RENCANA KERJA PEMENUHAN KEWAJIBANIZIN PERSETUJUAN PRINSIP EKSPLOITASI TAMBANG BATUBARA

A.N PT.MADANI CITRA MANDIRI DI KAB. KUTAI KARTANEGARA,PROP. KALIMANTAN TIMUR.

PERSETUJUAN PRINSIP MENTERI KEHUTANAN NOMOR : S.335/MENHUT-VII/2008 TANGGAL 17 JUNI 2008

LUAS + 862,69 HEKTAR

PT. MADANI CITRA MANDIRI2008

KATA PENGANTAR

Memperhatikan surat Menteri Kehutanan Nomor : S.335/Menhut-VII/2008 Tanggal 17 Juni 2008 tentang persetujuan prinsip penggunaan kawasan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya an. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, kami bermaksud memenuhi salah satu kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemenuhan kewajiban – kewajiban yang terkandung dalam surat Menteri Kehutanan tersebut.

Rencana kerja ini mencakup beberapa bagian yang berhubungan dengan proses/prosedur perizinan pengunaan kawasan hutan (pinjam pakai) dan rencana pemenuhan kewajiban baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun tata waktunya.

Kami sadari bahwa rencana kerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan rencana kerja ini.

Atas terbitnya surat Menteri Kehutanan tersebut diatas, kami mengucapkan terimakasih kepada :1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta jajarannya;2. Kepala Badan Planologi Kehutanan;3. Gubernur Kalimantan Timur beserta jajarannya;4. Bupati Kutai Kertanegara beserta jajarannya;5. Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan;6. Kepala Bidang Penyiapan Areal Penggunaan Kawasan Hutan

beserta staf/pegawai yang telah banyak membantu;7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami berharap semoga rencana kerja ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pihal-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2008

PT.MADANI CITRA MANDIRI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................DAFTA ISI ...............................................................DAFTAR GAMBAR ........................................................

BAB I. PENDAHULUAN ............................................... I–1I.1. Latar Belakang .................................................. I–1I.2. Maksud dan Tujuan ............................................ I–2BAB II. DASAR HUKUM KEGIATAN ................................ II–1II.1. Dasar Hukum .................................................... II–1II.2. Perizinan ............................................................ II–2BAB III. RENCANA KERJA ...........................................III–1III.1. Kewajiban-kewajiban PT.Madani CitraMandiri ......... III–1III.2. Ketentuan-ketentuan lain .................................. III–2III.3. Rencana Kerja dan Tata Waktu Pemenuhan

Kewajiban ...................................................... III–2III.3.1. Penyiapan Lahan Penganti ............................ III–2III.3.2. Tata Batas .............................................. .. III–5III.3.3. Invetarisasi Tegakan ..................................... III–9III.3.4. Pembayaran PSDH dan DR ............................ III–10III.3.5. Perlindungan Kawasan Hutan ........................ III–10III.3.6. Pemulihan Kondisi Kawasan Hutan ................. III–11III.3.7. Penyelesaian Pihak-Pihak Ketiga .................... III–12III.3.8. Monitoring dan Evaluasi ............................... III–13III.3.9. Pelaporan .................................................... III–13III.4. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan .............. III–15III.4.1. Areal Pertambangan .........................................III.4.2. Pembangunan Infrastruktur Tambang .................III.5. Hasil Yang Diharapkan .............................................BAB IV. PENUTUP ........................................................LAMPIRAN ..............................................................

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Texks

1. Tata Waktu Pemenuhan Kewajiban Penyedian dan Penyerahan Lahan Kompensasi PT.Madani Citra Mandiri ......................................................... III- 8

2. Rencana dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tata Batas,Invetarisasi Tegakan dan Pelunasan/Pembayaran DR dan PSDH ............... III-9

3. Rencana dan Tata Waktu Pemenuhan Seluruh Kewajiban PT.Madani Citra Mandir .................... III-10

4. Rencana dan Luas Pengunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara oleh PT.Madani Citra Mandir ................................... III-15

DATAR GAMBAR

Lampiran HalamanTeks

1. Skema Proses Penyerahan Lahan Kompensasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan ...................................... III-5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

Teks

1. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/MENHUT-VII/2008 Tanggal 17 Juni 2008 hal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya an. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur ......... III-5

BAB IPENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang memberikan sumbangan devisa bagi Negara Indonesia,saat ini kegiatan eksplorasi tambang mulai banyak dilaksanakan oleh investor khususnya untuk bahan galian tambang batubara. Banyaknya kegiatan eksplorasi tambang tersebut tidak terlepas dari mulai stabilnya kondisi politik dan perekonomian dalam negeri serta kebijakan pemerintah yang mempermudah penanaman investasi bagi dunia usaha pertambangan.

