Upload
sandi-prastowo
View
142
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
aselole jos
Citation preview
(www.ojk.go.id)
Tentang Kami
Visi
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar
perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
Misi
Misi OJK adalah:
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur,
adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Tujuan
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
Fungsi
(www.ojk.go.id)
OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Tugas
OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Muliaman D. Hadad, Ph. DKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Lahir di Bekasi pada April 1960. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas
Indonesia jakarta dan gelar PhD dalam bidang Business and Economics, dari
Monash University, Melbourne, Australia.
Mengawali karirnya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram Tahun
1986. Pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan
dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan sejak tahun
2005. Saat ini beliau juga aktif sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, duduk
dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan dosen di
beberapa perguruan tinggi di Jakarta.
Muliaman D. Hadad diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai
Keputusan Presiden RI No.69 /P Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006 dan
diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 11 Januari 2007. Kemudian dilantik
kembali untuk masa jabatan kedua sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P tanggal
21 Desember 2011 dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2011.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan dilantik pada tanggal
(www.ojk.go.id)
20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012 - 2017.
DR. Rahmat Waluyanto, MBAWakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
Lahir di Metro, Lampung pada Oktober 1956. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan gelar PhD dalam bidang Accounting dan
Finance, dari University of Birmingham, UK.
Mengawali karir sebagai PNS Departemen pada tahun 1985 sebagai staf pada
Direktorat Pembinaan BUMN, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. Pada
tahun 2005 diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara dan pada
tahun 2006 diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian
Keuangan.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada tanggal 20 Juli
2012 mengambil sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017, kemudian berdasarkan keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012
diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sebagai
Ketua Komite Etik merangkap anggota.
Nelson Tampubolon, SE, MSMKepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Lahir di Balige pada Januari 1954. Meraih gelar sarjana Ekonomi dari Fakultas
Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung dan gelar Master of Science In
Management (MSM) di Arthur D Little Management Institut, Boston, USA.
Mengawali karirnya di Bank Indonesia Kantor Pusat sebagai Staf Umum
Pengawasan Bank pada tahun 1982 s/d 1983. Pada tahun 1983 menjalani tugas
belajar di New York dan pada tahun 1988 diangkat sebagai Kepala Seksi di Bidang
Pengembangan Organisasi. Setelah menjalani promosi dan rotasi dibeberapa
Direktorat, diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada
tahun 2002.
Sejak tahun 2005 hingga 2008 menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Singapura dan selanjutnya sebagai Direktur Direktorat Internasional pada tahun
2008 s/d Januari 2012. Selain itu, pernah mengikuti Kursus Singkat Angkatan XIII,
Lemhanas pada tahun 2005.
(www.ojk.go.id)
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
Ir. Nurhaida, MBA.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Lahir di Padang Panjang pada Juni 1959. Meraih gelar Insinyur di Bidang Kimia
Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan gelar Master of Business
Administration, dari Indiana University, Bloomington, USA.
Nurhaida mengawali karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Pada
tahun 2006 mulai menjabat sebagai Eselon II (Kepala Biro Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Riil) di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Beliau diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan
Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan
Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
DR. Firdaus Djaelani, MAKetua Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Lahir di Jakarta pada Desember 1954. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari
Universitas Indonesia Jakarta dan gelar Master dari Ball State University Indiana
USA, kemudian gelar Doktor dari Universitas Gajah Mada.
Mengawali karirnya sebagai staf Departemen Keuangan tahun 1981. Pada tahun
2000 diangkat sebagai Direktur Asuransi DJLK Departemen Keuangan. Saat ini
beliau juga aktif sebagai Ketua Indonesia Senior Executive Association (ISEA),
duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan
Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah.
Firdaus Djaelani diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala
Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tahun 2008 s/d tahun 2012.
Kemudian dilantik kembali untuk masa jabatan kedua Anggota Dewan Komisioner
merangkap Ketua Komite Informasi LPS pada tahun 2012 sampai kemudian
(www.ojk.go.id)
diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
DR. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLMAnggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Lahir di London UK pada Juli 1954. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas
Indonesia Jakarta pada tahun 1979 dan gelar Legum Magister dari Washington
College of Law, The American University USA pada tahun 1984 serta gelar Doktor
Ilmu Hukum diraih di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2008.
