OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slamet SugihartoWidyaiswara Utama

Pusdiklat Depdagri Regional Yogyakarta

2009

TIUTIUmampu memahami, menjelaskan makna, konsep, prinsip, mampu memahami, menjelaskan makna, konsep, prinsip, permasalahan dan kebijaksanaan otonomi daerah dan permasalahan dan kebijaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah dalam sistem NKRIpembangunan daerah dalam sistem NKRI

TIKTIKMemahami dan menjelaskan:Memahami dan menjelaskan: Tujuan, prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok Tujuan, prinsip pelaksanaan dan pokok-pokok

kebijakan otonomi dan pembangunan daerahkebijakan otonomi dan pembangunan daerah Permasalahan otonomi dan pembangunan daerahPermasalahan otonomi dan pembangunan daerah Keterkaitan otonomi daerah dengan pembangunanKeterkaitan otonomi daerah dengan pembangunan Keterkaitan antara otonomi daerah dan Keterkaitan antara otonomi daerah dan

pembangunan daerahpembangunan daerah

MATERI POKOKMATERI POKOK

Pengertian otonomi dan pembangunan Pengertian otonomi dan pembangunan daerahdaerah

Perkembangan otonomiPerkembangan otonomi

Pembangunan daerahPembangunan daerah

OTONOMIOTONOMI

Auto: sendiriAuto: sendiri Nomia (nomy): aturanNomia (nomy): aturan Otonomi: mengatur diri sendiriOtonomi: mengatur diri sendiri Dalam pemerintahan:Dalam pemerintahan:

• Pelimpaham sebagian kewenangan, Pelimpaham sebagian kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahpemerintah daerah

PERKEMBANGAN OTONOMIPERKEMBANGAN OTONOMI 1903: Desentralisasi Wet: Dh Swapraja1903: Desentralisasi Wet: Dh Swapraja 1945: UU No 1/1945: penekanan pd dekonsentrasi. Komite 1945: UU No 1/1945: penekanan pd dekonsentrasi. Komite

Nasional Daerah diangkat Pemerintah Pusat. KDH dipilih dr Nasional Daerah diangkat Pemerintah Pusat. KDH dipilih dr anggota Komiteanggota Komite

1948: UU No 22/1948: Eksekutif ada di DPRD dan sehari2 1948: UU No 22/1948: Eksekutif ada di DPRD dan sehari2 dilaksanakan oleh DPD. KDH adalah Ketua DPD, diangkat dilaksanakan oleh DPD. KDH adalah Ketua DPD, diangkat oleh Pem Pusat dr calon usulan DPRD. KDH bisa diangkat oleh Pem Pusat dr calon usulan DPRD. KDH bisa diangkat dr Pamong Praja secara langsungdr Pamong Praja secara langsung

1957: UU No 1/1957: penekanan pd desentralisasi 1957: UU No 1/1957: penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya) menimbulkan keresahan di kalangan (otonomi seluas2nya) menimbulkan keresahan di kalangan Pamng PrajaPamng Praja

1959: Penetapan Presiden No 6/1959: Pemda adalah KDH 1959: Penetapan Presiden No 6/1959: Pemda adalah KDH dan DPRD. KDH juga Ketua DPRD. BPH dipilih dr anggota dan DPRD. KDH juga Ketua DPRD. BPH dipilih dr anggota DPRD dan membantu KDH debagai eksekutifDPRD dan membantu KDH debagai eksekutif

1965: UU No 18/1965: KDH tidak lagi sbg Ketua DPRD, 1965: UU No 18/1965: KDH tidak lagi sbg Ketua DPRD, penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya)penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya)

PERKEMBANGAN OTONOMIPERKEMBANGAN OTONOMI

1974: UU No 5/1974: desentralisasi, 1974: UU No 5/1974: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.otonomi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pemda yang nyata dan bertanggung jawab. Pemda adalah KDH dan DPRDadalah KDH dan DPRD

1999: UU No 22/1999: penekanan pd 1999: UU No 22/1999: penekanan pd desentralisasi (otonomi seluas2nya).Legislatif: desentralisasi (otonomi seluas2nya).Legislatif: DPRD, Eksekutif: KDH. KDH diangkat, DPRD, Eksekutif: KDH. KDH diangkat, bertanggung jawab kpd dan diberhentikan oleh bertanggung jawab kpd dan diberhentikan oleh DPRD.DPRD.

