Prospek Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Jiwa Nasionalisme

Untuk memenuhi tugas mata kuliah NI (National Ideology)

disusun oleh : Kelompok 2

1. Sita Ángela Diwanti (0710720002)

2. Dian Bekti S. (0710720010)

3. Pertiwi P. (0710720019)

4. Wahidyanti Rahayu H. (0710270036)

JURUSAN ILMU KEPERAWATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2009/2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

terselesaikannya makalah kami yang berjudul ”Prospek Otonomi Daerah terhadap

Pembangunan Jiwa Nasionalisme”. Makalah ini kami buat untuk memenuhi Tugas

Terstuktur Mata Kuliah NI (National Ideology), selain itu kami juga mengharapkan

makalah ini dapat berguna bagi para pembaca sebagai tambahan pengetahuan tentang

Prospek Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Jiwa Nasionalisme bangsa

Indonesia.

Kami selaku penyusun makalah ini ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah ikut berperan serta dalam penyelesaian makalah ini. Tidak

lupa kami juga berterima kasih kepada Dosen Mata Kuliah NI (National Ideology)

yang telah membantu kami dalam penyusunan makalah ini.

Akhir kata kami ingin memohon maaf apabila dalam makalah ini terdapat

kata-kata yang kurang berkenan di hati para pembaca sekalian serta apabila makalah

ini kurang sempurna karena ada pepatah mengatakan “Tak Ada Gading yang Tak

Retak”. Selamat membaca.

Malang, 12 Oktober 2009

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ................................................................................. i

KATA PENGANTAR................................................................................ ii

DAFTAR ISI.............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..........................................................................1

1.2 Rumusan Masalah.....................................................................1

1.3 Tujuan.......................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian................................................................................. 3

2.2 Otonomi Daerah Saat Ini.......................................................... 3

2.3 Otonomi Daerah dan Prospeknya di Masa Mendatang............ 5

2.4 Nasionalisme Indonesia Saat Ini.............................................. 8

2.4 Kisah Semangat Nasionalisme dan Patriotisme....................... 9

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan...............................................................................13

3.2 Saran.........................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi,

otonomi daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan. Otonomi

Daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik pemerintah,

lembaga perwakilan rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi bahkan

masayarakat awam. Semua pihak berbicara dan memberikan komentar tentang

“otonomi daerah” menurut pemahaman dan persepsinya masing-masing. Perbedaan

pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap otonomi daerah sangat

disebabkan perbedaan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan.

Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru karena semenjak

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep otonomi daerah sudah

digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada masa

pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah.

UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948

memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU

1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974

menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di

bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari otonomi daerah dan nasionalisme?

2. Bagaimana otonomi daerah saat ini ?

3. Bagaimana otonomi daerah dan prospeknya di masa mendatang ?

4. Bagaimana nasionalisme Indonesia saat ini ?

5. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh otonomi daerah?

6. Apa faktor-faktor yang berpengaruh pada otonomi daerah dan

hubungannnya dengan jiwa nasionalisme?

7. Bagaimana hubungan adanya otonomi daerah dengan pembangunan jiwa

nasionalisme?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengertian dari otonomi daerah dan nasionalisme.

2. Mengetahui otonomi daerah saat ini.

3. Mengetahui otonomi daerah dan prospeknya di masa mendatang.

4. Mengetahui bagaimana nasionalisme saat ini.

5. Mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh otonomi daerah.

6. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada otonomi daerah dan

hubungannnya dengan jiwa nasionalisme.

7. Mengetahui hubungan otonomi daerah dengan pembangunan jiwa

nasionalisme.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

Menurut Sarundajang (1998) otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani,

auto berarti sendiri dan namous berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia

of social science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self

sufficientcyof sociall body an is actual independence. Sedangkan menurut Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah diartikan

sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nasionalisme memiliki banyak arti, tergantung dari penekanan dan sudut

pandang yang dipakai. Nasionalisme dapat diartikan kesadaran diri suatu bangsa.

Nasionalisme berkaitan dengan gagasan dan sentimen terhadap identitas nasional

bersamaan dengan identitas seperti agama, suku, kelas, gender, dan lain-lain.