Mengawali karirnya sebagai staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan
Perencanaan Pengawasan Kredit di Bank Indonesia tahun 1980. Pada tahun 2001
diangkat sebagai Deputi Direktur memimpin Direktorat Hukum Bank Indonesia dan
pada tahun 2003 diangkat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia.
Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia pada tahun
2006. Serta pada tahun 2007 Kusumaningtuti S. Soetiono menjabat sebagai
Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2010 Kusumaningtuti S.
Soetiono diberi amanat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New
York hingga tahun 2012.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M,Si., Ak. CPAKetua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Lahir di Bandung pada Juli 1959. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan,
gelar Magister Sains(M.Si) di bidang Akuntansi, serta gelar Doktor di bidang
Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung.
Mengawali karir sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran,
Bandung pada tahun 1985. pada tahun 2007 s.d. 2012 melaksanakan tugas di Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai Tenaga Ahli dan
(www.ojk.go.id)
terakhir sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK RI.
Sejak tahun 2002 aktif di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan terakhir sebagai
Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.ScWakil Menteri Keuangan, Republik Indonesia Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan
Lahir di Yogyakarta pada Februari 1962. Meraih gelar Insinyur Agribisnis, Institut
Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1985, dan gelar Master of Science, IPB pada
tahun 1989 dan meraih gelar Doktor Ekonomi Pertanian, IPB pada tahun 1996.
Mengawali karirnya sebagai pendidik pada Program Studi Pendidikan dan
Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manjemen, Institut Pertanian Bogor
(IPB). Pada tahun 2008 mendapat tugas dalam OPEC Fund for International
Development Governor for Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan (Februari 2008 - Juli 2008). Pada
kurun waktu 2008 - 2010 menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran,
Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan sebagai Wakil Menteri Keuangan,
Republik Indonesia pada bulan Mei 2010 - Sekarang.
Pada tanggal 18 Juli 2012 ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P tahun 2012 dan
mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan
2012 - 2017.
DR. Halim Alamsyah, SH, SE, MADeputi Gubernur Bank Indonesia, Anggota Dewan Komisioner Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia
Lahir di Bangka pada Maret 1957, memulai karir di Bank Indonesia sebagai Analis
Kredit pada Urusan Kredit Koperasi pada tahun 1982. Saat ini menjabat sebagai
Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat Direktur
Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Direktur Direktorat Statistik
Moneter, Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan Direktur
(www.ojk.go.id)
Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat.
Pernah ditempatkan (Secondment) sebagai Analis Konjungtur Siklus (Business
Cycle) pada Central Planning Bureau, Den Haag - Belanda pada 1990 - 1992 dan
sebagai Peneliti Ekonomi pada Asia Pasific Department, IMF - Washington DC
pada tahun 1996/1997.
Halim Alamsyah menyelesaikan pendidikannya pada Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ekonomi Perusahaan (1980) dan Fakultas
Hukum UGM Yogyakarta jurusan Hukum Agraria (1981). Ia juga mendapatkan
gelar Master dalam bidang Ekonomi Pembangunan dari Boston University Amerika
(1985) dan gelar Doktor dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2008.
Nilai-Nilai
Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:
a. Integritas;
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
b. Profesionalisme;
Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
c. Sinergi;
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
d. Inklusif;
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
e. Visioner
Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan
(www.ojk.go.id)
( Forward Looking ) serta dapat berpikir di luar kebiasaan ( Out of The Box Thingking )
(www.ojk.go.id)
Struktur organisasi OJK
Struktur organisasi OJK terdiri atas:
1. Dewan Komisioner OJK; dan
2. Pelaksana kegiatan operasional.
Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8.Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9.Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
(www.ojk.go.id)
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7.Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Apr 05
Kunjungan OJK ke Kantor Perwakilan BI Bandung
Mar 29
Talkshow Dialog Bisnis di TA TV, Solo
Mar 28
Media Visit ke Harian Solo Pos
Mar 28
Media Visit ke Harian Radar Madura
Mar 28
Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di Universitas Trunojoyo Madura
Mar 28
Talkshow Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di Radio Solo Pos 103.0 FM
Mar 26
Talkshow Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di Sindo Radio 97.00 FM, Yogyakarta.
