G

C

BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 02

TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN /INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PERATURAN BUPATI EMPAT

LAWANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS

RUMAH DINAS DAN RUMAH DINAS DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBING TINGGI KAB.EMPAT LAWANG

TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasikerja dalam memberikan pelayanan langsung kepadamasyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatansecara maksimal di lingkungan Rumah Sakit UmumDaerah Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang , perludidukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatandengan memberikan Insentif dan fasilitas rumahdinas ;

bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikantambahan penghasilan / Insentif kepada tenagakesehatan berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan obyektif denganmemperhatikan kemampuan keuangan daerah yangdiberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraanpegawai;

bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitassewa rumah dinas bagi Direktur Rumah Sakit danDokter Spesialis dalam rangka peningkatan kinerja dankualitas tenaga kesehatan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun2015 tentang Pemberian Tambahan Pengahasilan /Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Peraturan BupatiEmpat Lawang Nomor 41 tahun 2015 tentangPemberian Fasilitas Rumah Dinas dan Rumah DinasDokter Spesialis.

c

c

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Empat Lawang di ProvinsiSumatera Selatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2007; tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014. Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di LingkunganDepartemen Dalam Negeridan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008tentang Tata Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawabansertapenyampaiannya ;

Menetapkan

C

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganKabupaten Empat Lawang;

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPerubahankeduaatasPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun20008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaDinas Kabupaten Empat Lawang;

14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenEmpat Lawang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANGNOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIANTAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF BAGI TENAGAKESEHATAN DAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANGNOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITASRUMAH DINAS DAN RUMAH DINAS DOKTER SPESIALIS DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBINGTINGGI KAB.EMPAT LAWANG TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang ;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah KabupatenEmpat Lawang ;

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang ;

4. Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi KabupatenEmpat Lawang, yang selanjutnya disingkat RSUDTebing Tinggi adalah rumah sakit milik PemerintahKabupaten Empat Lawang ;

5. Direktur adalah Direktur RSUD Tebing TinggiKabupaten Empat Lawang;

7.

8.

Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kerja Kesehatan yangdipekerjakan pada RSUD Tebing Tinggi Kab.EmpatLawang baik yang berstatus PNS maupun non PNS yangbekerja secar purnawartu dan paruh waktu.

Dokter Spesialis Purna Waktu PNS / Non PNS adalahdokter spesialis yang status kepegawaiannya PNS / NonPNS yang berkerja secara full time di RSUD TebingTinggi setiap bulannya ;

Dokter Residen Purna Waktu PNS / Non PNS adalahdokter residen yang status kepegawaiannya PNS / NonPNS yang berkerja secara full time di RSUD TebingTinggi setiap bulannya ;

Dokter Spesialis Paruh waktu PNS / Non PNS adalahdokter Spesialis yang status kepegawaiannya PNS /Non PNS yang berkerja secara part time di RSUDTebing Tinggi setiap bulannya ;

10. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / NonPNS adalah dokter umum / dokter gigi yang statuskepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secarafull time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;

11. Dokter Umum / Dokter Gigi Purna Waktu PNS / NonPNS adalah dokter umum / dokter gigi yang statuskepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secarafull time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya DokterUmum / Dokter Gigi diperbantukan PNS adalahdokter umum / dokter gigi yang status kepegawaiannyaPNS yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi tetapidiperbantukan bekerja di Puskesmas dalam wilayahKabupaten Empat Lawang ;

12. Pranata Anestesi Purna Waktu PNS / Non PNS adalahPranata Anestesi yang status kepegawaiannya PNS /Non PNS yang berkerja secara full time di RSUD TebingTinggi setiap bulannya ;

13. Pranata Radiografer Purna Waktu PNS / Non PNSadalah Pranata Radiografer yang statuskepegawaiannya PNS / Non PNS yang berkerja secarafull time di RSUD Tebing Tinggi setiap bulannya ;

14.Apoteker Purna Waktu PNS / Non PNS adalahApoteker yang status kepegawaiannya PNS / Non PNSyang berkerja secara full time di RSUD Tebing Tinggisetiap bulannya ;

c

15. Tambahan penghasilan / insentif bagi tenagakesehatan adalah Tambahan penghasilan / insentifbagi tenaga kesehatan dilingkungan RSUD TebingTinggi yang diberikan oleh Pemerintah KabupatenEmpat Lawang dengan besaran yang ditetapkan sesuaidengan kemampuan keuangan daerah ;

16. Sewa rumah dinas adalah fasilitas biaya untuk sewarumah dinas yang diberikan Pemerintah KabupatenEmpat Lawang dengan besaran yang ditetapkan sesuaidengan kemampuan keuangan daerah diperuntukanbagi Direktur RSUD Tebing Tinggi , dokter spesialis dandokter residen purna waktu;

BAB II

PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan dianggarkan pada belanja tidak langsung padaDokumen Pelaksanaan Anggran SKPD RSUD Tebing Tinggi Kab.EmpatLawang setiap tahunnya

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Kriteria tambahan penghasilan yaitu :

Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatanyang berstatus PNS dan Non PNS yang bekerja secara purna waktudan paruh waktu.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF

Pasal 4

1. Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenagakesehatan fungsional dokter spesialis Purna waktu PNS,DokterSpesialis Purna waktu residen,Dokter spesialis paruh waktu PNS/ Non PNS 14 kali kunjungan/bulan,Dokter spesialis PNS / NonPNS kunjungan, Dokter Umum Purna waktu, Dokter Gigi Purnawaktu, Dokter umum paruh waktu diperbantukan ke PKM, Doktergigi paruh waktu diperbantukan ke PKM,Pranata Anestesi Purnawaktu / paruh waktu dan pranata radiografer purna waktu danparuh waktu.

2. Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenagakesehatan dengan pertimbangan obyektif

c

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan / insentif ditetapkan sebagai berikut :

NO NAMA TENAGA KESEHATANBESAR

INSENTIF/BULAN/KUNJUNGAN/PKT

KETERANGAN

1 Dokter Spesialis Purna Waktu Rp.30.000.000,-/BLN PNS/Non PNS

2 Dokter Spesialis Purna Waktu Rp.l5.000.000,-/BLN Residen

3 Dokter Spesialis Paruh Waktu Rp.20.000.000,-/BLN PNS/Non PNS

14 kali

kunjungan/bln

4 Dokter Umum Purna Waktu Rp. 3.500.000,-/BLN PNS/Non PNS

5 Dokter Gigi Rp. 3.500.000,-/BLN PNS

6 Dokter Umum Paruh Waktu

diperbantukan PKM

Rp. 2.500.000,-/BLN PNS

7 Pranata Anestesi Purna Waktu Rp. 2.500.000,-/BLN PNS/Non PNS

8 Pranata Radiografer Purna

Waktu

Rp. 750.000,-/BLN PNS

9 Apoteker Rp. 1.000.000.-/BLN PNS

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIFPasal 6

Tambahan penghasilan / insentif diberikan kepada tenaga kesehatanfungsional yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 ( satu ) bulanpada RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang

Pasal 7

Tenaga kerja kesehatan yang berhak menerima tambahanpenghasilan/insentif berdasarkan penugasan pihak yang berwenangdan Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur RSUDTebing Tinggi.

Pasal 8

1. Tambahan penghasilan / insentif dihitung secara bulananPerhitungan bulanan disesuaikan dengan beban kerja/jumlahkehadiran yang diberikan sehingga secara fungsional telahmemenuhi kerja secara bulanan

2. Dalam hal tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan tidak dapatmemenuhi kerja bulanan maka tambahan penghasilan / insentif,maka kepada tenaga kesehatan tersebut tidak dapat diberikantambahan penghasilan / insentif.

Pasal 9

Tambahan penghasilan / insentif tenaga kesehatan yang besarannyasebagaimana disebutkan pada pasal 5 dapat dirubah besarannyasesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN / INSENTIF

Pasal 10

Mekanisme pembayaran tambahan penghasilan / insentif tenagakesehatan dilakukan oleh Direktur RSUD Tebing Tinggi selaku PejabatPengguna Anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Tidak Langsung ( SPPLS BTL ) sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

Keabsahan Pemberian tambahan penghasilan / insentif bagi tenagakesehatan menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Tebing Tinggiselaku Pejabat Pengguna Anggaran

BAB VIII

PENGANGGARAN FASILITAS RUMAH DINAS

Pasal 12

Fasilitas rumah dinas diberikan kepada Direktur RSUD Tebing Tinggidan Dokter Spesialis Purna waktu yang bekerja di RSUD Tebing TinggiKab.Empat Lawang.

Pasal 13

Apabila belum tersedia Fasilitas rumah dinas untuk Direktur RSUDTebing Tinggi dan Dokter Spesialis Purna waktu yang bekerja di RSUDTebing Tinggi Kab.Empat Lawang, maka dapat dianggarkan untukSewa Rumah Dinas.

Pasal 14

Fasilitas Sewa Rumah Dinas untuk Direktur RSUD Tebing Tinggi danDokter Spesialis dianggarkan pada belanja langsung DokumenPelaksanaan Anggaran SKPD RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawangsejumlah Rp. 12.000.000 ( dua belas juta ) pertahun

Pasal 15

Besar Fasilitas Sewa Rumah Dinas untuk Direktur RSUD Tebing Tinggidan Dokter Spesialis sebagimana dijelaskan pada pasal 14 dapatdiubah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS SEWA RUMAH DINAS

Pasal 16

Fasilitas Sewa Rumah Dinas diberikan kepada Direktur RSUD TebingTinggi dan Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD sekurang-kurangnya6 ( enam ) bulan kedepan pada RSUD Tebing Tinggi Kab.EmpatLawang.

Pasal 17

Direktur RSUD Tebing Tinggi dan Dokter Spesialis yang diberikanfasilitas sewa Rumah Dinas berdasarkan Surat Penugasan pihak yangberwenang dan atau / Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan olehDirektur RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang.

BABX

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2016 sampaidengan diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai pengganti dan atau /Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian tambahanpenghasilan / insentif bagi tenaga kesehatan dan pemberian fasilitassewa rumah dinas bagi Direktur RSUD Tebing Tinggi dan DokterSpesialis yang bekerja di RSUD Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini dapat dibatalkan dan atau / dilakukanperubahan jika dalam penetapannya terdapat kekeliruan.

Pasal 19

Dengan diberlukannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan BupatiEmpat Lawang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 03 tahun2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Empat Lawang nomor445 / 02 / 2015 tentang pemberian tambahan penghasilan / insentifbagi tenaga kerja kesehatan dilingkungan RSUD Tebing TinggiKab.Empat Lawang tahun anggaran 2016 dan Peraturan Bupati EmpatLawang nomor 41 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas rumahdinas bagi dokter spesialis dilingkungan RSUD Tebing TinggiKab.Empat Lawang tahun anggaran 2015 dinyatakan tidak berlakulagi.

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahui mengetahui, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Empat Lawang.

Diundangkan di Tebing Tinggipada tanggal o$ T*frr««I 2016

SEKRETARIS DAERAH

ty KABUPATEN EMPAT LAWANG, W

E0ISON JAYA

Ditetapkan di Tebing Tinggipada tanggal *3 ^ruan 2016

Pit.BUPATI $MPAT LAWANG^V

% H.SY NAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR ©5