JUMAT 10 MEI 2019

9

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN PT DHARMA SATYA NUSANTARA TbkDireksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 104.584.185.000 atau Rp 10 per saham. Jumlah dividen tersebut kurang lebih 25% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 420,5 miliar.Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:1. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tahun Buku 2018:

NO. KEGIATAN TANGGAL1 Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 17 Mei 20192 Ex. Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi 20 Mei 20193. Cum Dividen di Pasar Tunai 21 Mei 20194 Ex. Dividen di Pasar Tunai 21 Mei 20195 Recording Date Dividen 22 Mei 20196 Pembayaran Dividen 28 Mei 2019

2. Tata cara pembagian Dividen diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:a. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau

yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) , pembayaran dividen sesuai dengan jadwal

tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat di mana para Pemegang Saham membuka rekening.

c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, di mana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham, selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 2019 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek (”BAE”), PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (0-21) 252 5028.

d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang dibayarkan.

e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (”NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.

f. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau ”SKD”) dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER -25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 21 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

g. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 10 Mei 2019PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Direksi

RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT DHARMA SATYA NUSANTARA TbkDireksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, bertempat di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, sebagaimana Berita Acaranya termaktub dalam Akta Nomor 35 tanggal 9 Mei 2019 yang dibuat oleh Sri Ismiyati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang memuat hal-hal sebagai berikut:A. - Tanggal Rapat : 9 Mei 2019

- Tempat Pelaksanaan Rapat : Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190,

- Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.22 WIB – 11.19 WIB- Mata Acara:

Mata Acara Pertama:Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.Mata Acara Kedua: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.Mata Acara Ketiga: Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 terhadap anggota Direksi Perseroan.Mata Acara Keempat: Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.Mata Acara Kelima: Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.Mata Acara Keenam: Persetujuan untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:Dewan Komisaris DireksiKomisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim Direktur Utama : Bapak Andrianto OetomoKomisaris : Bapak Aron Yongky Direktur : Bapak Ricky BudiartoKomisaris : Bapak Djojo Boentoro Direktur : Bapak Efendi SulisetyoKomisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto Direktur : Bapak Timotheus Arifin CahyonoKomisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto Direktur : Bapak Agung PramudjiKomisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi Direktur : Bapak Mochamad KoeswonoKomisaris Independen : Bapak Edy Sugito Direktur : Ibu Lucy Sycilia Komisaris Independen : Bapak Danny Walla Direktur : Ibu Jenti

C. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.689.814.702 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,651% (sembilan puluh dua koma enam ratus lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dengan cara mengangkat tangan dan kepada mereka dibagikan formulir untuk selanjutnya diisi dan dibacakan sendiri oleh yang bersangkutan.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait semua Mata Acara Rapat.F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain. Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat:- Mata Acara Pertama : musyawarah untuk mufakat;- Mata Acara Kedua : musyawarah untuk mufakat;- Mata Acara Ketiga : musyawarah untuk mufakat;- Mata Acara Keempat : diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak, dengan keterangan sebagai berikut :

Keputusan Jumlah Saham PersentaseTidak Setuju 314.600 0,003 %

Abstain - -Setuju 9.689.500.102 99,997 %

- Mata Acara Kelima : diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak, dengan keterangan sebagai berikut :Keputusan Jumlah Saham Persentase

Tidak Setuju 8.855.600 0,091 %Abstain - -Setuju 9.680.959.102 99,909 %

- Mata Acara Keenam : musyawarah untuk mufakat;H. Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun

Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kartika Singodimejo, SE,

CPA dari Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan”dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00154/2.1005/AU.1/01/0847-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2018 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Kedua:Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yaitu sebesar Rp 420.501.196.548,- (Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dipergunakan untuk :1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 104.584.185.000,- (Seratus Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu

Rupiah) atau sebesar Rp 10,- (Sepuluh Rupiah) setiap saham.b. Dividen setelah dipotong pajak akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

2. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku; dan

3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal kerja dan investasi.Mata Acara Ketiga:1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) per bulan,

dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2019 tersebut.

2. Dalam melaksanakan kuasa dan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan fungsi remunerasi Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing -masing anggota Direksi Perseroan.Mata Acara Keempat:1. Menunjuk Akuntan Publik Ibu Kartika Singodimejo, SE, CPA dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

2. Apabila Akuntan Publik tersebut diatas karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perusahaan publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Kelima:1. Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :

a. Melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik;

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat dengan hak substitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Mata Acara Keenam:1. Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri Bapak Ricky Budiarto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan

ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Ricky Budiarto, atas tindakan pengurusan yang dilakukan

sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku Perseroan;

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:Komisaris : Direksi :1. Komisaris Utama : Bapak Adi Resanata Somadi Halim 1. Direktur Utama : Bapak Andrianto Oetomo2. Komisaris : Bapak Aron Yongky 2. Direktur : Bapak Timotheus Arifin Cahyono3. Komisaris : Bapak Djojo Boentoro 3. Direktur : Bapak Efendi Sulisetyo 4. Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto 4. Direktur : Bapak Agung Pramudji5. Komisaris : Bapak Arif Rachmat 5. Direktur : Bapak Mochamad Koeswono6. Komisaris : Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto 6. Direktur : Ibu Lucy Sycilia7. Komisaris Independen : Bapak Stephen Zacharia Satyahadi 7. Direktur : Ibu Jenti8. Komisaris Independen : Bapak Edy Sugito9. Komisaris Independen : Bapak Danny Walla

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan susunan pengurus dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan pengurus Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Mei 2019PT Dharma Satya Nusantara Tbk

Direksi

Ukuran : 4 kolom x 460 mmkMedia : Investor DailyTerbit : 10 Mei 2019File : D1

Kepala SKK Migas Dwi Seotjipto mengatakan, penunjukan Pertamina sebagai operator Blok Rokan telah di-lakukan sejak lama. Penandatanganan kontrak hanya masalah administrasi saja. “Sudah [ditandatangani PSC Rokan], itu kan administrasi saja. Penunjukkan sudah lama,” kata dia ditemui di sela acara buka puasa bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (9/5).

Sayangnya, Dwi tidak menjelaskan kapan kontrak blok migas di Riau itu diteken. Dia juga mengaku tidak mer-inci berapa jatah bagi hasil (split) bagi Pertamina maupun pemerintah, yang jelas terdapat hak partisipasi 10% yang akan menjadi milik BUMD. Dia juga menyebut blok migas ini nantinya akan dikelola Pertamina Hulu Rokan, anak usaha Pertamina.

Tercatat, Pertamina ditetapkan sebagai operator Blok Rokan pasca kontrak eksistingnya berakhir pada 2021 nanti oleh pemerintah pada Juli tahun lalu. Sembilan bulan sejak pengumuman, kontrak blok migas

yang pernah menjadi produsen min-yak terbesar di Indonesia ini baru ditandatangani.

Sebelumnya, pemerintah menye-butkan bahwa kontrak baru Blok Rokan ini menggunakan PSC skema bagi hasil kotor (gross split), ber-beda dari sebelumnya yang memakai skema cost recovery. Saat penetapan Pertamina sebagai operator, pemer-intah menetapkan bagi hasil untuk kontraktor sebesar 65% untuk minyak dan 70% untuk gas. Sementara jatah negara yakni 35% untuk minyak dan 30% untuk gas. Potensi penerimaan negara dari Blok Rokan selama dikelola Pertamina mencapai US$ 57 miliar.

Pertamina sudah membayarkan bonus tanda tangan Blok Rokan sebesar US$ 784 juta. Pertamina juga memiliki komitmen kerja pasti (KKP) untuk lima tahun pertama senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun. Mengacu komitmen kerja pasti yang dijanjikan kepada pemerintah, Per-tamina sudah merencanakan sejum-lah kegiatan, sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Menteri ESDM 1923K/10/MEM/2018. Beberapa kegiatan itu yakni studi pengurasan minyak tahap lanjut (enhanced oil recovery/EOR) senilai US$ 4 juta, pengeboran 11 sumur eksplorasi US$ 69,8 juta, pengeboran lima sumur Telisa US$ 18,1 juta, stage-1 CEOR 7 pattern US$ 247 juta, dan stage-1 steam flood Kulin atau Rantau Bais US$ 88,6 juta.

Pasca penandatanganan PSC, lanjut Dwi, Pertamina dapat masuk berinvestasi di Blok Rokan. Dia per-nah mengungkapkan, Blok Rokan memang telah memasuki fase penu-runan produksi migas. Karenanya, dari awalnya bisa menghasilkan minyak hingga 1 juta barel per hari (bph), kini produksi blok migas yang dikelola PT Chevron Pacific Indonesia itu tercatat sekitar 197 ribu bph. “Itu transisi dilakukan harusnya setelah penandatanganan kontrak,” ujar dia.

Pembahasan dengan Pertamina dan Chevron, lanjut Dwi, diperlukan lantaran Blok Rokan masih dikelola oleh Chevron hingga 2021 nanti. Sehingga, perlu pembahasan lebih lanjut bagaimana Pertamina dapat berinvestasi di blok tersebut, siapa yang menjalankan, serta bagaimana pengembalian investasi Pertamina ini.

Guna menjaga agar produksi min-yak Blok Rokan tidak terjun bebas di 2021, SKK Migas dan pertamina telah membahas sejumlah strategi peralihan operatorship. Dalam jumpa pers SKK Migas, Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin

JAKARTA - PT Freeport Indonesia akan mengajukan penambahan kuota ekspor konsentrat tembaga. Saat ini kuota ekspor yang diizinkan Ke-menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 198.282 ton. Kuota tersebut hingga Maret 2019 alias selama satu tahun periode izin ekspor.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan penamba-han kuota itu bukan karena peningka-tan produksi. Melainkan dari stok di tambang terbuka (open pit) Grasberg yang masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja dia belum bisa memperkirakan penambahan kuota yang diajukan ser-ta waktu pengajuannya. “Kami masih menghitung berapa stok di open pit. Jadi belum tahu kapan penambahan kuota diajukan,” kata Riza di Jakarta,

Rabu malam (8/5). Riza menuturkan produksi Free-

port tahun ini sekitar 1,2 juta ton. Dari jumlah itu sebanyak satu juta ton dikirim ke PT Smelting untuk dimurnikan. Sedangkan sisanya ekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Korea, Tiongkok serta India. Dia menyebut penambahan kuota bakal diserap oleh smelter di bebera-pa negara tersebut. “Kalau yang minat atau standby buyer sih pasti ada. Tapi kan makanya besarannya berapa tetap perlu kami hitung,” ujarnya.

Kuota ekspor Freeport tahun ini jauh lebih rendah ketimbang periode sebelumnya yang mencapai 1,2 juta ton. Rendahnya kuota ekspor lan-taran Freeport sedang dalam masa transisi dari tambang terbuka Gras-berg menuju tambang bawah tanah.

Rencananya produksi tambang bawah tanah kembali normal pada 2022 mendatang. Beralihnya ke tambang bawah tanah lantaran habisnya ca-dangan tembaga di tambang terbuka. “Reklamasi open pit tentunya kami lakukan,” kata Riza.

Kementerian ESDM memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat lantaran pembangunan smelter Free-port memenuhi persyaratan. Adapun kemajuan smelter itu hingga Februari kemarin mencapai 3,86%.

Riza mengungkapkan ground-breaking smelter itu akan dimulai pada 2020 mendatang. Hanya saja dia belum bisa memastikan kapan tepatnya tahap konstruksi dimulai. Namun dia menegaskan smelter bakal beroperasi pada akhir 2022 mendatang. (rap)

JAKARTA – Realisasi lifting mi-gas dari hampir seluruh blok yang dikelola PT Pertamina (Persero) yang masuk dalam daftar 10 pro-dusen terbesar, hingga akhir April lalu, masih di bawah target. Padahal, lifting blok migas Per tamina ini berkontribusi 27,32% terhadap target lifting minyak nasional 775 ribu barel per hari (bph) dan 27,28% untuk lifting gas 7.000 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd).

Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terdapat lima blok migas Pertamina yang masuk daftar 10 produsen migas terbesar. Rincinya, blok migas milik PT Pertamina EP, Mahakam, Of fshore South East Sumatera (OSES), Offshore North West Java (ONWJ), dan Kalimantan Timur. Dari seluruh blok ini, hanya Blok Kalimantan Timur yang realisasi liftingnya melampaui target.

Untuk Pertamina EP, mengacu data tersebut, realisasi lifting min-yaknya tercatat sebesar 79.340 bph atau 93% dari target 85 ribu bph. Hal ini lantaran realisasi laju penurunan produksi (decline rate) lebih tinggi dari perkiraan awal dan hasil bebera-pa kegiatan belum sesuai ekspektasi. Sementara lifting gasnya 770 mmscfd atau 95% dari target 810 mmscfd,

penyebabnya yakni tingginya decline rate di akhir 2018.

Berikutnya, realisasi lifting min-yak Blok Mahakam tercatat sebesar 42.717 bph atau 85% dari target 50.400 bph, sementara realisasi lifting gas 667 mmscfd atau 61% dari target 1.100 mmscfd. Penyebab rendahnya lifting lantaran tingginya decline rate di akhir 2018 dan belum mulai ber-produksikan beberapa sumur yang selesai dibor.

Di Blok OSES, realisasi lifting minyaknya yakni sebesar 28.577 bph, baru 89% dari target 32 ribu bph. Ren-dahnya lifting disebabkan adanya isu pipa terintegrasi dan masalah down-hole. Terakhir, realisasi lifting minyak Blok ONWJ baru sebesar 28.646 bph atau 87% dari target 33.090 bph. Hal ini disebabkan oleh mundurnya kegiatan pengeboran di Lapangan Echo karena cuaca buruk.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, ada beberapa kendala dalam proses investasi yang me-nyebabkan lifting migas blok Per-tamina belum optimal. Pihaknya juga sudah bertemu dengan Pertamina untuk koordinasi. “Kami harap Per-tamina bisa mempercepat investasi di 2019 ini, sehingga bisa kembali [liftingnya],” kata dia di Jakarta, Rabu (8/5) malam.

Dia mencontohkan, di Blok Ma-hakam, Pertamina telah mengebor

30 sumur dari target 118 sumur. Namun dari 30 sumur tersebut, baru 20 sumur yang mengalirkan migas, sementara sisanya masih menunggu penyelesaian infrastruktur untuk bisa diproduksikan. Hal ini disebutnya juga terjadi di kebanyakan blok migas Pertamina lainnya.

“Manajemen Pertamina juga sudah sampaikan akan speed up investasi dan kegiatan, sehingga bisa segera kembali membaik,” ujar Dwi.

Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman me-nambahkan, selisih realisasi lifting dan target Pertamina memang cukup besar. Pihaknya bersama Pertamina aktif mencari upaya untuk menu-tup selisih ini, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi migas yang relative kecil dengan memanfaatkan teknologi baru.

“Ini sudah mulai diterapkan. Kami harapkan Pertamina EP bisa kami kejar untuk jumlah sumur, teknologi baru untuk unlock sumur yang sulit mengalir. Minimal gas dia mengecil,” jelas dia.

Pihaknya selama ini juga telah rapat dengan direktorat hulu Pertamina beserta unit-unitnya setiap bulan. Berbagai program percepatan dilaku-kan agar dapat segera menaikkan produksi migasnya. Selain itu, SKK Migas juga akan membantu masalah lahan untuk pengeboran. (ayu)

Oleh Retno Ayuningtyas

JAKARTA – Pemerintah diwakili Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina (Persero) telah menandatangani kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) Blok Rokan.

menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menjaga produk-si Blok Rokan. Pertama, pihaknya tengah berdiskusi dengan Chevron dan Pertamina untuk melakukan asset integrity pipeline, yaitu penggantian pipa-pipa lama.

“Fokus berikutnya adalah bagaimana

caranya supaya drilling tambahan bisa dilakukan dan dimulai tahun ini atau tahun depan. Kemudian EOR bisa dimulai, karena itu program jangka menengah dan panjang jadi bisa sece-patnya dilakukan,” kata Jaffee.

Berdasarkan data SKK Migas, hing-ga akhir April lalu, realisasi produksi

Blok Rokan tercatat 195.753 barel per hari (bph), melebihi target 190 ribu bph. Realisasi ini lebih rendah diband-ingkan lifting sampai akhir tahun lalu yang mencapai 209.466 bph. Lifting Blok Rokan ini terus menurun, meng-ingat pada 2017 lalu, lifting blok migas di Riau itu mencapai 223 ribu bph.

Antisipasi Kenaikan Konsumsi Elpiji di JatimPekerja menata tabung elpiji ukuran 3 kg di gudang sebuah agen di Malang, Jawa Timur, Kamis (9/5). Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus, berupaya mengoptimalkan stok elpiji di seluruh kilang dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi elpiji selama bulan Ramadan di Jawa Timur yang diperkirakan mencapai 9% atau 5.520 MT per hari terutama untuk jenis elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.

ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/aww