Mar 26
Media Visit ke Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
Mar 26
Media Visit ke Harian Tribun Jogja
Mar 25
Appreciation Lunch for Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) Participants & IFEF 2013 Launching di Plaza Indonesia.
Mar 21
Weekly Media Briefing Otoritas Jasa Keuangan, dengan narasumber Bapak Anis Baridwan (Deputi Komisioner Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas) di Ruang Pers.
Mar 21
Kunjungan mahasiswa Akuntansi STEKPI dan Sosialisasi dengan tema "Implementation of GCG in Corporate and Government Institutions"
(www.ojk.go.id)
Mar 19
Journalist Class di Hotel Sheraton Bandara
Mar 18
Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Acara tersebut berlangsung di Gedung Soemitro Djojohadikusumo.
Mar 14
Seminar Nasional Internal Audit 2013 dengan tema "Kapasitas Organisasi dalam Mengarungi Krisis: Governance, Risk, Compliance dan Anti Fraud yang Terintegrasi" di Hotel Grand Clarion, Makassar. Keynote speaker dalam kegiatan tersebut adalah Ibu Ilya Avianti (Ketua Dewan Audit)
Mar 14
Rapat Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Self Regulatory Organizations (SROs)
Mar 14
Weekly Media Briefing Otoritas Jasa Keuangan, dengan narasumber Bapak Dumoli F. Pardede (Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II) di Ruang Pers
Mar 14 s/d Mar 15
Lomba Pidato Nasional "Suara Konsumen Lembaga Jasa Keuangan" di Hotel Kempinski
Mar 13
Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di Universitas Muslim Indonesia. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Ibu Ilya Avianti (Ketua Dewan Audit) dan Ibu Andi Timo Pangerang (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Mar 06
Seminar dengan tema "Menuju Pengawasan Lembaga Keuangan Yang Efektif Dengan Otoritas Jasa Keuangan" di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang
Mar 05
Menerima Kunjungan dari Universitas BSI Bandung. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Bapak M. Jufrin (Analis Senior Strategi dan Manajemen Komunikasi)
Mar 05
Sosialisasi Peraturan VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggaraan Dana Perlindungan Pemodal di Hotel Redtop
Mar 01
Seminar Ekonomi Syariah dengan tema "Peran Lembaga Keuangan Syariah dan OJK dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid" di Pusat Informasi Haji Kota Batam. Adapun keynote speaker pada kegiatan tersebut adalah Bapak Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner)
Mar 01
Seminar dengan tema "Integrasi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia" di Novotel Batam. Pembicara pada kegiatan tersebut adalah Bapak Nelson Tampubolon (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan), Bapak Halim Alamsyah (Anggota Dewan Komisioner Ex-Officio Bank Indonesia), dan Bapak Harry Azhar Aziz (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
(www.ojk.go.id)
Feb 22
Ibu Ilya Avianti (Ketua Dewan Audit) memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan lanjutan dengan asosiasi profesi bidang audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas dan kepatuhan.
Feb 21
Pencanangan Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan.
Feb 18 s/d Feb 19
Edukasi dan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan di Universitas Sumatera Utara, Universitas Nomensen, dan Hotel JW. Marriot, Medan.
Feb 14
Peresmian Media Center Otoritas Jasa Keuangan
Feb 14
Weekly Media Briefing Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bapak Rahmat Waluyanto (Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) dan diikuti oleh seluruh Deputi Komisioner OJK
Feb 13
Sosialisasi OJK dengan tema: "Peran Publik Mengawal Transparansi OJK dengan Acuan UU No.21 Tahun 2011 Dalam Rangka Memperkuat Perekonomian Nasional" di Aula Serbaguna Universitas Singaperbangsa, Karawang.
Feb 07
Peresmian Kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Peresmian tersebut dihadiri oleh Bapak Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner), Ibu Nurhaida (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), dan Bapak Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank)
Feb 07
Ibu Kusumaningtuti S. Soetiono (Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen) menjadi pembicara dalam acara Economic Review di MNC Business.
Feb 04
Audiensi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jan 31
Ibu Ilya Avianti dan Ibu Kusumaningtuti S. Soetiono memberikan keynote speech dalam Sosialisasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan di Hotel Meritus, Surabaya.
Jan 19
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berkesempatan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir di Perumahan Ciledug Indah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berkesempatan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir di Perumahan Ciledug Indah, Perumahan Pinang Griya Permai, dan Perumahan Pondok Bahar.