Nasionalisme juga merupakan gerakan untuk meraih dan memelihara otonomi kohesi

dan individualitas bagi suatu kelompok.

2.2 Otonomi Daerah Saat Ini

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang

berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah Menurut UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah

otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah

yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah

keleluasaan daerah untuk menyelengarakan pemerintahan yang mencakup

kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan

bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan

otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh

hidup, dan berkembang di daerah. sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung-jawaban sebagai

konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan

kewajiban yang dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi,

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semkain baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan

hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dalam rangka

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 adalah :

1. Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan

bertangung jawab.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga

tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara

Daerah.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah

Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada

lagi wilayah administratif.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi

badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas

maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam

kedudukannya sebagai Wilayah Administratis untuk melaksanakan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah.

8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari

Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada

Desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan

mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dalam implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999

yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2001 terdapat beberapa permasalahan yang perlu

segera dicarikan pemecahannya. Namun sebagian kalangan beranggapan timbulnya

berbagai permasalahan tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan yang

dimiliki oleh UU 22/1999, sehingga merekapun mengupayakan dilakukannya revisi

terhadap UU 22/1999 tersebut.

Jika kita mengamati secara obyektif terhadap implementasi kebijakan

Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 yang baru berjalan memasuki bulan

kesepuluh bulan ini, berbagai permasalahan yang timbul tersebut seharusnya dapat

dimaklumi karena masih dalam proses transisi. Timbulnya berbagai permasalahan

tersebut lebih banyak disebabkan karena terbatasnya peraturan pelaksanaan yang bisa

dijadikan pedoman dan rambu-rambu bagi implementasi kebijakan Otonomi Daerah

tersebut. Jadi bukan pada tempatnya jika kita langsung mengkambinghitamkan

bahkan memvonis bahwa UU 22/1999 tersebut keliru.

2.3 Otonomi Daerah dan Prospeknya di Masa Mendatang

Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU

22/1999 merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang terbaik yang pernah

ada di Republik ini. Prinsip-prinsip dan dasar pemikiran yang digunakan dianggap

sudah cukup memadai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan daerah

Kebijakan Otonomi Daerah yang pada hakekatnya adalah upaya pemberdayaan dan

pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai

pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan Pusat dan

Daerah.

Jika kita memperhatikan prinsip-prinsip pemberian dan penyelenggaraan

Otonomi Daerah dapat diperkirakan prospek ke depan dari Otonomi Daerah tersebut.

Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai

pendekatan. Salah satu pendekatan yang kita gunakan disini adalah aspek ideologi,

politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari aspek ideologi , sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan

pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila

mengajarkan antara lain pengakuan Ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan

nasional, pengakuan hak azasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan

sosial bagi seluruh masyarakat. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nilai

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah dapat diterima

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Otonomi

Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan

dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia .

Dari aspek politik , pemberian otonomi dan kewenangan kepada Daerah

merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan Pusat kepada Daerah.

Pengakuan Pusat terhadap eksistensi Daerah serta kepercayaan dengan memberikan

kewenangan yang luas kepada Daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis

antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya kondisi akan mendorong tumbuhnya dukungan

Derah terhadap Pusat dimana akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat

akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Dari aspek ekonomi , kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk

pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk

mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan

pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. Melalui kewenangan yang

dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan

berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan

kemampuan. Kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah diharapkan dapat

memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal,

nasional, regional maupun global.

Dari aspek sosial budaya, kebijakan Otonomi Daerah merupakan pengakuan

terhadap keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan

budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap

keberagaman Daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi Daerah. Dengan

pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa

lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan

negara. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat

ditingkatkan dimana pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya

khasanah budaya nasional.

