Upload
ngothuy
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nomor : DPD.220/SP/14/2013
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
-----------
RISALAH
SIDANG PARIPURNA KE-14
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2013-2014
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I. KETERANGAN
1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 8 Juli 2014
3. Waktu : 10:11:57 WIB – 13:47:22 WIB
4. Tempat : R. Rapat
5. Pimpinan Rapat : Pimpinan Rapat
1. Dr. LAODE IDA (KETUA DPD RI)
6. Sekretaris Rapat :
7. Acara : 1. Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan DPD RI;
2. Pengesahan Keputusan DPD RI.
8. Hadir : Orang
9. Tidak hadir : Orang
II. JALANNYA RAPAT :
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
1
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik rekan-rekan sekalian, karena waktu juga berjalan, kami mohon para Anggota
untuk mengambil posisi duduk sebagaimana yang telah diatur. Baik, Bapak-Ibu sekalian,
mengingat waktu telah molor 20 menit dari jadwal yang telah kita sepakati karena juga tamu
kita telah hadir, Pimpinan dan Sesjen dari BPK, juga para tamu kita dari berbagai daerah
yang juga akan menunggu hasil daripada keputusan Paripurna ini, untuk itu saya akan
memulai rapat untuk menghemat waktu kita.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua
Om swastyastu.
Sebelum kita mulai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
marilah kita sejenak untuk memberikan waktu kita untuk dapat menyanyikan lagu
kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh Anggota Dewan serta seluruh hadirin yang ada
di ruangan ini dimohon untuk dapat berdiri dan mari kita bersama sama menyanyikan lagu
kebangsaan kita.
PEMBICARA : PADUAN SUARA
Hiduplah Indonesia raya…
Indonesia tanah airku.
Tanah tumpah darahku.
Disanalah aku berdiri.
Jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku.
Bangsa dan Tanah Airku.
Marilah kita berseru.
Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku
Hiduplah negriku.
Bangsaku Rakyatku semuanya.
Bangunlah jiwanya.
Bangunlah badannya.
Untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
SIDANG DIBUKA PUKUL 10:11:57 WIB
KETOK 1X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
2
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Tanahku negriku yang kucinta.
Indonesia Raya.
Merdeka Merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki agenda
Sidang Paripurna, perlu kami sampaikan bahwa dalam ruang Sidang Paripurna ini telah
hadir bersama kita Ketua BPK RI yang baru yang barangkali mungkin yang pertama hadir
sebagai ketua, yaitu Dr. H. Rizal Djalil. Kami persilakan berdiri Pak Rizal. Pak Doktor
silakan berdiri. Beserta jajarannya hadir juga Bapak Hasan Bisri, Bapak Nurmahadi
Suryadjayanegara, Pak Sapto Ahmad Damanhari, Pak Agus Djoko Pramono, Bapak Dr. Ali
Masykur Musa, dan juga Pak Agung Firman Sampurna. Dan, juga Sekretaris Jenderal yang
akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat.
Selain itu juga, hadir para pejabat pemerintah daerah dan DPRD serta panitia pemekaran
dari Sumatera Utara, dari Provinsi Papua Barat, dari Provinsi Kalimantan Timur untuk
menyaksikan pengambilan keputusan pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU
tentang pembentukan daerah otonomi baru di empat provinsi tersebut. Dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Paripurna ke-14 DPD ini kami buka dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
Sidang Dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini
mempunyai tiga agenda pokok, yaitu: 1) penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah pusat atau yang kita kenal LKPP tahun 2013 oleh BPK RI; 2) laporan
perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing alat kelengkapan DPD RI; 3) adanya
pengesahan keputusan DPD RI.
Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan, Anggota DPD, serta hadirin yang berbahagia, penyampaian hasil pemeriksaan
atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 oleh BPK RI pada Sidang Paripurna kali
ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23E Ayat 2 dan Ayat 3 UUD RI Tahun
1945. Hal ini juga dipertegas di Pasal 224 Ayat 1 Huruf G Undang-Undang No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa DPD menerima hasil
pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan untuk membuat pertimbangan
kepada DPR tetang RUU yang berkaitan dengan APBN. Hasil pemeriksaan BPK terhadap
tanggung jawab pengelolaan keuangan negara merupakan satu langkah yang dilakukan untuk
mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Penyampaian
LKPP oleh BPK merupakan masukan yang berharga bagi DPD RI sebagai lembaga yang
diberi amanah oleh UUD Tahun 1945 untuk menyusun pertimbangan dan pengawasan
pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hasil laporan tersebut juga dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian yang telah diraih
oleh setiap kementerian dan lembaga dalam hal pengelolaan anggaran negara yang juga
menyangkut perencanaan penganggaran, penerimaan, serta penggunaan anggaran negara, dan
pencapaian tujuan yang telah diprogramkan. Pemeriksaan keuangan oleh BPK merupakan
bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah
kepada republik yang mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola sumber-sumber daya
publik. Hal ini ditujukan agar dalam pengelolaan sumber daya tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara fiskal, manajerial, dan juga program. Selanjutnya, dari data
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
3
hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK ini diharapkan terwujud bahwa informasi yang
disampaikan telah melalui suatu pengujian sehingga dapat diketahui tingkat keandalan dan
kelayakannya.
Selanjutnya, kami persilakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyampaikan
sambutan atau penjelasan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun
2013 yang telah dilaksanakan. Untuk itu, kami persilakan kepada Ketua BPK Dr. H. Rizal
Djalil ke podium untuk memberikan sambutan dan juga laporannya.
PEMBICARA : Dr. H. RIZAL DJALIL (KETUA BPK RI)
Yang kami hormati Ketua DPD RI, yang kami hormati para Wakil Ketua DPD RI,
yang kami hormati para Anggota DPD RI yang hadir pada hari ini, yang kami hormati para
Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK yang hadir pada hari ini, dan para pejabat Eselon 1
BPK yang hadir, hadirin yang kami muliakan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om swastyastu.
Selamat pagi.
Salam sejahtera buat kita semua
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah azza wajalla yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan
yang mulia pada pagi hari ini.
Memenuhi amanat UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang khususnya
paket Undang-Undang Negara Tahun 2003-2004 serta Undang-Undang tentang BPK, maka
pada hari ini BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
tahun 2013 yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada DPR, DPD, dan
Presiden melalui surat Ketua BPK tanggal 28 Mei 2014. LKPP tahun 2013 yang kami
periksa meliputi neraca laporan realisasi APBN, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.
Dalam laporan realisasi APBN tahun 2013, pemerintah melaporkan realisasi
pendapatan negara dan hibah sebesar 1.438,89 triliun atau 95,89% dari anggaran tahun
2013 atau 107,53% dari realisasi tahun 2012. Dari total pendapatan negara tersebut,
penerimaan perpajakan merupakan penyumbang terbesar, yakni sebesar 1.077,30 triliun
atau 74,87% yang kemudian diikuti dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP,
yakni 354,75 triliun atau 24,65% seperti terlihat pada grafik.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, dapat kami sampaikan bahwa realisasi belanja
negara transfer ke daerah tahun 2013 sebesar 1.650,56 triliun atau 95,62% dari anggaran
tahun 2013 atau 110,67% dari realisasi tahun 2012. Serta, realisasi defisit tahun 2013 sebesar
211,67 triliun atau 138,08% dari defisit tahun 2012.
Dalam struktur belanja, belanja pemerintah pusat merupakan pengeluaran terbesar
dalam APBN, yakni sebesar 1.137,16 triliun atau 68,90% diikuti belanja transfer ke daerah
sebesar 513,26 triliun atau 31,10%.
Dalam belanja pemerintah pusat, belanja subsidi masih merupakan pengeluaran yang
terbesar, yakni sebesar 355,04 triliun atau 31,2% ayng kemudian diikuti oleh belanja pegawai
221,68 triliun atau 19,49% seperti terlihat dalam grafik.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit tahun 2013 meningkat dari
tahun sebelumnya yang diikuti dengan peningkatan pembiayaan. Atas hal ini, BPK
mengharapkan pemerintah senantisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja,
meningkatkan upaya pengelolaan defisit anggaran, menekan angka pinjaman luar negeri, dan
meningkatkan penerimaan perpajakan dan PNBP melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
sehingga lebih mencapai kemandirian di masa yang akan datang.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
4
Pimpinan Dewan yang terhormat dan Anggota Dewan yang saya muliakan, atas LKPP
tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP sama
dengan opini atas LKPP tahun 2012. Ada dua permasalahan yang menjadi pengecualian atas
kewajaran LKPP tahun 2013, yaitu permasalah piutang bukan pajak pada Bendahara Umum
Negara dan permasalahan saldo anggaran lebih (SAL).
Masalah pertama: 1) kelemahan dalam pengelolaan piutang bukan pajak pada
Bendahara Umum Negara, yaitu piutang autolifting migas sebesar 3,81 triliun dari 7,18
triliun belum pasti dan masih memelukan pembahasan dengan pihak kontraktor kontrak kerja
sama; 2) nilai piutang penjualan migas bagian negara sebesar 2,46 triliun dari total 3,86
triliun belum pasti dan masih memelukan pembahasan dengan pihak KKKS tersebut; 3) nilai
aset kredit eks BPPN yang disajikan 66,1 triliun belum termasuk nilai 3,6 triliun yang belum
diselesai ditelusuri, dan 4) dana belanja pensiun sebesar hampir 300 miliar yang lebih enam
bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali dan
belum disajikan sebagai piutang. Masalah kedua, penyajian saldo anggaran lebih (SAL) 31
Desember 2013 sebesar 66,59 triliun kemungkinan mengandung salah saji.
Pimpinan Dewan yang kami hormati, di samping permasalahan yang menjadi
pengecualian kewajaran LKPP tahun 2013 tersebut, BPK juga menemukan permasalah
signifikan lain terkait dengan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelemahan pengendalian internal, antara lain: 1) ketidakjelasan basis regulasi terkait
metode perhitungan withholding tax atas empat wajib pajak kontraktor kontrak karya
pertambangan; 2) penerimaan hibah langsung pada 19 kementerian lembaga sebesar 2,69
triliun belum dilaporkan; dan 3) pengendalian atas pengelolaan belanja subsidi non-energi
kurang memadai.
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) penetapan dan
penagihan pajak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan mengakibatkan piutang pajak
kadaluarsa sebesar 0,80 triliun; 2) PNBP 30 kementerian lembaga sebesar 0,37 triliun dan 1
juta USD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan; dan 3) pembiayaan kegiatan SKK
Migas belum melalui mekanisme APBN dan belum dilaporkan dalam LKPP.
Pimpinan Dewan yang kami hormati, selain masalah-masalah yang memengaruhi opini
maupun dianggap sebagai masalah namun tidak memengaruhi opini, terdapat sejumlah hal
dipandang strategis yang pernah diungkap dalam hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya
yang perlu dicermati dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara
sebagai berikut.
Pertama, permasalahan pajak. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar
1.077 triliun. Lebih kecil 6% dari target yangditetapkan. Perlu kami sampaikan bahwa tahun
lalu kami juga menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2009 – 2012 juga
mengalami shock fold sepertti terlihat dalam tabel berikut ini. Selama satu dekade ini,
Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan program reformasi atau modernisasi
perpajakan. Pembenahan kelembagaan dan pemberian remunerasi kepada aparat pajak
merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja optimalisasi penerimaan pajak. Selama ini,
pemerintah belum melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program reformasi
birokrasi atau modernisasi perpajakan itu. Sampai dengan saat ini, pemberian remunerasi
para pegawai Direktorat Jenderal Pajak masih menggunakan KMK No. 164 KMK 03 tahun
2007 tentang pemberian tunjangan tambahan bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak. Tanpa mengurangi makna kemajuan program reformasi birokrasi dan tekad kuat
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan selama ini, termasuk peningkatan
tax ratio, kami mengharapkan agar pemerintah perlu membuat terobosan dan mencermati
berbagai kemungkinan patok banding, praktik-praktik terbaik, best practice seperti memberi
kewenangan yang lebih leluasa dalam pengelolaan perpajakan, bahkan perlu
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
5
dipertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi lembaga Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah kendali langsung Presiden RI.
Pimpinan Dewan yang kami hormati, permasalahan yang kedua adalah kebijakan dan
pengelolaan subsidi. Subsidi selama tahun 2009 – 2014 cenderung meningkat. Yang terakhir
pada tahun 2013 sebesar 348,1 triliun. Selama lima tahun terakhir, alokasi subdsidi berkisar
20% s.d. 30% total belanja pemerintah pusat. Izinkan kami mengingatkan kembali, hasil
pemeriksaan BPK sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya
memiliki kebijakan dan kriteria/indikator yang jelas dalam memastikan ketepatan sasaran
realisasi subsidi energi serta sistem informasi pengawasan pendistribusian BBM yang belum
sepenuhnya berjalan efektif. Seubsidi BBM yang diberikan pemerintah kepada Pertamina
mengandung risiko bahwa subsidi BBM tidak tepat menjangkau kelompok masyarakat yang
pantas mendapat subsidi tersebut. Untuk itu, BPK menyarankan peerintah untuk
mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan subsidi sehingga subdisi menjadi lebih tepat
sasaran serta meningkatkan basis data sistem seleksi penerima subsidi secara lebih transparan
dan akuntabel.
Pimpinan Dewan yang kami muliakan, permasalahan ketiga adalah pengelolaan dana
otonomi khusus Papua. Total dana otonomi khusus yang telah disalurkan ke Papua dari tahun
2001 – 2014 sebesar 57,7 triliun, jumlah dana dari tahun ke tahun cenderung meningkat
sebagaimana digambarkan dalam grafik. Sementara, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM
Papua juga sangat rendah, yaitu pada tahun 2011 sebesar 65,36 dan pada tahun 2012 sebesar
65,86 atau Provinsi dengan IPM terendah secara nasional yang memiliki IPM rata-rata tahun
2011 sebesar 72,77 dan 2012 sebesar 73,29.
Izinkan kami menyampaikan kembali bahwa hasil pemeriksaan BPK sebelumnya
menemukan penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat selma
peride 2002 – 2010 yang disebabkan oleh tata kelola keuangan daerah yang belum
memperhatikan situasi dan kondisi serta kearifan lokal Papua. Berdasarkan hasil pemeriksaan
tersebut, kami merekomendasikan agar pembangunan rakyat Papua disusun secara khusus
dengan mempertimbangkan taraf perkembangan sosial dan budaya serta kearifan lokal rakyat
Papua dan tidak sebagaimana pembangunan fisik daerah lain semata. Yang kami ingatkan
adalah regulasi keuangan yang berlaku di Papua, di Wamena itu sama persis dengan yang di
Jakarta, sama persis dengan di Surabaya, sementara peradaban tingkat kemajemukan, tingkat
pendidikan, tingkat yang terkait dengan kultur sangat berbeda. Jadi, kami melihat bahwa
pemberlakuan regulasi yang sama persis ini menjadi persoalan juga.
Permasalah keempat terkait dengan pengelolaan belanja infrastruktur. Dalam tahun
2013, pemerintah merealisasikan sebesar 180,86 triliun atau meningkat 24,64% dari realisasi
tahun anggaran 2012 sebesar 145,10 triliun. Peningkatan tersebut belumlah cukup dengan
melihat luasnya negara kita. Perkenankan kami memberikan perhatian secara khusus kepada
jalan Pantura. Banyak pertanyaan publik menanyakan mengapa sering dilakukan perbaikan
jalan Pantura. Hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa terjadi overload, bebas ganda
yang sumbu kendaraan yang melintasi jalan sehingga melebihi kapasitas beban yang
diizinkan di atas 10 ton muatan sumbu terberat saat ini telah mencapai 18 ton sumbu terberat.
Jadi, memang kondisi muatan yang melewati jalan Panutura itu yang sangat dahsyat. Jadi,
makanya sangat lazim, sangat wajar pemerintah apabila melakukan pemeliharaan setiap
enam bulan sekali. Kami merekomendasikan kepada Kementerian PU untuk meningkatkan
koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan upaya pengendalian terhadap
penggunaan jalan nasional dan kami juga berharap pemerintah mengembangkan jalan
alternatif jalan tol. Kalau pembebasan tanah yang terkait dengan jalan tol Jakarta-Cirebon itu
tuntas, mungkin beban Pantura bisa digeser. Tugas kita bersama bagaimana mendorong
supaya pembebasan tanah itu oleh pihak terkait dapat segera dilaksanakan dan uangnya juga
sudah ada. Selain itu, terkait dengan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda, kami
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
6
mendukung rencana pemerintah tersebut terlepas apakah pembiayaan studi kelayakannya
menggunakan anggaran pemerintah atau swasta. Kami juga setuju bahwa pembangunan
jembatan Selat Sunda mengurangi disparitas harga barang antardaerah, munculnya peluang
ekonomi baru di masyarakat, serta menimbulkan multiplier effect lainnya bagi peningkatan
perekonomian di kedua Pulau Jawa dan Sumatera dan perekonomian nasional. Dengan
demikian, hal tersebut pada akhirnya juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.