Kegiatan penambagan batubara telah dirasakan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan perekonomian regional maupun nasional dan berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara,penyerapan tenaga kerja serta perkembangan perekonomian lainnya khususnya yang berhubungan dengan sektor pertambangan batubara.

PT.Madani Citra Mandiri adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi bahan galian batubara seluas 5.000 Ha di Kecamatan Kembang Janggut dan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur sesuai Keputusan Bupati Kutai Kertanegara No. 521/3276/Ek tanggal 15 Mei 2007.

Melalui surat No.45/MCM-TGR/2006 tanggal 10 Mei 2007 dan No.50/MCM-TGR/2007 tanggal 03 Agustus 2007 Direktur Utama PT.Madani Citra Mandiri mengajukan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan RI seluas + 862,69 Ha untuk eksploitasi bahan galian batubara yang terletak di wilayah Kecamatan Kembang Janggut dan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur.

Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor S.335/MENHUT-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008 hal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya an. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur. Dengan surat tersebut Pt. Madani Citra Mandiri telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan RI untuk melakukan kegiatan eksploitasi batubara di daerah sebagaimana tersebut di atas dengan luas + 862,69 Hektar dengan berbagai persyaratan/kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Rencana kegiatab eksploitasi tambang batubara beserta pembangunan sarana prasarana penunjangnya merupakan bentuk partisipasi aktif PT.Madani Citra Mandiri dalam mensukseskan pembangangunan Indonesia khususnya perwujudan komitmen perusahaan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :1. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan di segala bidang aspek

kehidupan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur.

2. Meningkatkan perekonomian daerah/pendapatan asli daerah (PAD) khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Propinsi Kalimantan Timur.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dan peningkatan aspek-aspek sosial ekonomi lainnya.

4. Memenuhi permintaan pasokan batu bara dari industri pertambangan nasional, regional maupun internasional.

5. Memanfaatkan potensi sumberdaya alam seoptimal dan seefesien mungkin.

6. Menjaga kelestarian sumberdaya alam, hutan dan lingkungan global.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memenuhi salah satu kewajiban PT.Madani Citra Mandiri sebagaimana yang tertuan dalam surat Menteri Kehutanan Nomor : S.335/MENHUT-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008 .

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi gambaran dan informasi tentang rencana pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada PT.Madani Citra Mandiri atas terbitnya surat persetujuan prinsip Menteri Nomor : S.335/MENHUT-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008. Untuk kegiatan eksploitasi tambang batubara a.n, PT. Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur seluas + 862,69 hektar.

BAB IIDASAR HUKUM KEGIATAN

II.1. DASAR HUKUM

Landasan hukum kegiatan eksploitasi batubara oleh PT.Madani Citra Mandiri adalah sebagai berikut :1. Undang-undang Dasar Negaea Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan;3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah;6. Undamg-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;7. Undang-undang Nomor 32 Tahu n 2004 tentang Pemerintah

Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewengan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 339/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuran Hutan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas;

14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan;

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453 k/29/mem/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Pertambngan Umum;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuran Kawasan Hutan;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/2001 Tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan status dan fungsi kawasan hutan.

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

II.2. PERIZINAN

Dalam melaksanakan kegiatan di Lapangan, PT.Madani Citra Mandiri telah memperoleh izin melakukan kegiatan ekslploitasi batubara berdasarkan :1. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/MENHUT-VII/2008

tanggal 17 Juni 2008 hal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya an. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur.

2. Surat Gubernur Kalimantan Timur No.521/3276/ Ek tanggal 15 Mei.

3. Surat Keterangan (SK) Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/34/KP-Er/DPE-IV/2006 Tanggal 4 April 2006. Tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas suatu wilayah seluas 5.000 ha dengan kode wilayah KW.KTN 2006 034 Er yang terletak di Wilayah Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Keputusan Bupati Kutai Kertanegara No. 521/3276/Ek tanggal 15 Mei 2007.