2004: UU No 32/20042004: UU No 32/2004

OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAHUU NO. 32/2004UU NO. 32/2004

• Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PRINSIP OTONOMI DAERAHPRINSIP OTONOMI DAERAH(PENJELASAN UU 32/2004)(PENJELASAN UU 32/2004)

• Otonomi seluas-luasnya• Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab• Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat

• Menjamin keserasian hubungan antara Daerah dg Daerah lainnya, Daerah dg Pusat

• Memelihara dan menjaga keutuhan NKRI• Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan

fasilitasi

Pemberian Otonomi Luas Pemberian Otonomi Luas diarahkan untuk:diarahkan untuk:

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta pemberdayaan, dan peran serta masyarakatmasyarakat

Meningkatkan Meningkatkan daya saingdaya saing dengan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta keanekaragaman daerahkekhususan, serta keanekaragaman daerah

URUSAN WAJIB YANG MENJADI URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA PROVINSIKEWENANGAN PEMDA PROVINSI(UU NO. 32/2004(UU NO. 32/2004))

Urusan dalam skala propinsi yang meliputiUrusan dalam skala propinsi yang meliputi::

a.a. Perencanaan dan pengendalian pembangunanPerencanaan dan pengendalian pembangunan

b.b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruangPerencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

c.c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakatmasyarakat

d.d. Penyediaan sarana dan prasaranan umumPenyediaan sarana dan prasaranan umum

e.e. Penanganan bidang kesehatanPenanganan bidang kesehatan

f.f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya potensialpotensial

g.g. Penanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kotaPenanggulangan masalah sosial lintas`kabupaten/kota

h.h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kotaPelayanan bidang ketenagakerjaan lintas`kabupaten/kota

KEWENANGAN PEMDA KEWENANGAN PEMDA PROVINSI PROVINSI (LANJUTAN)(LANJUTAN)

i.i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kotamenengah termasuk lintas kabupaten/kota

j.j. Pengendalian lingkungan hidupPengendalian lingkungan hidup

k.k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kotaPelayanan pertanahan termasuk lintas`kabupaten/kota

l.l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipilPelayanan kependudukan dan catatan sipil

m.m. Pelayanan administrasi umum pemerintahanPelayanan administrasi umum pemerintahan

n.n. Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas Pelayann administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kotakabupaten/kota

o.o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kotadapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota

p.p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundanganperundangan

PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL(UU 25/2004)(UU 25/2004)

Upaya yang dilaksanakan oleh Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegararangka mencapai tujuan bernegara

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (nasional (pasal 150 ayat (1)).pasal 150 ayat (1)).

Perencanaan pembangunan daerah disusun Perencanaan pembangunan daerah disusun sesuai kewenangannya yang dilaksanakan sesuai kewenangannya yang dilaksanakan oleh Bappeda oleh Bappeda (pasal 150 ayat (2)).(pasal 150 ayat (2)).

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (pasal 152 ayat (1))(pasal 152 ayat (1))

Perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan (pasal 153)(pasal 153)

Formulasi tujuan

Formulasi sasaran

Identifikasialternatif/Pilihan

Penilaian komparasi

Perencanaanimplementasi

Implementasi

Evaluasi

Pengumpulan danAnalisis data

Rencana yang dipublikasikan

Alur Perencanaan dan Alur Perencanaan dan PenganggaranPenganggaran

RPJM Daera

h

RPJP Daerah

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional

RKP Daera

h

Renstra KL

Renja - KL

Renstra

SKPD

Renja - SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA - SKPD

APBN

Rincian APBN

APBD

Rincian

APBD

Diacu

Pedoman

Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

UU SPPN

Pem

erin

tah

Pu

sat

Pem

erin

tah

D

aera

h

UU KN

LIMA PENDEKATAN PROSES LIMA PENDEKATAN PROSES PERENCANAANPERENCANAAN

Politik

Teknokratik

Parsitipatif

Top-down

Bottom-up

PENDEKATAN POLITIK Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah

dilihat sebagai proses perencanaan: Rakyat memilih berdasarkan program

pembangunan yang ditawarkan calon Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon pada saat kampanye

PENDEKATAN TEKNOKRATIK

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertanggung jawab

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan: Ka Bappenas Ka Bappeda

PENDEKATAN PARTISIPATIF

Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)

Untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki

PENDEKATAN TOP-DOWN N BOTTOM-UP

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan

Penyelarasan proses melalui Musrenbang Musrenbang:

Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerahDari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan Nasional

PERINGKAT PROPINSI BERDASARKANKEGIATAN EKONOMI (dengan Migas)

581,95

254,74

226,96

214,3

156,73

88,78

86,74

67,66

49,68

36,55

35,47

29,12

28,24

23,09

22,06

21,65

20,53

16,52

15,75

13,8

13,13

11,2

11,15

8,68

8,03

7,25

5,92

3,41

2,25

1,99

0 200 400 600 800

Banten

DI Jakarta

Jawa Timur

Jawa Barat

Jawa Tengah

Kalimantan Timur

Sumatera Utara

Riau

Sumatera Selatan

Sulawesi Selatan

NAD

Sumatera Barat

Lampung

Papua

Bali

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

DIY

Nusa Tenggara Barat

Kalimantan Tengah

Jambi

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Tenggara

Kep. Bangka Belitung

Bengkulu

Maluku

Gorontalo

Maluku Utara

PR

OP

IN

SI

Tril l iun Rp.

Human Development Report 2006 (UNDP) NEGARA

HARAPAN HIDUP

(TAHUN)

TINGKAT MELEK

HURUF (%)

ANGKA PARTISI-PASI

SEKOLAH GABUNGAN (%)

PDB PER KAPITA

(PPP US $)HDI 2006

RANGKING (174 NEGARA)

High Human Development

NORWEGIA 79,6 99,0 100 38.454 0,965 1

USA 77,5 99,0 93 39,676 0,948 8

JEPANG 82,2 99,0 85 29.251 0,949 7

SINGAPURA 78,9 92,5 87 28,077 0,916 25

BRUNEI 76,6 92,7 77 19.210 0,871 34

MALAYSIA 73,4 88,7 73 10,276 0,805 61

LIBIYA 73,8 82 94 7.57 0,798 64

THAILAND 70,3 92,6 74 8.090 0,784 74

PHILIPINA 70,7 92,6 82 4.614 0,763 84

INDONESIA 67,2 90,4 68 3.609 0,711 108

VIETNAM 70,8 90,3 63 2.745 0,709 109

KAMBOJA 56,5 73,6 60 2.423 0,583 129

MYANMAR 60,5 89,9 49 1.027 0,581 130

LAOS 55,1 68,7 61 1.954 0,553 133

Low Human Development

TOGO 54,5 53,2 55 1.536 0,495 147

Medium Human development

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)30 PROPINSI DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

•

NO PROPINSIANGKA

HARAPAN HIDUP (TH)

ANGKA MELEK HURUF DEWASA

(%)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

(TH)

PENGELUARAN PER KAPITA

(RIBU RUPIAH)NILAI IPM RANGKING

1 DKI Jakarta 72,3 92,2 10,4 616,9 0,756 12 Sulawesi Utara 70,9 98,8 8,6 587,9 0,713 23 Daerah Istimewa Yogyakarta 72,4 85,9 8,1 611,3 0,708 34 Kalimantan Timur 69,4 95,2 8,5 591,6 0,700 45 Riau 68,1 96,5 8,3 588,3 0,691 56 Kalimantan Tengah 69,4 96,4 7,6 585,8 0,691 67 Sumatera Utara 67,3 96,1 8,4 589,2 0,688 78 Sumatera Barat 66,1 95,1 8,0 589,0 0,675 89 Bali 70,0 84,2 7,6 596,3 0,675 9

10 Jambi 66,9 94,7 7,4 585,6 0,671 1011 Banten 62,4 93,8 7,9 608,7 0,666 1112 Maluku 65,5 96,3 8,0 576,3 0,665 1213 Jawa Tengah 68,9 85,7 6,5 594,2 0,663 1314 Bengkulu 65,4 93,0 7,6 586,6 0,662 1415 N A D 67,7 95,8 7,8 557,5 0,660 1516 Sumatera Selatan 65,7 94,1 7,1 582,9 0,660 1617 Jawa Barat 64,5 93,1 7,2 592,0 0,658 1718 Lampung 66,1 93,0 6,9 583,3 0,658 1819 Maluku Utara 63,0 95,8 8,4 583,4 0,658 1920 Bangka Belitung 65,6 91,7 6,6 588,2 0,654 2021 Sulawesi Selatan 68,6 83,5 6,8 586,7 0,653 2122 Sulawesi Tengah 63,3 93,3 7,3 580,2 0,644 2223 Kalimantan Selatan 61,3 93,3 7,0 596,2 0,643 2324 Gorontalo 64,2 95,2 6,5 573,3 0,641 2425 Jawa Timur 66,0 83,2 6,5 593,8 0,641 2526 Sulawesi Tenggara 65,1 88,2 7,3 577,9 0,641 2627 Kalimantan Barat 64,4 86,9 6,3 580,4 0,629 2728 N T T 63,8 84,1 6,0 563,1 0,603 2829 Papua 65,2 74,4 6,0 578,2 0,601 2930 N T B 59,3 77,8 5,8 583,1 0,578 30

INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)20 KABUPATEN/KOTA TERPILIH DI INDONESIA SESUAI IHDR 2004

•

NO KABUPATEN KOTAANGKA

HARAPAN HIDUP (TH)

ANGKA MELEK HURUF DEWASA

(%)

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

(TH)

PENGELUARAN PER KAPITA

(RIBU RUPIAH)NILAI IPM RANGKING

A 10 TERATAS

1 Jakarta Timur 72,5 98,5 10,9 614,1 0,760 12 Jakarta Selatan 71,7 98,3 10,7 619,1 0,757 23 Yogyakarta 72,9 94,9 10,7 615,4 0,753 34 Jakarta Utara 72,2 98,2 9,8 616,7 0,751 45 Jakarta Barat 72,3 97,9 10,0 614,4 0,750 56 Denpasar 72,4 94,7 10,7 614,2 0,749 67 Jakarta Pusat 70,7 98,1 10,5 617,2 0,748 78 Manado 71,5 99,8 10,9 595,5 0,742 89 Palangkaraya 72,9 98,8 10,5 591,4 0,742 9

10 Pemantang Siantar 70,9 98,7 10,3 606,9 0,741 10

B 10 TERBAWAH

11 Sumenep 61,2 69,6 4,1 592,5 0,565 33212 Sitobondo 61,5 66,6 4,5 590,6 0,562 33313 Lombok Timur 57,7 75,5 5,5 582,3 0,561 33414 Lombok Barat 57,9 72,9 5,0 577,8 0,550 33515 Bondowoso 59,0 65,3 4,7 583,3 0,541 33616 Nabire 66,1 75,5 5,0 499,1 0,541 33717 Lombok Tengah 57,5 68,1 4,8 583,3 0,539 33818 Sumba Barat 62,4 71,6 5,3 526,0 0,534 33919 Sampang 57,5 56,2 2,9 580,0 0,497 34020 Jayawijaya 64,7 32,0 2,2 570,2 0,470 341

INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658

SASARAN KEEMPAT adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik.

PRIORITAS• REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

– Penataan Peraturan Perundang-undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Undang-undang Sektoral dan Daerah

– Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah Aparat Pemda sebagai Pelayan Masyarakat yang Profesional

– Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kelembagaan yang Efektif dan Efisien dengan Manajemen Modern

– Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Kemandirian Daerah dalam Pendanaan Pembangunan

– Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Peran Provinsi dan Kerjasama Antar Daerah, terutama Daerah

perbatasan– Penataan Daerah Otonomi

Terhadap keinginan pembentukan Daerah Otonomi baru

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATISAGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

• PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH– Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan khususnya di luar Jawa

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional Peningkatan kerjasama antar daerah.

– Pengembangan Kawasan Tertinggal Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dengan

menerapkan skim seperti subsidi keperintisan, dan lain-lain Peningkatan keterkaitan kegitan ekonomi di wilayah tertinggal

dengan pusat pertumbuhan.

– Pengembangan Perkotaan Peningkatan peran dan fungsi kota menengah dan kecil, terutama

di luar Jawa sebagai penghela pertumbuhan wilayah; Pengendalian pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan.

