Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah

dalam Proyek MRT

Seperti yang kita ketahui bersama, proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta kini

tengah berlangsung dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2018. Pengadaan MRT ini

dianggap perlu agar kemacetan Jakarta dapat teratasi. Mengaca pada negara-negara tetangga,

Singapura dan Malaysia yang berhasil mengatasi kemacetan dengan MRT, tidak mengherankan

jika proyek MRT ini direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta segera setelah terhenti selama 26

tahun.

Sekalipun pengadaan MRT dirasa perlu untuk masyarakat DKI Jakarta, masih ada

pertanyaan yang menggantung tentang mampu atau tidaknya MRT secara efektif mengatasi

kemacetan Jakarta, yang selama ini seolah menjadi identitas Jakarta. Dari busway hingga KRL

Jabodetabek yang saat ini masih beroperasi saja baru mampu mengurangi kemacetan, dan itupun

belum signifikan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait pembangunan moda

transportasi yang tergolong ‘baru’ di Indonesia ini yaitu kesiapan masyarakat, lingkungan dan

pemerintah itu sendiri. Poin pertama, kesiapan masyarakat. Akan bijaksana jika kita berkaca dari

pengalaman pengadaan transportasi angkutan umum yang terdahulu. Misalnya Transjakarta, bus

angkutan umum yang akrab di telinga warga Jakarta bahkan Indonesia karena jalurnya sering

diserobot pengguna jalan lain, terutama sepeda motor. Melihat contoh sederhana itu, jelas bahwa

masyarakat Indonesia khususnya Jakarta kurang mampu menyikapi upaya pemerintah untuk

mengatasi kemacetan. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya kendaraan pribadi seperti

mobil dan motor yang memenuhi jalanan di Jakarta setiap harinya, maka semakin menunjukkan

bahwa masyarakat sebenarnya tidak siap dengan program perbaikan seperti pengadaan alat

transportasi umum.

Poin kedua, kesiapan lingkungan. Dengan adanya proyek pembangunan MRT, tidak

dipungkiri akan ada elemen-elemen lingkungan yang menjadi korban, seperti misalnya pohon

yang perlu ditebang guna membuka jalur untuk MRT nantinya. Selain itu secara umum suatu

proyek pembangunan yang melibatkan alat berat seperti alat bor dan lain sebagainya akan

menimbulkan pencemaran udara, debu dan kebisingan. Area-area pembangunan juga sedikit

banyak dapat berkontribusi terhadap semakin macetnya jalanan.

Poin ketiga, kesiapan pemerintah. Sudah benar-benar siapkah pemerintah mengelola

MRT? Karena banyak kasus terkait pengadaan alat transportasi umum yang lain seperti korupsi

dana, dan sebagainya, dimana pelaku utamanya justru berada di kursi pemerintahan dan

memegang kendali penuh atas proyek tersebut. Jika, katakanlah proyek MRT ini kemudian

mengalami nasib yang sama seperti proyek-proyek alat transportasi umum tersebut diatas, dapat

dibayangkan betapa besar kerugian yang ditanggung oleh pemerintah, baik itu Pemprov DKI

Jakarta maupun pemerintah pusat. Anggaran untuk proyek MRT ini tidak sedikit, karena selain

mendapat dana bantuan khusus dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan

pinjaman kepada salah satu perusahaan Jepang.

Di sisi lain, sebenarnyaa MRT cenderung memudahkan penggunanya. Di Singapura, tarif

MRT jarak jauh maupun dekat berkisar antara Rp280.000,00. Tarif demikian sebanding dengan

fasilitas yang diterima penumpang selama perjalanan untuk mencapai tempat tujuan. Faktor

penting lainnya penentu keberhasilan MRT di Singapura adalah ketertiban warganya akan

peraturan yang berlaku. Begitu pula di Indonesia, tarif yang akan diberlakukan kemungkinan

tidak akan jauh berbeda dengan Singapura. Dengan adanya MRT, masyarakat DKI Jakarta tidak

perlu menghabiskan terlalu banyak waktu di jalanan, berkutat dengan kemacetan. Ditinjau dari

efisiensi waktu dan fasilitasnya, MRT masih lebih unggul dan relatif murah dibandingkan

dengan angkutan umum darat lainnya seperti taksi, misalnya.

