OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAHHakikat Otonomiadalah mengembangkan mengembangkan manusia manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimalOtonomi Daerahmerupakan keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal

UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerahSecara konseptual,pelaksanaan otonomi daerahdi Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi:tujuan politiktujuan administratiftujuan ekonomiPenyelewengan Dalam Pelaksanan Otonomi DaerahAdanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah.Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrolRusaknya Sumber Daya AlamBergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah

EVALUASI PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAHKASUS TAMBANG EMAS: Tumpang Pitu Bukti Kelemahan Otonomi DaerahKamis, 25 April 2013, 21:22 WIB

BISNIS.COM,JAKARTA Kasus tumpang tindih kepemilikan tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur antara Intrepid Mines Limited dengan PT Indo Multi Niaga (IMN) menunjukkan suatu kelemahan dari otonomi daerah.Persoalan ini muncul atas gugatan Intrepid melalui anak usahanya yaitu Emperor Mines Ltd terhadap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas atas pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki IMN kepada PT Bumi Suksesindo.Persoalan ini juga telah diajukan pada 14 Maret 2013 oleh Executive General Manager Intrepid Mines Limited Tony Wenas ke Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN),Surabaya.

Menyoroti hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara menyayangkan sikap pemerintah baik pusat maupun daerah.Dia menjelaskan kepemilikan tambang jika berbicara mengenai konstitusi seharusnya tambang tersebut dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, dia menyayangkan akan adanya regulasi otonomi daerah yang berpotensi besar untuk menguasai tambang tersebut.

Sangat disayangkan. Seharusnya daerah dengan otonomi daerah tidak berhak melakukan jual beli tambang. Seharusnya regulasi otonomi daerah yang mengatur ini dihilangkan, ujar Marwan ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (25/4).Marwan menjelaskan adanya otonomi daerah yang dapat mengklaim kepemilikan tambang, baik lahan maupun hasil, telah menyebabkan banyak sengketa, entah itu diketahui oleh publik maupun tidak.Sebelumnya, klaim Intrepid atas 80% kepemilikan saham atas IMN dinilai tidak berdasar. Intrepid merupakan perusahaan tambang dari Australia yang menyampaikan klaim tersebut di bursa saham Australia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Institute for Essential Service Reform (IRESS) Faby Tumiwa.Dia menyatakan klaim yang dilakukan Intrepid justru tisak sesuai dengan UU No.11/1967, yaitu perusahaan asing tidak dapat memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Berkaitan dengan KP Tujuh Bukit, pengalihan IUP eksplorasi dan operasi produksi beralih dari IMN kepada Bumi Suksesindo yang disetujui oleh Bupati Anas.

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAHANALISIS SWOT PEMDA

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA ERA OTONOMI DAERAH

Kelebihan pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah adalah: Efisiensi ekonomis.Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah.Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat. Kelemahan pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah adalah: Lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro. Sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi. Sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan. Besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat.

PROSPEK PEMBANGUNAN EKONOMI PADA ERA OTONOMI DAERAHTransfer per kapita meningkat sangat tajam dari tahun ke tahunPengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguranMemberikan dampat catching-up bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal Terjadi peningkatan output layanan publik di daerah, seperti angka partisipasi murni/APM sekolah dasar,dan angka kematian bayi/IMR yang menurun KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI DARI SUDUT PANDANG INTERNASIONALSistem transfer yang berbasis equalization di Indonesia lebih efektif dibandingkan negara lain, contohnya Cina dan FilipinaDesain Sistem Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia banyak mengurangi ketimpangan antardaerahOtonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk membelanjakan secara lebih banyak dana pada sektor layanan publik yang mendasar.PERBANDINGAN ERA SEBELUM OTONOMI DAERAH DENGAN ERA OTONOMI DAERAH

Data keberhasilan otonomi daerah

DATA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.xls

DATA PARTISIPASI PENDIDIKAN.xls

DATA TINGKAT KEMISKINAN.xlsTANTANGAN PEMBANGUNAN PADA ERA OTONOMI DAERAHAncaman disintegrasi bangsaUndang-undang otonomi daerah masih rentanKepemimpinanRencana strategis daerahSumber daya manusiaKemitraanSumber daya dan prospeknya

SOLUSI MENGATASI TANTANGAN DALAM OTONOMI DAERAHBottom up approach (pendekatan dari bawah atau terjun ke lapangan)Kerja sama antar daerahFokus pada pengembangan UKMContohnya dukungan terhadap UMKM :Penyediaan bahan bakuPeningkatan kualitasPeningkatan akses kreditPeningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakatInovasi produkPengembangan UKM melalui kerja sama pemerintah dengan pihak swasta. PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIFAdanya komitmen PemdaPerbaikan perdaTransparansi informasiInisiatif swastaTerciptanya koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintahKeterlibatan pihak swasta dalam pembuatan kebijakan melalui forum stakeholder.KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN PEMASARAN WILAYAHTerciptanya kesepakatan bersama antar daerah untuk bekerja samaPendirian lembaga pemasaran wilayahTerbangunnya identitas wilayahKeterlibatan pihak pemerintah dan swasta dalam membangun wilayah ekonomi

TERIMA KASIH