KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. 1. Bendahara Pengeluaran dan Pihak Ketiga

2. Pengguna Anggaran BUD dan Kuasa Pengguna Anggaran

3. BUD dan Kuasa BUD

2. 4. Bank

3.

4.

5.

1.

2.

3. 2.

4.

3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

BP SKPD

dan Pihak

Ketiga

PA

BUD/Kuasa

BUD

BUD/Kuasa

BUDBANK Waktu Output

1 BUD/ Kuasa BUD mengumpulkan

dan mengklasifikasikan SSP/SSBP

1 hari SSP/SSBP

terkumpul dan

terklasifikasi

2 PA BUD/ Kuasa BUD merekapitulasi

SSP/SSBP

1 hari Rekapitulasi

SSP/SSBP

3 PA BUD/Kuasa BUD membuat dan

menandatangani SPM Non Anggaran

30 menit Dokumen SPM

Non Anggaran

4 BUD/Kuasa BUD menerbitkan dan

meregister SP2D Non Anggaran serta

melakukan transaksi kredit pada

dokumen penatausahaan.

1 jam Dokumen SP2D

Non Anggaran

5 BUD/Kuasa BUD menyerahkan

SP2D Non Anggaran ke Bank

10 menit SP2D Non

Anggaran

diterima Bank

6 Bank melaksanakan

pemindahbukuan ke rekening kas

negara.

10 menit Pemindahbukua

n terlaksana

7 Bank mengarsipkan SSP lembar ke-2

dan ke-4

15 menit Arsip SSP

8 Bank menyerahkan SSP lembar ke-5

kepada BUD/Kuasa BUD untuk

diarsipkan

5 menit Arsip SSP

9 Bank menyerahkan SSP lembar

pertama dan ke-3 kepada BP

SKPD/Pihak ketiga untuk diarsipkan

5 menit Arsip SSP

Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar

Memiliki SK Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah (SK BP SKPD, SK

BUD/Kuasa BUD, SK PA BUD/Kuasa BUD.Permendagri No. 13 Thn. 2006, Permendagri No. 59 Thn. 2007, Permendagri No. 21 Thn. 2011.

Undang-Undang No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Bank mitra pemerintah daerah yang didasarkan pada MOu

Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standart

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar

DISAHKAN OLEH: Kepala BPKAD Kabupaten Blitar

Drs. MAHADHIN CU, MM

NIP. 19621201 199003 1 009

NAMA SOPPEMBAYARAN SSP/SSBP KE REKENING KAS NEGARA

ATAU PEMBAYARAN NON ANGGARAN KE PIHAK KETIGA

TGL. PEMBUATAN 24 Desember 2014

TGL. REVISI 2 Januari 2015

TGL. EFEKTIF

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar

5. Staf Bidang Anggaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP 01.20.05.01/BPKAD/011

SPM Non Anggaran,

Rekap SSP/SSBP,

SSP/SSBP dari SKPD

SP2D Non Anggaran,

Bukti setoran, SPM

Non Anggaran, Rekap

SSP/SSBP, SSP/SSBP

dari SKPD

SP2D Non Anggaran,

Bukti setoran, SPM

Non Anggaran, Rekap

SSP/SSBP, SSP/SSBP

dari SKPD

SSP lembar ke-2 dan

ke-4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA:

PP No. 58 Tahun 2005 1.

SSP lembar pertama

dan ke-3

Keterangan

PERINGATAN:

Kelengkapan

SSP/SSBP dari SKPD

SSP/SSBP dari SKPD

Rekap SSP/SSBP,

SSP/SSBP dari SKPD

Sistem Akuntansi Bank

Komputer, printer, alat tulis, lemari arsip.

No. Uraian Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

SSP lembar ke-5

UU No. 16 Thn 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SP2D Non Anggaran, Bukti setoran, SPM Non Anggaran, Rekap SSP/SSBP,

SSP/SSBP dari SKPD