Untuk mengatasi dan meminimalisir dampak negatif dari adanya proyek MRT ini, ada

banyak hal yang dilakukan baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. Ketika mungkin masih

banyak warga yang tidak mengerti dan memahami bahwa MRT ini penting, maka yang dapat

dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada warga. Tidak hanya agar warga tahu

apa itu MRT, tetapi juga perlu ditanamkan nilai-nilai sosial, perubahan mental. Begitupun dalam

diri pemegang jabatan dan penanggung jawab proyek itu sendiri harus ditekankan komitmen

yang benar, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti halnya terjadi kepada angkutan

umum seperti bus kota yang sudah-sudah.

Sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa teknik, pembaharuan adalah hal yang tidak

dapat dipungkiri ketika kita bicara mengenai masa depan. Menyikapi proyek MRT (yang

sebenarnya bukan topik baru dalam lingkup berita nasional) ini, tentu kita menyambut baik

adanya upaya dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas transportasi, khususnya di DKI

Jakarta. Namun dengan euforia pembaharuan itu bukan berarti kita bisa menutup mata terhadap

hubungan sebab-akibat darinya.

MRT adalah solusi yang baik untuk kemacetan Jakarta. Entah apakah pernyataan ini akan

berlaku lagi atau tidak 10 tahun setelah MRT resmi beroperasi, kenyataan bahwa kemacetan

ibukota harus diatasi adalah suatu hal yang pasti. Untuk itu, antara masyarakat, lingkungan dan

pemerintah harus mampu saling menyeimbangkan satu dengan lainnya agar proyek ini dapat

berjalan sebagaimana mestinya. Yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana cara kita

memperbaiki dan memperbarui mental kita, baik sebagai masyarakat ataupun tokoh-tokoh

pemerintahan diatas sana bahwa pembaruan ini adalah untuk kita upayakan keberlangsungannya,

demi masa depan yang lebih baik.

Sumber Referensi :

http://www.jakartamrt.com/

http://print.kompas.com/baca/2015/09/22/MRT-Wujud-Komitmen-Politik

Perihal Penolakan Anggota Dewan terhadap

Kenaikan Tunjangan

Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dibuat heran dengan wacana kenaikan

tunjangan anggota dewan. Media informasi, baik itu di televisi atau di media cetak maupun

portal berita di internet gencar mengabarkan para anggota dewan yang menolak mentah-mentah

usulan kenaikan tunjangan tersebut.

Menurut saya, di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang sulit seperti

sekarang ini dan ‘kesehatan’ Rupiah yang semakin hari semakin memburuk, wacana kenaikan

tunjangan untuk anggota dewan memang dirasa kurang tepat jika benar-benar direalisasikan.

Saya rasa demikian juga dengan rakyat Indonesia jika ditanya mengenai hal serupa.

Sebenarnya, usulan kenaikan tunjangan ini memang merupakan siklus yang selalu

terjadi, dimana kenaikan ini memang adalah proses yang telah berlangsung secara rutin. Para

anggota dewan yang sudah menggeluti bidang ini tidak mungkin tidak mengetahui proses yang

ia jalani. Namun sikap anggota dewan yang berebutan bicara di media, kemudian mengeluarkan

pernyataan yang seolah menyudutkan Menteri Keuangan adalah kurang bijaksana.

Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia sangat senang mengetahui anggota dewan

kita berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan kepada publik ini seakan-akan

memang bertujuan semata untuk mengambil hati rakyat, bahkan memanfaatkan kepercayaan

masyarakat untuk kepentingan politik dan menunjukkan kepada rakyat bahwa anggota dewan

adalah satu-satunya bagian dari pemerintah yang pro rakyat, atau singkatnya, pencitraan. Saya

rasa masyarakat Indonesia sudah cukup tahu akan hal itu.

Link Berita :

http://www.cnnindonesia.com/politik/20150922104440-32-80222/ramai-ramai-tolak-kenaikan-

tunjangan-dewan/