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATAGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SASARAN KEDUA adalah berkurangnya kesenjangan pembangunan

– Pengembangan Wilayah Perbatasan Fasilitasi pemda agar wilayah perbatasan menjadi

beranda depan Pengamanan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat

pertumbuhan– Pemulihan Kawasan Konflik

Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial ekonomi Percepatan proses rekonsiliasi

– Penataan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan

menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi;

– Pengelolaan Pertanahan Penegakan hukum yang adil dan transparan Pembuatan peta dasar dan pembangunan sistem

pendaftaran tanah Pengembangan sistem informasi pertanahan

• PEMBANGUNAN PERDESAAN– Dengan lintas program yang dilaksanakan di

kawasan perdesaan untuk: meningkatkan kegiatan ekonomi di perdesaan

antara lain melalui pengembangan agribisnis dan KUKM di perdesaan;

meningkatkan sarana dan prasarana perdesaan, antara lain mencakup pengembangan jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan air minum, serta listrik perdesaan;

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan melalui program pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana;

meningkatkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang di perdesaan;

meningkatkan perlindungan sumber daya alam dari kegiatan pemanfaatan yang tidak terkendali dan eksploitatif di perdesaan, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.

Puas atau Tidak Puas kah Anda dengan kinerja aparat birokrasi/PNS dalam melayani beberapa urusan di daerah Anda berikut ini?

53,7

48,7

31,1

32,2

65,8

60,9

78,8

66,2

37,2

37,2

43,2

37,1

41,5

34,2

25,9

32,7

16

30,8

45,8

45,8

3,1

14,2

27,4

33,6

8,3

6,4

5,2

3

17

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Administrasi kependudukan

Administrasi kendaraan bermotor

Administrasi pertanahan

Administrasi kegiatan usaha

Kebutuhan kesehatan masyarakat

Pendidikan masyarakat

Kebutuhan beribadah

Keamanan dan ketertiban masyarakat

Pelayanan hukum

Pelayanan ekonomi

Puas Tidak Puas Tidak Tahu

KOMPAS, 17/7/2006

Setuju atau Tidak Setuju kah Anda dengan beberapa pernyataan berikut ini?

30,70%

37,10%

56,50%

59,60%

53,70%

58,60%

36,50%

35,20%

15,60%

4,30%

7,00%

5,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PNS sudah bebasdari kepentingan

politik

PNS sudah bekerjadengan disiplin

PNS gampangdisuap

Berurusan denganPNS makan waktu

lama

Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu

KOMPAS, 17/7/2006

Dalam beberapa segi berikut, Puas atau Tidak Puas kah Anda kinerja aparat birokrasi/PNS dalam melayani kepentingan umum di daerah Anda selama ini?

39,7

39,5

35,9

42

67,9

39,7

54,8

55,5

58,2

51

28,5

55,8

5,5

5

5,9

5,9

3,6

4,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kecepatan kerja

Efektivitas kerja

Disiplin kerja

Kecermatan kerja

Keramahan

Kesigapan

puas tidak puas tidak tahu

KOMPAS, 17/7/2006

PEMBERDAYAAN

Suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, baik dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik.

BIDANG EKONOMI Upaya peningkatan pendapatan dan tingkat

kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri.

BIDANG SOSIAL - BUDAYA Upaya peningkatan kehidupan sosial – budaya

yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

BIDANG POLITIK Upaya peningkatan kemampuan untuk

mengambil keputusan sendiri, dari proses perencanaan pemantauan, evaluasi.

FAKTOR2 KEBERDAYAAN

1. Memperkuat Pendidikan2. Memperkuat Kesehatan3. Memperkuat Penguasaan

Masyarakat terhadap Sumber – sumber Ekonomi

4. Mengembangkan nilai-nilai Sosial Buadaya Masyarakat

UNSUR – UNSURUNSUR – UNSURPEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKATMASYARAKAT

Pemberian Motivasi (Pemberian Motivasi (motivatingmotivating););

Pemberian Penguatan (Pemberian Penguatan (empoweringempowering););

Pemberian Perlindungan (Pemberian Perlindungan (protectingprotecting).).

Mengapa partisipasiMengapa partisipasi

dua alasandua alasan PertamaPertama, hal itu menjamin bahwa warga , hal itu menjamin bahwa warga

bisa berperan, berkontribusi dan bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang memperoleh layanan pembangunan yang baik; baik;

KeduaKedua, partisipasi, transparansi dan , partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun akuntabilitas dapat membangun checks-checks-and-balance, and-balance, karena janji-janji pejabat dan karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD dapat dikontrol melalui anggota DPRD dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya.yang mewakili aspirasi konstituennya.

modelmodel yang telah diadopsi yang telah diadopsidaerah untuk memperbaiki dan mengangkat daerah untuk memperbaiki dan mengangkat kualitas maupun kuantitas partisipasi wargakualitas maupun kuantitas partisipasi warga

(1) Model penerbitan kerangka hukum (1) Model penerbitan kerangka hukum dan peraturan.dan peraturan.

