Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 30 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DANEVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
BUPATI KLUNGKUNG,
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati KlungkungNomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,Pelaksanaan Dan Penata Usahaan, Pertanggungjawaban DanPelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan BantuanSosial perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 32 Tahun2011 tentang Tata Cata Penganggaran, Pelaksanaan dan PenataUsahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang PembentukanDaerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat IBali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang OrganisasiKemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3298);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
356
•
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150;
8. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor12, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202 );
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah;
357
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentangTata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah DanBantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( LembaranDaerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NO. 30 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTAMONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, danPenata Usahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan sertaMonitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagaiberikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal6
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanjahibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah padaPPKD.
358
(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Pemerintah;b. Pemerintah daerah lainnya;c. Perusahaan daerah;d. Masyarakat; dane. Organisasi kemasyarakat
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsungyang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yangdiuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanjahibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barangatau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat padaSKPD.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaituPasal 6 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 A
(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, a lamat penerimadan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Bupati tentangPenjabaran APBD.
(2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan,bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuaistandar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggarandan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalampenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barangdan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan 1 (satu) Pasal baruyaitu Pasal 18 A, sehingga berbunyi sebagai berikut;
Pasal 18 A
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri daribantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yangdirencanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluargayang
359
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada seatpenyusunan APBD.
(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untukkebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diberikan padasaat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannyaakan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individudan / atau keluarga yang bersangkutan.
(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnyasebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasianggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
5. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanjatidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanjabantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial padaPPKD.
(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuansosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Individu dan/atau keluargab. Masyarakat; danc. Lembaga non pemerintahan.
(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompokbelanja langsung yang diformulasikan kedalam program dankegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanjabantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada SKPD.
6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baruyaitu Pasal 25 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 A
(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerimadan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepadaindividu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakansebelumnya.
(2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran HI yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang PenjabaranAPBD
360
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat(3) disispkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 27berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosialdengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentangAPBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan padadaftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam KeputuBanBupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuansosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapatdirencanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 18A.
(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ataukeluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18A didasarkan pada permintaan tertulisdari individu dan/atau pejabat yang berwenang serta mendapatpersetujuan Bupatis setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan carapembayaran langsung (LS).
(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampaidengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapatdilakukan melalui mekanisme tambah uang (TV).
(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan soaialsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansibukti penerima uang bantuan sosial.
8. Pada Pasal 27 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 27A,sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27A
(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat rekapitulasipenyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluargayang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (2a) paling lambat tanggal 5Januari tahun anggaran berikutnya.
(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat namapenerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima olehmasing-masing individu dan/atau keluarga
9. Ketentuan Pasal 31 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baruyaitu ayat (2), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuansosial meliputi:a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan soaial
atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepadaBupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuansosial;
361
c. Pakta integritas dan penerima bantuan sosial yang menyatakanbahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuaidengan usulan;dan
d. Bukti transfer / penyerahan uang atas pemberian bantuansosial berupa uang atau bukti serah terima barang ataspemberian bantuan sosial berupa barang.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individudan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 34 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baruyaitu , sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuaistandar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggarandan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalampenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barangsebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Praturan Bupati ini dengan penempatannya dalamBerita Daerah Kabupaten Klungkung.
Diundangkan di Semarapurapada tanggal 28 November 2012
Ditetapkan di Semarapura.pada tanggal, 28 November 2012
BUPATI KLUNGKUNG
SEKRETARISrBAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 32
362
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN.PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARANALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1. 2 3 4
2.
3.
4.
Dst
>ATI KLUNGKUNG,
363
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN.PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN.PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARANALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1. 2 3 4
2.
3.
4.
Dst
>ATI KLUNGKUNG,
8
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASASERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:
PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KLUNGKUNGSKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
Dalam Rupiah]
Nomor
UrutUraiari
AnggaranSetelah
Perubahan
RealisasiLebih
(Kurang)
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pendapatan pajak daerah *)1.1.2 Pendapatan retribusi daerah1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang SanJumlah
2 Belanja2.1 Belanja Tidak Langsung2.1.1 Belanja Pegawai2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawai2.2.2 Belanja Barang dan Jasa2.2.2.1 Belanja Hibah Barang
2.2.2.1.1 Hibah barang/jasa yangdi8erahkan kepada pihakketiga/masvarakat
2.2.2.2 Belanja Bantuan SosialBarang
2.2.2.2.1 Bantuan sosial barangyang diserahkan kepadapihak ketiga/masyarakat
2.2.2.3 Belanja barang untukdiserahkan kepada pihakketiga/masyarakat selainhibah dan bantuan sosial **)
2.2.2.XX Barang/jasa selain hibahdan bantuan sosial
2.2.3 Belanja ModalJumlah
Surplus / (Defisit)
Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatuperlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
364
II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:
PEMERINTAH DAERAH/KABUPATEN/KLUNGKUNGLAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....
No
Unit
Uraian
AnggaranSetelah
Perubahan
RealisasiLebih
(Kurang)
1 Pendapatan1.1 Pendapatan Asli Daerah1.1.1 Pajak Daerah1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
1.2 Dana Perimbangan1.2.1 Dana Bagi Hasil1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah1.3.1 Pendapatan Hibah1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsidan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan ..
2 Belanja . ,.
2.1 Belanja Tidak Langsung2.1.2 Belanja Bunga
2.1.3 Belanja subsidi2.1.4 Belanja Hibah
2.1.5-1
Belanja Bantuan Sosial
2.1.6 Belanja Ba«i Hasil2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan2.1.8 Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja
3.