Selanjutnya dari aspek pertahanan dan keamanan, kebijakan Otonomi Daerah

memberikan kewenangan kepada masing-msing daerah untuk memantapkan kondisi

Ketahanan daerah dalam kerangka Ketahanan Nasional. Pemberian kewenangan

kepada Daerah akan menumbuhkan kepercayaan Daerah terhadap Pusat. Tumbuhnya

hubungan dan kepercayaan Daerah terhadap Pusat akan dapat mengeliminir gerakan

separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Memperhatikan pemikiran dengan menggunakan pendekatan aspek ideologi,

politik, sosal budaya dan pertahanan keamanan, secara ideal kebijakan Otonomi

Daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan

di Daerah. Hal ini berarti bahwa kebijakan Otonomi Daerah mempunyai prospek

yang bagus di masa mendatang dalam menghadapi segala tantangan dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasya-rakat, berbangsa dan bernegara.

Namun demikian prospek yang bagus tersebut tidak akan dapat terlaksana jika

berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi tidak dapat diatasi dengan baik. Untuk

dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan

suatu kondisi yang kondusif diantaranya yaitu :

Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah

dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan

implementasi kebijakan Otonomi Daerah.

Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi

kebijakan Otonomi Daerah.

Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam

pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.

Dengan kondisi tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil Otonomi Daerah

mempunyai prospek yang sanat cerah di masa mendatang. Kita berharap melalui

dukungan dan kerjasama seluruh komponen bangsa kebijakan Otonomi Daerah dapat

diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2.4 Nasionalisme Indonesia Saat Ini

Nasionalisme Indonesia saat ini mengalami kecenderungan yang menurun

sehingga berpotensi mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dan menghambat pembangunan manusia. Indikasi gejala adalah :

1. Masuknya globalisasi yang tidak terkendali telah berpengaruh terhadap pelunturan

identitas atau jati diri bangsa

2. Praktik penyelenggaraan di otonomi daerah di banyak tempat telah memicu

ekslusivisme berbasis primordialisme sehingga nasionalisme berbasis kerakyatan

masih sulit diwujudkan.

3. Globalisasi yang membawa nilai budaya pasar bebas, yang pada giliranya hal ini

telah mendorong terjadinya beberapa kesenjangan khususnya di bidang ekonomi.

4. Penyebaran pembangunan yang tidak merata, hal ini membawa akibat terjadinya

disparitas.

5. Akumulasi dan polarisasi ekonomi yang berlangsung bertahun-tahun

mengakibatkan terjadinya polarisasi sosial, politik dan budaya.

6. Polarisasi ekonomi, sosial-budaya, dan politik telah mengarah terjadinya

ekslusivisme pada bidang kehidupan, hal ini sangat potensial terjadinya

disintegrasi bangsa.

2.5 Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah

Jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi daerah atau

desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif bagi perkembangan

bangsa indonesia. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintahan daerah diberi

wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai

pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping

itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih

efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus

dilakukan.

Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan

sisi negatifnya. Begitu juga dengan penerapan sistem desentaralisasi ini, memiliki

beberapa kelemahan dan kelebihan. Secara terperinci mengenai dampak dampak

positif dan negatif dari otonomi daerah dapat di uraikan sebagai berikut :

Segi sosial budaya

Dari segi sosial budaya banyak sekali salah satunya dapat memperkuat ikatan

sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem otonomi

daerah atau desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk

mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan

kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan di perkenalkan kepada daerah lain.

Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Selain dipandang dari ke dua segi di atas, otonomi daerah juga dapat menjadi

sebuah motivasi bagi daerah-daerah tertinggal untuk lebih memajukan daerahnya,

sehingga antar daerah bisa saling memotivasi dan memberi contoh positif untuk

perkembangan daerahnya.

Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapan sistem

desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber

daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki

telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat

akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003

“Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis

Komunitas Lokal” disebutkan :

“Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21,

pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi

pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan

pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif

secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya

kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain

karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki

keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan

diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya……………………dsb

Namun demikian, sejak dicapainya kemerdekaan Indonesia, kecenderungan

yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan. Sejak orde lama sampai berakhirnya orde

baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara.

Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan

eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan

dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang

mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya

mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya…………dsb

Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan

terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan

penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada over eksploitasi dan kerusakan

tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi

sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan

kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya

kelautan berbasis komunitas lokal.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya

kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi

tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan

desentralisasi (Ribbot 2002)……………”

Dari artikel diatas telah jelas betapa perlunya suatu otonomi daerah dilakukan,

masyarakat merindukan adanya suatu kemandirian yang diberikan kepada mereka

untuk merusaha mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki, karena

mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi mereka.

Artikel diatas cukup memberikan gambaran betapa pentingnya otonomi

daerah, tetapi disamping itu dengan tidak menutup mata ada beberapa hal yang harus

diperhatikan, dengan adanya penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-

besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek

KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004

(www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”

2.6 Beberapa hal lain yang mendasari perubahan paradigma pembangunan regional

adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi

jalannya pembangunan regional masa kini dan masa yang akan datang, faktor yang

dimaksud antara lain disebabkan oleh adanya factor-faktor intern sebagaimana

tersebut di bawah ini.

Faktor Internal

Faktor-faktor internal wilayah adalah factor-faktor yang berpengaruh baik secara

langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah yang

ada dan ditemukenali serta yang bersumber di dalam wilayah otoritas yang

bersangkutan. Faktor-faktor tersebut disajikan melalui uraian didalam subbab

sebagaimana tersebut di bawah ini.

Faktor Sumberdaya Wilayah

Sumberdaya wilayah merupakan anasir penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumberdaya wilayah dimaksud adalah sumberdaya lahan yang terkait dengan

potensi fisik wilayah. Kiat manajemen/pengelolan yang berimbang dan

berkelanjutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam peningkatan

produksivitasnya. Keberhasilan pengelolaan dengan berpijak pada kaidah kelestarian

lingkungan dan berkelanjutan akan dapat menjamin terhadap meningkatnya masukan

daerah yang telah lama dieksploitasi dengan tanpa mempertimbangkan kelestarian

lingkungan secara optimal. Sebagaimana diketahui bersama bahwa keadaan daerah

saat ini telah banyak yang mengalami perubahan sebagai akibat kurangnya pelibatan

dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pembangunan di wilayah yang

bersangkutan, sehingga dalam rangka mengantisipasi terhadap pengaruh negatif

berkepanjangan maka perlu segera diupayakan adanya sinkronosasi dan peningkatan 

hubungan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, serta daerah

dan pusat dalam rangka peningkatan potensi di wilayah yang bersangkutan, oleh

sebab itu, melalui Undang-undang No 22 tahun 1999 diharapkan dapat dibangun

sebuah sistem yang mampu memperkuat institusi pengelolaan sumberdaya daerah.

Institusi ini diharapkan akan menjadi wadah bagi  para profesional  dalam rangka

menerapkan profesi sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan di tingkat

regional. Selain itu, persepsi tentang pembangunan daerah yang akan dibangun

melalui kebijakan ini, adalah daerah sebagai satu kesatuan sistem wilayah

pembangunan, bukan saja berkonsentrasi pada kelangsungan hidup manusia dalam

kepentingan sesaat tetapi juga menciptakan habitat bagi tumbuh dan 

berkembangnya makhluk lain dalam rangka mempersiapkan sistem yang mendukung

kelestarian kehidupan secara berkesinambungan. Dengan demikian, daerah tidak lagi

dipersepsikan sebagai daerah yang masing-masing terpisah, tetapi tetap memiliki

interaksi dan interdependensi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keterkaitan

sumberdala lahan atau sumberdaya fisikal antara satu daerah dengan daerah lainya

tidak akan dapat dipisahkan dalam pengelolaannya. Oleh karenanya, diperlukan

wadah yang berupa institusi untuk mengakomodasikan keterpaduan perencanaan,

pelaksanaannya sampai dengan evaluasi dan monitoringnya.

Faktor Sumberdaya Manusia

Manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan. Sumberdaya manusia merupakan

kunci sukses dalam setiap pelaksanaan pembangunan baik dalam skala kecil,

menengah maupun sedang. Dalam rangka peningkatan keberhasilan pelaksanaan

pembangunan tersebut maka diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang

memadai. Peningkatan kualitas yang dibarengi oleh peningkatan kuantitas

sumberdaya manusia yang berkualitas  di tingkat regional untuk masa-masa sekarang

dan yang akan datang perlu dilakukan dan perlu memperoleh/mendapatkan perhatian

yang serius dalam penanganannya sehingga potensinya dapat dimanfaatkan secara

baik dan benar. Pembangunan regional bukanlah membangun fisik daerah semata-

mata, melainkan inti pembangunan daerah adalah membangun sumberdaya manusia.