(2) Model perbaikan mekanisme (2) Model perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran.perencanaan dan penganggaran.

(3) Model fasilitasi dan penguatan forum (3) Model fasilitasi dan penguatan forum deliberatif.deliberatif.

(4) Model ketersediaan sumber daya (4) Model ketersediaan sumber daya (dana).(dana).

Potensi Pengembangan Partisipasi MasyarakatPotensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (1) (1)

Partisipasi dapat menjadi faktor untuk Partisipasi dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan daerah melakukan koreksi dari kebijakan daerah yang penting seperti perencanaan dan yang penting seperti perencanaan dan alokasi anggaran. alokasi anggaran. • Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di Efek dari tindakan koreksi ini semakin tinggi di

daerah-daerah dimana masyarakat warganya daerah-daerah dimana masyarakat warganya aktif dan dimana aturan daerah yang ada aktif dan dimana aturan daerah yang ada mendukung.mendukung.

Pelibatan warga dan organisasi masyarakat Pelibatan warga dan organisasi masyarakat warga dalam tata pemerintahan menjadi warga dalam tata pemerintahan menjadi sumber munculnya pendekatan dan program sumber munculnya pendekatan dan program pembangunan yang lebih inventif dan pembangunan yang lebih inventif dan inovatif. inovatif. • Hal itu lebih berkembang di dalam situasi dimana Hal itu lebih berkembang di dalam situasi dimana

pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki pimpinan daerah dan elit setempat juga memiliki cara berpikir yang inovatif.cara berpikir yang inovatif.

Potensi Pengembangan Partisipasi MasyarakatPotensi Pengembangan Partisipasi Masyarakat (2) (2)

Keterlibatan aktif kelompok marjinal Keterlibatan aktif kelompok marjinal berpotensi menjadi alat untuk berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program yang bersifat menghasilkan program yang bersifat afirmatif dan menghapus kebijakan yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif. bersifat diskriminatif. • Semakin terorganisir kelompok marjinal, Semakin terorganisir kelompok marjinal,

semakin tinggi kemungkinan mereka untuk semakin tinggi kemungkinan mereka untuk memiliki kemampuan mempengaruhi.memiliki kemampuan mempengaruhi.

Proses partisipatoris berpotensi menjadi Proses partisipatoris berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi media komunikasi yang bisa mengurangi potensi konflik dengan syarat forum potensi konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.dikelola sebagai forum deliberatif.

Beberapa kelemahan yang mempengaruhi Beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas partisipasi:kualitas dan efektivitas partisipasi:

PEMDAPEMDA

Belum meratanya pemahaman di jajaran Belum meratanya pemahaman di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) tentangpemerintahan (termasuk DPRD) tentang• pentingnya dan apa keuntungan kongkrit dari partisipasi.pentingnya dan apa keuntungan kongkrit dari partisipasi.• apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang baik, apa dan bagaimana cara melakukan partisipasi yang baik,

Belum meratanya kemauan politik di jajaran Belum meratanya kemauan politik di jajaran pemerintahan (termasuk DPRD) untuk tidak melihat pemerintahan (termasuk DPRD) untuk tidak melihat partisipasi sebagai formalitas proyek.partisipasi sebagai formalitas proyek.

Inisiatif partisipasi juga tidak jarang tergantung Inisiatif partisipasi juga tidak jarang tergantung pada keinginan individu/kelompok kecil tertentu, pada keinginan individu/kelompok kecil tertentu, tentunya hal ini bisa mengancam keberlanjutan tentunya hal ini bisa mengancam keberlanjutan suatu prakarsa, khususnya pada saat terjadi suatu prakarsa, khususnya pada saat terjadi pergantian posisi (mutasi jabatan).pergantian posisi (mutasi jabatan).


PERATURANPERATURAN Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses

partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (mis. partisipasi dalam tata pemerintahan daerah (mis. Perda Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) Perda Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas) tidak cukup mengikat dan tidak memberikan tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan:serius dan berkelanjutan:• Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak disusun Di beberapa daerah, peraturan tersebut tidak disusun

melalui proses yang partisipatif, dan kurang tersosialisasi melalui proses yang partisipatif, dan kurang tersosialisasi dengan baik. dengan baik.