SURPLUS / (DH.r lbl I)
Pembiayaan Daerah3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Ppnpcninaan SiLPA
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan KekayaanDaerah vang Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
3.1.6 Penerimaan PiutanK DaerahJumlah Penerimaan
3.2
3 2.1
Pengeluaran Pembiayaan DaerahPembentukan Dana CadanRan
' 1
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah
3 2.3 Pembayaran Pokok Utang3.2.4
3.3
Pemberian Pinjaman DaerahJumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan AngEaran (SILPA:
365
III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAHDAERAH
No Uraian SATKER 1 SATKER 2 PPKD Gabungan1 Pendapatan2 Pendapatan Asli Daerah3 Pendapatan pajak daerah XXX XXX XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX XXX XXX
5 Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan
XXX XXX
6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX
8 Dana perimbanRan XXX XXX
9 Lain-lain pendapatan yanR sah XXX XXX
10 Jumlah pendapatan XXX xxx XXX xxx
11 Belanja12 Belanja Tidak Langsung XXX XXX XXX XXX
12.1 Belanja Pegawai XXX XXX XXX
12.2 Belanja Bunga XXX XXX
12.3 Belanja subsidi XXX XXX
12.4 Belanja Hibah XXX XXX
12.5 Belanja Bantuan Sosial XXX XXX
12.6 Belanja Baja Hasil XXX XXX
12.7 Belanja Bantuan Keuangan XXX XXX
12.8 Belanja Tidak Terduga XXX XXX
13 Belanja Langsung XXX XXX XXX
13.1 Belanja pegawai XXX XXX XXX
13.2 Belania BaranR dan Jasa XXX XXX XXX
13.2.1 Belania Hibah BaranR XXX XXX XXX
13.2.1.1 Hibah barang/jasa yangdiserahkan kepada pihakketiea/masyarakat
XXX XXX XXX
13.2.2 Belanja Bantuan SosialBarang
XXX XXX XXX
13.2.2.1 Bantuan sosial barangyang diserahkan kepadapihak ketiRa/masyarakat
XXX XXX XXX
13.2.2.2 Belanja barang untukdiserahkan kepada pihakketiga/masyarakat selainhibah dan bantuan sosial
**)
XXX XXX XXX
13.2.3 Barang/jasa selain hibahdan bantuan sosial
XXX XXX XXX
13.3 Belanja modal XXX XXX XXX
14 Jumlah belanja XXX XXX XXX XXX
15 Surplus / deficit XXX XXX XXX XXX
16 Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan XXX XXX
18 Peneeluaran pembiayaan XXX XXX
19 Pembiayaan neto XXX XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahunberkenaan ( SILPA)
XXX XXX
366
B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPABARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No Uminn Oarnmgnn Uraian Pcmda;1 Pendapatan Pendapatan2 Pendapatan Auli Daerah Pendapatan Asli Daerah3 Pendapatan paiak daerah xxx • Pendapatan pajolt daerah •.c.-~:
4 Pendapatan retribusi daerah xxx *
1 fcl
Pendapatan retribuai daerah xxx
5 Hasil pengelolaan kekayaandaerah yanR dipisahkan xxx
Hasil pengelolaan kekayaandaerah yanR dipisahkan
xxx__,
6 Lain-lain PAD yanR aah xxx • Lain-lain PAD yang sah xxx
7 Jumlah Pendapatan Aali Daerah xxx Jumlah Pendapatan Abu Daerah xxx
8 Dana perimbangan xxx • Dana transfer xxx
9 Lain-lain pendapatan yang sah xxx Lain-lain pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah pendapatan xxx Jumlah pendapatan XaX
11 Belanja Belanja12 Belanja Tidak Langsung xxx Belanja Opcrasi ;:;:>:
12.1 Belanja PeRawai xxx Belanja PeRawai xxx~w
12.3 BunRa xxx Belanja BaranR xxx
12.4 Subsidi xxx
•
12.5 Hibah xxx BunRa xxx
12.6 Bantuan Sosial xxx Subaidi xxx
13 Belanja LangsunR xxx Hibah xxx
Belanja pegawai xxx — Bantuan Sosial xxx
Belanja Barang dan JasalJHibah barang/jasa yang
diserahkan kepnrin pihakketiga/ masyarakat
2)Bantuan sosial barang/jasayang diserahkan kepadapihak ketiga/masyarakat
3)BaranR/jasa selain 1) dan 2)
xxx
XX —
XX —
XX —
Belanja Modal xxx
Belanja modal xxx —
14 Jumlah belanja xxx Jumlah belanja xxx
15 Surplus 7 deGsit xxx Surplus / defisit xxx
16 Pembiayaan daerah Pembiavaon daerah
17 Penerimaan pembiayaan xxx Penerimaan pembiavaon x;;;:
18 Pengeluaran pembiayaan xxx • PenReluaran pembiayaan xxx
19 Pembiayaan neto xxx Pembiayaan neto xxx
20 Sisa lebih pembiayaan tahunberkenaan (SILPA)
xxx Sisa lebih pembiayaan tahunberkenaan (SILPA)
xxx
'ATI KLUNGKUNG,
367
LAMPIRAN HIPERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 30 TAHUN 2011TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASl
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARANALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG D1TERIMA
NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
dDst
BUPATI KLUNGKUNG,
368
