Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
Persen 133.33 111.11 (22.22) 90.00 123.46%
7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 200.00 214.12 14.12 85.00 251.90%
Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP
Persen 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00%
Persepsi publik yang positif terhadap BPKP Persen 100.00 121.95 21.95 85.00 143.47%Indeks Efektivitas Pengelolaan aset Persen 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00%
8 Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)
Persen 100.00 111.11 11.11 100.00 111.11%
9 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert 17.87 215.30 197.43 8.70 2474.73%