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, aspek pemberdayaan masyarakat perlu

mendapat perhatian yang serius. Dalam rangka ini pula, diwajibkan kepada daerah

untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan

sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu

memberikan dukungan terhadap dilaksanakannya paradigma pembangunan

berkelanjutan dan mampu membangun daerah berdasarkan aspirasi daerah yang

bersangkutan.

Faktor Kedudukan Geografis

Letak wilayah secara geografis memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap

perkembangan wilayah baik dari segi ekonomi, budaya, social, politik dan fisikal.

Letak geografis memiliki pengaruh pula terhadap letak strategis wilayah dalam

pelbagai aspek kehidupan. Kedudukan strategis wilayah yang bersangkutan dan

dapat  menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pasar produksi pembangunan

baik sektoral maupun non-sektoral dan bahkan mungkin dapat menjadi salah satu

produsen handal yang mampu memasok terhadap daerah lain disekitarnya, dengan

demikian kedudukan geografi memiliki peran yang penting dan dapat menjadi factor

pengaruha yang sangat kuat terhadap perkembangan wilayah yang bersangkutan dan

sekitarnya. Disamping itu, dengan letak geografi tersebut dapat dijadikan sebagai

dasar “setting” terhadap kegiatan yang prospektif dimasa depan termasuk penentuan

pola konservasi dan preservasi serta pola eksploatasinya. Rancangan yang

didasarkan pada letak geografis akan mampu memberikan hasil yang optimal

termasuk dapat mengakomodasi terhadap jiwa rancangan pembangunan daerah yang

searah (compatible) dengan Undang-Undang tentang otonomi daerah dan tata

lingkungannya, sehingga dalam pemanfaatan setiap sumberdaya  perlu senantiasa

mempertimbangkan “where, what, when, why, how and by whom”?.

Dalam kerangka ini pula, Undang-undang menekankan pentingnya pendekatan

keruangan yang secara geografis akan memberikan dukungan secara lebih detil

melalui pendekatan kewilayahan sehingga persebaran keruangannya dapat

dipertanggung jawabkan secara akademis dan praktis.

Faktor Perkembangan Penduduk dan Demografi

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dimasa yang akan datang disatu sisi

merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, sedangkan disisi lain akan

merupakan masalah, hal ini akan besar pengaruhnya terhadap laju dan

kecenderungan pembangunan regional. Sumberdaya daerah akan menanggung beban

yang lebih besar dalam rangka menyediakan lingkunan hidup yang berkualitas baik.

Proyek pembangunan regional dan bersifat lintas administratif yang pada saat ini

sedang dilaksanakan, dibangun dengan kesadaran penuh, akan pentingnya kualitas

lingkungan hidup, oleh sebab itu, salah satu indikatobr yang akan dipergunakan

dalam mengukur kinerja pengelolaan sumberdaya daerah adalah neraca sumberdaya

daerah.

 

Faktor Peningkatan Kebutuhan

Sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan maka secara logis kebutuhan

masyarakat akan barang dan jasa yang berasal dari sumberdaya daerah akan semakin

meningkat sehinga perlu didukung dan diantisipasi dalam pengelolaan sumberdaya

alam dan pemanfaatan sumberdaya manusia, sehingga dapat terjaminnya kebutuhan

di masa yang akan datang.

Faktor Perkembangan Persepsi Masyarakat

Dengan semakin meningkatnya wawasan masyarakat akan arti penting pelestarian

sumberdaya alam, menumbuhkan sikap masyarakat yang kritis tentang

pembangunan daerah sehingga persepsi masyarakat tentang sumberdaya tersebut

mulai bergeser dari aspek ekonomis ke aspek ekologis. Oleh sebab itu, didalam

pelaksanaan SRRP ini, mulai ditekankan perubahan pendekatan dari pendekatan top

down menjadi community base development.