Permaslahan kelima adalah pengadaan alat utama sistem persenjaataan atau alutsista.
Dari anggaran belanja APBN untuk bidang pertahanan sebesar 92,1 triliun. Pada tahun 2013
telah direalisasikan 87,51 triliun yang di antaranya direalisasikan sebesar kurang lebih 27,8
triliun untuk pengadaan alutsista. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan
pembangunan kekuatan dasar minimum dan perkembangan industri pertahanan nasional,
kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan upaya pencapaian target pemenuhan
kebijakan minimum essential post, termasuk meningkatkan kualitas alutsista mutakhir. Selain
masalah alutsista di atas, kondisi prajurit saat ini cukup memprihatinkan karena hanya
menerima remunerasi sebesar 37%. Oleh karena itu, kami juga mendukung program
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, baik berupa fasilitas maupun
kemampuan finansial yang kami yakini akan berpengaruh secara positif pada kinerja dan
kemampuannya.
Menyangkut pelayanan publik, permasalahan keenam adalah pengelolaan jaminan
kesehatan nasional yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah. Di samping menerima modal
awal sebesar 500 miliar, BPJS juga menerima alokasi anggaran dari APBN tahun 2014 untuk
penerima bantuan iuran sebanyak 86,4 juta jiwa sebesar 19,93 triliun. Implikasi yang terjadi
atas dicabutnya Perpres No. 105 dan No. 100 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan
paripurna kepada menteri dan pejabat tertentu, termasuk anggota DPR dan anggota DPD,
Perpres No. 106 Tahun 2013 tentang jaminan pelayanan kesehatan bagi pimpinan lembaga
negara, pejabat negara mendapat pelayanan kesehatan yang sama dan sebangun dengan
program BPJS. Perkenankan kami mengusulkan agar pemerintah memberikan pelayanan
kesehatan yang khusus kepada para menteri, pejabat tertentu termasuk pimpinan lembaga
seperti DPD, DPR, dan anggota DPD dan anggota DPR, termasuk anggota BPK.
Pimpinan Dewan yang terhormat, Anggota Dewan yang kami muliakan, memang agak
merepotkan, Pak Ketua, kalau seorang anggota DPD harus antre di puskesmas hanya ingin
mendapatkan rujukan. Kapan mereka rapat, kapan mereka bekerja? Inilah yang kami soroti
dan ini didukung oleh semua anggota dewan supaya peraturan presiden tentang itu segera
dicabut dan dibuat yang baru. Jadi, kalau anggota DPD boleh langsung ke RSCM, boleh
langsung ke Medistra, atau yang terdekat. Itu yang kami inginkan.
Pimpinan Dewan yang terhormat, para anggota dewan yang kami muliakan,
permasalahan terakhir yang ingin kami sampaikan adalah permasalahan otonomi daerah dan
desentralisasi keuangan daerah. Salah satu bentuk desentralisasi keuangan daerah adalah
adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang rata-rata
pertahun selama satu dekade ini telah mencapai 25%, lebih dari total belanja APBN. Saat ini
ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan sangat tinggi di mana lebih dari
90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan
yang diterima seperti terlihat dalam diagram berikut ini.
Besarnya derajat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam
jangka panjang akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami financial distress karena
kesulitan dalam menanggung beban keuangan daerah. Salah satu penyebab dari kondisi di
atas adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD atau Pendapatan
Asli Daerah. Dari sisi belanja, kami ingin menyampaikan informasi bahwa belanja pegawai
sejak tahun 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 2012 terus mengalami peningkatan
dari sisi jumlahnya. Pada tahun anggaran 1994/1995 belanja pegawai seluruh pemerintah
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
7
daerah se-Indonesia tercatat direalisasikan sebesar 7 triliun. Pada tahun anggaran 2012,
belanja pegawai seluruh pemerintah daerah se-Indonesia direalisasikan 255,83 triliun atau
meningkat sebesar 36 kali. Itu adalah cost daripada keputusan-keputusan yang kita ambil
dalam bentuk pemakaran dan lain sebagainya. Apabila belanja pegawai dibandingkan dengan
jumlah transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat, maka cenderung meningkat sejak
tahun 2001. Proporsi belanja pegawai terhadap DAU terendah terjadi pada tahun 2002 dan
2006 dan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2010, yakni mencapai angka sebesar 103,43%.
Persentase belanja pegawai terhadap transfer DAU tersebut dapat digambarkan pada diagram
berikut ini.
Dari gambaran di atas, jika pada tahun 2001 proporsi belanja pegawai terhadap transfer
dana alokasi umum mencapai nilai sebesar 67,51%, maka pada tahun 2012 proporsi tersebut
telah mencapai angka 96,27%. Dari gambar tersebut menunjukkan peningkatan proporsi
belanja pegawai atas transfer daerah hingga mendekati nilai 100% dan bahkan sempat
melampaui 100%, yakni pada tahun 2010-2011 yang masing-masing mencapai 103,43% atau
101,89%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai besar jumlah transfer DAU kepada
pemerintah daerah diserap untuk belanja pegawai. Ada risiko politiknya ini, apabila
masyarakat mempertanyakan kepada kita sebenarnya kue pembangunan, kue APBN, kue
APBD itu yang menikmati siapa. Kalau kita melihat angka ini ya birokrasi yang duluan. Jadi,
dengan arti kata, Pak ketua, memang harus ada kebijakan supaya belanja modalnya juga
besar karena itu yang langsung mereka nikmati. Kalau posisinya seperti ini terus, saya
khawatir akan menjadi bola strategi politik yang luar biasa buat kita-kita semua ini.
Para pimpinan yang kami muliakan, selain itu terkait dengan belanja modal
infrastruktur, kami mencatat bahwa walaupun dari sisi jumlah belanja modal infrastruktur
meningkat sejak tahun 1994 – 2012, namun jika dilihat dari proporsi belanja modal terhadap
seluruh belanja daerah, maka jumlahnya cenderung menurun. Hal ini dapat mengindikasikan
bahwa jumlah anggaran belanja daerah semakin berkurang untuk mendanai pembangunan
infrastruktur ataupun belanja untuk menambah aset pemerintah daerah. Persentase belanja
modal terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Untuk itu, BPK mendorong pemerintah untuk melakukan:
1. Evaluasi menyuruh terhadap pencapaian reformasi keuangan daerah dengan melibatkan
seluruh potensi dan stake holder untuk menentukan secara tegas arah desentralisasi
yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Republik Indonesia;
2. Penyusunan suatu rencana strategis blue print yang menetapkan arah, tujuan, sasaran
strategis serta indikator pencapaian kinerja yang jelas dan terukur yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi keuangan daerah;
3. Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong kesuksesan
pencapaian implementasi reformasi keuangan daerah;
4. Penerbitan peraturan perundang-undangan yang memuat aturan main yang jelas
mengenai kelayakan pembentukan daerah otonomi baru dan ditetapkannya secara
transparan dan konsisten sesuai dengan kebutuhan dan keutuhan NKRI;
5. Perumusan ulang formula dana transfer yang sesuai dengan semangat dan arah
reformasi keuangan daerah agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan efektif dan
efisien kepada masyarakat di daerah serta sekaligus mendorong kemandirian daerah;
6. Pemberian keleluasaan kepada pemerintah provinsi kabupaten kota melakukan
optimalisasi penerimaan dan pengelolaan utang dengan memperhatikan potensi dan
kearifan local;
7. Sinkronisasi kebijakan dan regulasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dengan
kebijakan dan regulasi pengelola keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan
arah dan kebijakan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kearifan local.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
8
Sebelum saya menutup pidato ini, Pak Ketua, saya ingin menggarisbawahi persoalan
Papua tadi. Terkait dengan Undang-Undang Otsus itu, kita harus membuat namanya
peraturan daerah khusus yang sampai hari ini menurut saya belum ada itu. Sehingga,
pengaturan dana otsus itu menjadi lebih detail, menjadi lebih rinci. Sehingga, tidak seperti
sekarang walaupun otsusnya hampir 54 triliun, tetapi IPM Papua tidak pernah bergerak dari
posisi 33. Karena kita punya provinsi 1 lagi, jadi dia tidak 34, Pak. Jadi, posisi tetap
terbawah, tetapi karena ada satu provinsi baru yang belum ada datanya, jadi posisinya 33,
Pak. Jadi, kekosongan regulasi yang terkait dengan otsus itu membuat pendistribusian dan
pengalokasian dana otsus dari provinsi ke daerah kabupaten Dati II itu tidak jelas. Tidak ada
yang mengatur itu, padahal Pak Ketua tahu dan para anggota tahu semua bahwa 30% dari
besarannya itu untuk pendidikan dan kesehatan. Penjabarannya diatur oleh peraturan dasus,
peraturan daerah khusus yang sampai saat ini belum dibuat, Pak.
Itulah yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Kami mengucapkan selamat berpuasa, semoga kita semua tetap dalam ridha Allah SWT dan
mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan puasa Ramadhan kita sampai hari terakhir
nanti. Sekali lagi kami mendoakan semoga kita tetap dalam bimbingan Tuhan Yang
Mahakuasa.
Demikianlah, wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
PEMBICARA : MC
Dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK... (suara tidak terdengar jelas,
red.).
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Teman-teman sekalian , tadi kan saya sudah kenalkan Bapak Dr. H. Rizal Djalil, Dia
sebagai ketua BPK Republik Indonesia yang baru. Biasanya kebaruan itu juga membawa
format penyampaiannya juga baru. Barangkali tadi agak segar suasananya karena beliau ini
adalah mantan anggota dewan juga sehingga beliau bisa memahami apa yang menjadi
substansi kita di dewan. Dan, tadi beliau menyampaikan ke saya, khusus untuk DPD RI
karena konsen kita adalah bagaimana persoalan dana yang ditransfer ke daerah. Kemudian,
juga mengenai Papua dan sebagainya beliau bersedia nanti ada suatu forum khusus antara
DPD, mungkin barangkali Komite IV dan yang ingin pemerhati maksud kami supaya apa
tadi yang telah digambarkan bagaimana melakukan efisiensi efektivitas daripada anggaran
yang transfer itu bisa bermanfaat untuk rakyat, dan beliau bersedia untuk membuka waktu
dengan kita. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat Pak Dr. Rizal Djalil.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Interupsi, Pimpinan, B-69.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Farouk.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Terima kasih,
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
9
Kita sangat menghargai apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan BPK,
teristimewa langkah-langkah yang telah dikembangkan. Selamat untuk Ketua BPK yang baru
dari mitra kerjanya PAP. Cuma begini, Pak, jadi apa yang kita lakukan itu semua one way,
tidak ada komunikasi dua arah di dalam buku yang tebal ini. Kami ingin mengusulkan, kalau
bisa selain namanya tindak lanjut, selain kami alat kelengkapan Komite IV dan PAP itu
melakukan tindak lanjut ke daerah, harus ada pula suatu forum yang menindaklanjuti untuk
memperoleh klarifikasi dan konsultasi. Selama ini kita konsultasi datang ke sana, tetapi ini
harus saya usulkan dilembagakan. Dilembagakan dalam arti DPD menugaskan dua, Komite
IV dan PAP, baik secara terpisah maupun gabungan, sementara dari BPK kami harapkan
juga menugaskan tidak usah pimpinan karena levelnya level alat kelengkapan. Jadi, anggota
tertentu dengan staf supaya kita bisa clear. Jadi, selama ini seolah-olah satu one way saja
karena dengan demikian saya pikir akan lebih efektif lagi apa yang telah disampaikan oleh
BPK selain yang sudah kami lakukan di daerah-daerah. Kami usulkan kurangnya itu akan
menjadi suatu mekanisme kerja di waktu yang akan dating.
Terima kasih, Pak.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya rasa ide yang bagus ya. Pak Rizal, nanti kami bicarakan antarketua lembaga.
PEMBICARA : PAULUS YOHANES SUMINO (PAPUA)
Permisi, Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ada lagi? Ini masih saya harus membacakan ini, jangan melebar. Ya silakan.
PEMBICARA : PAULUS YOHANES SUMINO (PAPUA)
Menyambut keterbukaan daripada BPK yang sangat baik tentang Papua tadi, saya pikir
dengan memperhatikan IPK yang masih sangat rendah terendah se-Indonesia dan anggaran
yang sangat tinggi, saya pikir ini harus ditindaklanjuti dalam hal pengawasan dan juga sistem
keuangan yang ada di Bapak administrasinya. Saya mengusulkan nanti barangkali ada
langkah konkret untuk Papua.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ya itu tadi yang beliau bisikkan ke saya, beliau bersedia tadi ya untuk membuat
forum khusus ya untuk hal-hal berkaitan dengan khususnya juga Papua, dan itu disambuti
oleh Pak Farouk ya. Saya akan menjembatani ini. Setuju ya, Pak Ketua BPK. Baik, tepuk
tangan sekali lagi, Ibu-Bapak sekalian. Saya lanjutkan.
Terima kasih kepada Saudara Ketua BPK, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat tahun 2013 yang kami terima yang ini merupakan masukan yang sangat
berharga dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD. Hasil laporan ini selanjutnya
akan segera kami pelajari dan ditindaklanjuti ini sesuai dengan amanah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah ini akan menjadi bahan pertimbangan
bagi DPD dalam menyusun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
10
Sidang Dewan yang mulia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh saudara Ketua
BPK Republik Indonesia, LKPP tahun 2013 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.
Opini yang diberikan BPK ini belum mengalami perubahan terhadap opini tahun
sebelumnya. Atas opini yang diberikan ini kita juga perlu memberikan beberapa beberapa
catatan terhadap pertemuan yang disampaikan oleh BPK tadi.
Pertama, opini WDP ini diberikan karena terdapat permasalahan bahwa dalam laporan
pemerintah masih menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan piutang bukan pajak pada
bendahara umum negara serta adanya permasalahan selisih pencatatan belanja negara atau
saspen belanja Negara. Yang kedua, permasalahan ini menimbulkan potensi pengeluaran
belanja negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama kenapa belum
meningkat status opininya.
Yang kedua, permasalahan signifikan lainnya yang dilaporkan adalah: 1) penetapan
dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi
kadaluarsa; 2) penerimaan negara bukan pajak pada 30 kementerian dan lembaga terlambat
atau belum disetor atau kurang atau mungkin juga tidak dipungut yang berindikasi setoran
tersebut fiktif dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN; 3) pembiayaan kegiatan
SKK Migas tidak melalui mekanisme APBN serta pertanggungjawaban keuangan dan
operasional SKK Migas tidak dilaporkan dalam LKPP; 4) alokasi laba BUMN untuk
program kemitraan dan bina lingkungan yang dikelola secara extracompatible mengurangi
hak negara atas kekayaan BUMN dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana kemitraan dan
bina lingkungan tersebut.
Yang ketiga, BPK menemukan 23 kelemahan pengendalian intern dan 9 masalah
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari temuan tersebut, DPD
memberi perhatian bahwa temuan terbanyak terdapat pada pengelolaan dan belanja energi
migas yang dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan
penyaluran dana penyesuaian tunjangan profesi guru serta belum diaturnya mekanisme
pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja hibah pemerintah daerah yang diterima oleh
instansi pemerintah pusat, yaitu KPU, Bawaslu dalam rangka pemilihan kepala daerah.
Yang keempat, opini atas laporan keuangan kementrian negara dan lembaga banyak
mengalami peningkatan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP
menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah LKKL yang memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK telah meningkat berturut-turut dari tahun 2010
hingga 2013. Pada tahun 2010, terdapat 50 kementerian lembaga yang memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP kemudian meningkat menjadi 61 kementerian lembaga
pada tahun 2009-2011, 62 KL atau kementerian lembaga pada tahun 2012, dan 65
kementerian lembaga pada tahun 2013. Jadi, di sini bisa kita lihat ya kementerian lembaga
secara tahun ke tahun telah meningkat untuk mendapatkan opini yang tertinggi, yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian.
Kami juga ingin menginformasikan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI terhadap
anggaran DPD RI tahun anggaran 2013 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian atau WTP. Hasil opini ini merupakan kali kedelapan sejak tahun 2006, DPD RI
secara berturut-turut sampai sekarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Terima
kasih atas kerja keras Sekretariat Jenderal DPD RI di bawah pembinaan BPK RI sekaligus
sebagai prestasi kinerja kita bersama dan wujud kepatuhan seluruh anggota DPD terhadap
penggunaan negara. Tepuk tangan buat kita semua karena ini menunjukkan para anggota
juga disiplin untuk mengeluarkan anggaran sesuai dengan aturan.