(www.ojk.go.id)
Jan 18
Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan Kepada Pelaku Industri Pasar Modal yang dihadiri para direktur di lingkungan KE Pengawas pasar Modal dengan pembicara Bapak Robinson Simbolon (Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I) dan Bapak M. Noor Rachman (Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II).
Jan 16
Rapat Kunjungan kepada Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, DPR RI. Rapat Kunjungan kepada Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, DPR RI.
Jan 10
Financial Executive Gathering 2013, 10 Januari 2013, di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara, Jakarta. Financial Executive Gathering 2013, 10 Januari 2013, di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara, Jakarta.
Jan 02
Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Boediono meresmikan Pembukaan Perdagangan Saham Hari Pertama di Bursa Efek Indonesia.
Jan 02
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DK OJK mengadakan konferensi pers terkait dengan mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan di BEI.
Dec 20
KE IKNB OJK Bapak Firdaus Djaelani melakukan sosialisasi kepada industri IKNB di Birawa Assembly, Bidakara, Jakarta. Industri IKNB yang hadir adalah KE IKNB OJK Bapak Firdaus Djaelani melakukan sosialisasi kepada industri IKNB di Birawa Assembly, Bidakara, Jakarta. Industri IKNB yang hadir adalah industri dari Perasuransian, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Penjaminan.
Dec 05
DK OJK melakukan penyerahan surat keputusan pengangkatan kepada para pejabat OJK. DK OJK melakukan penyerahan surat keputusan pengangkatan kepada para pejabat OJK.
Nov 26
Audiensi DK OJK dengan pimpinan BPK
Nov 23
DK OJK mengadakan Forum Group Discussion tentang Mekanisme Edukasi & Perlindungan Konsumen dihadiri wakil dari BI,BPS,BAPMI,AAUI
Nov 23
Dewan Komisioner OJK memberikan penjelasan : Updating - Outlook Ekonomi 2013 dan Arsitektur Industri Keuangan Indonesia ke Depan
Nov 22
Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan paparan mengenai aspek pungutan dalam acara Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
Oct 25
Diterima oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Jogja
Oct 18
Sarasehan tentang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
(www.ojk.go.id)
Oct 15
Pertemuan Dewan Komisioner dengan Asosiasi Industri
Oct 08
Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penetapan RKA 2013
Oct 03
Perumusan dan Penetapan Kode Etik
Sep 26
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan
Sep 19
Penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas pokok fungsi, standar prosedur operasional, serta rancang bangun infrastruktur
Sep 13
Undangan Dinners Kadin – Bali
Sep 13
Undangan Infobank Assurance Award – Bali
Sep 10
Wawancara dengan METRO TV
Sep 07
Rapat dengan Gubernur Bank Indonesia
Sep 06
Kunjungan ke Pemimpim Redaksi KOMPAS
Sep 05
Rapat dengan Menteri Keuangan
Sep 03 s/d Oct 29
Sosialisasi Tentang OJK kepada Pelaku Industri Jasa Keuangan dan Civitas Akademika
Sep 01 s/d Oct 01
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2013
Aug 15
Pembentukan Tim Transisi dalam membantu pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisioner
Jul 31 Diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia
Jul 19 Pelantikan Dewan Komisioner
(www.ojk.go.id)
Berita Terkini
Pembekuan Izin WPPE dan WPEE Per 28 Februari 2013
Pengumuman Pembekuan Izin WPPE dan WPEE tanggal 26 Maret 2013
Pembekuan Izin WPPE dan WPEE Per 31 Januari 2013
Pengadaan Jasa Konsultansi Penataan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan
Pengumuman Lelang Ulang Cleaning Service
Pengumuman Pengadaan Penerima Tamu Ulang
Siaran Pers tentang Rapat Koordinasi OJK Bersama SROs
Salinan Keputusan Penetapan Saham PT Dyandra Media International Sebagai Efek Syariah
Press Release Penetapan Saham PT Dyandra
Siaran Pers tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Bangun Kerjasama Pelaksanaan Tugas dan Wewenang.
Pengumuman tentang Peringatan Terhadap Tawaran Investasi Yang Menjanjikan Keuntungan Besar Dari Perusahaan Yang Tidak Diatur dan Diawasi Oleh Otoritas
Surat Edaran KE Pengawas IKNB No SE-01/D.05/2013
Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Panitia Pengadaan Jasa Edukasi Keuangan dan Peringatan Hari Konsumen Nasional
Pengumuman Prakualifikasi Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Minisite Informasi dan Edukasi Konsumen Pada Website OJK
Pengumuman Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
Draft Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen
Siaran pers penandatangan MoU antara OJK dengan PP Muhammadyah di Malang
Siaran Pers Ketua Dewan Audit OJK Dengan Asosiasi Profesi Bidang AIRMPK dan Kepatuhan, 22 Februari 2013
(www.ojk.go.id)
Pengumuman Pelelangan Umum Survei Literasi Keuangan
Siaran Pers tentang Pencanangan Nilai-Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan
Salinan Keputusan KE Pengawas Pasar Modal OJK Nomor Kep-04D.042013
Press Release Penetapan Saham PT Trans Power Marine Tbk sbg Efek Syariah
Pengumuman Pelelangan Sederhana Dengan Pascakualifikasi Panitia Pengadaan Jasa Penyediaan Layanan Financial Costumer Care
Pengadaan Jasa Penyediaan Layanan Internet dan Intranet (15 Februari 2013)
Struktur OJK Wide
Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan
SE Checklist Laporan Keuangan Industri Pasar Modal
Siaran Pers Waspada Terhadap Tawaran Investasi (6 Februari 2013)
Penjelasan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Pertemuan Konsolidasi Otoritas Jasa Keuangan Dengan Asosiasi Profesi Bidang Internal Audit, Risk Management, Quality Assurance, Dan Kepatuhan
Surat Edaran (Penipuan atas nama OJK) (25 Januari 2013)
Press Release Perkembangan Klaim Asuransi Akibat Banjir Jakarta (22 Januari 2013)
Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa PT Asuransi Syariah Mubarakah
Pertemuan Eksekutif Sektor Jasa Keuangan (10 Januari 2013)
Surat Pemberitahuan Permohonan WMI dan Pengawasan WMI (13 Desember 2012)
Pembekuan izin WPPE dan WPEE (28 Desember 2012)
Siaran Pers Akhir Tahun 2012 (28 Desember 2012)
Penerbitan Peraturan Nomor IX.L.1 (28 Desember 2012)
Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-717/BL/2012 (28 Desember 2012)
Penerbitan Peraturan Nomor VI.A.4 (28 Desember 2012)
Siaran Pers Komite Etik (29 Nopember 2012)
Pembentukan Dewan Audit OJK (Rabu, 24 Oktober 2012)
(www.ojk.go.id)
Siaran Pers Proses Seleksi Calon Anggota Dewan Audit OJK (Senin, 15 Oktober 2012)
Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi, Standar Prosedur Operasional dan Rancang Bangun Infrastruktur OJK (Rabu, 19 September 2012)
Penetapan Struktur Organisasi OJK (Senin, 03 September 2012)
Halal Bi halal (Kamis, 16 Agustus 2012)
Pembentukan Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan (Rabu, 15 Agustus 2012)
Pertemuan DK OJK dengan Direksi dan SRO Pasar Modal (Selasa, 7 Agustus 2012)
Pembagian Tugas Dewan Komisoner OJK (Jumat, 20 Juli 2012)
(www.ojk.go.id)
(www.ojk.go.id)
Kode Etik Pegawai OJK
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 01/17 /PDK/XII/2012
TENTANG
KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan kode etik Otoritas Jasa Keuangan;
b. bahwa untuk mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik, maka Dewan Komisioner membentuk Komite Etik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;
Mengingat :
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.
(www.ojk.go.id)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
(1) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Anggota Dewan Komisioner OJK adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Pejabat dan Pegawai OJK adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan.
(5) Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.
(6) Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap kode etik.
(7) Integritas adalah pemikiran, perkataan dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
(8) Profesionalisme adalah perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
(9) Transparansi adalah tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten,
(www.ojk.go.id)
dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
(10) Akuntabilitas adalah sikap bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan serta responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
(11) Sinergi adalah sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para memangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
(12) Kesetaraan adalah sikap memperlakukan secara adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku.
(13) Pejabat Pemutus adalah Dewan Komisioner atau Pejabat OJK yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:
a. Menjaga citra, martabat, integritas dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.
b. Memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
c. Mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
d. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan
(www.ojk.go.id)
pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.
Pasal 3
(1) Kode Etik OJK berlaku untuk seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.
(2) Kode Etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya
BAB III
NILAI DASAR
Pasal 4
Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yang terdiri atas:
(1) Integritas;
(2) Profesionalisme;
(3) Transparansi;
(4) Akuntabilitas;
(5) Sinergi; dan
(6) Kesetaraan.
(www.ojk.go.id)
BAB IV
KODE ETIK OJK
Bagian Kesatu
Nilai Dasar Integritas
Pasal 5
(1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib:
a. Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-perundangan dan tata laksana tugas.
b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah tidak bekerja di OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia.
(2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang:
a. Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.
b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
c.
Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang:
1.)
dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK memiliki kewajiban kepada pihak tersebut;
(www.ojk.go.id)
2.) dapat mempengaruhi Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan
pegawai OJK dalam melaksanakan tugasnya; atau
3.) dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya.
d. Memanfatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK, untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.
e. Menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas OJK yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.
f. Membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.
g. Mempunyai Efek bersifat ekuitas dari:
1.)
Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
2.) perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK; dan/atau
3.) perusahaan yang memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan OJK.
h. Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf g terjadi karena warisan, hibah atau putusan pengadilan, maka wajib segera melaporkan kepemilikan Efek tersebut kepada Dewan Komisioner.
i. Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf h dialihkan maka wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada Dewan Komisioner.
(www.ojk.go.id)
Bagian Kedua
Nilai Dasar Profesionalisme
Pasal 6
(1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib:
a. Bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional.
b. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka menjaga kredibilitas OJK.
c. Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.
(2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang:
a. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau merugikan OJK.
b. Menggunakan kewenangan jabatan dan/atau fasilitas dari OJK baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan dan/atau alasan apapun, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas OJK.
c. Memiliki rangkap jabatan yaitu:
1) Mempunyai benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi oleh OJK, yaitu:
a. menjadi pengurus dan/atau pengawas atau yang setara dengan pengurus dan/atau pengawas di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK;
b. menjadi pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi OJK; dan/atau
(www.ojk.go.id)
c. Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga
jasa keuangan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Dewan Komisioner untuk kepentingan OJK.
2) Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam hal Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK menjadi pengurus, pengawas, pengendali dan/atau pengelola di lembaga jasa keuangan dan/atau pihak lain yang diawasi OJK, maka yang bersangkutan harus melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sejak diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai OJK.
e. Mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data dan informasi serta fasilitas kantor, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.
f. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diperiksa atau akan diperiksa oleh OJK karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh OJK, kecuali melaksanakan tugas karena perintah jabatan.
g.
Menerima honorarium dari pihak yang diawasi OJK untuk pemberian ceramah, menjadi narasumber, atau kegiatan sejenis lainnya, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, di luar batas kewajaran honorarium yang ditetapkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia.
Bagian Ketiga
Nilai Dasar Transparansi
Pasal 7
(1) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku
(www.ojk.go.id)
kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang menolak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan, dengan itikad tidak baik.
Bagian Keempat
Nilai Dasar Akuntabilitas
Pasal 8
(1)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib:
a.Memberikan komitmen dan loyalitas kepada OJK di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi.
b.Merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas OJK.
c.Mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, setelah tidak bekerja di OJK.
(2)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang membuat kesepakatan, komitmen atau janji, yang dapat mengikat OJK tanpa kewenangan dari OJK.
Bagian Kelima
Nilai Dasar Sinergi
(www.ojk.go.id)
Pasal 9
(1)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib:
a.Saling menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK, dan pihak lain.
b.Bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis antar Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK, serta pemangku kepentingan.
c.Menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bersama.
(2)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang:
a.Bersikap mementingkan diri sendiri.
b.Mengabaikan prosedur kerja yang dapat berakibat membahayakan kredibilitas OJK, kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bersama.
Bagian Keenam
Nilai Dasar Kesetaraan
(www.ojk.go.id)
Pasal 10
(1)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan tidak memihak (bersikap netral) kepada pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dilarang bersikap atau bertindak diskriminatif dan/atau memberikan keistimewaan perlakuan kepada pemangku kepentingan, berdasarkan jgender, suku, agama, ras dan antar golongan.
BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 11
(1)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib melaporkan secara tertulis melalui Sistem Penerimaan Pengaduan OJK (help desk) apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK atau tindak pidana dalam pelaksanaan tugas yang dapat merugikan atau berpotensi merugikan OJK.
(2)Komite Etik mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.
Bagian Kedua
(www.ojk.go.id)
Sanksi
Pasal 12
(1)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan/atau Surat Edaran Dewan Komisioner OJK
(2)Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik OJK dan merekomendasikan pengenaan sanksi kepada Pejabat Pemutus.
(3)Pelanggaran Kode Etik OJK terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
a.pelanggaran ringan,
b.pelanggaran sedang, dan
c.pelanggaran berat.
(4)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK wajib menerima dan melaksanakan keputusan Pejabat Pemutus.
BAB VI
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
(www.ojk.go.id)
Penanganan Informasi
Pasal 13
(1)OJK menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dapat berasal dari Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK, masyarakat dan/atau melalui media massa.
(2)Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran informasi dan melakukan pemeriksaan.
Bagian Kedua
Proses Penegakan Kode Etik
Pasal 14
(1)Komite Etik melakukan verifikasi atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK untuk memberikan klarifikasi.
Pasal 15
(1)Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik OJK dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup.
(www.ojk.go.id)
(2)Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.
(3)Dalam sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan rekomendasi keputusan untuk diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pemutus, yaitu :
a.Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
b.Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
c. Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK.
(4)Pernyataan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(5)Rekomendasi pengenaan sanksi untuk Anggota Dewan Komisioner yang diduga melanggar Kode Etik OJK dapat beru
a.Peringatan tertulis, untuk pelanggaran ringan.
b.Pembebastugasan dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Anggota Dewan Komisioner dalam jangka waktu tertentu, untuk pelanggaran sedang
c.Diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisioner, untuk pelanggaran berat..
(www.ojk.go.id)
(6)Dewan Komisioner menetapkan status non aktif bagi Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, sebelum pemberhentian Anggota Dewan Komisioner ditetapkan oleh Presiden.
(7)Untuk menetapkan rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Etik berpedoman pada kriteria pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.
(8)Pengaturan tentang pemberian rekomendasi pengenaan sanksi untuk Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melanggar Kode Etik OJK dan kriteria untuk kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.
Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi
Pasal 16
(1)Pejabat Pemutus menetapkan keputusan akhir yang bersifat final berdasarkan rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2)Rapat Dewan Komisioner yang membahas pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner tidak dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner yang diduga melakukan pelanggaran.
BAB VII
KOMITE ETIK
Bagian Kesatu
(www.ojk.go.id)
Pembentukan Komite Etik
Pasal 17
(1)Pembentukan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK.
(2)Komite Etik terdiri atas:
a.Komite Etik level Governance yang bertugas mengawasi kepatuhan Anggota Dewan Komisioner terhadap Kode Etik OJK.
b.Komite Etik level Manajemen yang bertugas mengawasi kepatuhan Pejabat dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik OJK.
Pasal 18
(1)Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali
(2)Penugasan Anggota Komite Etik Level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam hal :
a.jangka waktu penugasan Komite Etik telah selesai; atau
b.terdapat hal-hal yang mengakibatkan penugasan Komite Etik berakhir berdasarkan keputusan Dewan Komisioner.
(www.ojk.go.id)
(3)Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik level Manajemen tidak dibatasi.
Bagian Kedua
Keanggotaan Komite Etik
Pasal 19
(1)Keanggotaan Komite Etik diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner.
Keanggotaan Komite Etik terdiri atas:
a.Ketua;
b.Anggota; dan
c. Sekretariat.
Pasal 20
Susunan keanggotaan Komite Etik level Governance terdiri atas:
a.Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua;
(www.ojk.go.id)
b.Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko sebagai Anggota; dan
c.3 (tiga) orang dari unsur profesi/akademisi sebagai Anggota.
d.Sekretariat Komite Etik Governance yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.
Pasal 21
Susunan keanggotaan Komite Etik level Manajemen terdiri atas:
a.Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Ketua;
b.Deputi Komisioner Manajemen Strategis I sebagai Anggota;
c.Deputi Komisioner Manajemen Strategis II sebagai Anggota;
d.Direktur Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;
e.Direktur Audit Internal I sebagai Anggota; dan
(www.ojk.go.id)
f.Direktur Hukum sebagai Anggota.
g.Sekretariat Komite Etik Manajemen yaitu Direktorat Sumber Daya Manusia.
Pasal 22
(1)Calon anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari unsur profesi/akademisi dipilih secara langsung oleh Dewan Komisioner dengan mekanisme yang disepakati oleh Dewan Komisioner.
(3)Kriteria calon anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.Warga Negara Indonesia;
b.Tidak menjadi anggota partai politik;
c.Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
d.Memiliki pengalaman dan wawasan yang luas;
(www.ojk.go.id)
e.Memiliki integritas dan independensi;
f.Tidak pemah melakukan pelanggaran good governance;
g.Sehat jasmani dan rohani; dan
h.Berusia paling kurang 50 (lima puluh) tahun.
Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban Komite Etik
Pasal 23
a.Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik OJK yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.
b.Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
c.Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
d.Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik OJK terbukti atau tidak terbukti.
(www.ojk.go.id)
e.Memberikan rekomendasi keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK kepada Dewan Komisioner atau Pejabat Pemutus yang berwenang.
f.Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan dan penindakan pelanggaran Kode Etik OJK.
Pasal 24
Anggota Komite Etik wajib :
a.Memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik OJK;
b.Menyusun buku manual/buku saku/sejenis mengenai Kode Etik OJK; dan
c.Hadir pada rapat dan sidang Komite Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK dan/atau penetapan rekomendasi keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
Bagian Keempat
Wewenang Komite Etik
Pasal 25
Komite Etik berwenang:
(www.ojk.go.id)
a.Memanggil Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik OJK untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Komite Etik.
b.Memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Komite Etik.
c.Meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagian Kelima
Sidang Komite Etik
Pasal 26
(1)Sidang Komite Etik dipimpin oleh Ketua Komite Etik.
(2)Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka sidang dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite Etik berdasarkan kesepakatan.
(3)Sidang Komite Etik dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Komite Etik.
(4)Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
(5)Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.
(www.ojk.go.id)
(6)Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Komite Etik.
Bagian Keenam
Sekretariat Komite Etik
Pasal 27
Sekretariat Komite Etik bertugas:
a.Menatausahakan pengaduan, keterangan, data dan bukti terkait dugaan pelanggaran Kode Etik OJK.
b.Melakukan filtering dan verifikasi awal terhadap informasi yang diterima sebelum diteruskan kepada Komite Etik.
c. Menyiapkan surat panggilan sidang Komite Etik kepada pihak-pihak terkait.
d.Menyiapkan persidangan termasuk materi persidangan dan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Etik yang hadir dalam sidang Komite Etik.
e.Menyiapkan rapat Komite Etik dan menyusun risalah rapat serta keputusan rapat Komite Etik.
f.Menyiapkan surat rekomendasi keputusan Komite Etik kepada Dewan Komisioner atau Pejabat Pemutus.
(www.ojk.go.id)
g.Melakukan tugas lain terkait dengan penanganan pelanggaran Kode Etik OJK.
Bagian Ketujuh
Honorarium bagi Anggota Komite Etik
yang Berasal dari Unsur Profesi/Akademisi
Pasal 28
(1)Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal diberikan honorarium berdasarkan kehadiran Anggota Komite Etik dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
(2)Jumlah honorarium untuk Anggota Komite Etik level Governance yang berasal dari eksternal ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner dan dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK.
BAB VIII
AKUNTABILITAS PENGENAAN SANKSI
Pasal 29
Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran Kode Etik OJK adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
BAB IX
(www.ojk.go.id)
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30
(1)Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Dewan Komisioner OJK ini.
(2)Ketentuan mengenai Tata Tertib dan Disiplin Pejabat dan Pegawai OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Dewan Komisioner OJK.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya, Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2012
Ketua Tim Pelaksana Tim Transisi KETUA DEWAN KOMISIONER
Otoritas Jasa Keuangan
Ttd. Ttd.
DUMOLY F. PARDEDE MULIAMAN D. HADAD
(www.ojk.go.id)