Faktor Pembangunan Sektoral dan Daerah

Pembangunan daerah dan regional sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu

diselaraskan dan dilaksanakan secara terpadu dengan pembangunan sektor lain dan

pembangunan daerah secara holistik. Namun demikian, mengingat bahwa

sumberdaya alam sebagai sistem penyanggga kehidupan yang memiliki kedudukan,

fungsi dan peran yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan, maka pembangunan

sektor lain yang menyebabkan perubahan peruntukan dan pemanfaatan sumberdaya

yang berdampak penting, bercakupan luas, atau bernilai strategis, harus dilakukan

secara cermat dan koordinatif .

Khusus hubungannya dengan pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi

dibidang pembangunan regional perlu memperoleh perhatian yang semestinya.

Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan yang bersifat “local specific” berdasarkan

potensi dan keadaan setempat.

Faktor Kesenjangan

Pelaksanaan pembangunan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan

sektoral, telah menimbulkan ekses terjadinya kesenjangan antara penanam modal

dengan masyarakat.

Ekses tersebut tidak jarang menimbulkan kerawanan sosial yang berdampak negatif

terhadap pengelolaan sumberdaya. Oleh karena itu perlu diusahakan terlaksananya

keterlibatan masyarakat  di daerah dalam  setiap pelaksanaan pembangunan daerah

melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pembangunan kelembagaan yang

mendukung.

2.    Faktor Eksternal

a.    Faktor Era Globalisasi

Berkembangnya kerjasama Regional Asia Pasific dan pengaruh globalisasi pada

gilirannya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan regional dan nasional

di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia bukan semata-mata

menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia tetapi juga sudah dianggap sebagai

tanggung jawab semua umat manusia di dunia. Globalisasi yang terjadi meliputi

globalisasi ekonomi, demokrasi, lingkungan dan globalisasi sosial.

b.    Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan peningkatan pelayanan yang layak maka

sudah waktunya apabila IPTEK yang semula hanya sebagai pendukung

pembangunan, dimasa yang akan datang harus dapat berfungsi sebagai penggerak

perkembangan pembangunan daerah dan regional.

c.    Faktor Persepsi Masyarakat Internasional

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

 Perhatian masyarakat Internasional akan  arti pentingnya keberadaan dan kelestarian

sumberdaya alam daerah terutama yang mendukung terhadap kepentingan manusia

baik dalam skala lokal, regional, nasional dan bahkan internasional dalam dasa warsa

terakhir semakin meningkat. Hal ini telah menimbulkan isu global yang dapat

mengakibatkan dampak yang bersifat positif dan negatif. Sehingga terbuka

kemungkinan disinformasi yang mangakibatkan timbulnya isu global  yang bersifat

negatif semakin deras. Untuk itu, perlu adanya kehati-hatian dalam setiap

kebijaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.

Faktor internal dan eksternal tersebut di atas perlu diperhatikan dan dijadikan

sebagai pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tujuan pembangunan nasional adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia sehingga terciptanya

kondisi yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan

Pancasila.

Pendekatan yang dilakukan dalam proyek ini adalah pedekatan kewilayahan

(regional approach) yang dalam pelaksanaannya kita harus melibatkan masyarakat,

melalui pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek.  Dalam

rangka pencapaian hasil proyek secara optimal maka “Good Governance” bagi

semua pihak baik Eksekutif, legislatif, yudikatif,  maupun private dan masyarakat

merupakan faktor pendukung utama yang diberdayakan bersama-sama dan saling

memberikan kontrol, serta  masing-masing beraktivitas sesuai dengan hak dan

kewajibannya. Guna mendukung terhadap dilaksanakannya proyek tersebut secara

baik dan tepat waktu maka  “Role of Local Government”  perlu didiskusikan “face to

face” antara pusat dan daerah (provinsial dan central).