Selanjutnya, pada sidang yang mulia ini kita perlu menugasi Komite IV dan PAP guna
membahas hasil pemeriksaan BPK yang dimaksud. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan
kami akan menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013 kepada pimpinan
Komite IV dan pimpinan PAP atau Panitia Akuntabilitas Publik. Sesuai dengan tugas
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
11
konstitusional DPD dan kami percaya bhwa dokumen BPK ini juga akan menjadi bahan bagi
anggota DPD dalam tugas-tugasnya di daerah yang mencakup penyerapan aspirasi dan fungsi
pengawasannya. Untuk itu, kami mengundang pimpinan Komite IV dan juga pimpinan PAP
untuk bisa menerima secara langsung laporan tadi untuk bisa dibahas. Kami persilakan.
PEMBICARA : MC
Penyerahan hasil pemeriksaan BPK ... (tidak jelas, red.)
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sidang dewan yang mulia, sebelum kita memasuki laporan perkembangan pelaksanaan
tugas alat kelengkapan lain dan pengesahan keputusan DPD, izinkan kami terlebih dahulu
untuk beberapa saat ya kita skors untuk kami bisa mengantarkan saudara ketua, para wakil
ketua, para anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk meninggalkan ruang sidang ini dan
kita skors lima menit dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon kita kembali ke tempat posisi yang telah disiapkan oleh Sekretariat
Jenderal karena kita akan memasuki kepada rapat paripurna yang mengambil keputusan.
Baiklah, Bapak-Ibu sekalian para Anggota Dewan yang mulia, tadi kita telah mendengarkan
laporan pimpinan BPK. Kita melihat format laporan juga baik, dan isu-isu yang diangkat
juga mengena, khususnya buat kita sebagai wakil daerah yang mana tadi kita bersepakat
antara pimpinan BPK dan DPD supaya apa yang telah disampaikan tadi, isu yang sangat
menarik untuk kita follow up, nanti saya minta Pak Farouk yang mendengar tadi pembicaraan
untuk mencoba merumuskan supaya DPD bisa menjadi jembatan yang baik supaya anggaran
itu lebih efektif, berguna tidak hanya untuk penyelenggaranya, tetapi juga lebih kepada
masyarakatnya. Mohon dibagikan Sekretariat Jenderal bahan tadi karena saya mengikuti
betul tadi banyak hal yang substansi.
Baik, itu kita akan lanjutkan dan skors sidang saya cabut kembali.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang.
KETOK 1X
SIDANG DISKORS 5 MENIT
KETOK 1X
SKORS DICABUT
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
12
Karena kita akan mengambil keputusan, untuk itu saya ingin membacakan pertama dari
tingkat kehadiran bahwa sidang ini bisa kita lanjutkan untuk membuat keputusan karena
sesuai dengan catatan yang telah diberikan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir 90 orang dari
132 pada masa sidang ini yang menurut saya cukup rekor. Tepuk tangan buat kita semua.
Untuk itu, kita bisa melanjutkan untuk membuat berbagai keputusan, tetapi izinkan saya
untuk menyampaikan, pertama bahwa urut-urutannya kita akan memberikan kesempatan
kepada alat kelengkapan yang pengesahan atas keputusannya. Namun, sebelum itu kami
berikan kesempatan kepada PPUU atau Panitia Perancang Undang-Undang untuk
menyampaikan laporannya terlebih dahulu karena ada berbagai materi yang berkaitan dengan
harmonisasi usul inisiatif RUU dari DPD RI yang akan dilaporkan oleh Komite I.
Kami persilakan kepada PPUU untuk menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan tugasnya
PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Interupsi, Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan.
PEMBICARA : Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, SH. (KALSEL)
Karena ini ada yang hadir perwakilan dari kabupaten-kabupaten yang akan
dimekarkan, tradisi kita, kita utamakan mereka saja dulu. Jadi, persetujuan mengenai
pemekaran daerah otonomi yang baru.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Saya paham, tetapi kan ini harus, habis ini baru kita masuk ke sana. Saya rasa tidak
memakan waktu yang lama. Siapa pimpinan PPUU yang akan menyampaikan? Pak Wayan
tadi saya ketemu. Pak Anang ya? Bisa cepat ya, sangat cepat ya langsung supaya kita tidak
melanggar mekanisme. Kami persilakan.
PEMBICARA : Ir. ANANG PRIHANTORO (LAMPUNG)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang.
salam sejahtera.
Om swastyastu
Pimpinan DPD RI yang saya hormati, Bapak-Ibu Anggota DPD RI, hadirin sekalian
Bapak-Ibu wakil dari daerah-daerah yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rapat Paripurna.
Adapun dari Panitia Perancang Undang-Undang ingin menyampaikan satu hal, yaitu terkait
dengan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengadilan Agraria
dari Komite I sebagaimana surat pimpinan Komite I Nomor DN 100 Tahun 2014 bahwa
berdasarkan, maaf berkaitan dengan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU
Pengadilan Agraria, PPUU memberikan catatan penting, yaitu terkait dengan dasar
kewenangan. Kiranya Komite I nanti dapat menyampaikan alasan-alasan substansinya karena
RUU tentang Pengadilan Agraria materi muatannya mengatur pendirian lembaga peradilan
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
13
dan pendirian lembaga peradilan itu merupakan lingkup urusan pemerintahan yustisi.
Berdasarkan pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, wewenang DPD RI dapat
mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang, yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Meskipun atas dasar yuridis konstitusional, DPD tidak
berwenang untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan peradilan atau yustisi, namun
karena kami menyadari bahwa secara politis substansi RUU tersebut merupakan kebutuhan
masyarakat dan daerah yang saat ini dalam rangka reformasi agraria. Paling tidak kalau RUU
ini disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR, maka akan dapat menjawab masalah
konflik agraria yang terjadi masif di mana-mana di seluruh Indonesia. RUU ini akan menjadi
sikap politik DPD dalam menyikapi persoalan-persoalan pertanahan di sejumlah daerah di
Indonesia. Sementara itu, menyangkut teknis drafting dan konstruksi RUU tentang
Pengadilan Agraria, kami telah sesuaikan dengan teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan sebagaimana undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Nomor 12 Tahun 2011 atau Undang-Undang P3. Berdasarkan hal tersebut, maka RUU
tentang Pengadilan Agraria kiranya dapat disahkan menjadi RUU dari DPD.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam Sidang Paripurna ini.
Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Om shanty shanty shanty om.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik
Bapak-Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Komite I untuk
menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas pada pimpinan.
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., M.M. (KETUA KOMITE I)
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Laporan akhir pelaksanaan tugas Komite I Masa Sidang IV Tahun Sidang 2013-2014
pada masa Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tanggal 8
Juli 2014. Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Indonesia beserta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para
gubernur atau bupati yang hadir pada siang hari ini yang berasal dari calon daerah
pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten, saya lihat juga hadir dari para Ketua DPRD,
kemudian saudara Sesjen beserta seluruh pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 di jajaran Sekretariat
Jenderal.
Hadirin sekalian yang kami banggakan, pertama, atas permintaan dari pimpinan Panitia
Perancang Undang-Undang, kami diminta menjelaskan tentang Rancangan Undang-Undang
Pengadilan Keagrariaan supaya kita bisa memahami secara komprehensif alasan-alasan yang
mengemuka secara konstitusional. RUU Pengadilan Keagrariaan dalam rangka memperkuat
komitmen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengawali proses reformasi
agraria, Komite I sejak tahun 2012 telah berupaya untuk menginisiasi penyusunan
Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria. Proses penyusunan rancangan undang-
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
14
undang ini telah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan yang melibatkan berbagai
stake holder dan masyarakat secara luas.
Pada Masa Sidang IV ini, Komite I telah melakukan finalisasi terhadap penyusunan
RUU Pengadilan Agraria yang kemudian dilanjutkan pada tahapan harmonisasi di PPUU.
Selanjutnya, Komite I menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras
Panitia Perancang Undang-Undang yang secara cepat dan cermat merespons harmonisasi,
sinkronisasi, pemantapan konsepsi RUU Pengadilan Agraria. Namun demikian, perlu kiranya
dalam Sidang Paripuna hari ini Komite I memberikan beberapa penjelasan yang terkait
dengan pertanyaan kompetensi absolut penyusunan rancangan Pengadilan Keagrariaan ini
oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Sebagaimana yang ditegaskan dalam naskah akademik RUU Pengadilan Agraria yang
menjadi argumen-argumen pokok pembentukan RUU Pengadilan Agraria, antara lain:
1. Adanya tuntutan pemenuhan prinsip fundamental kehidupan manusia, yaitu
sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.” Artinya, secara filosofis, DPD RI merasa berkewajiban
memperjuangkan keberhasilan mewujudkan pendirian pengadilan agraria ini;
2. fakta sosiologis menunjukkan bahwa meluasnya konflik agraria dengan segala dimensi
yang ditimbulkannya pertanda sebuah kegagalan berfungsinya lembaga-lembaga
peradilan yang ada sekarang untuk menyelesaikan konflik agraria; 3. pembentukan lembaga pengadilan agraria merupakan paradigma baru melihat konflik
agraria. Konflik agraria tidak lagi dianggap sebagai masalah bersifat ordinary,
melainkan sudah menjadi masalah yang extraordinary. Oleh karena itu, untuk
menjawab masalah yang sifatnya extraordinary dibutuhkan dibutuhkan langkah-
langkah yang juga extraordinary, yakni perlu adanya sebuah pengadilan agraria.
Keberadaan pengadilan agraria ini tidak saja untuk kepentingan kekinian dalam
menyelesaikan konflik, namun juga memiliki kepentingan untuk mengurangi dan
mengantisipasi konflik agraria di masa yang akan datang;
4. kecepatan dan ketepatan pengadilan agraria dalam menjawab konflik agraria akan
sangat dipengaruhi oleh bacaan historis sosiologis terhadap konflik agraria dan
peradilan itu sendiri. Dalam hal ini, menempatkan konflik agraria sebagai sesuatu yang
bersifat extraordinary menjadi sesuatu yang sangat strategis dan penting. Mengacu
kepada hak konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk
membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR RI dan pemerintah, maka
secara alamiah akan berkembang dan dipastikan akan ada kebutuhan untuk melibatkan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam setiap pembahasan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam pandangan pakar
hukum tata negara yang disampaikan oleh Bapak Refli Harun, Pasal 22d tidak bersifat
spesies, namun bersifat genus. Dan, mengenai kewenangan DPD RI sebagaimana yang
mengacu pada Pasal 22d Ayat 1 sesuai yang dipertanyakan, maka pembahasan domain
kewenangan tersebut selayaknya diserahkan kepada DPR RI. Apakah RUU Pengadilan
Agraria ini merupakan RUU atau usul RUU? Bilamana RUU tersebut dianggap
kewenangan DPD RI, maka akan menjadi RUU dan sebaliknya apabila tidak
dipandang sebagai kewenangan daerah, maka akan menjadi usul RUU. Secara politis,
Dewan Perwakilan Daerah sebaiknya tidak menyerahkan keputusan tentang ranah
kewenangan tersebut di atas kepada DPR RI. Namun, idealnya harus melalui forum
program legislasi nasional (Prolegnas) yang disepakati bersama, kecuali yang bersifat
kumulatif terbuka. Misalnya, mengenai pemekaran daerah, dalam kesimpulan pakar
Hukum Tata Negara Refli Harun terhadap pengajuan rancangan Undang-Undang
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
15
agraria, oleh karena konteksnya adalah agraria, maka menjadi domain kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah yang dapat diinterpretasikan dalam frasa pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Pasal 22 d Ayat 1 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dari sudut
pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis, sudah seharusnya Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang termaktub di dalam konstitusi jangan
mengkerdilkan dirinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Jika
LSM atau lembaga ekstraparlementer saja bisa mengusulkan RUU ke pemda, RUU
kepada DPR dan pemerintah tanpa terkait pada substansi tertentu, maka sudah
selayaknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat melakukan hal yang
sama selama itu merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan daerah. Oleh
karena itu, berdasarkan seluruh mekanisme, proses penyusunan rancangan undang-
undang sebagaimana yang diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilam
Daerah Republik Indonesia serta mengingat sudah terasa cukup lama muatan metode
substansi dalam rancangan undang-undang ini, maka Komite I pada hari ini meminta
persetujuan pada Sidang Paripurna untuk menerima dan mengesahkan Rancangan
Undang-Undang tentang Pengadilan Agraria sebagai RUU usul inisiatif Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Kemudian yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengolahan Terpadu
Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur atau yang kita
sebut dengan Jabodetabekjur, pentingnya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara maupun
sebagai kawasan perekonomian nasional sejatinya telah diupayakan pengaturannya melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Pimpinan dan hadirin sekalian yang kami hormati, terkait dengan rancangan Undang-
Undang Jabodetabekjur ini kami baru saja menyelesaikan terhadap finalisasi dan nanti akan
kita persiapkan untuk melanjutkan harmonisasi dan seterusnya kita harapkan pada Sidang
Paripurna ke-15 akan kita sahkan. Kemudian, pembahasan RUU bersama DPR dan
pemerintah terkait dengan tugas legislasi lainnya, Komite I dalam masa sidang ini tengah
melakukan pembahasan RUU secara intensif bersama dengan DPR dan pemerintah. Komite I
DPD RI juga telah berperan aktif dalam pembahasan tripartid bersama DPR dan pemerintah,
pembahasan RUU Pemilukada Pemda, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Kepulauan atau yang kita sebut dengan PPDK. Di samping pembahasan terkait dengan ketiga
RUU tersebut, pada masa sidang saat ini Komite I juga tengah terlibat aktif dan intensif
melakukan pembahasan terhadap 65 Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru
bersama DPR dan pemerintah. Dalam pembahasan RUU tersebut, Komite I telah membagi
tim kerja, Pembahasan DOB Papua dan Non-Papua. Non-Papua dipimpin oleh Bapak Dhani
Anwar dan Papua dan Papua Barat dipimpin oleh, maaf terbalik, Non-Papua oleh Prof.
Farouk Muhammad dan Papua dipimpin oleh Bapak H. Dhani Anwar.
Penyusunan pandangan terhadap RUU, dalam rangka pelaksanaan tugas konstitusional,
khususnya terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru serta menindaklanjuti
pembahasan bersama DPR dan pemerintah terkait dengan 65 daerah calon otonomi baru
tahap pertama dan 22 tahap kedua, maka pada Masa Sidang IV Tahun 2013-2014 ini, Komite
I juga telah melakukan audiensi serta kunjungan kerja fisik kewilayahan ke beberapa provinsi
dan kabupaten kota calon daerah otonomi baru sebagai berikut.
1. Calon Kota Manokwari sebagai pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua
Barat.
2. Calon Kabupaten Yamo sebagai pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya Provinsi
Papua.
3. Calon Kabupaten Tumbu sebagai pemekaran dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
16
4. Calon Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara.
5. Calon Kabupaten Berau Pesisir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur.
6. Calon kabupaten Pasir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasir Provinsi
Kalimantan Timur.
Dari hasil kunjungan kerja fisik kewilayahan pada masa Sidang Paripurna hari ini,
Komite I mengharapkan agar Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengesahkan keenam
pandangan.
1. Pandangan DPD RI terhadap pemekaran Kota Manokwari.
2. Pandangan DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Yamo.
3. Pandangan DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Tumbu.
4. Pandangan DPD RI terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
5. Pandangan DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Pasir Selatan.
6. Pandangan DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Di
Sumatera Barat juga ada tapi tidak pakai Berau. Saya dapat protes dari Ketua karena
Pesisir Selatan itu adalah tempat kelahiran istri beliau
Pimpinan dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah laporan akhir
pelaksanaan tugas Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebelum kami
menutup laporan ini, kiranya kami atas nama Komite I mengucapkan Marhaban ya
Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan dan juga selamat
Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, banyak maaf.
Billahi taufik walhidayah, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanty shanty shanty om.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Terima kasih kepada Ketua Komite I Saudara Alirman Sori yang telah menyampaikan
laporannya, memintakan persetujuannya kepada kita semua dengan beberapa hal yang
teruskan sebagaimana bagaimana tadi yang telah menyampaikannya untuk menghemat waktu
saya ingin membacakan semuanya supaya efisien mudah-mudahan kalau ini kita dan kita
sepakati memang kalau ini sudah lewat mekanismenya tinggal kita menyetujui,
Pertama, Bapak-Ibu sekalian, apakah kita dapat menyetujui, saya bacakan saja 1 – 7
atau satu-satu? Satu-satu saja ya. Baik. Pertama, apakah kita dapat menyetujui rancangan
Undang-Undang inisiatif DPD RI terhadap Pengadilan Agraria? Setuju? Baik.
Sekali? Dua ya.
Maaf agak lama tidak bikin rapat ini. Saya ulangi sekali lagi.