5. Dokumen AMDAL (Andak-RKL-RPL) dengan nomor Persetujuan : KAKK/02/AMDAL/TAMBANG BATUBARA/2007 tanggal 15 Maret 2007.

6. Surat Direktur Jendaral Bina Produksi Kehutan No.S.258/VI-BRPHP/2008 tanggal 14 Mei 2008

Dengan landasan hukum yang digunakan dan perizinan yang dimiliki oleh PT.Madani Citra Mandiri diharapkan di dalam proses pemenuhan kewajiban persetujuan prinsip pinjam kawasan hutan hingga pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan atau target yang siharapkan.

BAS III RENCANA KERJA

III. 1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PT. OBI PRIMA BATUBARA

Berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/MENHUT-VII/2008S. tanggal 17 Juni 2008 hal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya an. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur , PT.Madani Citra Mandiri dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan seluas ± 1.048,30 hektar (seribu empat puluh depalan koma tiga puluh per seratus hektar) yang "clear and clean" dan direboisasi sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang dipergunakan;

2. Menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang digunakan serta biaya pengukuhan lahan kompensasi;

3. Menanggung biaya inventarisasi tegakan serta membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang digunakan;

4. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

5. Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;

6. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;

7. Dilarang melakukan penambangan di sekitar mata air, danau, sungai.

8. Memperhatikan keseimbangan ekologi (ecological balance) di dalam kawasan hut an produksi dan sekitarnya;

9. Menjaga keamanan kawasan hutan yang digunakan dan di sekitarnya;

10. Melaporkan setiap adanya kegiatan pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekati;

11. Memberikan kemudahan bagi aparat Kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi lapangan;

12. Menyampaikan laporan secara periodik yaitu setiap 12 (dua belas) bulan sekali atas kemajuan pemenuhan kewajibann-kewajiban dalam persetujuan prinsip ;

13. Selambat-lambatnya dalam tempo 100 (seratus) hari sejak diterbitkan persetujuan prinsip ini, PT.Madani Citra Mandiri wajib membuat rencana kerja pemenuhan kewajiban yang dilengkapi dengan surat pernyataan di hadapan notaris tentang

kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan, selanjutnya rencana kerja tersebut diserahkan kepada Menteri Kehutanan, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV.

14. Apabila di dalam kawasan hut an yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pemohon yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.

III.2. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Adapun ketentuan-ketentuan lain dalam surat Menteri Kehutanan tersebut di atas yang menjadi batasan-batasan bagi pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut ditentukan berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

2. Pemanfaatan kayu hasil tebangan akibat kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi bahan galian batubara dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja penambangan PT.Madani Citra Mandiri dengan dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.

3. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.

4. Apabila pemohon tidak rnelaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadi penyirnpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan pemohon dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam persetujuan prinsip ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

III.3. RENCANA KERJA DAN TATA WAKTU PEMENUHAN KEWAJIBAN III.3.1. PENYIAPAN LAHAN PENGGANTI

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-VII/2006 Pasal 13 ayat (I), bahwa lahan kompensasi mernenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pernbebanan;

Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan; Terletak di dalarn Sub DAS atau DAS yang sarna dan pulau

yang sama; Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.

Ketentuan tersebut di atas menyulitkan bagi PT. Madani Citra Mandiri untuk menyiapkan lahan pengganti yang dipesyaratkan seluas ± 1.048,30 hektar (seribu empat puluh depalan koma tiga puluh per seratus hektar). Hal itu disebabkan oleh seluruh areal di Pulau Obilatu berstatus kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Penyiapan lahan pengganti akan diupayakan di sekitar Pulau Obi yang merupakan pulau terbesar yang berada di seki tar Pulau Obilatu.

Apabila di Pulau Obi tidak memungkinkan bagi penyediaan lahan kompensasi, maka akan diupayakan di Pulau-pulau lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman pada beberapa butir-butir Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-VII/2006 tersebut di atas, yaitu :

Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan;

Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutani ; Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.

Langkah-langkah yang akan di tempuh Manajemen PT. Madani Citra Mandiri adalah sebagai berikut : 1. Berkoordinasi dan bekerja sarna dengan aparat setingkat

kampung/dusun/desa/kelurahan dan kecamatan untuk menginventarisir lahan-lahan milik masyarakat seluas ± 1.048,30 hektar yang berbatasan dengan kawasan hutan.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten setempat dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untukmenguji kelayakan teknis calon lahan kompensasi.

3. Melakukan negoisasi dan transaksi jual beli lahan masyarakat. 4. Balik nama lahan masyarakat menjadi milik/ atas nama PT.

Madani Citra Mandiri. 5. Melaporkan kepada Dinas Agraria/Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten setempat untuk memperoleh sertifikat titel hak atas nama PT. Madani Citra Mandiri

6. Pelepasan hak atas nama PT. Madani Citra Mandiri menjadi tanah negara bebas yang meliputi : Pencoretan buku letter C Desa dan perubahan Peta Desa Penghapusan SPPT dan perubahan Peta PBB Pencoretan dokumen di Badan Pertanahan Nasional

7. Menyerahkan lahan kepada Menteri Kehutanan untuk proses lebih lanjut.

Sebagai ilustrasi proses penyerahan lahan kompensasi adalah sebagaimana bagan/skema berikut :

Gambar 1. Skema Proses Penyerahan Lahan Kompensasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Adapun waktu pelaksanaan penyediaan lahan kompensasi telah dimulai sejak terbitnya surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/MENHUT-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008. PT. Madani Citra Mandiri tidak dapat memperkirakan penyelesaian penyediaan lahan kompensasi ini mengingat prosedur yang cukup panjang dan berhubungan dengan perizinan-perizinan lain yang melibatkan banyak instansi. Namun demikian, PT. Madani Citra Mandiri akan berupaya untuk menyediakan lahan kompensasi tersebut dengan tata waktu yang direncanakan sebagaimana Tabel 1.

Apabila dalam waktu yang ditentukan (2 Tahun) PT. Obi Prima Batubara tidak dapat mencapai target yang diinginkan maka, manajemen PT. Madani Citra Mandiri akan mengajukan perpanjangan izin persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Dan apabila mengalami kesulitan/terkendala dalam

penyediaan lahan kompensasi, maka manajemen PT. Madani Citra Mandiri akan senantiasa melakukan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi/kabupaten dan Departemen Kehutanan untuk mencari solusi terbaik bagi pemenuhan kewajiban penyediaan lahan kompensasi tersebut.

Sebagai alternatif terakhir, manajemen PT. Madani Citra Mandiri akan memohon kepada Menteri Kehutanan untuk mengganti kewaj iban penyediaan dan penyerahan lahan kompensasi dengan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan. Untuk itu manajemen PT. Madani Citra Mandiri bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk membayar PNBP sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Notaris.

PT. Madani Citra Mandiri akan segera mereboisasi lahan kompensasi segera setelah titel hak resmi atas nama PT. Madani Citra. Jenis-jenis tanaman reboisasi adalah jenis-jenis tanaman endemik (endemic trees species) , jenis tanaman yang dilindungi (protected trees species), dan jenis-jenis tanaman lokal (local species) yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan atau jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan peruntukan calon kawasan hutan. Nama jenis-jenis tersebut akan ditentukan berdasarkan arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi /Kabupaten. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan kegiatan reboisasi lahan kompensasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur.

III.3.2. TATA BATAS

Pelaksanaan tata batas kawasan hutan akan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Rutan Wilayah IV sebagaimana arahan dari Menteri Kehutanan bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. PT. Madani Citra Mandiri akan memfasilitasi pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang akan dipergunakan sebagai lokasi eksploitasi tambang Batubara dan sarana penunjangnya.

PT. Madani Citra Mandiri akan mengirimkan surat permohonan pelaksanaan tata batas kawasan hutan kepada Dinas Kehutanan Provinsi sebagai koordinator pelaksana dengan tembusan surat

diujukan kepada Menteri Kehutanan c.q Kepala badan Planologi Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kertanegara, Dinas Kehutanan Kabupaten dan balai Pemantapan Kawasan Rutan Wilayah IV. PT. Madani Citra Mandiri juga akan selalu berkoordinasi dengan tim tata batas untuk merencanakan dan menentukan teknis, waktu dan anggaran/biaya pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

Tabel 1. Tata Waktu Pemenuhan Kewajiban Penyediaan dan Penyerahan Lahan Kompensasi PT. Madani Citra Mandiri

No. KEGIATAN 2008 2009 2010 KETERANGAN(Pelaksanaan)6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5

1. Pencarian Lahan PT. Madani Citra Mandiri,Aparat Desa dan Kecamatan

2. Studi Kelayakan Teknis Lahan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten

3. Transaksi Jual Beli Lahan PT. Madani Citra Mandiri dan Masyarakat Pemilik Lahan

4. Proses Sertifikasi/ Balik Nama Lahan Pejabat Pembuat Akte Tanah5. Proses titel hak Dinas Agraria/BPN6. Proses Pelepasan Hak Dinas Agraria/BPN7. Serah Terima Kepada Departemen

KehutananPT. Madani Citra Mandiri dan Departemen Kehutanan

8 Proses Pengukuran menjadi Kawasan Hutan

Departemen Kehutanan

Rencana waktu pelaksanaan kegiatan tata batas tersebut adalah selama 9 bulan. Kegiatan diawali konsultasi teknis dengan Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten pada bulan ..... 2008, kemudian mengajukan permohonan pelaksanaan tata batas kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, persiapan dan penyusunan rencana tata batas dan persiapan sumberdaya manusia, waktu dan biaya, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan pada bulan ...dan .....2008. Pelaksanaan tata batas di lapangan diperkirakan memakan waktu 2 bulan, yaitu bulan .....dan....... 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan laporan, penandatanganan berita acara tata batas dan pembuatan peta tata batas pada 2 bulan berikutnya (……. - ……… 2008) .

Tata waktu pelaksanaan kegiatan tata batas adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.

PT. Madani Citra Mandiri akan mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan kegiatan tata batas ini dengan mengacu pada :

1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 339/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 63S/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata Batas;

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;

III. 3 . 3. INVENTARlSASI TEGAKAN

Tahapan/mekanisme kegiatan inventarisasi tegakan dan rencana tata waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi tegakan mengikuti/bersamaan dengan kegiatan tata batas kawasan hutan sebagaimana table 2 di atas.

Sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi tegakan di dalam calon kawasan hutan yang akan digunakan oleh PT. Madani Citra Mandiri berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang berlaku di Departemen Kehutanan dan atau Dinas Kehutanan.

III.3.4. PEMBAYARAN PSDH DAN DR

Pernbayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Reboisasi (DR) akan dilaksanakan segera setelah laporan hasil inventarisasi tegakan di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai selesai.

Dari laporan tersebut dapat diketahui jumlah nominal PSDH dan DR yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI. Berdasarkan tata waktu yang telah disusun di atas, maka diharapkan PSDH dan DR dapat dilunasi/dibayarkan pada bulan Pebruari 2009.

III. 3.5. PERLINDUNGAN KAWASAN RUTAN

PT. Madani Citra Mandiri mempunyai kewajiban untuk melindungi kawasan hutan yang dipergunakan untuk eksploitasi tarnbang Batubara. Sebagaimana surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/MENHUT-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008, PT. Madani Citra Mandiri mempunyai beberapa kewajiban yang masuk dalam aspek perlindungan kawasan hutan, yaitu

1. Menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan; 2. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan; 3. Dilarang melakukan penambangan di sekitar mata air, danau, sungai. 4. Memperhatikan keseimbangan ekologi (ecological balance) di dalam kawasan hutan produksi dan sekitarnya; 5. Menjaga keamanan kawasan hutan yang digunakan dan di sekitarnya;6. Melaporkan setiap adanya kegiatan pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan terdekat;

Selain hal tersebut di atas, PT.Madani Citra Mandiri mempunyai komitmen untuk senantiasa melindungi kawasan hutan yang dipinjam pakai sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap amanat yang telah diberikan oleh Departemen Kehutanan. PT.Madani Citra Mandiri juga akan bersungguh-sungguh mentaati dan menjalankan amanat yang tertuang dalam Dokumen AMDAL yang telah disusun dan disyahkan oleh lembaga yang berwenang.

Tabel 2. Tata Waktu Pemenuhan Kewajiban Tata Batas Kawasan Hutan, Inventarisasi Tegakan, dan Pelunasan/ pembayaran PSDR dan DR

No. KEGIATAN 2008 2009 KETERANGAN(PELAKSANA)7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan

PT. Madani Citra Mandiri, Baplan, Dishut Propinsi dan Kabupaten

2 Permohonan, Koordinasi, Penyusunan Rencana Kegiatan, Persiapan Kegiatan

PT. Madani Citra Mandiri, Baplan, Dishut Propinsi dan Kabupaten,BPKH .....

3 Pelaksanaan Kegiatan Di Lapangan

Tim Pelaksana

4 Penyusunan Laporan Hasil Tata Batas dan Inventarisasi Tegakan, Penandatangan Berita Acara Tata Batas, Pembuatan Peta

Tim Pelaksana

5 Pelunasan/pembayar an DR dan PSDH

PT. Madani Citra Mandiri

6 Pelaporan Kepada Menteri Kehutanan

Dinas Kehutanan Propinsi (Tim Pelaksana)

PT.Madani Citra Mandiri akan berupaya melindungi kawasan hutan setiap saat dengan tetap berkoordinasi dengan instansi kehutanan di provinsi maupun kabupaten. Dan sebagai bentuk kesungguhan manajemen PT.Madani Citra Mandiri dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka manajemen PT.Madani Citra Mandiri bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melindungi kawasan hutan yang dipinjam pakai dan kawasan hutan di sekitarnya dihadapan Notaris.

111.3. 6. PEMULIHAN KONDISI KAWASAN HUTAN

Upaya pemulihan kondisi kawasan hutan yang rusak akibat praktek eksploitasi tambang Batubara oleh PT.Madani Citra Mandiri adalah dengan melakukan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik di lingkup Departemen Energi Sumber Daya Mineral (Pedoman Reklamasi yang diterbitkan oleh Direktorat Pertambangan Umum) maupun Departemen Kehutanan (Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK.146/Menhutbun-II/99).

Reklamasi akan dilaksanakan setelah eksploitasi Batubara selesai . dilakukan dengan teknik backfilling. Reklamasi akan dilakukan sebaik mung kin serta seefisien dan seefektif mungkin untuk menghindari kerusakan tanah guna menyiapkan lahan yang sesuai bagi kegiatan revegetasi.

Sebelum revegetasi dilaksanakan, pengelolaan topsoil yang baik terlebih dahulu dilakukan untuk kemudian dilakukan penebaran, penggemburan tanah dan penambahan bahan organik sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi kesuburan tanah di akhir operasi penambangan pada areal yang telah digunakan untuk pit tambang, output dump area, mine stockyard, topsoil stockpile dan fasilitas tambang lainnya.

Adapun jenis-jenis tanaman yang akan dipersiapkan untuk kegiatan revegetasi disesuaikan dengan pentahapan revegetasi, yaitu

Tahap I : untuk mengurangi evapotranspirasi dan erosi permukaan tanah akan ditanam jenis-jenis tanaman bawah penutup tanah (cover crop species) dari marga leguminoceae atau dari jenis kacang-kacangan. Tahap II : untuk mengembalikan dan meningkatkan kesuburan tanah dan mengikat agregat tanah oleh akar-akar tanaman dan memberikan naungan awal bagi tanaman yang akan ditanam berikutnya, akan ditanam dengan jenis-jenis tanaman cepat tumbuh (fast growing species) seperti akasia (Acacia mangium), sengon (Paraserianthes falcataria), sungkai (Peronema canescens), dan/atau jati putih (Gmelina arborea).

Tahap III : untuk pengkayaan jenis (enrichment planting) akan ditanam jenis-jenis tanaman yang mudah beradaptasi dengan lingkungan, jenis lokal, jenis-jenis yang dilindungi maupun jenis-jenis yang bernilai ekonomi tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan (tanaman buah-buahan). Jenis-jenis terebut diantaranya adalah kayuputih (Melaleuca kajoepoeti), eucalyptus (Eucalyptus alba), meranti (Dipterocarpus sp), keruing (Dryobalanops sp), ramin (Gonistylus sp), durian (Durio zibethinus), rambutan (Nephelium lapecium), duku (lansium domesticum), dan lain-lain.

III.3.7. PENYELESAIAN PlHAK-PlHAK KETlGA Kegiatan ini dilaksanakan ketika terjadi permasalahan dengan pihak ketiga/pihak lain baik yang berhubungan dengan perizinan di sektor pertambangan, okupasi lahan oleh masyarakat, illegal mining, maupun permasalahan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat.

PT.Madani Citra Mandiri akan bersikap kooperatif dan persuasif dalam menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan untuk menciptakan iklim/kondisi yang lebih kondusif bagi operasionalisasi kegiatan di lapangan.

Penyelesaian permasalahan akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan semua pihak yang bersengketa. Diharapkan dengan musyawarah, permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa unsur dendam di kemudian hari. Namun demikian apabila dengan cara tersebut tidak mernbuahkan hasil, maka PT.Madani Citra Mandiri akan menempuh jalur hukum bagi kepentingan dan kebaikan semua pihak.

III.3 .8. MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan secara formal akan dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kehutanan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya PT.Madani Citra Mandiri Batubara akan melaksanakan kegiatan penggunaan kawasan hutan dan melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan sebaik-baiknya. Namun demikian, PT.Madani Citra Mandiri akan melakukan antisipasi terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi diluar kendali perusahaan. Oleh karena itu, PT.Madani Citra Mandiri akan melakukan monitoring dan evaluasi mandiri (self monitoring and evaluation) untuk mencegah dan menghindari terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku III.3.9. PELAPORAN Laporan kegiatan penggunaan kawasan hutan akan disusun per semester dan akan dilaporkan/dikirim kepada seluruh instansi terkait

dengan penggunaan kawasan hutan, antara lain Menteri Kehutanan c.q Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV, dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana kerja dan tata waktu pemenuhan kewajiban PT.Madani Citra Mandiri terkait dengan surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/Menhut-VII/200B. tanggal 17 Juni 2008 Secara lengkap tersaji dalam Tabel 3 berikut ini.

III. 4. RENCANA KERJA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Kawasan hutan yang telah disetujui Menteri Kehutanan untuk dipergunakan sebagai areal pertambangan Batubara oleh PT. Obi Prima Batubara adalah seluas ± 862,69 hektar, akan dipergunakan secara optimal dan efisien baik untuk areal pertambangan maupun sebagai sarana penunjangnya, yaitu sebagai berikut : III.4.1. AREAL PERTAMBANGAN Areal pertambangan yang dimaksud adalah seluruh areal yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa lubang-lubang atau pit-pit tambang, area overburden/interburden, hauling road (jalan tambang), dan settling pond atau disposal area.

Pembukaan lahan untuk areal tambang akan dilaksanakan segera setelah izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.

III.4.2. PEMBANGUNAN 1NFRASTRUKTUR TAMBANG

Merupakan fasilitas pendukung kegiatan tambang yang dibangun di dekat area tambang. Lokasi akan dipilih berdasarkan topografi yang relative datar dan daya dukung lahan yang cukup kuat sebagai penyangga bangunan-bangunan yang telah direncanakan.

Tabel 3. Rencana dan Tata Waktu Pemenuhan Seluruh Kewajiban oleh PT.Madani Citra Mandiri.

No. KEGIATAN 2008 2009 2010 KETERANGAN7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1 Menyediakan dan menyerahkan Lahan Kompensasi

Dilaksanakan sernaksimal mungkin selama masa berlakunya izin persetujuan prinsip

2 Tata Batas Kawasan Hutan

Dilaksanakan oleh tim di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi

3 Inventarisasi Tegakan Kawasan Hutan

Dilaksanakan bersarnaan dengan tata batas kawasan hutan

4 Mernbayar PSDH dan DR

Dilaksanakan setelah hasil inventarisasi tegakan

5 Melakukan Perlindungan terhadap Kawasan Hutan

Dilaksanakan secara kontinyu sebelurn rnaupun setelah terbit izin pinjarn pakai

6 Melakukan Reklarnasi dan Revetasi

Dilaksanakan segera setelah kegiatan eksploitasi selesai

7 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Mandiri

Dilaksanakan secara rnandiri dan bersedia untuk selalu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang.

8 Menyarnpaikan Laporan Kernajuan

Dilaksanakan secara periodik

9 Mernbuat Pernyataan Pernyataan sanggup mernenuhi seluruh kewajiban dilaksanakan dihadapan notaries dan akan direalisasikan secepatnya.

Bangunan-bangunan tersebut diantaranya adalah :

• Bangunan kantor dan perumahan serta fasilitas umum merupakan fasilitas pendukung administrasi perkantoran yang digunakan untuk kegiatan perencanaa, pelaksanaan, pegawasan dan evaluasi dari kegiatan operasi penambangan pada pit-pit terdekat.

• Bangunan utilitas energi/listrik dan air ; stasiun pembangkit listrik direncanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik untuk kepentingan kegiatan perkantoran, penerangan kantor dan mess karyawan, pergudangandan stockpile serta dermaga/pelabuhan. Penyediaan air bersih untuk kegiatan harian karwayan dan kantor. • Bangunan utili tas mekanik, gudang, bengkel dan laboratorium ; sebagai sarana pendukung kegiatan tambang berupa perbaikan-perbaikan alat-alat mekanik, alat-alat berat tambang, gudang sebagai penyimpanan barang-barang kebutuhan peasi tambang, kantor, karyawan, laboraorium untuk analisis contoh Batubara untuk menjaga kualitas produk tambang yang dihasilkan.

• Persemaian ; sebagai sarana untuk menyiapkan bibit tanaman yang berkualitas bagi keperluan revegetasi setelah kegiatan reklamasi dilakukan.

• Pembangunan sarana jalan, baik untuk pengangkutan Batubara dan lapisan tanah penutup, maupun jalan penghubung antara kantor/mess karyawan dengan tambang. Infrastruktur jalan meliputi semua jalan yang sengaja dibuat untuk kepentingan kemudahan pemindahan material selama pra-penambangan, penambangan, dan pasca penambangan, dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan peralatan angkut.

• Unit pengolahan Batubara (stockpile/stockyard) dan dermaga/pelabuhan ; unit pengolah Batubara dibangun dekat dengan dermaga/pelabuhan agar Batubara yang selesai di olah siap untuk dikapalkan. Sehingga pembangunan stockpile/stockyard merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan demaga/pelabuhan.

Pembangunan sarana/fasilitas pendukung di atas akan dilaksanakan setelah PT.Madani Citra Mandiri memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan akan dibangun sebelum kegiatan penambangan dimulai.

Adapun luas areal tambang dan infrasturktur pendukung lainnya pada masing-masing lokasi pada kawasan hutan yang telah disetujui Menteri Kehutanan adalah sebagaimana table 4. berikut ini :

Tabel 4, Rencana dan Luas Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara oleh PT.Madani Citra Mandiri PENGGUNAAN Lokasi Jumlah

(Ha)Long Beleh Haloq

Kembang Janggut

Tuana Tuha

Pit Area 706,86 Disposal areal 120,27Sediment Pond & Sedimen Trap

3,02

Fasilitas penunjang lainnya :- Kantor Site - Mess Karyawan - Workshop

5,54

Jalan tambang (18 km x 15 m)

27,00

Total 862,69

III.5. HASIL YANG DIHARAPKAN

PT.Madani Citra Mandiri berharap dapat :

1. Mengemban amanat untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kutai Kertanegara pada umumnya. 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi supplier Batubara bagi kepentingan bangsa dan dunia. 3. Memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan semua kegiatan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

PT.Madani Citra Mandiri adalah salah satu perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin kegiatan eksploitasi tambang bijih Batubara melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kertanegara No. 540 Tahun 2006 tanggal 4 April 2006 tentang tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Batubara . Seluas 5.000 Ha di Desa Long Beleh Haloq dan Desa Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kertanegara an. PT.Madani Citra Mandiri (KW.KTN 2006 034 Er) Melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.335/Menhut-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008 hal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya A.n. PT.Madani Citra Mandiri di Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, PT.Madani Citra Mandiri mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan RI untuk melakukan kegiatan eksploitasi Batubara di daerah sebagaimana tersebut di atas dengan luas ± 862,69 hektar dengan berbagai persyaratan/kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Rencana kegiatan eksploitasi tambang Batubara beserta pembangunan sarana prasarana penunjangnya merupakan bentuk partisipasi aktif PT.Madani Citra Mandiri dalam mensukseskan pembangunan Indonesia khususnya dalam bidang pertambangan.

Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah untuk memenuhi salahsatu kewajiban PT.Madani Citra Mandiri sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 335/Menhut-VII/2008 tanggal 17 Juni 2008.

PT.Madani Citra Mandiri berharap dapat :

1. Mengemban amanat untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kutai Kertanegara pada umumnya. 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi supplier Batubara bagi kepentingan bangsa dan dunia. 3. Memenuhi seluruh kewajiban dengan baik dan benar peraturan yang berlaku. dan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan ketentuan dan

Besar harapan kami penyusunan rencana pemenuhan kewajiban ini dapat mencapai maksud dan tujuan sebagai perusahaan pertambangan menggapai cita-cita berperan aktif dalam terhadap kelestarian dari kerja dan yang pembangunan di segala bidang dan peduli sumberdaya alam dan lingkungan.