2.7 Hubungan otonomi daerah dengan pembangunan jiwa nasionalisme

Otonomi daerah mempunyai pengaruh terhadap identitas atau perilaku sumber

daya manusia yang menjalani konsep otonomi daerah tersebut, terutama pada

penduduk daerah yang bersangkutan. Hal itulah yang memicu atau menurunkan jiwa

Nasionalisme penduduk terhadap bangsa Indonesia. Padahal konsep otonomi daerah

itu adalah konsep administrasi, yang bermaksud hanya mendesentralisasi supaya

administrasi pemerintahan daerah itu tidak birokratik, menumpuk di satu titik,

sentralisme, sehingga menjadi efisien dengan sistem desentralisasi. Tetapi

kenyataannya ketika konsep itu dikeluarkan, konsep otonomi yang merupakan

konsep administrasi dengan cepat berbalik menjadi changing of identity, perubahan

identitas. Padahal kita masih punya persoalan dalam membangun identitas Indonesia.

Banyak yang mengartikan otonomi kembali ke identitas etnis dengan kata lain rasa

nasionalisme menjadi luntur.

Pemerintah daerah cenderung sibuk mengembangkan potensi di daerahnya

dengan seluas-luasnya, dan seolah-olah sudah memposisikan diri sebagai raja-raja

kecil yang berkuasa secara mutlak tanpa adanya kontrol dari pemerintah pusat.

Ditambah lagi dengan keadaan masyarakat yang menunjukkan perubahan yang

signifikan tentang rasa nasionalisme, sehingga korelasinya terhadap otonomi daerah

sendiri dapat mengarah pada lunturnya rasa bangga sebagai bangsa yang ber-bhineka

tunggal ika.

Banyak hal yang bisa kita ambil contoh sebagai pelajaran terhadap persolan ini.

Seperti, maraknya pertentangan antarsuku, budaya atau bahkan konflik yang berbau

SARA(1). Otonomi daerah sebenarnya berpeluang banyak meningkatkan kemandirian

sebuah daerah secara luas. Sehingga, dari sana sebuah daerah berpeluang

mengembangkan, memperkuat SDM dan SDA-nya. Sementara sewaktu disinggung

dengan munculnya perda-perda yang bersifat etnis, pihaknya menegaskan, hal itu

adalah salah satu contoh kekeliruan dalam menafsirkan otonomi daerah. Semua itu

sangat kentara dengan ego sentris daerah dan dampaknya yang terjadi adalah urusan-

urusan yang bersifat nasional menjadi agak tersingkir dengan sendirinya. Namun,

pihak pemerintah daerah masih mengelak bahwa rasa nasionalisme bangsa sudah

luntur di tengah arus globalisasi ini bukan karena persepsi otonomi daerah yang

salah.

1 SARA: Suku, Agama, Ras dan Budaya

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

1. Cristanto, Joko. Otonomi Daerah dan Skenario Indonesia 2010 dalam Konteks

Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Kewilayahan (Regional Development

Approach). http://www.rudytc.com/PPS702-ipd/03112/joko_cristanto.htm.

Diakses tanggal 08 Oktober 2009. Pukul 18.00.

2. Jadid, Ruhul. 2008. Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah

Terhadap Kemajuan Bangsa Indonesia.

http://majidbsz.wordpress.com/2008/06/30/dampak-positif-dan-negatif-

otonomi-daerah-terhadap-kemajuan-bangsa-indonesia-dilihat/ . Diakses

tanggal 9 Oktober 2009. Pukul 10.00.

3. Galih, Joko. 2009. Analisis Nasionalisme Negara Bangsa dan

Kewarganegaraan dan Pemikiran Kewarganegaraan Indonesia Dalam

Sidang BPUPKI dan UUD1. http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-

makalah-tentang/analisis-nasionalisme-negara-bangsa-dan-

kewarganegaraan-dan-pemikiran- . Diakses tanggal 8 Oktober 2009. Pukul

18.00.

4. Ali, Fachry. 2008. Dunia Masyarakat Tanpa Peta : Rakyat, Nasionalisme,

dan Globalisasi . http://www.setneg.go.id/index.php?

option=com_content&task=view&id=1684&Itemid=195 . Diakses tanggal

8 Oktober 2009. Pukul 18.00.