KETOK 1X
KETOK 1X
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
17
Tepuk tangan. Ternyata sudah aki-aki pun masih ingat semuanya. Saya ingin tes itu
tadi itu, teman-teman. Masih ingat ya, bagus. Soalnya ketokan itu berbahaya, salah-salah
nanti saya diprotes. Jadi, tadi ada yang 1, ada yang 2 saya ketok tadi, jumlahnya 3. Baik,
terima kasih.
Yang kedua, dapatkah kita menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap
pembentukan Kota Manokwari sebagai pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi
Papua Barat?
Kalau Ketua ketok 3 kali tidak ada yang cemburu ya. Tadi akan diprotes kalau saya
ketok salah satu di antara yang lain.
Yang ketiga, dapatkah kita menyetujui terhadap pandangan dan pendapat DPD RI
terhadap pembentukan Kabupaten Yamo sebagai pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya di
Provinsi Papua?
Yang di belakang boleh juga tepuk tangan. Menurut dokter rahasia tepuk tangan itu,
Bapak Ibu sekalian, para tamu sekalian tentu makin sehat sekali itu makanya saya tidak awet
muda karena sering tidak tepuk tangan biar tidak terlalu tegang yang keempat dapatkah kita
menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap pembentukan Kabupaten Tumbu
sebagai pemekaran dari Kabupaten Tulikara Provinsi Papua, Setuju?
Saya lihat wajahnya ada yang makin cerah. Yang kelima, dapatkah kita para Anggota
Dewan pada Sidang Paripurna ini, untuk menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI cara
pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara?
Tolong berdiri Senator dari Sumatera Utara itu dulu, nah ini dia.
Yang keenam, Bapak-Ibu yang saya hormati Anggota dewan yang berbahagia,
dapatkah kita menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap pembentukan
Kabupaten Berau Pesisir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Berau Provinsi
Kalimantan Timur, Setuju?
Pak Bupatinya hadir kalau tidak salah. Oh, dari Pasir. Belum ya, satu lagi ya. Oh, tadi
memang Pesisir ya, betul itu. Jadi, ada juga kembarannya di kampungnya Pak Alirman.
KETOK 3X
KETOK 3X
KETOK 3X
KETOK 3X
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
18
Yang ketujuh, dapatkah kita menyetujui pandangan dan pendapat DPD RI terhadap
pembentukan Kabupaten Pasir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Pasir Provinsi
Kalimantan Timur, setuju?
Ini Pak Luther coba berdiri, senator dari Kalimantan Timur, semuanya. Belakang Pak
Bupati juga silakan berdiri, nah ini Pak Bupatinya. Jadi, Pak Luther ini sudah akhir-akhir
periode di sini dan insya Allah akan melanjutkan perjuangan daerahnya di kamar sebelah.
Baiklah, Bapak-Ibu sekalian, dan juga kami kepada teman-teman dari tamu kami ya
karena telah mengikuti sidang ini barangkali kami masih melanjutkan lagi ya. Kalau masih
mau meninggalkan tempat, kesempatannya sekarang, kami persilakan. Tetapi, juga kalau
ingin juga mengikuti sidang ini juga kami persilakan. Tetapi, kami kasih waktu 30 detik bagi
yang mau meninggalkan tempat supaya kami bisa melanjutkan ke acara berikutnya. Kami
persilakan. Oke, selamat buat teman-teman sekalian.
Kita tetap berada di tempat karena masih banyak lagi yang harus diputuskan, teman-
teman sekalian, ya. Sambil kita menunggu tamu-tamu kita untuk persiapan untuk
meninggalkan ruangan, kami persilakan kepada Pimpinan Komite II untuk menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya untuk bisa tampil ke depan. Kami persilakan
sambil menunggu. Baik, bagi tamu-tamu kami, kami persilakan segera meninggalkan
ruangan dan perbincangannya dilanjutkan di luar siding. Baik, tolong foto-fotonya di luar
saja.
Baik, saudara-saudara sekalian, kami persilakan kepada Ketua Komite II untuk
menyampaikan laporannya. Kami persilakan.
PEMBICARA : Ir. H. BAMBANG SUSILO, M.M. (KETUA KOMITE II)
Terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Siang.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om swastyastu.
Yang saya hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang
saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan Senator Sidang Paripurna ke-14 Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati jajaran Sekretariat, saya ulang
dan saya banggakan Sesjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia beserta
jajarannya. Rekan-rekan media dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Baiklah, saya
sebagai Ketua Komite II DPD RI akan melaporkan perkembangan tugas pada masa sidang
ke-14 Tahun Sidang 2013-2014.
Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan senator yang saya hormati, pada sidang ke-14 ini ada
dua RUU hasil pengawasan Komite II DPD RI untuk dimintai persetujuan sehingga menjadi
bagian dari produk DPD RI pada tahun 2014 ini. Dua RUU pengawasan tersebut adalah
pertama, RUU, mohon maaf ada dua undang-undang yang kita awasi: pertama, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; kedua, Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dua
Undang-Undang ini saya mohon dengan sangat kepada rekan-rekan dan Sidang Paripurna ke-
14 untuk bisa disahkan sebagai produk daripada pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
19
Perkembangan tugas yang lain, ada dua RUU usul inisiatif pada tahun 2014 ini, yaitu
RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Rekan-rekan Sidang Paripurna ke-14 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang saya banggakan, yang lain bahwa Komite II DPD RI telah selesai menyempurnakan dan
mengharmonisi serta menyinkronisasi RUU Kelautan yang merupakan usul inisiatif DPD RI.
Oleh sebab itu, pada Sidang Paripurna ke-14 ini, Komite II memohon kepada Pimpinan DPD
RI untuk segera mengirimkan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk segera membahas RUU
Kelautan tersebut antara DPR, DPD, dan pemerintah.
Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya atas nama Ketua Komite II DPD RI
mengucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa Ramadhan 1435 Hijriah. Yang kedua,
selamat mengikuti pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Yang
ketiga, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Demikian.
Wassalamu'alaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanty shanty shanty om.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat, tadi kita telah
mendengarkan laporan daripada Ketua Komite II. Untuk itu, dapatkah kepada kita
dimintakan untuk persetujuannya terhadap hasil produk dari pertama ya. Apakah kita dapat
menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan? Setuju?
Tepuk tangan buat Komite II.
Yang kedua, dapatkah kita juga menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus?
Baik, sekali lagi terima kasih pada Pimpinan dan Anggota Komite II yang telah
menyelesaikan tugasnya dan tadi juga catatannya untuk RUU Kelautan ya segera kita harus
sepakati juga.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite III untuk dapat menyampaikan laporan
tugasnya. Silakan.
PEMBICARA : Dra. Hj. ELVIANA, M.Si. (KETUA KOMITE III)
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastyastu.
Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI, yang terhormat Saudara Pimpinan Alat
Kelengkapan DPD RI dan Kelompok DPD di MPR, yang terhormat Saudara-saudara
KETOK 3X
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
20
Anggota DPD RI, serta hadirin yang berbahagia. Pada Sidang Paripurna yang mulia ini,
perkenankanlah kami menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III
DPD RI pada Masa Sidang IV Tahun 2013-2014 sebagai berikut.
Pertama, Komite III DPD RI sudah melaksanakan penyusunan Rancangan Undang-
Undang inisiatif tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional. Rancangan undang-Undang ini segera akan kami sampaikan ke
PPPU untuk dilakukan harmonisasi rancangan undang-undang.
Kemudian, Komite III DPD RI sudah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Bapak-Ibu yang kami
hormati, pertemuan dari Komite III DPD RI berkenaan dengan Undang-Undang tentang
Cagar Budaya, di antaranya masalah penetapan cagar budaya yang belum selesai,
permasalahan migrasi benda cagar budaya Indonesia ke luar negeri, serta peran pemerintah
daerah yang masih minimum. Oleh sebab itu, Komite III DPD RI merekomendasikan agar
pemerintah di antaranya melakukan proses percepatan penerbitan peraturan pemerintah
sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya agar upaya perlindungan cagar budaya memiliki payung hukum yang
kuat.
Selanjutnya, Komite III DPD RI sudah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal
yang kami temukan adalah di antaranya: sosialisasi BPJS belum menyentuh seluruh lapisan
masyarakat; yang kedua, kepesertaan BPJS belum didukung data yang valid. Masih
ditemukan pasien ditolak oleh layanan mitra BPJS; sistem rujukan berjenjang yang belum
efektif; serta teknologi informasi JKN BPJS kesehatan masih sangat kurang. Oleh sebab itu,
di antara rekomendasi Komite III DPD RI kepada pemerintah adalah DPD RI mendesak agar
pemerintah dan BPJS kesehatan memperbaiki sistem dan layanan penyelenggaraan jaminan
kesehatan nasional dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan instansi
terkait.
Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami
muliakan, berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan di atas melalui Sidang Paripurna
yang mulia ini, Komite III DPD RI meminta kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat untuk mengesahkan dua materi, yaitu
pertama hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya, dan yang kedua tentang pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk dapat diputuskan
dalam Sidang Paripurna DPD RI pada hari ini.
Akhirnya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat
Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu,
terutama Sekretariat Jenderal DPD RI dan jajarannya yang telah banyak membantu
kelancaran tugas-tugas Komite III DPD RI serta kalangan media yang telah meliput kegiatan-
kegiatan tersebut.
Demikian, Bapak-Ibu. Mohon maaf hal-hal yang kurang pas.
Wassalamu'alaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Om shanty shanty shanty om.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A. (KETUA DPD RI)
Baik, terima kasih kepada Ketua Komite III. Selanjutnya, dari Pimpinan Komite III
mengharapkan persetujuan kita terhadap dua hasil pengawasan. Pertama, apakah dapat kita
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
21
Sidang Paripurna ini menyetujui hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Cagar Budaya, setuju?
Kurang satu.
Itu tidak ada maksud cuma biar Pak Rahman bisa bangun.
Yang kedua, hasil pengawasan dapatkah kita menyetujui hasil pengawasan DPD RI
atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
atas Jaminan Sosial. Setuju?
Baik, tepuk tangan buat kita semua, khususnya buat Pimpinan dan Anggota Komite III.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Komite IV untuk dapat menyampaikan laporan
perkembangan pelaksanaan
Waktu dan tempat kami persilakan.
PEMBICARA : Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd. (KETUA KOMITE IV)
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastyastu.
Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang kami
hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, rekan-rekan para
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang kami hormati Sekretaris Jenderal serta jajarannya,
dan hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur Allah SWT, pada hari
ini Komite IV akan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
Pada Sidang Paripurna ini, Komite IV akan mengajukan dua rancangan keputusan.
Yang pertama adalah rancangan keputusan DPD tentang pertimbangan terhadap kerangka
ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan dana transfer ke daerah dalam RAPBN
tahun anggaran 2015. Kedua, rancangan keputusan DPD tentang pertimbangan DPD
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester dua tahun anggaran 2013.
Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, pokok-pokok pertimbangan DPD terhadap:
A. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dan dana transfer ke daerah adalah sebagai
berikut. 1. Seluruh asumsi yang mendasari penyusunan RAPBN 2015 perlu ditetapkan secara
terukur dan realistik, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial serta memacu percepatan pembangunan daerah. Dalam menyusun
RAPBN tahun sebelumnya, penetapan kenaikan ekonomi makro didasarkan pada
asumsi tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga
minyak, lifting minyak, dan lifting gas.
KETOK 2X
KETOK 1X
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
22
2. Usulan DPD RI tentang asumsi dasar ekonomi makro tahun 2015 memasukkan asumsi
tingkat kemiskinan ke tingkat pengangguran dan tingkat kesenjangan.
3. Dengan memperhatikan perkiraan perkembangan ekonomi global, DPD RI
mengusulkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu 5,7 sampai dengan 6,2%, suku
bunga SPN 3 bulan 6%, dan menambahkan komponen presentasi penduduk miskin
11%, tingkat pengangguran 5,5%, dan indek Gini 0,4%.
4. Salah satu penekanan strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah pendekatan
kewilayahan.
5. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, DPD RI mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di
13 provinsi masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 6,18%, seperti Papua 1,85%, NTB
1,94%, NTT 5,47%, Kalimantan Selatan 5,66%, Kalimantan Barat 5,84%, Kepulauan
Bangka Belitung 5,86%.
6. Provinsi lain yang relatif kaya sumber daya alamnya dengan pertumbuhan ekonomi di
bawah rata-rata nasional adalah Riau 3,85%, Aceh 4,31%, DIY 5,19%, Kalimantan
Timur 3,69%, Sumatera Selatan 6,03%, Jawa Tengah 6,01%, Banten 6,13%.
7. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan tingkat inflasi yang rendah mampu
menurunkan presentasi tingkat kemiskinan.
B. Kebijakan pendapatan belanja negara dan hibah tahun 2015
1. DPD RI berpendapat bahwa dengan globalisasi di dunia perdagangan pada awal tahun
2016 akan menjadi berpeluang untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan.
2. Pemerintah agar bersungguh-sungguh menuntaskan reformasi perpajakan untuk
menghindari kebocoran akibat penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pajak
maupun pembayar pajak.
3. Berkenaan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) DPD RI berpendapat
bahwa pemerintah harus menjaga tertib administrasi dan manghapuskan berbagai
penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan PNBP di kementerian lembaga.
4. Pungutan PNBP agar disesuaikan dengan kewenangan urusan pemerintahan yang telah
di limpahkan ke pemerintah daerah.
C. Kebijakan Belanja
1. Dengan mempertimbangkan ketiga fungsi belanja, DPD RI berpendapat perlu ada
perubahan terhadap struktur belanja negara tahun 2015.
2. DPD RI berpendapat bahwa pada alokasi belanja subsidi agar dilakukan tepat sasaran
dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sehingga dinyatakan dalam Undang-
Undang Dasar 1945, subsidi masih diperlukan dan dialokasikan pada bidang-bidang
strategis, antara lain infrastruktur, pertanian, dan UMKM.
3. DPD RI berpendapat untuk subsidi BBM ditetapkan besarannya berdasarkan volume.
Selain itu, subsidi BBM juga harus diarahkan pada sasaran yang tepat dan menghindari
kebocoran.
D. Kebijakan Dana Transfer Daerah
1. DPD RI minta kepada pemerintah untuk menata kembali pengelolaan dana transfer ke
daerah, baik sasaran maupun mekanismenya.
2. DPD RI berpendapat bahwa kenaikan dana transfer ke daerah harus lebih besar
daripada kenaikan belanja kementrian lembaga.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
DPD RI berpendapat agar disiapkan program peningkatan kapasitas aparat desa dalam
pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
23
Pimpinan dan Anggota serta hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, terhadap
materi tindak lanjut hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2013 tentang BPK, Komite 4
melakukan penelaahan materi melalui kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat dan
Maluku Utara. Hasil kegiatan ini dapat dibedakan antara sebagai berikut.
1. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala BPK bahwa terhadap 524 LKPD tahun 2012
yang telah dilaporkan pada Hapsem 1 dan Hapsem 2 tahun 2013, BPK memberikan
opini 120 WTP, 319 WDP, 6 TNP, dan 78 TNP.
2. Jika dibandingkan opini LKPD tahun 2011, ketika jumlah opini LKPD yang mendapat
opini WTP hanya 67, maka terdapat peningkatan jumlah LKPD dari tahun 2012 dengan
opini WTP secara signifikan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah
daerah itu tidak memperolehnya opini WTP, antara lain adanya pembatasan lingkup
pemeriksaan.
3. Pemeriksaan kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan pendidikan dan tenaga
kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan tahun 2012-2013 pada 19 entitas.
4. Hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan pajak hotel restoran dan
reklame tahun 2012 dan semester satu tahun 2013 pada 17 entitas.
5. Temuan-temuan pengelolaan yang tidak efisien, tidak efektif, dan pemborosan
keuangan negara umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang
telah disepakati dalam kontrak.
Pimpinan dan Anggota Sidang Peripurna yang kami hormati, atas hasil pemeriksaan
semester 2 BPK 2013, DPD RI memberikan pertimbangan.
A. Pemeriksaan laporan keuangan daerah.
1. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu tetap membenahi inventarisasi dan
menilai aset-aset tetap.
2. Pemerintah daerah meningkatkan donasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lain sehingga aset yang telah diadakan melalui fungsi tugas pembantuan dan
dekonsiliasi serta akibat malkelola dapat dicatat dan dikelola dengan baik.
3. Pemerintah pusat tetap membina pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan daerah.
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memprioritaskan perekrutan pegawai
yang berkualitas pendidikan akuntansi serta melakukan pelatihan pengelolaan
keuangan untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintahan dan menyusun
laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik.
5. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
diharapkan menjadi pendorong perbaikan dalam sumberdaya pemerintah daerah.
B. Pemeriksaan kinerja dan PDTT
1. Pemerintah pusat perlu mengelola jalan strategis nasional melalui rencana secara
efektif. Ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan
penahanan JSNR dan pencatat aset hasil penanganan JSNR yang bersumber dari
anggaran pendapatan belanja negara belum didukung dengan kebijakan akuntansi
sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Pemerintah pusat bersama daerah agar terus meningkatkan standar kualifikasi
pendidikan dan tenaga pendidikan.
3. Pemerintah pusat agar bantu peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD
C. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
1. Pemerintah pusat dan pemeirntah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi
BPK yang berkaitan dengan hasil pemeriksaannya, terutama membentuk Majelis
pertimbangan TPTGR.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
24
2. DPR, DPD, dan DPRD bersama BPK terus secara aktif memantau proses hukum oleh
aparat penegak hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasi pada tindak
pidana korupsi.
3. Dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi entitas terpisah
agar aktif berkomunikasi dengan BPK untuk menyamakan persepsi mengenai
rekomendasi dan kepastian tindak lanjut.
Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini
kami menyampaikan rancangan keputusan DPD untuk diambil keputusan sebagai berikut.
1. Rancangan keputusan DPD tentang pertimbangan DPD terhadap kerangka ekonomi
makro, pokok-pokok kebijakan fiskal dana transfer ke daerah dalam RAPBN tahun
anggaran 2015.
2. Rancangan keputusan DPD tentang pertimbangan DPD terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK semester 2 tahun anggaran 2013.
3. Selanjutnya, materi usul inisiatif RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang telah kami
finalisasi dari tanggal 6 sampai dengan tadi malam tanggal 8 Juli dan saat ini tentunya
akan kami sampaikan kepada PPUU untuk diharmonisasi.
Kemudian, Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati, tentang pemilihan
Anggota BPK. Pada periode ini, Anggota BPK sudah habis masa jabatannya dan sekarang ini
panitia di DPR RI telah menerima calon Anggota BPK untuk periode 2014 – 2019.
Berdasarkan informasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI, pada saat ini Komisi XI tengah
melakukan seleksi administrasi terhadap berkas calon anggota BPK dan menurut informasi
dalam dua atau tiga hari ini akan disampaikan kepada DPD RI. Yang berarti, berdasarkan
ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, DPD
memberikan pertimbangan terhadap Anggota BPK dalam waktu satu bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR. Nah oleh karena itu,
jika DPD menerima surat pada masa reses ini dengan kondisi ini tentunya mau tidak mau
Komite IV akan melakukan fit and proper test dalam waktu reses. Kemudian, pada masa
reses ini juga tentu perlu diambil keputusan terhadap pertimbangan DPD. Oleh karena itu,
perlu diambil keputusan dalam Sidang Paripurna hari ini tentang pertimbangan DPD
terhadap pemilihan calon Anggota BPK. Terhadap pengambilan kepuutusan ini, Komite IV
tentunya menyerahkan kepada Sidang Paripurna yang mulia ini, apakah akan memberikan
mandat kepada Komite IV atau perlu diadakan Sidang Paripurna khusus di dalam masa reses.
Nah, terkait pertimbangan DPD terhadap pemilihan calon Anggota BPK, Komite IV
berpendapat bahwa penyampaian pertimbangan DPD terhadap pemilihan calon Anggota
BPK perlu dilakukan suatu forum resmi DPR. Tidak disampaikan secara tertulis seperti yang
selama ini dilakukan.
Pimpinan dan Anggota serta hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati, demikian
laporan pelaksanaan tugas dari Komite IV. Dan, selanjutnya atas nama Pimpinan dan
Anggota Komite IV tentunya kami mengucapkan selamat dan menyukseskan Pemilu
Presiden besok serta selamat menjalankan ibadah puasa, begitu juga dalam beberapa hari ke
depan beberapa kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, kami menyampaikan
Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal aidin walfaizin. Demikian laporan yang dapat kami
sampaikan.
Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om shanty shanty shanty om.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
25
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak-Ibu sekalian, ada dua hal pokok yang ada di Komite IV. Pertama kita
menyetujui dulu pertimbangan sebagaimana tugas konstitusional kita. Yang kedua, adanya
spesial permintaan karena waktu kita ini akan reses, tetapi terkait dengan putusan Undang-
Undang yang harus dilaksanakan untuk pemilihan BPK, nanti kita akan saya sampaikan.
Tetapi, sebelumnya saya masuk ke poin pertama dulu.
Tadi kita telah mendengarkan laporan pimpinan Komite IV dan kepada kita dimintakan
persetujuannya, yaitu dapatkah kita menyetujui pertimbangan DPD terhadap kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer daerah dalam RUU
tentang Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara tahun anggaran 2015, bisa setuju?
Tepuk tangan buat kita semua.
Yang kedua, dapatkah kita menyetujui pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2013,
setuju? Baik.
Nah, kita masuk kepada permintaan daripada Pimpinan Komite IV sebagaimana tadi
telah disampaikan. Ini mengantisipasi adanya surat yang akan dikirimkan oleh DPR pada
waktu singkat dan ini harus kita respons sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006
tentang BPK maksimum satu bulan. Nah maksudnya begini, ini asumsi, ini kan belum
terjadi, hanya mengantisipasi. Seandainya dalam satu, dua hari ini atau tiga hari ini akan ada
surat permintaan untuk meminta membuat pertimbangan untuk calon anggota BPK,
pilihannya ada dua. Tentu ikut tatibnya ya tentu kita akan mengadakan Sidang Paripurna.
Tetapi, kan tidak mungkin karena kita akan, sidang kita akan mulai lagi pada tanggal 15
Agustus. Atau, kita percayakan saja kepada Komite IV. Komite IV kita berikan mandate atas
nama kita. Dan, ini pernah juga, tadi pagi saya juga tanyakan kepada Sekretariat Jenderal,
kemudian nanti keputusannya kita akan bawa ke Paripurna. Ini dalam rangka kita menaati
Undang-Undang, lebih tinggi daripada tatib kita.
Nah, untuk itu kami persilakan persetujuan daripada, baik setuju ya?
PEMBICARA: INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
Interupsi, Pimpinan. Saya minta dibacakan dulu di Tatib, izin Pimpinan, hal untuk
keputusan ini apa bisa di luar ruang dari Paripurna. Tadi saya berpikirnya kenapa tidak
Paripurna Khusus, panggil lagi kita ke sini dalam masa reses, ini satu. Tetapi, silakan saya
minta ada ketentuan yang berlandaskan, maaf saya lanjutkan, saya minta dituangkan dulu,
bisa dibacakan ada landasan kita untuk ini. Tolong dibacakan tatibnya kalau memang itu
bisa. Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Tadi saya sudah sampaikan, seharusnya kalau ini mau mekanismenya diputuskan kan
Sidang Paripurna. Tadi saya sampaikan kok, Sidang Paripurna Istimewa, tetapi kita harus
KETOK 3X
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
26
mengadakanya itu sebelum tanggal 15 Agustus kita datang semua. Tetapi, dalam perjalanan
DPD ini ada preseden, di sini ada Pak Wahidin Ismail Komite IV untuk menjaga konstitusi
kita, kita berikan mandat ini kepada Komite IV sehingga bisa berjalan dengan baik.
Jadi, kalau soal itu kalau saya bacakan itu memang mekanismenya sudah benar begitu,
tetapi kan ini ada suatu ruang waktu. Kita ini kan juga harus, tidak perlu saya bacakan. Di
Pasal 171 silakan baca, seperti juga yang saya sampaikan kenapa kita rapat dulu dengan
Pimpinan Panmus dan segala macam ya, tetapi itu apakah mungkin ya. Silakan yang bisa.
PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Pimpinan. Saya 57, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, Bu.
PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Kalau menurut saya mungkin karena dalam keadaan darurat seperti itu mungkin bisa
Komite IV yang memutuskan, tetapi dengan Pimpinan. Jadi, tidak hanya Komite IV dan
Komite IV harus benar-benar kourum begitu. Jadi, itu saja. Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Abdurahman.
PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN)
Terima kasih, Pimpinan.
Mungkin cara lain yang bisa ditempuh adalah Paripurna pagi hari ini atau siang hari ini
memutuskan seperti yang disetujui oleh seluruh anggota tadi, diberitaacarakan menyerahkan
kepada Komite IV untuk memutuskan, kemudian diteruskan. Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya rasa pilihan yang bijak buat kita di sela waktu kita masih ada yang lain.
Percayakanlah, tetapi dengan catatan nanti ya ini atas nama anggota semua, putusan ini
bersama Pimpinan dan Anggota Komite IV bersama Pimpinan DPD.
Pimpinan saja salah satu saja ya kami. Oke, setuju?
Tepuk tangan buat kita semua.
Baik, jadi kita bisa bekerja. Salah satu dari pimpinan yang membawahi nanti bersama
Pimpinan Panmus. Terima kasih atas toleransi kita semua.
Baik, selanjutnya kita ingin mendapatkan laporan perkembangan dari Pansus Tatib.
Untuk itu kami persilakan. Saya informasikan tadi Bu Ratu Hemas dia harus meninggalkan
tempat, kembali ke Yogyakarta karena sore dan malam hari penuh pesawat. Jadi, kita
lanjutkan rapatnya.
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
27
PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA PANSUS TATIB)
Bismillahirrahmanirrahim, assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Om swastyastu untuk rekan-rekan kita dari Pulau Dewata. Meskipun sudah agak siang,
mohon kita semua dapat mengikuti laporan kami ini karena menyangkut sesuatu yang cukup
strategis bagi pengaturan internal kelembagaan kita.
Sidang Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 tanggal 1 Oktober 2013
telah membentuk panitia khusus tentang peraturan tata tertib DPD RI yang keanggotaannya
sebanyak 15 orang, terdiri 8 orang anggota Badan Kehormatan dan 7 orang anggota Panitia
Perancang Undang-Undang yang susunan lengkapnya nanti terlampir. Pansus Tatib dibentuk
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 Ayat (2) Pasal 117 dan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat
(2) Peraturan Tata Tertib DPD RI No. 2 Tahun 2012 serta untuk merespons surat dari 65
Anggota DPD RI tanggal 1 Juni 2013 nomor sekian mengenai penyampaian aspirasi Tatib
DPD RI.
Masa tugas Pansus Tatib dimulai sejak 2 Oktober 2013 dan sesuai ketentuan dalam
Pasal 118 Ayat (7) Peraturan Tata Tertib DPD RI, telah dilakukan perpanjangan satu kali dan
berakhir pada tanggal 2 Juli yang lalu, jadi bekerja selama kurang lebih 9 bulan. Pansus
dalam melaksanakan tugasnya mengalami kesulitan sidang-sidang pleno yang dapat
memenuhi kuorum, sementara pekerjaan Pansus Tatib harus segera diselesaikan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan. Kesulitan tersebut telah dilaporkan oleh Pimpinan
Pansus pada Sidang Panmus tanggal 26 Februari 2014 dan Panmus telah mengamanatkan
kepada Pimpinan Pansus untuk mengajukan usul penggantian terhadap beberapa anggota
yang sulit menghadiri sidang-sidang Pansus. Namun, Rapim Pansus tanggal 9 Mei 2014
merasakan kesulitan psikologis untuk melakukan usul penggantian, terutama saat-saat akan
mengakhiri masa keanggotaan periode 2009-2014. Di samping itu, dapat pula dimaklumi
kesibukan semua anggota dalam persiapan pileg dan sesudahnya serta perangkapan
keanggotaan di alat kelengkapan lain, misalnya saja tim kerja perubahan Undang-Undang
MD3 yang sangat mendesak yang target penyelesaiannya di DPR bersamaan waktu dengan
masa berakhirnya Pansus Tatib ini. Dengan demikian, rapat Pimpinan Pansus telah
mengambil kebijakan tanggal 9 Mei 2014, yaitu membentuk tim kerja Pansus Tatib yang
dapat bekerja secara maraton yang selanjutnya dilaporkan ke Pleno Pansus.
Tim kerja selain ketiga pimpinan Pansus Tatib bersama staf ahli dan narasumber tetap,
juga dengan mengikutsertakan Sesjen dan Wasesjen serta staf inti di lingkungan Sekretariat
Jenderal. Draf perubahan peraturan tata tertib yang disusun oleh tim kerja dilaporkan
Pimpinan Pansus Tatib dalam Sidang Pleno Pansus Tatib pada tanggal 7 Juni 2014. Sidang
Pleno Pansus tersebut memutuskan perlu dilakukan lagi penyempurnaan, khusus untuk tata
cara pemilihan pimpinan dan jumlah komite serta keanggotaannya sehingga untuk kedua
materi muatan tersebut terdapat alternative. Diputuskan pula draf perubahan peraturan Tatib
yang telah disempurnakan untuk dilakukan uji sahih kepada anggota empat komite. Dari
pandangan dan masukkan pada uji sahih tersebut dilakukan penyempurnaan oleh tim kerja
dan telah disampaikan dalam Sidang Pleno Pansus Tatib pada tanggal 25 – 27 Juni 2014.
Pembahasan materi. Pansus Tatib melakukan pembahasan materi peraturan tatib
dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, putusan
Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Maret 2013
Tiga, merespons surat dari 65 Anggota DPD RI Tanggal 1 Juni 2013 nomor sekian
perihal penyampaian aspirasi perubahan peraturan tata tertib DPD RI sesuai Pasal 264
peraturan tatib tentang usul perubahan tertib dan kode etik DPD RI dapat diajukan oleh
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
28
Badan Kehormatan anggota-anggota sekurangnya 25% dari jumlah anggota DPD RI dan atau
alat kelengkapan lainnya.
Empat, memperkuat kedudukan DPD RI sebagai salah satu lembaga parlemen di
Indonesia berdasarkan pengalaman 10 tahun DPD RI dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3. Pansus
Tatib telah menghasilkan draf perubahan peraturan tatib yang meliputi hampir seluruh materi
muatan RI yang berlaku sekarang. Hal ini telah dibahas pada Sidang Pleno Pansus tanggal
25 Juni 2014 yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Dr. Laode Ida yang pada
kesempatan itu menyampaikan pula pendapat Pimpinan DPD RI berdasarkan Rapim DPD
sebelumnya.
Tentang beberapa hal yang berkenaan dengan materi muatan tertentu dari draf
perubahan peraturan tatib. Beberapa anggota Pansus Tatib DPD RI, Sesjen-Wasesjen DPD
RI, dan narasumber yang juga mengikuti rapat-rapat Pansus RUU Perubahan MD3 dari DPD
RI telah memberikan informasi akhir bahwa Pansus RUU Perubahan MD3 DPR RI
menjadwalkan pada bulan Juli 2014 akan diputuskan RUU Perubahan MD3 yang sedang
dibahas antara DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. Perubahan peraturan tata tertib ini sangat
terkait dengan perubahan Undang-Undang MD3. Maka, aturan-aturan yang tidak terkait
dengan perubahan undang-undang dan peraturan tersebut yang dapat disepakati dalam
Sidang Paripurna ini, yaitu tentang tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI.
Perlunya tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI ini harus segera diputuskan karena
menghadapi penggantian periode masa jabatan keanggotaan DPD RI pada 1 Oktober 2014
yang terkait pula dengan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI yang akan dipimpin oleh
Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI sebagai Pimpinan Sementara MPR RI serta penyampaian
bakal calon Pimpinan MPR RI dari Kelompok DPD RI di MPR dan pemilihan pimpinan
MPR RI. Untuk itu, Pansus Tatib menyampaikan tata cara pemilihan pimpinan kepada
Sidang Paripurna ini untuk diputuskan sebagai perubahan khusus dalam Pasal 36 sampai 39
RI yang berlaku saat ini dengan dua alternatif, yaitu: alternatif pertama, pemilihan dengan
sistem pasangan calon pimpinan DPD RI yang biasa disebut sistem paket yang
mencerminkan keterwakilan tiga wilayah (barat, tengah, dan timur) di mana ketua dan dua
orang wakil ketua DPD dipilih sekaligus; alternatif kedua, pemilihan calon pimpinan dengan
sistem perseorangan, yaitu memilih ketua tanpa memperhatikan keterwakilan wilayah dan
kemudian memilih dua orang wakil ketua sekaligus yang wilayahnya berbeda dengan
wilayah ketua terpilih sehingga mencerminkan keterwakilan tiga wilayah (barat, tengah, dan
timur). Kedua sistem ini menggunakan perhitungan suara terbanyak lebih dari 50% serta
peserta Sidang Paripurna. Untuk itu, Sidang Paripurna ini dapat memutuskan perubahan
Pasal 36 sampai Pasal 39 secara random dengan menawarkan salah satu dari dua alternatif
tersebut di atas untuk menjadi peraturan tentang perubahan tata tertib.
Selanjutnya, keseluruhan hasil kerja Pansus Tatib sebagaimana draf yang dilampirkan
oleh laporan ini perlu diputuskan pula untuk menjadi dokumen resmi DPD RI yang akan
dijadikan bahan pokok bagi perubahan berikutnya dan sekaligus memutuskan dibentuknya
Pansus harmonisasi Peraturan tatib DPD RI yang akan bekerja setelah diundangkannya
perubahan Undang-Undang MD3.
Di samping itu, perlu dicatat pula adanya berbagai saran dari anggota untuk mencegah
terjadinya penyimpangan perilaku terhadap sistem yang akan dipergunakan dalam peraturan
tata tertib dengan terjaminnya DPD RI sebagai lembaga negara yang bersih, berintegritas,
dan berwibawa. Dalam rangka itu, Pansus Tatib berpendapat bahwa berbagai perangkat
hukum sesungguhnya sudah cukup mengatur sanksi terhadap setiap penyimpangan, baik
dalam bentuk gratifikasi maupun korupsi termasuk penyuapan, ulangi, termasuk penyuapan
dan perbuatan tercela lainnya. Guna lebih mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang
sudah ada, maka dipandang perlu Sidang Paripurna ini memutuskan untuk mencantumkan
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
29
tambahan isi fakta integritas sebagai dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf G Peraturan
DPD RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yaitu pada huruf G, bersedia diberhentikan
sementara atau diberhentikan baik sebagai pimpinan yang terpilih karena proses politik uang
money politic maupun sebagian anggota yang diduga terlibat dalam proses tersebut, terhitung
sejak Badan Kehormatan mulai melakukan proses penyelidikan pelanggaran kode etik dan
atau dimulainya proses penegakan hukum sampai menghasilkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selain daripada itu, alat-alat
kelengkapan dalam DPD RI maupun anggota dalam bentuk perorangan ataupun kekompok
perlu diberdayakan untuk berani dan memiliki komitmen moral serta integritas pribadi untuk
melaporkan kasus yang diketahui atau dialaminya dengan jaminan kerahasiaan informasinya.
Sekadar catatan aspirasi, rekan-rekan senator yang terhormat, bahwa kursi yang
merupakan kehormatan yang kita duduki nilainya amat sangat mahal, tidak bisa dinilai
dengan dolar, emas, intan sekalipun. Andaikata atau seandainya secara fisik materiil juga
mau dinilai dengan dolar atau uang, toh sampai sekitar 1 sampai 2 miliar rata-rata. Mengapa
kita mau menjualnya dengan murah, sekitar puluhan juta ataupun beberapa ratus juta saja.
Hadirin sekalian, di samping itu Pansus Tatib memberikan sumbangan pikiran kepada
Sidang Paripurna ini terkait dengan ketentuan yang mengatur Kelompok DPD di MPR RI
dalam Pasal 121 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib untuk lebih
mengefektifkan dan mengefisienkan Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI serta tugas-
tugas yang khusus mengenai pimpinan-pimpinan MPR RI. Dari uraian tersebut di atas, maka
yang dimintakan untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna ini adalah sebagai berikut.
satu draft perubahan Peraturan Tatib DPD RI dijadikan dokumen resmi DPD RI
disertai pembentukan panitia khusus harmonisasi Peraturan Tatib DPD RI yang akan bekerja
setelah perubahan Undang-Undang MD3. Artinya, ini dengan segera.
dua tata cara pemilihan pimpinan DPD RI dari dua alternative, yaitu sistem pasangan
atau sistem perseorangan.
tiga perubahan Pasal 10 Ayat 1 dengan penambahan huruf G dalam Peraturan Tatib
DPD RI.
Sekarang bagian penutup, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan atas
pelaksanaan tugas panitia khusus tentang perubahan peraturan tata tertib. Semoga hasil kerja
Pansus Tatib ini di samping merupakan bentuk pengabdian sebagai amal jariah politik bagi
kepentingan peningkatan lembaga DPD RI sekaligus merupakan pendapat bersama sebagai
terobosan atau ijtihad untuk kemajuan masyarakat dan daerah khususnya dan umumnya
kepada bangsa dan negara bagi persatuan NKRI. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan
terima kasih, khususnya kepada jajaran Sekretariat Jenderal yang dipimpin langsung oleh
Sesjen dan Wakil Sesjen beserta seluruh stafnya termasuk staf ahli dan narasumber tetap
Bapak Zein Badjeber yang telah aktif dalam proses pembahasan dan perumusan sampai
terwujudnya naskah peraturan Tatib ini.
Saudara Ketua, untuk pokok-pokok pikiran tentang Kelompok DPD RI di MPR RI,
apakah juga kami sampaikan secara singkat karena sesungguhnya bukan wewenang Pansus
ini untuk membahasnya. Itu wewenang Kelompok ya yang juga anggota-anggotanya kita
semua ini.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Tidak perlu.
PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA PANSUS TATIB)
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
30
Iya, baik. Demikianlah Saudara Ketua dan rekan-rekan senator yang terhormat, mohon
maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufuk walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati tadi kita telah mendengar
laporan dari ketua Pansus Tatib yang telah bekerja keras dengan segala keterbatasan yang
dimiliki, waktu dan sebagainya sehingga akhirnya perlu juga diperbaiki. Dan, ini kan diawali
dengan adanya putusan MK judicial review di 27 Maret yang lalu, kemudian juga ada
berbagai usulan sehingga mengakibatkan Pansus telah bekerja. Tentu kita sangat
mengapresiasi apa yang telah dihasilkan. Tepuk tangan buat Pansus ini.
Nah, kepada kita ada dua hal yang pertama dulu, ini ada dua bagian besar.
Sebagaimana tadi yang telah dimintakan, kenapa perlu lagi penyesuaian karena
bagaimanapun juga kita bagai bagaimana pun harus menunggu Undang-Undang MD3 yang
sampai hari ini pun di DPR masih belum diselesaikan. Kami dari meja pimpinan bersama
juga Anggota PPUU ada Pak Anang Prihantoro di sini, mana Pak Anang? Ada ya dan juga
teman-teman lain telah berusaha keras memaksimalkan aspirasi kita, dengan presiden,
Setneg, Setkab, Menteri Dalam Negeri, kemudian juga mungkin sore ini kita juga ada makan
buka puasa bersama dengan Pansus DPR. Perlu kita ceritakan sedikit, teman-teman sekalian,
memang di Pansus DPR itu agak sulit kita untuk menembus ke dalam karena kalau dulu di
tahun 2009, saya masih ingat kita punya orang yang terselundupkan di dalam. Waktu itu
sebagai Anggota DPR itu Pak Fatwa dan Pak Ahmad Farhan Hamid sehingga kita banyak
bocoran. Beliaulah yang menjadi mata-mata kita sehingga dengan Pimpinan selalu kita
berkomunikasi. Tetapi, sekarang tidak ada di anggota Pansus itu yang menjadi calon anggota
DPD terpilih ya, apakah itu Saudara Mukawam, apakah Saudara Pasek, dan sebagainya
sehingga memang agak mempersulitkan kita. Dan, suasana politik di sebelah sekarang ini
juga sangat dinamis ya, banyak hal internal yang dilakukan. Oleh karena itu, ya menurut saya
tentu apa yang diusulkan ini suatu hal yang perlu kita cermati dan perlu kita pahami untuk
itu.
Untuk itu, kita diminta persetujuannya. Apakah kita draf perubahan Tatib DPD hasil
Pansus ini ini bisa kita jadikan dokumen resmi untuk menjadi acuan Pansus baru yang
dibentuk yang kita namakan Panitia Khusus Sinkronisasi Peraturan Tatib DPD RI yang akan
bekerja setelah RUU perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009. Kita tidak tahu
apakah disah kan hari ini di DPR atau besok dan sebagainya, tetapi perlu kita mendapat
persetujuan untuk sinkronisasi ini. Untuk itu, teman-teman sekalian, apakah bisa kita
sepakati?
PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Interupsi, Ketua, B8.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Ibu Erma.
PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
31
Hanya mau klarifikasi saja. Jadi, Pansus ini sudah selesai bentuk Pansus baru lagi. Jadi,
kita ada tiga Pansus ini. Sebelumnya kan ada 1 Pansus, kemudian yang kedua, dan sekarang
yang ketiga.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Tidak, pansus yang ini kan sudah selesai karena waktunya kan sudah habis.
PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Jadi membentuk Pansus baru, klarifikasi saja ini.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya, Pansus baru ini, kan lanjutkan. Ini kan sudah hampir 9 bulan sejak Oktober sampai
kemarin ya, untuk kita menyesuaikan dengan Undang-Undang MD3 yang akan disahkan oleh
DPR. Kan bisa saja hari ini, saya dengar hari ini, tetapi masih ada ini sehingga kita biar
cepat. Oke, terima kasih. Betul ya.
Silakan
PEMBICARA : Drs. H. BAHAR NGITUNG (SULSEL)
Terima kasih, Pimpinan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang disampaikan oleh orang tua kita Ketua Pansus merupakan hasil kerja keras
yang makan waktu dan pikiran. Hanya, kalau saya mendengar membaca itu sudah hampir
jauh keluar dari substansi pokok-pokok pikiran kita pada saat membentuk pansus. Pada saat
itu adalah karena adanya putusan MK dan beberapa hal kejadian masalah-masalah yang
timbul di dalam internal kita yang belum diatur dalam dalam Pansus. Tetapi, kenapa
kemudian dalam pembahasan Tatib justru yang menjadi magnet sentrum daripada
pembahasan ini kok masalah pemilihan ketua. Jadi, sudah tidak rohnya sudah tidak ke sana.
Oleh karena itu, tetapi tetap kita menghargai bahwa ini sebuah hasil kerja keras. Dan, saya
tadi mengusulkan, khusus pemilihan ketua itu bukan cuma dua pilihannya, tetapi tetap
mengadopsi juga pemilihan waktu kita pertama dulu karena waktu kita 2009 hasilnya baik
sampai sekarang, tidak ada masalah. Kenapa mau dibuang 100%? Oleh karena itu, tidak
ditinggalkan, tetapi juga menjadi satu pilihan. Jadi, bukan cuma dua, tetapi tiga pilihan. Itu
menurut saya.
Yang kedua ingin saya sampaikan mengenai PHAL. Di sini tidak dijadikan dasar
pertimbangan oleh Pansus kenapa PHAL akan menjadi perwakilan dari komite. Padahal,
seharusnya setiap alat kelengkapan mencerminkan keterwakilan daerah, bukan komite. Di
dalam draf Tatib, keanggotaan PHAL yang sebentar lagi akan berubah nama menjadi BHAL
itu adalah keputusan komite. Dan, itu sudah kami protes keras di saat harmonisasi maupun
hasil keputusan Rapat Pleno PHAL tanggal 4 Juli itu sudah merekomendasikan menolak
seluruhnya isi dari draf Tatib itu, mengganti keanggotaan BHAL dari keanggotaan
keterwakilan daerah menjadi keterwakilan komite.
Terima kasih, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Silakan, ayo Ibu Iin.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
32
PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
Pimpinan, terima kasih untuk waktunya.
Tim Pansus yang sudah bekerja saya apresiasi, apalagi dengan waktu 6 bulan tambah 3
bulan dan bekerja menjadi total 9 bulan. Laporan Pansus ini dan perubahan Tatib yang
diberikan ini, saya hanya bertanya. Di sini dimintakan sebuah keputusan, keputusan DPD
terkait pelaporan Pansus. Saya berpikir ini keputusan seperti apa ini yang akan kita putuskan
di sini. Jika seperti poin satu yang dimintakan, keputusan untuk sebuah dokumen resmi,
dokumen mana? Draf mana? Ini saya hanya minta pertanyaan saja. Saya akhirnya berpikir,
katakanlah ini sebuah naskah, idealnya hasil dari Pansus ini sebuah naskah, naskah yang
komprehensif, tetapi saya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Bahar Ngitung
yang lain-lain tentang pimpinan. Saya hanya bicara, Pansus melahirkan sebuah draf naskah
yang komprehensif, nah itu dia. Yang kita terima ini kan hanya dua, satu laporan untuk yang
dibacakan, kemudian hanya draf tentang pimpinan. Terus, dokumen resmi mana yang mau
diputus? Itu satu.
Berikutnya, sangat dipahami kendala Pansus yang selalu tidak kuorum, maaf saya tidak
melihat, tetapi membaca saja, kemudian juga menunggu tentang keputusan MD3. Idealnya
juga kita apakah dibentuk Pansus lagi atau tidak itu silakan pada keputusan, tetapi kalau saya
pribadi, itu nanti mengalir sajalah di dalam alat-alat kelengkapan. Masih ada waktu kok untuk
sampai menjelang September ini kita untuk bekerja. Jadi, catatan saya tegas saya mengatakan
di sini, idealnya itu naskah yang diberikan oleh Pansus yang sekarang itu sebagai dokumen
yang nanti akan ditransfer kepada rumah tangga yang baru. Kan yang menggunakannya
bukan rumah tangga sekarang. Yang kita mau putuskan sekarang, kita mau menggunakan
Tatib apa? Tatib yang mau kita putuskan sekarang, apakah Tatib untuk kita gunakan
sekarang? Kan tidak. Untuk nanti. Sekarang kita menggunakan apa yang ada saja dulu. Soal
Pimpinan, silakan, itu nanti bagian dari usul perubahan Tatib. Tetapi, kalau saya sentuh ini
banyak, bukan Pimpinan untuk DPD saja, tetapi Pimpinan MPR unsur DPD juga akan kita
bedah juga.
Saya tidak akan ke mana-mana lagilah, saya hanya mengerucut saja, saya ulangi lagi.
Untuk poin satu, saya belum menyentuh poin 2 dan 3 yang dimintakan untuk keputusan,
yaitu dokumen, dokumen resmi resmi mana? Dan, keputusannya seperti bentuk apa nanti
untuk tiga yang dimintakan ini. Saya minta penjelasan itu saja.
Terima kasih
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, ada yang lain tadi?
Silakan, Pak Cholid.
Tolong ke Pimpinan Pansus ya, dicatat. Mungkin ada yang bisa di, Pak Fatwa, ada juga
Pak Alirman Sori ya, dan satu lagi siapa Pimpinan Pansus? Pak Jack? Oke, Pak Jack, please
take a note ya.
Silakan.
PEMBICARA : H. CHOLID MAHMUD, ST., MT. (DI YOGYAKARTA)
Baik. Terima kasih, Pimpinan.
Pertama, Tatib yang akan diputuskan ini kan praktis tidak berlaku untuk yang sekarang
karena kan semua proses dan mekanisme ini ya itu termasuk pimpinan ketua yang pemilihan
pimpinan yang justru menjadi fokus bagi hal yang harus kita putuskan hari ini justru tidak
kita butuhkan sekarang. Kalau yang kita butuhkan sebenarnya adalah justru mekanisme
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
33
antarlembaga terkait dengan putusan MK. Tetapi, ini kan belum selesai karena MD3-nya
belum selesai, substansinya belum selesai. Dulu waktu kita membentuk Panmus ini salah satu
idenya adalah kita merumuskan standing position kita sebagai lembaga untuk memberi bahan
bagi tim yang membahas MD3 tentang bagaimana kita akan memposisikan diri kita dalam
pembahasan itu. Tetapi, dalam praktiknya kan mudah-mudahan ini berjalan sinkron ya. Jadi,
antara apa yang dibahas di Pansus dengan apa yang dibahas oleh Pansus MD3 yang
membahasnya dengan DPR. Karena itu, terkait dengan naskah Tatibyang sekarang ini, ada
beberapa hal yang menurut saya tidak mendesak untuk kita ambil keputusan sebagai sebuah
putusan lembaga, kecuali sekadar sebagai naskah produk dari Pansus untuk diterima. Karena,
pertama tadi relevansi dari topik yang justru dimintakan keputusan itu tidak akan kita
gunakan sekarang, dan itu menjadi kewenangan dari DPD periode yang akan dating.
Kemudian yang kedua, hal-hal pokok mengenai hubungan antarlembaga, kita harus
menunggu tiga itu. Karena itu, saya mengusulkan ini tidak usah dibahas panjang, tetapi
cukup diterima saja sebagai naskah hasil dari Pansus. Nah, bahwa ini nanti akan menjadi
bahan untuk pembahasan bagi Pansus berikutnya atau menjadi bahan yang diwariskan
kepada DPD periode baru sebagai bahan pembahasan Tatib mereka, ini saya kira suatu hal
yang bias berjalan.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik dari wing kanan, tidak ada? Oke, silakan, Bu Hana.
PEMBICARA : HANA HASANAH FADEL MUHAMMAD (GORONTALO)
Terima kasih.
Mungkin kalau saya melihat di sini sebenarnya yang paling penting atau paling perlu
diperhatikan yaitu di Tatib yang kita lihat selalu setiap penggantian tahun bermasalah
mengenai penempatan komite dan alat kelengkapan sesama teman sehingga terjadi keributan
sesamanya. Sehingga, saran saya justru yang paling dimasukkan atau dipikirkan.
Dimasukkan dalam naskah Tatib ini bahwa tolong yang, bukan kita egois atau bagaimana,
kita menghargai untuk urutan nomor satu, nah kita berikan sebagai koordinator untuk
mengatur teman-teman semuanya, tersirat. Jadi, harapan saya justru waktu Panmus kemarin
kita sudah menyarankan ke Pak Fatwa agar dimasukkan bahwa koordinator itu paling penting
supaya tidak ada perpecahan antara teman sesama provinsi. Jadi, saya harapkan mudah-
mudahan ini ini paling urgent untuk ke depan dengan datangnya teman-teman yang baru.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Sudah ada, sudah selesai? Kalau sudah saya persilakan ke Pimpinan Pansus
untuk bisa menjawab dari empat pertanyaan tadi dari Pak Bahar, Bu Iin, Pak Cholid, Bui
Hana. Kami persilahkan Pak Ketua Pansus pastinya.
PEMBICARA : PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA PANSUS TATIB)
Terima kasih.
Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah ada yang merupakan juga
sekaligus penjelasan. Nanti rekan saya para Wakil Ketua, Pak Alirman Sori maupun Pak Jack
Ospara silakan juga kalau ada yang perlu ditambahkan.
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
34
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar-sebentar, Pak Jack tolong kembali ke tempat yang, di mana Pak Jack? Ya,
maaf Pak Jack, silakan pindah, Pak.
PEMBICARA : PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA PANSUS TATIB)
Pertama, mengenai naskah yang dimaksud yang seperti saya serahkan tadi itu sudah
dibagi seluruhnya ke seluruh kamar-kamar Anggota yang terhormat pada waktu uji sahih dan
itu tidak ada yang berubah sampai sekarang, kecuali yang kita lampirkan pada hari ini, yang
ada dilampirkan agak tipis. Cuma itu saja yang terjadi perubahan setelah mendengar
pandang-pandangan uji sahih itu. Dan, naskah itu yang merupakan jerih payah dari Pansus
ini itu hanya dijadikan dokumen resmi. Artinya, tidak dibuang kan? Dokumen resmi yang
pasti akan bermanfaat pada pembentukan Pansus perubahan berikutnya, yang karena sesuai
dengan aturan mengenai anggaran tidak bisa di dalam satu tahun itu dua pansus yang sama,
maka dinamakan Pansus harmonisasi atau Pansus sinkronisasi. Itu sekadar jadi acuan. Jadi,
tidak usah khawatir bahwa naskah yang tebal itu akan mengikat. Itu sebagai acuan sebab
kalau tidak dijadikan dokumen, artinya ini tidak sah untuk disimpan. Tetapi, mohon itu
dilihat secara ringan-ringan saja, bukan sesuatu yang akan dipaksakan ini harus diterima.
Tetapi, sebagai suatu jerih payah, ijtihad demikian banyak pemikiran-pemikiran rekan-rekan
itu jangan disia-siakan, disimpan dengan baik, lalu bagaimana perlu nanti dijadikan acuan
oleh Pansus berikutnya. Cuma begitu saja kedudukannya, tidak perlu terlalu dipandang berat,
yang memberatkan begitu. Jadi, sama halnya misalnya PHAL diubah menjadi Hubungan
Antar Parlemen, ya itu juga sekadar contoh saja bahwa kita memandang perlu ditingkatkan
PHAL itu menjadi suatu lembaga atau badan kerja sama parlemen, jadi malah meningkatkan.
Kemudian, mengapa soal pimpinan yang diutamakan? Karena, itu yang mendesak sekarang
ini.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar, Pak Fatwa. Ada pertanyaan badan hubungan antarlembaga itu kenapa diubah
dari provinsi menjadi perwakilan komite. Itu pertanyaannya.
PEMBICARA : PEMBICARA: Drs. H. A. M. FATWA (KETUA PANSUS TATIB)
Ya itu suatu kajian, suatu kajian. Jadi, ini suatu kajian bahwa kita ini perlu agak
mengejar sedikit jumlah komisi yang ada di DPR sebelah sana. Kita tingkatkan menjadi
delapan. Nah, itu memang kita sudah mendengar reaksi daripada rekan-rekan itu bahwa ini
kan kita mewakili provinsi di sini. Itu bukan tempatnya sekarang ini untuk memperdebatkan,
tetapi itu sudah kita kaji apa yang dimaksud daerah, apa yang dimaksud provinsi. Jadi, tidak
menghilangkan sama sekali soal unsur provinsi dan peran kita di provinsi itu. Jadi, untuk
efektivitas dan efisiensi peningkatan perjuangan kita, baik di dalam mengatur soal internal
dan lebih utama lagi untuk hubungan eksternal kita keluar, terutama dengan pemerintah dan
lebih khusus lain dengan rekan kita di sebelah DPR RI. Saya kira itu.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ada hal lain lagi ditanyakan Bu Hana tadi segala macam. Apa cukup?
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
35
PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN
RIAU)
Pak Ketua, usul, Pak. Saya usul usul kalau bisa Pak Alirman juga nanti ada menjawab
sedikit.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Iya, ini waktunya untuk Pimpinan Pansus untuk menjawab ya. Mungkin barangkali ada
yang belum terjawab dari Pak Cholid Mahmud sama Ibu Hana. Sabar-sabar, saya atur ini.
Silakan dulu Pak Alirman biar dijelaskan dulu, baru nanti kita buka lagi sesinya.
Silahkan Pak Alirman atau Pak Jack ya. Ada mungkin yang mencatat ada pertanyaan
tadi. Silakan, Pak Alirman. Pak Jack dulu, silakan.
PEMBICARA : JACOB JACK OSPARA, S.Th., M.Th. (MALUKU)
Oke. Terima kasih Pimpinan dan terima kasih buat rekan-rekan yang memberikan
perhatian begitu besar bagi kerja Pansus Tatib ini. Perlu saya memberikan catatan sebelum
menjawab substansi. Catatan saya yang pertama adalah saya sudah kedua kali mengikuti
Pansus ini, memimpin Pansus. Apa yang saya catat dari sana, tingkat kehadiran kita untuk
memberikan perhatian kepada kerja-kerja Pansus ini amat sangat minim, baik yang pertama
maupun yang sekarang. Apalagi, menjelang pemilu legislatif April yang lalu. Kami
tersandera di sini, sementara teman-teman yang lain sibuk mengurusi daerah masing-masing.
Dan, itulah hasil yang kita capai sekarang. Karena itu, menurut hemat saya itulah yang antara
lain salah satunya mengakibatkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam, itu bisa
terjadi. Itu yang pertama.
Hal yang perlu saya jawab secara substansi, yang ditawarkan oleh Pansus adalah
sebetulnya seluruh dokumen kerja kita yang berupa naskah dan draf Pansus itu diterima
sebagai naskah untuk diteruskan, diperbaiki, diobok-obok, dikorek, dan seterusnya oleh
Pansus yang baru yang nanti merupakan Pansus Harmonisasi terhadap bakal lahirnya
Undang-Undang MD3 yang perbaiki oleh DPR sekarang ini. Nah, saya juga sudah baca
naskah RUU itu. Naskah RUU itu sama sekali tidak ada singgungan apa-apa mengenai
putusan Mahkamah Konstitusi, naskah RUU MD3 itu tidak ada sama sekali. Yang kita buat
di dalam naskah kita yang baru itu adalah seluruh putusan MK itu telah kita adopsi. Bahwa
sekarang kita ingin ada, menurut Pak Ketua kita, selalu katakan itu ijtihad, pandangan,
terobosan melahirkan dari empat komite, kita tambahkan selalu kita katakan istihat
pandangan terobosan melahirkan dari 4 komite kita kembangkan 8 komite, itu juga menjadi
catatan bagi saudara-saudara semua. Basis kegiatan kita yang 4 komite adalah provinsi, tetapi
setelah menjadi 8 komite harus terus dipetimbangkan dengan baik, basisnya adalah kinerja
pribadi anggota kita, yang tentu saja bahwa aspek kewilayahan itu tidak diabaikan, tidak
dinafikan. Nah, karena itu menurut hemat saya ini juga merupakan tawaran dalam dokumen
kita itu. Silakan pilih saja, mau tetap dengan yang sekarang, tidak mau berkembang, silakan
saja. Tetapi, seharusnya itu bahwa Undang-Undang MD3 yang baru kalau ikut putusan
Mahkamah Konstitusi, kinerja 132 Anggota DPD RI harus makin hari makin ditingkatkan,
tidak bisa diabaikan seperti sekarang ini. Kita beri perhatian kepada daerah, tetapi kita adalah
lembaga negara. Komitmen kita untuk meningkatkan lembaga negara kita ini menjadi alat
bagi kepentingan daerah, itu yang harus diutamakan. Dan, itulah yang membuat kami bertiga
hampir-hampir tidak ke daerah selama Oktober sampai dengan April yang baru-baru itu.
Jadi, saya rasa itu hal yang perlu saya sampaikan. Soal mengenai perubahan nama
badan kerja sama parlemen, rekan Pak Bahar menanyakan hal itu, teman-teman lain yang
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
36
menanyakan itu, silakan itu nanti diobok-obok lagi, dikorek-korek lagi oleh Pansus yang
baru. Tetapi, yang kami inginkan adalah yang kita hasilkan ini dihabiskan sekian miliar
rupiah untuk menghasilkan sebuah Tatib. Maka, ini tidak boleh sama sekali tidak ada
hasilnya. Kita sudah menyatakan di hadapan BPK dan kita sudah mendengarkan pendapat
KPK bahwa di republik ini hanya dua, tiga lembaga sebetulnya, tetapi sekarang tinggal dua
lembaga yang masih integritasnya dipelihara. Jadi, DPD RI dan KPK. Mahkamah Konstitusi
sudah selesai. Dua lembaga negara itu, termasuk DPD RI ini kalau bisa kita banggakan
sebagai lembaga negara yang berwibawa, masih berintegritas tinggi.
Saya berterima kasih karena rekan Cholid misalnya meminta supaya ini disediakan atau
katakanlah kesempatan ini jangan dikorek-korek apa-apa, biarkan saja ke anggota yang baru.
Silakan, itu juga merupakan keputusan kita di sini, itu bukankeputusan kami.
Terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ada lagi dari Pimpinan Pansus? Ada sedikit ya, baru nanti kalau masih ada. Silakan.
PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (KETUA KOMITE 1)
Baik. Terima kasih, Pimpinan.
Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Fatwa, Pak Jack sudah
menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua terkait dengan
konsep perubahan Tatib yang disiapkan oleh Pansus ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kita
memang harus bisa memahami dalam konten dan konteks kontekstual apa yang sudah
dilahirkan oleh Pansus ya. Dan, menurut pandangan saya juga ya, Pak Jack, ini tidak boleh
diobok-obok, harus dikaji secara akademik supaya nanti kajian lebih lanjut oleh Pansus yang
baru benar-benar mampu menjawab secara komprehensif apa yang menjadi kegalauan dan
kekhawatiran dari Anggota, terutama Anggota yang akan melanjutkan. Karena, ini menjadi
standing penting ya untuk mengatur tata kerja lembaga ini dengan baik. Cuma ada yang
menjadi pertanyaan juga, terkesan seolah-olah mekanisme pemilihan pimpinan itu menjadi
sesuatu yang seksinya luar biasa, padahal tidak juga menurut saya. Mau paket, mau
perseorangan, apa pun bolanya, apa yang kita bicarakan tadi itu ada opportunity untuk
membuat kejahatan di situ kalau saraf kirinya yang bekerja. Kalau saraf kanannya yang
bekerja, tidak seperti itu dia.
Nah, untuk itu menurut saya, Pak Ketua, kalau ini dibedah dalam Paripurna tidak akan
selesai dia. Nah, mari kita jadikan apa yang sudah dihasilkan oleh Pansus ini bagian dari
kajian ilmiah yang bisa nanti digunakan sebagai referensi ya, yang bisa dijadikan sebagai
materi muatan untuk Pansus yang baru. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Pak
Cholid bisa mungkin saya pahami, tetapi bukan berarti Pansus ini tidak bekerja dengan baik,
begitu. Yang tidak bekerja dengan baik itu adalah Anggota yang tidak bertanggung jawab
sebagai anggota Pansus. Itu yang benar karena setiap diundang selalu mempergunakan alasan
reasoning masing-masing. Jadi, terpaksalah tiga Pimpinan tunggang-langgang menyiapkan
waktunya untuk itu. Itu yang terjadi. Jadi, kita harus fair juga begitu, harus fair juga kita.
Nah, menurut saya, Pak Ketua, saran saya terakhir, ya kita terimalah ini sebagai hasil
kerja koletif kolegial yang tidak mungkin 132 Anggota DPD tidak bertanggung jawab
dengan ini. Kenapa saya katakan itu? Karena, anggarannya anggaran negara. Jadi, terimalah
ini sebagai progress dari hasil kerja Pansus dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Kalau kekurangannya diisi oleh Pansus yang baru nanti. Menurut saya harus begitu karena
bagaimanapun juga banyak hal yang perlu kita cermati. MD3 yang baru belum selesai, ya
kan, jadi kita sudah mengadopsi putusan MK boleh dikatakan sudah 100%, tetapi di sana
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
37
tidak mau goyah. Saya sudah baca semua konsep MD3 yang baru sampai tadi malam ke
tangan saya. Ada sih perubahannya, tetapi tidak signifikan. Ada sedikit perubahan. Kata
“dapat” sudah diubah, sudah dihilangkan oleh konsep itu. Tetapi, ini baru masih dalam kajian
Timus, Tim Perumus, masih ada tingkatan pembahasan lebih lanjut begitu.
Saya kira demikian, Pak Ketua, karena tidak perlu diperdebatkan pertanyaan Bapak dan
Ibu sekalian tadi. Banyak maaf.
Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Jadi, sesungguhnya sudah cukup jelas. Kalau memang ada yang mau
menambahkan. Silakan, Pak Paulus.
PEMBICARA : PAULUS SUMINO
Terima kasih, Pak Ketua.
Mari kita menempatkan pada proporsinya. Pertama, DPD periode berikut tidak
mungkin diatur oleh tata tertib yang disusun oleh periode sekarang ini. Itu kita harus pahami.
Tetapi, periode sekarang ini mempunyai tanggung jawab politik dan moral. Berdasarkan
hasil keputusan MK, itu harus kita perjuangkan untuk masuk dalam MD 3 maupun dalam
Tata Tertib. Sangat berdosa kalau periode sekarang yang tahu masalah persoalan yang
sampai di MK, hasil keputusan MK itu mubazir tidak kita tuangkan di dalam produk-produk
kita untuk mengatur ke depan. Oleh karena itu, pekerjaan Pansus ini memang tidak bisa
sempurna. Karena apa? Karena, MD3 belum selesai sampai sekarang ini sehingga apa pun
yang diatur dalam Tata tertib yang disiapkan sebagai produk itu juga akan jadi masalah baru
ketika ternyata MD3 yang dipersiapkan di DPR mau rencananya disahkan sekarang ini masih
banyak mengandung masalah. Saya sudah membaca semalam, saya membaca dengan baik.
Banyak sandungan-sandungan di sana, walaupun tadi disebutkan kata “dapat” sudah
dihilangkan, tetapi pembahasan itu hanya sampai di tingkat satu. Artinya, bahwa mekanisme
yang sekarang secara konstitusional sudah diperjuangkan Komite I sampai kita bisa
mengawal sampai mau produk keputusan terakhir itu akan hilang sama sekali lagi. Oleh
karena itu, benar bahwa peride sekarang ini tidak bisa mengatur periode akan datang. Tetapi,
mari kita terima sebagai dokumen hasil kerja Pansus. Saya bukan anggota Pansus, tetapi saya
ingin menghargai pekerjaan Pansus yang besar itu. Sebagai dokumen yang dapat kita
serahkan, serahkan ini dua tahap. Tahap pertama adalah diselesaikan setelah keputusan MD3
sudah ada. Itu pun nanti hasil Pansus akan datang itu kalau itu nanti dibentuk pansus, tidak
bisa menjadi final juga karena tergantung otoritasnya pada periode baru. Mau dipakai, mau
tidak dipakai, tergantung pada periode baru. Tetapi, kita wajib memberikan pikiran maksimal
untuk dituangkan sebaik-baiknya, proporsional sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan,
kemandirian marwah daripada DPD, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah
dikembalikan oleh MK.
Terima kasih, Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik, saya rasa cukup jelas ya. Kalau itu bisa saya menimpulkan atas nama kita semua
tidak perlu kita perdebatkan. Tentu pertama, apa pun kita mengapresiasi hampir sembilan
bulan ya Pansus ini bekerja atas nama kita semua. Makanya, ini sebagai dokumen negara ini
menjadi keputusan kita. Nah, dikarenakan bukan karena kita ada kaitan dengan DPR ya di
mana Tatib ini juga turunannya dari MD3 yang sampai hari ini pun juga masih kita tunggu,
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
38
apa pun hasilnya itu tadi, tidak ada masalah, itu kan baru draf. Tetapi, untuk menghemat
waktu, tentu kita harus membuat keputusan. Ini tidak mungkin diteruskan Pansus yang lama,
ini sudah selesai dan telah diselesaikan. Kita bentuk pansus baru ya untuk mengantisiapasi
MD3 sehingga tanggung jawab tidak untuk menyelesaikan itu sebelum periode kita ini
selesai. Dapatkah ini kita sepakati? Setuju.
Tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih kepada Pimpinan Pansus, Pak Fatwa, Pak Jack dengan berbinar-binar dia
menyampaikan pengorbanannya. Tetapi, seorang soldier itu di manapun bisa berjuang, Pak
Jack, juga Pak Alirman Sori, begitulah mereka berjuang. Tetapi, tentu ada tempat lain yang
mungkin lebih baik di antara kita. Jadi, tetap setuju ya kita bentuk Pansus mem-follow up ini.
Yang ketiga, di samping meminta persetujuan tentang kedua hal tersebut, Pansus juga
melaporkan adanya perubahan Tatib terkait tata cara pemilihan Pimpinan DPD yang masih
terdapat dua alternatif, yaitu apakah sistem pasangan atau paket maksudnya, ataukah sistem
perseorangan, sebagaimana terlampir. Namun, sebelum kita menawarkan kedua alternatif
tersebut, sebelum kita masuk ke alternatif itu, apakah kita dapat setuju atau tidak setuju
adanya usul perubahan terhadap tata cara pemilihan Pimpinan DPD RI? Jadi, apakah ini
cukup saja sampai sini, kemudian tidak usah kita utak-atik, biar kembali saja ke yang semula,
atau bagaimana? Silakan saya buka dulu floor. Dari kanan, satu. Dari sini, belum. Dari sini,
ada satu.
PEMBICARA : Drs. H. A. M. FATWA (DKI JAKARTA)
Pak Ketua, interupsi dulu. Saya kira dibicarakan dulu daripada yang diajukan oleh
Pansus ini. Jadi, bukan menjadi seperti Saudara Ketua tadi menawarkan lagi yang lama. Ini
kan tadi menawarkan yang lama.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Bukan, saya tidak menawarkan yang lama. Kan soal tadi dokumen kan sudah selesai
ya. Done ya, kita bentuk pansus baru. Tetapi, Pansus kan tadi juga melaporkan adanya
perubahan Tatib soal pemilihan pimpinan. Pertanyaannya, apakah ini kita akan putuskan
antara paket atau perorangan atau tidak perlu. Kan begitu kira-kira, itu dulu sebelum kita
masuk memilihnya itu lho. Setuju tidak? Kalau tidak setuju ya sudah selesai kita.
PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
Interupsi, Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Sebentar dulu, sebentar dulu. Ya, Iin, apa interupsinya?
PEMBICARA : INTSIAWATI AYUS, SH., MH. (RIAU)
KETOK 3X
KETOK 1X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
39
Interupsinya, jika tadi disepakati akan dibentuk pansus baru, ya semua nanti
dibebankan saja dengan Pansus baru. Selesai di sini, sudah.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Ya makanya, ya betul, betul ya itu yang saya tanya, tentu saya harus demokratis juga
untuk menanyakan supaya nanti, ya kalau itu pandangannya, ya kita dengar. Oke, silakan,
Ibu. Jadi, Bu Iin sudah ya, jangan suara lagi, sudah dapat jatahnya. Sekarang Ibu Hajjah.
PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)
Terima kasih, Bapak Ketua.
Saya pikir hasil Pansus itu perlu kita hargai. Tetapi, sekarang masalahnya khusus
pemilihan pimpinan, saya kira kalau tidak ada perubahan tidak apa-apa meskipun nanti
diserahkan kepada pansus yang baru itu. Itu saja, terima kasih.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ya, silakan pendek-pendek saja. Sudah ini Bu Erma ya.
PEMBICARA : ERMA SURYANI RANIK, SH. (KALBAR)
Terima kasih, Pak Ketua.
Saya kira tadi sudah jelas kita akan mengembalikan itu ke pansus baru. Membahas pola
pemilihan pimpinan, mekanisme pemilihan pimpinan, saya kira mendegradasi lagi usulan-
usulan tadi. Kami di PHAL jelas, kami tidak mempermasalahkan misalnya mau pola
bagaimana. Untuk PHAL yang paling penting adalah kita keberatan dari 33 provinsi menjadi
22 anggota PHAL. Nah, itu poin-poin penting yang saya kira jangan dipisahkan, jangan
dianggap bahwa marwah mekanisme cara pemilihan pimpinan ini menjadi sangat urgent
dibanding tentang mekanisme dan keputusan-keputusan alat kelengkapan lain, Pak Ketua.
Saya kira kembalikan saja, nanti biar pansus yang bekerja. Tidak perlu lagi minta dari
kita ini apa lagi keputusannya. Tadi kan Pak Ketua sudah bilang kita balik ke pansus.
Terima kasih, Pak Ketua.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Oke, saya rasa bisa kita sepakati ya. Kalau begitu kita sepakat, kita kembalikan
saja yang sesuai. Baik.
Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, kita tidak pro anu lagi, kita kembalikan ke Pansus
nanti yang kita akan bentuk.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau begitu saya melanjutkan. Mohon didengar karena ini
adalah suara kita semua. Saya ingin sedikit kita memperhatikan karena kita akan menghadapi
peristiwa penting istimewa pada besok hari.
Sidang Dewan yang mulia, mudah-mudahan ini mohon maaf bagi yang sudah salat
tepat waktu sehingga agak menundanya ya sekalian juga saya ingin mendapatkan dukungan,
KETOK 3X
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
40
persetujuan secara tidak langsung. Tetapi, mudah-mudah saya akan usahakan sebelum dua
kurang seperempat sehingga tidak melalaikan bagi yang sembahyang Zuhur-nya. Pada
kesempatan ini, izinkan pula saya mengajak kita semua untuk memperhatikan, mencatat, dan
selanjutnya menelaah lebih lanjut beberapa hal untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai
dengan tugas konstitusi kita sebagai wakil daerah.
Mendekati waktu pemilihan presiden-wakil presiden yang akan diselenggarakan besok
hari, iklim politik di Indonesia semakin menghangat. Agenda besar untuk memilih presiden
dan wakil presiden sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional telah menarik
perhatian seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara.
Melalui momentum tersebut, seluruh rakyat Indonesia tentu berharap akan dilahirkannya
pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi dalam rangka untuk meingkatkan harkat,
martabat, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, kita juga cukup prihatin dengan
kondisi yang berkembang pada saat ini. Berbagai pemberitaan negatif yang mengarah kepada
para calon presiden dan wakil presiden dan masih banyak lagi tentu yang berkembang
sampai hari pemungutan suara esoknya. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh Anggota
Dewan dalam menjalankan tugas pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan pemilu, saya
tahu tadi sudah ada minta izin ke saya karena jauh sekali tidak ada pesawat ya, Bu Ratu, Bu
Yanti, dan sebagainya mungkin kita semua supaya kita melakukan pengawasan lebih proaktif
untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pemilihan presiden dan
wapres sebagai ajang pesta demokrasi yang ujungnya adalah memenangkan kedaulatan
rakyat.
Pesta demokrasi yang dilakukan haruslah mampu menjadi representasi ekspresi rakyat
mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik ke depannya. Semoga dengan
pelaksanaan pemilu presiden dan wapres yang dilakukan bertepatan dengan bulan suci
Ramadhan 1435 Hijriah dapat mendukung terwujudnya suasana kondusif pascapelaksanaan
pemilu. Ini yang paling penting yang kita imbau kepada seluruh anggota yang nanti juga
akan melakukan pemilihan di daerah masing-masing untuk mengimbau pada masyarakat
yang ada di di daerahnya.
Masih terkait pelaksanaan pemihan presiden dan wakil presiden esok hari, kita juga
perlu memantau kesiapan teknis pelaksaan pemilu di mana DPD berharap permasalahan
teknis mengenai distribusi logistik pemilu, kesiapan saksi, dan pengamanan hasil perhitungan
suara dapat dilakukan lebih baik sehingga kekurangan kelemahan yang terjadi pada saat
Pemilu Legislatif tidak akan terulang lagi. Tadi malam waktu buka puasa di rumah Ibu Wakil
Ketua, saya telah juga menyampaikan suatu rapat antar ketua lembaga Negara. Hal-hal tadi
juga telah saya sampaikan kepada presiden sebagai penanggung jawab akhir daripada
penyelenggaraan pemilu ini. Diharapkan dengan peran aktif para Anggota DPD dalam
pengawasan pelaksanaan pemilu esok dapat semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan
pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Kita juga berharap pelaksanaan pemilu ini juga
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga presiden terpilih memiliki legitimasi
yang kuat dari rakyat. Mengingat pelaksanaan pemilu telah dipastikan hanya berlangsung
satu putaran sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan ini juga kita
endorse oleh Ketua-Ketua Lembaga Negara pada kemarin sore hari ini. Jadi, wacana untuk
adanya dua putaran menurut saya tidak ada lagi dan mohon ini juga kita sosialisasikan di
tengah masyarakat di mana kita berada.
Sidang Dewan yang mulia, di tengah maraknya pelaksanaan pesta demokrasi sempat
muncul keresahan di tengah masyarakat dengan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik bagi
kalangan usaha dan rumah tangga menengah ke atas. Kebijakan yang diambil demi
kelangsungan perusahaan penyediakan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada
konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat
sasaran tersebut perlu untuk terus kita kawal. Dewan Perwakilan Daerah meminta kepada
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
41
pemerintah agar kenaikan tarif dasar listrik ini juga diimbangi dengan peningkatan pelayanan
dan juga menjaga ketersediaan pasokan listrik bagi masyarakat karena banyak daerah-daerah
yang juga masih listriknya masih belum terang-benderang .
Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan pengembangan sumber energi alternatif
guna mewujudkan kesejahteraan listrik murah serta mengurangi ketergantungan penyedia
listrik melalui pembangkit listrik yang berbahan baku fosil. Selain itu, menjelang
pelaksanaan pemilu presiden, kita juga perlu menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi
nasional secara makro. Dalam minggu-minggu terakhir, kita ketahui bahwa nilai rupiah
sempat terdepresiasi di angka 12 ribu. Kemarin Menko Perekonomian melaporkan kepada
kita sekarang sudah mencapai 11.700, jadi sudah berkurang 300 poin ya. Tentu
ketidakpastian kondisi politik dalam negeri dan menurunnya neraca perdagangan dalam
negeri menjadi penyebab turunnya nilai tukar rupiah. Karenanya, menjadi kewajiban anggota
Dewan sebagai wakil daerah untuk membantu pemerintah dengan menciptakan iklim politik
kondusif politik dalam negeri. Mudah-mudahan dengan iklim politik yang kondusif tentu
akan bisa menstabilkan rupiah sesuai dengan nilai yang baik.
Selain itu kami berharap setiap Anggota DPD juga memantau perkembangan kondisi
ekonomi daerahnya mengingat pada setiap bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri sering
terjadi kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pada
Anggota DPD selama resesnya untuk untuk melaporkan dan kami di Pimpinan stand by,
bergantian untuk memonitor ini untuk menjadi bahan evaluasi kita.
Pada kesempatan ini, kami juga berharap seluruh Anggota DPD dapat berkoordinasi,
advokasi juga dengan pemerintah daerah untuk menghadapi arus mudik pada lebaran tahun
2014. Semoga dengan kesiapan yang matang, tren positif penekanan jumlah angka
kecelakaan pada arus mudik tahun 2013 dapat dilanjutkan. Terutama, buat daerah-daerah
yang punya arus mudik yang kuat sekali, mohon Anggota Dewan untuk bisa berkoodinasi
dengan pemerintah daerahnya.
DPD juga mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk
meningkatkan jumlah pelayanan transportasi massal pada arus mudik tahun ini. Sebelum
menutup Sidang Paripurna ini, kami sampaikan berkenaan dengan telah terpilihnya calon
Anggota DPD periode 2014-2019 telah dibentuk panitia penyelenggaraan orientasi bagi
calon terpilih Anggota DPD penelitian yang dibentuk terdiri dari pantia pengarah yang
diketuai oleh Ketua PPUU dan penelitian pelaksana yang diketuai oleh Ketua PURT. Untuk
kegiatan orientasi akan berlangsung 2 kali, yaitu orientasi pertama pada tanggal 23 Agustus –
1 September, dan orientasi kedua pada tanggal 25 – 28 September tahun 2014.
Mengenai TASPOS DPD RI untuk bantuan kemanusiaan hasil dari kita bersama untuk
kemanusian korban bencana nasional yang sehari-hari diketua oleh wakil ketua DPD RI Ibu
Hemas pada saat ini melaporkan saldo kas masuk selama periode 2009-2014 berjumlah
jumlah Rp3.804.724.380, sedangkan total dana yang telah disalurkan sebagai urun rembuk,
urun tangan kita terhadap berbagai bencana yang melanda sebagian daripada daerah kita
yang disalurkan berjumlah Rp3.545.763.741 sehingga kita masih ada saldo yang tersedia
sampai tanggal 16 Juli sebesar Rp258. 960.639. Mudah-mudahan uang ini bisa bertahan,
artinya tidak ada musibah atau apa pun yang terjadi di daerah kita, tapi kalau pun ada kita
sudah punya stok dana sebesar 258 juta. Adapun laporan pengunaan dana bencana tersebut
secara rinci telah dibagikan kepada seluruh Anggota Dewan dalam Sidang Paripurna kali ini.
Silakan ini sebagai tanggung jawab kami dari Pimpinan.
Selain itu, diinformasikan pula bahwa tanggal 14 Juli 2014 akan diadakan buka puasa
bersama antara Pimpinan dan Anggota DPD bersama Presiden dan Wakil Presiden serta
pejabat dan tokoh yang nanti akan dilaksanakan 14 Juli. Tadi malam di rumah Ibu Hemas
kita mohon nanti teman-teman 14 Juli kalau ada yang di daerah kita akan fasilitasi untuk bisa
SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-14 MS IV TS 2013-2014, SELASA, 8 JULI 2014
42
kita di akhir periode kita untuk bersama-sama ikut silaturahim dalam rangka berbuka puasa
bersama.
Demikianlah kita telah melalui seluruh agenda persidangan hari ini. Sebelum menutup
Sidang Paripurna kali ini kami perlu mengingatkan bahwa Sidang Paripurna ke-15 Masa
Sidang IV DPD akan berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan agenda laporan
kegiatan Anggota DPD di daerah pemilihan dan laporan kinerja PURT Tahun sidang 2003-
2014. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulilah, Sidang Paripurna ke-14 ini kami tutup.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Pimpinan.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Silakan, Pak Farouk.
PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)
Mungkin memperperjelas saja keputusan tadi tentang pembentukan pansus, mengingat
memang waktunya sangat mendesak karena bagaimanapun ada hal-hal yang perlu
dikomunikasikan kepada anggota baru, jadi ada percepatan. Karena itu, kami usulkan, satu
dari segi susunan dulu untuk menghindari kejadian seperti PHAL yang tidak terakomodasi,
jadi keanggotaannya selain dari BK dan PPUU, juga perwakilan dari semua alat harus ada
satu persatu. Itu susunannya. Kemudian, diharapkan semua ini sudah diserahkan paling
lambat pada dalam masa reses sudah disampaikan. Jadi, Panmus sudah bisa mengesahkan itu
kalau bisa yang ada kebijakan mendahului sebelum tanggal 15, tanggal 12, supaya sudah bisa
bekerja, begitu.
PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)
Baik. Ini tadi maaf mungkin karena kita sudah sepakat menerima itu ya, pansusnya
sudah kita sepakati. Bagaimana pembentukan pansus diserahkan saja ke Pimpinan ya nanti
ya. Oke, ya. Nanti kan saya serahkan ke Pimpinan atas nama Paripurna. Sudah paham saya
waktunya banyak yang sudah ya, dipercaya kok. Terima kasih.
Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulilah, Sidang Paripurna ke-14 kami tutup.
Selamat melaksanakan tugas di daerah masing-masing dan kepada yang berpuasa kami
ucapkan selamat berpuasa dan mendahului Idul Fitri tentu kami ingin juga mengucapkan Idul
Fitri. Kepada teman-teman lain yang kembali ke daerah berkumpul dengan konstituen sanak
saudara, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan. kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanty shanty shanty om.
Tepuk tangan buat kita semua.
KETOK 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 13:47:22 WIB