• Walaupun di kebanyakan daerah prosesnya dilakukan Walaupun di kebanyakan daerah prosesnya dilakukan secara partisipatif, ternyata kompromi politik dalam secara partisipatif, ternyata kompromi politik dalam penyusunan peraturan ini menyebabkan pengurangan efek penyusunan peraturan ini menyebabkan pengurangan efek sangsi dan daya paksanya. sangsi dan daya paksanya.

• Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum Sementara itu proses monitoring dan penegakan hukum dari aturan-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari dari aturan-aturan ini juga belum menjadi prioritas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsipemerintah pusat maupun pemerintah provinsi


Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara warga berpotensi menjadi media penyalur suara warga seringkali tidak memiliki kemampuan untuk seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.menjadi lembaga yang demokratis dan kuat.

Anggota atau peserta forum membutuhkan Anggota atau peserta forum membutuhkan penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya penguatan-penguatan untuk menjadikan dirinya lebih kompeten dalam berpartisipasi.lebih kompeten dalam berpartisipasi.

Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan Walaupun masalah yang dihadapi setiap forum dan asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa asosiasi berbeda secara detilnya, ada beberapa persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait persoalan dasar yang dihadapi yaitu yang terkait dengan dengan aspek kepemimpinan, transparansi, aspek kepemimpinan, transparansi, kompetensi, dan akses terhadap sumber kompetensi, dan akses terhadap sumber daya.daya.

pra-kondisi bagi terbangunnya pra-kondisi bagi terbangunnya partisipasi yang berkualitaspartisipasi yang berkualitas

PertamaPertama, adanya kepemimpinan, kemauan , adanya kepemimpinan, kemauan dan sikap yang mendukung dari para dan sikap yang mendukung dari para pengambil keputusan maupun staf level pengambil keputusan maupun staf level menengah; menengah;

KeduaKedua, adanya kultur berasosiasi yang , adanya kultur berasosiasi yang menghasilkan warga yang kompeten; menghasilkan warga yang kompeten;

KetigaKetiga, adanya kewenangan dan sumber , adanya kewenangan dan sumber daya;daya;

KeempatKeempat, adanya kebijakan lokal yang , adanya kebijakan lokal yang mendukung.mendukung.

tiga karakteristiktiga karakteristikforum partisipasi yang idealforum partisipasi yang ideal

BerpengaruhBerpengaruh: proses yang berlangsung : proses yang berlangsung memiliki kemampuan untuk mempengaruhi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, kebijakan dan pengambilan keputusan,

InklusifInklusif: merepresentasikan populasi dan : merepresentasikan populasi dan terbuka terhadap perbedaan cara pandang terbuka terhadap perbedaan cara pandang maupun nilai-nilai, serta memberikan maupun nilai-nilai, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berperan serta, untuk berperan serta,

DeliberatifDeliberatif: proses yang dijalankan harus : proses yang dijalankan harus memungkinkan adanya dialog yang terbuka, memungkinkan adanya dialog yang terbuka, membuka akses terhadap informasi, saling membuka akses terhadap informasi, saling menghargai, ruang untuk saling memahami menghargai, ruang untuk saling memahami dan membangun kerangka isu bersama, dan dan membangun kerangka isu bersama, dan menuju kepada kesepakatan bersamamenuju kepada kesepakatan bersama

DAYA SAING Kemampuan daya tarik (attractiveness)

atau kemampuan membentuk dan menawarkan lingkungan paling produktif dan kinerja unggul yang berkelanjutan bagi dunia usaha (termasuk menarik talenta, investasi, dan faktor bergerak lainnya)

PENENTU DAYA SAINGPENENTU DAYA SAING 11• Lingkungan fisik

– Infrastruktur– Sumber daya alam

• Lingkungan peraturan perundangan– Kelembagaan– Perijinan– Insentif

• Lingkungan sikap mental– Sikap perilaku penduduk– Sikap perilaku birokrat

PILAR DAYA SAING PILAR DAYA SAING (Forum Ekonomi Dunia)(Forum Ekonomi Dunia)

KelembagaanKelembagaan InfrastrukturInfrastruktur Ekonomi makroEkonomi makro KesehatanKesehatan Pendidikan dasar, tinggi, pelatihanPendidikan dasar, tinggi, pelatihan Efisiensi pasarEfisiensi pasar Kesiapan teknologiKesiapan teknologi KecanggihanKecanggihan berbisnisberbisnis Inovasi Inovasi

Documents

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH