29
Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 44 Tahun 2019 Tanggal : 17 Desember 2019 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 PENDAPATAN 28.301.075.368.000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.993.530.006.000 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.440.249.764.000 Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor 5.278.429.000.000 4.1.1.01.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 2.318.185.491.000 4.1.1.01.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 4.052.757.000 4.1.1.01.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 21.723.223.000 4.1.1.01.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 14.802.876.000 4.1.1.01.05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 647.512.378.000 4.1.1.01.06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 115.509.705.000 4.1.1.01.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 784.908.000 4.1.1.01.09 E. Sepeda Motor 2.138.229.563.000 4.1.1.01.11 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) 10.611.868.000 4.1.1.01.12 B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) 770.414.000 4.1.1.01.13 C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) 3.214.332.000 4.1.1.01.14 E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) 2.893.234.000 4.1.1.01.15 D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah) 138.251.000 4.1.1.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.768.834.657.000 4.1.1.03.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 1.630.647.388.000 4.1.1.03.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 1.274.465.000 4.1.1.03.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 15.862.806.000 4.1.1.03.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 15.683.849.000 4.1.1.03.05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 401.519.784.000 4.1.1.03.06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 50.164.882.000 4.1.1.03.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 18.788.000 4.1.1.03.09 E. Sepeda Motor 1.623.466.016.000 RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

  • Upload
    others

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 44 Tahun 2019

Tanggal : 17 Desember 2019

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 44 PENDAPATAN 28.301.075.368.000

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.993.530.006.000

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.440.249.764.000 Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor 5.278.429.000.000

4.1.1.01.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 2.318.185.491.000

4.1.1.01.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 4.052.757.000

4.1.1.01.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 21.723.223.000

4.1.1.01.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 14.802.876.000

4.1.1.01.05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 647.512.378.000

4.1.1.01.06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 115.509.705.000

4.1.1.01.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 784.908.000

4.1.1.01.09 E. Sepeda Motor 2.138.229.563.000

4.1.1.01.11 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) 10.611.868.000

4.1.1.01.12 B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) 770.414.000

4.1.1.01.13 C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) 3.214.332.000

4.1.1.01.14 E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) 2.893.234.000

4.1.1.01.15 D-3 Kend. Khusus Alat-2 Berat (Pemerintah) 138.251.000

4.1.1.03 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.768.834.657.000

4.1.1.03.01 A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) 1.630.647.388.000

4.1.1.03.02 A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) 1.274.465.000

4.1.1.03.03 B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) 15.862.806.000

4.1.1.03.04 B-2 Bus, Micro Bus (Umum) 15.683.849.000

4.1.1.03.05 C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) 401.519.784.000

4.1.1.03.06 C-2 Truck, Pick Up (Umum) 50.164.882.000

4.1.1.03.07 D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) 18.788.000

4.1.1.03.09 E. Sepeda Motor 1.623.466.016.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1

Page 2: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 44.1.1.03.11 A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah) 18.755.583.000

4.1.1.03.12 B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah) 3.479.460.000

4.1.1.03.13 C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah) 4.167.301.000

4.1.1.03.14 E-3 Sepeda Motor, Scooter (Pemerintah) 3.794.335.000

4.1.1.05 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.100.438.473.000

4.1.1.05.01 Premium 102.777.042.000

4.1.1.05.02 Pertamax 304.500.000.000

4.1.1.05.03 Pertamax Plus 7.201.875.000

4.1.1.05.04 Solar 510.315.400.000

4.1.1.05.05 Gas 3.726.000

4.1.1.05.06 Pertamina DEX 10.251.500.000

4.1.1.05.07 Pertalite 1.147.588.930.000

4.1.1.05.08 Dexlite 17.800.000.000

4.1.1.06 Pajak Air Permukaan 14.742.840.000

4.1.1.06.01 Pajak Air Permukaan 14.742.840.000

4.1.1.07 Pajak Rokok 2.277.804.794.000

4.1.1.07.01 Pajak Rokok 2.277.804.794.000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 126.511.417.000 Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Provinsi Jawa Tengah

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 32.479.350.000

4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan 31.147.950.000

4.1.2.01.46 Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta 520.200.000

4.1.2.01.49 Retribusi Pelayanan Pendidikan 811.200.000

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 89.227.827.000

4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan 6.650.535.000

4.1.2.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium 4.525.886.000

4.1.2.02.03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 12.681.606.000

4.1.2.02.11 Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan 372.408.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2

Page 3: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 44.1.2.02.15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 3.083.727.000

4.1.2.02.17 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 8.538.636.000

4.1.2.02.20 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 4.025.000.000

4.1.2.02.26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 21.312.266.000

4.1.2.02.31 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 28.037.763.000

4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.804.240.000

4.1.2.03.06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan 550.000.000

4.1.2.03.07 Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi 3.300.000.000

4.1.2.03.17 Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 954.240.000

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 523.423.448.000

4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 523.423.448.000

4.1.3.01.03 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 7.100.000.000

4.1.3.01.04 Bagian Laba pada PT. Bank Jateng 375.700.000.000

4.1.3.01.05 Bagian Laba pada BPR - BKK 69.747.165.000

4.1.3.01.06 Bagian Laba PDAB Tirta Utama 5.400.000.000

4.1.3.01.07 Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) 4.500.000.000

4.1.3.01.08 Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida 6.246.283.000

4.1.3.01.09 Bagian Laba PT. PRPP 380.000.000

4.1.3.01.10 Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 27.850.000.000

4.1.3.01.11 Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu 20.000.000.000

4.1.3.01.12 Bagian Laba PT. Jamkrida 6.500.000.000

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.903.345.377.000

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 541.500.000

4.1.4.01.02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 140.000.000

4.1.4.01.05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 63.500.000

4.1.4.01.06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 202.000.000

4.1.4.01.10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 126.000.000

4.1.4.01.13 Penjualan Hasil Pertanian 10.000.000

4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 67.500.000.000

4.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 67.500.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3

Page 4: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 44.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito 177.872.172.000

4.1.4.03.01 Rekening Deposito Pada Bank 177.872.172.000

4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 164.285.714.000

4.1.4.07.13 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 164.285.714.000

4.1.4.11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 12.446.500.000

4.1.4.11.02 Fasilitas Umum 12.446.500.000

4.1.4.12 Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 21.929.644.000

4.1.4.12.02 Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 21.729.644.000

4.1.4.12.03 Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 200.000.000

4.1.4.16 Pendapatan BLUD 1.421.690.000.000

4.1.4.16.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1.421.690.000.000

4.1.4.18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 79.847.000

4.1.4.18.05 Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan 79.847.000

4.1.4.24 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah 37.000.000.000

4.1.4.24.01 Hasil Penerimaan ganti rugi aset tidak bergerak 37.000.000.000

4.2 DANA PERIMBANGAN 12.214.821.794.000

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 776.824.622.000

4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 764.710.178.000

4.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 92.663.326.000

4.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 445.551.875.000

4.2.1.01.06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 226.494.977.000

4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 12.114.444.000

4.2.1.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 6.725.633.000

4.2.1.02.10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 833.133.000

4.2.1.02.11 Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara 0

4.2.1.02.12 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 4.555.678.000

4.2.2 Dana Alokasi Umum 3.830.691.947.000

4.2.2.01 Dana Alokasi Umum 3.830.691.947.000

4.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 3.830.691.947.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 7.607.305.225.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4

Page 5: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 44.2.3.02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 436.716.686.000

4.2.3.02.01 DAK Bidang Pendidikan 245.375.234.000

4.2.3.02.02 DAK Bidang Kesehatan 63.555.602.000

4.2.3.02.03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan 20.984.963.000

4.2.3.02.04 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 13.466.644.000

4.2.3.02.08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 13.024.799.000

4.2.3.02.09 DAK Bidang Pertanian 18.789.082.000

4.2.3.02.12 DAK Bidang Kehutanan 19.543.323.000

4.2.3.02.15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 33.728.379.000

4.2.3.02.20 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pariwisata 8.248.660.000

4.2.3.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 7.170.588.539.000

4.2.3.03.01 Bantuan Operasional Sekolah 6.105.408.210.000

4.2.3.03.03 Tunjangan Profesi Guru PNSD 1.043.349.646.000

4.2.3.03.04 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4.626.000.000

4.2.3.03.06 Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) 9.863.285.000

4.2.3.03.07 Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan 2.550.000.000

4.2.3.03.09 Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil 538.898.000

4.2.3.03.10 Bantuan operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya 4.252.500.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 92.723.568.000

4.3.1 Pendapatan Hibah 24.300.000.000

4.3.1.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 300.000.000

4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 300.000.000

4.3.1.03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri 24.000.000.000

4.3.1.03.04 Penerimaan dari Pihak Ketiga Jasa Raharja 24.000.000.000

4.3.7 Dana Insentif Daerah 68.423.568.000

4.3.7.01 Dana Insentif Daerah 68.423.568.000

4.3.7.01.01 Penerimaan Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Daerah Terbaik Nasional 68.423.568.000

5 BELANJA 29.026.574.743.000

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.911.058.396.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5

Page 6: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.1 Belanja Pegawai 6.071.250.541.000

5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.890.511.892.000

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.123.103.247.000

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 221.438.612.000

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 24.821.592.000

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 156.258.553.000

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 33.277.963.000

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 116.042.157.000

5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.692.110.000

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 40.913.000

5.1.1.01.10 Uang Paket 325.620.000

5.1.1.01.11 Tunjangan Panitia Musyawarah 58.725.000

5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi 199.665.000

5.1.1.01.13 Tunjangan Panitia Anggaran 66.555.000

5.1.1.01.14 Tunjangan Badan Kehormatan 17.487.000

5.1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 226.287.000

5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan 32.508.000.000

5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian 45.000.000

5.1.1.01.19 Dana Operasional Pimpinan DPRD 792.000.000

5.1.1.01.22 Iuran BPJS Kesehatan 118.018.822.000

5.1.1.01.24 Tunjangan Transportasi 18.118.000.000

5.1.1.01.25 Tunjangan Reses 7.560.000.000

5.1.1.01.26 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.552.407.000

5.1.1.01.27 Iuran Jaminan Kematian 16.348.177.000

5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.066.787.542.000

5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3.056.494.464.000

5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas 1.622.790.000

5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 8.670.288.000

5.1.1.03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 53.361.273.000

5.1.1.03.01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD 30.240.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6

Page 7: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional Gubernur/Wakil Gubernur 23.121.273.000

5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 60.589.834.000

5.1.1.05.01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 60.589.834.000

5.1.4 Belanja Hibah 5.858.652.916.000

5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 293.998.976.000

5.1.4.01.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 293.998.976.000

5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 363.935.640.000

5.1.4.05.01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 363.935.640.000

5.1.4.07 Belanja Hibah Dana BOS 4.826.666.900.000

5.1.4.07.02 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Semarang 125.656.629.000

5.1.4.07.03 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kendal 144.399.451.000

5.1.4.07.04 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Demak 137.362.823.000

5.1.4.07.05 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Grobogan 196.994.367.000

5.1.4.07.06 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pati 149.942.478.000

5.1.4.07.07 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kudus 102.711.920.000

5.1.4.07.08 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara 134.018.182.000

5.1.4.07.09 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang 76.845.889.000

5.1.4.07.10 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora 121.610.364.000

5.1.4.07.11 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan 121.508.282.000

5.1.4.07.12 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang 96.122.679.000

5.1.4.07.13 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang 218.297.298.000

5.1.4.07.14 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal 212.230.909.000

5.1.4.07.15 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes 253.390.286.000

5.1.4.07.16 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas 259.075.983.000

5.1.4.07.17 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap 267.781.005.000

5.1.4.07.18 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga 117.988.540.000

5.1.4.07.19 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara 118.352.099.000

5.1.4.07.20 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang 157.867.352.000

5.1.4.07.21 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung 95.342.225.000

5.1.4.07.22 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo 111.717.273.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7

Page 8: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.4.07.23 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo 111.184.325.000

5.1.4.07.24 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen 193.517.457.000

5.1.4.07.25 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten 165.343.718.000

5.1.4.07.26 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali 117.989.152.000

5.1.4.07.27 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen 130.852.617.000

5.1.4.07.28 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo 114.313.789.000

5.1.4.07.29 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar 119.382.404.000

5.1.4.07.30 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri 129.706.361.000

5.1.4.07.31 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang 249.022.766.000

5.1.4.07.32 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan 40.157.116.000

5.1.4.07.33 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta 120.708.554.000

5.1.4.07.34 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga 36.270.144.000

5.1.4.07.35 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal 47.440.026.000

5.1.4.07.36 Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang 31.562.437.000

5.1.4.08 Belanja Hibah Dana BOS Afirmasi 128.915.000.000

5.1.4.08.01 Belanja Hibah Dana BOS Afirmasi 128.915.000.000

5.1.4.09 Belanja Hibah Dana BOS Kinerja 224.766.510.000

5.1.4.09.01 Belanja Hibah Dana BOS Kinerja 224.766.510.000

5.1.4.10 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 20.369.890.000

5.1.4.10.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7.131.087.000

5.1.4.10.02 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa 3.244.256.000

5.1.4.10.03 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya 2.046.065.000

5.1.4.10.04 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya 1.947.298.000

5.1.4.10.05 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 1.484.352.000

5.1.4.10.06 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan 1.329.836.000

5.1.4.10.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 1.145.102.000

5.1.4.10.08 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional 1.037.600.000

5.1.4.10.09 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat 1.004.294.000

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000

5.1.5.05 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat 48.292.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8

Page 9: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.5.05.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan Masyarakat 48.292.000.000

5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.682.574.986.000

5.1.6.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 5.682.574.986.000

5.1.6.02.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Semarang 185.097.918.000

5.1.6.02.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kendal 161.726.411.000

5.1.6.02.04 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Demak 171.966.079.000

5.1.6.02.05 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Grobogan 179.016.738.000

5.1.6.02.06 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pati 202.690.159.000

5.1.6.02.07 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kudus 161.838.785.000

5.1.6.02.08 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Jepara 174.704.030.000

5.1.6.02.09 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rembang 113.699.487.000

5.1.6.02.10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Blora 120.267.773.000

5.1.6.02.11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pekalongan 115.072.435.000

5.1.6.02.12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Batang 115.780.740.000

5.1.6.02.13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pemalang 159.883.798.000

5.1.6.02.14 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tegal 187.751.958.000

5.1.6.02.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Brebes 209.865.680.000

5.1.6.02.16 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banyumas 241.679.694.000

5.1.6.02.17 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Cilacap 239.667.571.000

5.1.6.02.18 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purbalingga 121.999.194.000

5.1.6.02.19 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Banjarnegara 114.365.590.000

5.1.6.02.20 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Magelang 180.726.282.000

5.1.6.02.21 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Temanggung 109.405.972.000

5.1.6.02.22 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonosobo 107.168.842.000

5.1.6.02.23 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Purworejo 112.247.971.000

5.1.6.02.24 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kebumen 147.430.719.000

5.1.6.02.25 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Klaten 198.069.249.000

5.1.6.02.26 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Boyolali 141.441.138.000

5.1.6.02.27 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sragen 164.745.658.000

5.1.6.02.28 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sukoharjo 176.330.373.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9

Page 10: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.6.02.29 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Karanganyar 156.500.862.000

5.1.6.02.30 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Wonogiri 139.209.060.000

5.1.6.02.31 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Semarang 602.501.113.000

5.1.6.02.32 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekalongan 80.493.274.000

5.1.6.02.33 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Surakarta 186.783.976.000

5.1.6.02.34 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Salatiga 68.454.644.000

5.1.6.02.35 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Tegal 71.640.451.000

5.1.6.02.36 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Magelang 62.351.362.000

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.230.287.953.000

5.1.7.02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 1.040.600.317.000

5.1.7.02.02 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Semarang 48.109.317.000

5.1.7.02.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kendal 21.628.000.000

5.1.7.02.04 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Demak 66.352.000.000

5.1.7.02.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Grobogan 63.163.000.000

5.1.7.02.06 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pati 39.772.000.000

5.1.7.02.07 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kudus 10.891.000.000

5.1.7.02.08 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara 64.582.000.000

5.1.7.02.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang 19.392.000.000

5.1.7.02.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora 60.107.000.000

5.1.7.02.11 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan 15.529.372.000

5.1.7.02.12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang 15.662.000.000

5.1.7.02.13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang 19.304.000.000

5.1.7.02.14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal 6.407.000.000

5.1.7.02.15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes 53.084.000.000

5.1.7.02.16 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas 31.239.000.000

5.1.7.02.17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap 28.232.000.000

5.1.7.02.18 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga 15.437.000.000

5.1.7.02.19 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara 17.152.000.000

5.1.7.02.20 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang 15.032.000.000

5.1.7.02.21 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung 8.532.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10

Page 11: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.7.02.22 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo 62.762.000.000

5.1.7.02.23 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo 37.891.000.000

5.1.7.02.24 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen 19.497.000.000

5.1.7.02.25 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten 17.817.000.000

5.1.7.02.26 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali 37.993.451.000

5.1.7.02.27 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen 29.663.000.000

5.1.7.02.28 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo 14.977.000.000

5.1.7.02.29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar 12.733.000.000

5.1.7.02.30 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri 59.522.000.000

5.1.7.02.31 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang 35.486.177.000

5.1.7.02.32 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan 12.469.000.000

5.1.7.02.33 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta 32.968.000.000

5.1.7.02.34 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga 8.117.000.000

5.1.7.02.35 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal 19.897.000.000

5.1.7.02.36 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang 19.201.000.000

5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1.189.687.636.000

5.1.7.03.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Semarang 63.924.683.000

5.1.7.03.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kendal 38.910.000.000

5.1.7.03.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Demak 27.896.000.000

5.1.7.03.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Grobogan 64.995.000.000

5.1.7.03.06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pati 152.800.000.000

5.1.7.03.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kudus 13.965.000.000

5.1.7.03.08 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Jepara 50.870.000.000

5.1.7.03.09 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Rembang 34.905.000.000

5.1.7.03.10 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Blora 47.270.000.000

5.1.7.03.11 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pekalongan 21.622.884.000

5.1.7.03.12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Batang 29.780.886.000

5.1.7.03.13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Pemalang 43.904.000.000

5.1.7.03.14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Tegal 13.705.000.000

5.1.7.03.15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Brebes 59.960.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11

Page 12: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.1.7.03.16 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banyumas 48.645.000.000

5.1.7.03.17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Cilacap 31.438.183.000

5.1.7.03.18 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purbalingga 32.220.000.000

5.1.7.03.19 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Banjarnegara 19.380.000.000

5.1.7.03.20 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Magelang 35.625.000.000

5.1.7.03.21 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Temanggung 23.056.000.000

5.1.7.03.22 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonosobo 62.180.000.000

5.1.7.03.23 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Purworejo 27.045.000.000

5.1.7.03.24 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Kebumen 38.325.000.000

5.1.7.03.25 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Klaten 65.205.000.000

5.1.7.03.26 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Boyolali 23.685.000.000

5.1.7.03.27 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sragen 25.095.000.000

5.1.7.03.28 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Sukoharjo 26.100.000.000

5.1.7.03.29 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Karanganyar 36.635.000.000

5.1.7.03.30 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri 30.545.000.000

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000

5.1.8.01 Belanja Tak Terduga 20.000.000.000

5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000

5.2 BELANJA LANGSUNG 9.115.516.347.000

5.2.1 Belanja Pegawai 1.093.683.575.000

5.2.1.01 Honorarium PNS 62.113.359.000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.135.550.000

5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 7.509.250.000

5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 25.003.734.000

5.2.1.01.07 Upah Piket 2.347.225.000

5.2.1.01.08 Honorarium Visite Dokter 117.600.000

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 753.330.961.000

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 546.138.877.000

5.2.1.02.04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.926.110.000

5.2.1.02.06 Upah Tenaga Kerja 43.698.638.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12

Page 13: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.1.02.08 Uang Piket 3.379.575.000

5.2.1.02.09 Honorarium Visite Dokter 302.400.000

5.2.1.02.10 Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 59.148.820.000

5.2.1.02.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 66.899.141.000

5.2.1.02.14 Upah Pekerja Seni 2.678.400.000

5.2.1.02.15 Honorarium Layar ABK 159.000.000

5.2.1.07 Belanja Pegawai BLUD 139.480.285.000

5.2.1.07.01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 139.480.285.000

5.2.1.08 Belanja Pegawai BOS 138.758.970.000

5.2.1.08.01 Belanja Pegawai BOS 138.758.970.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.013.826.732.000

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 172.635.605.000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 46.105.614.000

5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 4.500.000

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.943.747.000

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.571.580.000

5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14.934.761.000

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12.231.881.000

5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 654.748.000

5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1.763.750.000

5.2.2.01.09 Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology 4.570.796.000

5.2.2.01.10 Belanja Pantry 2.292.019.000

5.2.2.01.11 Belanja Bahan dan Alat Sanitasi 183.967.000

5.2.2.01.12 Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien/Kelayan 1.813.910.000

5.2.2.01.13 Belanja Pakan 9.347.640.000

5.2.2.01.14 Belanja Laundry 477.901.000

5.2.2.01.15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 19.644.246.000

5.2.2.01.16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 11.608.383.000

5.2.2.01.17 Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air 168.845.000

5.2.2.01.18 Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan 22.577.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13

Page 14: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.01.19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 3.878.800.000

5.2.2.01.20 Belanja Perlengkapan Jalan 10.636.250.000

5.2.2.01.21 Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 16.213.915.000

5.2.2.01.22 Belanja Stand Pameran 5.565.775.000

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 146.611.153.000

5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 15.613.062.000

5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 10.631.243.000

5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 2.993.345.000

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 70.702.666.000

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 6.918.811.000

5.2.2.02.06 Belanja Persediaan Makanan Pokok 11.815.865.000

5.2.2.02.08 Belanja Peralatan Kerja 7.920.709.000

5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 8.450.358.000

5.2.2.02.12 Belanja Bahan Laboratorium 8.877.809.000

5.2.2.02.13 Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 97.000.000

5.2.2.02.14 Belanja Benih/Induk Ikan 1.516.650.000

5.2.2.02.16 Belanja Air Bersih 703.135.000

5.2.2.02.17 Belanja Bahan Penelitian 370.500.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 429.782.270.000

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 10.756.366.000

5.2.2.03.02 Belanja Air 5.075.138.000

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 59.569.154.000

5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 50.000.000

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.819.468.000

5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet 23.843.657.000

5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 5.642.164.000

5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 8.850.026.000

5.2.2.03.09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 26.750.000

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Tol/Parkir 389.900.000

5.2.2.03.13 Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal 1.948.738.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14

Page 15: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.03.14 Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar, Penyandang Masalah 1.509.000.000

Sosial

5.2.2.03.15 Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan 358.330.000

5.2.2.03.16 Belanja Jasa Publikasi 59.043.491.000

5.2.2.03.17 Belanja Jasa Pelayanan Film Badge 127.600.000

5.2.2.03.18 Belanja Jasa Pengelolaan Sampah 1.144.436.000

5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium 936.730.000

5.2.2.03.20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 90.812.072.000

5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengawalan 465.500.000

5.2.2.03.22 Belanja Jasa Pelayanan Pasien 19.565.247.000

5.2.2.03.23 Belanja Jasa Keamanan 35.453.066.000

5.2.2.03.24 Belanja Jasa Langganan TV Berbayar 541.500.000

5.2.2.03.25 Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba 273.690.000

5.2.2.03.26 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal 5.687.303.000

5.2.2.03.28 Belanja Jasa Medical Check Up KDH/WKDH dan DPRD 601.208.000

5.2.2.03.29 Belanja Jasa Kebersihan 50.597.122.000

5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengemudi 3.020.858.000

5.2.2.03.32 Belanja Jasa Tenaga Teknis 40.065.006.000

5.2.2.03.34 Belanja Jasa Pendidikan Non Formal 408.250.000

5.2.2.03.35 Belanja Perkara Hukum 200.500.000

5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 262.386.391.000

5.2.2.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 10.126.751.000

5.2.2.04.05 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 243.366.788.000

5.2.2.04.06 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS 2.432.852.000

5.2.2.04.07 Belanja Premi Asuransi Pertanian 6.460.000.000

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38.350.386.000

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 13.524.533.000

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10.315.699.000

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 11.256.793.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15

Page 16: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 91.169.000

5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1.345.013.000

5.2.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.817.179.000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 58.232.494.000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 42.225.997.000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 16.006.497.000

5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 98.242.679.000

5.2.2.07.01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 15.000.000

5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 14.034.684.000

5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.988.040.000

5.2.2.07.04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 61.400.000

5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 15.896.475.000

5.2.2.07.07 Belanja Sewa Hotel 58.097.080.000

5.2.2.07.08 Belanja Sewa Tanah 150.000.000

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 64.755.082.000

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 64.640.682.000

5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 114.400.000

5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 542.450.000

5.2.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 492.450.000

5.2.2.09.02 Belanja Sewa Buldoser 50.000.000

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 34.381.624.000

5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.222.450.000

5.2.2.10.02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer 38.800.000

5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 203.350.000

5.2.2.10.04 Belanja Sewa Generator 1.254.200.000

5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 6.404.889.000

5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.094.890.000

5.2.2.10.07 Belanja Sewa Partisi 1.432.025.000

5.2.2.10.08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 20.600.814.000

5.2.2.10.09 Belanja Sewa Peralatan Pecah belah 23.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16

Page 17: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.10.10 Belanja Sewa Tanaman 379.058.000

5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan Praktek 109.348.000

5.2.2.10.12 Belanja Sewa PO Box 800.000

5.2.2.10.13 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 618.000.000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 209.567.067.000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 58.725.152.000

5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 11.226.376.000

5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 92.050.372.000

5.2.2.11.06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien 2.688.880.000

5.2.2.11.07 Belanja Makanan Dan Minuman Panti Sosial 44.168.287.000

5.2.2.11.08 Belanja Makanan Dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH 708.000.000

5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 19.094.185.000

5.2.2.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 50.336.000

5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 12.747.650.000

5.2.2.12.03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 368.700.000

5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.320.158.000

5.2.2.12.05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 607.341.000

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 5.818.043.000

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5.818.043.000

5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.081.417.000

5.2.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI 295.472.000

5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 434.280.000

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 3.592.315.000

5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Pasien/Kelayan Panti Sosial 3.749.350.000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 598.121.056.000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 345.041.934.000

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 234.286.950.000

5.2.2.15.03 Belanja perjalanan dinas luar negeri 18.792.172.000

5.2.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.379.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17

Page 18: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.16.03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1.208.000.000

5.2.2.16.04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.171.000.000

5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 9.103.725.000

5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.795.765.000

5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi 107.460.000

5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 3.200.500.000

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 301.092.206.000

5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 86.235.977.000

5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 18.605.397.000

5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharan Tanah 163.000.000

5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 35.836.644.000

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 113.420.718.000

5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 9.904.173.000

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharan Jaringan 36.926.297.000

5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50.876.314.000

5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 3.992.000.000

5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 9.802.025.000

5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.768.456.000

5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Kostruksi 302.400.000

5.2.2.21.05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 34.406.820.000

5.2.2.21.06 Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Penelitian 100.000.000

5.2.2.21.07 Belanja Jasa Konsultansi Penerapan Penelitian 383.913.000

5.2.2.21.09 Belanja Jasa Konsultansi Pengkajian Penelitian 30.000.000

5.2.2.21.11 Belanja Jasa Konsultansi Evaluasi Kebijakan Penelitian 90.700.000

5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS 509.955.890.000

5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS 509.955.890.000

5.2.2.23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.067.010.000

5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.047.010.000

5.2.2.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 20.000.000

5.2.2.27 Belanja Hadiah Barang 7.580.048.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18

Page 19: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.2.27.01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 6.507.829.000

5.2.2.27.02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 1.072.219.000

5.2.2.28 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 142.827.060.000

5.2.2.28.01 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 31.076.340.000

Ketiga/Masyarakat

5.2.2.28.03 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan 4.456.540.000

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.28.04 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan 29.608.565.000

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.28.05 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang Akan Diserahkan Kepada 71.710.000

Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.28.06 Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Olahraga Yang Akan Diserahkan Kepada 545.440.000

Pihak Ketiga/Masyarakat

5.2.2.28.08 Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 40.222.275.000

5.2.2.28.11 Belanja Hibah Barang Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak 36.846.190.000

Ketiga/Masyarakat

5.2.2.29 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 40.611.340.000

5.2.2.29.01 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. 40.611.340.000

5.2.2.30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 19.850.200.000

5.2.2.30.01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 18.097.900.000

5.2.2.30.02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 1.752.300.000

5.2.2.31 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.182.069.465.000

5.2.2.31.01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.182.069.465.000

5.2.2.32 Belanja Pengadaan Jasa Lainnya 10.392.918.000

5.2.2.32.01 Belanja Jasa Agen Perjalanan 3.508.718.000

5.2.2.32.02 Belanja Pagelaran Seni 6.884.200.000

5.2.2.33 Belanja Barang Dana BOP 587.419.654.000

5.2.2.33.01 Belanja Barang Dana BOP 587.419.654.000

5.2.3 Belanja Modal 3.008.006.040.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19

Page 20: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 600.000.000

5.2.3.01.03 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan 600.000.000

5.2.3.11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 42.821.814.000

5.2.3.11.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 42.821.814.000

5.2.3.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 105.834.885.000

5.2.3.13.06 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang 64.750.000.000

5.2.3.13.08 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 684.885.000

5.2.3.13.13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah 40.400.000.000

5.2.3.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 425.644.750.000

5.2.3.14.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor 2.080.000.000

5.2.3.14.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator 6.250.750.000

5.2.3.14.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment 1.800.000.000

5.2.3.14.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment 1.530.000.000

5.2.3.14.10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 1.879.647.000

5.2.3.14.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses 272.000.000

5.2.3.14.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 139.268.970.000

5.2.3.14.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOP 272.563.383.000

5.2.3.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 1.783.804.000

5.2.3.16.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 573.094.000

5.2.3.16.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 247.000.000

5.2.3.16.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 963.710.000

5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 46.254.887.000

5.2.3.17.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.765.000.000

5.2.3.17.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 24.737.609.000

5.2.3.17.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.834.250.000

5.2.3.17.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 5.890.828.000

5.2.3.17.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.708.700.000

5.2.3.17.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 318.500.000

5.2.3.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 178.330.000

5.2.3.18.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 178.330.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20

Page 21: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor 246.000.000

5.2.3.19.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang 51.000.000

5.2.3.19.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 195.000.000

5.2.3.22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 1.335.189.000

5.2.3.22.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 48.472.000

5.2.3.22.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 12.800.000

5.2.3.22.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu 50.000.000

5.2.3.22.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus 1.221.917.000

5.2.3.22.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las 2.000.000

5.2.3.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 2.802.981.000

5.2.3.23.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 169.950.000

5.2.3.23.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 2.633.031.000

5.2.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 4.546.173.000

5.2.3.24.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 435.307.000

5.2.3.24.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain 213.570.000

5.2.3.24.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 2.248.911.000

5.2.3.24.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 85.000.000

5.2.3.24.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 1.291.485.000

5.2.3.24.10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora 199.900.000

5.2.3.24.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 72.000.000

5.2.3.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 2.626.947.000

5.2.3.25.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.131.487.000

5.2.3.25.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan 1.141.160.000

5.2.3.25.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen 354.300.000

5.2.3.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 7.384.227.000

5.2.3.26.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 352.650.000

5.2.3.26.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen 420.000.000

5.2.3.26.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 231.300.000

5.2.3.26.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 6.380.277.000

5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 17.683.264.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21

Page 22: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.27.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 5.000.000

5.2.3.27.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 38.000.000

5.2.3.27.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1.674.968.000

5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 15.965.296.000

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 31.474.248.000

5.2.3.28.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 13.841.023.000

5.2.3.28.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 10.150.000

5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 3.255.410.000

5.2.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 202.326.000

5.2.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.929.808.000

5.2.3.28.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 235.531.000

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 83.893.592.000

5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 33.506.043.000

5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 30.617.038.000

5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 65.550.000

5.2.3.29.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 537.100.000

5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 18.800.961.000

5.2.3.29.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 366.900.000

5.2.3.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 930.760.000

5.2.3.30.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 233.600.000

5.2.3.30.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 277.400.000

5.2.3.30.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 206.200.000

5.2.3.30.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 22.600.000

5.2.3.30.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 78.120.000

5.2.3.30.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 98.090.000

5.2.3.30.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 14.750.000

5.2.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 8.799.005.000

5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 6.440.149.000

5.2.3.31.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 2.182.456.000

5.2.3.31.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 101.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22

Page 23: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.31.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 75.400.000

5.2.3.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 842.420.000

5.2.3.32.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 31.800.000

5.2.3.32.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 106.655.000

5.2.3.32.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 155.250.000

5.2.3.32.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 548.715.000

5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 20.308.630.000

5.2.3.34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.945.834.000

5.2.3.34.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata 66.950.000

5.2.3.34.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 10.674.162.000

5.2.3.34.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 99.100.000

5.2.3.34.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 6.822.200.000

5.2.3.34.22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 700.384.000

5.2.3.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1.408.157.000

5.2.3.35.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 854.157.000

5.2.3.35.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 184.000.000

5.2.3.35.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 370.000.000

5.2.3.36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 12.072.388.000

5.2.3.36.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air 199.900.000

5.2.3.36.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 645.606.000

5.2.3.36.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan 657.100.000

Konstruksi

5.2.3.36.08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan 1.183.250.000

Batuan

5.2.3.36.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum 227.000.000

5.2.3.36.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 517.270.000

5.2.3.36.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 731.600.000

5.2.3.36.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi 789.035.000

5.2.3.36.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 34.200.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23

Page 24: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.36.22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan 132.000.000

5.2.3.36.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, 125.672.000

Kalibrasi dan Instrumentasi

5.2.3.36.25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 625.000.000

5.2.3.36.47 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A 77.500.000

5.2.3.36.49 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 3.230.900.000

5.2.3.36.53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan 126.100.000

5.2.3.36.55 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi 625.000.000

5.2.3.36.59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri 306.800.000

5.2.3.36.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 1.838.455.000

5.2.3.37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 3.351.890.000

5.2.3.37.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas 3.000.000.000

5.2.3.37.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain 351.890.000

5.2.3.39 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 6.544.000

Elektronika

5.2.3.39.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply 6.544.000

5.2.3.42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 2.709.245.000

5.2.3.42.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara 196.345.000

5.2.3.42.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan 87.000.000

Getaran

5.2.3.42.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan 469.800.000

5.2.3.42.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 1.956.100.000

5.2.3.43 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 67.998.000

5.2.3.43.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum 67.998.000

5.2.3.45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 44.000.000

5.2.3.45.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan 44.000.000

5.2.3.48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 1.667.391.000

5.2.3.48.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 1.663.691.000

5.2.3.48.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 3.700.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24

Page 25: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 816.565.203.000

5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 96.721.655.000

5.2.3.49.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 3.444.338.000

5.2.3.49.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 310.000.000

5.2.3.49.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 9.448.229.000

5.2.3.49.06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 75.700.000.000

5.2.3.49.08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 5.306.391.000

5.2.3.49.09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.213.513.000

5.2.3.49.10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 426.703.629.000

5.2.3.49.12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 836.640.000

Pertokoan/Koperasi/Pasar

5.2.3.49.13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 61.520.000

5.2.3.49.14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 110.000.000

5.2.3.49.18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak 410.000.000

5.2.3.49.19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 493.770.000

5.2.3.49.21 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 49.097.890.000

Terminal/Pelabuhan/Bandar

5.2.3.49.27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 145.707.628.000

5.2.3.50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 974.280.000

5.2.3.50.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat 215.280.000

Peristirahatan

5.2.3.50.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama 759.000.000

5.2.3.53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 1.173.501.000

5.2.3.53.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 1.173.501.000

5.2.3.56 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 643.000.000

5.2.3.56.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 595.000.000

5.2.3.56.02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 48.000.000

5.2.3.57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 6.708.000

5.2.3.57.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas 6.708.000

Darat

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25

Page 26: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 745.812.388.000

5.2.3.59.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi 742.345.588.000

5.2.3.59.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 3.466.800.000

5.2.3.60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 145.471.908.000

5.2.3.60.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi 145.471.908.000

5.2.3.61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 5.866.297.000

5.2.3.61.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 4.122.229.000

5.2.3.61.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 510.650.000

5.2.3.61.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi 1.233.418.000

5.2.3.64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan 54.516.488.000

Penanggulangan Bencana

5.2.3.64.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan 53.688.431.000

Sungai

5.2.3.64.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan 828.057.000

Sungai

5.2.3.65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air 40.392.352.000

dan Air Tanah

5.2.3.65.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan 1.156.010.000

Pengembangan Sumber Air

5.2.3.65.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan 39.236.342.000

Sumber Air

5.2.3.66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 35.765.232.000

5.2.3.66.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku 32.716.370.000

5.2.3.66.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air 3.048.862.000

Bersih/Air Baku

5.2.3.68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 13.526.086.000

5.2.3.68.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut 9.775.149.000

5.2.3.68.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar 3.750.937.000

5.2.3.69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 430.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26

Page 27: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.69.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air 65.000.000

5.2.3.69.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 365.000.000

5.2.3.73 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 18.152.775.000

5.2.3.73.09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga 18.152.775.000

Tenaga Surya (PLTS)

5.2.3.74 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 258.750.000

5.2.3.74.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Gardu Listrik 170.000.000

Distribusi

5.2.3.74.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur 88.750.000

Listrik

5.2.3.79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 58.673.277.000

5.2.3.79.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi 5.000.000

5.2.3.79.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 58.668.277.000

5.2.3.81 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas 176.000.000

5.2.3.81.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM 176.000.000

5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 138.590.786.000

5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1.315.824.000

5.2.3.82.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 750.000

5.2.3.82.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 19.310.000

5.2.3.82.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 56.140.000

5.2.3.82.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 82.792.000

5.2.3.82.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 40.000.000

5.2.3.82.10 Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS 137.075.970.000

5.2.3.84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 11.700.000

5.2.3.84.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 4.000.000

5.2.3.84.02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah 5.860.000

(Manuskrip)

5.2.3.84.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika 1.840.000

(Graphic Material)

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27

Page 28: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 45.2.3.85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 434.000.000

5.2.3.85.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 434.000.000

5.2.3.86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 82.500.000

5.2.3.86.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 21.500.000

5.2.3.86.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 61.000.000

5.2.3.87 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan 134.300.000

5.2.3.87.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak 19.300.000

5.2.3.87.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang 115.000.000

5.2.3.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1.556.640.000

5.2.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1.556.640.000

5.2.3.91 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 38.135.250.000

5.2.3.91.01 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 38.135.250.000

5.2.3.92 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 56.500.000.000

5.2.3.92.01 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 56.500.000.000

5.2.3.93 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 4.690.000.000

5.2.3.93.01 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 4.690.000.000

5.2.3.94 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 115.000.000

5.2.3.94.01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 115.000.000

5.2.3.95 Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 2.032.100.000

5.2.3.95.01 Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud 2.032.100.000

SURPLUS / (DEFISIT) (725.499.375.000)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 725.499.375.000

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 805.499.375.000

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 805.499.375.000

6.1.1.01 Pelampauan Penerimaan PAD 600.000.000.000

6.1.1.01.01 Pajak Daerah 600.000.000.000

6.1.1.04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 205.499.375.000

6.1.1.04.04 Belanja Modal 86.759.423.000

6.1.1.04.10 Belanja Bantuan Keuangan 100.000.000.000

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28

Page 29: NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 1 2 3 4

NOMOR URUT URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 46.1.1.04.11 Belanja Belanja Tidak Terduga 18.739.952.000

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.000.000.000

6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 80.000.000.000

6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 80.000.000.000

6.2.2.02.04 Penyertaan Modal pada PT BPR - BKK 35.000.000.000

6.2.2.02.12 Penyertaan Modal pada PT BKK Jateng 20.000.000.000

6.2.2.02.13 Penyertaan Modal pada PT. Jateng Petro Energi (Perseroda) 25.000.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 725.499.375.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

RINGKASAN PENJABARAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29